Evaluasi Belajae Tahap Akhir Nasional Tahun 1992
Tata Negara
EBTANAS-SMA-92-01 Negara yang terjadi secara faktual berdasarkan peleburan (fusi) berikut ini adalah ... A. Liberia tahun 1847 B. Kerajaan Jerman tahun 1871 C. Belgia tahun 1839 D. Columbia tahun 1832 E. Venezuela tahun 1932 EBTANAS-SMA-92-02 Negara ditinjau dari segi organisasi politik adalah organisasi .... A. kekuasaan yang terorganisir dalam satu wadah B. masyarakat yang terikat keanggotaannya C. partai-partai politik dalam negara D. masyarakat yang menyatu dengan pemerintah E. golongan bangsawan yang berkuasa EBTANAS-SMA-92-03 Ilmu yang mempelajari negara-negara tertentu, bagaimana pemerintahan negara itu disusun dan dijalankan mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah ialah ... A. Ilmu Negara B. Ilmu Tata Negara C. Ilmu Politik D. Ilmu Politik Tata Negara E. Ilmu Pemerintahan Negara EBTANAS-SMA-92-04 Perbedaan antara unsur konstitutif dan unsur deklaratif pada pembentukan negara adalah ... A. unsur konstitutif bersifat mutlak, sedangkan unsur deklaratif bersifat menerangkan B. unsur konstitutif bersifat nisbi, sedangkan deklaratif bersifat mutlak C. unsur konstitutif bersifat de facto, sedangkan deklaratif bersifat de jure D. unsur konstitutif bersifat Yelatif, sedangkan deklaratif bersifat teoritis E. unsur konstitutif bersifat praktik, sedangkan deklaratif bersifat teoritis EBTANAS-SMA-92-05 Unsur wilayah negara yang paling luas adalah ... A. daratan yang terhampar B. lautan yang terbentang C. daerahektrateritorial D. udara di atasnya E. lautteritorial
EBTANAS-SMA-92-06 Seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan sesuatu tindakan hukum tertentu, disebut … A. Stelsel aktif B. Stelsel pasif C. Hak opsi D. Hak repudiasi E. naturalisasi EBTANAS-SMA-92-07 Negara yang tidak terwujud atas kehendak manusia melainkan atas kehendak Yang Maha Esa, ungkapan ini berdasarkan kedaulatan ... A. Tuhan B. hukum C. negara D. rakyat E. masyarakat EBTANAS-SMA-92-08 Tujuan Negara Republik Indonesia menurut PembukaanUUD 1945,adalah ... A. mewujudkan negara yang tangguh, dan kuat sejajar dengan negara lain B. menciptakan kesejahteraan individu bagi seluruh rakyat Indonesia C. mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmuryang tertib dan aman D. melaksanakan keinginan atau kehendak rakyat berdasarkan kepentingan negara E. menerapkan hukum secara adil dan bijaksana bagi seluruh rakyat EBTANAS-SMA-92-09 Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang memberikan jaminan kesejahteraan bagi warga negara adalah ... A. pasal 23, 28, 30, 32, dan 34 UUD 1945 B. pasal 25, 28, 29, 31, dan 33 UUD 1945 C. pasal 26, 27, 28, 30, dan 31 UUD 1945 D. pasal 28, 29, 30, 31, dan 32 UUD 1945 E. pasal 30, 32, 33, 32, dan 34 UUD 1945 EBTANAS-SMA-92-10 Perbedaan antara bentuk negara kesatuan dengan bentuk negara serikat adalah terletak pada ... A. susunan organisasinya B. tujuan suatu negara C. fungsi suatu negara D. hakikat suatu negara E. wilayah suatu negara
EBTANAS-SMA-92-11 Bentuk pemerintahan menurut Siklus Polybios (204 122 S.M.) urutannya adalah ... A. tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, oklogarsi, monarki B. monarki, oligarki, demokrasi, oklogarsi, tirani, dan aristograsi C. monarki, aristograsi, oligarki, demokrasi, oklogarsi, tirani D. demokrasi, oklogarsi, monarki, tirani, aristokrasi, oligarki E. monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, oklogarsi
EBTANAS-SMA-92-16 Ruang lingkup yang diatur dalam Hukum Privat Internasional adalah ... A. hubungan antara orang-orang yang berlainan kebangsaan atau kewarganegaraan B. keseluruhan peraturan hukum yang mengatur kedudukan hukum dalam pergaulan internasional C. peraturan-peraturan tentang batas-batas negara serta wilayah kekuasaan hukum D. hubungan antara negara-negara yang berdaulat penuh E. hubungan antara negara-negara dengan perserikatan negara-negara
EBTANAS-SMA-92-12 Demokrasi yang mengagungkan persamaan pada bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan pada bidangekonomi adalah ... A. demokrasi formal B. demokrasi material C. demokrasi politik D. demokrasi dengan sistem referendum E. demokrasi parlementer
EBTANAS-SMA-92-17 Arti Proklamasi 17Agustus l945 bagi perkembangan tata hukum negara Republik Indonesia adalah ... A. puncak perjuangan rakyat Indonesia B. alat Hukum Internasional C. titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia D. pernyataan terhadap dunia luar bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka E. norma pertama dari tata hukum Indonesia
EBTANAS-SMA-92-13 Peraturan-peraturan yang terdapat dalam pergaulan lingkungan masyarakat disebut ... A. norma hukum B. norma kesusilaan C. norma agama D. norma kesopanan E. norma normal
EBTANAS-SMA-92-18 Salah satu pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD1945 ialah ...
