EVALUASI KEBIJAKAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) CABANG TANJUNGPINANG DENGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG (Studi Pada Pelabuhan Domestik Sri Bintan Pura)
NASKAH PUBLIKASI
Oleh HERCINDY MEIZARANI AGUS HENDRAYADY EDISON
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016
SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa yang disebut dibawah ini : Nama
:
HERCINDY MEIZARANI
NIM
:
120563201004
Jurusan/ Prodi :
Ilmu Administrasi Negara
Alamat
:
Jl. Batu Kucing Gg. Senyum I No.41 Tanjungpinang
Nomor Telp
:
0813 6490 6638
Email
:
[email protected]
Judul Naskah :
EVALUASI KEBIJAKAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) CABANG TANJUNGPINANG DENGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG (Studi Pada Pelabuhan Domestik Sri Bintan Pura)
Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan. Tanjungpinang, 3 Agustus 2016 Yang menyatakan, Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
AGUS HENDRAYADY, M.Si. NIDN. 1005087301
EDISON, MPA. NIDN. 1030128601
1
EVALUASI KEBIJAKAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) CABANG TANJUNGPINANG DENGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG (Studi Pada Pelabuhan Domestik Sri Bintan Pura) HERCINDY MEIZARANI AGUS HENDRAYADY EDISON Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ABSTRAK PT. Pelabuhan Indonesia I (persero) Cabang Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang bersepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama terkait pengelolaan pas pelabuhan. Hal ini tertuang dalam perjanjian kerjasama antara PT.Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang Nomor: B.VIII-67/TPI-US.15-552.3/222.A/HUBLA/2012 tentang Pengelolaan Pas Masuk Terminal Penumpang Dalam Negeri Di Pelabuhan Sri Bintan Pura, yang saat ini masa berlakunya telah berakhir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi perjanjian kerjasama antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Dalam penelitian ini, menjabarkan aspek yang terkandung dalam konsep evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan pihak yang berkepentingan di setiap instansi mengetahui informasi mengenai perjanjian kerjasama tersebut. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang dengan 1 orang sebagai informan kunci (key informan). Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis secara deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan memaparkan nilai variabel mandiri yang ditemukan di lapangan tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lainnya. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa hasil pendapatan dana bagi hasil dari perjanjian kerjasama antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat membantu pembangunan Kota Tanjungpinang. Hasil yang didistribusikan oleh Pelindo kepada Pemko sesuai besaran tarif yang tercantum dalam perjanjian kerjasama. Hasil pendapatan dana bagi hasil belum dapat memenuhi kebutuhan Kota Tanjungpinang karena tidak mendapatkan feedback ketika perjanjian kerjasama berakhir. Hasil pendapatan sangat berguna untuk membantu meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang. Kesimpulannya adalah selama masa berlakunya, perjanjian kerjasama berjalan secara efektif dan efisien. Ketika perjanjian kerjasama berjalan hasil yang diinginkan tercapai, namun ketika perjanjian kerjasama berakhir dan tidak efektif, maka timbul konflik. Usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak terkait kontrak perjanjian kerjasama tidak efisien. Sehingga kedua belah belah harus segera menyelesaikan polemik yang ada agar mendapat titik temu apakah perjanjian kerjasama harus tetap dilakukan atau tidak, dengan mengedepankan prinsip kerjasama mutualisme. Kata kunci : Perjanjian, Evaluasi, Pendapatan
3
ABSTRACT
PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Tanjungpinang with Government of Tanjungpinang City agreed to make a cooperation agreement related to management of the pas port. It contained in cooperation agreement Number: B.VIII-67/TPI-US.15-552.3/222.A/HUBLA/2012 about management incoming pas domestic passanger terminal of Sri Bintan Pura Port, which is currently the validity period has ended. The purpose of this research is how to evaluation the cooperation agreement between PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tanjungpinang Branch and Government of Tanjungpinang City. In this research, describe the aspects contained in the concept of evaluation proposed by William N. Dunn. Informan in this research determined using purposive sampling techniques with consideration of stakeholders in each agency who have information about that cooperation agreement. Informant in this research are five (5), one of them as Key Informan. The techniques of data analysis using descriptive qualitative approach, is research that doing to find out and explain the independent variable value that found at the field without comparing or connecting to another variable. From the research that have been done by researcher, it can be seen that revenue funding for the result of cooperation agreement between PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Tanjungpinang and Government of Tanjungpinang City could help the development of Tanjungpinang City. Results are distributed by Pelindo to Government of Tanjungpinang City rates contained in the cooperation agreement. Reveneus can not fill up the Tanjungpinang City needs, because it does not get feedback when the agreement expired. Revenue is very useful to help increase local revenue potential. The conclusion was that during the validity period the cooperation agreement runs effectively and efficiently. When the cooporation agreement runs, the result desire is reached, but when cooporation agreement being ineffective, arise a conflict. The work done by both sides related to the contract agreement is still very inefficient. So the both side should immediately resolve existing polemic in order to get a meeting point wether the agreement must still be done ot not, by promoting the principle of mutual cooperation. Key words: Agreement, Evaluation, Revenue
4
Sri Bintan Pura merupakan pelabuhan yang
A. PENDAHULUAN Pelabuhan Domestik Sri Bintan Pura
khusus melayani kapal-kapal penumpang,
merupakan gerbang utama keluar masuknya
terutama jenis ferry cepat. Kapal-kapal
penumpang dari dan ke Tanjungpinang,
penumpang tersebut melayani pelayaran
sebagai
antar pulau.
penunjang,
perekonomian
penggerak
dan
bisnis
roda
wisata
yang
Saat ini pelabuhan domestik Sri Bintan
semakin berkembang pesat. Maka setelah
Pura
Kota Tanjungpinang menjadi Ibu Kota
Pelabuhan
Kepulauan
Tanjungpinang
Riau
proses
perkembangan
berada
dibawah
naungan
Indonesia yang
I
PT.
Cabang
merupakan
Badan
pembangunan dibidang kepemerintahan pun
Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui surat
berkembang
Kepala
pula
sehingga
keberadaan
Daerah
Tingkat
II
Kabupaten
Pelabuhan Sri Bintan Pura semakin terkait
Kepulauan Riau Nomor 4902/P-4 tanggal 6
erat
Juli
dengan
arah
pembangunan
dan
perkembangan daerah kedepannya. Pada
awal
1972,
mengenai
penertiban
di
Pelabuhan, maka pengelolaan pelabuhan
perkembangannya,
Tanjungpinang beralih sepenuhnya dari
pelabuhan yang dikenal sebagai pelabuhan
Pemerintah Daerah kepada Badan Penguasa
Tanjungpinang,
Pelabuhan.
dan
sekarang
dikenal
Berdasarkan
Peraturan
dengan pelabuhan Sri Bintan Pura, dengan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983, status
sarana dan fasilitasnya dibangun pada tahun
pelabuhan selanjutnya menjadi pelabuhan
1925.
