EVALUASI KEBIJAKAN DUKUNGAN HIGH SPEED DIESEL (HSD) UNTUK OPERASI KRI DI WILAYAH KERJA LANTAMAL III JAKARTA TAHUN

EVALUASI KEBIJAKAN DUKUNGAN HIGH SPEED DIESEL (HSD) UNTUK OPERASI KRI DI WILAYAH KERJA LANTAMAL III JAKARTA TAHUN 2013-2015 EVALUATION OF HSD SUPPLY POLICY FOR INDONESIAN WARSHIPS OPERATION IN THE 3TH NAVAL MAIN BASE 2013-2015 Sumardi1 Universitas Pertahanan ([email protected]) Absatrak--TNI Angkatan Laut bertugas untuk melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum,dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi Nasional sesuai dengan ketentuan hukum Nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Lantamal III sebagai pendukung operasi pengamanan wilayah yuridiksi Nasional diwilayahnya membutuhkan alutsista KRI handal yang siap tempur. Kebutuhan yang sangat mendasar bagi operasionalisasi KRI adalah ketersediaan bahan bakar minyak jenis HSD. Selama ini, dukungan HSD sangat kurang hingga berdampak terhadap operasional KRI. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pedekatan kualitatif. Untuk evaluasi kebijakan digunakan Teori Evaluasi Kebijakan menurut Badjuri dan Yuwono (2002) yang meliputi pencapaian tujuan dan akuntabilitas kebijakan yang telah diimplementasikan, serta memberikan masukan terhadap kebijakan publik yang akan datang. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian tujuan kebijakan dukungan HSD masih bersifat terbatas, akuntabilitas dalam proses perencanaan masih belum sesuai, serta kondisi yang ada belum dijadikan bahan masukan untuk penentuan kebijakan selanjutnya. Di sisi lain,akibat dari kurangnya dukungan HSD dalam operasi KRI di wilayah kerja Lantamal III telah mengakibatkan reaksi dari setiap instansi untuk mengeluarkan kebijakan masing-masing sesuai kepentingannya.Guna mengoptimalkan kebijakan dukungan HSD, maka perencanaan dalam merumuskan dukungan anggaran untuk HSD KRI agar dimaksimalkan. Dukungan dalam bentuk bentuk kuantum sehingga sasaran gelar operasional KRI yang direncanakan dapat dilaksanakan. Selain itu diperlukan peningkatkan pengawasan terhadap akuntabilitas sehingga kebijakan dapat diterapkan secara optimal. Kata kunci: evaluasi kebijakan, dukungan HSD KRI, Lantamal III Abstract--- Indonesian Navy as a part of Indonesian Armed forces has main tasks as follow, to conductsea defense, law enforcement, and security at the sea jurisdiction of the Republic of Indonesia. It is based on national and international laws. Readiness and mainstay of weapon-system is required for supporting the security of national sea jurisdictions. The basic need of Indonesian warship for sea operation activity is a fuel and its type is high speed diesel (HSD). Therefore, if we lack of HSD, it will has implications for warships operation.Qualitative method has used in this research for analyzing the policy of HSD supply for warships operation. This research uses Policy Evaluation Theory from Badjuri and Yuwono (2002) 1

Kolonel Laut Sumardi, M.Si (Han), Alumnus Mahasiswa Strata -2 Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Tahun Akademik 2015-2016.

Evaluasi Kebijakan Dukungan HSD untuk Operasi KRI di Wilaya Kerja Lantamal III … | Sumardi | 45

which is composed of the achievement of goals, accountability, and giving inputs for the next policy. The ways to collect data are interviews, observations and literature study. The result of this research has prevail about the achievement of goals are limited and the planning section is unaccountability. It does not appropriate with the capability, and they did not use the policy evaluation as inputs of the next policies. In the meantime, insufficient of HSD to operate Indonesian warships in areas of the 3th Navy Main Base has caused reactions from every institutions to generate their own policies. To maximize the policy of HSD supply is needed the good formulation of planning and should use quantum as a requirement form. In the end, increasing controls and accountability could make optimum of the policy. Keywords: Policy Evaluation, Indonesian warship fuel supply, Naval Base

Latar Belakang

N

Konstelasi dan kondisi geografis yang Republik

memiliki sumber kekayaan alam berlimpah

negara

bagi Indonesia disatu sisi memberi manfaat

kepulauan yang memiliki luas

bagi kesejahteraan bangsa, namun di sisi

mencapai 5,8 juta km² dengan garis pantai

lain mengandung kerawanan hadirnya

80.791 km dan terdiri dari 17.499 pulau

kepentingan

(Dishidros, 2010) sehingga menjadikan

mengganggu

Indonesia kepulauan

egara

Kesatuan

Indonesia

sebagai

adalah

salah

terbesar

di

satu

negara

keamanan

dunia.

Secara

Potensi

negara

lain

yang

kedaulatan, dan

keutuhan,

keselamatan

kerawanan

bangsa.

tersebut

diantisipasi

kepulauan (archipelagic state) terbesar

perencanaan dan pembangunan strategi

yang luas wilayahnya menduduki hampir

serta kekuatan pertahanan negara yang

dua pertiga kawasan Asia Tenggara. Posisi

mampu

geografis yang terletak pada posisi silang

ancaman

dunia antara Samudra Hindia dan Samudra

perang.

Pasifik serta di antara benua Asia dan

Angkatan Laut (TNI AL) sebagai

Australia

menjadikan

integral dari Tentara Nasional Indonesia

wilayah perairan Indonesia menjadi jalur

(TNI), bertugas untuk melaksanakan tugas

utama perdagangan dunia, baik sebagai Sea

TNI matra laut di bidang pertahanan,

Lanes of Communications (SLOC) maupun

menegakkan

Sea Lanes of Trades (SLOT).2

keamanan diwilayah laut yurisdiksi nasional

2

alamiah

disikapi

harus

geografis, Indonesia merupakan negara

secara

dan

dapat

menghadapi pada

masa

Tentara

berbagai

bentuk

damai

maupun

Nasional

hukum,

dengan

dan

Indonesia bagian

menjaga

sesuai dengan ketentuan hukum nasional

Adi, S. “Peran komando armada RI kawasan barat dalam operasi keamanan mengatasi illegal fishing di laut natuna”. (Bogor, Universitas Pertahanan,2011).

46 | Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2

dan

hukum

internasional

yang

telah

diratifikasi.

yang beroperasi di wilayah kerja Lantamal

KRI merupakan Alutsita yang identik dengan

yang sangat strategis, termasuk pada KRI

Angkatan

Laut

yang

sangat

III Jakarta dimana dukungan HSD untuk KRI hanya terpenuhi 50 persen.

dibutuhkan, namun disamping KRI yang

Bahan bakar HSD yang merupakan

handal yang sangat mendasar, untuk

salah satu bagian logistik, sangat strategis

mobilitas operasi KRI dibutuhkan Bahan

guna

Bakar Minyak jenis High Speed Diesel

rangka melaksanakan tugas pokok TNI AL

(HSD). Hal ini sesuai dengan Peraturan

perlu mendapat kebijakan dari unsur

Panglima TNI No. Kep/946/XII/2014 tanggal

terkait. Peneliti mengamati dilapangan

8 Desember 2014 tentang Tata Cara

bahwa antara harapan yang diinginkan dari

Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan

Lantamal III untuk mendukung secara

Pelumas (BMP).3 Berdasarkan alokasi BMP

optimal HSD untuk KRI berbeda dengan

yang ada, kekurangan dukungan tersebut

kenyataan, sehingga terjadi kekurangan

sangat

dukungan

memengaruhi

operasional

KRI.

mengoperasionalkan

HSD

dan

KRI

perlu

dalam

dicarikan

Kebijakan dukungan bahan bakar yang

jawaban. Oleh karena itu, peneliti tertarik

cenderung menghemat dan memangkas

untuk melakukan kajian ilmiah mengenai

waktu operasi KRI menjadi fenomena yang

Evaluasi Kebijakan Dukungan HSD untuk

menarik

ini

Operasi KRI di Wilayah Kerja Lantamal III

semakin

Jakarta Periode Tahun 2013-2015. Adapun

kedepan

untuk

diteliti.

