Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Tahun 1998 Tata Negara
EBTANAS-SMA-98-01 Negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan untuk mengatur masyarakat dengaa kekuasaannya itu. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat ... A. J.H.A. Logemann B. R.M. Mac. Ivor C. Aristoteles D. G.W.F. Hegel E. Soenarko EBTANAS-SMA-98-02 Negara dapat terjadi dari perkembangan atau pertumbuhan persekutuan masyarakat yang sederhana dan berkembang mcnjadi satu negara. Berdasarkan pernyataan di atas terjadinya negara secara ... A. memaksa B. monopoli C. primer D. sekunder E. hukum EBTANAS-SMA-98-03 Negara yang tujuannya memberi jaminan ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan warga negara terbina dan terpelihara, adalah pernyataan yang sesuai dengan teori ... A. perjanjian dunia B. kekuasaan negara C. perdamaian dunia D. kedaulatan negara E. hak dan kebebasan EBTANAS-SMA-98-04 Perbedaan pengertian antara warga negara dengan orang asing terletak pada ... A. wilayah tempat tinggal B. lamanya berada di suatu negara C. hak dan kewajibannya D. peran serta dalam masyarakat E. pencaharian atau pekerjaan EBTANAS-SMA-98-05 Batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) satu negara adalah ... A. 12 mil laut B. 24 mil laut C. kurang dari 200 mil laut D. 200 mil laut E. lebih dari 200 mil laut
EBTANAS-SMA-98-06 Teori kedaulatan Hukum adalah teori yang mengajarkan bahwa ... A. negara dan pcmerintah mcndapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan B. negara dan pemerintah mendapat kekuasaan bersumber dari Raja, karena Raja dianggap sebagai utusan dari Tuhan C. kekuasaan tertinggi terletak pada negara yang timbul bersamaan dengan berdirinya negara D. kekuasaan tertinggi terletak pada hukum penguasa, rakyat maupun negara wajib tunduk pada hukum E. negara dan pemerintah memperoleh kekuasaan dari rakyat melalui pemilu EBTANAS-SMA-98-07 Perbedaan terbentuknya negara berdasarkan pengakuan de facto dan de jure adalah ... A. de facto berdasarkan perjanjian bilateral, de jure berdasarkan perjanjian multilateral B. de facto berdasarkan kenyataan, de jure berdasarkan Hukum Internasidnal C. de facto berdasarkan hukum, de jure berdasarkan kenyataan D. de facto berdasarkan hukum nasional, de jure berdasarkan Hukum Internasional E. de facto dilakukan oleh Kepala Negara, de jure dilakukan oleh para mentcri EBTANAS-SMA-98-08 No. Negara Kesatuan Negara Serikat I menggunakan sistem menggunakan sissentralisasi tem desentralisasi II terdiri dari beberapa terdiri dari beberapa negara bagian pemerintah daerah III memiliki pemerintah memiliki federal dan pemerin- pemerintah pusat tah daerah IV hanya memiliki satu boleh memiliki UU lebih dari satu UUD Berdasarkan bagan di atas perbedaan yang benar antara bentuk negara kesatuan dengan bentuk negara serikat adalah ... A. Nomor I B. Nomor II C. Nomor III D. Nomor IV E. Nomor V
EBTANAS-SMA-98-09 Menurut ajaran klasik, bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh scorang raja untuk kepentingan pribadi dan bertindak sewenang-wenang sehingga jauh dari cita-cita keadilan, disebut ... A. aristokrasi B. monarki C. tirani D. oligarki E. demokrasi EBTANAS-SMA-98-10 Yang dimaksud dengan monarki parlementer adalah … A. kekuasaan raja mutlak sehingga bisa bertindak sewenang-wenang B. raja hanya sebagai lambang kekuasaan negara dan pemerintahan di tangan perdana menteri C. kekuasaan raja dibatasi uhdang-undang atau konstitusi, sehingga tidak bisa berbuat sewenangwenang D. kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif sepenuhnya ada di tangan raja E. raja dibantu oleh perdana menteri dalam melaksanakan pemerintahan negara EBTANAS-SMA-98-11 Salah satu ciri sistem Pemerintahan Parlementer adalah ... A. susunan anggota dan program Kabinet didasarkan suara terbanyak dalam Parlemen B. kekuasaan pemerintah terpusat pada satu tangan yakni Presiden C. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden D. Masa jabatan Presiden dibatasi oleh UUD E. Menteri-menteri tidak bertanggung jawab pada MPR EBTANAS-SMA-98-12 Sistem perwakilan distrik yaitu suatu sistem pemilihan ... A. melihat rakyat sebagai kelompok individu yang mempunyai hubungan sama B. berdasarkan pandangan geografis di mana wilayah dibagi beberapa pemilihan C. jumlah wakil yang diperoleh sama dengan jumlah pemilih di distrik D. langsung memilih anggota Badan Perwakilan Rakyat yang akan mewakili pemilih E. mengutamakan jumlah suara yang dihasilkan dalam pemilihan oleh setiap partai atau kekuatan politik EBTANAS-SMA-98-13 Prinsip-prinsip negara hukum antara lain ... A. adanya pemilihan umum B. kekuasaan legislatif di tangan parlemen C. adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan D. dibentuknya lembaga peradilan agama dan militer E. kepala negara mempunyai hak memberikan grasi, amnesti
EBTANAS-SMA-98-14 Contoh kewajiban manusia sebagai makhluk sosial adalah ... A. ikut dalam pemilu B. menjunjung tinggi hukum C. ikut dalam pembelaan negara D. percaya pada Tuhan Yang Maha Esa E. ikut rnemelihara dan melestarikan lingkungan hidup EBTANAS-SMA-98-15 Salah satu kelemahan sistem banyak partai atau multipartai adalah ... A. lemahnya komunikasi antara partai B. pelayanan terhadap masyarakat relatif lemah C. sukarnya diperoleh partai mayoritas dalam pemilu D. pembangunan bidang-politik menjadi lamban E. pelaksanaan pembangunan bidang iptek tidak berjalan lancar EBTANAS-SMA-98-16 Tujuan negara RI dalam Pembukaan UUD 1945, antara lain ... A. menghapus segala bentuk penjajahan, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa B. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia C. ikut membantu kamtibmas dengan cara siskamling D. memajukan kesejahteraan individu atau golongan E. melepaskan diri dari belenggu penjajahan EBTANAS-SMA-98-17 Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. Salah satu pelaksanaannya ialah ... A. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara B. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan bertanggung jawab kepada MPR C. Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan juga sebaliknya D. MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia E. MPR memegang kedaulatan rakyat EBTANAS-SMA-98-18 Manfaat adanya zona ekonomi eksklusif bagi negara kepulauan, antara lain ... A. memperkuat ketahanan nasional di bidang pertahanan dan keamanan B. menjadi dasar kebijaksanaan.untuk melarang lalu lintas laut bagi negara lain pada zona tersebut C. memberikan wewenang untuk mengelola potensi atau kekayaan laut pada zona tersebut D. sebagai sarana penghubung antara negara yang berbatasan pada zona tersebut E. sebagai kawasan kerjasama eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan antarbangsa
EBTANAS-SMA-98-19 Salah satu wewenang Dewan Perwakilan Rakyat adalah ... A. memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden B. meminta pertanggungjawaban para menteri C. DPR dapat menyatakan mosi tidak percaya kepada salah satu menteri D. mengawasi Presiden dalam melaksanakan garisgaris besar haluan negara E. dapat mengadakan perjanjian dengan negaranegara lain EBTANAS-SMA-98-20 Desentralisasi adalah amanat dari UU No. 5 tahun 1974, artinya ... A. mencegah pemusatan kekuasaan berada di satu tangan B. mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintah C. mengenal betul-betul kebutuhan daerahnya sesuai dengan anggaran yang tersedia D. pelimpahan wewenang dari pemerintah tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah E. penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah tingkat atasnya kepada daerah agar menjadi urusan rumah tangganya