Pada waktu tersebut pelabuhan ini
umum yang diusahakan dengan status
hanya digunakan untuk kegiatan operasional
Perum, dengan wilayah kerja meliputi
kapal-kapal perang dan kapal-kapal negara.
Pelabuhan Tanjungpinang, Tanjung Uban,
Setelah periode kemerdekaan, pelabuhan
Sambu dan sebagian perairan Kepulauan
dikelolah oleh Pemerintah Daerah setempat,
Natuna, dan dikenal dengan Perusahaan
dan
Umum Pelabuhan I (Perumpel I).
berada
dibawah
Dinas
Pekerjaan
Umum.
Perubahan status dari Perum menjadi
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri
PT. (Persero) adalah berdasarkan Peraturan
dari daratan dan perairan di sekitarnya
Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991 dan Akte
dengan batas-batas tertentu sebagai tempat
Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 1 Tanggal
kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi
01 Desember 1992 yang telah diumumkan di
yang
tempat
Berita Negara RI Nomor 8612 tahun 1994,
bersandar, berlabuh, naik turun penumpang,
tambahan Berita Negara RI Nomor 87
dan/atau
yang
Tanggal 1 November 1994 dan dikenal
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan
dengan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I,
pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan
dengan wilayah kerja meliputi Pelabuhan Sri
serta sebagai tempat perpindahan intra dan
Bintan Pura, Pelabuhan Sri Payung Batu
antarmoda transportasi. Pelabuhan Domestik
Enam, Pelabuhan Sri Bayintan Kijang,
dipergunakan
bongkar
sebagai
muat
barang
4
Pelabuhan Tanjung Uban, Pelabuhan Batam,
kerjasama antar daerah, BUMD, dengan
Pelabuhan Sambu dan Pelabuhan Tanjung
pihak ketiga.
Balai Karimun.
Penandatanganan pejanjian kerjasama
Pemerintah Kota Tanjungpinang dan
antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)
PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang
Cabang Tanjungpinang dengan Pemerintah
Tanjungpinang,
Kota Tanjungpinang Nomor: B.VIII-67/TPI-
sepakat
mengelola
pelabuhan domestik Sri Bintan Pura secara
US.15-552.3/222.A/HUBLA/2012
bersama. Pada dasarnya pengelolaan atau
Pengelolaan
manajemen adalah suatu proses kegiatan
Penumpang Dalam Negeri Di Pelabuhan Sri
perencanaan, pengorganisasian, penyusunan,
Bintan Pura Tanjungpinang dilakukan oleh
pengarahan, pengendalian, serta pengawasan
General
terhadap
Tanjungpinang,
penggunaan
sumber
daya
Pas
Masuk
Manager
Cabang
Arief
tentang Terminal
Pelabuhan
Hermawan,
SH
organisasi baik sumber daya manusia, sarana
sebagai pihak pertama dan Kepala Dinas
prasarana, sumber dana, maupun sumber
Perhubungan Komunikasi dan Informatika
daya
kota Tanjungpinang, H. Sumardi, S.Sos,
lainnya
untuk
mencapai
tujuan
organisasi yang telah ditetapkan secara
MM
efektif dan efisien.
Diketahui/disetujui
Dalam hal ini, pengelolaan pelabuhan
sebagai
Tanjungpinang
domestik Sri Bintan Pura secara bersama
pihak oleh
Lis
kedua. Walikota
Darmansyah
pada
tanggal 28 Juni 2012.
antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)
Dalam perjanjian kerjasama tersebut
Cabang Tanjungpinang dengan Pemerintah
disepakati pembagian pendapatan antara
Kota Tanjungpinang tertuang dalam sebuah
kedua
perjanjian
kerjasama
dilakukan
kerjasama.
rangka
ini
pihak.
Nomor
Dalam
perjanjian
B.VIII-67/TPI-US.15-
meningkatkan
552.3/222.A/HUBLA/2012 itu, disebutkan
kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada
tentang pembagian hasil pungutan pass
pertimbangan
pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) antara
pelayanan
dalam
Kerjasama
belah
efeisiensi
pulik,
dan
sinergi
efektivitas dan
saling
Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang
menguntungkan. Kerjasama tersebut dapat
Tanjungpinang
diwujudkan oleh kedua belah pihak atas
Tanjungpinang dengan rincian berikut:
dasar
a. Dari pas penumpang sebesar Rp5.000,00
keputusan bersama.
pemerintah terwujudnya
berupaya kerjasama
Sebagaimana mendorong
kemitraan
Pelindo
yang
dengan
mendapat
Pemko
Rp4.250,00
dan
Pemko mendapat Rp750,00.
strategis, dengan mengeluarkan landasan
b. Sedangkan dari pas pengantar atau
yang cukup kuat bagi pemerintah daerah
penjemput sebesar Rp3.000,00 Pelindo
melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun
mendapatkan Rp2.000,00 dan Pemko
2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 195
mendapat Rp1.000,00.
dan 196 yang mengatur tentang pelaksanaan
5
Penyesuaian tarif pass tersebut, sebagai
Sementara itu, Pemko Tanjungpinang
tindak lanjut atas selesainya renovasi dan
seakan tak berdaya dan hanya medesak
peningkatan
domestik
pihak Pelindo untuk segera memberikan
pelabuhan. Dengan demikian pelabuhan Sri
kepastian terkait pembayaran bagi hasil pas
Bintan Pura yang sebelumnya kelas B, kini
pelabuhan tersebut. Karena ketidak tepatan
naik menjadi kelas A. Naiknya status
janji
pelabuhan itu berdasarkan fasilitas yang
berusaha menempuh jalur hukum untuk
telah dipersiapkan oleh pihak PT. Pelabuhan
menyelesaikan perseteruan yang tak kunjung
Indonesia
usai ini, agar menemukan titik temu antara
status
I
terminal
(Persero)
Cabang
Tanjungpinang.
Pelindo,
Pemko
Tanjungpinang
kedua belah pihak.
Perjanjian kerjasama PT. Pelabuhan
Pemerintah
Kota
Tanjungpinang
Indonesia I (Persero) Cabang Tanjungpinang
menyiapkan dokumen-dokumen dan bukti-
dan
Tanjungpinang
bukti untuk membantu pihak kepolisian
diberlakukan sejak April 2012 dan berakhir
dalam proses penyelidikan permasalahan
pada Maret 2013 lalu. Logikanya, ketika
yang sedang terjadi. Hingga saat ini proses
perjanjian kerjasama itu berakhir, pihak PT.
hukum yang melibatkan kedua belah pihak
Pelabuhan Indonesia I (Pesrsero) Cabang
masih terus berlanjut.
