1
EVALUASI OUTPUT DAN OUTCOME PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KOTA (JAMKESMASKOT) DI KOTA SEMARANG Oleh : Golda Oktavia, Hartuti Purnaweni, Aloysius Rengga JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO Jalan Profesor Haji Soedarto Sarjana Hukum, Tembalang, Semarang 12693 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman : http://www.fisip.undip.ac.id email :
[email protected] ABSTRAK Cakupan kepesertaan program Jamkesmaskot di Kota Semarang pada tahun 2013 yang bertambah sebanyak 11.559 jiwa dari tahun 2011, serta banyaknya keluhan dari masyarakat yang berpengaruh terhadap mutu pelayanan kesehatan program Jamkesmaskot, menjadi latar belakang penelitian ini. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui output dan outcome dari Program Jamkesmaskot di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang berkaitan dengan indikator output menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan untuk program Jamkesmaskot sudah mencapai 100%, mutu dan akses pelayanan kesehatan sudah semakin baik dan mudah dijangkau. Kemudian berkaitan dengan indikator outcome dapat disimpulkan bahwa program Jamkesmaskot berdampak positif, antara lain seluruh warga miskin dan/atau tidak mampu di Kota Semarang sudah mendapatkan jaminan pemeliharaan pelayanan kesehatan, rasa aman bagi warga miskin di Kota Semarang, serta warga yang hampir miskin tidak jatuh menjadi miskin akibat menderita sakit. Sedangkan dampak negatifnya antara lain ada beberapa warga yang bermental miskin sehingga memungkinkan warga yang sebenarnya tergolong mampu ikut mengakses pelayanan kesehatan, terjadi diskriminasi antara pasien umum dengan pasien Jamkesmaskot, serta adanya selisih biaya kesehatan yang merugikan pihak rumah sakit. Disarankan perlunya pengawasan terhadap pembuatan SKTM, pembuatan tempat penampung aspirasi publik agar masyarakat dapat memberikan masukan serta perbaikan terhadap standar biaya kesehatan agar dapat mengikuti inflasi sehingga rumah sakit tidak merasa dirugikan. Kata Kunci : Evaluasi Program, Jamkesmaskot, Output, Outcome, Kota Semarang
2
ada
PENDAHULUAN
Resolusi WHO ke 58 tahun 2005 di Jenewa menetapkan bahwa Universal Health Coverage (UHC) merupakan sebuah isu penting bagi negara maju dan negara berkembang. Tujuan dari UHC adalah untuk memastikan bahwa semua orang mendapatkan pelayanan kesehatan mereka
butuhkan
tanpa
memikirkan berapa biaya yang akan dikeluarkan.
Hal
ini
berkaitan
dengan inti dari administrasi publik yaitu memberikan pelayanan yang baik
kepada
kepentingan
masyarakat dan
untuk
kesejahteraan
rakyat. Salah satu kepentingan publik yang
terpenting
adalah
bidang
kesehatan maka negara di dunia tidak terkecuali
Negara
berkewajiban kesehatan
untuk
bagi
Indonesia menjamin
seluruh
warga
masyarakatnya secara adil dan tanpa memandang bulu. Pada
kesehatan
yang
dikeluarkan oleh pemerintah daerah
Latar Belakang
yang
jaminan
dasarnya
Pemerintah
Indonesia
sudah
banyak
mengeluarkan
program
kesehatan
untuk menjamin kesehatan warga negaranya. Bahkan di daerah sudah
untuk membantu pemerintah pusat dalam mencapai UHC. Salah satu program
yang
dikeluarkan
oleh
pemerintah daerah adalah program Jaminan
Kesehatan
Daerah
(Jamkesda) sesuai dengan amanat dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelayanan kesehatan Jamkesda ditujukan bagi masyarakat miskin di daerah. Kenapa masyarakat miskin yang menjadi sasaran? Hal ini cukup beralasan, karena kemiskinan dan kesehatan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Chriswardani Suryawati dalam jurnalnya yang berjudul “Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional” (2005), menjelaskan
keterkaitan
pembangunan
antara
kesehatan
dan
ekonomi yaitu apabila pembangunan kesehatan dan gizi berhasil, maka status kesehatan dan status gizi akan meningkat yang kemudian berakibat pada
peningkatan
kemampuan,
keterampilan, dan kecerdasan untuk bekerja
dengan
pendapatan
baik,
individu,
dan negara meningkat.
sehingga
masyarakat,
3
Pada kenyataannya pelayanan
Kota
Semarang.