EBTANAS-SMA-92-14 Hukum adalah pikiran atau anggapan orang, adil atau tidaknya mengenai hubungan antara manusia, Definisi tersebut dikemukakan oleh ... A. Prof. Soediman Kartohadiprojo, SH. B. J.C.T. Simorangkir, SH. C. Woeryono Sastropranoto, SH. D. S.M.Amin,SH. E. Prof. Dr. L.J. van Apeldoorn EBTANAS-SMA-92-15 Contoh hukum adat yang berlaku di Indonesia adalah … A. hukum waris B. hukum material C. hukum perdata D. hukum kekayaan E. hukum pribadi
A. B. C. D. E.
PEMBUKAAN UUD 1945 pernyataan tentang negara persatuan anti penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan adanya pernyataan kemerdekaan Indonesia ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia meningkatkan kesejahteraan umum
EBTANAS-SMA-92-19 Dasar hukum bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat adalah … A. pasal 1 ayat 1 UUD 1945 B. pasal 2 ayat 1 UUD 1945 C. pasal 1 ayat 2 UUD 1945 D. pasal 2 ayat 2 UUD 1945 E. pasal 2 ayat 3 UUD 1945
EBTANAS-SMA-92-20 Susunan dan kedudukan Lembaga Negara RI menurut JIWA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA UUD 1945.
EBTANAS-SMA-92-25 Perbedaan antara asas sentralisasi dan desentralisasi adalah terletak pada ... A. kewenangan mengatur pemerintahan B. pelaksanaan kekuasaan pemerintahan C. pelimpahan kekuasaan pemerintahan D. penyerahan kekuasaan pemerintah daerah E. keinginan penguasa dalam pemerintahan
asas
EBTANAS-SMA-92-26 Bentuk pemerintahan negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 adalah ... A. Republik B. Kesatuan C. Monarki D. Serikat E. Demokrasi Lembaga tinggi yang merupakan badan pengadilan tertinggi di Indonesia menurut UUD 1945 adalah ... A. Nomor I B. Nomor II C. Nomor III D. Nomor lV E. Nomor V EBTANAS-SMA-92-21 Di bawah ini Lembaga Nondepartemen yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, kecuali ... A. BAPPENAS B. LIPI C. BAKN D. BPPT E. BKKBN EBTANAS-SMA-92-22 Pasal 1 UU No. 5 tahun 1974 yang dimaksud Pemerintah Pusat adalah ... A. Presiden beserta pembantu-pembantunya B. MPR dan Presiden C. Menteri-menteri dan Gubernur D. Presiden E. MPR EBTANAS-SMA-92-23 Presiden RI memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD adalah pasal … A. 3 UUD 1945 B. 4 ayat 1 UUD 1945 C. 4 ayat 2 UUD 1945 D. 5 ayat 1 UUD 1945 E. 5 ayat 2 UUD 1945 EBTANAS-SMA-92-24 Susunan organisasi pemerintah desa menurut UU nomor 5/1979 ... A. Kepala Kelurahan, Sekretaris, LKMD B. Kepala Kelurahan, Sekretaris, Kepala Lingkungan C. Kepala Desa, Sekretaris, Kepala Lingkungan D. Kepala Desa, Sekretaris, LKMD, Kepala Dusun E. Kepala Desa, Sekretaris, LMD, Kepala Dusun
EBTANAS-SMA-92-27 Isi Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 adalah ... A. sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk tugastugas diambil alih oleh presiden dibantu oleh KNIP B. pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk membentuk partai politik C. membentuk kabinet yang bertanggung jawab kepada kabinet Sutan Syahrir pertama D. peraturan bahwa segala badan negara yang ada dan masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru E. Komite Nasional Indonesia Pusat memegang kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN EBTANAS-SMA-92-28 Maklumat Pemerintah yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik adalah … A. Maklumat Pemerintah tanggal 28 Oktober 1946 B. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1946 C. Maklumat Pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 D. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 E. Maklumat Pemerintah tanggal 18 November 1945 EBTANAS-SMA-92-29 Kedudukan Presiden menurut konstitusi RIS 1949 adalah ... A. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintah B. Presiden sebagai Kepala Pemerintah yang tidak dapat diganggu gugat C. Presiden sebagai Kepala Eksekutif D. Presiden sebagai Kepala Negara yang dapat dijatuhkan oleh Parlemen E. Presiden sebagai Kepala Negara yang tidak dapat diganggu gugat
