EVALUASI KINERJA UNIT PEMBAYARAN UNTUK EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD PADA RSUD DATU SANGGUL RANTAU KABUPATEN TAPIN

EVALUASI KINERJA UNIT PEMBAYARAN UNTUK EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD PADA RSUD DATU SANGGUL RANTAU KABUPATEN TAPIN Yantie RSUD Datu Sanggul Rantau Jl.Brigjend.H.Hasan Basry Rantau e-mail: [email protected] Abstract: The Purpose of this research is to evaluate the payment unit performance oneffectiveness of financial management BLUDs IN Hospital Datu bun Rantau Tapin as it is, and to give a solution to what it should be. The method used is descriptive method that aim to develop and explaining the situation or the circumstances of one issue and creating a conclusion. Result of this study shows that the lack of human resource result in to much work for BLUD’s spending treasurer, add more the still manual financial administration. What need to be done are the should be more human resources available or using contract worker and the use of accounting information system in financial administration. Keywords: Performance Evaluation, Payment Unit, Effectiveness, Financial Management BLUDs, Datu Hospital bun Rantau Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi kinerja unit pembayaran dalam efektivitas pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin yang selama ini dan untuk memberikan solusi tentang pengelolaan keuangan yang seharusnya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk mengembangkan dan menjelaskan situasi atau keadaan satu permasalahan dan memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya sumber daya manusia (SDM) mengakibatkan bendahara pengeluaran BLUD pada unit pembayaran keteteran dalam melaksanakan tugasnya ditambah lagi penatausahaan keuangan yang masih manual. Upaya yang dilakukan adalah dengan penambahan sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kontrak dan penggunaan sistem informasi akuntansi dalam penatausahaan keuangan. Kata Kunci: Evaluasi Kinerja, Unit Pembayaran, Efektivitas, Pengelolaan Keuangan BLUD, RSUD Datu Sanggul Rantau

Latar Belakang Badan Layanan Umum (BLU) dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. UU nomor 1 tahun 2004 ini mengelompokkan Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu suatu instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan

dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitas. Dengan menjadi BLUD, suatu Rumah Sakit dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) yaitu pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari keten

379

380 Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Vol 1, No 3, November 2015, hal 379-387

Tujuan ditetapkannya RSUD Datu Sanggul Rantau sebagai BLUD adalah untuk memberikan pelayanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah. RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) mulai awal tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapin tanggal 17 Desember 2012 dengan nomor 188.45/184/KUM/2012 tentang penetapan RSUD Datu Sanggul Rantau sebagai satuan kerja perangkat daerah yang menetapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. Salah satu fungsi organisasi dari RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin adalah bagian keuangan. Proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh bagian keuangan diantaranya adalah pencatatan transaksi/kejadian keuangan, input data keuangan, perhitungan, pengeluaran serta pembuatan laporan keuangan. Bendahara pada unit pembayaran sebagai pejabat fungsional mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Kegiatan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau sangat banyak sehingga memerlukan SDM yang memadai terutama pada perbendaharaan khususnya pada bendahara pengeluaran BLUD agar pengelolaan keuangan berjalan lancar, efektif dan efesien. Selama ini untuk kegiatan bendahara pengeluaran BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin hanya dibantu oleh satu orang yang disebut pembantu bendahara. Dan pembantu bendahara BLUD tersebut juga menjabat sebagai pembuat dokumen pada bendahara pengeluaran APBD RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin. Dilihat dari kegiatan anggaran BLUD yang semakin bertambah maka semakin bertambah pula beban kerja bendahara pengeluaran sehingga sangat memerlukan tambahan tenaga untuk membantunnya dalam melakukan penatausahaan keuangan.

