IMPLEMENTASI KARTU SEMARANG SEHAT (JAMKESMASKOT) DI KOTA SEMARANG Oleh: Yosita Meilani Tambunan, Dra M. Suryaningsih, M.S JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 12693 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465404 Laman: http//www.fisip.undip.ac.id email:
[email protected] ABSTRAK Kesehatan merupakan hak fundamental setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan dijamin oleh negaranya. Negara wajib memenuhi kebutuhan dan pelayanan kesehatan bagi setiap warga negaranya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Kebijakan tentang pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu merupakan salah satu kebijakan yang dapat menjamin pemberian pelayanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat miskin dan tidak mampu yang pada umumnya memiliki kesulitan untuk dapat membiayai setiap pengobatan dan pelayanan kesehatan untuk dirinya sendiri. Tujuan kebijakan ini adalah untuk memberikan pelayanan dalam bidang kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu khususnya di Kota Semarang secara gratis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Kartu Semarang Sehat sebagai program yang dilaksanakan untuk dapat mencapai
tujuan dari Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2009. Selain itu, juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam pelaksanaan Kartu Semarang Sehat di Kota Semarang dengan menggunakan model implementasi Edward III yang memiliki variabel yang berpengaruh dalam pelaksanaan suatu kebijakan antara lain: komunikasi, sumber daya, disposisi / sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kartu Semarang Sehat/Jamkesmaskot di Kota Semarang sudah dilaksanakan dengan tepat, akan tetapi masih memiliki kendala dalam beberap hal seperti, masih adanya target sasaran pengguna yang tidak tepat, kepemilikan kartu jaminan kesehatan lebih dari dua, kurangnya sosialisasi dari Dinas Kesehatan dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Kartu Semarang Sehat. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah agar dilakukan pendataan yang lebih tepat kepada masyarakat yang miskin dan tidak mampu, sosialisasi dari Dinas Kesehatan Kota Semarang agar tepat sasaran kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu, serta kepada pihak rumah sakit agar dapat tetap melayani masyarakat dengan maksimal. Selain
itu, Dinas Kesehatan Kota
mengeluarkan Kartu Semarang Sehat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu. Dinas Kesehatan Kota Semarang beserta aktor implementasi Kartu Semarang Sehat lainnya agar memperbaiki koordinasi antara masing-masing aktor implementasi Kartu Semarang Sehat/Jamkesmaskot. Kata Kunci : implementasi Kebijakan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota, Kartu Semarang Sehat, Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu
ABSTRACT Health is a fundamental right for citizen in this nation. Every body has a right of the health care and are guaranteed by the nation. The State is obligated to meet the needs and health services for all citizens including for the poor and couldn't afford it. The policy of granting health coverage for the poor and can't afford is one of the policies that can guarantee the granting of free health services to the poor and can't afford that generally have difficulties to be able to finance any treatment and health services for himself. The purpose of this policy is to provide services in the field of health care to the poor and cannot afford, especially in the Semarang city. This purpose of this research to describe how the implementation of the Semarang Healthty Card as the program is implemented to be able to achieve the purpose of the Mayor Regulation number 28 in 2009. In addition, also to find out the factors that encourage and impede the provision of the Semarang Healthty Card in Semarang city by using the implementation model of Edward III that has 4 variables that affect in the implementation of a policy, include: communication, resources, disposition/implementing attitude and bureaucratic structure. The results show that the implementation of the Semarang Healthty Card / Jamkesmaskot in Semarang city was implemented correctly, but still has a constraint in some thing like still the presence of the target user is not appropriate, a health security card ownership is more than two, lack of socialization of health services and the lack of public knowledge about the Semarang Healthty Card. Recommendations from the results of this research are to make the correct data collection for more appropriate to the community poor and cannot afford, socialization from The Health Departmen of Semarang city for the right target of all the poor and could not afford, as well as to the hospital so that it can continue to serve the public with a maximum. In addition, the Health Departmen of Semarang city expends the Semarang Healthty Card to facilitate the acces of people in helath services. The implementation actors has to improve the
coordination of their respective as the implementation actors of Semarang Healthty Card / Jamkesmaskot. Keyword: policy implementation, the City Public Health Service, Healthty Semarang Card, Poor and Needy tinggi
PENDAHULUAN
Kota
Semarang
mencanangkan pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di Kota Semarang Peraturan
dengan
mengeluarkan
Walikota
Semarang
Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Pelaksanaan
Kesehatan
bagi
Pelayanan
Warga
Miskin
dan/atau Tidak Mampu di Kota Semarang. Isi kebijikan tersebut adalah pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan Tidak Mampu di Kota Semarang
yang
diwujudnyatakan
melalui program kartu Semarang Sehat
Kota
mengakibatkan
A. Latar Belakang Pemerintah
di
(Jamkesmaskot).
