Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Tahun 1994 Tata Negara
EBTANAS-SMA-94-01 Bagian hukum tata negara yang mengatur tentang tata pelaksanaan undang-undang atau mengenai aktivitas kekuasaan eksekutif dalam melaksanakan undangundang adalah hukum ... A. tata usaha negara B. administrasi negara C. tata niaga D. antar tata hukum E. tata pemerintahan
EBTANAS-SMA-94-06 Tokoh-tokoh penganjur teori individualistik (teori) perseorangan adalah ... A. Prof. J. H. A Logeman, Kranenburg, Mc Iver, Thomas Hobbes B. L. J. Van Apeldoom, Aristoteles, Thomas Hobbes, John Locke C. Plato, Polybius, J. J. Rousseau, Mc Iver D. Kranenburgh, Plato, Polybius, John Locke E. Thomas Hobbes, Herbert Spencer, J. J. Rousseau
EBTANAS-SMA-94-02 Menurut Prof. J. H. A Logeman, negara adalah organisasi ... A. politik yang bertujuan mengatur pemerintahan B. kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakat C. masyarakat yang diberi kekuasaan tertinggi D. kesusilaan yang dapat memberikan hak pribadi E. sosial yang mengatur kepentingan umum
EBTANAS-SMA-94-07 Tujuan Negara menurut DANTE ALLEGHIERE adalah ... A. bila negara ingin kuat, kita lunakkan rakyatnya B. kebesaran, kejayaan, serta kehormatan C. hukum untuk menjamin kemerdekaan individu D. menciptakan perdamaian dunia dalam suatu imperium E. perdamaian bagi bangsa dan negara
EBTANAS-SMA-94-03 Berdasarkan fakta sejarah, negara Jerman yang sekarang ini terbentuk karena ... A. suatu daerah belum ada yang menguasai, diduduki suatu bangsa B. suatu daerah yang semula termasuk daerah negara tertentu, kemudian melepaskan diri dan menyatakan kemerdekaannya C. suatu negara yang dijajah negara lain dan menjadi negara bagian D. dua negara mengadakan peleburan dan menjadi satu E. suatu negara pecan dan lenyap kemudian timbul negara baru EBTANAS-SMA-94-04 Wilayah atau daerah suatu negara pada dasarnya meliputi ... A. semua tempat berpijak bagi penduduk negara B. seluruh daerah negara termasuk ekstrateritorial C. semua lokasi tempat berlakunya aktivitas pemerintahan D. daratan, lautan, dan udara yang di atasnya E. daratan, lautan, udara dan ekstrateritorial EBTANAS-SMA-94-05 Pengakuan negara lain terhadap berdirinya suatu negara secara de jure adalah pengakuan menurut ... A. hukum B. kenyataan C. konstitusi D. faktual E. undang-undang
EBTANAS-SMA-94-08 Perbedaan antara serikat dengan perserikatan negara adalah ... A. negara serikat harus berdaulat sedangkan perserikatan negara tidak B. negara serikat setiap negara bagian tidak berdaulat keluar, perserikatan negara setiap negara harus berdaulat C. setiap negara serikat harus mempunyai hubungan secara langsung dengan negara lain, perserikat negara tidak D. negara serikat mempunyai seorang kepala negara perserikatan negara mempunyai beberapa orang kepala negara E. negara serikat mempertahankan kedaulatan dalam, perserikatan negara ke luar dan ke dalam EBTANAS-SMA-94-09 Bentuk-bentuk pemerintahan monarki dibedakan antara ... A. monarki absolut, monarki demokrasi, monarki terbatas B. monarki absolut, monarki konstitusional, monarki parlementer C. monarki terbatas, monarki kuno, monarki parlementer D. monarki konstitusional, monarki modern, monarki absolut E. monarki kuno, monarki terbatas, monarki modern