Padahal
Kota
kesehatan Jamkesda yang sasarannya
Semarang merupakan ibukota dari
adalah masyarakat miskin belum
Provinsi Jawa Tengah.
berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.
Sebagai
contoh
di
Menurut
hasil
wawancara
dengan Staf Seksi Pemberdayaan dan
Provinsi Jawa Tengah berdasarkan
Pembiayaan
data yang diperoleh dari Laporan
PKPKL DKK Semarang, cakupan
Pencapaian
Kesehatan
pelayanan kesehatan dasar maupun
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
rujukan pasien masyarakat miskin
Tengah (2012), diketahui bahwa
yang masih jauh dari target bisa
cakupan pelayanan kesehatan dasar
disebabkan
masyarakat miskin tahun 2010 hanya
daerah di Jawa Tengah gagal dalam
sekitar 47,30% masyarakat miskin
memberikan pelayanan menyeluruh
yang
kepada masyarakat miskin, karena
SPM
mendapatkan
pelayanan
Kesehatan
oleh
Bidang
hampir
kesehatan, sementara tahun 2011
adanya
naik menjadi 66,43%, dan tahun
kesehatan atau juga karena memang
2012 turun drastis menjadi 36,45%.
tingkat kesehatan masyarakat miskin
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin juga masih sangat jauh dari target
yang
pembatasan
semua
meningkat
pembiayaan
sehingga
tidak
mengakses pelayanan kesehatan. Dilatarbelakangi
hal
penelitian
ini
yang ditetapkan, yakni 100%. Pada
tersebut
tahun 2010 hanya 3,71% masyarakat
ditujukan
miskin yang mendapatkan pelayanan
program Jaminan Kesehatan di Kota
kesehatan rujukan. Pada tahun 2011
Semarang yang diberi nama Program
naik menjadi 6,82% dan tahun 2013
Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota
kembali naik menjadi 8,13%. Salah
(Jamkesmaskot). Berdasarkan data,
satu
cakupan
daerah
yang
pelayanan
maka
oleh
untuk
mengevaluasi
kepesertaan
kesehatan dasar maupun pelayanan
Jamkesmaskot
kesehatan
yang terlihat pada Tabel berikut:
rujukannya
masih
di
bawah target yang ditetapkan adalah
meningkat,
program seperti
4
Tabel 1.1. Cakupan Kepesertaan Program Jamkesmaskot No
Tahun
Jumlah Penduduk Miskin
1. 2011 448.398 jiwa 2. 2013 373.978 jiwa Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2013
Cakupan Jamkesmas 306.700 jiwa 220.721 jiwa
Cakupan Jamkesmaskot 141.698 jiwa 153.257 jiwa
Pada tahun 2011, dari sebanyak
Jamkesmaskot adalah meningkatkan
448,398 jiwa penduduk miskin di
akses dan mutu pelayanan serta
Kota Semarang yang dilayani oleh
cakupan pelayanan kesehatan bagi
Jamkesmas sebanyak 306.700 jiwa
masyarakat miskin dan atau tidak
dan sisanya sebanyak 141.698 jiwa
mampu.
dilayani
oleh
Jamkesmaskot.
Walaupun cakupan kepesertaan
Sedangkan pada tahun 2013, dari
program
sebanyak 373.978 jiwa penduduk
mencapai 100%, namun banyaknya
miskin di Kota Semarang yang
keluhan dari masyarakat berpengaruh
dilayani oleh Jamkesmas sebanyak
terhadap mutu pelayanan kesehatan
220.721 jiwa dan sisanya sebanyak
program
153.257
pelayanan kesehatan dapat dilihat
jiwa
Jamkesmaskot.
dilayani Walaupun
oleh jumlah
masyarakat miskin menurun tetapi
dari
Jamkesmaskot
sudah
Jamkesmaskot.
tingkat
kepuasan
Mutu
penerima
bantuan.
cakupan kepesertaan untuk program
Berbagai permasalahan di atas
Jamkesmaskot bertambah sebanyak
menjadi
11.559 jiwa.
melakukan penelitian dengan judul
Selain itu, berdasarkan hasil
alasan
peneliti
untuk
“Evaluasi Output dan Outcome pada
wawancara diketahui bahwa masih
Program
banyak kesulitan yang dialami oleh
Masyarakat Kota (Jamkesmaskot) di
masyarakat
untuk
Kota
biaya
penelitian
mendapatkan kesehatan.
miskin pembebasan Masyarakat
merasa
Jaminan
Semarang”. ini
Kesehatan
Tujuan adalah
dari untuk
mengetahui output dan outcome dari
dipersulit oleh proses atau alur yang
Program
ada. Padahal tujuan dari program
Semarang.