Angka
kematian Ibu dan Anak yang masih cukup tinggi di Kota Semarang menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Semarang khususnya dalam mewujudkan tujuan MDGs tahun 2015. Angka kemiskinan yang cukup
Semarang
ketidakmampuan
bagi warga miskin dan tidak mampu dalam
memenuhi
kebutuhan
kesehatannya,
sehingga
mengakibatkan meningkatnya angka kematian di Kota Semarang. Namun setelah dilaksanakan masih terdapat berbagai masalah. Kartu
Semarang
Sehat
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota
Semarang,
Bappeda
dan
Pemberi Pelayanan Kesehatan di Kota Semarang. Kartu Semarang Sehat dibagikan by name by address yang
berfungsi
untuk
menjamin
masing-masing warga miskin untuk memperoleh
pelayanan
kesehatan
dari Pemberi Pelayanan Kesehatan. Warga miskin didata oleh Bappeda dengan yang
menggunakan berisi
tentang
kuesioner indikator
masyarakat miskin. Namun dalam kenyataannya, ketidaktepatan
dijumpai sasaran
pengguna
Kartu Semarang Sehat. Terdapat
masyarakat secara ekonomi mampu
Semarang memerlukan penanganan
ikut mendapatkan Kartu Semarang
lebih lanjut sebagai usaha untuk
Sehat dan sebaliknya, warga miskin
meningkatkan derajat kesehatan bagi
dan
warga miskin dan atau tidak mampu
tidak
mampu
yang
layak
mendapatkan Kartu Semarang Sehat
di Kota Semarang.
malah tidak memperoleh jaminan
Penelitian
ini
lebih
apapun dari pemerintah. Selain itu,
menekankan pada Pelaksanaan Kartu
terdapat banyak dijumpai warga
Semarang
pengguna Kartu Semarang Sehat
Peraturan
yang juga memiliki jaminan Kartu
Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Indonesia Sehat sehingga terjadi
Pedoman
double name.
Semarang Sehat di Kota Semarang.
Dinas Semarang
Kesehatan dalam
Kota
Sehat
sesuai
Walikota
dengan Semarang
Pelaksanaan
Kenyataannya
Kartu
masih
terdapat
memberikan
ketidakkonsitenan antara peraturan
informasi tentang Kartu Semarang
dengan pelaksanaan dilapangan serta
Sehat tidak jelas dan tepat kepada
masalah
masyarakat,
masyarakat
sebelumnya. Dengan latar belakang
sering mengalami kesulitan dalam
permasalaha yang telah dipaparkan,
mengurus persyaratan ketika ingin
maka
dirawat di Rumah Sakit. Penolakan
“Iplementasi
dari pihak Rumah Sakit juga sering
Sehat (Jamkesmaskot) di Kota
dialami
SEmarang”.
sehingga
warga
pengguna
Kartu
yang
saya
telah
disebutkan
mengangkat Kartu
judul
Semarang
Semarang Sehat, hal ini diakibatkan kurangnya
komunikasi
dalam
pemberian informasi yang tepat dan konsisten antara Dinas Kesehatan Kota Semarang, Pihak Rumah Sakit serta masyarakat sebagai pengguna Kartu Semarang tersebut. Permasalahan
pelaksanaan
Kartu Semarang Sehat di Kota
B. Rumusan Masalah 1. Bagaiamana
implementasi
Kartu
Semarang Sehat di Kota Semarang 2. faktor-faktor
pendukung
dan
penghambat apa saja yang terkait dengan
implementasi
Kartu
Semarang Sehat di Kota Semarang C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mendiskripsikan implementasi Kartu Semarang Sehat di Kota Semarang 2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang terkait dengan implementasi Kartu Semarang Sehat di Kota Semarang. D. Kerangka Teori
Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro menyatakan beberapa definisi tentang administrasi publik, yaitu sebagai berikut: a. Administrasi publik adalah suatu sama
kelompok
dalam
lingkungan pemerintahan b. Administrasi publik meliputi ketiga cabang
pemerintahan:
legislatif
dan
eksekutif,
yudikatif
serta
hubungan diantara mereka c. Administrasi
publik
dengan
administrasi
perorangan. 2. Kebijakan Publik George C. Edwards III dan Ira Sharkansky
mengatakan
bahwa
kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang
1. Administrasi Publik
kerja
pengertian
dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
dalam
policy statement yang berbentuk pidato-pidato
dan
wacana
yang
diungkapkan pejabat politik dan pejabat
pemerintah
ditindaklanjuti
yang
dengan
segera
program-
program dan tindakan pemerintah. 3. Implementasi Kebijakan Publik Implementasi adalah
mempunyai
atau
kebijakan
proses
publik
pelaksanaan
keputusan-keputusan atau perintah-
peranan penting dalam perumusan
perintah
yang dibuat oleh policy
kebijakan pemerintah, dan karenanya
makers
yang
merupakan suatu proses politik
menyelesaikan persoalan publik.
