Evaluasi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Online Di Salatiga
ARTIKEL Diajukan Kepada
Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan untuk Memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M.Pd)
Oleh Obaja Frando Dasuha 942013148
PROGRAM MEGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 2016
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: mengetahui kinerja pelaksanaan kebijakan peserta didik baru online dan mengetahui faktor yang menghambat implementasi kebijakan di Salatiga. Subyek penelitian ini adalah dinas pendidikan olahraga pariwisata dan kebudayaan, sekolah-sekolah negeri dan swasta dan masyarakat di Salatiga. Data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara, kuisioner, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah secara umum implementasi kegiatan telah berjalan dengan baik. Permasalahan yang belum dapat diatasi adalah mengenai penyelewengan rombel dan sekolah swasta yang belum disediakan ruang dalam PPDB online. Faktor penghambat implementasi adalah kurangnya kontrol pemegang kebijakan kepada obyek kebijakan, sehingga muncul permasalahan tersebut. Strategi kebijakan implementasi yang dimunculkan dari penelitian ini adalah perlunya menjalankan PPDB online untuk semua sekolah, baik negeri maupun swasta. Dan perlunya kontrol dengan melakukan crosscheck setelah PPDB online dilakukan ke setiap sekolah.
Pendahuluan Kemajuan dunia teknologi di dunia saat ini berkembang sangat pesat. Kemudahan dalam mengakses dan berkomunikasi dimudahkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kemajuan yang terlihat dalam TIK saat ini salah satunya adalah internet yang berpengaruh terhadap seluruh aspek dalam kehidupan (Dollah, 2012). Media-media sosial yang ada dalam internet juga dapat menjadi salah satu akses yang dapat digunakan oleh berbagai bidang. Bidang pendidikan misalnya, dapat menggunakan media sosial sebagai media pembelajaran, sumber belajar bahkan pengelolaan sekolah dengan berbasis web. Bentuk manajemen sekolah yang dikembangkan saat ini adalah pendaftaran siswa baru berbasis online. Pendaftaran berbasis online ini dirasa sangat memudahkan panitia penerima siswa baru dalam mengimput data dan olah datanya dikarenakan lebih efektif dan efisien (Dollah, 2012). Berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga, mewajibkan setiap Sekolah Negeri di Salatiga melakukan PPDB dengan online. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Walikota Salatiga 422/114/2013 Bab IV yang berisi bahwa setiap SMP/ SMA/ SMK Negeri wajib melakukan PPDB dengan cara online dengan alamat salatiga.siap1
PPDB.com. Kebijakan ini dibuat dengan harapan dapat memudahkan sistem pendaftaran dan pemerintah dapat memantau jumlah siswa yang masuk disetiap sekolah. Berdasarkan penelusuran secara langsung terdapat permasalahan, yaitu masyarakat yang belum memahami internet menjadi permasalahan bagi orang tua yang akan mendaftarkan anaknya untuk sekolah. Terjadinya fenomena titip menitip anak yang orangtuanya memiliki kekuasaan, ini juga di kemukakan di media cetak Suara merdeka Selasa, 1 Maret 2011 yang mengungkapkan fenomena tersebut. Fenomena ini masih terjadi hingga sekarang ini dibuktikan berdasarkan penelusuran yang dilakukan dengan survai langsung dengan melihat jumlah kelas yang tidak sesuai saat dibuka pada saat penerimaan dan kenyataan yang ada sekarang. Sistem yang terkesan kaku, juga mempersulit proses yang ada. Karena pusat portal hanya dipegang oleh dinas pendidikan Salatiga. Sehingga ketika terjadi permasalahan harus selalu menghubungi dinas pendidikan Salatiga. Belum tercapainya tujuan dari kebijakan, mengindikasikan masih terdapat persoalan didalamnya. Sehingga perlunya evaluasi kebijakan guna menelusuri sumber permasalahan dan persoalan yang ada, guna memperbaiki permasalahan yang ada. Bentuk dari permasalahan ini dapat dianalisi melalui menganalisis bentuk implementasi yang telah dilakukan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan (Akib, 2010). Dengan mengkaitkan model implementasi dan evaluasi kebijakan sistematis, diharapkan mendapat arah yang jelas, serta mengetahui sumber permasalahan PPDB Online di Salatiga. Penelitian yang dilakukan Magaji dkk (2013) yang berjudul “An Evaluation of Students’ Admission Exercises (ESAE) in Kaduna State University, Nigeria”, penelitian Godwin Gideon Ogbebor (2012) yang berjudul “Mode of Admission and Undergraduate Academic Performance: A Comparative Study in Delta State University dan Dr Maureen A Olel (2011) yang berjudul “Students’ Admission Policies for Quality Assurance: Towards Quality Education in Kenyan Universities”, ketiganya mengevaluasi kebijakan dan sistem penerimaan peserta didik baru dengan sistemnya masing-masing. Baharudin Dollah (2012) yang berjudul kebijakan sistem penerimaan siswa baru melalui media online di propinsi Jawa Timur mengemukakan bahwa penyelengaraan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan berdampak positif bagi masyarakat di Jawa Timur. