EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KEPULAUAN RIAU (Studi Kasus Pada Tahun 2013-2014)
NASKAH PUBLIKASI
Oleh ENDAR LISA HARDIANTI NIM. 110563201191
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2015
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL DAFTAR ISI
…………………………………………………….. i
ABSTRAK
…………………………………………………….. 1
PENDAHULUAN
…………………………………………………….. 3
METODE PENELITIAN
……………………………………………. 8
LANDASAN TEORI
……………………………………………. 11
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN PEMBAHASAN
……………………. 12
……………………………………………. 13
KESIMPULAN DAN SARAN
……………………………………. 17
ii
ABSTRAK Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) adalah suatu lembaga yang berbasis masyarakat menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak menghadapi masalah pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, hukum dan perlindungan serta penanggulangan korban tindak kekerasan dalam rangka peningkatan posisi dan kondisi perempuan dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pada P2TP2A. Dalam penelitian ini melihat kriteria evaluasi pelaksanaan kebijakan yang dikemukakan Dunn (2006:610). Informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan pertimbangan orang yang dianggap mengetahui. Informan dalam penelitian ini adalah 5 orang dengan 1 orang sebagai informan kunci (key informan). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis secara deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan memaparkan nilai variabel mandiri yang ditemukan dalam bentuk kata ataupun gambar dilapangan, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa dalam menjalankan PKDRT P2TP2A sudah mencapai efektifitas dilihat dari usaha yang dilakukan P2TP2A untuk melayani korban. Efesiensi dilihat dari penggunaan sumber daya seperti jumlah pegawai, dana dan sarana prasarana. Jumlah pegawai P2TP2A memiliki keterbatasan untuk pegawai yang memiliki keahlian dibidang khusus, sumber pendanaan hanya berasal dari APBD yang disalurkan melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPP-PA) dan sarana dan prasarana yang dilengkapi secara sederhana belum bisa membuat kondisi lingkungan yang nyaman. Kecukupan untuk hal ini dilihat upaya yang dilakukan oleh P2TP2A sudah mampu untuk mencapai tujuan PKDRT. Perataan dilihat dari proses pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A secara merata kepada korban. Pegawai P2TP2A memiliki responsifitas yang tinggi terhadap korban KDRT, dengan menyediakan pelayanan secara 24 Jam. Ketepatan pelaksanaan PKDRT dengan segala usaha yang dilakukan oleh P2TP2A dalam hal menangani korban KDRT sudah tepat dikarenakan mampu untuk menekan angka laporan kasus KDRT. Evaluasi pelaksanaan PKDRT pada P2TP2A secara keseluruhan telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan PKDRT yakni, mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku KDRT, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Berdasarkan temuan yang ditemukan peneliti di lapangan, untuk kedepannya diharapkan P2TP2A agar tetap dapat melaksanakan PKDRT sesuai dengan tujuan PKDRT sehingga dapat menekankan angka kekerasan yang terjadi di Provinsi Kepri. Kata kunci : Evaluasi, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
1
ABSTRACT Integrated service center empowerment of woman and children protection (P2TP2A) Riau Archipelago province (KEPRI) is a institution that has society base which provide the service for women and children who face education matter, economy, health, politic, law and protection also the tackling of violence victim in framework of position improvement and womwn’s condition in society. The purpose of this research is to evaluate the climinitaion of household violence (PKDRT) at P2TP2A. In this research, looking at evaluation criteria the wisdom implementation who suggested by Dunn (2006:610). The informan in this research is used purposive sampling with judgement people who consider know about it. The informan in this research is five persons with one person as (key informan). The technique of data analysis which used in this research is the technique analysis in descriptive qualitative, in this research that we doing to know and explain autonomy variable value which find in word or picture at the field, with one variable or more (independent) without make the comparison or connect between one variable with another variable. From the research which doing by the researcher, knows that in running PKDRT P2TP2A has reach the effectiveness looked from the effort which doing by P2TP2A to serve the victim. The efficiency looked from using the power resource like the amount of employee, donation and infrastructure. The amount of P2TP2A has limitedness for the employee who has skill in special sector, the funding source only came from APBD that distribute through the committee empowerment of woman and children protection (BPP-PA) and infrastructure that completed in simple way can not make the surrounding condition comfortable. The sufficiency for this matter looked from the effort which doing by P2TP2A has able to reach PKDRT’s purpose. The covered looked from the serve process given by P2TP2A in smooth way to the victim. P2TP2A employee has high responsibility to KDRT victim, provide the service in 24 hours. The accuracy implementation PKDRT with all the efforts doing by P2TP2A in handle KDRT victim right already because of it can able to press the figure of case report KDRT. The implementation evaluation PKDRT at P2TP2A over all has done to reach the purpose PKDRT are, prevent all ways from KDRT, protect KDRT victim, take actions against the actor of KDRT, and take good care the wholeness of household which harmonious and prosperous. Base on the case that found by the researcher in field, for the future wish that P2TP2A in order able to do PKDRT according to the purpose PKDRT until able to press the figure violence which happened in Riau Archipelago Province. Key words: Evaluation, Integrated service Center Empowerment of woman and children Protection (P2TP2A), Household violence (KDRT)
2
kedua
PENDAHULUAN Kekerasan
dalam
namun tidak muncul ke permukaan.