d. Administrasi
publik
sangat
erat
Dalam
bertujuan
pandangan
Edwards
untuk
III,
kaitannya dengan berbagai macam
implementasi kebijakan dipengaruhi
kelompok swasta dan perorangan
oleh empat variabel, yakni: (1)
dalam menyajikan pelayanan kepada
komunikasi, (2) sumberdaya, (3)
masyarakat.
disposisi. (4) struktur birokrasi.
e. Administrasi publik dalam beberapa hal
berbeda
pada
penempatan
Komunikasi terkait apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus
ditransmisikan
kepada
kelompok
Kartu Semarang Sehat merupakan
sasaran (target group) sehingga akan
jaminan kesehatan yang diberikan
mengurangi distorsi implementasi.;
oleh Pemerintah Kota Semarang bagi
Sumberdaya
untuk
warga miskin da tidak mampu di
melaksankaan isi kebijakan apabila
Kota Semarang yang bertujuan untuk
sudah dikomunikasikan secara jelas
memberikan
dan konsisten, sumberdaya tersebut
secara kesehatan bagi masyarakat
dapat
diperlukan
pelayanan
kesehatan
berwujud
sumberdaya
miskin agar masyarakat miskin dan
yakni
kompetensi
tidak
sumberdaya
kebutuhan kesehatan hidupnya.
manusia, implementor,
dan
mampu
dapat
memenuhi
finansial; Disposisi adalah watak dan
Implementasi Kartu Semarang Sehat
karakteristik
dilaksanakan
yang
implementor,
dimiliki
seperti
oleh
komitmen,
Peraturan
sesuai Walikota
dengan Semarang
kejujuran, sifat demokratis.; Struktur
Nomor 28 Tahun 2009 tentang
organisasi
Pedoman
yang
bertugas
mengimplementasikan
kebijakan
Kesehatan Bagi Warga Miskin dan
memiliki pengaruh yang signifikan
Tidak Mampu di Kota Semarang.
terhadap
kebijakan.
Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun
Salah satu dari aspek struktur yang
2009 tentang Pedoman Pelaksanaan
penting dari setiap organisasi adalah
Pelayanan Kesehatan bagi Warga
adanya prosedur operasi yang standar
Miskin dan Tidak Mampu di Kota
(standard operasional procedures).
Semarang
Dalam penelitian ini untuk mengkaji
Kartu Semarang Sehat, Pelayanan
faktor pendukung dan penghambat
Kesehatan, pembiayaan, tarif, tata
dalam implementasi Kartu Semarang
cara
Sehat
pengawasan
implementasi
di
Kota
Semarang
akan
digunakan teori Edward III, dimana
Pelaksanaan
mengatur
pengajuan dalam
implementasi
Semarang Sehat. 4. Kartu Semarang Sehat
Kartu
pelaksanaan
klain
E. Metode Penelitian 1. Tipe Penelitian
serta
pelaksanaan
program Kartu Semarang Sehat.
terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan
Pelayanan
Dalam penelitian ini digunakan tipe
Teknik pengumpulan data dapat
penelitian dekriptif kualitatif.
dilakukan
2. Fokus dan Lokus Fokus
melalui
observasi,
wawancara dan studi dokumentasi.
penelitian
adalah
7. Analisis dan Interpretasi Data
implementasi Kartu Semarang Sehat
Teknik Analisis yang digunakan
di Kota Semarang serta faktor yang
dalam penelitian ini adalah teknik
mendukung serta menghambat dalam
analisis data Domain.
