EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT DI KABUPATEN REMBANG Oleh : Ali Roziqin, Kismartini Jurusan Administrasi Publik Fakultas IlmuSosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman : http//www.fisip.undip.ac.id email
[email protected]
I. PENDAHULUAN Wilayah wilayah
Indonesia
kepulauan
luas.Sejak Indonesia
fauna
dulu
merupakan
yang
sampai
sangat sekarang
terkenal sebagai negara
kepulauan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa memiliki Indonesia memiliki 17.510 pulau dan panjang garis pantai mencapai 81.000 km serta luas wilayah laut mencakup 70 persen
dari
total
luas
wilayah
Kelautan
dan
data
Kementerian
Perikanan
(2014),
permintaan ikan dalam skala global terus
meningkat
seiring
dengan
permintaan terhadap sumber pangan
begitupula
potensi
sumberdaya wilayah pesisir dan laut Indonesia.Kondisi
perikanan
dan
kelautan Indonesia sendiri saat ini memiliki
nelayan
tangkap
dengan
jumlah yang cukup besar yaitu 2,75 juta
jiwa
dimana
95%
nya
merupakan nelayan tradisional. Kabupaten salah
satu
Rembang
adalah
kabupaten di Provinsi
Jawa Tengah. Kabupaten Rembang memiliki
Indonesia (Sartika, 2011). Berdasarkan
lainnya
wilayah
kelautan
yang
potensi
perikanan
nomor
dua
Pekalongan.
perairan
cukup
luas,
dan
setelah Kabupaten
dan yaitu
kelautan Kabupaten Rembang
terletak di ujung timur Propinsi Jawa
Tengah ini mempunyai luas 101.408
Pengelolaan wilayah pesisir dan
Ha, yang secara geografis terletak
laut di Kabupaten Rembang telah
pada 111º - 111.30ºBujur Timur dan
diatur dalam Perda Nomor 8 tahun
6.30º - 7.00º Lintang selatan.
2007
Kabupaten
tentang Pengelolaan Wilayah
Rembang
Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil.
mempunyai garis pantai kurang lebih
Selama kurang lebih 7 tahun Perda
63
ini
Km
yang
Kaliori hingga Rembang
membentang Sarang.
memiliki
dari
Kabupaten
wilayah
diberlakukan.Kebijakan
tentunya mempunyai dampak secara
laut
positif
maupun
dan
penelitian
ini
sendiri
sekitar
442,80
km2
13(tiga
belas)
Tempat
Pelelangan
ini
negatif.Dalam
perumusanmasalahnya
adalah bagaimana dampak Kebijakan
Ikan (TPI). Pada tahun 2013 laju
Pengelolaan
pertumbuhan
laut
Laut di Kabupaten Rembang serta
mengalami
bagaimana kendala dalam kebijakan
penurunan yang sangat drastis yaitu
pengelolaan wilayah pesisir dan laut
menurun -1,7 % dari produksi tahun
di Kabupaten Rembang.
perikanan
Kabupaten
Rembang
sebelumnya. Selain itu juga masih terjadi
kerusakan
ekosistem
wilayah
lingkungan
Pesisir
dan
Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengevaluasi
dampak
dan
seperti
mengetahui kendala dari kebijakan
abrasi pantai, rusaknya situs terumbu
pengelolaan wilayah pesisir dan laut
karang
di Kabupaten Rembang.
dan
pesisir
Wilayah
belum
optimalnya
kawasan mangrove. Kerangka kebijakan
Konsep dan tinjauan pustaka ekonomis
pengelolaan
dari wilayah
dalam penelitian ini adalah, evaluasi kebijakan
dan
evaluasi
dampak
pesisir di Kabupaten Rembang lebih
kebijakan serta pengelolaan wilayah
terlihat dibandingkan dengan domain
pesisir dan laut.
lingkungan.Imlementasi
kebijakan
tersebut
mencapai
dalam Subarsono (2012:12). Proses
keseimbangan antara dimensi sosial,
kebijakan publik meliputi: Formulasi
ekonomi dan lingkungan (Kismartini,
masalah,
2012).
penentuan
belum
bisa
Menurut
James
Anderson
formulasi
kebijakan,
kebijakan,
implementasi
kebijakan,
dan evaluasi kebijakan.
kebijakan
Penelitian
ini
proses pelaksanaan kebijakan.