Kenyataan

dikhawatirkan

berkurangnya dukungan bahan bakar HSD

tujuan

yang diberikan untuk kegiatan operasional

mengevaluasi tentang kebijakan dukungan

KRI mengakibatkan pelaksanaan operasi

HSD pada operasi KRI di wilayah kerja

KRI

Lantamal III periode tahun 2013-2015.

mengalami

keterbatasan.

Padahal

dalam

tuntutan tugas rutin operasi KRI sangat

Metodologi

terkait degan posisi geografis Indonesia

Dalam

penelitian

penelitian

ini

tentang

adalah

evaluasi

kebijakan dukungan HSD untuk operasi KRI 3

Mabes TNI. Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) di lingkungan TNI No Kep/946/XII/2014 Tanggal 8 Desember 2014.

di wilayah Lantamal III Jakarta tahun 20132015

digunakan

metode

penelitian


kualitatif. Hal ini sesuai dengan pendapat

pengetahuan tentang nilai. Istilah evaluasi

Sugiono (2009) bahwa metode penelitian

sudah menjadi kosa kata dalam bahasa

kualitatif adalah metode penelitian yang

Indonesia.

berlandaskan pada filsafat post-positifsime;

organisasi untuk menilai setiap tujuan,

digunakan untuk meneliti pada kondisi

konsep realisasi/usulan, atau alternatif lain

objek

untuk

yang

alamiah,

dimana

peneliti

Hal

ini

membantu

dapat

dalam

membantu

pengambilan

sebagai instrumen kunci. Pengambilan

keputusan, atau untuk memastikan tingkat

sampel sumber dan data dilakukan secara

prestasi atau nilai sehubungan dengan

snowball.4

purposive

Pendekatan

maksud dan tujuan dari hasil tindakan atas

kualitatif lebih relevan dalam menjelaskan

suatu

fenomena yang terjadi pada dukungan HSD

dilakukan. Evaluasi merupakan interpretasi

untuk operasi KRI di Lantamal III, dimana

terstruktur dan pemberian makna dari

terdapat

prediksi

faktor-faktor

kualitatif

yang

pekerjaan

yang

aktual

telah

untuk

selesai

memperoleh

memengaruhi perubahannya. Perubahan

kejelasan, kebenaran, pembenaran dalam

yang terjadi pada kawasan Lantamal III

penggunaan

merupakan

tertentu. Menurut Arikunto (2010), evaluasi

sehinga

hal

alat

yang yang

cukup

komplek

digunakan

untuk

anggaran

pada

periode

merupakan bagian dari sistem manajemen

menganalisis fenomena tersebut harus

yaitu

perencanaan,

mampu menangkap diamika tersebut. Hasil

pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

penelitian dianalisis dengan metode analisa

Tanpa

model data interaktif.

bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut

Evaluasi

dalam

Evaluasi merupakan penentuan prestasi

hasilnya.5

evaluasi

tidak

rancangan,

organisasi,

akan

diketahui

pelaksanaan,

serta

subjek yang sistematis, bernilai, signifikan

Pemahaman mengenai pengertian

mengenai hasil pekerjaan, menggunakan

evaluasi dapat berbeda-beda sesuai dengan

kriteria yang diatur oleh serangkaian

pengertian evaluasi yang bervariatif oleh

standard dan merupakan kegiatan untuk

para

mencari sesuatu yang bernilai baik atau

mengemukakan

4

5

Sugiono. “Metodologi penelitian kualitatif”. (Bandung, PT. Remaja Rosda-karya,2009).

pakar

evaluasi.

Owen

bahwa

(2006) evaluasi

Arikunto, S. &Jabar, C. S. A. “Evaluasi program pendidikan”. ( Jakarta: Bumi Aksara(2010).


merupakan

proses

dari

pengambilan

evaluasi dapat menjadi informasi untuk

keputusan tentang nilai atau kekayaan dari

pengambilan keputusan.

suatu objek yang sedang dikaji (evaluation

Evaluasi Kebijakan

as the process of making a judgement about

Evaluasi

kebijakan

the value or worth of an object under

kebijakan

dimana

review). Senada dengan hal tersebut,

mempunyai nilai dari hasil tujuan atau

Suchman (sebagaimana dikutip dalam Alkin,

sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu

2004) mengatakan bahwa evaluasi sebagai

proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan.

pemanfaatannya berdasarkan akal sehat

Sebuah kebijakan tidak bisa dilepas begitu

dan

sosial

saja, tanpa dilakukan evaluasi. Aspek

sehingga penilaian tersebut menjadi sangat

evaluasi dimana pada aspek ini analis

bernilai (evaluation as a commonsense

berusaha untuk mengetahui apa dampak

usage, referring to the social process of

yang ditimbulkan oleh suatu tindakan

making judgment of worth). Lebih lanjut,

kebijakan, baik dampak yang diharapkan

Alkin (2004) mengatakan bahwa evaluasi

maupun yang tidak diharapkan. Evaluasi

menjadi sebuah proses penting untuk

kebijakan dilakukan untuk menilai sejauh

merangsang

efektif

mana keefektifan kebijakan publik untuk

(evaluation as an important process to

dipertanggung jawabkan kepada publiknya

stimulate effective management)6.

dalam rangka mencapai tujuan yang telah

mengacu

kepada

proses

pengelolaan

yang

merupakan pada

hasil

kenyataannya

Kesimpulan yang bisa ditarik adalah

ditetapkan. Evaluasi dibutuhkan untuk

evaluasi pada dasarnya dilakukan untuk

melihat kesenjangan antara harapan dan

mencari nilai dan kegunaan dari objek yang

kenyataan.

dievaluasi. Jika evaluasi yang dilakukan adalah

untuk

Tujuan Evaluasi Kebijakan, Evaluasi

mengevaluasi

kebijakan merupakan salah satu tahapan

program/kebijakan yang menjadi objek

penting dalam siklus kebijakan. Pada

evaluasi, maka evaluasi dilakukan untuk

umumnya evaluasi kebijakan dilakukan

mencari

setelah

nilai

dan

kegunaan

dari

kebijakan

publik

tersebut

program/kebijakan tersebut sehingga hasil

diimplementasikan. Ini tentunya dalam

6

rangka menguji tingkat kegagalan dan

Alkin, M. C. Evaluation roots. (London: Sage Publication, Inc, 2004).


keberhasilan,

keefektifan

dan

suatu proses untuk menilai suatu kebijakan

keefisienannya. Badjuri dan Teguh Yuwono

publik dapat membuahkan hasil yaitu

(2002:132) menyatakan Evaluasi kebijakan

dengan membandingkan antara hasil yang

setidak-tidaknya

diperoleh dengan tujuan dan/atau target

dimaksudkan

untuk

memenuhi tiga tujuan utama, yaitu :

kebijakan

a. Untuk menguji apakah kebijakan yang

Berdasarkan pemahaman teori tersebut,

diimplementasikan

telah

mencapai

tujuannya? b. Untuk

akuntabilitas

yang

ditentukan.

definisi kebijakan publik adalah keputusan yang

menunjukkan

publik

dibuat

Pemerintah,

oleh

negara,

sebagai

khususnya

strategi

untuk

pelaksana publik terhadap kebijakan

merealisasikan tujuan dari negara yang

yang telah diimplementasikan.

bersangkutan. Kebijakan publik adalah

c. Untuk

memberikan

masukan

pada

strategi untuk mengantar masyarakat pada

kebijakan-kebijakan publik yang akan

masa awal, memasuki masyarakat pada

datang. 7

masa

Sekalipun penerapan suatu kebijakan oleh

pemerintah

transisi,

untuk

menuju

kepada

masyarakat yang dicita-citakan.

telah

dirancang

Pertahanan Negara

untuk

mencapai

Pada hakikatnya merupakan segala upaya

tujuannya, namun tidak selalu penerapan

pertahanan yang bersifat semesta, yang

tersebut dapat mewujudkan semua tujuan

penyelenggaraannya

yang

kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh

sedemikian

hendak

implementasi

rupa

dicapai. yang

Terganggunya

menjadikan

tidak

warga

negara

didasarkan

serta

keyakinan

pada

pada

tercapainya tujuan kebijakan mungkin pula

kekuatan sendiri untuk mempertahankan

disebabkan oleh pengaruh dari berbagai

kelangsungan hidup bangsa dan negara

kondisi lingkungan yang tidak teramalkan

Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

sebelumnya.