Jamkesmaskot
di
Kota
5
diterima oleh masyarakat dan pihak
TEORI
yang terkena kebijakan.
a. Evaluasi Kebijakan Winarno menyatakan dilakukan
(2007:225) bahwa
karena
METODE PENELITIAN
evaluasi
tidak
semua
Tipe penelitian
penelitian ini
dalam
adalah
kualitatif
program kebijakan publik meraih
deskriptif, untuk mendeksripsikan
hasil yang diinginkan. Seringkali
dan
terjadi,
masyarakat
kebijakan
publik
gagal
menganalisis
sejauh
mana
miskin
telah
meraih maksud dan tujuan yang telah
mendapatkan
ditetapkan
Dengan
kesehatan, sejauh mana program
kebijakan
Jamkesmaskot mencapai tujuan yang
ditujukan untuk melihat sebab-sebab
telah ditetapkan, dan bagaimana
kegagalan suatu kebijakan atau untuk
dampak program Jamkesmaskot bagi
mengetahui apakah kebijakan publik
pihak-pihak yang terkena kebijakan.
demikian,
sebelumnya. evaluasi
yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.
sumber
penelitian
Indikator evaluasi menurut
di
bidang
Data primer dan sekunder merupakan
b. Indikator Evaluasi
haknya
ini,
berdasarkan
data
yang
survei
dalam
dihimpun
di
lapangan
Bridgman dan David (Badjuri dan
melalui
Yuwono, 2002) dipilih untuk menilai
observasi partisipasi pasif, dan studi
output dan outcome dari Program
kepustakaan.
wawancara
terstruktur,
Jamkesmaskot di Kota Semarang. Fokus
penilaian
untuk
indikator
HASIL DAN PEMBAHASAN
output adalah apakah hasil dari
1. Output
kebijakan dan berapa orang yang
a. Cakupan Kepesertaan
kebijakan
Program Jamkesmaskot telah
tersebut. Sedangkan fokus penilaian
mencakup seluruh warga miskin
untuk indikator outcome adalah apa
dan/tidak mampu di Kota Semarang
dampak dari program Jamkesmaskot
yang tidak tercakup oleh program
di Kota Semarang, baik dampak
Jamkesmas,
positif maupun dampak negatif, yang
berdasarkan isi SPM adalah semua
berhasil
mengikuti
karena
indikatornya
6
yang sakit terlayani, serta jumlah
Semarang, karena masyarakat miskin
masyarakat miskin yang sakit dan
dan/atau tidak mampu yang tidak
berkunjung terlayani. Dilihat dari
terdaftar dalam database kepesertaan
indikator tersebut maka cakupan
masih
peserta
memanfaatkan
Jamkesmaskot
sudah
mencapai 100%.
dapat
mengakses
dan
program
Jamkesmaskot melalui mekanisme
Selain itu, masih dibukanya
SKTM.
mekanisme Surat Keterangan Tidak
Lihat Tabel 1.2 mengenai
Mampu (SKTM) di Kota Semarang
Cakupan Kepersertaan (Universal
juga turut mendukung pencapaian
Coverage):
universal
coverage
di
Kota
Tabel 1.2. Cakupan Kepersertaan (Universal Coverage) N O. 1.
Indikator Kinerja Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan
Target 100%
Kondisi Awal Kondisi Akhir Persentase (Capaian 2012) (Capaian 2013) 100% 100% 100%
2.
Persentase 55% 55,79% penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan Sumber: LAKIP Kota Semarang 2013
b. Mutu Pelayanan Kesehatan Azwar
baik
100%
terhadap
tingkat
dalam
kesempurnaan, sifat, wujud serta
bukunya yang berjudul “Pengantar
ciri-ciri pelayanan kesehatan, dan
Administrasi
ataupun kepatuhan terhadap standar
mengemukakan
(1996:48)
penilaian,
56,91%
Kesehatan” bahwa
mutu
pelayanan.