EBTANAS-SMA-94-10 1 Hukum Tata Negara 2 Hukum Pribadi 3 Hukum Administrasi Negara 4 Hukum Pidana 5 Hukum Waris Nomor-nomor di atas yang menunjukkan hukum publik adalah ... A. 1, 2, 3 B. 1, 3, 4 C. 2, 3, 4 D. 1, 3, 4 E. 2, 3, 5 EBTANAS-SMA-94-11 Doktrin merupakan sumber hukum formal yang diartikan sebagai ... A. kebiasaan yang timbul dan terpelihara dalam negara B. perjanjian yang timbul antar beberapa negara C. rumusan tertulis untuk melukiskan hukum D. pendapat para sarjana hukum terkemuka E. pendapat para sarjana politik yang terkemuka
EBTANAS-SMA-94-15 Negara yang menganut sistem perwakilan bikameral, yaitu negara … A. Amerika Serikat B. Indonesia C. Brunai Darussalam D. Jerman E. Filipina EBTANAS-SMA-94-16 Yang termasuk sumber hukum internasional adalah ... A. kebiasaan, traktat, dan karya yuridis internasional B. kebiasaan internasional, traktat, asas-asas hukum, yuris prudensi internasional, doktrin C. traktat, keputusan pengadilan dan karya yuridis D. kebiasaan dan keputusan pengadilan E. traktat, karya yuridis, dan keputusan pengadilan, asas-asas hukum umum yang diakui EBTANAS-SMA-94-17 Bagan di bawah ini menunjukkan perangkat daerah Tk. I dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
EBTANAS-SMA-94-12 Suatu norma yang berlaku di masyarakat memiliki unsur-unsur ... A. sumber, sanksi dan tujuan B. sanksi dan tujuan C. tujuan jelas dan pasti D. sumber darimana norma itu berasal E. sumber dan sanksi yang sesuai situasi EBTANAS-SMA-94-13 Hendaknya engkau berbuat baik dan jujur terhadap sesama manusia. Kata-kata pernyataan ini terkandung dalam norma ... A. agama B. hukum C. kesopanan D. etika E. kesusilaan EBTANAS-SMA-94-14 Apabila pemerintah suatu negara menggunakan bentuk kabinet parlementer berarti ... A. kekuasaan tertinggi pemerintahan dipegang oleh presiden B. kekuasaan tertinggi pemerintahan dalam negara dipegang oleh seorang perdana menteri C. kekuasaan tertinggi pemerintahan dipegang oleh perdana menteri D. kekuasaan tertinggi pemerintahan dipegang oleh raja E. kekuasaan tertinggi pemerintahan dipegang oleh presiden dan para menteri kabinet
Huruf B adalah tempat dari ... A. menteri dalam negeri B. presiden C. kepala daerah Tk. I dan DPRD Tk. I D. sekretaris daerah Tk. 1 E. sekretaris DPRDTk. I EBTANAS-SMA-94-18 Badan peradilan yang berfungsi dan wewenangnya mengadili pelanggaran terhadap administrasi negara oleh aparatur negara disebut peradilan .... A. tata usaha negara B. umum/masyarakat C. militer/ABRI D. administrasi negara E. agama EBTANAS-SMA-94-19 Menurut bunyi pasal 1 ayat (1) UUD 45 bentuk negara Indonesia adalah ... A. republik B. monarki C. kesatuan D. serikat E. perserikatan
EBTANAS-SMA-94-20 Isi maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 antara lain ... A. presiden adalah pelaksana kedaulatan rakyat bersama KNIP B. presiden melaksanakan kekuasaan pemerintah bersama BPKNIP C. presiden membuat segala peraturan perundangundangan D. presiden ditetapkan sebagai kepala negara E. KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menentukan GBHN EBTANAS-SMA-94-21 Menurut pasal 2 konstitusi RIS jumlah satuan kenegaraan yang tegak berdiri sendiri sebanyak ... A. 9 B. 12 C. 25 D. 26 E. 27 EBTANAS-SMA-94-22 Perbedaan alat-alat perlengkapan negara menurut konstitusi RIS dengan UUDS 1950 adalah ... A. presiden dan wakil presiden B. menteri-menteri C. DPR D. senat E. MA dan Dewan