RUANG KAJIAN
ETIKA PERPAJAKAN BERBASIS ETIKA PANCASILA
Oleh: Mulia Ardi
Abstract Taxation Ethic basically constitutes role of values and norms in the practice of taxation. The existence of taxation ethic is necessary to realize the implementation of efficient, productive and responsible taxation. Taxation issues that occur at this time can not be separated from the moral issues that plagued the nation. Moral problem is considered as the trigger of tax problems. Therefore, one approach that the government attempted to answer a variety of tax issues is through the ethical approach. Ethical approach to taxation is realized based on the ethics of Pancasila. In other words, the ethics of taxation should be based on the basic values of Pancasila. This grounding is imperative because Pancasila is the basic philosophical foundation of the state. Taxation ethics based on Pancasila is expected to be able to create quality of taxation in the future. Keywords: Taxation, Ethic, Ethic of Pancasila.
A.
Pendahuluan
Permasalahan
pajak
yang
menghendaki efisiensi biaya (zero cost) di
tengah
berbagai level kepentingan.
membelenggu praktik perpajakan di tanah air
Persoalan
tidak dapat dilepaskan dari persoalan moral
ditenggarai
yang mendera bangsa ini. Berbagai kasus perpajakan
yang
belakangan
tampil
kesadaran
ke
pemerintah
permukaan memperlihatkan bagaimana rupa
bagian
dan yang
rekayasa tak
pajak
membelit
dari
pencapaian
penyelenggaraan perpajakan yang melibatkan
kemakmuran
entitas pemerintah selaku aparatur pajak dan
diharapkan
rakyat sebagai wajib pajak. Praktik-praktik perpajakan
semacam
ini
terus
moral
dan
dan
dari
lemahnya
tanggung
rakyat
jawab
menyebabkan
perekonomian bangsa. Persoalan pajak yang
menjadi
terpisahkan
bersumber
yang
multiplier effect bagi kesinambungan roda
perpajakan Indonesia minus moralitas. Praktik manipulasi
perpajakan
negara
berdampak
pada
cita-cita
kesejahteraan
dan
rakyat.
Pembangunan
yang
mampu
meningkatkan
taraf
penghidupan masyarakat, pada kenyataannya
menguat
tidak
seiring dengan meningkatnya pertumbuhan
terwujud
secara
optimal
karena
pembiayaan pembangunan yang bersumber
ekonomi dan tuntutan wajib pajak yang
dari penerimaan pajak mengalami kendala 45 Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2012
akibat sejumlah permasalahan perpajakan
Pemerintahan
yang semakin masif.
prasyarat fundamental bagi penyusunan dan
Salah
merupakan
penyelenggaraan pajak yang sehat. Salah
sekaligus
satu cara mewujudkan pemerintahan yang
mengantisipasi persoalan perpajakan adalah
bersih adalah dengan menerapkan prinsip
pendekatan
etika
good governance (tata kelola pemerintahan
kerangka
yang baik). Penerapan good governance di
untuk
pendekatan
bersih
yang
digunakan
satu
yang
mengatasi
etika.
perpajakan
Pendekatan
diperlukan
dalam
meletakkan dasar-dasar etis bagi praktik
berbagai
perpajakan bermoral di tanah air. Praktik
perpajakan diyakini mampu mengantisipasi
perpajakan yang sehat harus berlandaskan
kekhawatiran
publik
pada
pemerintah
dalam
prinsip-prinsip
menjamin
etika.
Prinsip
penatalaksanaan
etika
perpajakan
aspek
termasuk
di
atas
dalamnya
ketidakberesan
pengelolaan
dan
pengorganisasian pajak. Good governance
sesuai tujuan dan cita-cita perpajakan yaitu
menjamin
terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran
perpajakan negara steril dari berbagai bentuk
rakyat. Prinsip-prinsip etika yang dirumuskan
penyalahgunaan
dalam
aparatur perpajakan maupun wajib pajak.
konteks
perpajakan
di
tanah
air
mengacu pada fundamental nilai bangsa ini yaitu
Pancasila.
Etika
bahwa
dan
Signifikansi
perpajakan
perpajakan
penyelenggaraan
bagi
penyelewengan
peran pilar
dan
fungsi
kemajuan
bangsa
mendasarkan dirinya pada eksistensi etika
menempatkan instrumen pajak dalam posisi
Pancasila. Internalisasi etika Pancasila dalam
dan
etika perpajakan mutlak diperlukan karena
menekankan pelibatan aktif pemerintah dan
Pancasila merupakan dasar filsafat bangsa.
rakyat selaku komponen utama perpajakan.