fokus
pada
tahap
“Dampak
evaluasi kebijakan. Evaluasi
dibandingkan adalah
perubahan
kegiatan
kondisi fisik maupun sosial sebagai
untuk menilai tingkat kinerja suatu
akibat dari output kebijakan. Akibat
kebijakan.Evaluasi
Dunn
yang dihasilkan dari suatu program
evaluasi
pada kelompok sasaran (baik akibat
(2000)
adalah
dengan
menurut
mendefinisikan
:“Evaluasi mempunyai arti
sebagai yang
berhubungan,
menunjuk
pada
masing-masing
aplikasi beberapa
yang
diharapkan
diharapkan),
dan
atau
tidak
akibat
tersebut
mampu menimbulkan pola perilaku
skala nilai terhadap hasil kebijakan
baru
dan program. Secara umum istilah
(impact).Akibat yang dihasilkan dari
evaluasi
suatu
dapat
penafsiran angka
disamakan
(appraisal),
(Ratting)
(Assesment),
dengan
kelompok
intervensi
sasaran
program
pada
pemberian
kelompok sasaran, baik yang sesuai
penilaian
dengan yang diharapkan atau tidak
yang
dan akibat tersebut tidak mampu
dan kata-kata
menyatakan
pada
usaha
untuk
menimbulkan
perilaku
baru
pada
menganalisis hasil kebijakan dalam
kelompok sasaran (effect).(Samodra.
arti satuan lainnya.
1994).
Dalam
arti
yang
lebih
Dimensi
dampak
kebijakan
spesifik, evaluasi berkenaan dengan
menurut Samodra (1994) terdapat 4
produksi
dimensi
atau
informasi
manfaat
mengenai
hasil
nilai
kebijakan”
(Nugroho, 2003:181). Penelitian dampak sebuah
yang
mengevaluasi
ditimbulkan
kebijakan.Evaluasi
kebijakan,
yaitu
memberikan
perhatian
oleh
dampak
individu,
dampak lingungan, dampak ekonomi, dan
ini
yaitu
dampak
wilayah
pesisir
indikator
social. dan
Pengelolaan laut
pembangunan
bahwa wilayah
dampak
pesisir (Dahuri. 2003) terdapat 4
yang
dimensi ekonomi, sosial, ekologi dan
lebih
governance.
evaluasi yang
besar kepada output dan dampak
Berdasarkan fenomena dalam penelitian
ini
maka
penulis
akan
melakukan analisis beberapa gejala
mencari informasi secara mendalam
berikut
dengan
di Dina Kelautan dan Perikanan,
mengkolaborasikan dimensi dampak
kemudian BLH, , Kelompok nelayan
kebijakan
desa banggi, Kelompok masyarakat
ini
pengelolaan
wilayah
pesisir menurut Dahuri dan Wibawa: 1. Dampak
Kebijakan
Pengelolaan
Wilayah
Pesisir
dan Laut terhadap:
terhadap
Dampak
dan
Masyarakat pesisir di kawasan Kota Rembang
yaitu
dan
observasi,
Sarang.
Cara
wawancara,
Model analisis
terhadap
penelitian
Ekonomi Dampak
terhadap
studi
Miles
ini
and
data dalam
mengikuti Hubermen
konsep (Sugiyono,
2009:246-253), yaitu: reduksi data,
Lingkungan 2. Kendala
Kebijakan
Pengelolaan
Pasarbanggi,
dokumentasi dan studi pustaka.
Masyarakat
Desa
Pengumpulan data yang digunakan
Dampak
mangrove
Wilayah
Pesisir
penyajian
data
dan
verifikasi/
penyimpulan data
dan Laut dipengaruhi Oleh
Faktor Internal
Faktor Eksternal
II. PEMBAHASAN Kebijakan
pengelolaan
wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Penelitian desain
ini
menggunakan
penelitian deskriptif dengan
pendekatan
kualitatif.Penggunaan
Rembang
mengacu
pada
Perda
Kabupaten Rembang nomor 8 tahun 2007
tentang
pengelolaan
wilayah
desain penelitian ini bertujuan untuk
pesisir, laut dan pulau kecil. Sejak
menggambarkan
diberlakukan dan diimplementasikan
kendala
dampak
kebijakan
dan
pengelolaan
di
wilayah
Kabupaten
wilayah pesisir dan laut di Kabupaten
kenijakan
Rembang.
dikoordinasikan
Teknik melalui
informan
adalah
teknik
pengumpulan yang snowball
data
digunakan dengan
ini
Rembang, kemudian
oleh
SKPD
Kabupaten Rembang, yaitu, Badan Lingkungan
Hidup,
Kelautan dan Perikanan.
dan
Dinas
Selama kurang lebih 7 tahun kebijakan
itu
berjalan,
terdapat
beberapa damapak yang dirasakan oleh
masyarakat
akibat
kurang terjaga akibat sampah dari aktivitas nelayan. Gambar 2.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat
dari
kebijakan ini.
