Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Tahun 1996 Tata Negara
EBTANAS-SMA-96-01 Perbedaan Ilmu Negara dengan Ilmu Tata Negara antara lain adalah Ilmu Negara ... A. bersifat khusus, Ilmu Tata Negara bersifat umum B. objeknya negara, Ilmu Tata Negara objeknya manusia C. bersifat praktis, Ilmu Tata Negara bersifat teoritis D. bersifat umum, Ilmu Tata Negaraj bersifat khusus E. merupakan bagian dari Ilmu Tata Negara
EBTANAS-SMA-96-05 Kekuasaan yang tertinggi dalam negara berasal dari Tuhan sehingga raja berkuasa secara absolut. Teori ini dikemukakan oleh ... A. J.J. Rousseau B. Thomas Aqutno C. Thomas Hobbes D. Immanuel Kant E. Paul Laband
EBTANAS-SMA-96-02 Negara ditinjau dari segi organisasi politik adalah organisasi ... A. kekuasaan yang mengatur masyarakat dengan kekuasaannya B. masyarakat hukum yang berdasarkan perjanjian individu C. masyarakat yang menyatu dengan pemerintah D. kekuasaan dalam negara untuk melaksanakan suatu tujuan demi kepentingan rakyatnya. E. kekuasaan yang utuh antara pemerintah dan rakyatnya
EBTANAS-SMA-96-06 Salah satu sifat dasar kedaulatan adalah permanen yang berarti ... A. tidak berasal dari kekuasaan negara lain B. satu-satunya kekuasaan yang tertinggi C. tidak dibatasi oleh kekuasaan lain D. tetap ada selama negara tetap berdiri E. utuh merupakan satu kesatuan
EBTANAS-SMA-96-03 Wilayah udara dari negara Republik Indonesia adalah ... A. daerah yang berada di daerah permukaan daratan wilayah Indonesia B. daerah udara di atas wilayah daratan dan lautan negara Indonesia C. seluruh wilayah bekas daerah jajahan Hindia Belanda D. wilayah yang berada di atas wilayah darat, laut dan daerah ekstrateritorial E. daerah udara dengan perjanjian internasional tentang wilayah udara EBTANAS-SMA-96-04 Berdasarkan UU No. 62 tahun 1958, kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh dengan cara … A. menikah dengan seorang wanita Indonesia B. mengangkat sumpah dan janji setja, kepada pemerintah Republik Indonesia C. menetap di Indonesia 5 tahun berturut-turut D. mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman RI E. melepaskan kewarganegaraan lain
EBTANAS-SMA-96-07 Menurut pendapat Shang Yang tujuan negara adalah ... A. ketertiban masyarakat untuk mempertinggi kesejahteraan B. kebebasan dan kesejahteraan merupakan kekuasaan tertinggi C. pembentukan kekuasaan yang sebesar-besarnya D. sarana untuk memenuhi kebutuhan individual E. memberikan kebahagiaan kepada rakyat yang sebesar-besarnya EBTANAS-SMA-96-08 Pengertian negara kesatuan adalah ... A. kekuasaan untuk mengatur negara terletak di tangan pemerintah pusat B. negara terdiri dari beberapa negara bagian yang merdeka C. adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat D. gabungan dari beberapa negara yang memiliki satu kepala negara E. di dalam negara hanya memitiki satu Undangundang Dasar EBTANAS-SMA-96-09 Dalam bentuk pemerintahan monarchi parlementer, kedudukan raja adalah ... A. memiliki kekuasaan yang mutlak B. ditentukan berdasarkan konstitusi C. tidak memegang pemerintahan dengan nyata D. ditentukan oleh kekuasaan rakyat E. di bawah kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat
EBTANAS-SMA-96-10 Dilihat dari "sikapnya" terhadap dihadapi partai politik yang tidak puas dengan keadaan sekarang dan ingin mengubahnya dengan berangsur-angsur disebut partai ... A. Affeksi B. Radikal C. Konservatif D. konservatif E. Reaksioner EBTANAS-SMA-96-11 Salah satu contoh negara yang menggunakan sistem dua partai adalah ... A. Jepang B. Jerman C. Inggris D. Filipina E. India
EBTANAS-SMA-96-16 Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah yang pernah berlaku di Indonesia kecuali Undang-undang nomor … A. 22 tahun 194$ B. 1 tahun 1957 C. I8 tahun 1965 D. 5 tahun 1974 E. 5 tahun 1975 EBTANAS-SMA-96-17 Letak Dinas dan Sekretariat DPRD II pada bagan di bawah ini ... A. I dan V B. Ill dan IV C. V dan VI D. II dan Vl E. IV dan VI PEMERINTAH DAERAH TK. II