Pemerintah
Tanjungpinang
Kota
tidak
boleh
memungut
Melihat dari uraian masalah tersebut
seharga tersebut. Namun, sejak berakhirnya
sehingga
perjanjian kerjasama hingga saat ini pihak
merumuskan permasalahan penelitian yang
Pelindo masih melakukan pemungutan tarif
harus dijawab dalam penelitian ini yaitu:
pas pelabuhan seharga tersebut. Dengan
“Bagaimana Evaluasi Kebijakan Perjanjian
demikian, pihak pelindo memiliki kewajiban
Kerjasama antara PT. Pelabuhan Indonesia I
untuk membayar dana bagi hasil kepada
(Persero) Cabang Tanjungpinang dengan
Pemko Tanjungpinang, meskipun perjanjian
Pemerintah Kota Tanjungpinang (Studi Pada
kerjasama antara kedua belah pihak telah
Pelabuhan Domestik Sri Bintan Pura)”.
berakhir.
penelitian
ini
peneliti
Adapun yang menjadi tujuan dari
Sampai saat ini pihak Pelindo belum juga
dalam
memutuskan
ini
adalah:
penelitian
ini
melakukan
dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran
pembayaran yang menjadi kewajibannya
tentang evaluasi atau pengukuran hasil atas
kepada
Pihak
perjanjian kerjasama antara PT. Pelabuhan
Pelindo hanya memberikan janji-janji yang
Indonesia I (Persero) Cabang Tanjungpinang
tidak
dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Pemko
segera
untuk
penelitian
Tanjungpinang.
direalisasikan
dan
tidak
memberikan kepastian akan memperpanjang
Penelitian
perjanjian kerjasama atau sepakat untuk
ini
diharapkan
dapat
bermanfaat untuk:
mengakhirinya.
1. Dijadikan
media
mengaplikasikan
6
untuk dan
mengembangkan
teori
yang
2.
Evaluasi
berkaitan dengan objek penelitian. 2.
biasanya
ditujukan
untuk
Dijadikan sebagai bahan rujukan
menilai sejauh mana keefektifan kebijakan
bagi
agar
publik guna dipertanggungjawabkan kepada
penelitian
konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai.
peneliti
pengkajian
3.
Evaluasi Kebijakan
lanjutan
masalah
yang sama mendapat hasil lebih
Evaluasi
diperlukan
untuk
baik lagi.
kesenjangan
Memberikan masukan pada pihak
“kenyataan” (Nugroho, 2009:535).
antara
melihat
“harapan”
dan
I
Menurut Lester dan Stewart (Agustino,
(Persero) Cabang Tanjungpinang
2012: 185), “Evaluasi ditujukan untuk
dan Pemko Tanjungpinang agar
melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu
dapat
kebijakan dan untuk mengetahui apakah
PT.
Pelabuhan
Indonesia
melakukan
perjanjian
kebijakan yang telah dirumuskan
kerjasama lebih baik.
dan
dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.”
B. KONSEP TEORITIS 1.
Evaluasi kebijakan merupakan aktivitas
Kebijakan Publik
Kebijakan
(policy)
adalah
ilmiah yang perlu dilakukan oleh para
sebuah
instrumen pemerintahan, bukan saja dalam
pengambil
kebijakan
di
dalam
tubuh
arti government yang hanya menyangkut
birokrasi, pemerintahan maupun organisasi
aparatur negara, melainkan pula governance
sosial dan politik. (Wibawa dkk, 1994:1) Anderson dalam Winarno (2008:166),
yang menyentuh pengelolaan sumberdaya
secara umum evaluasi kebijakan dapat
publik. Kebijakan
publik
menurut
dikatakan
Dye
sebagai
(Subarsono, 2012:2) adalah apapun pilihan
menyangkut
pemerintah untuk melakukan atau tidak
kebijakan
melakukan
implementasi
(public
policy
is
whatever
kegiatan
estimasi yang dan
yang
atau
penilaian
mencakup
substansi,
dampak
pelaksanaan
kebijakan tersebut.
governments choose to do or not to do).
Dunn mengemukakan bahwa:
Anderson dalam Agustino (2012:7) atas
definisi
“Istilah evaluasi dapat disamakan dengan
sebagai
berikut:
penaksiran (appraisal), pemberian angka
“Serangkaian kegiatan yang mempunyai
(rating) dan penilaian (assessment), kata-
maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan
kata
dilaksanakan
atau
menganalisis hasil kebijakan dalam arti
sekelompok aktor yang berhubungan dengan
satuan nilainya. Dalam arti yang lebih
suatu permasalahan atau suatu hal yang
spesifik,
diperhatikan.”
produksi informasi mengenai nilai atau
memberikan
pengertian
kebijakan
publik,
oleh
seorang
aktor
yang
menyatakan
evaluasi
usaha
berkenaan
untuk
dengan
manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608).
7
Terdapat enam kriteria dalam menentukan
memuaskan
evaluasi yang diungkapkan oleh Dunn,
kesempatan yang menumbuhkan adanya
yakni sebagai berikut:
masalah. (Dunn, 2003:430)
a.
Efektifitas
d.
Efektivitas berkenaan
(effectiveness)
dengan
apakah
kebutuhan,
nilai,
atau
Perataan Perataan dalam kebijakan publik
suatu
dapat dikatakan mempunyai arti dengan
alternatif mencapai hasil (akibat) yang
keadilan yang diberikan dan diperoleh
diharapkan, atau mencapai tujuan dari
sasaran
diadakannya tindakan. Yang secara
menyatakan bahwa kriteria kesamaan
dekat berhubungan dengan rasionalitas
(equity)
teknis, selalu diukur dari unit produk
rasionalitas
atau layanan atau nilai moneternya
menunjuk pada distribusi akibat dan
(Dunn, 2003:429)
usaha antara kelompok-kelompok yang
b.
Efisiensi
berbeda
Adapun menurut Dunn berpendapat
2003:434)
bahwa, efisiensi (efficiency) berkenaan
e.
dengan jumlah usaha yang diperlukan
kebijakan
erat
publik.
berhubungan
legal
dalam
dan
Dunn
dengan
sosial
masyarakat.
dan
(Dunn,
Responsivitas Responsivitas
dalam
kebijakan
untuk menghasilkan tingkat efektivitas
publik dapat diartikan sebagai respon
tertentu.
Efisiensi
dari
sinonim
dari
yang
merupakan
rasionalitas
ekonomi,
suatu
aktivitas.
Yang
berarti
tanggapan sasaran kebijakan publik atas
adalah merupakan hubungan antara
penerapan
efektivitas dan usaha, yang terakhir
menyatakan
umumnya diukur dari ongkos moneter.