menimbulkan
dan
kekerasan
termasuk
maupun
(http://batam.tribunnews.com). Menurut penuturan Ketua Komnas
ancaman
Perempuan bahwa “kekerasan tidak
perampasan
bisa dibenarkan apapun alasannya,
kebebasan yang terjadi dalam rumah
baik secara fisik, seksual, psikis dan
tangga. Bentuk kekerasan secara fisik
berup
tindakan
lainnya”. (Hitam putih Trans 7,
memukul,
Kamis 16 April 2015).
menampar bahkan menendang dan lain-lain yang menimbulkan rasa sakit
ataupun
cacat
Narkoba.
gunung es dimana banyak terjadi
kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual
kasus
Masalah KDRT seperti fenomena
rumah
tangga adalah bentuk kekerasan yang dilakukan
setelah
KDRT dapat timbul di semua
berakibat
kalangan masyarakat tidak terbatas
kematian. Bentuk kekerasan secara
oleh status sosial, seperti kasus
psikis berupa cacian, hinaan yang
KDRT yang dilakukan oleh oknum
mengakibatkan
PNS
stress
dan
di
Kota
Tanjungpinang
penderitaan. Kekerasan yang terjadi
menyebabkan istrinya depresi dan
dalam rumah tangga kebanyakan
terdakwa dituntut 6 bulan penjara
dialami oleh istri dan anak sebagai
oleh
korban,
Tanjungpinang.
dan
suami
merupakan
pelaku.
Pengadilan
Negri
(http://www.sidaknews.com). Kekerasan
Kasus KDRT yang terjadi di
dalam
rumah
tangga
merupakan masalah masyarakat yang
Tanjungpinang berada di tingkat 3
perlu campur tangan pemerintah dalam mengatasinya.
Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2007–2014
Kebijakan
No.
Tahun
yang dikeluarkan pemerintah dalam
tentang PKDRT ini muncul sebagai satu
1.
2007
3
-
2.
2008
4
-
3.
2009
11
-
bentuk
perhatian
4.
2010
17
-
dalam
upaya
5.
2011
19
-
6.
2012
36
-
7.
2013
43
-
8.
2014
70
-
Jumlah
203
-
pemerintah
penghapusan diskriminasi, kekerasan yang
Keterangan
KDRT
bentuk UU No.23 Tahun 2004
salah
Kasus
dialami
rumah tangga.
dalam
kehidupan
Lembaga yang
Sumber : Rumah Singgah Engku
menjalankan UU PKDRT ini salah
Putri Provinsi Kepulauan Riau 2015 satunya adalah P2TP2A Provinsi Kepri.
Berdasarkan
hasil
Meningkatnya jumlah korban
yang yang
didapatkan oleh peneliti di lapangan
tahunnya
dalam proses pelaksanaan kebijakan publik
tentang
PKDRT
mengalami
KDRT
setiap
hal
ini
dari
menggambarkan bagaimana proses
pada
dari pelaksanaan Undang-Undang
P2TP2A terdapat beberapa masalah
yang
dalam pelaksanaannya. Kasus KDRT
dijalankan
oleh
P2TP2A.
Berdasarkan paparan permasalahan
yang ditangani sejak tahun 2007-
KDRT yang terjadi di Provinsi Kepri
2014 terus mengalami peningkatan,
beserta dengan permasalahan yang
yakni sebanyak 203 kasus yang telah
dihadapi
ditangani.
oleh
P2TP2A
dalam
menjalankan PKDRT maka judul Tabel I.1
penilitian ini : “Evaluasi kebijakan 4
publik tentang PKDRT pada Pusat
informasi sekaligus gambaran secara
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
teoritis maupun praktis di lapangan:
Perempuan
dan
Anak
Provinsi
a. Secara teoritis :
Kepulauan Riau (Studi Kasus pada
Penelitian ini bermanfaat yaitu dapat
Tahun 2013-2014)”.
yang
uraian yang terdapat pada latar masalah
diatas,
rumusan
masalah
penelitian
adalah
:
Kebijakan
Publik
Tentang
Penghapusan
Kekerasan
Rumah
Tangga
pada
1. Bagi
dan
Anak
evaluasi
Pelayanan Pemberdayaan dan
Anak
Provinsi Kepri, memberikan
Pusat
masukan
yang
bermanfaat
dalam upaya melaksanakan
Provinsi
proses pelaksanaan kebijakan publik tentang PKDRT.