Mutu
pelayanan
pelayanan hanya dapat diketahui
kesehatan menunjuk pada tingkat
apabila sebelumnya telah dilakukan
kesempurnaan pelayanan kesehatan,
7
yang
disatu
pihak
dapat
program
Jamkesmaskot,
menimbulkan kepuasan pada setiap
masyarakat
pasien sesuai dengan tingkat rata-rata
keberadaan program Jamkesmaskot
penduduk, serta di pihak lain tata
sangat membantu masyarakat karena
cara
masyarakat tidak perlu mengeluarkan
penyelenggaraannya
dengan
kode
pelayanan
etik
profesi
sesuai
dan
standar
yang
telah
ditetapkan (Azwar, 1996:51).
biaya
mengatakan
rata-rata
kesehatan
Sehingga
untuk
masyarakat
bahwa
berobat. miskin
dan/atau tidak mampu di Kota
Mutu pelayanan kesehatan
Semarang merasa terjamin dengan
apabila dilihat dari penyelenggaraan
adanya
program Jamkesmaskot sudah baik
terkait dengan mekanisme atau alur
karena dijalankan sesuai dengan
yang harus dijalankan, sebagian
kode etik dan standar pelayanan yang
besar masyarakat juga sepakat bahwa
telah
proses untuk mendapatkan jaminan
ditetapkan.
Hanya
saja
Jamkesmaskot.
Namun
kurangnya sumber daya manusia dan
kesehatan
fasilitas kesehatan serta alur yang
Jamkesmaskot
panjang membuat pelayanan yang
terlalu lama. Terutama alur yang
diberikan dirasa masyarakat kurang
harus dijalankan ketika masyarakat
memuaskan. Berikut pernyataan dari
dirujuk ke rumah sakit. Berikut
Kepala
pernyataan
Puskesmas
Pandanaran
melalui
program
dirasa
masyarakat
dari
seorang
warga
mengenai mutu pelayanan kesehatan:
Wonosari yang pernah berobat baik
“Kalau untuk pelayanan dasar sudah cukup mutunya, tapi masyarakat namanya ketidakpuasan itu relatif ya. Untuk puskesmas selama ini pelayanan dasar sudah dioptimalkan dengan baik dan sudah sesuai dengan aturan yang ada” (wawancara tanggal: 25 Februari 2015).
di puskesmas maupun di rumah
Sementara kepuasan
dari
masyarakat
aspek terhadap
pelayanan yang diberikan dalam
sakit: “Menurut saya program Jamkesmaskot ini sangat membantu masyarakat miskin ya, khususnya saya. Kalau tidak ada Jamkesmaskot berobat mahal, saya tidak kuat bayar, ya meskipun proses yang harus dilalui itu panjang. Lagipula petugas di puskesmas baik hanya saja petugas di rumah sakit rada judes tapi ya sudah biasa menghadapi petugas yang
8
begitu” (wawancara tanggal: 25 Februari 2015). Dilihat dari kedua aspek di
fasilitas kesehatan dan kemudahan masyarakat miskin dalam mengakses program Jamkesmaskot.
atas, dapat diketahui bahwa mutu pelayanan
kesehatan
Semarang
sudah
perlahan-lahan, karena
di
Jumlah
utama
Kota
yang banyak dan tersebar di seluruh
meningkat
kecamatan Kota Semarang serta
secara
bertahap,
adanya
ada
beberapa
memudahkan
masih
puskesmas
puskesmas
keliling
masyarakat
untuk
masyarakat yang kurang puas dengan
mengakses program Jamkesmaskot.
pelayanan kesehatan terutama yang
Sementara akses ke rumah sakit
diberikan oleh rumah sakit. Dengan
dilihat dari persebaran rumah sakit
kata lain, dapat dikatakan bahwa
yang bekerjasama dengan program
tujuan
Jamkesmaskot
kedua
dari
Program
Jamkesmaskot yaitu meningkatkan
seluruh
mutu
Semarang.
pelayanan
kesehatan
bagi
masyarakat miskin dan/atau tidak mampu dapat terlaksana di Kota Semarang dengan baik.
Pengertian
aksesibilitas
menurut Wikipedia adalah derajat kemudahan
dicapai
oleh orang,
terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan.