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Lina Miftabul Jannab (2007) yang berjudul evaluasi 2
publikasi atas perolehan informasi penerimaan siswa baru mengemukakan bahwah penggunaan internet sebagai penyampaian informasi belum sepenuhnya berfungsi. Dengan demikian penerimaan peserta didik memiliki cara tersendiri dalam menerima peserta didik baru. Kebijakan dikeluarkan sebagai solusi terbaik untuk menggatasi permasalahan yang ada. Penerimaan peserta didik online di Indonesia sedang marak dilakukan dan diangap sebagai perwujudan Good governance dengan mengedepankan transparansi. Penelitian Bahrudin (2012) mengungkapkan bahwa dengan penerimaan online berdampak positif, namun dalam penelitian Lina, dengan sistem online belum sepenuhnya berfungsi. Kebijakan di Salatiga mengenai kebijakan PPDB online relevan dengan penelitian yang ada diatas mengenai evaluasi pengelolaan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan yang dikeluarkan diharapkan akan menyelesaikan permasalahan mengenai penerimaan peserta didik baru. Persoalan muncul dalam kebijakan ini. Sehingga perlunya dipahami mengenai permasalahannya. Oleh karenanya penelitian ini dilakukan guna mengetahui persoalan dan dapat memberi solusi akan permasalahan yang muncul. Evaluasi kebijakan yang akan digunakan adalah evaluasi kebijakan tipe sistematis. Evaluasi kebijakan sistematis mempunyai kemampuan lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dari pada tipe evaluasi kebijakan yang lain (Winarno, 2012: 233).
Rumusan Masalah Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dibuatlah suatu rumusan masalah sebagai berikut: a. Bagaimana implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru online yang dilaksanakan di Kota Salatiga? b. Apakah faktor yang menghambat implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru online yang dilaksanakan di Kota Salatiga? c. Apa strategi yang dapat diterapkan untuk mengimplementasi kebijakan PPBD online di Kota Salatiga?
Manfaat penelitian Manfaat dari penelitian ini bagi sekolah adalah agar dapat mengerti kondisi dan persoalan yang terkait dengan kebijakan sistem penerimaan peserta didik baru online dan dapat merespon akan permasalahan. Bagi pemerintah daerah Kota Salatiga agar memberi evaluasi dan masukan akan permasalahan yang ada terkait dengan penerimaan peserta 3
didik baru online yang ada dan memberikan rekomendasi pemikiran-pemikiran baru untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Bagi masyarakat untuk memberikan wawasan mengenai kelemahan dan masalah yang terjadi dalam kebijakan penerimaan peserta didik baru online di Salatiga. Selain itu hasil penelitian dapat berguna sebagai bahan penyempurnaan kebijakan PPDB Online Salatiga, dalam
menyelesaikan permasalahan- permasalahan
yang berkaitan dengan PPDB online. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai wawasan dan untuk mengembangkan mengenai evaluasi implementasi kebijakan dalam dunia pendidikan. Khususnya teori evaluasi sistematis yang dipadukan dengan model implementasi Edward III.
Evaluasi Kebijakan “Evaluasi kebijakan merupakan kajian penilaian mengenai manfaat, substansi, implementasi dan dampak dari suatu kebijakan dengan standar tujuan yang direncanakan berdasarkan realita yang terjadi dalam masyarakat (Lester dan Stewart, Jones, Anderson; dalam Winarno, 2002)”. Pengertian tersebut berdasarkan atas pengertian evaluasi kebijakan menurut Lester dan Stewart yang menyatakan “evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan”. Sedangkan menurut Jones “evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan”. Dan menurut Anderson evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai “kegiatan-kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencangkub substansi, implementasi dan dampak”.