Tugas-tugas bendahara dalam menatausahakan keuangan masih dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya memakai sistem informasi akuntansi (SIA) sehingga banyak memerlukan waktu sedangkan jam kerja mulai 08.00-14.00 selain itu bendahara juga harus menerima /melayanai sales yang datang untuk mengantar faktur-faktur atau tagihan dan itu juga memerlukan waktu yang sedikit karena bendahara harus mengoreksi dulu faktur/tagihan tersebut dan selanjutnya bendahara melakukan tugas-tugas tersebut diatas atas faktur/tagihan yang akan atau sudah dibayar. Selain itu bendahara juga harus membuat e-biling pajak satu persatu atas faktur-faktur/tagihan tersebut dan menyetorkan atau membayar pajak tersebut Pertanggungjawaban dari bendahara pengeluaran merupakan hasil akhir dari penatausahaan dan harus dipertanggungjawabkan oleh seorang bendahara kepada atasannya dalam mengelola keuangan daerah. Maka dari itu diperlukan sebuah pertanggungjawaban yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prosedur-prosedur tertentu yang dilakukan melalui proses kegiatan kerjasama, sehingga dapat memberikan informasi aktual di bidang keuangan. Kurangnya SDM pengelola keuangan baik jumlah maupun kemampuan/ kompetensinya pada bagian unit pembayaran dalam hal ini bendahara pengeluaran mengakibatkan beban kerja yang berlebihan. Dilihat dari prosedur pembayaran mulai dari perencanaan pengeluaran sampai dengan pengarsipan bukti-bukti pengeluaran kemudian akan dibuatkan laporannya secara berkala yang ada di unit pembayaran RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin mengakibatkan bendahara keteteran dalam melaksanakan tugasnya. Akibatnya bendahara pengeluaran pada unit pembayaran tidak bisa tepat waktu dalam menatausahakan pengelolaan keuangannya.Dalam menatausahakan pengelolaan keuangan yang masih manual atau belum memakai sistem juga menjadi faktor penghambat dalam efektifitas pengelolaan keuangan BLUD.

Yantie, Evaluasi Kinerja Unit Pembayaran Untuk …. 381

Berdasar pada uraian latar belakang diatas,maka masalah pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah evaluasi kinerja unit pembayaran dalam efektivitas pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin yang selama ini ? 2. Bagaimanakah kinerja unit pembayaran untuk efektivitas pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin yang seharusnya ? Kajian Literatur Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan.SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan.Pada hakekatnya SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Nawawi (2012), Sumber daya manusia dapat juga disebut sebagai personil.Tenaga kerja, pekerja, karyawan, potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya, atau potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal non material dalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Pemahaman mengenai pengertian evaluasi dapat berbeda-beda sesuai dengan pengertian evaluasi yang bervariatif oleh para pakar evaluasi. Wirawan (2012) mengatakan bahwa evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dan membandingkannya dengan indicator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Selain Evert, definisi lain juga dikemukakan oleh King dalam Wirawan (2012) mendifinisikan evaluasi sebagai suatu proses penelitian sistematik untuk menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai karakterisitk, aktifitas, atau

keluaran (outcome) program atau kebijakan untuk tujuan penilaian. Definisi ini menyatukan pentingnya pemakaian dengan mensignifikasi bahwa evaluasi harus dipakai untuk suatu tujuan penilaian.Evaluasi juga sering dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan. Proses evaluasi suatu pelaksanaan kegiatan dapat menunjukkan informasi tentang sejauh mana kegiatan itu telah dilaksanakan atau hal-hal yang telah dicapai. Standar atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dapat dijadikan acuan untuk melihat ketercapaian suatu program, kesesuaian dengan tujuan, keefektifan, keefesienan, dan hambatan yang dijumpai dalam sebuah program. Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan objek evaluasinya. Menurut Wirawan (2012) tujuan dalam melaksanakan evaluasi antara lain : mengukur pengaruh program terhadap masyarakat, menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar, evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan dan mana program yang tidak jalan, pengembangan staf program diaman evaluasi dapat dipergunakan mengembangkan kemampuan staf serta memberikan masukan kepada pimpinan/manajer program mengenai kinerja staf dalam melayani masyarakat, jika terjadi staf kompotensinya rendah maka perlu dilakukan pengembangan dengan segera, tujuan evaluasi lainnya adalah untuk memenuhi ketentuan undang-undang, akreditasi program, mengambil keputusan mengenai program, memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program. Pengertian kinerja atau perpormace merupaka gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategi suatu organisasi. BLUD yang diatur dalam Pasal 1 ayat 23 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk


memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan berdasar prinsip efisensi dan produktivitas. Pengertian ini kemudian diadopsi kembali dalam peraturan pelaksanaannya yaitu dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaann Keuangan Badan Layanan Umum. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Beberapa penelitian terdahulu ditemukan meneliti topik yang serupa. Dhita ayu Pratami (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sebelum Dan Sesudah Badan Layanan Daerah (BLUD) (Studi Kasus pada Rumah Sakit Daerah Kalisat) menunjukkan bahwa kinerja RSD Kalisat sebelum dan sesudah BLUD mengalami peningkatan, kinerja keuangan meningkat melampaui target dan kinerja non keuangan sebagian besar meningkat dan dapat mencapai target yang ditetapkan.RSD Kalisat masih mengalami kendala meliputi keterbatasan kuantitas sumber daya manusia dan tenaga medis, keterbatasan sarana dan prasarana serta infrastruktur, dan system pengendalian internal yang masih lemah. Febriana Puspadewi, (2015), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisi Implementasi Pengelolaan Keuangan BLUD Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk” menunjukkan bahwa RSUD Nganjuk telah menyusun dan mengimplementasikan semua persyaratan administrative PK-BLUD yang meliputi Pola Tata Kelola, Rencana Strategi Bisnis, Rencana Bisnis Anggaran, Standar Pelayanan Minimal, dan Laporan Keuangan. Implementasi pola tata kelola diwujudkan dalam bentuk organisasi dan tata laksana, akuntabilitas, serta transparansi dan pola tata

kelola ini terus dikembangkan dan diperbaiki. Satu lagi penelitian dari Nornisa (2015) yang berjudul “Analisis Perbandingan Belanja Sebelum Dan Sesudah Menjadi Badan Layanan Umum Daerah RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin” menunjukkan bahwa dari tahun ketahun belanja ada yang mengalami kenaikan, hal ini terjadi karena RSUD Datu Sanggul Rantau dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama belanja Honorarium Non PNS khususnya tenaga dokter spesialis, untuk menunjang tenaga yang professional. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui wawancara dengan beberapa karyawan RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin yaitu bagian Anggaran dan Perencanaan, Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi, dan Bendahara Pengeluaran. Data sekunder pada penelitian ini adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui buku-buku yang relevan, dokumen atau arsip RSUD, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: 1. Studi lapangan Studi lapangan yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Wawancara, yaitu proses komunikasi interaksi antara dua pihak yang setidaknya satu diantara mereka memiliki tujuan serius yang telah ditetapkan dan melibatkan proses Tanya jawab tentang sesuatu (Stewart dan Cash : 2012). Dalam peneltian ini, penulis melakukan wawancara dengan Kasi Anggaran dan Perencanaan, Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi, Bendahara pengeluaran RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin. b. Observasi Penulis melakukan observasi di tempat penulis melaksanakan