Tahun 2013-2014) ?
2. Bagi
Penelitian ini bertujuan untuk kebijakan
Pusat
Perempuan
Dalam
Kepulauan Riau (Studi Kasus pada
mengevaluasi
dengan
Terpadu
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
berkaitan
b. Secara praktis :
ini
evaluasi
masukan
kebijakan.
maka
Bagaimana
bahan
pemikiran pengembangan teori-teori
Berdasarkan paparan uraian-
belakang
dijadikan
umum,
publik
masyarakat dapat
secara dijadikan
sebagai bahan informasi dan
tentang PKDRT di Pusat Pelayanan
bahan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan
referensi
untuk
melakukan penelitian yang
dan Anak Provinsi Kepulauan Riau.
sama.
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai
5
3. Bagi peneliti, penelitian ini
(P2TP2A) Provinsi Kepulauan Riau.
dapat memberikan masukan
Pemilihan P2TP2A sebagai lokasi
ilmu
penelitian dikarenakan :
pengetahuan
dan
wawasan yang lebih luas.
1. P2TP2A
adalah
yang
menjalankan
PKDRT.
1. Jenis Penelitian
2. P2TP2A ini
bersifat
yang
kepustakaan dan studi lapangan,
penelitian
Sugiyono
lembaga
terpadu
pemberdayaan
(2012:14)
deskriptif
adalah
yang menyediakan pelayanan
Deskriptif kualitatif dengan studi
menurut
UU
Nomor 23 tahun 2004 tentang
METODE PENELITIAN
Penelitian
lembaga
dan
yaitu:
bagi
perempuan
perlindungan
anak
korban kekerasan.
“Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik
satu
(independen)
variabel
atau
tanpa
lebih
membuat
perbandingan, atau menghubungkan
3. Jenis Data
antara variabel satu dengan variabel
a. Data Primer
lainnya”.
Menurut Nazir (1998:58) data primer
2. Lokasi Penelitian
adalah
“sumber-sumber
Terpadu
dasar, yang merupakan bukti atau
Pemberdayaan Perempuan dan Anak
saksi utama dari kejadian yang lalu”.
Pusat
Pelayanan
6
b. Data Sekunder
Teknik pengumpulan data pada
Menurut Nazir (1998:58) “data sekunder adanya
adalah suatu
catatan
penelitian ini dilakukan melalui tiga
tentang
cara yaitu :
peristiwa, ataupun
1. Observasi Langsung
catatan-catatan yang “jaraknya” telah
Menurut Iskandar (2008:76)
jauh dari sumber orisinal”.
“observasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang utama dalam
4. Populasi dan Informan Populasi dalam penelitian ini
mengkaji
Organisasi
P2TP2A
Informan
yang
2. Wawancara
Provinsi Kepri yang berjumlah 40 orang pegawai.
sosial
dijadikan sebagai objek penelitian”.
adalah keseluruhan unit pegawai pengelola
situasi
Sugiyono “wawancara
dalam
(2012 adalah
:
231)
merupakan
penelitian ini ditentukan dengan
pertemuan dua orang untuk bertukar
teknik pengambilam informan yaitu
informasi dan ide melalui tanya
purposive
jawab,
sampling
Sugiyono
sehingga
dapat
(2003:96), adapun jumlah informan
dikonstruksikan makna dalam suatu
dalam penelitian ini berjumlah 5
topik tertentu”.
orang dengan Ketua Harian P2TP2A
3. Dokumentasi
Provinsi Kepri sebagai informan
Menurut Iskandar (2008: 219)
kunci.
teknik
pengumpulan
5. Teknik dan Alat Pengumpulan
menggunakan teknik dokumentasi,
Data
merupakan
a. Teknik Pengumpulan Data
referensi-referensi yang berhubungan
7
penelaahan
data
terhadap
dengan
fokus
permasalahan
pemaparan data wawancara dari
penelitian. Dokumen-dokumen yang
responden yang selanjutnya akan
dimaksud adalah dokumen pribadi,
dianalisis dengan memaparkan data
dokumen resmi, referensi-referensi,
atau fakta terhadap masing-masing
foto-foto dan rekaman kaset.