(responsiveness)
Efisiensi biasanya ditentukan melalui
seberapa jauh suatu kebijakan dapat
perhitungan biaya per unit produk atau
memuaskan kebutuhan, preferensi, atau
layanan.
nilai kelompok-kelompok masyarakat
Kebijakan
efektivitas terkecil
tertinggi
dinamakan
yang
mencapai
dengan efisien.
biaya
kebijakan.
bahwa
Dunn
responsivitas
berkenaan
dengan
tertentu. (Dunn, 2003:437)
(Dunn,
f.
2003:430) c.
suatu
Ketepatan Ketepatan merujuk pada nilai atau
Kecukupan
harga dari tujuan program dan pada
Kecukupan dalam kebijakan publik
kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-
dapat dikatakan tujuan yang telah
tujuan
tersebut.
dicapai sudah dirasakan mencukupi
bahwa
kelayakan
dalam
Dunn
adalah Kriteria yang dipakai untuk
kecukupan
menseleksi sejumlah alternatif untuk
(adequacy) berkenaan dengan seberapa
dijadikan rekomendasi dengan menilai
jauh
apakah
berbagai
mengemukakan
suatu
hal.
bahwa
tingkat
efektivitas
8
hasil
Dunn
dari
menyatakan
(Appropriateness)
alternatif
yang
direkomendasikan tersebut merupakan
dalam penelitian dalam hal ini
pilihan tujuan yang layak. (Dunn,
adalah objek wawancara yaitu
2003:499)
stakeholder dari berbagai instansi yang berkaitan dengan penelitian. b. Data sekunder adalah pengumpul
C. METODE PENELITIAN Jenis
penelitian
penelitian
deskriptif
peneliti
hanya
menjelaskan
ini
merupakan
kualitatif,
dimana
menguraikan
penelitian
an data yang dilakukan dengan
dan
en
yang
relevan
dengan
dengan
penelitian. Data yang diperoleh
kondisi sebenarnya tanpa menghubungkan
lewat pihak lain, tidak langsung
atau mengkaitkan terhadap unsur-unsur yang
diperoleh oleh peneliti dari subjek
lain dalam penelitian.
penelitiannya
Penelitian
ini
sesuai
mengumpulkan dokumen-dokum
dilakukan
di
PT.
kepustakaan.
yaitu
studi
Biasanya
berupa
PELABUHAN INDONESIA I CABANG
teknik pengumpulan data atau
TANNJUNGPINANG.Alasan
informasi
peneliti
yang
mengambil objek penelitian tersebut di
masalah
lokasi
pelabuhan
mempelajari dari menelaah buku,
merupakan akses sosial sebagai gerbang
majalah atau surat kabar dan
keluar masuknya masyarakat dari dan keluar
bentuk-bentuk
tanjungpinang
yang ada relevansinya dengan
ini
adalah
yang
karena
tidak
pernah
sepi
pengunjung.
yang
menyangkut
diteliti
tulisan
dengan
lainnya
masalah yang diteliti.
Jenis data dalam penelitian ini adalah :
Dalam penelitian ini tidak mengguna
a. Data yang diperoleh langsung dari subjek
penelitian
kan sampel melainkan Informan. Penentuan
yang
Informan sebagai sumber data dilakukan
mengenakan alat ukur atau alat
dengan
pengambilan data langsung pada
Sugiyono
subjek sebagai sumber informasi
purposive adalah penentuan sumber data
yang dicari yaitu studi lapangan.
yang dipilih dengan pertimbangan dan
Biasanya berupa pengumpulan
tujuan tertentu.
data
yang
diperoleh
melalui
teknik
Untuk
purposive
(2009:216)
memperoleh
sampling. menyebutkan
data,
peneliti
kegiatan penelitian dengan turun
menetapkan Informan yang berjumlah 5
ke lokasi penelitian untuk mencari
orang yang terdiri dari 1 orang Informan
fakta
Kunci
yang
berkaitan
dengan
(Key
Informan)
yaitu Walikota
masalah yang diteliti. Ataupun
Tanjungpinang, dan 4 orang lainnya seagai
data yang dikumpulkan melalui
informan biasa yang terdiri dari stakeholder
hasil wawancara secara langsung
dari instansi yang berbeda. Adapun yang
dengan pihak yang menjadi obJek
menjadi pertimbangan peneliti, orang yang
9
dijadikan Informan adalah pihak-pihak yang
1.
berkepentingan
Efektivitas
objek
dan
memahami
tentang
penelitian,
sehingga
akan
Efektivitas (effectiveness)
berkenaan
dengan apakah suatu alternatif mencapai
memudahkan peneliti menjelajahi objek
hasil
yang diteliti.
mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
Peneliti
melakukan
(akibat)
yang
diharapkan,
atau
pengamatan
Dalam hal ini alternatif yang dilakukan
perjanjian kerjasama
adalah kerjasama antara PT. Pelabuhan
yang ada. Maksudnya pengamatan dengan
Indonesia I (Persero) Cabang Tanjungpinang
menggunakan
yang
dengan Pemerintah kota Tanjungpinang
pertanyaan-
yang tertuang dalam sebuah perjanjian
langsung terhadap
berarti
indera
tidak
penglihatan
mengajukan
pertanyaan, akan tetapi kegiatan-kegiatan
kerjasama,
apa saja yang akan diamati telah dituangkan
tersebut mengatur tentang dana bagi hasil
dalam kertas observasi.
yang didapatkan melalui penjualan pas
Data yang diperoleh dari informan
Analisis
data
Deskriptif
penelitian
ini
perjanjian
Bintan Pura.
data, kelompok data, kemudian data tersebut secara
didalam
masuk terminal dalam negeri Pelabuhan Sri
dikumpulkan lalu dipisahkan menurut jenis
dianalisis
dimana
Selama perjanjian kerjasama tentang
kualitatif.
pengelolaan pas masuk terminal dalam
dilakukan
negeri Pelabuhan Sri Bintan Pura tersebut
melalui sebuah proses yang terdiri dari
berlaku,
beberapa
sejak
dilakukannya perjanjian kerjasama yaitu
pengumpulan data, kemudian dikerjakan
pembagian dana bagi hasil dari penjualan
secara intensif hingga penelitian selesai
pas
untuk memperoleh kesimpulan
Pelabuhan Domestik Sri Bintan Pura telah
tahap
yang
dimulai
hasil
masuk
yang
diinginkan
pelabuhan
dari
khususnya
di
tercapai sesuai dengan target yang telah D. PEMBAHASAN Evaluasi adalah kegiatan untuk melihat
ditetapkan,
meskipun
terdapat
kendala
teknis
dalam
proses
tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi
pelaksanaannya,
kebijakan
penyetoran. Namun perjanjian kerjasama
sebenarnya
juga
membahas
persoalan perencanaan, isi, implementasi
itu
sendiri.
mengukur
evaluasi
Efektivitas menekankan pada hasil yang
untuk
dicapai. Berdasarkan pernyataan tesebut
perjanian
dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah
kerjasama antara PT. Pelabuhan Indonesia I
suatu keadaan yang menunjukkan sejauh
(Persero) Cabang Tanjungpinang dengan
mana hasil yang diinginkan dapat tercapai.