pelaksanaan Kartu Semarang Sehat. Lokasi
penelitian
adalah
8. Kualitas Data
Kota
Penggunaan
triangulasi
dalam
Semarang dan Dinas Kesehatan Kota
penelitian ini dapat me-rechek hasil
Semarang
penelitian
3. Subjek Penelitian
dengan
jalan
membandingkannya
dengan
Teknik penelitian informan atau nara
berbagai sumber, metode dan teori,
sumber dalam penelitian ini adalah
yang dilakukan dengan jalan:
menggunakan nonprobality sampling
a. Mengajukan berbagai macam variasi
dengan teknik purposive sampling yang merupakan teknik pengambilan sample
sumber
data
pertanyaan b. Mengecek dengan berbagai sumber
dengan
pertimbangan tertentu.
data c. Memanfaatkan berbagai metode agar
4. Jenis Data
pengecekan kepercayaan data dapat
Penelitian ini menggunakan jenis data berupa kata-kata dan tindakan,
dilakukan. F. PEMBAHASAN
sumber tertulis,dan foto, 5. Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data primer melalui wawancara serta data sekunder yang diperoleh dari literatur lainnya. 6. Teknik Pengumpulan Data
Hasil Penelitian 1.
Impelentasi
Kartu
Semarang
Sehat Ketepatan Kebijakan Kebijakan
Peraturan
Walikota
Semarang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kartu Semarang Sehat bagi Warga Miskin dan/atau Tidak Mampu di Kota
Semarang
dengan
mengeluarkan
Semaran sebagai aktor utama dibantu
program Kartu Semarang Sehat dapat
oleh Pemberi Pelayana Kesehatan
diakatakan telah tepat yaitu untuk
serta Bappeda yang dibantu oleh
memberikan
Dinas Kependudukan yang bertugas
kesehatan
jaminan secara
pelayanan kepada
untuk mendata warga masyarakat
masyarkat miskin dan/atau tidak
miskin dan/atau tidak mampu di
mampu
Kota
serta
gratis
masyarakat
yang
Semarang
yang
layak
membutuhkan pertolongan kesehatan
mendapatkan Kartu Semarang Sehat.
yang
Aktor pelaksana telah dipilih dengan
tidak
mampu
membiayai
pengobatan merekat. Kebijakan ini
tepat
telah
dengan
masing-masing aktor pelaksana.
miskin
Ketepatan Target
dirumuskan
kebutuhan
sesuai
masyarakat
sesuai
bidang dan fungsi
dan/atau tidak mampu agar kesehatan
Target Kartu Semarang Sehat adalah
mereka dijamin oleh pemerintah
warga miskin dan/atau tidak mampu
sehingga
di
dapat
mempertahankan
Kota
Semarang
yang
kehidupan mereka masing-masing.
mendapatkan
Akan tetapi pelaksanaan dilapangan
kesehatan dari Pemerintah Pusat.
menunjukkan
Masyarakat miskin dan tidak mampu
adanya
ketidaksesuaian lapangan
pelaksanaan
dengan
didata
oleh
pelayanan
Bappeda
dengan
kebijakan
menggunakan kuesioner yang berisi
tersebut. Pembatasan pelayanan yang
indikator masyarakat miskin yang
ditetapkan oleh pemerintah sesuai
telah ditetapkan sebelumnya. Di
dengan peraturan tidak dilaksanakan
lapangan
oleh
Kartu
pengguna Kartu Semarang Sehat
Semarang Sehat, dimana masyarakat
belum tepat dimana dijumpai banyak
tetap dijamin kesehatannya sesuai
masyarakat secara ekonomi mampu
dengan
tetap mendapatkan Kartu Semarang
aktor
isi
di
jaminan
tidak
implementasi
kebutuhan
masyarakat
ditemui
bahwa
target
tersebut.
Sehat sedangkan warga yang benar
Ketepatan Pelaksanan
membutuhkan
Pelaksana Kartu Semarang Sehat
kesehatan tidak memperoleh jaminan
antara lain Dinas Kesehatan Kota
apapun dari Pemerintah. Double
jaminan
pelayanan
name masih dijumpai dimana warga
miliki. Masyarakat selaku pengguna
yang telah memiliki Kartu Semarang
Kartu Semarang Sehat juga sangat
Sehat juga memiliki Kartu Indonesia
mempengaruhi pelaksanaan Kartu
Sehat sebagai jaminan kesehatan
Semarang Sehat.
mereka.