penelitin yaitu di RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin dengan mencatat, meneliti dan mempelajari data atau fakta yang ada hubungannya dengan kinerja unit pembayaran untuk efektifitas pengelolaan keuangan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin. c. Dokumentasi Yaitu cara pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen yang diperoleh melalui pengumpulan data-data yang diberikan oleh bagian perbendaharaan, perencanaan dan lain sebagainya. 2. Studi Kepustakaan Studi kepustakaan yang dilakukan penulis yaitu pengumpulan data yang secara relevan dan teoritis melalui buku-buku, yang berhubungan dengan evaluasi kinerja unit pembayaran untuk efektifitas pengelolaan keuangan BLUD, dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari sumber data yang digunakan sebagai pelengkap refrensi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penulisan yang bertujuan untuk mengembangkan dan menjelaskan situasi atau keadaan satu permasalahan yang sedang dihadapi dengan cara mengumpulkan dan menafsirkan untuk disusun serta dijelaskan guna memperoleh kesimpulan. Dalam penyusunan laporan ini penulis menggunakan metode deskriptif pada evaluasi kinerja unit pembayaran untuk efektiftas pengelolaan keuangan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin dengan maksud menggambarkan dan menjelaskan tentang kinerja unit pembayaran pengelolaan keuangan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin. Hasil Penelitian dan Pembahasan Kegiatan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau sangat banyak. Jumlah anggaran pada BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin adalah Rp. 21.634.000.000 (dua puluh satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta rupiah). Untuk realisasi belanja sampai dengan bulan lalu atau sampai dengan bulan

November 2015 hanya mencapai Rp. 11.268.701.239 (Sebelas milyar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah) atau 52% (lima puluh dua persen), ini dapat dikatakan belum efektif dilihat dari jumlah anggaran dikarenakan sebagian pejabat pelaksana kegiatan belum melaksanakan kegiatan tersebut. Pada bulan Desember 2015 realisasi belanja bendahara pengeluaran mencapai Rp. 4.767.309.357 (Empat milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) dan selama tahun 2015 realisasi belanja bendahara pengeluaran pada unit pembayaran RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin sebesar Rp. 16.036.010.596 (Enam belas milyar tiga puluh enam juta sepuluh ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah) atau 74 % (tujuh puluh empat persen). Sebelum bendahara pengeluaran membuat laporan realisasi, bendahara pengeluaran BLUD menerima bukti-bukti pengeluaran yang berupa faktur pembelian, kuitansi, Surat Perintah Kerja (SPK), Kontrak dan dokumen pendukung lainnya dari pelaksana kegiatan dan dari sales-sales yang ditugaskan oleh rekanan yang mana itu memerlukan waktu pada jam kerja dan bendahara pengeluaran atau pembantu bendaharan mencek satu persatu kebenaran faktur–faktur, kuitansi dan dokumen pendukung lainnya kepada masing-masing pemegang kegiatan untuk memastikan apakah barang/jasa yang telah dibeli itu memang benar adanya. Setelah itu bendahara pengeluaran BLUD mengajukan bukti-bukti pengeluaran tersebut ke Sub Bidang Verifikasi untuk diverifikasi dan mendapatkan legalisasi persetujuan dibayar. Selanjutnya bendahara pengeluaran BLUD membuat kuitansi pembayaran yang ditandatangi oleh bendahara pengeluaran BLUD, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pemimpin BLUD. Selanjutnya bendahara pengeluaran BLUD membayar kepada pihak ketiga dan memungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal pemungutan pajak bendahara pengeluaran BLUD harus membuat e-billing pajak satu


