perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
EVALUASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TINGKAT SEKOLAH DASAR DI KOTA SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUMAN GOVERNANCE
Oleh: BAKTIAR ANANG ABIANTORO D0110024
SKRIPSI
Disusun Guna Memenuhi Syarat
Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2014
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 2
ii
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 3
iii to user commit
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 4
MOTTO
dijalani. Namun dalam menjalaninya butuh adanya sebuah pemikiran yang -Penulisakhlaq and exercises and does sports." -Ayatullah KhameinieSungguh- sungguh dalam menjalankan -Penulis-
iv to user commit
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 5
PERSEMBAHAN
Karya ini saya persembahkan untuk: 1. Bapak dan Ibu tercinta untuk segenap doa, cinta, kasih sayang, dan dukungan moril serta materiil yang tak terhitung jumlahnya. 2. Kakak dan adikku tersayang yang telah menyayangi, dan mengingatkanku dalam banyak hal. 3. Guru-guru yang telah memberikan banyak ilmu, wawasan, dan pengetahuan sebagai bekal hidup di dunia dan di akherat 4. Orang-orang di sekelilingku yang selama ini hadir menjadi semangat, inspirasi, motivasi paling berharga dalam hidupku. 5. Almamaterku tercinta, tempat aku berproses menemukan arti hidup dan kehidupan. Semoga karya ini dapat bermanfaat dan menjadi pemberat timbangan amal kita kelak. Amin..
commit to user v
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 6
KATA PENGANTAR
Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, ridho, dan hidayah-Nya kepada penulis, hingga dapat Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta DidikBaru Tingkat SDdi Kota Surakarta dalam perspektif Human Governance ini
disusun
guna
memenuhi
syarat
kelulusan
serta
untuk
memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. Selama menempuh pendidikan hingga tersusunnya skripsi ini penulis banyak memperoleh berbagai dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat: 1.
Dra. Sri Yuliani, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Terimakasih atas waktu, arahan, bimbingan serta penjelasan yang diberikan kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
2.
Prof. Dr. Ismi D.A. Nurhaeni, M.Si selaku Ketua Sidang yang memberikanmasukan untuk penyempurnaan skripsi ini.
3.
Faizatul Ansoriyah, S. Sos, M.Siselaku Sekretaris Sidang atas pencerahan untuk penyempurnaan skripsi ini.
4.
Drs. Is Hadri Utomo, M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.
5.
Dra. Sudaryanti, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.
commit to user vi
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 7
6.
Dosen-dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna dan berharga selama penulis mengenyam bangku kuliah.
7.
Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.
8.
Informan penelitian di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta, SDN Mangkubumen Lor, dan SD Al Azhar Syifa Budi serta Orang tua siswa.
9.
Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan dan mendukung penulis selama ini.
10.
Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2010.
Terima Kasih atas bantuan dan kerjasamanya selama ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.
Surakarta, 22 Mei 2014
Baktiar Anang Abiantoro
commit to user vii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 8
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
i
HALAMAN PERSETUJUAN
ii
HALAMAN PENGESAHAN
iii
MOTTO
iv
PERSEMBAHAN
v
KATA PENGANTAR
vi
DAFTAR ISI
viii
DAFTAR GAMBAR
xi
DAFTAR TABEL
xii
ABSTRAK
xiii
ABSTRACT
xiv
BAB I. PENDAHULUAN
1
A. Latar Belakang Masalah
1
B. Rumusan Masalah
10
C. Tujuan
10
D. Manfaat
11
BAB II. LANDASAN TEORI ......................................................................... 13 A. Evaluasi Kebijakan
13
B. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dan Human Governance 19 C. Hambatan penyelenggaraan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru 34 D. Kerangka Berpikir
38
BAB III. METODE PENELITIAN
42
A. Jenis Penelitian
42
B. Lokasi Penelitian
43
C. Sumber Data
44
commit to user viii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 9
D. Teknik Penentuan Informan
45
E. Teknik Pengumpulan Data
46
F. Validitas Data
48
G. Teknik Analisis Data
49
1. Reduksi Data
50
2. Penyajian Data
50
3. Penarikan Simpulan
51
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
53
A. Penyelenggaraan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SD Di Kota Surakarta
53
1. Deskripsi Kebijakan
53
2. Penyelenggaraan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SD Di Kota Surakarta
60
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Kebijakan PPDB Tingkat SD Di Kota Surakarta
72
1. Faktor Komunikasi
72
a. Dimensi Transformasi
73
b. Dimensi Kejelasan
75
c. Dimensi Konsistensi
77
2. Faktor Sumber Daya
80
a. Staff
80
b. Kewenangan
80
c. Informasi
81
d. Fasilitas
83
3. Faktor Kecenderungan-kecenderungan
83
4. Faktor Struktur Birokrasi
87
D. Penyelenggaraan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SD di Kota Surakarta ditinjau dari prinsip-prinsip Human Governance 90 1. Non-diskriminasi
91
commit ix to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 10
a. Tahap Pendaftaran
92
b. Tahap Seleksi
96
c. Tahap Pengumuman
102
2. Transparansi
107
a. Tahap Pendaftaran
108
b. Tahap Seleksi
110
c. Tahap Pengumuman
113
BAB V. PENUTUP
118
A. Kesimpulan
118
B. Saran
122
DAFTAR PUSTAKA
124
LAMPIRAN
127
commit to user x
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 11
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kerangka berpikir
41
Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif
52
Gambar 4.1 Syarat Pendaftaran PPDB Sekolah Swasta
63
Gambar 4.2 Daftar Biaya Masuk Sekolah Swasta
67
commit to user xi
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 12
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Daftar peringkat teratas sekolah menurut hasil UN tahun 2013