EBTANAS-SMA-98-24 Salah satu wewenang Pengadilan Negeri adalah … A. membina dan mengawasi aliran kepercayaan masyarakat B. memeriksa dan memutus perkara-perkara banding C. membatalkan peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan UUD 1945 D. memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama E. memberikan nasihat hukum kepada Kepala Daerah tingkat dua EBTANAS-SMA-98-25 Bagan susunan kekuasaan Negara RI
EBTANAS-SMA-98-21 Setiap warganegara mempunyai hak dan mewajibkan dasar, hak yang sesuai dengan pasal 28 UUD 1945 adalah ... A. membela negara B. memperoleh pekerjaan yang layak C. memperoleh pendidikan dan pengajaran D. mengembangkan usaha swasta E. kemerdekaan berserikat dan berkumpul
Lembaga tinggi negara yang mempunyai hubungan kerjasama untuk menetapkan UUD seperti bagan di atas adalah ... A. MPR dan DPR B. MA dan DPR C. Presiden dan DPR D. Presiden dan MPR E. BPK dan DPA
EBTANAS-SMA-98-22 Salah satu contoh kewajiban warga negara menurut pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah ... A. ikut serta dalam pembelaan negara B. ikut perang bila diperlukan negara C. menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan D. membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya E. memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah
EBTANAS-SMA-98-26 Bila dalam suatu negara terdapat beberapa daerah bagian yang bersifat negara, maka bentuk negaranya adalah ... A. kesatuan sistem desentralisasi B. serikat atau federasi C. konfederasi D. serikat negara E. kesatuan sistem sentralisasi
EBTANAS-SMA-98-23 Berdasarkan TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 adalah sumber tertib hukum nasional, karena proklamasi merupakan ... A. titik puncak perjuangan bangsa B. pelaksanaan amanat penderitaan rakyat C. saat yang tepat untuk menyusun pemerintahan yang baru D. detik penjebolan hukum kolonial dan berlaku hukum nasional E. penghapusan seluruh penjajahan di Indonesia
EBTANAS-SMA-98-27 Salah satu alasan lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah ... A. dibubarkannya lembaga Konstituante B. segera dibentuk lembaga MPRS dan DPAS C. ingin mewujudkan negara yang berdasarkan demokrasi D. kegagalan Konstituante menetapkan UUD baru E. ingin mewujudkan negara bersendikan kebebasan
EBTANAS-SMA-98-28 Dalam rapat pemilihan ketua kelas, Pardi berupaya gigih mempertahankan temannya menjadi ketua kelas. Setelah melalui dialog, Pardi menerima dan tunduk pada keputusan bersama. Perilaku Pardi tersebut menunjukkan ... A. alasan yang dikemukakan tidak berbobot B. kelemahan dalam mempertahankan pendapat C. ketidakmampuan dalam bermasyarakat D. kepatuhan terhadap suara terbanyak E. ciri khas demokrasi Pancasila EBTANAS-SMA-98-29 Menciptakan masyarakat adil dan makmur material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pernyataan ini merupakan salah satu dari ... A. prinsip OPP dalam Pemilu B. kampanye OPP dalam Pemilu C. fungsi Pemilihan Umum D. tujuan Partai Politik dan Golkar E. fungsi Partai Politik dan Golkar EBTANAS-SMA-98-30 Salah satu syarat dapat dipilih dalam Pemilu adalah … A. WNI yang telah berusia 21 tahun dan bertakwa kepada Tuhap Yang Maha Esa B. memiliki pendidikan serendah-rendahnya