2.
Faktor
Pendorong
dan
Ketepatan Lingkungan
Penghambat Pelaksanaan Kartu
Lingkungan yang dimaksud dalam
Semarang Sehat di Kota Semarang
hal ini adalah lingkungan internal
Faktor Pendorong Implementasi
dan eksternal yang berhubungan
Karti Semarang Sehat di Kota
dalam pelaksanaan Kartu Semarang
Semarang
Sehat. Lingkungan internal (dalam) memiliki
pengaruh
dari
Sumberdaya dijadikan sebagai faktor
komposisi jejaring dari berbagai
pendorong karena diketahui dalam
organisasi
dalam
pelaksanaan Kartu Semarang Sehat
pelaksanaan Kartu Semarang Sehat.
aktor yang dipilih adalah Dinas
Pengaruh yang dimaksud adalah
Kesehatan Kota Semarang yaitu
bagaimana hubungan antara sesama
bidang
pelaksana Kartu Semarang Sehat
Pembiayaan sebagai aktor utama
dalam
dan
yang bertugas dalam memberikan
kewajibannya. Dinas Kesehatan Kota
sosialisasi kepada aktor pelaksana
Semarang, Bappeda dan PKK saling
Kartu Semarang Sehat, sosialisasi ke
mempengaruhi dalam melaksanakan
masyarakat, penentuan kepesertaan
Kartu
pengguna kartu Semaranag Sehat,
yang
otoritas
a. Sumberdaya
terkait
menjalankan
Semarang
tugas
Sehat.
Saling
Sie
Pemberdayaan
mempengaruhi dalam para aktor
pembayaran
pelaksana membuat masing-masing
kesehatan ke setiap PKK (Pemberi
aktor tidak dapat berdiri sendiri
Pelayanan
untuk melaksanakan Kartu Semarang
yaitu
Sehat. Selain disebutkan di atas,
Bidang Sosial dan Budaya yang
LSM dan Pejabat Kelurahan Juga
bertugas
berperan
langsung
melalui
pendataan masyarakat miskin dan
sumbangan
saran
mereka
tidak mampu dengan menggunakan
yang
Sub
biaya
dan
pelayanan
Kesehatan). Bidang
untuk
Bappeda
Perencanaan
melaksanakan
kuesioner berisi indikator miskin di
Semarang Tahun 2015. Adanya SOP
Kota Semarang, serta yang membuat
membuat
perencanaan anggaran sesuai dengan
melaksanakan tugas sesuai dengan
data base dari Dinas Kesehatan Kota
ketentuan
Semarang.
Keputusan
Fasilitas yang digunakan Rumah
Nomor
Sakit dalam memberikan pelayanan
Pembentukan
kesehatan
Jaminan Kesehatan Daerah Kota
bagi
pengguna
Kartu
masing-masing
yang
aktor
ditetapkan
di
Walikota
Semarang
441.91/033
tentang
Tim
Pengelola
Semarang Sehat yaitu kelas III
Semarang Tahun 2015.
dimana fasilitas yang dimiliki sudah
Faktor Penghambat Implemnetasi
baik dan sesuai dengan kebutuhan
Kartu Semarang Sehat di Kota
pelayanan. Apabila terdapat Rumah
Semarang
Sakit
yang tidak memiliki
canggih
dalam
pertolongan
alat
memberikan
kesehatan
a. Komunikasi Ketidakjelasan
komunikasi
antara
kepada
Dinas Kesehatan Kota Semarang
pengguna Kartu Semarang Sehat,
dengan Kelurahan dan masyarakat
maka
dalam
dapat
melakukan
rujukan
mensosialisasikan
dengan melengkapi surat rujukan ke
Semarang
Rumah Sakit yang tersedia alat
kesulitan
canggih tersebut.
administrasi
b. Struktur Birokrasi Struktur
Sehat
Kartu
mengakibatkan
dalam
pengurusan
untuk
mendapatkan
pelayanan dari Rumah Sakit. Dinas
Birokrasi
dalam
Kesehatan
Kota
Semarang
di
pelaksanaan Kartu Semarang Sehat
beberapa daerah hanya memberikan
dapat ditinjau dari SOP (Standar
sosialisasi
hingga
Operasional
kelurahan
yaitu
Prosedur).