Sehingga
Keberhasilan
seluruh
aspek
kehidupan
kedudukan
strategis.
perpajakan
Posisi
pada
ini
prinsipnya
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
ditentukan oleh kerja sama aktif pemerintah
termasuk di dalamnya perpajakan harus
dan
bersandar
kontribusi pajak rakyat guna mewujudkan
pada
falsafah
dasar
negara
Pancasila.
rakyat.
pembangunan sekaligus
B.
Pemerintah
Pembahasan
yang
menjadi
kepentingan
memperlihatkan
membutuhkan
rakyat.
kebutuhan Relasi
bagaimana
ini
jalinan
kepentingan antara pemerintah dan rakyat 1.
Etika Perpajakan: Moralitas dalam
saling terbentuk. Masing-masing pihak saling
Pajak
berkepentingan terhadap tujuan perpajakan.
Kemajuan bangsa kualitas
pada
dan keberhasilan
dasarnya
mensyaratkan
Sehingga tidak ada pilihan bagi keduanya
oleh
untuk mengusahakan praktik perpajakan yang
bersih.
sehat agar kepentingan dan tujuan masing-
ditentukan
pemerintahan
Penatalaksanaan
suatu
yang
perpajakan
pemerintahan
yang yang
sehat
masing bisa terpenuhi dengan baik.
bersih.
Praktik
perpajakan
yang
sehat
46 Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2012
mengedepankan dimensi moral perpajakan.
melakukan pembacaan kritis dan reflektif atas
Dimensi moral perpajakan diperlukan sebagai
realitas
upaya mewujudkan praktik perpajakan yang
bagian dari kebijakan perekonomian negara
sehat,
berkesan
mempunyai kecukupan alasan etis yang
friendly. Pendekatan perpajakan yang selama
mengantarkan perpajakan pada signifikansi
ini bernuansa legal formil mengesankan pajak
alasan keberadaan perpajakan di tengah-
sebagai sebuah kewajiban paksaan. Moralitas
tengah masyarakat.
ramah
lingkungan
dan
perpajakan.
Perpajakan
sebagai
perpajakan menghendaki praktik perpajakan
Perpajakan merupakan salah satu
dilaksanakan sebagai kewajiban sadar yang
kebijakan fundamental perekonomian negara.
dipenuhi
Keberadaan
semangat
kebersamaan
pajak
menentukan
Urgensitas
perpajakan
membangun negeri dan bukan berdasar
eksistensi
paksaan. Penyelenggaraan pajak berdasar
sebagai tulang punggung negara secara etis
paksaan pada prinsipnya menutup peluang
dapat dimaknai melalui sejumlah argumen
inisiatif penyelenggaraan perpajakan bermotif
yang menguatkan dimensi etis perpajakan.
ketulusan dan keikhlasan.
Argumentasi
Pembahasan
teleologis
perpajakan
moralitas
mengisyaratkan perpajakan sebagai kegiatan
perpajakan mengantarkan diskusi perpajakan
yang berpengaruh dan mempunyai peran
pada
ranah
disiplin
perpajakan
ilmu
berupaya
mendalami hingga
tentang
negara.
sangat
persoalan
batas
etika.
Etika
signifikan bagi keberlangsungan hajat hidup
menelaah
dan
orang banyak. Konsekuensi perpajakan bagi
moral
negara
secara
eksplisit
menegaskan positivitas perpajakan dalam
membuka
bingkai etika teleologi. Di sisi lain, argumen
reflektif
deontologis menekankan kegiatan perpajakan
penelusuran dimensi moral dalam perpajakan.
sebagai kewajiban etis setiap individu warga
Sedangkan
etika
negara. Kewajiban rakyat untuk membayar
perpajakan mengkongkretisasi tindakan dan
pajak dan kewajiban pemerintah memungut
perilaku manusia dalam praktik perpajakan.
serta mengelola pajak menurut perspektif
Etika perpajakan dalam hal ini merupakan
etika deontologis merupakan suatu bentuk
dasar bagi praktik penyelenggaraan pajak
kewajiban etis yang harus ditunaikan.