SD atau yang sederajat C. berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 15 tahun D. berumur 17 tahun atau sudah kawin E. warganegara asli dan bukan keturunan EBTANAS-SMA-98-31 Asas ius Soli merupakan asas yang diterapkan suatu negara untuk menentukan kewarganegaraan seseorang yang didasarkan atas ... A. tempat tinggalnya B. asal usul keturunanhya C. ras atau warna kulitnya D. orang tuanya E. tempat kelahirannya EBTANAS-SMA-98-32 Salah satu cara menentukan seseorang memperoleh kewarganegaraan Indonesia yaitu dengan ... A. tinggal di Indonesia selama setahun sebagai turis B. belajar di Indonesia selama 3 tahun berturut-turut C. menjadi pekerja di Indonesia dan punya kehidupan layak D. dengan cara naturalisasi atau pewarganegaraan E. menjadi pegawai staf kedutaan asing di Indonesia
EBTANAS-SMA-98-33 Perwakilan Diplomatik RI di luar negeri mempunyai beberapa tugas pokok. Salah satu di antaranya adalah ... A. mengembangkan kerjasama dalam bidang Hankam B. menjaga kerjasama khusus dalam bidang non politik C. menjaga stabilitas nasional negara penerima D. melindungi kepentingan negara Indonesia di negara penerima E. memeriksa dan mengadili warganegara yang melanggar peraturan atau melakukan kejahatan EBTANAS-SMA-98-34 Salah satu peranan hukum Internasional dalam menyelesaikan perselisihan antara negara secara damai adalah dengan cara … A. larangan memasuki wilayah suatu negara B. menawarkan jasa-jasa baik C. penentuan batas wilayah teritorial D. larangan mencampuri urusan dalam negeri suatu negara E. memecahkan persoalan atau perselisihan yang terjadi antara negara anggota EBTANAS-SMA-98-35 Salah satu istilah yang sering dipakai dalam perjanjian internasional adalah agreement, artinya ... A. dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara B. perjanjian yang menerangkan suatu judul dari batang tubuh ketentuan traktat C. persetujuan formal yang sifatnya multirateral dan harus dilegalisasi D. perjanjian yang sifatnya teknis/administratif dan jumlah anggotanya terbatas E. catatan ringkas ataupun kesimpulan dari konferensi diplomatik EBTANAS-SMA-98-3 Perjanjian internasional yang meletakkan kaidahkaidah hukum yang mengikat masyarakat internasional secara keseluruhan, termasuk ... A. law making treaty B. treaty contract C. ;proses verbal D. traktat E. modus vivendi EBTANAS-SMA-98-37 Piagam PBB yang dibentuk untuk dijadikan dasardasar perdamaian dunia ialah ... A. PBB didirikan atas dasar persamaan kedaulatan dari semua anggota B. PBB boleh mencampuri urusan rumah tangga negara manapun C. setiap negara anggota harus memenuhi kewajiban tunduk pada anggota tetap Dewan Keamanan PBB D. setiap negara yang baru berdiri harus menjadi negara mandat PBB sesuai ketentuan E. seluruh anggota PBB harus mempunyai kewajiban untuk menjadi tuan rumah sidang umum PBB
EBTANAS-SMA-98-38 Tujuan ASEAN yang digariskan dalam deklarasi Bangkok, antara lain ... A. .menyelesaikan sengketa dengan cara damai B. dapat hidup berdampingan dengan negara lain C. tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain D. saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana latihan dan penelitian E. mengadakan kerjasama yang efektif antara anggota EBTANAS-SMA-98-39 Badan khusus PBB yang mempunyai fungsi untuk memberikan bantuan dana bagi perkembangan anakanak internasional adalah ... A. UNESCO B. IMF C. IRBD D. WHO E. UNICEF EBTANAS-SMA-98-40 Tujuan dari FAO adalah ... A. meningkatkan taraf hidup kaum buruh B. meningkatkan kesehatan masyarakat dunia C. menciptakan perdamaian dan keamanan melalui pendidikan D. meningkatkan taraf kehidupan dan gizi