EBTANAS-SMA-92-30 Beda sistem pemerintahan menurut konstitusi RIS dengan sistem pemerintahan menurut UUD 1945 adalah ... A. konstitusi RIS sistem pemerintahannya presidentil, sedangkan UUD 1945 parlementer B. konstitusi RIS memakai parlementer sedangkan UUD 1945 memakai presidentil C. konstitusi RIS menyatakan presiden kedudukannya kuat sedangkan menurut UUD 1945 presiden memiliki kekuasaan tak terbatas D. menurut konstitusi RIS menteri tidak dapat dijatuhkan oleh DPR, sedangkan menurut UUD 1945 presiden dapat dijatuhkan oleh DPR. E. Menurut konstitusi RIS dapat membubarkan kabinet, sedangkan menurut UUD 1945 presiden tidak dapat membubarkan kabinet EBTANAS-SMA-92-31 Sejak dikeluarkan oleh Pemerintah Federal UU Darurat No. II tahun 1950 maka negara bagian RIS hanya terdiridan tiga bagian adalah negara ... A. Indonesia Timur, Pasundan, Jawa Timur B. Jawa Timur, Madura, Sumatera Timur C. Indonesia Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah D. RepublikIndonesia, Indonesia Timur, Sumatera Timur E. Republik Indonesia, Jawa Timur, Jawa Barat EBTANAS-SMA-92-32 Hak angket menurut pasal 70 UUD Sementara 1950 adalah ... A. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak menanya B. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpolasi dan menanya C. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak menyelidiki menurut aturan-aturan yang ditetapkan undang-undang D. Dewan Perwakilan Rakyat memajukan usul-usul undang-undang kepada pemerintah E. Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengadakan perubahan usul undang-undang yang dimajukan oleh pemerintah EBTANAS-SMA-92-33 Pernyataan tidak setuju DPR terhadap program kabinet parlementer di wujudkan dalam bentuk ... A. votum kepercayaan B. kabinet demisioner C. kabinet jatuh D. mosi tidak percaya E. kabinet koalisi
EBTANAS-SMA-92-34 Pembubaran konstituante oleh Presiden dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah ... A. timbulnya beberapa paham kenegaraan B. sebagian besar anggota konstituante tidak bersedia menghadiri sidang C. ketua konstituante tidak bersedia menghadiri sidang D. anggota konstituante tidak memenuhi keinginan rakyat E. kuorum tidak pernah tercapai EBTANAS-SMA-92-35 Salah satu penyimpangan UUD 1945 pada masa orde lama ... A. presiden diangkat untuk jabatan seumur hidup B. UUD 1945 berlaku untuk seluruh Indonesia C. Konstitusi RIS berlaku untuk seluruh Indonesia D. Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 mulai berlaku kembali E. tanggal 18 Agustus 1950 sampai dengan 5 JuIi 1959 UUDS 1950 berlaku untuk seluruh Indonesia EBTANAS-SMA-92-36 Salah satu perbedaan yang menonjol antara UUD Sementara 1950 dan UUD 1945 adalah dan segi ... A. bentuk pemerintahan B. bentuk parlemen C. sistem kepartaian D. sistem pemerintahan E. bentuk negara EBTANAS-SMA-92-37 Orde Baru lahir pada tanggal 11 Maret l966 yang merupakan reaksi terhadap ... A. sistem pemerintahan pada masa Orde Lama B. penyelewengan-penyelewengan yang terjadi pada masa orde lama C. kemurnian Pancasila dan UUD 1945 D. dominasi paham komunisme di Indonesia E. dominasi paham liberalisme di Indonesia EBTANAS-SMA-92-38 Ketetapan MPR tahun 1988 tentang pengangkatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia adalah ... A. Tap. MPR No. IV/MPR/1988 dan Tap. MPR No. V/MPR/1988 B. Tap. MPR No. V/MPR/1988 dan Tap. MPR No. VI/MPR/1988 C. Tap. MPR No. VI/MPR/1988 dan Tap. MPR No. VH/MPR/1988 D. Tap. MPR No. V/MPR/1988 dan Tap. MPR No. VII/MPR/1988 E. Tap. MPR No. IV/MPR/1988 dan Tap. MPR No. VI/MPR/1988