Faktor yang Menghambat Implementasi Kebijakan Rochyawaati (2012) mengungkapkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa kegagalan dalam suatu proses implementasi diakibatkan oleh
Unimplemented Policy
& Poorly Implemented Policy. Unimplemented Policy keadaan dimana (a) kebijakan hanya bersifat politis dan tidak benar-benar dimaksudkan untuk dilaksanakan (karenanya tidak disertai aturan pelaksanaan, bahkan tidak menunjuk lembaga yang bertanggung-jawab untuk mengimplementasikannya).
4
Kebijakan seperti ini merupakan kebijakan yang didasari akan unsur politis yang kuat, tanpa memandang isu-isu yang ada dalam lapangan. Keadaan yang demikian hanyalah untuk menguntungkan beberapa pihak saja. (b) Kesulitan menafsirkan kebijakan dalam bentuk-bentuk kegiatan operasional, baik tujuan kebijakan yang terlalu utopis, tidak sesuai dengan keadaan lapangan, ataupun karena kendala-kendala di lapangan yang membatasi alternative tindakan.
Kebijakan akan menjadi abstrak dan tidak tentu arahnya akibat tidak diketahui dasar perumusannya. Seharusnya kebijakan dibuat untuk menjawab permasalahan/ isu-isu yang ada, namun ketika kebijakan itu dibuat tanpa dasar yang jelas akan menimbulkan ketidakjelasan arah dan tujuan dari kebijakan tersebut. Selain Unimplemented Policy, yang mempengaruhi kegagalan kebijakan lainnya adalah diakibatkan oleh Poorly Implemented. Faktor dari Poorly Implemented adalah sebagai berikut: (a).Struktur implementasi tidak disusun secara efektif. (b).Benturan penafsiran atas tujuan program antar aktor, baik administrator, petugas lapangan, maupun kelompok sasaran. (c).Benturan kepentingan antar aktor baik
administrator,
petugas
lapangan,
maupun
kelompok
sasaran.
(d).Kurangnya kapasitas dan kapabilitas pelaksana (SDM yang dibutuhkan tidak tepat/sesuai). (e).Kurangnya kapasitas dan kapabilitas organisasional dari institusi-institusi pelaksana. (f).Lemahnya manajemen implementasi. (g).Kurangnya anggaran, alat, waktu, dll.
Dari uraian mengenai faktor-faktor yang dapat menjadi kendala dalam proses implementasi, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi akan sangat bergantung pada : 1.
Logika kebijakan itu sendiri
2.
Kemampuan Pelaksana
3.
Keterdiaan Sumberdaya yang dibutuhkan
4.
Manajemen implentasi yang baik
5.
Lingkungan dimana kebijakan tersebut dilaksanakan.
Jaminan kelancaran implementasi dapat dilihat melalu diseminasi yang dilakukan dengan baik (Akib, 2010). Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat yakni: (1) Adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang. (2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. kesadaran dan kemauannya menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis. (3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah dan (4) pemahaman bahwa meskipun pada awalnya
5
suatu kebijakan diangap kontroversi, namun seiring dengan perjalanan waktu maka kebijakan tersebut diangap sebagai suatu yang wajar dilaksanakan.
Metode Penelitian Jenis penelitian ini merupakan penelitian evaluasi kebijakan dengan
teknik
evaluasi yang digunakan adalah sistematis. Penelitian ini dilakukan berdasarkan langkahlangkah yang ada pada evaluasi. Pada langkah analisis data akan dipadukan dengan model implementasi. Model implementasi yang digunakan berdasarkan pendekatan masalah maka mengunakan model implementasi Edwar III. Hasil dari data yang didapat berdasarkan tahapan implementasi dijabarkan dan didiskripsikan kedalam sebuah kalimat yang menggambarkan hasil evaluasi kebijakan. Subyek penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Salatiga, sekolah-sekolah yang melakukan penerimaan peserta didik baru di Salatiga, siswa serta orang tua atau wali murid siswa. Pengambilan subyek penelitian dilakukan dengan purposive sampling. Langkah–langkah penelitian yang didasari atas tipe evaluasi kebijakan, yaitu tipe sistematis. Tipe evaluasi yang digunakan akan di kombinasi dengan model implementasinya dan kemudian akan dihubungkan berdasarkan karakteristik Good governance. Tahapan evaluasi sistematis pada mengidentivikasi masalah akan dikembangkan dengan mencermati moel implementasi, dan model implementasi yang digunakan adalah
model implementasi George Edwar III. Data yang akan diperoleh
berdasarkan kombinasi antara tipe evaluasi dan karakteristik Good governance yang di tunjukan dalam matriks. Matriks tersebut akan menunjukan data yang akan diperoleh berdasarkan kebutuhan. Adapun tabel matriks tersebut dapat dijunjukan pada Tabel dibawah ini.