persatu dari kuitansi-kuitansi tersebut dan menyetorkan melalui bank. Sementara bendahara pengeluaran BLUD menatausahakan dan membayarkan buktibukti pengeluaran yang sudah siap atau sudah disetujui untuk dibayar, fakturfaktur/kuitansi-kuitansi/bukti pengeluaran yang lain atau yang berikutnya sudah datang baik untuk belanja rutin atau belanja langsung. Selama ini berdahara pengeluaran keteteran dalam mengelola keuangan karena hanya dibantu oleh satu orang pembantu bendahara pengeluaran yang juga menjabat sebagai pembuat dokumen dibagian bendahara pengeluaran APBD pada unit pembayaran. Mengingat tugas – tugas bendahara dalam menatausahakan pengelolaan keuangan dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu yang tidak sedikit dalam menatausahakan pengelolaan keuangan tersebut. Untuk penatausahaan keuangan dengan cara system atau jaringan SIA bendahara pengeluaran masih dalam pembelajaran dan masih didampingi oleh BPKP bagian pendampingan SIA BLUD. Ditambah lagi tugas bendahara pengeluaran yang lain yaitu melakukan transaksi di bank diantaranya mentransfer pembayaran kepada pihak ketiga seperti pengadaan obat-obatan dan lain sebagainya juga sangat memerlukan waktu. Seandainya bendahara pengeluaran menggunakan barcode scanner dalam menerima faktur-faktur tersebut sehingga data yang ada dalam faktur / nota tagihan tersebut bisa langsung tersimpan dalam komputer dengan demikian bendahara pengeluaran dalam menatausahakan dokumen tesebut bisa lebih cepat dan efektif. Pada tahun 2015 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap tidak dapat terlaksana karena untuk merekrut tenaga kontrak / pegawai tidak tetap harus ada Peraturan Bupati (Perbub), sedangkan Peraturan Bupati tersebut belum diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Anggaran Belanja Tambahan dan Dana Silpa yang anggarannya baru turun di bulan November 2015 juga mengakibatkan anggaran belanja tersebut tidak terealisasi dengan efektif, dan juga mengakibatkan

semua pejabat pengelola kegiatan keteteran dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Kurangnya sumber daya manuasia (SDM) mengakibatkan keterlambatan dalam memproses penatausahaan dan pengelolaan keuangan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang mengakibatkan bendahara keteteran dalam melaksanakan tugastugasnya. Hasil wawancara dengan bagian perencanaan & penyusun program, bagian verifikasi & perbendaharaan, dan bendahara pengeluaran pada unit pembayaran serta bagian pejabat pelaksana teknis kegiatan mengatakan bahwa karena begitu banyaknya kegiatan BLUD membuat mereka kelebihan beban kerja yang mengakibatkan mereka keteteran dalam melaksanakan tugasnya. Begitu banyaknya kegiatan pada anggaran BLUD berdampak pada beban kerja yang berlebihan pada pejabat pengelola keuangan khususnya bendahara pengeluaran BLUD. Standar Pelayanan Minimal BLUD seperti dalam bab VIII pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yaitu: 1. Fokus pada jenis pelayanan : pelayanan yang diberikan mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Pelayanan yang diberikan adalah benar-benar pelayanan yang terarah kepada tugas dan fungsi sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Agar pengelolaan keuangan Bendahara pengeluaran BLUD fokus dengan pekerjaannya hendaknya pembantu bendahara pengeluaran tidak lagi membantu sebagai pembuat dokumen di bendahara pengeluaran APBD RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupetan Tapin. Dengan demikian dalam pengelolaan penatausahaan keuangan BLUD RSUD Datu sanggul Rantau dapat berjalan dengan efektif. 2. Terukur: Pelayanan yang diberikan dapat dinilai pencapaiannya sesuai dengan standar yang