Tingkat Pendidikan Masyarakat
1) Dampak terhadap Masyarakat Berdasarkan
hasil
Tidak punya ijasah SD/MI
penelitian
bahwa kebijakan ini diharapkan
SLTP/MTS
partisipasi masyarakat cenderung
SMA/MA/SMK Diploma/Sarjana
naik dan ikut berperan aktif dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut.Namun
dampak
Sumber: DKP Kab. Rembang 2014
tersebut Kurangnya
nampaknya belum secara optimal dapat
terwujud.Seperti
terjadi
di
dimana
desa
yang
Pasarbanggi
masyarakat
mampu
membangun
kawasan
mangrove.Selain
untuk
meningkatkan masyarakat dapat
pendapatan desa,
hal itu juga
melindungi
ekosistem
hal
yang
berbeda
terjadi di wilayah pesisir timur kabupaten
dalam
Rembang
seperti
misalnya
Kecamatan
Sarang
dimana
masyarakat
masih
membuang
sampah
laut.Kebersihan
pantainya
di juga
mendukung
upaya pengelolaan wilayah pesisir dan
laut
dikarenakan
tingkat
pendidikan
masyarakat
yang
tergolong masih rendah, sehingga dalam
proses
dilakukan
sosialisasi
oleh
yang
Pemerintah
berjalan kurang optimal. Kualitas
wilayah pesisir dan laut. Namun
masyarakat
kesadaran
pesisir
hidup
juga
rendah,
masyarakat
masih
dimana
tergolong kesenjangan
antara nelayan besar dan nelayan kecil masih cukup jauh.Pada tahun 2013
jumlah
nelayan
mencapai
3.809
pandega
(buruh
juragan sedangkan nelayan)
mencapai 16. 673. Angka kualitas hidup masyarakat juga bisa kita
dari IPM (Indeks Pembangunan
Kehutanan, Dinas Keluatan dan
Manusia)
Perikanan untuk mengembangkan
Kabupaten
Rembang
pada tahun 2014 yang berada pada
Desa
angka 67,4% atau sedikit lebih
Rembang.Kondisi pantai yang ada
baik
di
daripada
Kabupaten
pati
Ecowisata
di Kabupaten
Kabupaten
yaitu 66,69 %, dengan angka IPM
secara
bertahap
seperti itu maka sesuai dengan
dimana
sudah
konsep
pembangunan
baik
menurut
PBB
kategori
“sedang”.
hal
manusia
termasuk
tersebut
dalam
Berdasarkan
mengindikasikan
Rembang
juga
cukup
baik
ada
pengelolaan
itu
yang
dilakukan
masyarakat
atau
lembaga
pemerintahan.Hal
itu
memunculkan
kemudian
sebuah
kondisi
bahwa belum meratanya kualitas
pantai bersih yang dapat dijadikan
hidup masyarakat pesisir.Sehingga
sebagai objek wisata pantai baru
dampak
kebijakan
bagi masyarakat Rembang.
wilayah
pesisir
pengelolaan
dan
laut
Kabupaten
Rembang
berdampak
optimal
di
belum terhadap
masyarakat.
Beberapa lingkungan
kerusakan
masih
pengelolaan wilayah pesisir dan laut
di
Kabupaten
Rembang.Kondisi 2) Dampak terhadap Lingkungan Pengelolaan
wilayah
terjadi dalam
wilayah
timur
pantai
di
Kabupaten
pesisir
Rembang seperti di Kecamatan
dan laut telah menjadi concern
Kragan dan Sarang cukup kotor
bagi
dan
pemerintah
Kabupaten
penuh
sampah.Kerusakan
Rembang, dengan segala potensi
terumbu
yang
untuk
signifikan terjadi 19 Pulau Karang
lingkungan
di Kabupaten Rembang, padahal
laut
harus
hal itu merupakan habitat dan
seperti
yang
ekosistem
tetap pesisir
dimilikinya
upaya
melestarikan dan
dilakukan.Hal
itu
karang
telah tercantum dalam master plan
berkembangbiaknya
BLH Kabupaten Rembang yang
kecil.