6
Tabel 3.1 Matrik Sumber Data Penelitian
WD & KS
D
WD & KS
Transparancy
Consesus Orientation
Equity
WD & KS
KM
KM
WD & KS D D
KM & KS WD & KS KS WD KS & KM
KS WD WD & KS KS
KS
Control Accuntability
Strategic Vision
WD
WD
KM WD & KS
WD KS
Responsiveness
Efficiency And Effectiviness
KM
WD WD KS & KM
WD
KS & KM KM
KS & KM
KM & KS
WD
KM
KS
Keterangan : D : Dokumen KM : kuisioner Masyarakat KS : kuisioner Sekolah WD : wawancara Dinas Pendidikan
7
1. Tujuan Program 2. Analisis Terhadap Masalah: a) Komunikasi b) Sumber Daya c) Diposisi Sikap d) Struktur Birokrasi 3. Standar Kegiatan 4.Pengukuran Perubahan 5. Perubahan Akibat Kebijakan atau Penyebab Lain 6. Indikator Dampak Kebijakan
Partisipation
Rule Of Law
Teknik validitas data dalam penelitian dengan menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik adalah teknik dimana bertujuan untuk menguji kreadibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber sama dengan teknik yang berbeda (Sugiono, 2013). HASIL PENELITIAN Penelitian ini dilakukan di beberapa instansi pendidikan di Salatiga, diantaranya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, SMA N 1 Salatiga, SMA N 2 Salatiga, SMA Kristen Satya Wacana dan SMA Kristen 1 Salatiga, SMP N 1 Salatiga, SMP N 3 Salatiga, SMP N 4 Salatiga, SMP N 9 Salatiga. Selain itu juga terdapat beberapa narasumber yakni siswa sekolah, orang tua murid. Hasil penelitian didiskripsikan berdasarkan metode evaluasi tipe sistematis. Setiap tahapan didiskripsikan berdasarkan hasil wawancara, kuisioner, observasi dan dokumentasi. 1. Tujuan Kebijakan PPDB Online Secara umum dikatakan bahwa tujuan kebijakan sudah baik. Karena tujuan kebijakan dibuat dengan melibatkan sekolah dan publik, sehingga sekolah mengetahui latar belakang yang didasari oleh permasalahan yang ada dalam proses penerimaan peserta didik baru 2. Analisis Terhadap Masalah Analisis terhadap permasalahan dalam imlementasi kebijakan dapat ditinjau berdasarkan metode implementasi Edward III. Metode implementasi Edward III ditinjau berdasarkan 4 unsur, yaitu komunikasi, sumber daya, diposisi sikap dan struktur birokrasi. Proses komunikasi sudah berjalan dengan baik dimana prosesnya terarah dari top to down. Sumberdaya dalam implementasinya juga sudah cukup baik meskipun masih terdapat beberapa SDM yang belum memahami dengan jelas. Namun dengan seiring waktu dan bantuan dari dinas pendidikan dapat berjalan dengan baik. Dalam diposisi sikap, kapabilitas orang-orang yang dalam memberikan kebijakan dan yang membuat kebijakan, memberikan jaminan. Responblty orangorang yang terkait dalam merespon permasalahan menunjukan bahwa tidak diragukan lagi kapabilitasnya. Sehingga kontrol akan pengimplementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Sehingga permasalahan dalam implementasi dapat direspon dengan baik. Secara struktural terdapat laisan-lapisan yang berkaitan dengan 8
pendidikan, dan seluruh unsur dalam pendidikan ini sudah mendukung dengan baik akan kebijakan PPDB online. 3. Standar Kegiatan Kegiatan secara umum sudah berjalan sesuai dengan buku panduan dan sesuai dengan ketentuan. Namun hanya dalam permasalahan rombongan belajar saja yang masih terdapat penyelewengan didalamnya. 4. Pengukuran Terhadap Perubahan Perubahan layanan yang mudah dan efektif merupakan efek dari kebijakan ini. Berdasar hasil penelitian maka jaminan kelancaran implementasi dapat dilihat melalui disiminasi yang dilakukan. Syarat disiminasi adalah adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, kesadaran dan kemauannya menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis. Keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah. Pemahaman bahwa meskipun pada awalnya suatu kebijakan diangap kontroversi, namun seiring dengan perjalanan waktu maka kebijakan tersebut diangap sebagai suatu yang wajar dilaksanakan. Syarat-syarat disimenasi tersebut yang belum terpenuhi adalah kesadaran masyarakat. Masih terdapat penyelewengan membuktikan bahwa masih belum ditaati sepenuhnya. Dari segi implementasi yang dikemukakan oleh Edwards III bahwa terdapat empat unsur dari kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, Diposisi
dan struktur birokrasi.