Pemerintah
maka
Semakin banyak hasil yang diinginkan dapat
dapat kita lihat melalui beberapa indikator
dicapai maka semakin efektif pula perjanjian
dengan analisis berikut ini :
kerjasama tersebut. Namun, pada saat masa
Kota
Sehingga
keterlambatan
tetap berjalan baik dan efektif.
dan tentu saja efek atau pengaruh dari kebijakan
seperti
kendala-
kebijakan
Tanjungpinang,
10
berlaku
perjanjian
kerjasama
tersebut
berakhir
terjadi
kemacetan
dalam
terminal dalam negeri Pelabuhan Sri Bintan Pura.
penyetoran dana bagi hasil dari penjualan
Usaha yang dilakukan utnuk mencapai
pas masuk pelabuhan. Pihak Pelindo merasa
hasil dan target yang telah disepakati
sudah tidak memiliki kewajiban untuk
bersama adalah pertama, dengan penjualan
memenuhi
Tanjungpinang
pas masuk terminal dalam negeri pelabuhan
karena menganggap tidak ada lagi dasar
Sri Bintan Pura yang dikenakan pada
hukum maupun perjanjian yang mengikat
penumpang dan pengantar atau penjemput
untuk melakukan penyetoran seperti yang
yang menggunakan Pelabuhan Domestik Sri
tertuang dalam perjanjian kerjasama yang
Bintan Pura. Dengan demikian fasilitas fisik
telah berakhir masa berlakunya.
maupun non fisik di Pelabuhan Domestik Sri
hak
Pemko
Terkait hal tersebut, keefektifan dari
Bintan Pura harus segera dipenuhi guna
kebijakan perjanjian kerjasama ini pun
memberikan pelayanan yang baik kepada
mengalami kemunduran, karena tidak ada
pengguna jasa Pelabuhan Domestik Sri
lagi
mengharuskan
Bintan Pura, agar merasa nyaman dan aman.
pelaksanaan pembagian dan bagi hasil tetap
Usaha maupun upaya yang dilakukan
dilakukan. Hal ini lah yang pada akhirnya
untuk memenuhi dan mencapai hasil yang
menjadi konflik antara kedua belah pihak.
sesuai dengan perjanjian kerjasama oleh
Oleh karena itu, pihak Pelindo dan Pemko
Pelindo dan Pemko Tanjungpinang tersebut
harus segera menyelesaikan polemik yang
yang pertama adalah dengan pemungutan
terjadi, agar hak dan kewajiban masing-
tarif pas masuk terminal dalam negeri yang
masing pihak terpenuhi.
sudah ditentukan besarannya berdasarkan
regulasi
2.
yang
perjanjian
Efisiensi
Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah
usaha
yang
dialokasikan
oleh
yang
kemudian
Pelindo
untuk
untuk
pembangunan mulai dari fasilitas fisik
menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
maupun nonfisik di pelabuhan. Hal ini guna
Kebijakan
untuk
yang
diperlukan
kerjasama
mencapai
efektivitas
memberikan
pelayanan
yang
tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan
memuaskan pada para pengguna Pelabuhan
efisien. Dalam hal ini efisiensi dilihat dari
Domestik Sri Bintan Pura, agar merasakan
berbagai
yang
manfaat
Kota
dikenakan
dilakukan
usaha oleh
Tanjungpinang
ataupun
upaya
Pemerintah
dengan PT. Pelabuhan
dari
penumpang
Indonesia I (Persero) Cabang Tanjungpinang
pembayaran
kepada semakin
mereka.
tarif
yang
Sehingga
meningkat
karna
fasilitas yang mereka butuhkan terpenuhi.
untuk mencapai hasil yang diinginkan
Kedua adalah dengan memperpanjang
seperti yang tertuang dalam perjanjian
kontrak perjanjian kerjasama yang masa
kerjasama tentang pengelolaan pas masuk
berlakunya telah 2 tahun lalu berakhir. Hal ini bermaksud agar pembagian dana bagi
11
hasil tetap berjalan dengan adanya dasar
dan
hukum yang mengikat. Sehingga kedua
diselenggarakan
belah
terkoordinasi. Pemerintah Kota memiliki
pihak
dapat
mengetahui
dan
pengusahaan
di
pelabuhan
secara
terpadu
hal
dan
memenuhi kewajiban dan hak masing-
kewenangan
dalam
pembinaan
masing sesuai kesepakatan bersama. Dengan
pengelolaan
kawasan
demikian target yang ingin dicapai seperti
meliputi
tertuang dalam perjanjian kerjasama dapat
pengendalian dan pemanfaatan pelabuhan
tercapai.
yang tertuang dalam Peraturan Daerah
pelabuhan
pengaturan,
yang
pengawasan,
Namun usaha dan upaya tersebut tidak
Nomor 8 Tahun 2008 pasal 5 ayat (1) dan
berjalan secara efisien, karena hasil yang
(2) dan pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan
ingin dicapai tidak dapat dikatakan efektif.
(6).
Kemudian usaha perpanjangan kontrak tidak
menjadikan
mendapat titik temu karena perbedaan
sebagai payung hukum yang digunakan
keinginan terkait regulasi yang diinginkan
untuk melakukan kerjasama dengan Pelindo
oleh
I Cabang Tanjungpinang sebagai Unit
masing-masing
pihak
yang
bersangkutan.
Kota
Peraturan
Tanjungpinang Daerah
tersebut
Penyelenggara Pelabuhan.
Direksi pusat Pelindo yang berada di Medan
Pemerintah
mengeluarkan
surat
Namun Pemko Tanjungpinang tidak
yang
bisa melanjutkan kerjasama dalam bentuk B
mengizinkan melakukan kerjasama dengan
to B dan hanya bisa melanjutkan kerjasama
Pemerintah Daerah dalam bentuk bisnis,
ini dalam bentuk G to B (Government to
berarti sebuah daerah harus meiliki BUMD
Bussiness), karena belum memiliki BUMD
(Badan Usaha Milik Daerah) agar dapat
yang fokus pada jasa kepelabuhanan. Hal
dilakukan kerjasama B to B (Bussiness to
inilah
Bussiness). Hal ini sejalan dengan yang
kontrak antara dua belah pihak. Karena
dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia I
musyawarah
(Persero) Cabang Dumai dengan Pemerintah
masalah dan tidak menemukan solusi untuk
Kota Dumai yang melakukan kerjasama B to
permasalahan ini, maka akhirnya ditempuh
B antara BUMN dengan BUMD Kota
jalur hukum sesuai dengan yang tercantum
Dumai yang begerak dalam bidang jasa
di
kepelabuhanan.
mendapat kepastian hukum dari kejaksaan.