EBTANAS-SMA-92-39 Dasar hukum laut teritorial pada zaman Hindia Belanda ialah ... A. Lembaran Negara Hindia BeIanda No.442 tahun 1939 B. Lembaran Negara Hindia Belanda No. 443 tahun 1940 C. Lembaran Negara Hindia Belanda No. 444 tahun 1941 D. Lembaran Negara Hindia Belanda No. 445 tahun 1942 E. Lembaran Negara Hindia Belanda No. 446 tahun 1943 EBTANAS-SMA-92-40 Berdasarkan konsep negara kepulauan, rumusan wilayah nusantara ialah ... A. lautan yang dikelilingi oleh pulau-pulau B. lautan yang dibatasi oleh pulau-pulau C. lautan yang di atasnya terdapat pulau-pulau D. pulau-pulau yang tersebar di atas lautan E. daratan yang dikelilingi lautan EBTANAS-SMA-92-41 Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka, hal ini terdapat dalam ... A. Pembukaan UUD 1945 B. Penjelasan UUD 1945 C. Batang Tubuh UUD 1945 D. Penjelasan pasal-pasal E. Peraturan perundangan EBTANAS-SMA-92-42 Berikut ini adalah ciri-ciri negara hukum, kecuali ... A. hukum merupakan pedoman hidup B. setiap orang diakui sama oleh hukum C. adanya kesadaran hukum para warga negara D. terdapat UUD negara yang mengatur dan menjamin hak asasi manusia E. mempunyai kekuasaan tidak terbatas EBTANAS-SMA-92-43 Perbedaan antara penduduk dan bukan penduduk di negara Indonesia terletak pada ... A. wilayah tempat tinggamy a B. lamanya berada di suatu wilayah negara C. tempat kelahirannya D. pekerjaan yang dapat dilakukan E. peran sertanya dalam masyarakat EBTANAS-SMA-92-44 Yang dimaksud dengan asas ius sanguinis adalah ... A. kewarganegaraan seseorang yang ditentukan oleh hukum yang dianutnya B. kewarganegaraan seseorang yang ditentukan menurut kewarganegaraan orang tuanya C. kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut kelahiran D. kewarganegaraan seseorang ditentukan sesuai tempat tinggalnya E. kewarganegaraan seseorang ditentukan sesuai dengan kemauannya sendiri
EBTANAS-SMA-92-45 Berdasarkan undang-undang kewarganegaraan No. 62 tahun 1958, maka asas untuk menentukan kewarganegaraan Indonesia ialah asas ... A. apatride dan di patride B. stelsel aktif dan stelsel pasif C. ius soli dan ius sanguinis D. stelsel aktif dan repudiasi E. opsi dan repudiasi EBTANAS-SMA-92-46 Berikut ini adalah cara-cara untuk memperoleh kewarganegaraan RI, kecuali... A. kelahiran B. pengangkatan C. pewarganegaraan D. perkawinan E. dwi kewarganegaraan EBTANAS-SMA-92-47 Hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam pasal 30 UUD 1945 ialah ... A. membela negara B. mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak C. memeluk agama D. berserikat dan berkumpul E. mendapat perlindungan hukum EBTANAS-SMA-92-48 Warga negara yang mendahulukan kepentingan umum dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, kecuali … A. kepentingan pribadi hanya dapat terpelihara dengan memelihara kepentingan umum B. manusia sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial C. menjaga dan mendahulukan kepentingan umum berarti menjaga kepentingan pribadi D. kepentingan individu adalah bahagian dari kepentingan umum E. kepentingan umum diserap oleh kepentingan pribadi EBTANAS-SMA-92-49 Pemilu pertama setelah Indonesia diselenggarakan pada tanggal ... A. 29 September 1955 B. 29 Oktober 1955 C. 29 November 1955 D. 29 Desember 1955 E. 30 Desember 1955
merdeka
EBTANAS-SMA-92-50 Pemilu pada masa Orde Baru menganut paham Demokrasi Pancasila, sedangkan pemilu tahun 1955 menganut demokrasi ... A. langsung B. parlementer C. referendum D. liberal E. trias politica