Namun dengan beberapa permasalahan mengenai penyelewengan rombel makan dapat diketahui masih terdapat komitmen oknum tertentu yang belum dapat melakukan dan menaati dengan baik. Kontrol dari atas juga kurang sehingga permasalahan ini masih terjadi hingga sekarang. Keberhasilan kebijakan dipengaruhi akan lima unsur yaitu; logika kebijakan,
kemampuan
pelaksanaan,
ketersediaan
sumberdaya,
manajemen implementasinya dan lingkungan dimana kebijakan tersebut. Adanya oknum yang bermain didalamnya juga memberikan dampak kerugian kepada sekolah swasta. Sekolah swasta yang sudah dirugikan dengan belum diwadai dalam PPDB online semakin dirugikan dengan permasalahan tersebut. Selain itu orantua siswa/ wali murid harus legowo dengan segala hasil yang diperoleh anaknya. Sehingga tidak 9
menghalalkan segala cara untuk memperoleh sekolah yang diinginkan. Persoalan tersebut tergolong kedalam lingkungan yang mana tidak memiliki kesadaran akan keterbukaan dan keadilan setiap warga negara yang dipandang sama dalam hukum dan tidak memanfaatkan keadaan yang ada. Apabila kebijakan ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati pasti tujuan kebijakan dapat tercapai dan tidak merugikan pihak lain. Permasalahan tersebut menunjukkan masih kurang kontrol dan kebijakan belum menunjang pelayanan pendidikan secara keseluruhan. Olehkarenanya perlu suatu siklus kontrol untuk dapat menunjang implementasi yang baik. Setiap institusi pendidikan
yang terkait
haruslah memiliki komitmen yang sama untuk menjalankan peraturan yang ada terutama dalam hal rombel. Dinas pendidikan perlu melakukan kontrol dengan mengobservasi setiap sekolah setelah PPDB online dilakukan. Kesimpulan Implementasi kebijakan pada umumnya telah berjalan dengan baik. Kelancaran dalam implementasi kebijakan dapat dilihat melalui diseminasi yang dilakukan dengan baik. Aspek atau syarat diseminasi yang masih belum terpenuhi adalah respek masyarakat akan kebijakan. Disebabkan karena masih terdapat masyarakat yang tidak mematuhi dan melanggar aturan yang berlaku. Ditinjau dari model implementasi Edwards III yang terdiri dari empat unsur yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, yang belum tercapai adalah sumber daya dan disposisi. Sumber daya manusia pada khususnya masih terdapat yang belum memahami dengan baik. Disebabkan karena tidak semua sumber daya manusia dapat disama ratakan dalam memahami kebijakan. Namun seiring waktu permasalahan ini dapat diatasi. Disposisi belum terpenui karena masih terdapatnya oknum yang tidak mematuhi aturan dari kebijakan. Keberhasilan kebijakan dipengaruhi akan lima unsur yaitu; logika kebijakan, kemampuan pelaksanaan, ketersediaan sumberdaya, manajemen implementasinya dan lingkungan dimana kebijakan tersebut. Dari kelima unsur tersebut yang menjadi penghambat keberhasilan kebijakan adalah kemampuan pelaksana dan manajemen. 10
Kemampuan pelaksana meskipun diawali dengan permasalahan pemahaman yang kurang dapat dipahami dengan baik seiring waktu. Sedangkan manajemen menjadi permasalahan karena masih kurangnya kontrol. Kurangnya kontrol menjadi masalah utama sehingga perlunya strategi dalam mengantasinya. dalam mengatasi permaslahan kontrol maka perlunya sikluks kontrol. Siklus dilakukan dengan mengawasi
dengan melakukan crosscheck langsung setelah