Aksesiblitas
pelayanan publik merupakan tingkat kemudahan untuk mencapai suatu pelayanan
publik
yang
diselenggarakan oleh negara. Oleh karena kesehatan
itu,
akses untuk
kecamatan
pelayanan program
Jamkesmaskot dilihat dari persebaran
mencakup di
Kota
Terlepas dari letak puskesmas dan rumah sakit, akses pelayanan kesehatan
c. Akses Pelayanan Kesehatan
belum
melalui
Jamkesmaskot
sudah
program lebih
baik
karena masyarakat miskin dan/tidak mampu di Kota Semarang tetap dapat
mengakses
Jamkesmaskot,
meskipun
program tidak
masuk dalam database kepesertaan. Hanya
saja
mengenai
kartu
Jamkesmaskot yang tidak dicetakkan dan dibagikan menyulitkan pasien Jamkesmaskot yang rumahnya jauh dari
loket
verifikasi
untuk
menukarkan kartu KIM atau surat
9
SKTM dengan kartu Jamkesmaskot
sehari seperti makan saja sudah
jika ingin berobat.
susah. Oleh karena itu, dengan adanya
2. Outcome
membawa negatif
Jamkesmaskot
dampak baik
Jamkesmaskot
masyarakat miskin yang menderita
a. Dampak Positif Program
program
positif
dan
sakit dapat memperoleh haknya di bidang kesehatan dengan mengakses pelayanan kesehatan secara gratis.
bagi
pemerintah,
maupun
stakeholder
Dampak positif lainnya yaitu
yang terkait. Dampak positif dari
warga yang rawan miskin atau
program Jamkesmaskot antara lain
hampir miskin tidak jatuh menjadi
seluruh warga miskin dan/atau tidak
miskin akibat menderita sakit yang
mampu di Kota Semarang sudah
memerlukan biaya tinggi karena
mendapatkan jaminan pemeliharaan
sudah difasilitasi oleh pemerintah
pelayanan kesehatan. Dengan kata
melalui
program
lain seluruh warga miskin di Kota
sehingga
secara
Semarang
program
masyarakat
sudah
terfasilitasi
Jamkesmaskot, tidak
langsung
Jamkesmaskot
dapat
sehingga mereka dapat mengakses
mengurangi tingkat kemiskinan di
pelayanan kesehatan secara gratis.
Kota Semarang. Dengan adanya
Selain Jamkesmaskot
itu,
program
memberikan
rasa
program Jamkesmaskot, warga yang rawan miskin tidak perlu sampai
aman bagi warga miskin di Kota
menjual
Semarang
untuk
karena
mereka
sudah
asetnya berobat
atau
berhutang
karena
terlindungi, sehingga tidak perlu
mendapatkan
memikirkan
melalui program Jamkesmaskot.
dikeluarkan
biaya
yang
apabila
harus mereka
jaminan
sudah
kesehatan
b. Dampak Negatif
menderita sakit. Semakin mahal dan
Selain dampak positif ada
meningkatnya biaya kesehatan setiap
juga dampak negatif dari adanya
tahun membawa dampak yang besar
program
bagi seluruh warga terutama warga
masyarakat
miskin dan/atau tidak mampu yang
yang terkait. Dampak negatif dari
untuk memenuhi kebutuhan sehari-
adanya
Jamkesmaskot maupun
program
bagi
stakeholder
Jamkesmaskot
10
adalah: Dampak sosial yaitu ada
Pelayanan Kesehatan Bagi Warga
sebagian
bermental
Miskin dan/atau Tidak Mampu di
miskin dan menggantungkan dirinya
Kota Semarang. Seperti misalnya
pada
yang
tentang jenis-jenis pelayanan yang
diberikan oleh Pemerintah sehingga
belum masuk Perwal tersebut, ada
memungkinkan
yang
juga masalah terkait selisih harga
sebenarnya tergolong mampu ikut
obat yang merugikan pihak rumah
mengakses
sakit, karena standar biaya untuk
melalui
warga
yang
program
bantuan
warga
pelayanan
program
kesehatan
Jamkesmaskot.