EBTANAS-SMA-96-12 Hukuman pidana pokok berdasarkan pasal 10 KUHP adalah .:.. A. pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan B. pidana denda, pencabutan hak tertentu C. pidana penjara, perampasan barang D. pidana kurungan, keputusan hakim E. percobaan hak, penyiksaan dan penahanan EBTANAS-SMA-96-13 Hukum waris adalah ... A. hukum yang mengatur akibat-akibat hubungan keluarga tentang harta benda seseorang sesudah meninggal B. peraturan yang mengatur hubungan keluarga akibat perceraian terhadap harta kekayaan C. hukum yang mengatur seseorang tentang hak dan kewajiban sebagai subyek hukum D. peraturan yang mengatur hubungan antara anak dengan orangtuanya terhadap harta bendanya E. peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia bernilai uang EBTANAS-SMA-96-14 Menurut pasal 3 UUD 1945, MPR mempunyai tugas ... A. memberi mandat kepada Presiden dan GBHN B. memilih Presiden dan Wakil Presiden C. menetapkan UUD dan GBHN D. membuat ketetapan MPR dan UU E. mengubah UUD dan PP EBTANAS-SMA-96-15 Dasar hukum pembentukan BAPPENAS sebagai lembaga negara nondepartemen adalah Keputusan Presiden nomor ... A. 73 tahun 1967 B. 128 tahun 1967 C. 35 tahun 1973 D. 39 tahun 1978 E. 64 tahun 1983
EBTANAS-SMA-96-18 Asas dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan UU No. 5 tahun 1974 adalah ... A. penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah B. pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pejabat tingkat yang lebih rendah di daerah C. penyerahan pemerintahan daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah D. penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah yang menjadi urusannya sendiri E. bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang menjadi urusannya sendiri EBTANAS-SMA-96-19 Pada periode berlakunya UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 s.d 14 Nopember 1945 berlaku sistem pemerintahan ... A. Kabinet Parlementer B. Kabinet Presidensial C. Kabinet Demisioner D. Kabinet Ekstra parlementer E. Kabinet Karya
EBTANAS-SMA-96-20 Isi Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, tentang ... A. pengurangan tugas presiden B. diijinkannya berdirinya sistem multi partai C. KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN D. perubahan sistem kabinet dari Parlementer menjadi Presidensiil E. perubahan sistem kabinet dari Presidensiil menjadi parlementer
EBTANAS-SMA-96-25 Pengertian archipelago adalah ... A. wilayah suatu negara yang meliputi pulau-pulau B. wilayah laut dengan kumpulan pulau-pulau yang berada di atasnya C. daerah daratan yang dihubungkan dan berada di atas lautan D. wilayah suatu negara yang batas-batasnya ditentukan oleh laut E. suatu kesatuan wilayah daratan dengan gugusan pulau-pulau
EBTANAS-SMA-96-21 Undang-undang organik yang lahir dari pasal 24 dan pasal 25 UUD 1945 adalah Undang-undang nomor ... A. 15 tahun 1961 dan 15 tahun 1985 B. 14 tahun 1970 dan 14 tahun 1985 C. 5 tahun 1985 dan 8 tahun 1985 D. 1 tahun 1985 dan 2 tahun 1985 E. 5 tahun 1974 dan 5 tahun 1979
EBTANAS-SMA-96-26 Salah satu unsur utama Wawasan Nusantara adalah unsur dasar tatalaku batiniah maksudnya ... A. penuangan dalam tata perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan B. terbentuk karena kondisi dalam proses pertumbuhan hidup C. kemanunggalan yang utuh dan menyeluruh dari seluruh bangsa D. kemampuan mengendalikan diri dalam pelaksanaan pembangunan E. kesadaran politik untuk mencapai masyarakat adil dan makmur
