Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Tahun 1999 Tata Negara
EBTANAS-SMA-99-01 Perbedaan ilmu negara dengan ilmu tata negara dapat dilihat dari ... A. objek dan tujuan B. ruang dan waktu C. bagian ilmu sosial D. sifat dalil ilmunya relatif E. objeknya manusia dan negara EBTANAS-SMA-99-02 Negara memiliki sifat memaksa, dalam arti negara mempunyai kekuatan fisik secara legal, maka diharapkan semua peraturan perundangan ... A. berkaitan erat dengan dasar dan terbentuknya pemerintahan B. ditaati, supaya keamanan dan ketertiban negara tercapai C. tidak bertentangan dengan tujuan masyarakat D. berlaku untuk semua orang tanpa kecuali E. ditetapkan bersama masyarakat EBTANAS-SMA-99-03 John Locke dalam bukunya "Two Treatises on Civil Government", menyatakan bahwa asal mula terjadinya negara mendasarkan diri pada ... A. kepentingan rakyat sesuai kehendak umum B. akal manusia untuk mempertahankan eksistensi C. perjuangan untuk mempertahankan hidup masingmasing D. keadaan manusia dalam alam bebas melaksanakan perjanjian E. suatu pandangan yang mengakui adanya pelaksanaan perjanjian EBTANAS-SMA-99-04 Dante Alleghieri dalam bukunya "De Monarchi Libri" menyatakan bahwa tujuan negara untuk perdamaian akan tercapai dengan ... A. mempertahankan kehormatan dan kebahagiaan masyarakat B. mempertahankan modal dan alat produksi yang dimilikinya C. membentuk satu negara dengan satu cita-cita dan satu ideologi D. membentuk kelompok yang secara suka rela tanpa alat pemaksa E. membentuk negara di bawah satu imperium dan satu undang-undang
EBTANAS-SMA-99-05 Teori sosialisme menghendaki negara menjalankan fungsinya secara penuh, maksudnya ... A. individu dan masyarakat sebagai pemelihara ketertiban B. pemerintah dan negara dapat melaksanakan kelompok secara sukarela C. negara sebagai alat pemaksa oleh kelas pemilik modal kepada kelas lain D. individu menguasai negara, turut campur dalam perekonomian kesejahteraan rakyat E. negara harus menguasai, turut campur dalam perekonomian untuk kesejahteraan rakyat. EBTANAS-SMA-99-06 Otto Bauer berpendapat, bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter dan tumbuh karena ... A. persamaan karakter B. persamaan sejarah C. perasaan setia kawan D. persamaan keturunan E. kesatuan tempat tinggal EBTANAS-SMA-99-07 Wilayah yang dianggap sebagai ekstrateritorial adalah ... A. wilayah lautan suatu negara B. lautan bebas yang ada pemiliknya C. tempat tinggal suatu masyarakat D. lautan milik bersama masyarakat dunia E. tempat bekerja perwakilan suatu negara EBTANAS-SMA-99-08 Perhatikan gambar berikut!