makanan rakyat di negara anggota E. memberikan kesernpatan untuk meningkatkan keterampilan dan kepemimpinan EBTANAS-SMA-98-41 Tujuan dibentuknya Liga Arab, antara lain adalah … A. mempererat hubungan dan persaudaraan antara anggota B. menyelesaikan sengketa secara internasional C. merupakan wadah perjuangan negara berkembang D. membentuk organisasi yang setingkat dengan PBB E. mencegah dominasi ekonomi oleh negara maju EBTANAS-SMA-98-42 Salah satu sasaran dan tujuan spesifik yang dihasilkan APEC dalam Deklarasi Bogor, tahun 1994 adalah ... A. dibentuknya potret masyarakat Asia Pasifik B. perluasan dan percepatan program fasilitas perdagangan dan investasi C. pembangunan sumber daya manusia yang handal D. pengembangan energi dan telekomunikasi Asia Pasifik E. kajian data investasi dan perdagangan internasional EBTANAS-SMA-98-43 Salah satu langkah atau tindakan yang diambil MEE untuk mencapai tujuan adalah ... A. menurunkan tarif bea masuk dari negara anggota B. memberi bantuan dana kepada negara-negara anggota yang tingkat perekonomiannya masih rendah C. mengenakan bea masuk yang tinggi bagi negara bukan anggota D. menyatukan semua mata uang Eropa . E. mengurangi impor barang dari negara bukan anggota
EBTANAS-SMA-98-44 Salah satu bentuk kerjasama regional dalam bidang ekonomi adalah ... A. OPEC B. CGI C. NATO D. ASEAN E. MEE EBTANAS-SMA-98-45 Salah satu contoh masalah international yang terjadi setelah tahun 1990 dalam bidang politik adalah ... A. perang saudara di Afganistan B. perang saudara di Korea C. integrasi Timor-Timur D. pembantaian etnis Bosnia oleh Serbia E. perebutan kekuasaan di Kamboja EBTANAS-SMA-98-46 Semua orang yang berada di dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara disebut ... A. penduduk B. rakyat C. bangsa D. kaula negara E. warga negara EBTANAS-SMA-98-47 Mahkamah Agung memberikan nasihat hukum pada Presiden dalam hal ... A. menetapkan undang-undang B. menetapkan peraturan pemerintah C. mengangkat Duta dan Konsul D. memberi grasi atau penolakan grasi E. mewujudkan masyarakat adil dan makmur EBTANAS-SMA-98-48 Perbedaan antara negara kesatuan sistem sentralisasi dengan negara kesatuan sistem desentralisasi terletak pada ... A. besarnya kekuasaan dalam negara B. undang-undang dasar yang digunakan C. hubungan pemerintah pusat dan daerah D. cara mengatur negaranya E. wewenang yang diberikan pada daerah EBTANAS-SMA-98-49 Membentuk undang-undang dan menetapkan APBN adalah salah satu contoh hubungan kerjasama antara … A. Presiden dengan MA B. Presiden dengan MPR C. Presiden dengan DPR D. Presiden dengan BPK E. Presiden dengan DPA
EBTANAS-SMA-98-50 Asal;mula terjadinya negara menurut teori contract social adalah ... A. negara terjadi karena diciptakan atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. B. terjadinya negara melalui penguasaan golongan yang kuat atas yang lemah C. terjadinya negara melalui factum unionis dan factum subyektionis D. negara terbentuk karena memiliki kekuasaan tertinggi yang disebut kedaulatan E. terjadinya negara karena memiliki rakyat wilayah dan pemerintah yang sah EBTANAS-SMA-98-51 Bentuk negara yang hanya terdapat dalam sejarah ketatanegaraan Inggris adalah ... A. dominion B. monarki absolut C. monarki konstitusiohal D. monarki parlementer E. kekaisaran EBTANAS-SMA-98-52 Salah satu dasar pertimbangan adanya deklarasi Djuanda tahun 1957 adalah berlakunya ketentuan hukum Hindia Belanda yang dapat membahayakan kedaulatan negara Republik Indonesia. Ketentuan hukum tersebut adalah ... A. Ordonansi nomor 442 tahun 1839 tentang zona ekonomi ekskliisif B. Ordonansi nomor 442 