bekerjasama
dengan
Dinas
juga
cukup
untuk ikan-ikan
Untuk
kerusakan lingkungan
perlambatan ekonomi. PDRB adh
terumbu karang belum ada upaya
Konstan
serius
pada
yang
dilakukan
Pemerintah
untuk
konservasi,
hal
itu
oleh
Kabupaten tahun
Rembang
2014
mengalami
melakukan
pertumbuhan sebesar 5,15% yaitu
dikarenkan
sekitar 2,7 triliyun rupiah
masih minimnya anggaran untuk
Pendapatan Asli Daerah Kab.
konservasi dan keterbatasan SDM
Rembang
terhadap
meningkat 8,11 % dari pendapatan
pengetahuan
terumbu
karang.
pada
sebelumnya
Berdasarkan
pesisir
(1,167
hal
tersebut
rupiah) Sektor perikanan
bahwa
dampak
memberikan
pengelolaan
wilayah
besar
mengindikasikan kebijakan
tahun
dan
laut
terhadap
lingkungan belum optimal secara
sumbangsih
2014
triliyun tentu cukup
dalam mendukung upaya
pertumbuhan ekonomi daerah. Gambar 2.2 PAD Kabupaten Rembang 2009-2014
keseluruhan. Pendapatan Daerah
3) Dampak terhadap Ekonomi Berdasarkan selama
hasil
1400000
penelitian
ini hasil ekonomi dari
pengelolaan wilayah pesisir dan laut
mayoritas
perikanan
diperoleh
tangkap,
pengolahan
ikan.Hasil
dan
dari hasil
1200000
1000000 800000 600000 400000 200000
0 2009 2010 2011 2012 2013 2014
perikanan Sumber DPPKAD Kab. Rembang
tangkap
selama
ini
cenderung
fluktuatif dari tahun ke tahun. Sumbangsih
sektor
pengolahan
perikanan terhadap perekonomian warga cukup besar yaitu PDB sektor perikanan pada triwulan 1 tahun sebanyak
2015
telah 3,8%
tumbuh dengan
Sektor perikanan Kabupaten Rembang
selama
banyak
ini memang menyumbang
pertumbuhan
ekonomi.
Hal
tersebut dapat terlihat dari NTP (Nilai
Tukar
perikanan
pada
Petani) tahun
sektor 2014
merupakan
yang
dibanding
dengan
terbesar
dikarenakan peredaan sumberdaya
NTP
modal
subsektor lainya dengan kisaran nilai
antara
103,24
dan
peralatan
yang
digunakan.
hingga
Dampak
kebijakan
109,22. Secara umum, NTP-N
pengelolaan wilayah terhadap
pada tahun 2014 sebesar 106,50
ekonomi daerah tidak bisa
dengan sebesar 114,08 dan Ib
dikatakan
sebesar 107,12
oleh satu atau dua kebijakan
akan
dipengaruhi
saja. Akan tetapi merupakan Tabel 3.1 Nilai Tukar Petani Kabupaten Rembang
sebuah
kebijakan
makro
dalam
berbagai
bidang
No
Bulan (2014)
1
Januari
NTP Sektor Perikanan 103,24
2
Februari
105,47
3
Maret
105,77
4
April
104,31
di
5
Mei
107,45
terkendala dan dipengaruhi oleh:
6
Juni
107,45
A. Faktor Internal
7
Juli
108,37
a) Ruang
8
Agustus
106,11
9
September
107,75
10
Oktober
107,80
11
November
109,22
SKPD
12
Desember
105,18
membreakdownkan
memberikan signifikan
laut
di
Rembang
belum
dampak
yang
masih
terjadi
ketimpangan antara nelayan besar dengan
nelayan
Rembang
lingkup
itu
pengelolaan
menyebabkan
jumlh yang dalam
beberapa program. Hal ini
dan
dimana
Kabupaten
luas
dari adanya kebijakan pengelolaan
Kabupaten
Dampak
wilayah pesisir yang begitu
Pendapatan masyarakat akibat
pesisir
Evaluasi
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan laut
BPS Kab. Rembang 2015
wilayah
kehidupan.
kecil.Hal
itu
lah
yang
kolaborasi
memerlukan dan
koordinasi
intensif antar dinas terkait b) Sumberdaya Kabupaten masih kendala
manusia Rembang yang
rendah dari
menjadi kebijakan
pengelolaan wilayah pesisir
dan
laut.