Berdasarkan gambar di atas, yang termasuk ZEE ditunjukkan pada nomor ... A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5
EBTANAS-SMA-99-09 Pemerintah yang Berdaulat Pemerintahan Pemerintahan No. dalam arti luas dalam arti sempit 1 2 3 4 5
legislatif, eksekutif, yudikatif legislatif, eksekutif legislatif semua lembaga kabinet
eksekutif eksekutif, legislatif eksekutif, yudikatif presiden dan para menteri dewan menteri
Berdasarkan tabel di atas, perbedaan pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit ditunjukkan pada nomor ... A. 1 dan 2 B. 1 dan 3 C. 1 dan 4 D. 1 dan 5 E. 2 dan 4 EBTANAS-SMA-99-10 Teori kedaulatan negara menyatakan adanya kekuasaan dalam negara terjadi karena ... A. kehendak hukum dari negara itu sendiri B. suatu kodrat alam, ada negara maka kekuasaan ada C. keamanan masyarakat dengan mengadakan perjanjian D. perjanjian individu bertujuan untuk menjamin hak asasi E. suatu kodrat alam, ada hukum karena negara menghendaki EBTANAS-SMA-99-11 Pengaikuan de Jure berarti pengakuan negara lain terhadap negara Indonesia secara resmi menurut hukum. Misalnya ... A. 17 Agustus 1945, terbentuknya negara Indonesia B. 10 Juli 1947, pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Mesir C. 10 .Juli 1947, terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat oleh Belanda D. 27 Desember 1949, pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda ' E. 10 Agustus 1945, pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Arab Saudi EBTANAS-SMA-99-12 Perbedaan bentuk negara kesatuan dengan negara serikat terletak pada ... A. jabatan kepala negara B. sistem pemerintahannya C. jumlah UUD yang dimiliki D. hak untuk mengatur daerahnya (ke dalam) E. kedaulatan ke luar dipegang oleh pemerintah pusat
EBTANAS-SMA-99-13 Konfederasi merupakan suatu bentuk kenegaraan yaitu ... A. pemerintahannya dikuasai oleh pemerintah negara lain B. perserikatan beberapa negara merdeka dan berdaulat penuh C. beberapa negara di bawah pengawasan dewan perwakilan PBB D. beberapa negara bergabung dalam mengurus hubungan dengan negara lain E. perserikatan beberapa negara, bekerjasama untuk urusan dalam dan luar negerinya EBTANAS-SMA-99-14 Perhatikan bagan berikut!
Berdasarkan bagan di atas, siklus ajaran Polybios mengatakan kolom V menunjukkan perubahan bentuk pemerintahan klasik, yaitu ... A. tirani B. monarki C. oligarki D. okhlokrasi E. aristokrasi EBTANAS-SMA-99-15 Menurut fokus perhatian (isi) demokrasi terdiri atas … A. material dan formal B. konstitusional dan rakyat C. barat, timur, dan gabungan D. langsung dan tidak langsung E. representatif dan referendum EBTANAS-SMA-99-16 Sistem Pemerintahan No. 1 2 3 4 5
Presidensial mosi tidak percaya DPR presiden mempunyai hak prerogatif menteri bertanggung jawab kepada presiden pemerintahan stabil memakai trias politika
Parlementer mosi tidak percaya parlemen presiden sebagai lambang menteri tidak bertanggumg jawab kepada presiden pemerintahan labil memakai trias politika
Berdasarkan tabel di atas, perbedaan sistem pemerintahan presidensial dengan parlementer ditunjukkan pada nomor ... A. 1, 2, dan 3 B. 1, 3, dan 4 C. 2, 3, dan 4 D. 2, 3, dan 5 E. 3, 4, dan 5
EBTANAS-SMA-99-17 Kelemahan pemilihan umum dengan sistem proporsional, antara lain ... A. wakil rakyat yang menang kurang memperhatikan daerahnya B. kekuasaan partai politik kurang mendapat pengaruh C. golongan partai kecil kurang terwakili D. kemungkinan ada suara yang hilang E. membutuhkan biaya sangat besar EBTANAS-SMA-99-18 Kekuasaan Negara No. 1 2 3 4 5