Masing-
tingkat
puskesmas-
masing aktor telah memiliki dan
puskesmas,
diatur tugas serta fungsinya sesuai
diberikan
dengan
Kelurahan ke masyarakat sering
Keputusan
Walikota
dan
ke
oleh
informasi
yang
Puskesmas
atau
Semarang Nomor 441.91/033 tentang
berbeda.
Pembentukan
Pengelola
Komunikasi yang dilakukan oleh
Jaminan Kesehatan Daerah Kota
Dinas Kesehatan Kota Semarang
Tim
kepada pihak Rumah Sakit perlu
Semarang Sehat dalam memberikan
disempurnakan,
pelayanan kesehatan bagi masyarakat
dimana
masih
terdapat Rumah Sakit yang menolak masyarakat yang ingin memperoleh
miskin dan tidak mampu. b. Disposisi/Watak Pelaksana
pelayanan kesehatan dari Rumah
Disposisi
Sakit
Kartu
tersebut.
Konsistensi
dari
antara
para
Semarang
pelaksana
Sehat
perlu
komunikasi antara Dinas Kesehatan
diperbaiki. Bappeda yang bertugas
Kota Semarang, Rumah Sakit hingga
melaksankan pendataan masyarakat
masyarakat dapat dikatakan tidak
miskin dan tidak mampu di Kota
konsisten.
Dinas
Kesehatan
Semarang, secara keseluruhan tidak
memberikan
sosialisasi
kepada
dilaksanakan dengan baik. Pendataan
masyarakat bahwa Kartu Semarang
di beberapa daerah di Kota Semarang
Sehat dapat digunakan langsung
dilakukan
sebagai jaminan untuk memperoleh
Kelurahan
pelayanan dari Rumah Sakit, akan
banyaknya masyarakat yang tidak
tetapi
pihak
tepat sasaran. Akibatnya, pengguna
melayani
Kartu Semarang Sehat yang secara
telah
ekonomi dikatakan mampu tetap
Jaminan
diikutsertakan sebagai pemiliki Kartu
Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
Semarang Sehat, sedangkan beberapa
dari
diantaranya
Rumah
pada
kenyataannya
Sakit
akan
masyarakat
apabila
mendapatkan
Surat
Dinas
Kesehatan
Kota
oleh
RT/RW
yang
dan
menyebabkan
terdapat
masyarakat
Semarang. Surat tersebut merupakan
yang tidak memiliki jaminan dan
kesepakatan yang dilakukan dengan
merupakan
Rumah
mendapatkan
Sakit
namun
tidak
warga
miskin
jaminan
tidak apapun
diberitahukan kepada masyarakat.
termasuk Kartu Semarang Sehat.
Ketidaktepatan
Bappeda
komunikasi
informasi antara
dalam
implementor
dalam
hal
dikatakan
ini
dapat
melimpahkan
Kartu Semarang Sehat hingga antara
wewenangnya
implementor Kartu Semarang Sehat
Kelurahan
dengan
pendataan yang berhak mendapatkan
masyarakat
terhambatnya
menyebabkan
pelaksanaan
Kartu
kepada untuk
pihak
melakukan
Kartu Semarang Sehat. Disposisi
seperti
ini
menjadi
penghambat
memperoleh jaminan pelayanan dari
dalam pelaksanaan Kartu Semarang
Kartu Semarang Sehat. Demikian hal
Sehat.
double name yang banyak dijumpai
Ketidaktepatan
sasaran
menunjukkan kecenderungan
dari
pada
masyarakat.
Ketepatan
pihak pelaksana kurang mendukung
lingkungan
dengan baik implementasi Kartu
pelaksanaan Kartu Semarang Sehat
Semarang Sehat.
dimana
ditinjau
dari
ketepatan
kebijakan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Miskin dan/atau Tidak Mampu di Kota Semarang, dapat dikatakan tepat untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kota Semarang. Kartu Semarang Sehat dilaksanakan oleh Kesehatan,
Bappeda
dan
Pemberi Pelayanan Kesehatan yang bekerja sama dengan Pemerintah sesuai
dengan
Sama.
Ketepatan
Perjanjian target
Kerja dalam
pelaksanaan Kartu Semarang Sehat belum
tepat,
menuntut
persepsi pelayanan
sendiri.