Baik
aparatur
itu
sipilnya
masyarakat
pesisir
dari
pesisir
atau
Rembang mempunyai dampak positif
itu
sendiri.
laut
1) Kualitas masih
1. Terjadinya perubahan iklim cuaca
masyarakat petani
menyulitkan nelayan
sosial
masyarakat
yang
rendah
dalam
mendukung
pengelolaan
wilayah peisir dan laut. 3) Belum optimalnya dampak
pengolahan.
ekonomi
2. Perkembangan
teknologi
dalam pengelolaan wilayah dan
laut
dalam
menyumbang
alat tangkap yang digunakan
pesisir
masyarakat
dalam kelas
masih
melakukan usaha baik itu dan
hidup
2) Peran
untuk
penangkapan
Kabupaten
rendah.
atau
garam
di
ataupun negatif bagi masyarakat.
B. Faktor Eksternal
dan
dan
PAD/PDRB
Kabupaten Rembang. 4) Penanaman mangrove yang
di
berkembang
Kabupaten Rembang masih
terbentuknya
bersifat sederhana. Hal itu
konservasi
menjadi
Desa Pasarbanggi.
kendala
meningkatkan
dalam
produktivitas
pengelolaan
pesat
kawasan mangrove
5) Munculnya
sumberdaya
dan
di
beberapa
kawasan wisata pantai, disisi
wilayah pesisir dan laut.
lain masih adanya kawasan pantai yang masih kumuh.
III. PENUTUP
Belum
Berdasarkan beberapa uraian telah dipaparkan pada bab
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan
penelitian
kebijakan
pengelolaan wilayah pesisir dan laut
3.1 Kesimpulan
yang
optimalnya
tntang
pengelolaan
dampak wilayah
dalam dikarenakan kendala
mencapai adanya dalam
tujuanya beberapa pelaksanaan
kebijakan, yaitu sebagai berikut;
a. Kurangnya
koordinasi dan
kolaborasi
antar
masyarakat
dinas
terkait. rendahnya
sumberdaya
Kolaborasi dan koordinasi secara intensif oleh SKPD
masyarakat
terkait
pesisir.
dalam
pengelolaan
wilayah pesisir dan laut di
c. Kebiasaan pesisir
secara
khusus. 2.
b. Masih
pesisir
masyarakat yang
masih
Kabupaten Rembang. 3.
cenderung buruk. d. Masih terjadinya kerusakan lingkungan
khususnya
Peningkatan
sumberdaya
masyarakat
lewat
pendidikan. 4.
terumbu karang.
Peningkatan pelestarian
anggaran lingkungan
dan
e. Faktor perubahan iklim.
konservasi
f.
Alat teknologi yang masih
wilayah pesisir dan laut di
sederhana
Kabupaten Rembang.
dalam
pengelolaan potensi wilayah
5.
pesisir dan laut.
Pemerintah
teknologi
Setelah melakukan penelitian dampak
dan laut
tentang
terbaru
dalam
pemanfaatan wilayah pesisir
kebijakan
pengelolaan wilayah pesisir
perlu
mensosialisasikan
3.2 Saran
tentang
ekosistem
dan laut. 6.
Masyarakat
perlu
di Kabupaten Rembang. Maka untuk
meningkatkan
lebih
dan peran aktifnya dalam
mengoptimalkan
kebijakan
partisipasi
tersebut penulis memberikan saran
mendukung
beberapa hal berikut:
pengelolaan wilayah pesisir
1.
Meningkatkan
kesadaran
dan partisipasi publik dalam
kebijakan
dan laut. 7.
Masyarakat perlu merubah
pengelolaan wilayah pesisir
pola pikir dan sosial budaya
dan laut bagi masyarakat
yang
secara
terhadap
umum
dan
berakibat
buruk lingkungan
wilayah pesisir dan laut.
DAFTAR PAUSTAKA Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabetasasi. Dahuri, Rokhmin. 2003. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta: Pradnya Paramita. Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Terjemahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Howlett, Michael & M. Ramesh. 1995. Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. Oxvford: Oxford University Press Islamy, Irfan. 2004. Materi Pokok Kebijakan Publik, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Universitas Terbuka. Kismartini.2012. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Rembang.Disertasi. Program Doktor Ilmu Administrasi, MinatAdministrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang Nugroho, Riant. 2011. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo Sartika, Ika. 2011. Evaluasi Kebiajakan Pemberdayaan Nelayan. Jakarta. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Subarsono, AG. 2012. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori,
dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Suwitri, Sri, 2009. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Syafri, Wirman. 2012. Studi tentang Adminstrasi Publik. Jakarta: Erlangga Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori & Proses. Yogyakarta: Media Pressindo. BPS Kab. Rembang 2015