Upaya pertahanan yang bersifat semesta

Berdasarkan uraian di atas, maka disintesiskan evaluasi kebijakan adalah 7

Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh. “Kebijakan Publik Konsep & Strategi”. (Semarang, Undip Press, 2002)

adalah

model

yang

dikembangkan

berdasarkan pertimbangan strategis bukan karena alasan ketidakmampuan dalam membangun pertahanan yang modern.


Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat

mengawal dan mengamankan Pancasila

kemajuan

sebagai dasar negara dan falsafah bangsa

tersebut

yang

cukup

tetap

menempatkan

tinggi,

dikembangkan warga

negara

model dengan

Indonesia.

Sedangkan

sebagai

sistem politik negara, upaya pertahanan

subjek pertahanan negara sesuai dengan

negara

perannya

terwujudnya

masing-masing.

Sistem

diarahkan

dalam

untuk

pertahanan

menjaga

mendukung negara

yang

pertahanan negara yang bersifat semesta

demokratis, stabil, bersih, dan berwibawa

bercirikan kerakyatan, kesemestaan dan

memungkinkan

kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung

pembangunan nasional dengan baik. 8

makna

Strategi Pertahanan di Laut

bahwa

orientasi

pertahanan

terselenggaranya

diabdikan oleh dan untuk kepentingan

Sistem

seluruh

disusun berdasarkan konsep geostrategi

rakyat.

mengandung

Ciri

makna

kesemestaan bahwa

seluruh

pertahanan

sebagai

negara

negara

Indonesia

kepulauan.

Hal

ini

sumber daya nasional didayagunakan bagi

tercantum dalam UUNo. 3 Tahun 2002

upaya

tentang

pertahanan.

Ciri

kewilayahan

Pertahanan

bahwa

disusun

dengan

merupakan gelar kekuatan pertahanan

pertahanan

yang tersebar di seluruh wilayah NKRI,

mempertimbangkan

sesuai dengan kondisi geografi sebagai

Indonesia

satu kesatuan pertahanan.

Konsep pertahanan negara sendiri disusun

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga

melindungi

kondisi

sebagai

dengan

geografis

negara

kepulauan.

mengedepankan

konsep

kedaulatan

pertahanan

berlapis

NKRI

pertahanan

yang

bertumpu

keselamatan segenap bangsa dari segala

keterpaduan

antara

lapis

bentuk

pertahanan

militer dan lapis pertahanan nirmiliter.

negara dalam menjaga kedaulatan negara

Konsep pertahanan negara yang bersifat

mencakup upaya untuk menjaga sistem

pertahanan berlapis memiliki tujuan untuk

ideologi negara dan sistem politik negara.

penangkalan,

negara,

dan

negara

Negara

keutuhan

ancaman.

wilayah

Tujuan

dan

yaitu

mengatasi

konsep pada

pertahanan

dan

Dalam menjaga sistem ideologi negara, upaya pertahanan negara diarahkan untuk

8

Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang TNI Pasal 7 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127.


menanggulangi

ancaman

militer

atau

Dengan

berbagai

pertimbangan,

nirmiliter dan untuk tujuan menghadapi

maka strategi

perang berlarut.

merupakan gabungan dari penangkalan

Fungsi

penangkalan

penangkalan Indonesia

merupakan

dengan cara penolakan dan dengan cara

strategi yang dilaksanakan pada masa

pembalasan berupa pertahanan melingkar

damai, dan merupakan integrasi usaha

multilapis

pertahanan, yang mencakup instrumen

dukungan rakyat atas peran TNI sebagai

politik, ekonomi, psikologi, teknologi, dan

kekuatan

militer. Di dalam buku Strategi Pertahanan

Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), sebagai

Negara disebutkan bahwa pada konsep

bagian dari TNI, memiliki peran, tugas, dan

penangkalan terdapat dua macam strategi

fungsi sebagai penangkal terhadap setiap

penangkalan, yaitu penangkalan dengan

bentuk ancaman militer dan ancaman

cara penolakan dan penangkalan dengan

bersenjata dari luar dan dalam negeri

cara

dari

terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah,

pelaksanaan strategi penangkalan dengan

dan keselamatan bangsa (Bab IV pasal 6

cara

pem-bangunan

ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004). Dalam

sistem pertahanan yang moderen berbasis

pelaksanaan peran, tugas dan fungsi yang

alutsista yang canggih dan andal serta

telah diamanatkan oleh UU tersebut, TNI

mampu

penggetar

AL memiliki doktrin yang dikenal sebagai

(deterrence effect) yang kuat. Sementara

doktrin Eka Sasana Jaya yang merupakan

penangkalan dengan cara pembalasan

turunan dari doktrin TNI yaitu TRIDEK (Tri

dilaksanakan

tidak

Dharma Eka Karma). Di dalam doktrin

memiliki sistem pertahanan militer berbasis

tersebut, tercantum konsep pertahanan

alutsista ideal dan dilaksanakan dengan

negara di laut yang meliputi segala upaya

cara

berlarut

pertahanan yang bersifat semesta dengan

gerilya

mengikut sertakan seluruh warga negara

pembalasan.

penolakan

adalah

memiliki

jika

peperangan

menggunakan

Konsekuensi

daya

suatu

negara

yang strategi

(Kementerian Pertahanan RI, 2007).9

dengan

utama.

Tentara

kekuatan

Nasional

dalam usaha pertahanan negara di dan atau lewat laut.

9

pusat

Undang-undang Negara Republik Indonesia, 2004 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara


Pembahasan

yang tidak teramalkan sebelumnya. Tujuan

Setelah mencermati hasil analisa perihal

evaluasi kebijakan merupakan salah satu

dukungan HSD pada operasi KRI di wilayah

tahapan penting dalam siklus kebijakan.

kerja Lantamal III, kemudian digunakan

Pada

teori Evaluasi Kebijakan sebagai alat dalam

dilakukan setelah kebijakan publik tersebut

membahas penelitian tersebut. Menurut

diimplementasikan. Ini tentunya dalam

Badjuri dan Yuwono

rangka menguji tingkat kegagalan dan

(2002), evaluasi

umumnya,

evaluasi

kebijakan

kebijakan setidak-tidaknya dimaksudkan

keberhasilan, keefektifan, dan efisiensinya.

untuk memenuhi tiga tujuan utama yaitu:

Kebijakan Dukungan HSD Pada Operasi KRI

(1) untuk menguji apakah kebijakan yang

Di Wilayah Kerja Lantamal III Tahun 2013-

diimplementasikan

2015

tujuannya;

(2)

telah untuk

mencapai menunjukkan

Badjuri dan Yuwono (2002) meninjau

akuntabilitas pelaksana publik terhadap

evaluasi

kebijakan yang telah diimplementasikan;

akuntabilitas, dan masukan untuk kebijakan

dan (3) untuk memberikan masukan pada

yang akan datang. Hasil analisa tentang

kebijakan-kebijakan

kebijakan

publik

yang

akan

datang. 10 Hal penerapan

kebijakan

dukungan

dari

HSD

tujuan,

memberikan

pemahaman bahwa pengadaan BMP tidak ini

dikarenakan suatu

sekalipun

kebijakan

oleh

sama dengan proses pengadaan barang dan jasa secara umum. Dukungan BMP

pemerintah telah dirancang sedemikian

merupakan

kewenangan

rupa untuk mencapai tujuannya, namun

sementara

pelaksanaannya

tidak selalu penerapan tersebut dapat

tanggung

mewujudkan semua tujuan yang hendak

terkait,

dicapai. Terganggunya implementasi yang

Pertahanan dan Mabes TNI. Oleh karena

menjadikan

tujuan

itu,sebagai landasan kerja pengelolaan

kebijakan, mungkin pula disebabkan oleh

BMP, telah dikeluarkan Permenhan No. 61

pengaruh dari berbagai kondisi lingkungan

Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan

tidak

tercapainya

jawab dalam

Pemerintah, menjadi

kementerian/lembaga hal

ini

Kementerian

Perhitungan Susut dan Penghapusan Bahan 10

Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh. “Kebijakan Publik Konsep & Strategi”. (Semarang, Undip Press, 2002).