1. Implementasi Kartu Semarang Sehat
Dinas
serta
yang lebih baik bagi masyarakat itu
Kesimpulan
apabila
otoritas
masyarakat
PENUTUP
mempengaruhi
karena
banyaknya
masyarakat yang tidak tepat sasaran
2. Faktor Pendorong dan Pengahambat dalam Implementasi Kartu Semarang Sehat. a. Faktor Pendorong pelaksanaan Kartu Semarang Sehat, yaitu Sumber daya dan
Struktur
Birokrasi.
Dinas
Kesehatan Kota Semarang, Bappeda dan Pemberi Pelayanan Kesehatan sebagai sumber daya manusia dalam pelaksanaan Kartu Semarang Sehat dipilih dan ditunjuk dengan tepat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Anggaran yang berasal dari APBD Kota Semarang sudah mencukupi pembiayaan
pelayanan
kesehatan
masyarakat miskin dan tidak mampu di Kota Semarang, fasilitas yang digunakan untuk merawat pasien pengguna Kartu Semarang Sehat yaitu kelas III di Rumah Sakit telah tersedia serta adanya kerja sama
antar masing-masing Rumah Sakit
mengurus dan melengkapi syarat
dalam
untuk
memberikan
(pertolongan)
bagi
membutuhkan
pelayanan pasien
perawatan
kesehatan dari Pemberi Pelayanan
dengan
Kesehatan. Disposisi dari para aktor pelaksana
Opersional
berdasarkan
Keputusan
pelayanan
yang
menggunakan alat canggih. Standar
mendapatkan
belum
tepat
untuk Kartu
Prosedur
mendukung
pelaksanaan
Walikota
Semarang
Sehat,
banyaknya
Semarang Nomor 441.91/033 tentang
masyarakat yang tidak tepat sasaran
Pembentukan
menunjukkan
Tim
Pengelola
kekurangtepatan
Jaminan Kesehatan Daerah Kota
pendataan dan pemilihan peserta
Semarang
yang
tahun
2015
sangat
layak
mendapatkan
Kartu
memudahkan masing-masing aktor
Semarang Sehat. Peran RT/RW dan
pelaksana
Kelurahan
Kartu
Semarang
Sehat/Jamkesmaskot
dalam
dalam
menentukan
masyarakat miskin dan tidak mampu
menjalankan tugas dan fungsinya
masih
terdapat
masing-masing.
dimana
masyarakat
ekonomi
mampu
b. Faktor Kartu
Penghambat Semarang
pelaksanaan Sehat
adalah
komunikasi
dan
disposisi.
Komunikasi
dalam
pelaksanaan
Kartu Semarang Sehat belum baik.
ketidaksesuaian, yang
secara
dipilih
untuk
ikutserta sebagai pengguna Kartu Semarang Sehat. Saran
Ketidaktepatan, ketidakjelasan dan
Setelah melakukan penelitian ini
ketidakkonsistenan informasi yang
saran yang dapat diberikan adalah
diberikan antara aktor pelaksana
sebagai berikut:
serta
masyarakat
menyebabkan
sering terjadi kesalahpahaman (miss communication) dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pengguna Kartu Semarang Sehat. Sosialisasi yang
kurang
masyarakat
mengakibatkan
kesulitan
dalam
1. Untuk
memperbaiki
pelaksanaan
Kartu Senmarang Sehat di Kota Semarang perlu dilakukan: a. Pendataan masyarakat miskin dan tidak mampu di Kota Semarang mulai dari tingkat RT/RW hingga
Kelurahan
oleh
secara
pelayanan kesehatan sesuai dengan
akurat dan tepat sasaran sesuai
kesepakatan antara DKK dengan
dengan indikator masyarakat miskin
Pemberi
Pelayanan
Kesehatan,
yang telah ditetapkan;
sehingga
masyarakat
tidak
b. Memperbaiki
Bappeda
koordinasi
antara
merasa dipersulit dan tidak ada
Bappeda dengan BPS dalam mendata
masyarakat
serta menentukan masyarakat miskin
Sakit;
dan tidak mampu di Kota Semarang,
lagi
ditolak
oleh
Rumah
b. Pejabat pemerintah mulai dari tingkat
sehingga tidak ditemukan double
RT/RW,
name.