Pemisahan Kekuasaan Montesquie kekuasaan dalam arti formal lembaga negara berhubungan separation of power Amerika
Pembagian Kekuasaan John Locke kekuasaan dalam arti materia lembaga negara tidak berhubungan devision of power Indonesia
Berdasarkan tabel di atas, perbedaan pemisahan kekuasaan dengan pembagian kekuasaan ditunjukkan pada nomor ... A. 1 dan 3 B. 2 dan 4 C. 2 dan 5 D. 3 dan 4 E. 4 dan 5 EBTANAS-SMA-99-19 Sudargo Gautama berpendapat bahwa dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan terhadap perseorangan dengan ... A. kekuasaan hukum yang terorganisasi B. fungsi hukum sebagai penjaga alam C. pikiran yang adil tertuang dalam hukum D. tindakan negara terhadap warganya yang membatasi hukum E. tindakan penguasa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum EBTANAS-SMA-99-20 Perhatikan unsur-unsur negara hukum berikut! 1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi 2. Supremasi hukum 3. Peradilan bebas dan tidak memihak 4. Human rights 5. Legalitas dalam arti hukum Berdasarkan urutan di atas, unsur-unsur negara hukum menurut Prof. Dr. Ismail Sunny adalah nomor … A. 1, 2, dan 4 B. 1, 3, dan 5 C. 2, 3, dan 4 D. 2, 3, dan 5 E. 3, 4, dan 5
EBTANAS-SMA-99-21 Perhatikan prinsip-prinsip negara hukum berikut! 1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia 2. Kesederajatan dalam hukum 3. Peradilan bebas dan tidak memihak 4. Pemerintahan berdasarkan hukum 5. Legalitas terwujud dalam segala bentuk Berdasarkan urutan di atas, prinsip-prinsip negara hukum menurut pasal 27 s.d 34 UUD 1945 adalah nomor ... A. 1 dan 3 B. 1 dan 4 C. 1 dan 5 D. 2 dan 4 E. 2 dan 5 EBTANAS-SMA-99-22 Alasan pemerintah Indonesia membentuk KOMNAS HAM sebagai suatu lembaga independen di Indonesia adalah ... A. untuk tetap menegakkan masalah HAM di Indonesia B. untuk kepentingan penduduk Indonesia C. HAM telah lama diperjuangkan manusia D. HAM merupakan hak yang paling asasi E. negara RI berdasarkan hukum EBTANAS-SMA-99-23 Pelaksanaan hak asasi sosial dan budaya (social and cultural right) meliputi hak untuk ... A. mendapatkan pengajaran B. mengembangkan kebudayaan C. memilih perguruan tinggi negeri D. memiliki pendidikan dan memiliki sesuatu E. mendapat pengajaran dan mengembangkan kebudayaan EBTANAS-SMA-99-24 Menurut Aristoteles pengertian politik adalah ... A. upaya untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki B. pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat C. kemahiran dalam bidang kenegaraan D. meliputi seni dan ilmu EBTANAS-SMA-99-25 Fungsi partai politik sebagai sarana pengawasan politik berarti ... A. mengatur keinginan dan aspirasi golongan dalam masyarakat B. mengendalikan semua aspek kehidupan secara monolitik C. mengawasi kebijaksanaan pemerintah untuk masyarakat D. memperjuangkan dan mengawasi politik kebijaksanaan E. mengatur konflik yang timbul di masyarakat
EBTANAS-SMA-99-26 Sistem multipartai banyak dipakai di negara yang masyarakatnya majemuk (heterogen), yakni ... A. RRC B. Afrika C. Belanda D. Philipina E. Australia EBTANAS-SMA-99-27 Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah ... A. merupakan syarat berdirinya negara serikat B. sebagai dasar pengesahan konstitusi RIS C. kebebasan untuk membuka diplomasi D. sebagai dasar pengesahan UUD 1945 E. akhir perjuangan bangsa Indonesia EBTANAS-SMA-99-28 Hasil keputusan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah ... A. menetapkan GBHN B. membubarkan KNIP C. menetapkan undang-undang D. mengangkat menteri-menteri E. memilih presiden dan wakil presiden EBTANAS-SMA-99-29 Makna alinea kedua Pembukaan UUD 1945, antara lain ... A. kemerdekaan yang didambakan B. ikut melaksanakan ketertiban dunia C. pengukuhan proklamasi kemerdekaan D. kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir E. negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ' EBTANAS-SMA-99-3 Contoh pelaksanaan hak asasi manusia yang terkandung dalam pokok pikiran kedua Pembukaan UUD 1945 ialah ... A. kebebasan memilih agama B. memberikan suara saat pemilu C. kebebasan melaksanakan ibadah D. melaksanakan politik bebas aktif E. fakir miskin dipelihara oleh negara EBTANAS-SMA-99-31 Batas landas kontinen antara Indonesia dengan Thailand, yaitu batas antara ... A. laut Andaman dan laut Cina Selatan B. selat Singapura dan selat Andaman C. selat Malaka dan laut Cina Selatan D. laut Cina Selatan dan selat Singapura E. selat Malaka bagian utara dan laut Andaman
EBTANAS-SMA-99-32 Hubungan kerja antara presiden dengan DPR menurut UUD 1945 pasal 11, yaitu ... A. menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain B. mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain C. mengangkat menteri-menteri untuk memimpin kehormatan D. memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan E. menetapkan dan mensyahkan APBN tiap awal tahun EBTANAS-SMA-99-33 Tugas pokok Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN), antara lain ... A. merencanakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian B. menetapkan undang-undang yang akan disahkan DPR C. menyiapkan peraturan pemerintah yang akan diuji MA D. menyiapkan program untuk mengangkat pegawai baru E. menyusun anggaran untuk gaji pegawai negeri EBTANAS-SMA-99-34 Keuntungan sistem desentralisasi yang dilaksanakan di Indonesia, antara lain ... A. memanfaatkan uang subsidi dari pemerintah pusat untuk pembangunan di daerah B. mempercepat pelaksanaan pembangunan dan membina stabilitas politik C. membuka hubungan dengan perusahaan asing dan menaikkan pajak D. memanfaatkan hasil pemungutan pajak untuk pembangunan daerah E. mendirikan parpol dan bebas mengeluarkan pendapat EBTANAS-SMA-99-35 Perhatikan pasal-pasal dalam UUD 1945 berikut! 1. Pasal 4 ayat (l) 2. Pasal 27 ayat (l) 3. Pasal 28 4. Pasal 32 5. Pasal 33 ayat (l) Pasal-pasal di atas yang ada kaitannya dengan pengertian negara hukum adalah nomor ... A. 1, 2, dan 3 B. 1, 3, dan 4 C. 2, 3, dan 4 D. 2, 4, dan 5 E. 3, 4, dan 5
EBTANAS-SMA-99-36 Contoh hak dan kewajiban WNI menurut UUD 1945 adalah hak untuk ... A. perlindungan sosial dan harta kekayaan B. menaati peraturan dan membayar pajak C. menjunjung hukum serta membela negara D. memeluk agama dan mendapatkan pekerjaan E. menikmati kemajuan kebudayaan national dan pengajaran EBTANAS-SMA-99-37 Yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban warga negara Indonesia bidang hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor … A. 5 tahun 1960 B. 14 tahun 1969 C. 14 tahun 1970 D. 20 tahun 1982 E. 3 tahun 1989 EBTANAS-SMA-99-38 Pembagian hukum menurut waktu berlakunya terdiri atas hukum ... A. positif dan alam B. publik dan privat C. material dan formal D. tertulis dan tidak tertulis E. nasional dan internasional EBTANAS-SMA-99-39 Perhatikan beberapa kasus pelanggaran hukum berikut! 