Pemko Tanjungpinang saat ini telah
yang
dalam
menghambat
tidak
dapat
perjanjian
perpanjangan
memecahkan
kerjasama
untuk
Oleh sebab itu, pihak Pelindo maupun
memiliki BUMD, namun belum ada yang
Pemko
berfokus pada jasa kepelabuhanan. Karena
pemrakarsa pejanjian kerjasama tersebut
kerjasama
jasa
harus menurunkan arogansi masing-masing
diamanatkan
dengan melakukan pertemuan yang elegan,
ini
kepelabuhanan
termasuk yang
juga
kedalam
Tanjungpinang
dalam UU No 17 Tahun 2008 tentang
guna
Pelayaran, bahwa kegiatan pemerintahan
memperpanjang
12
mendapat
yang
titik kontrak
menjadi
terang
harus
perjanjian
kerjasama
atau
sebaliknya
dengan
Pelindo
menjalankan
haknya
untuk
mengakhiri perjanjian kerjasama. Sehingga
memenuhi kewajiban Pemko Tanjungpinang
tidak perlu sampai menggiring permasalahan
dengan menyetorkan pembagian dana bagi
ini ke ranah hukum.
hasil tersebut, pendapatan tersebut memiliki
3.
kontribusi yang sangat membantu dalam
Kecukupan
Kecukupan dalam kebijakan publik
pembangunan
daerah.
Pendapatan
dari
dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai
penjualan pas masuk terminal dalam negeri
sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai
pelabuhan Sri Bintan Pura yang selama ini
hal. Kriteria kecukupan menekankan pada
disetorkan oleh Pelindo kepada Pemko,
kuatnya
kemudian
hubungan
antara
alternatif
masuk
kedalam
kas
daerah
kebijakan dan hasil yang diharapkan. Dalam
sebagai PAD kota Tanjungpinang. Dengan
hal ini, kriteria kecukupan dapat dilihat dari
demikian PAD Kota Tanjungpinang menjadi
kuatnya
perjanjian
meningkat. Meskipun terjadi penunggakan
kerjasama dan dana bagi hasil yang dicapai
penyetoran, namun Pelindo tetap melakukan
untuk mencukupi berbagai hal bagi masing-
hal yang sudah menjadi haknya.
hubungan
antara
masing pihak. Pemerintah
Selama perjanjian kerjasama berjalan Tanjungpinang
efektif untuk memuaskan kebutuhan dan
menerima pendapatan yang masuk dalam
memenuhi target, maka kecukupan dari hasil
kas daerah dan menjadi PAD Kota yang
yang diinginkan dapat
digunakan untuk pembangunan kota baik
optimal.
fisik
guna
tersebut saat ini tidak lagi berjalan efektif
Kota
seperti
maupun
mensejahterakan Tanjungpinang.
Kota
non
fisik
masyarakat
perjanjian
sebelumnya,
maka
secara
kerjasama
perjanjian
Pelindo
kerjasama ini dikatakan tidak memenuhi
menerima pendapatan yang masuk dalam
kriteria kecukupan, karena hasil dan tujuan
kas
yang diinginkan tidak tercapai.
yang
Sedangkan
Namun,
tercapai
kemudian
digunakan
untuk
pembangunan dan pembenahan pelabuhan. Perjanjian
kerjasama
Oleh
tentang
kebutuhan
sebab
itu,
untuk
memenuhi
dan
hasil
yang
diinginkan,
pengelolaan pas masuk terminal dalam
perjanjian kerjasama tentang pengelolaan
negeri pelabuhan Sri Bintan Pura selama
pas masuk terminal dalam negeri Pelabuhan
masa berlakunya aktif telah dapat memenuhi
Sri Bintan Pura harus berjalan secara efektif
atau
terlebih dahulu.
mencukupi
berbagai
hal
dan
memberikan manfaat besar bagi masing-
4.
masing pihak.
Perataan dalam kebijakan publik dapat
Kecukupan berkenaan dengan seberapa
Perataan
dikatakan mempunyai arti dengan keadilan
jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan
yang
kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang
kebijakan publik. Kriteria perataan atau
menumbuhkan adanya masalah. Maka ketika
kesamaan (equity) erat berhubungan dengan
13
diberikan
dan
diperoleh
sasaran
rasionalitas legal dan social dan menunjuk
kerjasama yang ada. Namun, ketika kontrak
pada distribusi akibat dan usaha antara
perjanjian tersebut berakhir, maka terjadi
kelompok-kelompok yang berbeda.
kemacetan penyetoran menyebabkan potensi
Kebijakan
yang
berorientasi
pada
PAD Kota Tanjungpinang turun, sehingga
perataan adalah kebijakan yang akibat atau
pendistribusian dana untuk pembangunan
usaha didistribusikan secara adil. Dalam hal
Kota Tanjungpinang tidak lagi sama seperti
ini perataan dilihat dari pendistribusian
biasanya.
biaya dan manfaat dari perjanjian kerjasama
Hal ini dapat segera diatasi apabila
kepada kelompok-kelompok atau instansi-
kontrak
instansi
PT.
pegelolaan pas masuk terminal dalam negeri
Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang
Pelabuhan Sri Bintan Pura antara PT.
Tanjungpinang,
Pelabuhan Indonesia I (persero) Cabang
yang
Komunikasi
bersangkutan
Dinas dan
yaitu
Perhubungan
kerjasama
tentang
Kota
Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota
Pengelolaan
Tanjungpinang diperpanjang, agar potensi
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Pendapatan Asli Daerah meningkat dan
Tanjungpinang.
pendistribusian dana untuk pembangunan
Tanjungpinang
Hasil
Informatika
perjanjian
dan
dan
Dinas
mafaat
dari
perjanjian
bias berjalan seperti biasanya.
kerjasama tentang pengelolaan pas masuk
5.
terminal dalam negeri pelabuhan Sri Bintan
Responsivitas dalam kebijakan publik
Pura didistribusikan secara merata sesuai
dapat diartikan sebagai respon dari suatu
dengan
kepada
aktivitas, yang berarti tanggapan sasaran
instansi-instansi yang bersangkutan yaitu
kebijakan publik atas penerapan suatu
PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang
kebijakan.