indikator yang dipaparkan. Teknik analisis data yang digunakan dalam
b. Alat Pengumpulan Data Data
yang diperoleh dalam
penelitian ini menggunakan metode
penelitian ini dengan menggunakan
berfikir deduktif. Teknik analisis
instrument daftar check list (panduan
dilapangan
observasi),
Huberman
Model
Miles
wawancara
mendalam
menggunakan
pedoman
(2012:247). Terdiri dari reduksi data
wawancara dan studi dokumentasi
(data reduction), penyajian data
menggunakan
(data
dengan
instrument
berupa
handphone yang digunakan untuk
dalam
and
display)
dan
Iskandar
verifikasi
(conlusion drawing).
foto-foto data-data yang berkaitan dengan penelitian.
LANDASAN TEORITIS
G. Teknik Analisis Data
A. KEBIJAKAN PUBLIK
Teknik analisa data penelitian Friedrich
ini menggunakan teknik analisis deskriptif,
yakni
dengan
memaparkan
hasil
tanggapan
(2012:3)
dalam
Agustino
menyatakan
bahwa
kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/ kegiatan yang diusulkan
informan, pengolahan dan analisa
oleh
data yang digambarkan dalam bentuk
seseorang,
kelompok
atau
pemerintah dalam suatu lingkungan 8
tertentu dimana terdapat hambatan-
suatu
hambatan (kesulitan-kesulitan) dan
berjalan.
kemungkinan-kemungkinan
Menurut Dunn (2003:610) kriteria–
(kesempatan-kesempatan)
dimana
kegiatan
program
yang
kriteria evaluasi kebijakan publik
kebijakan tersebut diusulkan agar
dapat digambarkan sebagai berikut:
berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Kebijakan tindakan
publik yang
Tabel I.2
merupakan
diambil
pemerintah
dalam
penyelesaian
masalah
Kriteria Evaluasi Kebijakan
oleh
Tipe Pertanyaan Ilustrasi kriteria Efektifitas Apakah Unit hasil yang pelayanan diinginkan telah tercapai? Efesiensi Seberapa Unit banyak biaya,man usaha faat diperlukan bersih, untuk Rasio Cost mencapai benefit hasil yang diinginkan ? Kecukupa Seberapa Biaya n jauh tetap pencapaian Efektifitas hasil yang tetap diinginkan memecahk an masalah? Perataan Apakah Kriteria biaya pareto, manfaat kriteria didistribusi kaldor
upaya yang
mempunyai maksud dan tujuan. B. EVALUASI KEBIJAKAN Menurut Agustino (2012: 186) evaluasi kebijakan merupakan upaya yang dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi
dari
penilaian-penilaian yang dilakukan atas
kebijakan
yang
dievaluasi.
Evaluasi kebijakan adalah proses untuk
menilai
suatu
kebijakan
apakah berjalan, yang selanjutnya akan diambil keputusan mengenai 9
upaya
kan dengan Hicks, dengan Kriteria merata Rawls. kepada kelompokkelompok yang berbeda? Responsif Apakah Konsistens itas hasil i dengan kebijakan survey memauask warga an Negara kebutuhan, preferensi atau nilai kelompokkelompok tertentu? Ketepatan Apakah Program hasil publik (tujuan) harus yang merata diinginkan dan benarefesien benar berguna atau bernilai? Sumber : Dunn (2003:610)
pemenuhan
pendidikan, politik,
UMUM
hukum,
kesehatan,
sosial
budaya,
terhadap perempuan dan anak serta penanggulangan
korban
tindak
kekerasan dan peningkatan posisi dan
kondisi
perempuan
dalam
dibentuknya
Pusat
masyarakat. Tujuan
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah upaya untuk memberikan kontribusi
terhadap
terwujudnya
Keadilan dan Kesetaraan Gender
LOKASI
pengembangan
berbagai
kegiatan pelayanan yang terpadu dan
PENELITIAN
terintegrasi bagi peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan
Sejarah Singkat P2TP2A Pusat
ekonomi,
lingkungan hidup, dan perlindungan
melalui GAMBARAN
kebutuhan
Pelayanan
anak.
Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak PEMBAHASAN
(P2TP2A) Adalah Wadah/ Lembaga
1. Dimensi Efektifitas
yang berbasis masyarakat dalam
10
Hasil
yang
dicapai
oleh
rumah tangga yang harmonis dan
P2TP2A dalam mencegah KDRT
sejahtera
dengan melakukan sosialisasi serta
berbagai mediasi dengan korban agar
membentuk
tingkat
tetap
Upaya
tangga dan bagi korban yang telah
Kab/Kota
P2TP2A maupun
sosialisasi
desa.
dilakukan
P2TP2A
P2TP2A
menjaga
melapor berupa
non
meningkatkan
formal,
dilakukan
sosialisasi dengan
juga
kelompok
sehingga
masyarakat
keluarga
sosialisasi
yang
pertengkaran
bentuk
KDRT.
cetak
maupun
elektronik. Dalam upaya melindungi
membentuk
yang
yang
korban
baik
tidak
dalam terjadi
menimbulkan
2. Dimensi Efesiensi
korban P2TP2A menyediakan rumah
Efesiensi yang terlihat dari
singgah atau rumah aman bagi
penggunaan sumber daya seperti
korban.
jumlah pegawai, ketersediaan dana,
Upaya
menindak
pelaku
sarana dan prasarana. Dalam hal ini
KDRT P2TP2A hanya mendampingi
penggunaan sumber daya dari jumlah
namun apabila ada tindakan lebih lanjut
kecerdasan
agar
dilakukan oleh P2TP2A juga dalam media
untuk
dapat
perekonomian
rumah
pemberdayaan
pelatihan
masyarakat seperti lembaga swadaya dan
keutuhan
diberikan
melalui jalur pendidikan formal dan
melakukan
ke
proses
hukum
pegawai dapat dikatakan optimal
maka
dikarenakan dengan jumlah pegawai
P2TP2A berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
Upaya
pengelola P2TP2A yang minimum
menciptakan
mampu untuk melayani korban yang
11
melakukan pengaduan, dari segi
dalam penggunaan sumber daya
jumlah
upaya
telah banyak melakukan berbagai
pencegahan juga sudah optimal.
kegiatan dalam upaya mewujudkan
Upaya untuk melindungi korban
hasil yang dicapai.
pegawai
untuk
dirumah singgah jumlah pegawai
3. Dimensi Kecukupan
mencukupi hanya saja terbatas pada pegawai
memiliki
Faktor kecukupan berkenaan
keahlian
dengan hasil yang dilakukan oleh
menangani korban yang mengalami
P2TP2A menjawab permasalahan
gangguan kejiwaan, untuk upaya
yang ingin diselesaikan. Upaya yang
menindak lanjuti jumlah pegawai
telah dilakukan oleh P2TP2A Prov.
P2TP2A sudah mencukupi untuk
Kepri, mulai dari sosialisasi dan
proses pendampingan ke jalur hukum
pembentukan
dan jumlah pegawai untuk upaya
Kab/Kota maupun ditingkat Desa
memelihara keutuhan rumah tangga
sudah menjawab tujuan PKDRT
yang
dalam upaya mencegah terjadinya
harmonis
dan
sejahtera
P2TP2A juga sudah tercukupi. Keseluruhan
P2TP2A
ditingkat
KDRT. Upaya melindungi korban
panggunaan
dari tahun 2013-2014 kasus yang
sumber daya dari jumlah pegawai,
melaporkan P2TP2A semua korban
ketersediaan
dan
dilindungi oleh P2TP2A. Upaya
prasarana P2TP2A sudah mampu
menindak pelaku KDRT pada tahun
menggunakan
minimum
2013 16 kasus lanjut ke kepolisian,
tetapi untuk pencapaian pelaksanaan
tahun 2014 9 kasus yang ditindak
PKDRT
lanjuti ke pihak kepolisian untuk
yang
dana,
sarana
dengan
optimal.
P2TP2A
12
sejumlah kasus lainnya diselesaikan secara
kekeluargaan/damai
Faktor perataan dalam hal ini
dalam
menjabarkan
bahwa
pelaksanaan
upaya P2TP2A sebagai pendamping
PKDRT ini merata diterima oleh
juga ingin mewujudkan keutuhan
semua
keluarga
pelaksananya
yang
harmonis
dan
korban
dan
petugas memiliki
sejahtera. Berdasarkan pengamatan
tanggungjawab yang sama dalam
peneliti dilapangan diketahui bahwa
pelaksanaan PKDRT ini. Dilihat dari
upaya sosialisasi yang dilakukan
keseluruhan proses yang dilakukan
oleh P2TP2A mampu mencegah
oleh P2TP2A dalam penanganan dan
terjadinya KDRT, rumah
pendampingan
singgah
korban
semua
mampu untuk melindungi korban
mendapat perlakuan yang sama.