1. Mendirikan bangunan tanpa izin 2. Pemerkosaan 3. Tidak membayar kontrakan 4. Transaksi obat terlarang 5. Pembunuhan Dari kasus di atas, yang termasuk contoh pelanggaran hukum pidana di masyarakat adalah nomor … A. 1, 2, dan 3 B. 1, 3, dan 4 C. 2, 3, dan 4 D. 2, 4, dan 5 E. 3, 4, dan 5 EBTANAS-SMA-99-40 Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, kedudukan Keputusan Menteri ada di bawah … A. UUD 1945 di atas Ketetapan MPR B. Ketetapan MPR di atas Undang-Undang, C. Keputusan Presiden di atas Instruksi Menteri D. Undang-Undang di atas Peraturan Pemerintah E. Peraturan Pemerintah di atas Keputusan Presiden EBTANAS-SMA-99-41 Wewenang Pengadilan Tinggi antara lain ... A. melaksanakan pengusutan dan penuntutan umum B. membetulkan vonis hakim bila terjadi kekeliruan C. melaksanakan hukum setelah ada vonis dari hakim D. memanggil setiap pelaku tindak kejahatan atas petunjuk jaksa E. memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim
EBTANAS-SMA-99-42 Dalam sistem kabinet presidensial, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh ... A. MPR B. DPR C. BPK D. DPA E. Presiden EBTANAS-SMA-99-43 Mahkamah Agung (MA) menurut Konstitusi RIS 1949 ialah sebagai lembaga ... A. legislatif B. eksekutif C. federatif D. yudikatif E. legislatif dan federatif EBTANAS-SMA-99-44 Dalam sistem kabinet parlementer menurut UUDS 1950 DPR dapat dibubarkan oleh ... A. MA B. BPK C. Presiden D. Dewan Menteri E. Wakil Presiden EBTANAS-SMA-99-45 Tugas MA yang berhubungan dengan mekanisme lima tahunan kepemimpinan nasional adalah ... A. menyelesaikan setiap sengketa antar pengadilan negeri B. mengawasi jalannya pemerintahan khusus dalam bidang hukum C. melaksanakan kasasi tanpa harus melalui proses pengadilan tinggi D. mengawasi jalannya pengadilan terutama yang mengenai kasus pidana E. memberikan nasihat kepada lembaga tinggi negara dalam bidang hukum EBTANAS-SMA-99-46 Istilah negara hukum yang merupakan isi pokok demokrasi Pancasila tercantum dalam ... A. Penjelasan UUD 1945 B. Pembukaan UUD 1945 C. Batang Tubuh UUD 1945 D. Pasal 27 ayat (l) UUD 1945 E. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat
EBTANAS-SMA-99-47 Demokrasi No. 1 2 3 4 5
Pancasila kekuasaan dari rakyat merupakan khas Indonesia presiden dipilih melalui pemilu kebebasan bertanggung jawab tidak terdapat oposisi
Liberal kekuasaan dari parlemen merupakan khas Barat presiden dipilih melalui pemilu mengutamakan kebebasan belaka terdapat oposisi
Berdasarkan tabel di atas, perbedaan demoktasi Pancasila dengan demokrasi Liberal ditunjukkan pada nomor ... A. 1, 2, dan 3 B. 1, 3, dan 5 C. 2, 3, dan 4 D. 2, 4, dan 5 E. 3, 4, dan 5 EBTANAS-SMA-99-48 Kewajiban partai politik di Indonesia, antara lain … A. menyampaikan program pada saat kampanye B. menyusun calon anggota untuk duduk di DPR C. ikut menyukseskan pelaksanaan pemilihan umum D. bersaing dengan OPP untuk memenangkan pemilu E. membantu mengurus kartu AB untuk pendukungnya EBTANAS-SMA-99-49 Fungsi organisasi kemasyarakatan di Indonesia, antara lain sebagai sarana untuk ... A. menampung aspirasi masyarakat B. menyampaikan kehendak pimpinan C. menampung kesamaan bakat dan minat D. menyelesaikan masalah bila terjadi konflik E. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggotanya EBTANAS-SMA-99-50 UUD 1945 yang memuat landasan yuridis konstitusional pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia yaitu ... A. pasal 1 ayat (2) B. pasal 27 ayat (1) C. pasal 28 D. pssal 30 ayat (1) E. pasal 31 ayat (2) EBTANAS-SMA-99-51 Contoh pelaksanaan asas langsung dalam pemilihan umum di Indonesia adalah ... A. tidak diketahui oleh siapapun B. menentukan pilihan tanpa tekanan C. memberikan suara tanpa perantara dan tanpa tingkatan D. semua warga negara yang memenuhi persyaratan berhak meniilih E. pemilihan berlaku menyeluruh bagi setiap warga negara Indonesia