Bakar Minyak dan Pelumas di lingkungan


Kementerian Pertahanan dan TNI. Dengan

rancangan dari perencanaan dalam hal

demikian, perumusan penggunaan BMP

pertahanan. Faktor tujuan dari pertahanan

menjadi kewenangan internal Kemhan dan

di

Mabes TNI.11

mewujudkannya. Komunikasi awal yang

Kebijakan penghematan HSD, karena kondisi

negara

yang

belum

mampu

laut

membutuhkan

upaya

untuk

terintegrasi antara Kemhan, TNI, dan Kemenkeu dalam rangka menciptakan

mendukung kebutuhan HSD sesuai yang

kedaulatan

diharapkan, dilakukan dengan memberikan

dikembangkan dan dijalin secara terus

pembatasan penggunaan HSD, antara lain

menerus.

dukungan untuk kendaraan dinas diberikan

pencerahan tentang pertahanan negara di

tujuh liter per hari kerja (norma bekal 12

lautdan

liter) dan kebutuhan HSD lain sesuai

dukungan HSD sesuai dengan bekal operasi

golongan induk diberikan sebesar 80

KRI.

persen dari norma bekal, seperti yang

menciptakan kedaulatan dilaut akan dapat

disampaikan oleh Dirjenrenhan. Dengan

tercapai. Jika memerhatikan kebijakan

memerhatikan

pengurangan yang telah dibahas diatas,

pengurangan

tersebut,

di

laut,

Semua

berharap

Dengan

perlu

pihak

memerlukan

adanya

demikian,

belum

untuk

pemenuhan

tujuan

tentunya perlu untuk memahami secara

mengindikasikan

komprehensif apa yang melatar belakangi

tujuan

dan juga apakah hanya untuk dukungan

negara. Dilain pihak, TNI AL yang menjadi

rutin atau operasi.

garda terdepan dalam menjaga kedaulatan

pertahanan

sejalan

untuk

dan

antara

kemampuan

Dalam mengelola anggaran negara,

wilayah Indonesia, membutuhkan pasokan

Pemerintah cq Kementerian Keuangan

HSD sesuai pengajuan. Jika dicermati,

telah

kemampuan

faktor tujuan pertahanan di laut belum

negara. Prediksi dukungan Kementerian

dapat terselenggara sesuai dengan yang

Keuangan setahun kedepan memiliki arti

direncanakan.

mendasarkan

pada

penting untuk bisa diperoleh Kementerian Pertahanan 11

dan

TNI

membangun

Mabes TNI. “Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) di lingkungan TNI No Kep/946/XII/2014” Tanggal 8 Desember 2014

Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI merupakan institusi yang menerima dukungan HSD dalam bentuk anggaran melalui Kementerian Keuangan secara


global karena tugas pokok dan fungsi TNI

pertahanan yang digelar secara Tri Matra

dilaksanakan secara Tri Matra Terpadu.

Terpadu. Di sisi lain upaya mengakomodir

Oleh

kebutuhan TNI serta untuk dapat menepati

karenanya,

telah

diterbitkan

Permenhan No. 61 Tahun 2014 tanggal 16

sesuai

Oktober

dukungan, telah menyebabkan dukungan

2014

Pelaksanaan

tentang

Pedoman

Perhitungan

melalui

penambahan

dan

melewati batas pagu yang ditentukan. Bila

Penghapusan Bahan Bakar Minyak dan

hal ini, berlangsung secara berulang setiap

Pelumas

Kementerian

tahunnya, maka bisa menimbulkan hutang

Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

BBM yang cukup besar, dan menjadi

sebagai dasar dalam mengelola dukungan

kewajiban negara untuk menyelesaikannya.

HSD di Kementerian Pertahanan dan TNI.

Proses

Pengajuan HSD yang dilaksanakan oleh TNI

mempengaruhi

kepada kementerian Pertahanan telah

ditahun

dijelaskan

memenuhi

Kementerian Pertahanan dan TNI sebisa

ketentuan, yaitu dalam bentuk kuantum

mungkin mengevaluasi tentang pagu HSD

Memperhatikan perihal perbedaan antara

dalam

pengajuan kurang lebih Rp 9,8 Triliun dan

kedaulatan di laut.

di

Susut

indeks

Lingkungan

bahwa

sudah

turunnya dukungan sebesar Rp 2,95 Triliun,

penyelesaian

kemampuan

mendatang.

rangka

tersebut

Oleh

dapat negara

karenanya,

mewujudkan

tujuan

dukungan

HSD

Penyaluran

maka hal ini membuktikan belum adanya

merupakan tanggung jawab PT. Pertamina.

kompromi

menyusun

Sesuai hasil analisa telah dapat dipahami

pengajuan. Permohonan dukungan BBM

bahwa PT. Pertamina merupakan BUMN

masih didasari indeks, belum melihat

dengan demikian dalam mendukung HSD

kemampuan negara dalam merealisasikan

untuk TNI didasari regulasi dari pemerintah

indeks

demikian

yang dalam hal ini adalah Kementerian

Kementerian Pertahanan dan TNI tetap

ESDM. Selanjutnya dalam melaksanakan

mengupayakan untuk bisa terpenuhi sesuai

dukungan khususnya bagi KRI, Pertamina

dengan

selalu

positif

tersebut.

pengajuan,

dalam

Namun

melalui

proses

berupaya

untuk

dapat

penambahan dukungan. Hal ini dilakukan

merealisasikannya sesuai ketentuan yang

untuk

ada. Dengan memperhatikan tidak semua

dapat

mencapai

tujuan

dari


instalasi Pertamina memiliki cadangan jenis

disebabkan adanya perbedaan dari Mabes

HSD untuk KRI, maka memerlukan waktu

TNI yang hanya mampu memberikan

antara pengajuan dan realisasi dukungan,

dukungan

karena harus di support dari instalasi

pengajuan yang disampaikan oleh TNI AL.

Pertamina yang lain. Namun pada dasarnya

Namun pada proses penyalurannya atau

faktor tujuan yang dimiliki yaitu mampu

distribusi dukungan mencapai 50 persen

memberikan dukungan bagi TNI khususnya

untuk operasi.

KRI, telah dapat dicapai.

sebesar

30

persen

dari

Mengingat selisih perbedaan dalam

Unsur jaring distribusi HSD untuk KRI

kebijakan itu mencapai 20 persen. Tentunya

yang dimulai dari Mabes TNI sampai

untuk memenuhinya akan mengambil porsi

dengan Dinas Perbekalan Koarmabar, telah

dari kebutuhan yang lain. Dengan demikian

berupaya mencermati faktor tujuan dari

di pihak lain menjadi berkurang, selanjutnya

menjaga

pihak yang kekurangan akan mengajukan

kedaulatan

di

laut

yang

diselenggarakan oleh TNI AL. Akan tetapi

penambahan,

masih perlu untuk menyelaraskan pedoman

kebijakan yang dilakukan unsur distribusi

yang digunakan. Seperti contoh pada Dinas

itu telah menyebabkan adanya kelebihan

material

Armabar

pagu. Situasi ini selanjutnya diantisipasi

mempedomani Surat Keputusan Panglima

dengan membuat skala prioritas oleh Staf

TNI Nomor Skep 480/XII/2006 tanggal 11

Operasi Armabar terhadap pengerahan KRI

Desember

Petunjuk

untuk menggelar operasi dengan harapan

BMP

HSD yang ada tetap dapat mendukung

dan

Perbekalan

2006,

Administrasi

tentang

Norma

Bekal

dilingkungan TNI/Dephan. Dari Rencana Kebutuhan yang diajukan untuk kegiatan

sehingga

pada

akhirnya

operasi KRI. Penentuan skala prioritas merupakan

rutin didukung kurang lebih 60

persen

permasalahan tersendiri bagi TNI AL,

sedangkan

operasi

karena dalam perencanaan program kerja

didukung

untuk

yang

yang dimulai satu tahun sebelumnya

tumpng tindih dengan kebijakan satuan

seharusnya telah dicantumkan operasi yang

diatasnya

akan diselenggarakan ditahun berikutnya.

proses

50

kegiatan

persen.

akan

sangat

pendistribusian

Kebijakan

mempengaruhi HSD.