Pengawas Keuangan EBTANAS-SMA-94-23 Kekuasaan presiden menurut UUDS 1950 yang dapat kita ketahui adalah ... A. mengangkat wakil presiden B. menolak kebijaksanaan DPR C. membubarkan DPR D. membentukUUD E. mengangkat menteri-menteri EBTANAS-SMA-94-24 Kabinet yang bertugas pada kurun waktu 19 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 adalah ... A. parlementer, koalisi nasional B. presidensial, parlementer, pemerintah darurat C. koalisi, nasional, parlementer D. ministrial, nasional, parlementer E. nasional, presidensial, parlementer EBTANAS-SMA-94-25 Hak DPR untuk menyelidiki sesuatu hal yang ditetapkan dengan undang-undang menurut UUDS 1950 adalah hak ... A. amandemen B. interplasi C. angket D. budget E. inisiatif
EBTANAS-SMA-94-26 Pembubaran DPR hasil Pemilu 29 Septemberl 955 oleh presiden ditetapkan dengan ... A. KEPRES NO. 2/1959 B. Penetapan presiden Nomor 3 tahun 1959 C. Penetapan presiden Nomor 7 tahun 1959 D. Penetapan presiden Nomor 3 tahun 1960 E. Penetapan presiden Nomor 4 tahun 1960 EBTANAS-SMA-94-27 Tindakan yang pertama dilakukan oleh pengemban SUPERSEMAR adalah ... A. membubarkan PKI dan ormas-ormasnya B. mengangkat dirinya sebagai presiden C. memperkuat angkatan bersenjata RI D. membentuk kabinet pembangunan E. menentukan landasan kontinen RI EBTANAS-SMA-94-28 Periode kabinet Ampera pada masa orde baru adalah ... A. 13 November 1963 sampai dengan 27 Agustus 1966 B. 27 Agustus sampai dengan 25 Juli 1968 C. 25 Juli 1966 sampai dengan 6 Juni 1968 D. 6 Juni 1968 sampai dengan 26 Maret 1973 E. 27 Maret sampai dengan 30 Maret 1978 EBTANAS-SMA-94-29 Ketetapan MPRS pada masa awal pemerintahan orde baru tentang pengukuhan Supersemar diatur dalam TAP MPRS Nomor ... A. IX/MPRS/1966 B. X/MPRS/1966 C. XX/MPRS/1966 D. XXII/MPRS/1966 E. XXII/MPRS/1966 EBTANAS-SMA-94-30 Penetapan batas laut teritorial Indonesia sejauh 12 mil ditetapkan dalam UU nomor ... A. 13 tahun 1957 B. 4 tahun 1959 C. 1 tahun 1960 D. 4 tahun 1960 E. 1 tahun 1973
EBTANAS-SMA-94-31 Perjanjian antara RI dan Malaysia tentang penetapan garis batas laut kedua negara di Selat Malaka dituangkan dalam ... A. UU No. 22 tahun 1971 B. Kepres No. 66 tahun 1973 C. UU No. 6 tahun 1973 D. UU No. 7 tahun 1973 E. Kepres No. 24 tahun 1978
EBTANAS-SMA-94-36 PEMILU IV pada masa pemerintahan orde baru, dilaksanakan pada tahun ... A. 1955 B. 1971 C. 1977 D. 1982 E. 1987 EBTANAS-SMA-94-37 Pemilu di Indonesia dikatakan sebagai perwujudan demokrasi Pancasila karena ... A. semua orang ingin berpartisipasi B. memenuhi hak asasi warga negara Indonesia C. setiap orang yang berada di Indonesia ikut pemilu D. semua penduduk wajib ikut pemilu E. setiap warga negara mempunyai hak yang sama
EBTANAS-SMA-94-32 Ciri khas suatu negara hukum adalah legalitas dalam segala bentuk, artinya ... A. setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum B. aparatur negara bertindak harus berdasarkan hukum C. semua peraturan yang berlaku disetujui mahkamah agung D. setiap peraturan hukum dinyatakan berlaku dengan sah E. pemerintah dan masyarakat dianggap sebagai subjek hukum EBTANAS-SMA-94-33 Perbedaan antara penduduk dan bukan penduduk di negara Indonesia terletak pada ... A. wilayah tempat tinggal B. tempat kelahirannya C. lamanya berada di suatu wilayah negara D. pekerjaan yang dilakukannya E. hak dan