KDRT, menindak pelaku KDRT
Dimulai
P2TP2A
berkoordinasi
pihak
pengaduan
kepolisian
dan
upaya
mendapatkan pelayanan kesehatan,
memelihara
rumah
yang
mendapatkan pelayanan rehabilitasi
harmonis dan sejahtera P2TP2A
sosial, pelayanan bantuan hukum,
melakukan berbagai mediasi dan
sampai ke proses reintegrasi korban
berbagai
pemberdayaan
mendapatkan hal yang sama dengan
guna terwujudnya peningkatan posisi
beban pegawai sesuai dengan tupoksi
dan
dalam pelaksanaan PKDRT pada
program
kondisi
dalam tangga
perempuan
dalam
masyarakat.
dari proses korban
penerimaan dilayani,
P2TP2A Prov. Kepri.
4. Dimensi Perataan
5. Dimensi Resfonsifitas
13
Faktor responsifitas hal ini
tujuan dari PKDRT. Dalam hal pencegahan
dapat dilihat dari daya tanggap
P2TP2A
sudah
melaksanakan sesuai dengan adanya pegawai
dalam
melaksanakan
PKDRT,
PKDRT pada P2TP2A. Untuk saat
ini
dibuktikan
dengan
meningkatnya kasus KDRT tiap tahunnya hal ini menggambarkan
ini P2TP2A mempunyai pegawai
bahwa kesuksesan P2TP2A untuk dengan
sertifikasi
penanganan
dan
khusus
mensosialisasikan adanya PKDRT
pendampingan
yang
didampingi
oleh
P2TP2A.
upaya yang dilakukan P2TP2A untuk
korban. Setiap pegawai memiliki
melindungi korban sudah memiliki daya tanggap yang baik dalam
kesesuaian dengan tujuan adanya
menangani permasalahan PKDRT.
PKDRT, hanya
Hal ini dibuktikan dengan sikap
dimana
P2TP2A
memberikan
tidak
perlindungan
secara fisik saja P2TP2A akan siaga P2TP2A yang menyediakan
memberikan
pelayanan 24 jam yang terbagi
dengan
perlindungan
memberikan
fsikis
konseling
mengenai psikologi korban yang
menjadi 3 jam kerja yakni :
mengalami tekanan akibat KDRT. a. Shift pagi : 08.00-16.00 Wib
Upaya menindak korban kerja sama
b. Shift sore : 16.00-00.00 Wib
yang
dilakukan
dengan
pihak
kepolisian dan pihak peradilan sudah
c. Shift malam : 00.00-08.00
cukup untuk pencapaian hasil yang Wib
sesuai
dengan
tujuan
PKDRT
dilaksanakan. Memelihara keutuhan 6. Dimensi Ketepatan
rumah tangga yang harmonis dan sejahtera juga dilakukan P2TP2A
Faktor ketepatan dalam hal ini
dengan
dilihat bahwa upaya yang telah
mewujudkan
pemberdayaan
dilakukan oleh P2TP2A memiliki
rangka
hasil yang sudah sesuai dengan
program
perempuan
peningkatan
dalam
kapasitas
perempuan dalam rumah tangga juga
14
merupakan hal yang dilaksanakan P2TP2A untuk pencapaian adanya
berbagai
kegiatan
yang
dilakukan
dengan
upaya
PKDRT. pencegahan KESIMPULAN DAN SARAN
melaksanakan sosialisasi di
Kesimpulan
berbagai
Berdasarkan penelitian yang
di
pada P2TP2A Prov. Kepri pada
yakni,
mencegah
kekerasan
dalam
tindak
rumah
tangga,
rumah
P2TP2A
pusat
kekerasan dalam rumah tangga dan menjaga keutuhan rumah tangga dan
sejahtera.
adalah sebagai berikut: Efektifitas
pelaksanaan
PKDRT pada P2TP2A tahun 2013 dan tahun 2014 sudah terealisasikan
pelayanan Upaya
pelaku
KDRT
menyelenggarakan
rujukan
berbagai
instansi
seperti
Kapolres
dengan lainnya atau
Kapolda. Upaya memelihara
Adapun evaluasi PKDRT perdimensi
a.