EBTANAS-SMA-96-22 Pada masa berlakunya UUDS 1950 kabinet yang pertama kali memerintah adalah Kabinet Natsir yang berlangsung pada ... A. 17 Agustus 1950 - 21 Maret 1951 B. 6 September 1950 - 21 Maret 1951 C. 27 April 1951 - 3 April 1952 D. 3 April 1952 - 3 Juni 1953 E. 31 Agustus 1953 - 12 Agustus 1955 EBTANAS-SMA-96-23 Dasar hukum dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah Hukum Darurat Negara. Subyektif maksudnya ... A. hukum darurat negara yang diberikan kepada penguasa untuk mengambil tindakan secara obyektif karena peraturannya belum ada B. hukum darurat negara yang didasarkan pada peraturan yang sudah ada sebeluntnya C. dukungan sebagian besar rakyat Indonesia untuk menyelamatkan negara dari ketidak-adaan Undang-undang D. untuk menyelamatkan negara dari bahaya yang mungkin timbul karena belum adanya Undangundang yang tetap E. agar Indonesia segera kembali ke UUD 1945 setelah dianjurkan oleh anggota pekerja KNIP Hasil pemilu EBTANAS-SMA-96-24 Ketetapan MPRS yang masih tetap berlaku sampai sekarang ialah ... A. Tap Nomor XV/MPRS/1966 B. Tap Nomor XVIII/MPRS/1966 C. Tap Nomor XX/MPRS/1966 D. Tap Nomor XXXIII/MPRS/1966 E. Tap Nomor XLIV/MPRS/1966
EBTANAS-SMA-96-27 Isi Undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia antara lain ... A. pemerintah mempunyai hak untuk mengolah laut dan air dalam wilayah itu B. berhak atas kekayaan alam di landas kontinen Indonesia serta mengelolanya C. pemanfaatan kekayaan alam yang digunakan untuk kemakmuran rakyat D. bagi yang melakukan eksploitasi dan eksplorasi diwajibkan mencegah pencemaran air laut dan udara E. perekonomian laut disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaah untuk kepentingan bangsa EBTANAS-SMA-96-28 Menurut Prof. R. Djokosutono, SH menegaskan bahwa negara hukum adalah ... A. negara kesejahteraan (welfare state) B. negara sebagai penjaga malam C. negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum D. hukum untuk kepentingan rakyat E. negara sebagai Hukum EBTANAS-SMA-96-29 Salah satu sebab kehilangan kewarganegaraan RI menurut UU No. 62 tahun 1958 adalah ... A. sumpah setia kepada pemerintah asing B. akibat dari naturalisasi C. akibat dari kelahiran D. akibat dari pengangkatan E. ikut salah satu dari orang tuanya
EBTANAS-SMA-96-30
Warga negara A (ius sanguinis)
Anak lahir di negara B (ius soli)
EBTANAS-SMA-96-35 Pemilihan umum dengan sistem mekanis, rakyat dipandang sebagai ... A. wakil dari golongan fungsional B. individu dalam lapisan sosial tertentu C. individu yang hidup dalam kelompok sosial D. individu pengendali hak pilih yang aktif E. kelompok/persekutuan hidup dalam masyarakat
Dari bagan di atas, anak yang lahir di negara B yang menganut asas ius soli tersebut memiliki status kewarganegaraan ... A. negara B B. negara A C. apartride D. bipatride E. apatride dan bipatride
EBTANAS-SMA-96-36 Maksud sistem distrik dalam Pemilu maksudnya adalah ... A. setiap daerah pemilihan mempunyai seorang wakil B. perwakilan berimbang atas dasar jumlah penduduk C. perwakilan dengan stelsel daftar yang sebanding D. kursi yang tersedia sebanding dengan suara pemilih E. perwakilan bertingkat dengan berimbang
EBTANAS-SMA-96-31 Pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955 diatur dengan Undang-undang nomor ... A. 3 tahun 1951 B. 2 tahun 1953 C. 7 tahun 1953 D. 7 tahun 1954 E. 7 tahun 1955
EBTANAS-SMA-96-37 Contoh pelaksanaan 5 (lima) tahunan berdasarkan pasal UUD 1945 adalah ... A. adanya bentuk negara Indonesia yakni kesatuan B. bentuk kabinet harus Presidensil C. kedudukan antara Presiden = DPR D. anggota-anggbta MPR harus dipilih E. masa jabatan Presiden/Wakil Presiden
EBTANAS-SMA-96-32 Undang-undang yang mengatur tentang organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan adalah Undangundang nomor ... A. 1 tahun 1985 dan 2 tahun 1985 B. 1 tahun 1985 dan 3 tahun 1985 C. 3 tahun 1985 dan 5 tahun 1985 D. 3 tahun 1985 dan 8 tahun 1985 E. 5 tahun 1985 dan 8 tahun 1985
EBTANAS-SMA-96-38 Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu organisasi internasional, bertujuan ... A. menyelesaikan sengketa-sengketa internasional dengan cara damai sehingga tidak membahayakan B. menjaga agar negara yang bukan anggota bertindak sesuai dengan asas PBB C. mengadakan campur tangan dalam masalahmasalah dalam negeri setiap anggota D. memajukan hubungan persahabatan antar bangsabangsa berdasarkan asas persamaan derajat E. agar semua anggota mencegah tindakan dan ancaman terhadap hak kedaulatan negara lain.