telah ditetapkan sebelumnya. Ukuran yang dimaksud disini adalah ukuran dari segi waktu, biaya, dan lain-lain. Dengan adanya ukuran diketahui hasil pencapaiannya. Dalam pengelolaan keuangan, Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin telah berupaya semaksimal mungkin agar hasil kinerja dapat tercapai meskipun harus bekerja melebihi jam kerja dari pegawai lain di RSUD Datu Sanggul Rantau kabupaten Tapin. Agar bendahara pengeluaran pada unit pembayaran tidak keteteran hendaknya ada penambahan sumber daya manusia (SDM) sebagai pembantu bendahara karena jika dilihat dari beban kerjanya, pejabat pembantu bendahara pengeluaran BLUD diperbolehkan lebih dari satu orang. Dengan adanya penambahan tenaga atau sumber daya manusia (SDM) bendahara pengeluaran tidak akan keteteran lagi dalam menatausahakan pengelolaan keuangan BLUD RSUD Datu sanggul Rantau dengan adanya pembagian tugas. 3. Dapat dicapai: Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang nyata, yang rasional, dan sesuai dengan pemanfaatannya sehingga tingkat pencapainnya dapat dihitung. Selain itu, semua jenis pelayanan kesehatan ada dan mudah ditemukan oleh masyarakat serta pelayanan tersebut dapat dibutuhkan setiap saat oleh masyarakat sehingga jika sewaktu-waktu masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan selalu tersedia dan mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan saat itu. Dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), pelayanan kesehatan dapat dicapai contohnya untuk pengadaan obatobatan selalu diupayakan pengadaannya agar pasien yang berobat mendapatkan obat yang sesuai dengan resep dokter. Dalam hal ini pejabat pengelola kegiatan dan pihak ketiga dengan bendahara pengeluaran harus selalu bekerjasasama dengan baik agar pengadaan dapat tercapai. Dengan adanya pengadaan obatobatan secara efektif dan lengkap pasien

tidak akan mencari obat diluar RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin sehingga pendapatanpun akan sesuai atau dapat dikatakan mendekati target. 4. Relevan dan dapat diandalkan: Kegiatan dan pelayanan yang diberikan merupakan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Badan Layanan Umum Daerah sehingga dalam proses kegiatannya cepat dan dapat dipercaya. Pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan. Dalam hal pengelolaan keuangan, Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin dapat diandalkan karena sangat bertanggung jawab dengan tugas dan fungsi yang diberikan kepadanya. Namun dalam proses kegiatan yang lambat harus diupayakan agar kegiatan dapat dicapai dengan cepat. Harus ada kesepakatan antara penyusun anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan,perbendaharaan & verifikasi, dan bendahara pengeluaran dalam menjalankan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya kesepakatan tidak memperlambat kegiatan maka pengelolaan keuangan dapat berjalan efektif.

5. Tepat waktu: Adanya kesesuaian antara jadwal yang sudah ditentukan dengan kegiatan pelayanan sehingga pemenuhan target dapat dicapai. Kegiatan pelayanan dapat tercapai sesuai dengan rencana. Dalam pegelolaan keuangan BLUD bendahara pengeluaran BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin terkadang belum bisa tepat waktu dalam menatausahakan keuangan. Agar tepat waktu hendaknya pejabat pengelola teknis kegiatan tidak menunda-menunda atau sesegera mungkin membuat pertanggungjawaban berkas yang mau dibayarkan. Dan pada bagian Perbendaharaan dan Verifikasi juga harus ada penambahan tenaga atau SDM agar


saat memverifikasi semua dokumendokumen pertanggungjawaban yang akan dibayarkan bisa tepat waktu diserahkan ke bendahara pengeluaran untuk segera dibayarkan. Penatausahaan keuangan diusahakan untuk selanjutnya memakai jaringan SIA (Sistem Informasi Akuntansi) dan tidak lagi secara manual. Dengan demikian efektivitas dalam pengelolaan keuangan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dapat berjalan dengan efektif dan tepat waktu Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupetan Tapin, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Evaluasi kinerja unit pembayaran dalam efektivitas pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD Datu Sanggul Rantau kabupaten Tapin : a. Realisasi belanja pada Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau kabupaten Tapin tahun 2015 belum efektif karena hanya mencapai 74% (Tujuh puluh empat persen) dari jumlah anggaran yang tersedia, hal ini dikarenakan pada tahun 2015 kegiatan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin sangat banyak namun Sumber Daya manusia dalam Bidang Keuangan masih kurang untuk melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). b. Beban kerja yang berlebihan membuat Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin keteteran dalam melaksanakan tugasnya yakni mulai dari menerima,menyimpan,membayar, atau menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. 2. Kinerja unit pembayaran untuk efektivitas pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin seharusnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal BLUD yakni fokus pada jenis pelayanan, terukur, dapat