tentang kekuasaan Belanda atas wilayah laut Indonesia C. Ordonansi nomor 442 tahun 1893 tentang wilayah laut Indonesia seluas 12 mil D. Ordonansi nomor 442 tahun 1839 tentang wilayah teritorial Indonesia seluas 3 mil E. Ordonansi nomor 442 tahun 1941 tentang wilayah laut Indonesia 12 mil EBTANAS-SMA-98-53 Ilmu Tata Negara antara lain mempelajari ... A. teori berdirinya negara B. asal usul negara C. fungsi dan tujuan negara D. organisasi negara E. timbul dan lenyapnya negara EBTANAS-SMA-98-54 Negara melindungi dan meliputi seluruh bangsa Indonesia serta mengatasi segala paham golongan dari perseorangan. Hal tersebut merupakan makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 dari pokok pikiran ... A. pertama tentang negara persatuan B. kedua tentang keadilan sosial C. ketiga tentang kedaulatan rakyat D. keempat tentang Ketuhanan Yang Maha Esa E. kelima tentang kemanusiaan
EBTANAS-SMA-98-55 Perbedaan antara bentuk pemerintah Republik dan kerajaan dapat dilihat dari ... A. sejarah terbentuknya pemerintahan B. jumlah orang yang berkuasa dalam negara C. cara penunjukan kepala negara D. perjuangan rakyat melawan penjajahan E. rumusan tujuan negara dalam konstitusi EBTANAS-SMA-98-56 Perbedaan pemisahan kekuasaan dengan pembagian kekuasaan adalah ... A. pembagian kekuasaan berlaku dalam negara republik dan pemisahan kekuasaan berlaku di negara kerajaan B. pembagian kekuasaan ada dalam negara dominion sedang pemisahan kekuasaan ada dalam negara commonwealth C. pemisahan kekuasaan terpisah antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif sedang pada pembagian ada hubungan antara ketiganya D. pemisahan kekuasaan terpisah antara kekuasaan Presiden dan parlemen namun dalam pembagian kekuasaan ada kerjasama E. pemisahan kekuasaan hanya berlaku dalam negara serikat sedang pembagian kekuasaan berlaku dalam negara kesatuan EBTANAS-SMA-98-57 Berdasarkan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia maka bentuk negara dan pemerintahannya adalah ... A. serikat dan parlementer B. kesatuan dan republik C. demokrasi dan parlementer D. kesatuan dan parlementer E. serikat dan republik EBTANAS-SMA-98-58 Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UUD 1945, maka kcdudukan Presiden adalah sebagai … A. kepala negara B. kepala pemerintahan C. mandataris MPR D. bawahan lembaga MPR E. pelaksana kedaulatan EBTANAS-SMA-98-59 Pengerlian Partai Politik menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik adalah .... A. sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama B. satu kelompok yang terorganisir, anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama C. sekumpulan orang yang mempunyai kepercayaan yang sama D. suatu kelompok yang terorganisir, anggotanya mempunyai tujuan yang sama E. sekumpulan orang yang bertujuan memperoleh kekuasaan
EBTANAS-SMA-98-60 Pemerintah dalam arti sempit adalah sualu badan yang mempunyai wewenang menyelenggarakan pemerintahan negara. Menurut UUD 1945 pemerintah dalam arti sempit adalah ... A. Presiden, wakil presiden dan menteri B. Presiden, DPR dan wakil presiden C. Presiden, wakil presiden dan DPA D. Presiden, wakil presiden dan MA E. Presiden, wakil presiden dan BPK
URAIAN EBTANAS-SMA-98-61 Sebutkun 4 dari 6 fungsi partai Politik dalam kchidupan negara yang demokratis!
EBTANAS-SMA-98-62 Sebmkan 4 dari 9 wewenang MPR menurut TAP. MPR No. I/MPR/1988
EBTANAS-SMA-98-63 Sebutkan tata urutan perundang-undangan sesuai TAP. MPRS No. X/MPRS/1966
EBTANAS-SMA-98-64 Sebutkan 4 dari 7 sebab-sebab berakhirnya perjanjian internasional!
EBTANAS-SMA-98-65 Sebutkan pentingnya ASEAN bagi Indonesia!