EBTANAS-SMA-96-33 Perbedaan antara konstituante dengan MPR adalah sebagai berikut kecuali konstituante ... A. dibentuk berdasarkan UUDS 1950, MPR berdasarkan UUD 45 B. bertugas membuat UUD, MPR bertugas menetapkan UUD C. bukan pemegang kedaulatan, MPR pemegang kedaulatan rakyat D. adalah lembaga tertinggi negara, MPR lembaga tertinggi negara E. anggotanya terdiri dari wakil-wakil parpol, MPR wakil-wakil rakyat EBTANAS-SMA-96-34 Tugas lembaga Pemilihan Umum adalah ... A. merencanakan dan mengawasi penyelenggaraan Pemilu B. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu C. membantu tugas panitia pemilihan Indonesia D. menyelenggarakan pemungutan suara E. menetapkan dan menyelenggarakan Pemilu
EBTANAS-SMA-96-39 Satah satu program/usaha dari hasil KTT Non Blok X di Jakarta, adalah ... A. mengurangi ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur B. demokratisasi hubungan-hubungan internasional atas dasar persamaan C. memperjuangkan restrukturisasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa D. memperjuangkan tatanan ekonomi dunia baru atas dasar persamaan kedudukan E. memperjuangkan deklarasi dan program aksi-aksi Colombo
EBTANAS-SMA-96-40 Tahap-tahap dalam pembuatan perjanjian internasional adalah ... A. perundingan, pengesahan, penandatanganan B. proses verbal, perundingan, pengesahan C. perundingan, penandatangan, pengesahan D. perundingan, proses verbal, rativikasli E. pengesahan, perundingan, rativikasi EBTANAS-SMA-96-41 Contoh piagam hak asasi manusia yang muncul di Prancis adalah ... A. Magna Charta B. Habeas Corpus ACT C. Declaration of Independence D. Universal Declaration of Human Rights E. Declaration des droits de 1'homme et du Citoyert EBTANAS-SMA-96-42 Posisi geografis adalah salah satu faktor yang menentukan perumusan politik luar negeri Indonesia sebab ... A. letak Indonesia yang berada pada posisi silang dunia membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan bangsa B. posisi geografis Indonesia dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan bangsa Indonesia C. posisi geografis Indonesia menyebabkan banyak dikunjungi pendatang dari bangsa lain. D. ideologi bangsa Indonesia sudah tertanam kuat sehingga tidak mungkin dipengaruhi bangsa lain E. posisi geografis banyak mendatangkan devisa bagi negara Indonesia karena letaknya strategis EBTANAS-SMA-96-43 Landasan ideal politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif adalah ... A. Pancasila B. UUD 1945 C. Ketetapan Presiden D. GBHN E. Keputusan Presiden EBTANAS-SMA-96-44 Klasifikasi perwakilan diplomatik menurut Kongres Wina 19 Maret 1815 adalah ... A. Duta Besar, Duta Besar Luar Biasa, dan Minister Resident B. Ambasador, Envoy, Minister dan Charge d'Affaires C. Duta Besar, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh dan Kuasa Usaha D. Ambasador, Nuncios, Envoy, Minister dan Charge d'Affaires E. Kepala Perwakilan, Minister, Minister Conselor
EBTANAS-SMA-96-45 Perbedaan fungsi misi diplomatik tidak tetap ... A. mewakili negaranya di negara penerima sedang misi diplomatik tetap tidak B. melindungi kepentingan negara pengirim sedang misi diplomatik tetap tidak C. mengadakan perundingan dengan pemerintah sedang misi diplomatik tetap tidak D. menangani masalah terbatas, sedang misi diplomatik tetap sangat luas E. meningkatkan persahabatan antar negara sedang misi diplomatik tetap tidak
URAIAN EBTANAS-SMA-96-46 Tuliskan 4 (empat) sumber hukum formal!
EBTANAS-SMA-96-47 Buatlah Struktur Organisasi Pemerintah Desa sesuai Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1981!
EBTANAS-SMA-96-48 Tuliskan 8 (tiga) ciri negara hukum menurut Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI)
EBTANAS-SMA-96-49 Tuliskan 5 (lima) dari 8 (delapan) Undang-undang yang mengatur warga negara yang pernah berlaku di Indonesia!
EBTANAS-SMA-96-4 Tuliskan 2 (dua) perbedaan antara pelaksanaan pemilu tahun 1955 dengan pemilu 1977, dilihat dari konstitusi yang berlaku pada waktu itu dan sistem demokrasinya!