Hal

ini

Kebijakan skala prioritas menunjukan tidak


sinkronnya antara fungsi perencanaan dan

ditentukan. Proses aliran dukungan ini telah

fungsi

untuk

memiliki akuntabilitas baik dan sudah

memenuhi faktor tujuan, sebenarnya fungsi

didukung dengan metode pencocokan

Administrasi

memberikan

penelitian (COKLIT) oleh BPKP. Apabila

informasi yang akurat tentang kemampuan

dihadapkan dengan faktor tujuan, maka

dukungan administrasi yang ada. Sehingga

faktor akuntabilitas juga telah sesuai

perencanaan akan disusun sesuai dengan

dengan

kemampuannya,

mendukung pertahanan di laut.12

administrasi.

harus

Dimana

dapat

terutama

pada

gelar

operasi KRI. Demikian juga, tidak saja untuk

kemampuan

yaitu

untuk

Unsur pada jaring distribusi seperti

gelar operasi akan tetapi perencanaan itu

yang

sudah

dijelaskan

diharapkan telah mengakomodir hal-hal

menyalurkan

dukungan

yang bersifat emergency. Sehingga seluruh

pedoman kebijakan yang tidak sama. Hal ini

kegiatan gelar operasi KRI merupakan

tentunya berimplikasi pada akuntabilitas

prioritas bagi TNI AL dan lebih diutamakan,

pencapaian

serta harus didahulukan dari kegiatan

dalam kebijakan menyebabkan munculnya

sehari-hari yang bersifat rutin.

hutang

tujuan

BBM.

Bila

diatas,

dalam

menggunakan

logistik

Perbedaan

dipandang

dari

Menurut Badjuri dan Yuwono (2002),

permasalahan melebihi pagu, tentunya hal

dalam mengevaluasi kebijakan perlu dilihat

ini merupakan pengaruh dari akuntabilitas

segi

telah

yang belum sesuai. Demikian juga pada

menyalurkan dukungannya sesuai dengan

sistim perencanaan dan administrasi belum

kemampuan yang ada melalui Kementerian

memiliki keterkaitan yang sinergi dalam

Keuangan. Hal ini menunjukan tanggung

membuat rancang bangun program kerja

jawab

rangka

tahun yang akan datang. Sehingga masih

pertahanan

memunculkan adanya skala prioritas dalam

negara. Demikian selanjutnya, dukungan

menentukan operasi yang hendak digelar.

tersebut

Kementerian

Memperhatikan hal itu, tentunya dengan

Pertahanan dan TNI sesuai alokasi yang

adanya pemilahan prioritas, maka berarti

akuntabilitas.

Pemerintah

melaksanakan

Pemerintah

dalam

kebijakan

diterima

oleh

diberikan, kemudian diteruskan kepada TNI AL sesuai jaring distribusi yang telah

12

Badjuri, Abdulkahar & Yuwono.” TeguhKebijakan Publik Konsep & Strategi”. (Semarang, Undip Press, 2002)


terdapat operasi KRI yang dipertimbangkan

ketidak sesuaian antara pengajuan dan

untuk tidak menjadi prioritas dan ditunda

dukungan.

atau dibatalkan penyelenggaraannya. Oleh karenanya

akuntabilitas

dalam

proses

Jika

evaluasi

pengajuan

HSD

dijadikan secara

dasar

riil,

maka

perencanaanpun ternyata belum mencapai

pemerintah akan dapat merealisasikan

seperti yang diinginkan dalam program

sehingga

kerja TNI AL terutama pada gelar operasi

prioritas yang mengabaikan operasi lain

KRI.

yang dianggap tidak prioritas. Seperti yang

tidak

muncul

adanya

skala

Sesuai Badjuri dan Yuwono (2002),

disampaikan tentang adanya konfirmasi

adanya masukan kedepan juga merupakan

ulang untuk pengajuan riil operasi. Situasi

bagian

kebijakan.Oleh

ini telah memunculkan intepretasi adanya

secara

kegiatan yang tidak riil. Hal tersebut

berkesinambungan perlu dilakukan oleh

seharusnya sudah menjadi agenda yang

jajaran

terevaluasi

setiap

menjadi

masukan

dari

evaluasi

karenanya,

evaluasi

instansi

dukungan

HSD

yang

terkait

untuk

dengan

operasi

KRI.

tahunnya

sehingga

operasi

KRI

Mencermati tentang dukungan operasi

kedepan.Akan tetapi, bila dicermati bahwa

untuk KRI yang belum dapat dipenuhi

jajaran Lantamal III berharap dari setiap

sesuai pengajuan dan hal ini telah berulang

unsur jaring distribusi untuk kedepannya,

dari setiap tahunnya, tentunya menunjukan

kebutuhan HSD dapat terpenuhi sesuai

bahwa

operasi yang direncanakan sebelumnya.

evaluasi

dibuat

belum

dasar

untuk

Mencermati hasil pembahasan diatas,

dukungan

HSD.

maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa

Pengajuan HSD yang berpatokan pada

Pemerintah sesuai Inpres No. 13 Tahun 2011

indeks, perlu lebih flexible yang lebih

tanggal 11 Agustus 2011 telah memberikan

berorientasi

arahan

sepenuhnya menyusun

yang

menjadi pengajuan

pada

kemampuan

negara

kepada

jajaran

untuk mendukungnya. Seperti yang telah

Kementerian/Lembaga untuk melakukan

disampaikan oleh Asiten Logistik Kasal,

penghematan

bahwa pengajuan HSD telah melalui proses

bahan bakar minyak. Hal ini dilakukan

akuntabilitas. Akan tetapi masih terjadi

karena

terhadap

persediaan


energi

peng-gunaan

fosil

yang

semakin menipis. Salah satu dari arahannya

karenanya tujuan yang dicapai menjadi

adalah

indeks

terbatas. Demikian pula dengan adanya

dukungan khususnya kendaraan dinas.

perbedaan antara pengajuan dan dukungan

Indeks yang semula dengan indeks 12 liter

telah menunjukan akuntabilitas antara

perhari kerja telah diubah dan diturunkan

fungsi perencanaan dan fungsi administrasi

menjadi tujuh liter perhari kerja dan

belum sesuai.

dengan

kebutuhan

lain

mengurangi

didukung

80

persen.

Direktorat EBTKE berencana untuk

Kondisi ini juga mempengaruhi dukungan

mendukung dari biosolar untuk operasi KRI

HSD untuk operasi KRI di wilayah kerja

namun sampai dengan saat ini. Biosolar

Lantamal III Jakarta. Melalui teori evaluasi

ongkos produksinya masih terlalu mahal

kebijakan dapat diketahui bahwa kebijakan

sehingga

belum

mencukupi

pemerintah itu tetap dilaksanakan untuk

anggaran

negara

dalam

mendukung pertahanan di laut namun

program tersebut. Hasil evaluasi kebijakan

hanya indeks yang diturunkan sehingga

sesuai tinjauan faktor tujuan, akuntabilitas,

tujuan kebijakan diharapkan tetap dapat

dan masukan kedepan. Belum ditemukan

tercapai, dan penentuan indeks juga telah

adanya pengaruh yang besar untuk Mabes

didasari dari evaluasi-evaluasi yang menjadi

TNI maupun TNI Al dalam mendukung

masukan positif bagi pemerintah untuk

operasi KRI untuk menjaga kedaulatan

menetapkan kebijakan kedepannya.

negara dilaut.

untuk

mendukung

Kementerian keuangan berdasarkan

PT. Pertamina telah memberikan

alasan kondisi kemampuan negara, maka

komitmen yang baik terhadap upaya

memberikan dukungan 30 persen dalam

negara untuk menjaga kedaulatannya di

bentuk anggaran. Hal ini tentunya tidak

laut.

mempedomani instruksi presiden bahwa

menerapkan kebijakan untuk mendukung

untuk kebutuhan lain yang bukan rutin dari

BBM yang dimintakan oleh Kementerian

BBM seharusnya didukung 80 persen.