Tanjungpinang,
penting
perjanjian
Komunikasi
kerjasama
Dinas dan
Tanjungpinang
Perhubungan
Informatika
dan
Dinas
Kota
Responsivitas
Kriteria karena
memuaskan
Pengelolaan
semua
responsivitas adalah analis
yang
kriteria
dapat
lainnya
–
efektifitas, efesiensi, kecukupan, kesamaan-
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota
masih
Taanjungpinang
perjanjian
kebutuhan aktual dari kelompok yang
Perjanjian
semestinya diuntungkan dari adanya suatu
kerjasama
selama
tersebut
berlaku.
kerjasama tersebut dikatakan adil dan merata
terkait
sesuai
dengan
jika
belum
menanggapi
kebijakan.
karena hasil yang didistribusikan kepada instansi
gagal
Responsivitas dalam penelitian dilihat
yang
dari
tercantum didalam perjanjian kerjasama.
tingkat
kepuasan
dari
perjanjian
kerjasama yang dilakukan dalam memenuhi
Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam
kebutuhan, preferensi dan nilai kelompok
hal ini tidak mengeluarkan biaya, hanya
atau instansi yang bersangkutan.
mendapatkan dan merasakan manfaat dari
Selama perjanjian kerjasama berjalan,
pendapatan dana bagi hasil sesuai perjanjian
tujuan dan hasil dilakukannya kebijakan
14
perjanjian kerjasama ini dapat dikatakan
oleh Badan Usaha Pelabuhan dalam hal ini
cukup memiliki resposivitas yang baik,
PT. Pelindo I Cabang Tanjungpinang.
karena resposivitas diukur melalui seberapa
Seperti yang termuat didalam UU Nomor 17
besar
memuaskan
Tahun 2008 tentang Pelayaran, bahwa tarif
kebutuhan, preferensi, dan nilai kelompok-
jasa kepelabuhanan yang diusahakan oleh
kelompok tertentu.
Badan Usaha Pelabuhan yang ditetapkan
hasil
yang
Meskipun
dicapai
besaran
yang
diterima
oleh pemerintah merupakan pendapatan bagi
Pemerintah Kota Tanjungpinang lebih kecil
Badan Usaha Pelabuhan
dari yang diterima oleh Pelindo, namun
Oleh
sebab
itu,
Pemerintah
Kota
pendapatan hasil dari penjualan pas masuk
Tanjungpinang hendaknya segera mementuk
terminal dalam negeri Pelabuhan Sri Bintan
BUMD
Pura
dalam
sehingga tetap dapat melakukan perjanjian
pembangunan Kota Tanjungpinang. Selain
kerjasama tentang pengelolaan pas masuk
itu, pendapatan dari penjualan pas masuk
terminal dalam negeri Pelabuhan Sri Bintan
terminal dalam negeri Pelabuhan Sri Bintan
Pura, agar ada payung hukum yang jelas
Pura juga dapat
bagi
ini
sangat
membantu
memenuhi kebutuhan
yang
Pelindo
fokus
pada
maupun
pelabuhan,
Pemko
untuk
pelabuhan, seperti yang dilihat oleh peneliti
memenuhi hak dan kewajibannya masing-
ketika melakukan observasi dilapangan.
masing. Sehingga hasil dan tujuan yang
Fasilitas di pelabuhan sedikit demi sedikit
menjadi kebutuhan setiap
diperbaiki dan dibenahi agar memenuhi
terpenuhi secara optimal.
kebutuhan
masyarakat
pengguna
jasa
6.
pelabuhan Sri Bintan Pura.
perjanjian
Ketepatan
Ketepatan merujuk pada nilai atau harga
Namun kembali peneliti perjelas bahwa ketika
pihak dapat
kerjasama
tidak
dari tujuan program dan pada kuatnya
lagi
asumsi
berjalan, mulai muncul konflik dilapangan
yang
melandasi
tujuan-tujuan
tersebut.
yang mengakibatkan kebutuhan Pemerintah
perjanjian
kerjasama
tentang
Kota Tanjungpinang dalam menganggarkan
pengelolaan pas masuk terminal dalam
dana
tidak
negeri Pelabuhan Sri Bintan Pura yang
langsung berubah dari sebelumnya. Tidak
dilakukan antara Pelindo dan Pemko dengan
ada feedback yang didapatkan dan dirasakan
tujuan untuk pembagian pendapatan dan
untuk Pemerintah Kota Tanjungpinang,
bagi
ketika wilayahnya digunakan sebagai lahan
pelabuhan
bisnis bagi BUMN dalam hal ini PT.
membantu
Pelabuhan
Tanjungpinang. Meskipun tidak banyak,
pembangunan
Kota
Indonesia
secara
I
Cabang
Tanjungpinang.
hasil
dari ini
penjualan sangat
pas
masuk
berguna
dalam
meningkatkan
PAD
Kota
hasil pendapatan dari penjualan pas masuk
Pelabuhan Sri Bintan Pura merupakan
pelabuhan ini memberikan kontribusi yang
pelabuhan yang diusahakan yang dinaungi
baik untuk pembangunan Kota. Namun,
15
peneliti tidak mengetahui lebih dalam
2.
Efisiensi, usaha yang dilakukan
mengenai hasil pendapatan dari penjualan
oleh Pelindo dan Pemko tidak
pas masuk pelabuhan ini dialokasikan
efektif dan efisien, karena kedua
kemana saja oleh Pelindo, karena pihak
belah pihak masih lalai terhadap
Pelindo begitu menutup diri semenjak
kontrak perjanjian kerjasama, yang
terlibat konflik dengan Pemko. Sehingga
tidak
informasi yang didapat oleh peneliti sangat
sebelum
minim sekali mengenai PT. Pelindo I
perjanjian
(Persero) Cabang Tanjungpinang.
berakhir. 3.
E. PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan
yang
telah
I
(Persero)
antara
dapat
diketahui
kerjasama
tersebut
Pelindo
dan
membantu
Pura
Pendapatan
Asli
pembangunan
Kota
berjalan.
Namun,
anggaran untuk pembangunan Kota
berakhir
Tanjungpinang
tidak
mendapat
sokongan yang maksimal ketika terjadi
konflik
antara
Pemko
dengan Pelindo.
sebagai berikut:
4.
Efektivitas, selama masa berlaku
Perataan,
selama
perjanjian
kerjasama berjalan, pihak Pelindo
perjanjian kerjasama aktif, proses
memberikan
pelaksanaan perjanjian kerjasama
hasil
pendapatan
penjualan pas masuk pelabuhan
bersama
sesuai dengan besaran tarif yang
berjalan baik, dalam mencapai hasil
tercantum
yag diinginkan yaitu pembagian
di
dalam
perjanjian
kerjasama tersebut. Pemko tidak
dana bagi hasil dari penjualan pas dalam
Bintan
Sri
kerjasama
Adapun kriteria evaluasi adalah
terminal
negeri
Tanjungpinang selama perjanjian
evaluasi yang terdapat dilapangan.
disepakati
dalam
Daerah Kota Tanjungpinang guna
bahwa
sepihak. Hal ini dapat dilihat dari kriteria
telah
terminal
meningkatkan
juga mengalami regres ketika kontrak
masuk
tersebut
dirasakan cukup untuk membantu
Cabang
berjalan secara efektif dan efisien. Namun
yang
kerjasama
pelabuhan
selama masa berlaku perjanjian kerjasama
1.
berlaku
Kecukupan, hasil dari perjanjian
masuk
Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota
perjanjian
masa
Pemko tentang pengelolaan pas penelitian
perjanjian kerjasama antara PT. Pelabuhan
Tanjungpinang
ditiindaklanjuti
sampai
kerjasama
dilakukan mengenai evaluasi kebijakan
Indonesia
segera
mengeluarkan biaya dan hanya
negeri
mendapatkan manfaat dari dana
pelabuhan Sri Bintan Pura. Tetapi
bagi hasil tersebut. Tetapi potensi
perjanjian kerjasama berakhir, dan
pendapatan PAD menurun ketika
menimbulkan konflik.