peluang
etika bagi
di
nalar.
kepentingan
Secara
konseptual,
jangkauan
perpajakan
perpajakan kemungkinan
wilayah
praksis,
yang luhur melalui keterlibatan aktif peran
Perpajakan dalam konteks etika tidak
serta rakyat dan pemerintah.
semata-mata berorientasi pada normativitas
Etika perpajakan memuat serangkaian argumentasi Argumentasi
etis
penyelenggaraan didasarkan
pertimbangan
etis
Sebaliknya,
perpajakan
mengakar
orientasi pada
etis praksis
pada
operasional di lapangan. Etika perpajakan
tentang
menghendaki refleksi etis tidak hanya berupa
urgensitas perpajakan dan penatalaksanaan
konsepsi namun sebaliknya aplikatif dan
pajak di lapangan. Etika perpajakan berusaha
implementatif. Hal ini dimaksudkan agar
sejumlah
tersebut
pajak.
perpajakan.
47 Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2012
keberadaan secara
perpajakan
komprehensif
bisa
dimengerti
sebagai
Jenderal Pajak dalam hal ini telah menyusun
upaya
kode etik yang mengikat perilaku aparatur
mengarahkan komponen perpajakan untuk
pajak.
secara
mengatur profesi konsultan pajak. Kode etik
aktif
mendukung
potensialitas
perpajakan bagi kepentingan bersama.
yang
Berbagai persoalan perpajakan yang terjadi
belakangan
problem
perpajakan
penatalaksanaan
Termasuk
mengatur
pula
kode
perilaku
etik
yang
aparatur
pajak
maupun konsultan pajak membatasi ruang
menunjukkan
bahwa
gerak kewenangan mereka pada wilayah-
menyangkut
praksis
wilayah
pajak
yang
melibatkan
yang
menjamin
penatalaksanaan
perpajakan sesuai prosedur dan
aparatur pajak dan wajib pajak. Problem ini
ketentuan
yang berlaku.
terkait erat dengan etika kelembagaan yang 2.
mengatur bagaimana relasi pemerintah selaku
Etika Pancasila: Etika berbasis Nilai Dasar Pancasila
aparatur pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Persoalan yang melibatkan aparatur pajak mengindikasikan lemahnya tanggung jawab
pemerintah
perpajakan.
Sejak tahun 1945 Pancasila telah
selaku
pengelola
diterima sebagai sebuah konsensus bersama
ini
semakin
yang mengikat seluruh entitas bangsa dari
Keadaan
memperjelas urgensi etika kelembagaan yang
Sabang
mengatur
bersama ini menempatkan Pancasila sebagai
perilaku
etis
lembaga
dalam
menjalankan tanggung jawabnya. Etika
sampai
Merauke.
Konsensus
dasar sekaligus filsafat negara. Pancasila
institusional
perpajakan
sebagai dasar negara melandasi setiap aspek
menyangkut domain pemerintah pada tataran
kehidupan
masyarakat,
berbangsa
kelembagaan,
bernegara.
Sedangkan
sebagai
dalam
hal
ini
Direktorat
dan filsafat
Jenderal Pajak (DJP). Etika institusional
negara, Pancasila merupakan pandangan
merupakan
etika
dunia (world view) yang mengorientasikan
perpajakan dikarenakan perpajakan terkait
seluruh kehidupan masyarakat Indonesia.
erat dengan institusi pemerintah yang diwakili
Selain sebagai dasar dan filsafat negara,
DJP. Kongkretisasi etika institusional dalam
Pancasila sering disebut sebagai ideologi atau
perspektif kelembagaan diwujudkan melalui
jiwa dan kepribadian bangsa.
modalitas
bangunan
keberadaan kode etik yang mengatur perilaku
Pancasila
dan tindakan aparatur pajak. Kode etik
mengandaikan
diperlukan
falsafati.
untuk
mengantisipasi
aparatur yang menyalahi luar
kewenangannya.
eksplisit perbuatan
juga etis
penatalaksanaan
atau bertindak di
Kode
menyatakan yang
perilaku
etik
refleksi
Filsafat
filsafat
negara
Pancasila
secara
Pancasila
merupakan
pemikiran-pemikiran Pancasila yang bersifat
secara
kritis, mendasar, rasional, sistematis dan
perbuatan-
komprehensif (Kaelan, 2002: 132). Pancasila
relevan
perpajakan.