Upaya
kegiatan koordinasi sebagai
rumah tangga, menindak pelaku
harmonis
Desa.
singgah.
menindak
melindungi korban kekerasan dalam
yang
tingkat
memberikan
PKDRT
segala
P2TP2A
melindungi korban dengan
tahun 2013-2014 telah dilaksanakan tujuan
dan
ditingkat Kab/Kota maupun
kebijakan publik tentang PKDRT
mencapai
daerah
membentuk
dilakukan oleh peniliti maka evaluasi
untuk
dengan
keutuhan
rumah
harmonis
dan
15
sejahtera
dengan
program
pemberdayaan
pelatihan
keterampilan
dengan
tangga
untuk
b.
meningkatkan kualitas hidup
adanya
perempuan dan kesejahteraan
Jumlah pegawai, ketersediaan
dalam lingkup rumah tangga.
dana, sarana dan prasarana
Efesiensi
pelaksanaan
untuk upaya menindak pelaku
PKDRT pada P2TP2A tahun
KDRT dalam hal ini P2TP2A
2013 dan tahun 2014 dapat
akan
dilihat
dengan bekoordinasi dengan
dengan
jumlah
ruangan
melakukan
rujukan
pegawai, ketersediaan dana,
pihak
sarana dan prasarana untuk
Kapolda. Jumlah Pegawai,
mencegah
pada
ketersediaan dana, sarana dan
P2TP2A sudah mencukupi.
prasarana untuk memelihara
Jumlah
untuk
keutuhan
sudah
dalam
KDRT
pegawai
melindungi
korban
Kepolisian
isolasi.
ataupun
rumah hal
ini
tangga P2TP2A
tercukupi, ketersediaan dana
melakukan
mediasi
dan sarana prasarana masih
kegiatan
pemberdayaan
mencukupi
sudah mencukupi.
namun
mempunyai untuk
kebutuhan korban kejiwaan berada
keterbatasan
penanganan
yang
masih c.
Kecukupan
dan
pelaksanaan
korban
PKDRT pada P2TP2A tahun
membutuhkan
2013 dan tahun 2014 sudah
khusus
seperti
terealisasikan
dengan
dengan
gangguan
pembentukan
P2TP2A
yang
sementara
tingkat
Kab/Kota
ataupun
Desa
dan
P2TP2A
belum
16
pelaksanaan
kegiatan sosialisasi tentang
untuk
adanya
bagi
rumah tangga dan mebentuk
perempuan dan anak korban
keluarga yang harmonis dan
kekerasan
sejahtera.
perlindungan
sudah
mampu
untuk mencegah terjadinya
d.
menjaga
Perataan
keutuhan
pelaksanaan
KDRT.
Rumah
Singgah
PKDRT pada P2TP2A tahun
Engku
Putri
dibentuk
2013 dan tahun 2014 sudah
merupakan memberikan kepada
usaha
untuk
terealisasikan,
perlindungan
korban.
setiap
korban yang melapor pada
P2TP2A
P2TP2A akan mendapatkan
melakukan rujukan korban
pelayanan
yang ingin menyelesaiakan
Pelayanan
kasusnya
layanan
dengan
bagi
jalur
yang yang
sama. diberikan
pengaduan,
hukum, berkoordinasi pihak
pelayanan
yang terkait seperti pihak
rehabilitasi sosial, pelayanan
kepolisian
mampu
untuk bantuan hukum dan
upaya
norma hukum, dan pelayanan
untuk
sudah
mencukupi
menindak
pelaku
KDRT.
penyediaan
dan
reintegrasi.
P2TP2A melakukan mediasi, dan
kesehatan
e.
Responsifitas
pelaksanaan
layanan
PKDRT pada P2TP2A tahun
konseling bagi korban KDRT
2013 dan tahun 2014 dilihat
dan
kegiatan
dari daya tanggap pegawai
pemberdayaan dalam upaya
P2TP2A dalam penanganan
berbagai
17
korban KDRT. Dalam hal ini
tepat untuk upaya menindak
daya tanggap pegawai dalam
pelaku KDRT dengan jalur
melaksanakan
tugasnya
hukum yang sudah ditetapkan
dilihat dari adanya jadwal
pada UU Nomor 23 tahun
piket kerja yang menyediakan
2004
layanan 24 jam. Apabila ada
Memberikan
kasus KDRT yang terjadi
konseling,
P2TP2A
melaksanakan
pengaduan,
f.
siap
menerima memberikan
kegiatan
Tentang
PKDRT. pelayanan
mediasi
dan
berbagai pemberdayaan
perlindungan dan memenuhi
sudah tepat untuk
kebutuhan korban.
keutuhan rumah tangga yang
Ketepatan
harmonis dan sejahtera.
pelaksanaan
menjaga
PKDRT pada P2TP2A tahun 2013 dan tahun 2014 dilihat
Saran
kegiatan sosialisasi mampu
Berdasarkan hasil penelitian
mencegah terjadinya KDRT.
yang didapat oleh peniliti, maka
Memberikan rumah singgah
peniliti memberikan masukan atau
pada korban KDRT sudah
saran yang dapat dijadikan bahan
tepat untuk upaya melindungi
pertimbangan bagi P2TP2A Provinsi
korban. Melakukan rujukan
Kepri untuk menangai kasus KDRT
dan
dengan
agar tetap berjalan lebih maksimal.