Perthanan

Dalam

dalam

diberikan pada dasarnya telah ditetapkan

tidak

oleh Kementerian Keuangan dalam bentuk

terpisah antara rutin dan operasi. Oleh

pagu anggaran.Tujuan dari penetapan pagu

memberikan

dukungan

bentuk anggaran secara

global

Komitmen

dan

ini

TNI.

adalah

dengan

Dukungan

yang


anggaran ini adalah untuk melakukan

Dalam hal dukungan yang diterima menjadi

penghematan. Mencermati dari kebijakan

satu sehingga pada evaluasi kebijakan

PT. Pertamina tersebut mengakibatkan

menjadikan faktor tujuan hanya tercapai

akuntabilitas untuk menepati pagu tidak

secara terbatas. Dikarenakan dukungan

terlaksana

yang diterima perlu untuk dipilah kembali

dengan

baik

sesuai

yang

diharapkan.

dan disesuaikan dengan kegiatan, termasuk

Kementerian Pertahanan dan Mabes

operasi untuk KRI. Proses ini tentunya

TNI dalam menyalurkan dukungan BBM

memberikan pengaruh yang menghambat

telah disesuaikan dengan dukungan yang

pencapaian tujuan operasi.

telah diterima dari Kementerian Keuangan

Komando

Armada

Barat

serta

yaitu 30 persen dari pengajuan. Mengingat

Lantamal III Jakarta merupakan satuan

bahwa perencanaan dalam mengajukan

yang menyelenggarakan kegiatan operasi

BBM

oleh

mempertahankan kedaulatan negara di laut

perencanaan pertahanan yang dilakukan

Sesuai strategi yang telah disampaikan di

secara Tri Matra terpadu. Namun dengan

atas. Kekurangan dukungan HSD untuk

tidak sesuainya pengajuan dan dukungan

operasi KRI telah mengeluarkan kebijakan

HSD yang diterima oleh Lantamal III Jakarta

internal dengan memberikan dukungan 50

untuk

KRI.

persen untuk operasi dan 60 persen untuk

akuntabilitas

kegiatan rutin. Kebijakan internal didasari

tentunya

dilatarbelakangi

menyelenggarakan

Menunjukan

bahwa

operasi

perencanaan pada pengajuan dan distribusi

dari

belum sesuai.

dukungan yang harus diberikan. Mendasari

Pihak

TNI

AL

skala

prioritas

dalam

memilah

dalam

evaluasi kebijakan maka dapat diketahui

mendistribusikan dukungan berpedoman

bahwa tujuan operasi hanya dapat dicapai

pada dukungan yang diterima yaitu 30

terbatas dan akuntabilitas dukungan belum

persen. Penerimaan dukungan HSD bersifat

sesuai dikarenakan kebijakan internal yang

global. Disisi lain, dasar pengajuan BBM

dibuat belum sinkron dengan kebijakan

adalah kegiatan yang akan dilaksanakan

yang dibuat pemerintah, Kemhan dan TNI.

oleh TNI AL dan jajarannya, baik yang

Agar

bersifat rutin maupun kegiatan operasi.

pembahasan kebijakan dapat dilihat pada

lebih

mudah


memahami

dalam

Tabel 1: Kebijakan Instansi dan Evaluasi Kebijakan Pada Dukungan BBM NO

INSTANSI

1 1

2 Pemerintah

2

Kemenkeu

3

Ditjen EBTEKE Pertamina

4 5 6

Kemenhan dan TNI TNI AL

7

Koarmabar

8

KEBIJAKAN

EVALUASI

3 dukungan untuk kendaraan dinas diberikan 7liter per hari kerja (norma bekal 12 liter) dan kebutuhan BBM lain sesuai golongan induk diberikan sebesar 80% dari norma bekalIndeks Mendukung sebesar 30% dari pengajuan dalam bentuk anggaran belanja operasional

4 Tujuan untuk memepertahankan kedaulatan di laut telah dilaksanakan, akuntabilitas telah sesuai kemampuan negara hasil pencapian tujuan digunakan sebagai landasan dalam kebijakan berikutnya Tujuan untuk mendukung Operasi KRI tercapai secara terbatas. Akuntabilitas antara fungsi poerencanaan dan fungsi administrasi belum sesuai Tidak mempengaruhi gelar operasi KRI di Lantamal III Akuntabilitas penentuan pagu tidak ditepati

KRI didukung B(0) atau HSD murni Mendukung berapapun yang diajukan TNI Dukungan yang diterima 30% disalurkan untuk 5 Uo Menyalurkan sesuai dukungan 30%

Memberikan dukungan untuk operasi 50% (sesuai prioritas) dan rutin 60% Lantamal III Menyalurkan dengan dasar skala prioritas dari Sops Armabar Sumber : Diolah Peneliti

Tujuan operasi terbatas, pengajuan dan distribusi belum sesuai Dukungan operasi dan rutin untuk BBM dilaksanakan secara global sehingga pencapaian tujuan terbatas Tujuan operasi terbatas sesuai skala prioritas, akuntabilitas dukungan belum sesuai Sesuai evaluasi pada koarmabar karena sebagai pelalkana

KETERANGAN Instruksi Presiden No. 13 Tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang penghematan energi, air, dan listrik.

Belum memisahkan anggaran operasi dan rutin

Belum dapat mendukung biosolar Mengikuti kebijakan menteri ESDM Tri Matra terpadu Distribusi operasi dan rutin belum dipisahkan. kebijakan internal Mengikuti Kebijakan internal Armabar


Dampak Kebijakan Dukungan HSD Pada

negara, terutama terkait dengan menjaga

Operasi KRI di Lantamal III Tahun 2013-2015

kedaulatan

Hasil analisa kebijakan terhadap dukungan

demkian,

operasi KRI

kepada TNI telah melebihi pagu anggaran

saat ini menunjukan belum

negara

di

meskipun

Dengan

penyaluran

masih

TNI AL. Menurut Badjuri dan Yuwono

PT.Pertamina. Ditinjau dari pencapaian

(2002), telah menyatakan, bahwa fungsi

tujuan seperti yang dijelaskan oleh Badjuri

dari

untuk

dan Yuwono (2002) bahwa dalam evaluasi

mengetahui apakah kebijakan tersebut

kebijakan perlu diketahui pencapaian dari

telah mencapai tujuannya, akuntabilitas

tujuan yang telah ditentukan. Dengan

yang

adanya pengurangan kebutuhan HSD untuk

kebijakan

ditunjukan,

dan

adalah

apakah

telah

oleh

Operasi

akan datang. Mencermati hal itu, kebijakan

Pemerintah melalui

pemerintah dengan dikeluarkannya melalui

tentunya

Inpres No. 13 tanggal 11 Agustus 2011

penyesuaian antara tujuan yang diinginkan

tentang penghematan energi, air dan listrik

oleh TNI AL dan kemampuan negara untuk

telah

proses

mencapai tujuan tersebut. Penyesuaian ini

perjanjian pendistribusian dukungan HSD di

berimplikasi pada jaring distribusi jajaran

seluruh

dilaksanakan

TNI AL mulai dari tingakat pusat sampai ke

melalui PT.Pertamina perlu diperbaharui

Lantamal III dalam menyalurkan dukungan

setiap tahunnya yang mencakup tidak

HSD.