Program Jamkesmaskot membawa
program
Jamkesmaskot
yang
berbeda dengan pihak rumah sakit.
efek samping tersebut dimana ada
Pada akhirnya, rumah sakit
sebagian masyarakat yang pada saat
harus mengikuti standar biaya yang
pendataan mengaku-ngaku miskin
ada untuk program Jamkesmaskot
supaya
yang terkadang belum dilakukan
mendapatkan
bantuan
kesehatan. Selain dampak positif,
pembaharuan
masih dibukanya mekanisme SKTM
kesehatan.
juga berdampak negatif sehingga
diperlukan keaktifan dari rumah sakit
membuka kesempatan bagi warga
untuk mengajukan perubahan aturan
yang
dalam MoU jika dirasa adanya
sebenarnya
mampu
ikut
mengakses program Jamkesmaskot. Selain
Oleh
biaya
biaya
karena
kesehatan
itu,
agar
terjadi
rumah sakit tidak merasa dirugikan
diskriminasi oleh pihak rumah sakit
dan tetap memberikan pelayanan
pada pasien Jamkesmaskot karena
kesehatan yang bermutu.
standar
biaya
itu,
perubahan
terhadap
yang
ditetapkan
pemerintah tidak mengikuti inflasi,
PENUTUP 1. Kesimpulan
juga masih sering ditemui perbedaan
Berkaitan dengan indikator
persepsi antara Dinas Kesehatan
output dapat disimpulkan bahwa
Kota (DKK) Semarang dan Rumah
cakupan
Sakit
Jamkesmaskot di Kota Semarang
dalam
menerjemahkan
Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan
sudah
kepesertaan
mencapai
pelayanan
program
100%.
kesehatan
di
Mutu Kota
11
Semarang
sudah
perlahan-lahan
meningkat bertahap
Pemerintah,
program
antara pasien umum dan pasien
Jamkesmaskot. Akses masyarakat
Jamkesmaskot oleh pihak rumah
untuk
sakit, karena standar biaya yang
dengan
secara
program bantuan yang diberikan oleh
adanya
mendapatkan
pelayanan
melalui
program
kesehatan
terjadi
ditetapkan
diskriminasi
pemerintah
tidak
Jamkesmaskot juga sudah semakin
mengikuti inflasi, serta masih sering
mudah
ditemui perbedaan persepsi antara
dibandingkan
pada
awal
program Jamkesmaskot tahun 2009.
DKK
dan
Rumah
Sakit
dalam
Kemudian berkaitan dengan
menerjemahkan Peraturan Walikota
indikator outcome dapat disimpulkan
No. 28 Tahun 2009 tentang Pedoman
bahwa
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
program
membawa
Jamkesmaskot
dampak
dan
Bagi Warga Miskin dan/atau Tidak
negatif. Dampak positif dari program
Mampu di Kota Semarang, seperti
Jamkesmaskot antara lain seluruh
tentang jenis pelayanan yang belum
warga miskin dan/atau tidak mampu
masuk Perwal tersebut dan selisih
di
harga obat yang merugikan pihak
Kota
positif
Semarang
sudah
mendapatkan jaminan pemeliharaan pelayanan
kesehatan,
Jamkesmaskot
program
memberikan
rumah sakit. 2. Saran
rasa
Mekanisme Surat Keterangan
aman bagi warga miskin di Kota
Tidak
Semarang, serta warga yang rawan
dipertahankan, dengan perbaikan-
miskin atau hampir miskin tidak
perbaikan
seperti
jatuh
pengawasan
terhadap
menjadi
miskin
akibat
Mampu
(SKTM)
perlu
misalnya pembuatan
menderita sakit yang memerlukan
SKTM, membuat tempat penampung
biaya tinggi.
aspirasi
Sementara dampak negatif
publik
evaluasinya
lain
program
beberapa
bermental menggantungkan
warga
miskin dirinya
yang
masyarakat
dapat memberikan masukan dan
dari program Jamkesmaskot antara ada
agar
kepada
pelaksana
Jamkesmaskot,
serta
dan
perlunya perbaikan terhadap standar
pada
biaya kesehatan agar harga obat yang
12
ditetapkan
untuk
Jamkesmaskot
program
dapat
mengikuti
inflasi, sehingga rumah sakit tidak dirugikan. Pada akhirnya pemberi pelayanan
kesehatan
yaitu
puskesmas dan rumah sakit tetap menjaga mutu pelayanan kesehatan bagi pasien Jamkesmaskot. DAFTAR PUSTAKA Azwar, Azrul. (1996).Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan. Badjuri,
Abdulkahar
dan
Teguh
Yuwono. 2002. Kebijakan Publik Konsep & Strategi. Semarang:
Universitas
Diponegoro. Suryawati, Chriswardani. 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. Universitas Diponegoro. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo. Laporan Pencapaian SPM Kesehatan Kabupaten/Kota
di
Tengah Tahun 2012
Provinsi
Jawa