sebagai
dengan
dalam
Direktorat
konteks
sistem
filsafat
dimaknai
sebagai sebuah sistem organis yang saling 48 Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2012
terhubung
secara
formal
logis
maupun
Masing-masing
sila
pada
hakikatnya
ontologis, epistemologis dan aksiologis. Sila-
merepresentasikan nilai dasar yang menjadi
sila
pedoman
yang
tertuang
dalam
Pancasila
merupakan satu kesatuan yang memberi
bagi
bangsa
ini
dalam
mengidentifikasi dan mewujudkan dirinya.
dasar fundamental bagi kehidupan seluruh
Etika Pancasila berangkat dari refleksi
masyarakat Indonesia di berbagai bidang
kritis atas nilai-nilai fundamental Pancasila.
kehidupan.
Lebih jauh Yudi Latif (2011: 42) menegaskan
Gagasan tentang etika Pancasila pada hakikatnya Pancasila
berkaitan sebagai
dengan
filsafat
Pancasila
bersumber
mendalam
terhadap
Pancasila sebagai basis moralitas dan haluan
kedudukan
negara.
dari
kebangsaan-kenegaraan.
Etika
Pancasila
Etika
mendasarkan dirinya pada keberadaan nilai-
pemikiran
nilai Pancasila. Nilai-nilai yang tertuang dalam
nilai-nilai
dasar
Pancasila
menjadi
inspirasi
sekaligus
Pancasila. Pengertian etika Pancasila sendiri
pegangan hidup dalam mewujudkan harapan
mengacu pada pengertian etika secara umum
dan cita-cita bangsa. Secara garis besar, nilai-
yaitu ilmu tentang kesusilaan (De Vos, 2002:
nilai dasar Pancasila berlandaskan pada
1)
etika
adanya Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil
Pancasila dapat didefinisikan sebagai filsafat
(Notonagoro, 1995: 46). Nilai universal yang
kesusilaan atau moral Pancasila. Sunoto
dimiliki
(1982:
etika
orientasi sekaligus idealitas yang hendak
Pancasila sebagai filsafat moral atau filsafat
diwujudkan negara ini. Sehingga seluruh
kesusilaan yang berdasar atas kepribadian,
komponen
ideologi, jiwa dan pandangan hidup bangsa
menempatkan
Indonesia.
gerak bagi kemajuan bangsa.
atau
1)
filsafat
moral.
memberikan
Sehingga
pengertian
masing-masing
sila
bangsa Pancasila
menunjukkan
berkewajiban sebagai
fondasi
Prof Kaelan (2002: 140) menyatakan
Nilai dasar yang tertuang dalam sila
bahwa sila-sila Pancasila merupakan suatu
pertama Pancasila adalah nilai ketuhanan.
sistem nilai. Pernyataan ini mengisyaratkan
Nilai ketuhanan menyangkut keyakinan dan
bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan satu
kepercayaan yang dimiliki bangsa ini. Agama
kesatuan sistematis. Sila yang satu dengan
merupakan salah satu sumber moralitas
sila yang lain mempunyai keterkaitan yang
(Sudaryanto, 2007: 22). Aspek etis yang
sangat erat. Keterkaitan tersebut tidak hanya
dilahirkan dari sila pertama Pancasila adalah
terletak pada logika formal namun terdapat
moralitas
pula pada pemaknaan masing-masing sila.
jaminan
Nilai-nilai yang terangkum dalam Pancasila
mengidentifikasi dirinya berdasar keyakinan
merupakan
yang
atau agama tertentu. Setiap individu berhak
bersifat universal. Daoed Josoef (1986: 1)
menyatakan dirinya berdasar keyakinan yang
menyebut Pancasila sebagai gagasan vital
ia
yang berasal dari kebudayaan Indonesia.
memfasilitasi
nilai-nilai
fundamental
ketuhanan. bagi
percayai.
setiap
Negara kebutuhan
Negara
memberi
penduduk
dalam
untuk
hal
keyakinan
ini dan
49 Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2012
kepercayaan rakyat Indonesia dan menjamin
menentukan harapan dan cita-cita bangsa.