Indonesia

dampak

yang

hanya HSD untuk KRI, akan tetapi juga

yang

dilayani

memberikan masukan pada kebijakan yang

mengakibatkan

KRI

akan

HSD

mencapai sesuai dengan pengajuan dari

evaluasi

tetap

laut.

dikeluarkan

oleh

instruksi Presiden,

berdampak

pada

perlunya

Setiap unsur dalam jaringan distribusi

untuk kebutuhan institusi Kementerian

telah

Pertahanan dan TNI.

sebagai

membangun langkah

kebijakan antisipasi

internal terhadap

Mengingat pasokan HSD kepada TNI

penghematan tersebut. Sementara di pihak

merupakan bagian dari pertahanan negara.

PT.Pertamina tetap berkomitmen untuk

Oleh karenanya, jika ada permasalahan

mendukung kebutuhan HSD yang diajukan

terhadap dukungan HSD kepada TNI maka

oleh TNI AL melalui Mabes TNI. Komitmen

bisa mempengaruhi terhadap pertahanan

ini bila dilihat dari faktor tujuan kebijakan


merupakan

respon

yang

positif

kedepan, maka PT. Pertamina belum

PT.Pertamina terhadap pertahanan negara,

memedomani

namun disisi lain telah mengabaikan pagu

maksimal.

yang

ditentukan

oleh

Kementerian

Dampak

hasil

evaluasi

dengan

yang

ditimbulkan

dari

Keuangan. Kepatuhan Pertamina untuk

kurangnya dukungan HSD untuk operasi di

mendukung tidak terlepas dari adanya

wilayah

kebijakan pada tingkat menteri yang belum

merupakan

jelas seperti yang disampaikan oleh pihak

kebijakan satuan diatasnya. Menyikapi

Pertamina dalam wawancara sehingga

kebijakan tersebut, Lantamal III Jakarta

berapa yang diminta TNI maka Pertamina

memberlakukan kebijakan internal dalam

akan berupaya untuk memenuhi pengajuan

memberi dukungan HSD berdasarkan skala

tersebut.

prioritas yang diatur oleh Staf Operasi

kerja

Lantamal

rangkaian

III

dari

Jakarta implikasi

Oleh karenanya, menurut Badjuri dan

Armabar dari segi tujuan dalam teori

Yuwono (2002), akuntabilitas juga perlu

evaluasi kebijakan yakni untuk menjaga

ditunjukkan

kedaulatan

dalam

mencapai

tujuan

negara

di

laut

dapat

kebijakan sehingga bila dihadapkan antara

dilaksanakan. Hal ini dikarenakan tidak

pagu yang ditentukan dengan realisasi yang

adanya data tentang upaya dari pihak lain

telah

untuk

didukung

Pertamina,

maka

akuntabilitas menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Permasalahan diatas

mengambil

alih

wilayah

laut

Indonesia secara terbuka. Pencapaian

tujuan

dengan

skala

seharusnya sebagai input dalam menyusun

prioritas memberikan pemahaman bahwa

kebijakan berikutnya, dalam artian bahwa

operasi KRI dengan dukungan HSD yang

solusi

dampak

terbatas mampu melaksanakan tugasnya.

kurangnya pasokan HSD untuk operasi KRI

Akan tetapi dalam hal akuntabilitas belum

di Lantamal III Jakarta menjadi masukan

dapat ditunjukan.Hal tersebut dikarenakan

untuk kedepannya. Menurut teori evaluasi

terdapat perbedaan antara pengajuan HSD

kebijakan Badjuri dan Yuwono (2002)

dan turunnya dukungan. Pengajuan HSD

tentang permasalahan dalam pencapaian

telah melalui Coklit dari BPKP sehingga

tujuan merupakan masukan bagi kebijakan

diyakini hal itu sudah sesuai dengan

yang

timbul

akibat


prosedur

yang

Tentunya

setiap tahun. Dari dukungan BBM yang

pengajuan HSD didasari juga dari proses

sudah dipagukan oleh Pemerintah, pada

perencanaan termasuk operasi yang akan

setiap akhir tahun, hasil coklit penggunaan

digelar. Dengan demikian, bisa diketahui

HSD melewati pagu yang ada. Menurut

jumlah HSD yang dibutuhkan. Setelah

Badjuri dan Yuwono (2002) bahwa setiap

dukungan turun yang kemudian hanya

permasalahan dalam mencapai tujuan akan

terealisasi secara terbatas mengartikan

menjadi

bahwa

bisa

berikutnya. Mencermati hal ini, Lantamal III

dilaksanakan. Seperti yang diungkapkan

Jakarta dalam menyusun rencana maupun

oleh Aslog TNI bahwa setelah dukungan

merealisasikannya

BMP diterima, maka untuk pengelolaannya

HSD untuk operasi KRI belum mendasari

dilakukan

dahulu

hasil evaluasi sebelumnya yang merupakan

kepada jajaran Mabes Angkatan tentang

masukan bagi perencanaan kedepan. Hal

kebutuhan operasional yang riil agar dapat

lain yang dimungkinkan mentradisi adalah

dipenuhi

ada.

justru melewati pagu dukungan menjadikan

Perencanaan yang dibuat sebagai dasar

hal yang bisa dimaklumi karena tidak ada

pengajuan HSD belum dapat menunjukan

implikasi yang memengaruhi pelaksanaan

akuntabilitasnya walaupun sudah sesuai

tugas Lantamal III Jakarta.

ada

berlaku.

operasi

konfirmasi

sesuai

yang

tidak

terlebih

dukungan

yang

indeks mengingat masih adanya peluang untuk konfirmasi.

menunjukan penyesuaian

oleh

Dari

untuk

kedalam

pembahasan

kebijakan

penyaluran

diatas

tentang

dampak kebijakan dukungan HSD pada

Perencanaan terdukung

masukan

yang

tidak

kemampuan

bahwa antara

belum

bisa

operasi

KRI,maka

menyimpulkan bahwa akibat permasalahan

adanya

kurangnya

perencanaan

dan

berdasarkan

menghadapi

belum

dukungan

BBM

telah

menimbulkan dampak bagi instansi terkait dalam

sepihak,

dapat

negara

kemampuan. Perencanaan dibuat hanya tupoksi

peneliti

menyikapi.

Pemerintah

keterbatasan

dalam

kemampuan

menjadi perencanaan pertahanan negara

untuk mendukung BBM telah bereaksi

yang komprehensif

sesuai Tri Matra

dengan menerapkan penghematan serta

Terpadu. Kondisi seperti ini terjadi hampir

memberikan dukungan yang kurang dari


pengajuan dilihat dari dampak tersebut

TNI

AL dalam upaya mengatasi

yakni berakibat pada pencapaian tujuan

dampak telah membuat kebijakan untuk

menjadi terbatas. Kementerian keuangan

menyelenggarakan operasi sesuai skala

juga

dampak

prioritas. Mencermati hal ini, terlihat bahwa

keterbatasan dengan menetapkan pagu

dalam perencanaan belum mendasarkan

anggaran untuk kebutuhan BBM bagi

pada

Kementerian Pertahanan dan TNI. Akibat

mendukungnya. Perencanaan yang dibuat

rendahnya

untuk

masih bersifat sepihak. Dengan demikian,

mengonfirmasi kembali kebutuhan riil BBM

ditinjau dari teori evaluasi kebijakan bahwa

di setiap angkatan. Berdasarkan teori

akuntabilitas dalam perencanaan masih

evaluasi

belum

menyikapi

adanya

dukungan,

kebijakan,hasil

perlu

penelitian

kemampuan

tepat.

negara

Kebijakan

untuk

internal

juga

menunjukkan bahwa akutabilitas belum

muncul dari Koarmabar yaitu dengan

tercapai. Hal ini disebabkan karena pihak

menyisihkan untuk cadangan sebesar 20

Pertamina memiliki kebijakan untuk tetap

persen diluar kontijensi. Hal ini tentunya

mendukung BBM yang dimintakan oleh

memberikan

TNI. Hal ini menimbulkan peluang untuk

distribusi HSD untuk operasi KRI. Untuk

selalu terjadi realisasi dukungan BBM

lebih memahami hal ini, dapat dilihat pada

melewati pagu yang telah ditentukan.