kewajibannya terhadap negara EBTANAS-SMA-94-34 Undang-undang Organik yang dilahirkan dari pasal 26 ayat (1) UUD 1945 adalah Undang-undang Nomor ... A. 1 tahun l946, 3 tahun 1956, 14 tahun 1970 B. 3 tahun 1946, 3 tahun 1947, 2 tahun 1971 C. 2 tahun 1958, 14 tahun 1970, 22 tahun 1971 D. 14 tahun 1970, 22 tahun 1971, 3 tahun 1976 E. 3 tahun 1946, 62 tahun 1958, 3 tahun 1976 EBTANAS-SMA-94-35 Salah satu hak warga negara Indonesia yang diatur dalam undang-undang No. 14 tahun 1970 dan undangundang nomor 8 tahun 1981 adalah ... A. mendapat putusan yang objektif B. suatu kesalahan dapat diganti dengan uang C. kekuasaan hakim tergantung badan yang lebih tinggi D. mendapat perlindungan dari yang berwajib E. melaksanakan putusan dengan main hakim sendiri
EBTANAS-SMA-94-38 Aspek demokrasi Pancasila yang mengikat negara dan warga negara dalam bertindak dan menyelenggarakan hak dan kewajibannya serta wewenangnya adalah aspek ... A. formal B. material C. kaidah D. tujuan E. organisasi EBTANAS-SMA-94-39 Tokoh penanda tangan ATLANTIC CHARTER adalah ... A. Abraham Lincoln dan Winston Churchill B. Woodrow Wilson dan E D. Rosevelt C. John F. Kennedy dan Winston Churchill D. John F. Kennedy dan Woodrow Wilson E. F. D. Rosevelt dan Stalin EBTANAS-SMA-94-40 Isi dari bagan PBB yang nornor II adalah ... A. Mahkamah Internasional B. Sekretariat C. Dewan Perwakilan D. Dewan Keamanan E. Dewan Ekonomi dan Sosial
EBTANAS-SMA-94-41 Organisasi negara-negara Nonblok yang salah satu anggotanya Indonesia, berdiri pada tahun ... A. 1961 di Beograd B. 1961 di Kairo C. 1961 di Bandung D. 1961 di New Delhi E. 1961 di Harare EBTANAS-SMA-94-42 Subjek hukum dalam perjanjian internasional adalah ... A. negara B. organisasi internasional C. badan hukum perdata D. palang merah internasional E. tahta suci EBTANAS-SMA-94-43 Istilah traktat dalam perjanjian internasional adalah ... A. persetujuan yang dilakukan dua negara atau lebih dalam lapangan politik dan ekonomi B. persetujuan yang tidak resmi dibuat bukan oleh kepala negara C. perjanjian Internasional yang bersifat teknis administratif D. catatan-catatan ringkas dari konferensi diplomatik E. perjanjian antarnegara guna menunjukkan adanya hukum yang berlaku EBTANAS-SMA-94-44 Salah satu prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif adalah ... A. melancarkan pemasaran hasil barang-barang Indonesia B. saling menguntungkan C. mencari donatur untuk membantu Indonesia D. memberi peluang untuk negara maju menanamkan modal E. membentuk blok perdagangan ASEAN EBTANAS-SMA-94-45 Bentuk perwakilan diplomatik negara Republik Indonesia ... A. Duta besar, Duta, Kuasa Usaha, Atase B. Duta besar, Duta, Menteri Residen, Kuasa Usaha C. Duta besar, Duta, Kuasa Usaha, Konsul D. Duta besar, Konsul Jenderal, Duta, Konsul E. Duta besar, Wakil Konsul, Agen Konsul, Atase
URAIAN EBTANAS-SMA-94-46 Jelaskan tiga di antara empat teori kedaulatan!
EBTANAS-SMA-94-47 Sebutkan tiga keuntungan monokameral/unikameral!
sistem
perwakilan
EBTANAS-SMA-94-48 Sebutkan dua di antara tiga isi pokok KMB yang diselenggarakan tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1945 di Den Haag!
EBTANAS-SMA-94-49 Tuliskan sistematika Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950!
EBTANAS-SMA-94-50 Buatkan sebuah bagan yang menunjukkan bahwa seseorang adalah Apartide!