pelaksanaan
Pemerintah harus mengupayakan optimalisasi
kewajiban
atas
dasar
kepercayaan yang dianut masyarakatnya. Nilai
terdapat
keberlangsungan bangsa. Di samping itu,
merepresentasikan
pemerintah juga harus menginsyafi kenyataan
kedudukan manusia yang sederajat dan
bahwa rakyat adalah subjek dan bukan objek.
bermartabat. Manusia ditempatkan dalam
Konsekuensinya perlakuan rakyat sebagai
kedudukan yang terhormat. Kemanusiaan
objek oleh pemerintah bisa dipandang tidak
menyangkut segala unsur yang melekat pada
etis (Sudaryanto, 2007: 45).
dalam
kemanusiaan
sila
kedua
yang
potensi kekuatan rakyat sebagai penopang
diri manusia sebagai makhluk monopluralis (Notonagoro,
1995:
nilai
memuat nilai keadilan sosial yang ditujukan
kemanusiaan juga melekat atribut adil dan
bagi seluruh bangsa Indonesia. Keadilan
beradab
sosial menjamin pemerataan pembangunan.
yang
94).
Dalam
Sila terakhir Pancasila yaitu sila kelima
mempertegas
orientasi
kemanusiaan berdasar Pancasila. Pemerintah
Kesejahteraan
dalam hal ini harus menjamin setiap usaha
merupakan prioritas utama kerja pemerintah.
memanusiakan
kerangka
Pembangunan yang diupayakan pemerintah
mewujudkan sosok manusia yang adil dan
harus dirasakan dan dinikmati seluruh rakyat
beradab.
Indonesia tanpa terkecuali. Melalui sila ini,
Sila persatuan.
manusia
ketiga
dalam
memuat
Persatuan
nilai
dasar
mengikat
pemerintah
seluruh
dan
kemakmuran
memastikan
bahwa
rakyat
siapapun
akan memperoleh haknya berdasarkan pada
perbedaan yang niscaya dalam bangsa ini.
kewajiban-kewajiban
Persatuan juga merupakan modalitas utama
dalamnya.
yang
melekat
di
dalam mengintegrasikan seluruh kepentingan
Keberadaan nilai-nilai universal dalam
di bawah payung kebangsaan. Berbagai
Pancasila sepatutnya termanifestasi dalam
kemungkinan
setiap
yang
mengarah
pada
aspek
kehidupan
masyarakat,
disintegrasi seoptimal mungkin diantisipasi.
berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut
Pemerintah dan rakyat harus secara sadar
menjadi
menjaga dan memelihara kohesivitas yang
pembangunan. Pembangunan harus dilandasi
melekatkan entitas bangsa ini dalam satu
nilai-nilai dasar Pancasila. Dalam kerangka
bingkai kebangsaan.
inilah,
Sila keempat Pancasila menempatkan kerakyatan
Pancasila
keberlaksanaan
diwujudkan
untuk
menjembatani realitas masyarakat, bangsa
yang
dan negara dengan idealitas yang merupakan
sebelumnya.
Nilai
harapan dan cita-cita bangsa Indonesia.
orientasi
Keberadaan etika Pancasila diperlukan guna
sesungguhnya dari keberadaan bangsa ini
mengkondisikan pemerintah dan rakyat untuk
harus bermuara pada kepentingan rakyat.
selalu berada pada tujuan semula pendirian
Rakyat
bangsa.
kerakyatan
sila-sila
nilai
etika
bagi
universal
melengkapi
sebagai
fondasi
menegaskan
adalah
kekuatan
bahwa
terbesar
yang 50
Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2012
3.
Etika Perpajakan Berdasar Moralitas
merupakan elemen vital dalam perpajakan
Pancasila
namun terdapat pula nilai lain yang turut mengiringi keberadaan perpajakan. Pajak
Perpajakan instrumen
bukan
perekonomian
merupakan bebas
merupakan salah satu alat penting pemerintah
nilai.
dalam mencapai tujuan ekonomi, politik dan
Keberadaan
pajak
yang
bebas
nilai
sosial
mengindikasi
kemungkinan
negatif
atas
mengindikasikan nilai yang menjadi basis
kepentingan
argumentasi bagi penanganan permasalahan
penyalahgunaan
pajak
bagi
tertentu. Pajak yang bebas nilai menegasikan keberadaan
nilai-nilai
yang
(Zain,
2008:
6).