Tabel 2 dibawah ini:

dampak

bagi

pelayanan

Tabel 2 : 1Dampak Kebijakan Pengurangan HSD Operasi KRI dan Evaluasi Kebijakan PERMASALAHAN 1

TERBATASNYA DUKUNGAN BBM TERUTAMA KEBUTUHAN HSD UNTUK OPERASI KRI TNI AL

DAMPAK 2 Pemerintah Melaksanakan penghematan sesuai Inpres Kemenkeu Mengeluarkan pagu batas maksimal dukungan Ditjen EBTEKE Mengikuti kebijakan Kementerian ESDM meningkatkan energy terbarukan Pertamina Mendukung sesuai permintaan TNI sehingga melampui pagu Kemenhan dan TNI Melakukan konfirmasi untuk kebutuhan riil BBM TNI AL

EVALUASI 3 Tujuan tercapai secara terbatas Akuntabilitas dalam perencanaan pagu kebutuhan HSD belum sesuai Belum berdampak secara langsung pada operasi KRI Akuntabilitas untuk mentaati pagu belum sesuai Akuntabilitas perencanaan belum sesui sehingga pencapaian tujuan terbatas Perencanaan belum mendasari


Melaksanakan operasi sesuai dukungan dan skala prioritas Koarmabar Menyiapkan cadangan 20%-25% diluar Kontijensi dari dukungan yang diterima Lantamal III dan jajaran Koarmabar Menerima dan mendukung sesuai kebijakan Koarmabar

kemampuan negara mendukung HSD Kebijakan bersifat internal dapat menyebabkan akuntabilitas tidak sesuai hanya sebagai pelaksana kegiatan operasi KRI

Sumber : Diolah Peneliti

Kesimpulan

mengakibatkan reaksi dari setiap instansi

Sesuai dengan hasil penelitian tentang

untuk mengeluarkan kebijakan masing-

evaluasi kebijakan dukungan high speed

masing sehingga berdampak terhadap

diesel (HSD) untukoperasi KRI di wilayah

kebijakan dukungan HSD di Lantamal III.

kerja Lantamal III Jakarta tahun 2013-2015,

Pemerintah

diperoleh

keterbatasan

simpulan

bahwa

kebijakan

menyikapi energi

masalah

fosil

dengan

dukungan HSD pada operasi KRI di wilayah

mengeluarkan instruksi untuk melakukan

kerja Lantamal III periode tahun 2013-2015

penghematan.

masih belum optimal. Hal ini di sebabkan

menetapkan pagu anggaran. Kementerian

adanya kebijakan yang berbeda-beda, baik

Pertahanan dan TNI melakukan konfirmasi

ditingkat pusat maupun pada tingkat

kegiatan riil. Sementara di pihak TNI AL

Koarmabar

melakukan

sebagai

Lantamal III.

satuan

atas

dari

Kementerian

perasi

Keuangan

KRI

dengan

Kebijakan dukungan HSD

menggunakan skala prioritas, di mana

dalam kebijakan Pemerintah menunjukkan

Koarmabar menyisihkan 20-25 persen dari

tujuan telah dicapai, sedangkan pada

dukungan

Kementerian Pertahanan dan jajaran TNI

kontinjensi.

termasuk Lantamal, tujuan tercapai secara

ditimbulkan jika dibahas dengan Teori

terbatas, akuntabilitas masih belum sesuai,

Kebijakan dari Badjuri danYuwono telah

dan kondisi yang ada belum di jadikan

menyebabkan

masukan

pertahanan

untuk

penentuan

kebijakan

berikutnya.

untuk

cadangan

Dampak-dampak

laut

di

luar yang

pencapaian

tujuan

menjadi

terbatas,

akuntabilitas dalam perencanaan belum

Dampak kebijakan dukungan HSD

sesuai terutama dalam proses pengajuan

pada operasi KRI di wilayah kerja Lantamal

belum mendasari kemampuan negara dan

III

hanya berpedoman pada indeks.

periode

tahun

2013-2015

telah


Penelitian ini memiliki kekuatan untuk membuktikan bahwa kebijakan dukungan

untuk TNI/TNI AL diberlakukan harga subsidi.

HSD yang tumpang tindih menyebabkan

d. Perlunya penetapan prioritas operasi KRI

pelaksanaan operasi KRI menjadi terbatas.

yang didukung penuh oleh kebutuhan

Guna lebih mengoptimalkan dukungan HSD

HSD

untuk operasi KRI, berikut disarankan

perencanaan pembangunan kekuatan

beberapa hal,

TNI AL yang terdukung pembekalan

a. Perencanaan

dalam

merumuskan

dukungan anggaran untuk HSD KRI agar dimaksimalkan dan sedapat mungkin dalam bentuk kuantum sehingga sasaran gelar operasional KRI yang direncanakan dapat dilaksanakan untuk mendukung gelar operasional KRI. b. Meningkatkan pengawasan terhadap akuntabilitas penggunaan

penyaluran HSD

KRI

dan

mulai

dari

terbitnya Surat Alokasi (SA) sampai dengan terbitnya SP3M, serta saat pengisian ke KRI sehingga tidak terjadi keterlambatan serta penyalah gunaan bahan bakar yang dapat menimbulkan kerugian negara. c. Harga keekonomian bagi TNI/TNI AL perlu TNI/TNI

ditinjau AL

pertahanan

kembali

mengingat

melaksanakan dan

keamanan

tugas Negara

sehingga sangat wajar bila harga BMP

sehingga

sesuai

dengan

HSD. Daftar Pustaka Buku Adi.(2011). Peran komando armada RI kawasan barat dalam operasi keamanan mengatasi illegal fishing di Laut Natuna. Tesis. Bogor: Universitas Pertahanan. Alkin, M. C. (2004). Evaluation roots. London: Sage Publication, Inc. Arikunto, S. &Jabar, C. S. A. (2010). Evaluasi program pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh, 2002, Kebijakan Publik Konsep & Strategi, Undip Press, Semarang. Bungin, Burhan, 2001, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif, Airlangga University Press, Surabaya. Creswell, J.W. (2010). Research design. pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Edisi ketiga.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Dunn, W. (2004). Public policy analysis. New Jersey: Pearson Prentice Hall. Dye, T. R. (2002). Understanding public policy. New Jersey: Pearson Prentice Hall. Moleong, L. J. (2014). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda-karya.


Mahan, A.(1890)The influence of sea power upon history. dalam www.seapower.co.au Sekaran, U. (2006). Metodologi penelitian untuk bisnis. Jakarta: Salemba Empat. Simanjuntak, P. J. (2011). Manajemen dan evaluasi kinerja. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI. Singarimbun, M. &Effendi, S. (2012). Metode penelitian survei. Jakarta: LP3ES. Sugiono (2009). Metode penelitian kualitatif. Jakarta: Alfabeta Tilaar, H. &Nugroho, R. (2008).Kebijakan pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Tunas, B. (2010). Memahami dan memecahkan masalah dengan pendekatan sistem. Jakarta: PT. Nimas Multima. Wahab, S. A. (2012). Analisis kebijakan: Dari formulasi model-model implementasi kebijakan publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Weiss, C. H. (2004). Evaluation research: Methods for assessing program effectiveness. New Jersey: Prentice Hall. Wibayu.(2012).Implementasi dukungan logistik bahan bakar minyak kapal perang Republik Indonesia (KRI) dalam operasi keamanan laut di armada RI kawasan barat: Studi gelar operasi taring pari 2010–2012. Tesis. Bogor: Universitas Pertahanan. Winarno, B. (2008). Kebijakan publik: Teori dan proses. Jakarta: Buku Kita. Regulasi Republik Indonesia, 2004 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia, 2004 UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI

Mabes TNI (2014). Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) di lingkungan TNI No Kep/946/XII/2014 Tanggal 8 Desember 2014


EVALUASI KEBIJAKAN DUKUNGAN HIGH SPEED DIESEL (HSD) UNTUK OPERASI KRI DI WILAYAH KERJA LANTAMAL III JAKARTA TAHUN

Recommend Documents