seperti
Adapun saran-saran tersebut sebagai
koordinasi
berbagai
pihak
kepolisian dan LBH sudah
berikut :
18
a. Dalam
pelaksanaan
Kebijakan PKDRT
Publik pada
diharapkan kearah
c. Efesiensi
dalam
tentang
penggunaan jumlah pegawai,
P2TP2A
sumber daya, sarana dan
meningkatkan
yang
P2TP2A
lebih
sehingga
prasarana
melaksanakan
baik,
cenderung
mempunyai
dapat
permasalahan
dalam
hal
meminimalisirkan kekerasan
upaya perlindungan korban.
yang terjadi pada perempuan
Pemerintah
daerah
dan
hendaknya
menambah
anak
dalam
lingkup
rumah tangga di Provinsi
pegawai pengelola P2TP2A
Kepri.
dengan
b. Efektifitas P2TP2A dalam
menyediakan
pegawai
yang
memiliki
pelaksanaan PKDRT dalam
keahlian dalam penanganan
mencegah
KDRT,
korban gangguan kejiwaan.
melindungi korban KDRT,
Membangun rumah sakit jiwa
menindak pelaku KDRT, dan
untuk
menciptakan rumah tangga
penggunaan
yang harmonis dan sejahtera
korban
hendaknya
lebih
gangguan
untuk
harus dipindahkan kedaerah
P2TP2A
meningkatkan
lagi
meminimkan dana
yang
mengalami
kejiwaan
tetap mampu mencapai tujuan
lain.
PKDRT.
menyediakan
untuk
Pemerintah sarana
tanpa
daerah bagi
rumah singgah engku putri
19
P2TP2A
berupa
ruangan
masyarakat yang mengalami
isolasi bagi korban gangguan
tindak
kejiwaan.
untuk kedepannya P2TP2A
d. Kecukupan,
usaha
yang
kekerasan
dapat
tentunya
mempertahankan
selama ini dilakukan P2TP2A
responsifitas pegawai yang
untuk
PKDRT
sudah ada.
hendaknya lebih ditingkatkan
g. Ketepatan
mencapai
usaha
yang
dilakukan
P2TP2A
untuk
P2TP2A
mencapai
tujuan
PKDRT
hendaknya
lagi. e. Perataan, melaksanakan menyeluruh
kepada
PKDRT,
agar
terus
dipertahankan
dan
masyarakat yang mengalami
menciptakan
KDRT maupun yang tidak
baru agar dapat menekankan
mengalami KDRT. Hal ini
angka kekerasan yang terjadi.
hendaknya agar terus dapat
hal-hal
yang
h. Pemerintah
daerah
dipertahankan
agar
hendaknya
mengkaji
masyarakat
tetap
komprehensif
Undang-
yang
undang PKDRT agar dapat
mendapatkan
apa
menjadi haknya. f. Responsifitas
disesuaikan pegawai
agama
dengan
kajian
islam
bahwa
P2TP2A selama ini sudah
memperbolehkan
suami
sangat antusias menunjukkan
menggunakan
tindak
kepeduliaan
kekerasan
rumah
terhadap
20
dalam
tangga untuk mendidik istri dan
anak
dalam
Moh.Nazir,
lingkup
1998,
Metode
Penelitian, Jakarta : Ghalia rumah tangga.
Indonesia
Sugiyono, Penelitian
2003,
Metode
Administrasi,
Bandung : Alfabeta. DAFTAR PUSTAKA 1. BUKU Agustino, Leo, 2006, Politik dan Kebijakan Publik. Bandung : AIPI–PUSLIT KP2W Lemlit Unpad
Sugiyono,
2012,
Penelitian
Kuantitatif
Kualitatif
dan
Metode dan R&D,
Bandung : Alfabeta
2. DOKUMEN Agustino, Leo, 2012, DasarDasar
Kebijakan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
Publik,
Bandung: Alfabeta
Dunn,
Wiliam,
2003,
Pengantar
Analisis
Kebijakan
Publik
Cet.2.Yogyakarta Gadjah
Mada
http://batam.tribunnews.com diunduh 18 April 2015
:
Hitam putih Trans 7, kamis 16 April 2015 (Talk show korban KDRT Ani Aryawati, Ketua Komnas Perempuan Azriana)
University
Press
Iskandar,
2008,
Metode http://www.sidaknews.com diunduh 18 April 2015
Penelitian Pendidikan dan Sosial
(Kuantitatif
dan
Kuaalitatif), Jakarta : Gaung Persada Press 21