EBTANAS-SMA-99-52 Perhatikan tahapan-tahapan pemilihan umum di Indonesia! 1. Pendaftaran pemilih 2. Penetapan calon 3. Pengajuan nama calon 4. Kampanye 5. Pemungutan suara Urutan yang benar dalam tahapan-tahapan pemilu tersebut di atas adalah nomor ... A. 1, 2, 3, 4, dan 5 B. 1, 3, 4, 5, dan 2 C. 1, 3, 2, 4, dan 5 D. 1, 4, 5, 2, dan 3 E. 3, 4, 5, 1, dan 5 EBTANAS-SMA-99-53 Asas ius sanguinis merupakan asas yang digunakan suatu negara untuk menentukan kewarganegaraan seseorang yang didasarkan atas ... A. sejarah hidupnya B. tempat kelahirannya C. asal usul kejadiannya D. agama yang dianutnya E. asal usul keturunannya EBTANAS-SMA-99-54 Contoh kewarganegaraan apatride yakni keturunan bangsa berasas … A. ius sanguinis lahir di negara berasas ius sanguinis B. ius sanguinis lahir di negara berasas ius soli C. ius soli lahir di negara berasas ius sanguinis D. ius soli lahir di negara berasas ius soli E. ius soli dan ius sanguinis EBTANAS-SMA-99-55 Penduduk Indonesia adalah mereka yang ... A. memenuhi persyaratan tertentu dan berdomisili dalam wilayah Indonesia B. telah memenuhi persyaratan tertentu tinggal dan bertugas di Indonesia C. terikat oleh aturan-aturan yang diberlakukan oleh negara Indonesia D. berdormsili dalam waktu yang lama diatur oleh undang-undang E. berdomisili di wilayah negara Indonesia secara turun-temurun EBTANAS-SMA-99-56 Memperoleh kewarganegaraan Indonesia bagi orang asing dapat dilakukan melalui proses naturalisasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dengan cara mengajukan permohonan kepada menteri ... A. pertahanan keamanan B. dalam negeri C. penerangan D. luar negeri E. kehakiman
EBTANAS-SMA-99-57 Seorang warga negara Indonesia masuk dalam dinas militer Malaysia tanpa izin menteri kehakiman. Akibat tindakannya tersebut status kewarganegaraannya adalah ... A. kewarganegaraan tetap B. kewarganegaraan rangkap C. hilang kewarganegaraannya D. kewarganegaraan tidak tetap E. menjadi warga negara Malaysia EBTANAS-SMA-99-58 Politik luar negeri Indonesia berlandaskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ... A. kesatu B. kedua C. ketiga D. keempat E. kesatu dan keempat EBTANAS-SMA-99-59 Peran serta Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia dalam organisasi internasional adalah ... A. menjadi dewan eksekutif UNICEF B. menjadi anggota dewan pimpinan UNDP C. konsisten memperjuangkan tegaknya hak asasi manusia D. selalu memberikan sumbangan bagi negara yang terkena musibah E. aktif meredakan konflik-konflik di Asia dan Afrika melalui GNB EBTANAS-SMA-99-60 Perhatikan beberapa sumber hukum internasional berikut! 1. Yurisprudensi internasional 2. Perjanjian internasional 3. Organisasi internasional 4. Kebiasaan internasional 5. Konsensus intemasional 6. Doktrin internasional Berdasarkari urutan di atas, yang termasuk sumber hukum internasional adalah nomor ... A. 1, 2, 3, dan 4 B. 1, 2, 4, dan 5 C. 1, 2, 5, dan 6 D. 2, 4, 1, dan 6 E. 2, 4, 5, dan 6 EBTANAS-SMA-99-61 Hukum intemasional berperan untuk menjaga ketertiban dunia tercantum dalam ... A. perjanjian pemanfaatan benua Antartika secara damai B. Piagam PBB pasal 1 tentang perdamaian dunia C. Deklarasi Bandung dan Kongres Asia-Afrika D. Deklarasi ASEAN di Bangkok E. Piagam Atlantik