pelaksanaan PPDB online dapat mengkontrol apabila terdapat penyelewengan. Selain itu juga perlunya membuka link untuk sekolah swasta dalam PPDB online, karena bagaimanapun juga sekolah swasta juga bagian pendidikan yang ada di Salatiga. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru dangan sistim Online di Salatiga, didapat beberapa temuan sebagai rekomendasi sebagai berikut: 1. Bagi pemerintah daerah a. Pemerintah sebagai motor dan otak dari kebijakan seharusnya melaksanakan kontrol yang baik
akan kebijakan yang telah
dibuat. b. Pemerintah harus menegakan akan prinsip keadailan bagi seluruh masyarakat, sehingga masyarakat memperoleh hak yang semestinya mereka peroleh. c. Kebijakan PPDB online baru mewadahi sekolah-sekolah negeri, oleh karenanya perlu dipikirkan kebijakan yang dapat mewadai penerimaan peserta didik baru di sekolah swasta. d. Pemerintah dalam hal ini adalah dinas pendidikan perlu melakukan crosscheck mengenai jumlah kesesuaian jumlah rombel yang disepakati. 2. Bagi sekolah a. Sekolah Negeri 1) Seluruh sekolah negeri perlu menjunjung tinggi komitmennya sebagai lembaga pendidik yang mendidik sehingga memegang prinsip keadilan dan tidak melakukan penyelewengan akan aturan yang telah berlaku 2) Sekolah perlu tegas untuk melaksakan proses PPDB online sesuai aturan yang berlaku 11
b. Sekolah Swasta Sekolah
swasta
perlu
memikirkan
solusi
mengenai
permasalahan belum terwadahinya penerimaan peserta didik dan merekomendasikannya kepada dinas pendidikan. 3. Bagi masyarakat a. Masyarakat yang belum mengenal IPTEK harus aktif untuk mengetahui prosedur yang ada b. Masyarakat harus menerima akan hasil yang didapat anaknya dalam
penerimaan
peserta
didik
baru,
sehingga
tidak
menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sekolah yang dikehendakinya. 4. Bagi peneliti Penelitian ini dapat mengetahui bagaimana evaluasi sistematis kebijakan dengan pendekatan implementasi Edwards III.
DAFTAR PUSTAKA Amutu, Onisimus. 2011. Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah. Bandung: Alfabeta Dollah, Baharuddin. 2012. Kebijakan Sistem Penerimaan Siswa Baru Melalui Media Online (New Student Admission System Policy Through Online Media. Jurnal Pekommas Jannah, Lina Miftahul. 2007. Public Evaluation On The Access To Information On New Student Enrollment. Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Nomor 2, Tahun XII, 2008 Magaji dkk. 2013. An Evaluation of Students’ Admission Exercises (ESAE) in Kaduna State University, Nigeria. Kamla-Raj 2013 Int J Edu Sci, 5(2): 131-135 (2013)
12
Ogbebor, Godwin Gideon. 2012. Mode of Admission and Undergraduate Academic Performance: A Comparative Study in Delta State University. Nigeria: Journal of Educational and Social Research Vol. 2 (3) September 2012 Olel, Maureen A., 2011.
Students’ Admission Policies for Quality
Assurance: Towards Quality Education in Kenyan Universities. Kenya : international Journal of Business and Social Science Vol. 2 No. 8; May 2011 Rochyawati.
Sumber:
2012.
(rochyati-w-t-
fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-69582-UmumMENGENAL%20IMPLEMENTASI%20KEBIJAKAN%20PUBLIK%20.html ) Sugiono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Tilaar, H.A.R dan Nugroho, R., 2008. Kebijakan Pendidikan. Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Undang Undang SISDIKNAS 20 tahun 2003 Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS
13