dicapai, relevan dan dapat diandalkan, dan tepat waktu dengan cara penambahan sumber daya manusia di bidang keuangan dan dalam menatausahakan keuangan hendaknya bendahara pengeluaran jangan secara manual tetapi menggunakan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) agar efektivitas penatausahaan pengelolaan keuangan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dapat terlaksana tepat waktu. Dan untuk Anggaran Belanja Tambahan (ABT) selama ini memang selalu terjadi diakhir tahun, namun untuk Dana Silpa sebaiknya jangan diakhir tahun karena itu adalah dana yang dihasilkan dari sisa akhir tahun sebelumnya yang bisa digunakan diawal tahun agar anggaran belanja yang belum terealisasi tidak menumpuk diakhir tahun berikutnya. Saran Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka ada hal yang dapat diterima sebagai masukan bagi RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin, antara lain yaitu : 1. Penambahan SDM yakni tenaga kontrak atau pegawai tidak tetap salah satunya sebagai pembantu bendahara pengeluaran, kalaupun belum ada Peraturan Bupati untuk mengadakan pengrekturan sebaiknya segera dibuatkan peraturan Bupatinya. Agar pengelolaan keuangan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin berjalan efektif sebaiknya dalam menatausahakan keuangan menggunakan system atau SIA dan tidak lagi menggunakan penatausahaan keuangan yang manual. Untuk Anggaran Belanja Tambahan (ABT) selama ini memang selalu terjadi diakhir tahun, namun untuk Dana Silpa sebaiknya jangan diakhir tahun karena itu adalah dana yang dihasilkan dari sisa akhir tahun sebelumnya yang bisa digunakan diawal tahun agar anggaran belanja yang belum terealisasi tidak menumpuk diakhir tahun. 2. Bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian sejenis, sebaiknya dilakukan penelitian yang lebih spesifik mengenai evaluasi kinerja unit


pembayaran, sehingga dapat diperoleh fakta-fakta dan informasi baru yang dapat memberikan suatu alternative baru yang lebih efektif dan efesien dalam pencapaian BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin. DAFTAR PUSTAKA Davidson, Jeff. (2012). Change Management, The complete Ideal’s Guides, Jakarta : Prenada. Hili Aulianah, Apa itu Evaluasi Kinerja??,http://shelmi.wordpress.com/ 2009/02/27/evaluasikinerja/.html(diakses tanggal 16 Maret 2015). Mangkunegara, Muhamad. 2012. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta : Refika Aditama. Nornisa,2015, Analisis Perbandingan Belanja Sebelum dan Sesudah Menjadi Badan Layanan Umum Daerah RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unlam, Banjarmasin. Peraturan Menteri Dalam Negeri (no 61 tahun 2007), Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (no.23 tahun 2005), Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Puspadewi, Febriana. 2015. Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan BLUD Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk. Universitas Brawijaya. RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten tapin (tahun 2015), RBA / Rencana Bisnis Anggaran RSUD Datu Sanggul Rantau. RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin (tahun 2013 s/d 2017), Renstra RSUD Datu sanggul Rantau. RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin (tahun 2012), Pola Tata Kelola RSUD Datu Sanggul Rantau. RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin (tahun 2015), Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja), Realisasi Anggaran Belanja BLUD Sandiwara, Mahendra Dyo,2014, Analasis Perubahan Sistem Keuangan dan Kinerja Rumah Sakit Sebelum dan Sesudah Berstatus Badan Layanan Umum Daerah, Universitas Brawijaya, Malang sd.unusa. 5 Pengertian Sumber Daya Manusia Menurut Para Ahli, http://humancapitaljournal.com/penger tian-sumber-daya-manusia/(diakses tanggal 14 Maret 2015).

EVALUASI KINERJA UNIT PEMBAYARAN UNTUK EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD PADA RSUD DATU SANGGUL RANTAU KABUPATEN TAPIN

Recommend Documents