Kecamatan dapat mendukung Kartu
c. Revisi (perbaikan) terhadap beberapa
Kelurahan
Semarang
hingga
Sehat
dengan
isi Peraturan Walikota Semarang
mendahulukan masyarakat miskin
Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
dan tidak mampu (target) untuk
Pedoman
mendapatkan
Pelaksanaan
Pelayanan
Kesehatan bagi Warga Miskin dan Tidak Mampu di Kota Semarang,
jaminan
kesehatan
(Kartu Semarang Sehat); c. Penambahan
SDM
di
Dinas
dalam hal pembatasan pelayanan
Kesehatan Kota Semarang sehingga
kesehatan
dapat memperbaiki sosialisasi secara
keselarasan
sehingga antara
terdapat
isi
kebijakan
dengan pelaksanaan di lapangan. 2. untuk yang
menyeluruh
kepada
masyarakat
mulai dari tingkat RT/RW dan
memperbaiki
faktor-faktor
Kelurahan serta penambahan SDM di
mempengaruhi
pelaksanaan
Bappeda
yang
bertugas
Kartu Semarang Sehat di Kota
melaksanakan pendataan masyarakat
Semarang
terlaksana
miskin dan tidak mampu di Kota
sesuai dengan tujuan maka perlu
Semarang sehingga pendataan dapat
dilakukan:
dilakukan secara akurat dan cepat
agar
dapat
a. Dinas Kesehatan Kota Semarang memberikan sosialisai mulai dari
untuk
menghindari
terjadinya
kesalahan target;
tingkat RT/RW hingga Kelurahan
d. Pelaksanaan Kartu Semarang Sehat
dengan informasi yang tepat dan
semakin dimaksimalkan dengan cara
jelas
masing-masing aktor memberikan
tentang
cara
memperoleh
pelayanan prima kepada masyarakat Syafiie, Inu Kencana. (2006). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT. sesuai dengan standar operasional Rineka Cipta. prosedur yang telah ditetapkan. Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik, Teori Proses, dan Studi DAFTAR PUSTAKA Kasus.Yogyakarta: CAPS. Dunn, William N. 2003. Pengantar Undang-Undang : Analisis Kebijakan Publik. Peraturan Daerah Kota Semarang Yogyakarta: Gadjah Mada Nomor 4 Tahun 2008 Tentang University Press. Penanggulangan Kemiskinan di Hosio, J.E. (2007). Kebijakan Publik dan Kota Semarang Desentralisasi, Esai-Esai dari Peraturan Walikota Nomor 28 Sorong. Yogyakarta: Laksbang. Tahun 2009, Tentang Pedoman Indiahono, Dwiyanto. 2009, Kebijakan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Warga miskin dan atau tidak Publik. Yogyakarta: Gava Media. mampu di Kota Semarang Moleong J. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Website (internet) : Rosdakarya. http://jowonews.com/2014/11/20/pemegan Soetrisno R. (2001). Pemberdayaan g-kartu-semarang-sehat-dijaminMasyarakat dan Upaya Pembebasan dirawat-sampai-sembuh/, pada Kemiskinan Pilosophy Press tanggal 13 April 2015, pukul Bekerjasama dengan Fakultas 18.00WIB Filsafat UGM. Yogyakarta: UGM. http://www.bappeda.semarangkota.go.id/, Subarsono, AG. (2011). Analisis pada tanggal 15 Mei 2015, pukul Kebijakan Publik, Konsep, Teori 18.31 WIB dan Aplikasinya. Yogyakarta: http://sawahPustaka Pelajar. ku.blogspot.com/2010/09/jamkesma Sugiyono. (2009). Metode Penelitian skot-oh-jamkesmaskot.html, pada Kuantitatif Kualitatif dan R&D. tanggal 15 Mei 2015, pukul 19.00 Bandung: ALFABETA,cv. WIB Susanto, Hari. (2006). Dinamika http://detakjateng.com/berita/pemkotPenanggulangan Kemiskinan. semarang-luncurkan-kartuJakarta: Khanata, Pustaka LP3SE semarang-sehat.html, pada tanggal Indonesia. 20 Meil 2015, pukul 20.00 WIB Suwitri, Sri. (2011). Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
http://beritajateng.net/berita-jatengterbaru-hari-ini/sosialisasi-kartusemarang-sehat-masih-kurang/6539
http://yayasanlp2kjateng.com/article/ 150653/kartu-sehat-semarang--lp2k-
sesalkan-rumah-sakit-yang-engganbekerja-sama.html