7
Tabel 4.1Penyelenggaraan PPDB tingkat SD di Kota Surakarta
71
Tabel 4.2 Faktor yang Mempengaruhi Penyelengaraan PPDB Tingkat SD di Kota Surakarta
89
Tabel 4.3 Hasil Analisis Human Governance
90
Tabel 4.4 Bentuk temuan hasil analisis Prinsip Non-diskriminasi dan Prinsip Transparansi dalam tahapan PPDB
commit to user xii
117
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 13
ABSTRAK Baktiar Anang Abiantoro. D0110024. Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SD di Kota Surakarta dalam perspektif Human Governance. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2014. Pendidikan Untuk Semua (PUS) merupakan hak setiap warga negara yang harus dihormati dan dijamin sesuai amanat UUD 1945. Perwujudannya dapat dilakukan dengan memberikan akses pendidikan seluas-luasnya terhadap semua warga negara tanpa diskriminasi. Tekad tersebut dapat ditunjukkan di dalam proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).Pemerintah merespon usaha tersebut dengan mengeluarkan PP No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dengan adanya Peraturan tersebut diharapkan kemudahan layanan dan akses pendidikan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dapat terwujud. Namun, tanpa pola pemerintahan demokratis, konsep tersebut sulit untuk dilakukan. Human Governanceterbukti menjadialat yang tepatdansaluranmenujumasyarakat demokratis karena merupakan teori Administrasi Negara yang fokus pada nilai-nilai penghargaan HAM dan penjaminan seluruh kebutuhan warga negaranya. Oleh sebab itu penelitian ini mengkaji tentang : a) implementasi PP (Peraturan Pemerintah) no 17 tahun 2010 dalam pelaksanaan PPDB tingkat SD di kota Surakarta beserta faktor faktor yang menjadi penghambatnya, b) penyelenggaraan PPDB ditinjau dari prinsip Human Governance. Penelitian ini dilakukan di Surakarta dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan informan yang dipilih secara purposivedan mengkaji dokumen/arsip. Unit analisis penelitian ini adalah SDN Mangkubumen Lor, dan SD Al Azhar Syifa Budi. Analisis menggunakan analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPDB Tingkat SD di Kota Surakarta masih ditemukan ketidakpatuhan dengan pedoman PPDB yang dikeluarkan dinas sebagai hasil rujukan dari PP no 17 tahun 2010. Ketidakpatuhan lebih banyak dilakukan oleh sekolah dasar swasta. Faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi PPDB sesuai PP no 17 tahun 2010 antara lain: lemahnya dimensi transformasi, tidak adanya kejelasan sanksi bagi sekolah swasta yang melanggar, adanya over kewenangan, adanya kepentingan dan adanya ketidakefektifan struktur birokrasi. Sementara itu, dalam penyelenggaraan PPDB belum sepenuhnya mendasarkan pada prinsip Human Governance.Prinsip non-diskriminasi hanya terjadi pada setiap tahapan yang dilakukan sekolah negeri. Sebaliknya, prinsip transparansi hanya terjadi pada setiap tahapan yang dilakukan sekolah swasta, sedangkan pada tahapan yang dilakukan sekolah negeri tidak memenuhi prinsip transparansi terkecuali tahap pendaftaran. Kata Kunci: Human Governance, non-diskriminasi, PPDB
commit to user xiii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 14
ABSTRACT
Baktiar Anang Abiantoro. D0110024. An Evaluation on New Students Recruitment at Elementary School level in Surakarta City in Human Governance Perspective. Social and Political Sciences Faculty. Surakarta Sebelas Maret University. 2014. Education For All (EFA) is the right of every citizen to be respected and guaranteed as mandated by the 1945 Constitution. Its realization can be done by providing wide possible access to education for all citizens without discrimination. The determination can be shown in the process of Students New Admission (PPDB). Government responds to the effort by issuing PP (Government Regulation) No. 17 of 2010 on Education Management and Implementation. With these regulations, it is expected for the realization of easier service and access to education for every citizen without discrimination. However, with no pattern of democratic government, the concept is too difficult to do. Human Govenance has proved to be the right tool and channel towards democratic society because it is a theory of Public Administration which is focused on the values of human rights guarantee of which all citizens are needing. For that reason, this research studied: a) the implementation of PP No. 17 of 2010 in PPDB implementation at Elementary School level in Surakarta City as well as the factors inhibiting it, b) PPDB implementation viewed from Human Governance principle. This study was taken place in Surakarta using descriptive qualitative method. The data sources derived from primary and secondary data. Techniques of collecting data used were interview with the informants selected purposively and document/archive study. The units of analysis in this study were Youth and Sport Education Service, SDN Mangkubumen Lor, and SD Al Azhar Syifa Budi. The analysis employed was an interactive data analysis. The result of research showed that in the implementation of PPDB policy at Elementary School level in Surakarta City there was some non-compliance with PPDB guidelines issued by the service as the reference product of PP No. 17 of 2010. Much non-compliance was made by private elementary schools. The factors inhibiting the implementation of PPDB according to PP No. 17 of 2010 were: weak transformation dimension, no clarity of sanction for the private school violating, over-authority, interest and ineffectiveness of bureaucracy structure. Meanwhile, PPDB implementation had not been completely based on Human Governance principle. Non-discrimination principle occurred only in every stage the public schools took. In contrast, transparency principle occurred only in every stage the private school took, while the stages the public school took did not met transparency principle, except registration stage. Keywords: Human Governance, non-discrimination, PPDB
commit to user xiv