EBTANAS-SMA-92-51 Tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilu berdasarkan pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1990 terdiri atas 12 tahap kegiatan, tahap kegiatan ketiga adalah ... A. pendaftaran pemilih/jumlah penduduk WNRI B. pengajuan nama dan tanda gambar organisasi C. penetapan jumlah anggota dipilih setiap daerah D. penetapan calon-calon/penyusunan daftar calon E. pengajuan nama calon dan penelitian calon EBTANAS-SMA-92-52 Undang-undang pemilihan umum tahun 1992 yang akan datang adalah … A. UU nomor 3 tahun 1975 B. UU nomor 1 tahun 1980 C. UU nomor 2 tahun 1980 D. UU nomor 1 tahun 1985 E. UU nomor 2 tahun 1989 EBTANAS-SMA-92-53 Majelis Umum merupakan salah satu alat-alat PBB yang mempunyai fungsi antara lain ialah ... A. mempertimbangkan dan menyetujui anggaran belanja PBB B. mengamati dan mencegah terjadinya pertikaian C. melakukan tindakan militer terhadap agresor D. mengawasi wilayah-wilayah yang sedang bersengketa E. memberikan anjuran mengenai bidang politik dan ekonomi EBTANAS-SMA-92-54 Peranan PBB terhadap negara RI di bidang keamanan, perdamaian dan kemerdekaan adalah ... A. memberi bantuan bahan makanan dan kesejahteraan anak melalui UNICEF B. membantu penanggulangan penyakit cacar melalui program WHO C. membantu penyelesaian sengketa IndonesiaBelanda mengenai Irian Jaya D. membantu mencegah perang nuklir di dunia E. memberi bantuan pembangunan kepada negara berkembang EBTANAS-SMA-92-55 Bangsa Asia Tenggara yang terhimpun dalam ASEAN mempunyai semboyan antara lain ... A. mitreka satata B. jaya veva jaya mahe C. BhinekaTunggal Ika D. Hidup berdampingan secara damai E. Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh EBTANAS-SMA-92-56 Tujuan OPECdi bidang ekonomi ialah ... A. memproduksi minyak secara besar-besaran B. mengadakan kerja sama dengan negara konsumen C. untuk menandingi The Seven Mayor D. mempertahankan harga minyak E. mengurangi jumlah ekspor minyak
EBTANAS-SMA-92-57 Perbedaan antara law making treaty dengan treaty contract terletak pada ... A. cara membentuk perjanjian B. isi perjanjian C. pesertaperjanjian D. prosedur pembentukannya E. tujuan yang dicapai EBTANAS-SMA-92-58 Tahapan pengesahan atau rektifikasi dalam penetapan perjanjian internasional adalah ... A. kepala negara/pemerintah dengan persetujuan DPR mengesahkah perjanjian yang telah ditandatangani oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh B. persetujuan menteri luar negeri terhadap isi traktat dimaksud C. penandatanganan yang dilakukan oleh wakil Indonesia pada negara tersebut D. persetujuan presiden dan wakil presiden terhadap isi traktat dimaksud E. persetujuan DPR terhadap isi traktat tersebut EBTANAS-SMA-92-59 Tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif antara lain mengabdi kepada kepentingan nasional, yang mengandung arti bahwa ... A. kita melakukan persahabatan untuk memperlancar pembangunan B. kita mau bersahabat dengan negara yang tidak merugikan kita C. kita mencintai semua negara dan bangsa yang sepaham dengan kita D. kita mendambakan perdamaian dunia E. kita berusaha memperoleh bantuan ekonomi dari negara sahabat EBTANAS-SMA-92-60 Fungsi perwakilan diplomatik Republik Indonesia di luar negeri adalah ... A. melaksanakan usaha peningkatan hubungan dalam bidang perekonomian, perdagangan, hubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan dalam wilayah tertentu B. mewakili negara Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima organisasi internasional C. melaksanakan pengamatan, penilaian dan pelaporan pada wilayah tertentu D. mewakili negara Republik Indonesia pada masalah-masalah tertentu E. mewakili negara Republik Indonesia pada bidang konsuler dalam wilayah tertentu