EBTANAS-SMA-99-62 Perhatikan tahapan-tahapan perjanjian internasional berikut! 1. Negotiation 2. Clarification 3. Signature 4. Lobbying 5. Ratification Berdasarkan urutan di atas tahapan yang benar dalam membuat perjanjian internasional adalah nomor ... A. 1, 2, dan 3 B. 1, 3, dan 5 C. 2, 3, dan 4 D. 2, 4, dan 5 E. 3, 4, dan 5 EBTANAS-SMA-99-63 Salah satu tujuan perdamaian dunia yang tercantum dalam pasal 1 Piagam PBB adalah ... A. Memenuhi kewajiban-kewajiban internasional yang ditetapkan PBB B. mendorong meningkatkan kesejahteraan semua anggota PBB C. tidak mencampuri urusan rumah tangga negara manapun D. bekerja sama dalam menyelesaikan konflik internasional E. menjalin persaudaraan yang erat antar anggota PBB EBTANAS-SMA-99-64 Pentingnya kerjasama ASEAN bagi Indonesia di pidang ekonorni adalah ... A. memantapkan posisi Indonesia di kawasan ASEAN B. menciptakan zone perdagangan bebas ASEAN C. memperlancar proses pembangunan nasional D. meningkatkan ketahanan nasional E. meningkatkan stabilitas regional EBTANAS-SMA-99-65 Yang mendorong berdirinya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) adalah ... A. munculnya konflik-kenflik yang berskala multilateral B. tidak adanya institusi yang berfungsi sebagai mediator C. ekspansi militer yang makin meluas dan melibatkan banyak negara D. Gagalnya pertemuan presiden W. Wilson dengan Mussolini dari Italia E. gagalnya Liga Bangsa-Bangsa dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia
EBTANAS-SMA-99-66 Perhatikan tokoh-tokoh perdamaian dunia berikut! 1. Tun Abdul Rajak 2. Soekarno 3. Narciso Ramos 4. Nasser 5. Nkrumah Dari tokoh-tokoh di atas, yang termasuk pendiri Gerakan Non Blok adalah nomor ... A. 1, 2, dan 3 B. 1, 3, dan 4 C. 1, 4, dan 5 D. 2, 3, dan 4 E. 2, 4, dan 5 EBTANAS-SMA-99-67 Yang mendorong berdirinya organisasi Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) adalah ... A. adanya ketidakpastian ekonomi dalam pasar global B. terjadinya krisis ekonomi dan moneter di kawasan Asia Pasifik C. terbentuknya pasar tunggal Eropa dan pasar bebas Amerika Utara D. berkembangnya proteksionisme dalam pasar bebas di satu kawasan E. munculnya negara-negara yang fundamental ekonominya kuat di Asia Pasifik EBTANAS-SMA-99-68 Perhatikan negara-negara yang saling berhubungan dewasa ini! 1. Belanda 2. Perancis 3. Australia 4. Singapura 5. Italia Dari negara-negara di atas, yang termasuk anggota CGI adalah nomor ... A. 1, 2, dan 3 B. 1, 3, dan 4 C. 1, 4, dan 5 D. 2, 3, dan 4 E. 2, 3, dan 5 EBTANAS-SMA-99-69 Contoh konflik regional di kawasan Asia Pasifik di bidang sosial-budaya yang menjadi masalah internasional adalah ... A. pengelolaan pariwisata yang menonjolkan business prostitusi B. tingkat pluralitas yang terlalu tinggi di kawasan Asia Pasifik C. perebutan kekuasaan di Afghanistan pasca Uni Soviet D. buruknya pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) E. masih banyak negara-negara yang tertinggal
EBTANAS-SMA-99-70 Perhatikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat internasional berikut! 1. Degradasi moral 2. Ledakan penduduk 3. Penularan:penyakit AlDS 4. Pencemaran imgkungan 5. Krisis ekonomi Dari urutan di atas, yang termasuk masalah fundamental yang dihadapi oteh bangsa Indonesia sekarang ini adalah nomor … A. 1, 2, dan 3 B. 1, 3, dan 4 C. 1, 4, dan 5 D. 2, 3, dan 4 E. 2, 3, dan 5