16
perjanjian kerjasama berakhir dan
B. Saran
timbul konflik. 5.
Berdasarkan
yang
Responsivitas, besaran tarif yang
didapatkan peneliti di lapangan, maka
diterima oleh Pemko jauh lebih
peneliti akan memberikan masukan atau
sedikit
daripada
pendapatan
ini
Pelindo,
hasil
saran
yang
dapat
belum
dapat
pertimbangan PT. Pelabuhan Indonesia I
bahan
(Persero)
Kota karena mengalami kemacetan
Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam hal
terkait
ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan
regulasi
yang
konflik.
Hal
Tanjungpinang
dan
ini
Informatika Kota Tanjungpinang. Adapun
Pemko
tidak
saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:
feedback
dari
menyebabkan mendapat
akhirnya
Cabang
dijadikan
memenuhi kebutuhan Pemerintah
berujung
6.
penelitian
a.
PT.
Pelabuhan
Indonesia
I
pengoperasian Pelindo di wilayah
(Persero) Cabang Tanjungpinang
Tanjungpinang.
dan
Ketepatan, tersebut
perjanjian sangat
kerjasama
berguna
Pemerintah
Tanjungpinang
bagi
Kota
dalam hal
ini
Dinas Perhubungan Komunikasi
Pemerintah Kota Tanjungpinang
dan
karena masuk kedalam kas daerah
Tanjungpinang diharapkan dapat
dan
potensi
melakukan komunikasi yang baik
Kota
untuk memecahkan masalah yang
meningkatkan
Pendapatan
Asli
Daerah
Informatika
Tanjungpinang selama perjanian
dihadapi
kerjasama
Namun,
dengan cara membuat sebuah
peneliti tidak dapat memaparkan
Komite yang melibatkan Pelindo
pengalokasian
dan Pemko didalamnya agar dapat
berjalan.
dana
di
Pelindo
karena minim informasi. Setelah kerjasama
masa
berlaku
tersebut
secara
Kota
melakukan perjanjian
berakhir,
kekeluargaan,
komunikasi
dalam
forum melalui Komite tersebut.
muncul
b.
PT.
Pelabuhan
Indonesia
I
masalah baru terkait regulasi yang mengatur
(Persero) Cabang Tanjungpinang
dan
dan
mengharuskan kedua
belah pihak
Pemerintah
Kota
menempuh jalur hukum, proses penyelesaian
Tanjungpinang
ini
Dinas Perhubungan Komunikasi
sudah
diatur
didalam
perjanjian
dalam hal
kerjasama tersebut. Masalah ini muncul
dan
karena
Tanjungpinang diharapkan dapat
kelalaian
dari
PT.
Pelabuhan
Informatika
ini
Kota
Indonesia I (Persero) Cabang Tanjungpinang
menghindari
dan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam
dalam bidang administrasi guna
hal
memperjelas perpanjangan atau
administrasi
yang
tidak
segera
dituntaskan.
pemutusan
17
kelalaian-kelalaian
kontrak
perjanjian
c.
kerjasama tentang pengelolaan
diharapkan untuk dapat membuka
pas masuk terminal dalam negeri
diri atau lebih transparan dalam
Pelabuhan Sri Bintan Pura, agar
memberikan
terjalin kerjasama yang saling
perjanjian
menguntungkan (mutualisme).
agar tidak terjadi kesalahpahaman
PT.
Pelabuhan
Indonesia
I
oleh
informasi kerjasama
terkait tersebut,
publik,
dengan
(Persero) Cabang Tanjungpinang
memberdayakan bagian Humas
diharapkan
(Hubungan Masyarakat).
untuk
tetap
melanjutkan perjanjian kerjasama sampai
Pemerintah
Kota
DAFTAR PUSTAKA
Tanjungpinang memiliki BUMD
Buku:
yang
Agustino,
fokus
pada
jasa
Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: UGM
kepelabuhanan. d.
PT.
Pelabuhan
Indonesia
I
(Persero) Cabang Tanjungpinang dan
Pemerintah
Tanjungpinang
Kota
dalam hal
Esram,
ini
Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
Kota
M Juramadi. 2012. Menjual Pariwisata Tanjungpinang (Suatu Analisis Kritis). Tanjungpinang: CV. Milaz Grafika
Tanjungpinang diharapkan dapat Nugroho,
melanjutkan perjanjian kerjasama agar
mampu
peningkatan
menyokong
Pendapatan
Asli
Policy. Media
Santosa, Pandji. 2008. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: PT. Refika Aditama
Daerah Kota Tanjungpinang. e.
Riant. 2009. Public Jakarta: PT. Elex Komputindo
Pemerintah Kota Tanjungpinang sebaiknya membuat Badan Usaha
Subarsono, AG. 2012. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
Milik Daerah baru yang fokus pada bidang jasa kepelabuhanan, agar
ketika
Pelindo
tetap
Sugiyono.
menginginkan kerjasama B to B, Pemko tetap dapat melakukan perjanjian/kesepakatan Pelindo.
Sehingga
dengan
tidak merugikan salah satu pihak. PT.
Pelabuhan
Indonesia
Penelitian Bandung:
Syafiie, Inu Kencana, dkk. 1999. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta
perjanjian
kerjasama dapat berjalan dengan
f.
2001. Metode Administrasi. Alfabeta
Wibawa, dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
I
(Persero) Cabang Tanjungpinang
18
Dokumen: Perjanjian Kerjasama antara PT Pelindo I cabang Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang Nomor B.VIII-67/TPIUS.15-552.3/222.A/HUBLA/2012 Skripsi, Jurnal dan Surat Kabar: Muhammad Syukron Hartanto, Efektivitas Pengawasan Pass Pelabuhan Domestik Sri Bintan Pura Di Pt. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Tanjungpinang, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tahun 2015 Sri Wahyuni, Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi Kasus PKL di Wilayah Kelurahan Tanjungpinang Kota), Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tahun 2014 Jurnal.umrah.ac.id/…/E-Journal-SY.Nofitasari diunduh pada 1 Juni 2016
19