Tujuan
tersebut
pajak.
seharusnya
Etika
perpajakan
mengungkap
melandasi praktik perpajakan. Perpajakan
argumentasi etis yang mendasari praktik
pada hakikatnya terikat nilai. Setidaknya ada
perpajakan.
dua landasan nilai yang bisa ditemukan dalam
dipahami sebagai bagian kehidupan sosial
perpajakan.
politik masyarakat Indonesia. Kenyataan ini
Pertama
nilai
keadilan
dan
Keberadaan
pajak
pemerataan dan kedua nilai efisiensi ekonomi.
menunjukkan bahwa terdapat
Keduanya dianggap sebagai nilai ideal yang
melekat
mewarnai sistem perpajakan (Zain, 2008: 25-
penatalaksanaan
27).
perpajakan Perpajakan
berkaitan
erat
dengan
dalam
di
harus
nilai yang
setiap
bentuk
perpajakan.
Keberadaan
tengah-tengah
masyarakat
mengkonsekuensikan
pengadaptasian
nilai. Nilai fundamental yang melatarbelakangi
fundamental nilai yang diacu masyarakat
perpajakan adalah nilai ekonomi. Ekonomi
Indonesia, yaitu Pancasila. Perpajakan harus
merupakan motif utama penyelenggaraan
berpedoman pada nilai-nilai dasar Pancasila.
pajak. Perpajakan adalah instrumen kebijakan
Demikian pula dengan penatalaksanaanya
perekonomian di bidang fiskal. Kebijakan
yang harus sepenuhnya berorientasi nilai
fiskal
Pancasila.
ditujukan
untuk
mengatur
dan
mengendalikan pendapatan dan pengeluaran pemerintah
melalui
instrumen
Perpajakan yang berlandaskan nilai-
pajak.
nilai Pancasila menempatkan variabel nilai
Kebijakan fiskal itu sendiri ditujukan untuk
Pancasila
mencapai pemerataan hasil pembangunan
perpajakan. Nilai-nilai dasar Pancasila harus
yang adil (Soemarso, 2007: 20). Perpajakan
bisa diterjemahkan dalam pengkonsepsian
yang merupakan instrumen pokok kebijakan
maupun penatalaksanaan perpajakan. Dalam
perekonomian
konteks inilah etika perpajakan menemukan
secara
eksplisit
sebagai
pendasarannya
pajak.
Pancasila diposisikan sebagai fundamental Pancasila
etika
etis
mengkonsekuensikan eksistensi nilai ekonomi
Moralitas
yaitu
pertimbangan
Pancasila.
menghendaki
etika yang melahirkan refleksi kritis atas
perpajakan tidak semata-mata berorientasi
keberadaan etika termasuk di dalamnya etika
pada nilai ekonomi. Kendati nilai ekonomi
perpajakan.Etika perpajakan berbasis etika 51 Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2012
Pancasila
menegaskan
keberadaan
Pemimpin
bertanggung
perpajakan yang didasarkan pada nilai-nilai
kepercayaan
dasar Pancasila. Nilai-nilai universal seperti
Pengelolaan
ketuhanan,
dipertanggungjawabkan
kemanusiaan,
persatuan,
yang
jawab
atas
diberikan
rakyat.
pajak
harus
oleh
pemerintah
kerakyatan dan keadilan sosial menjadi acuan
kepada rakyat. Tanggung jawab ini tentu tidak
dan pertimbangan moral penatalaksanaan
semata-mata
perpajakan.
Pemerintah bertanggung jawab kepada Tuhan
ditujukan
atas
pertama
memposisikan
diembannya. Tanggung jawab pemerintah
perpajakan dalam bingkai etis keyakinan atau
dan rakyat dalam hal ini bisa dimaknai
kepercayaan
Agama
sebagai tanggung jawab teologis. Pemenuhan
dan
tanggung jawab baik oleh pemerintah maupun
Pancasila
masyarakat.
mengajarkan
keutamaan
hidup
dan
rakyat.
Nilai universal yang terkandung dalam sila
tugas
kepada
kepercayaan
mengantarkan penganutnya pada kualitas
rakyat
hidup (Sudaryanto, 2007: 22). Dalam konteks
pemenuhan tanggung jawab kepada Tuhan
sila pertama, perpajakan dipahami sebagai
Yang Maha Esa.
kewajiban yang bersifat keilahian. Pensifatan
merupakan
Perpajakan
salah
yang
dalam
bentuk
perspektif
kedua
menyangkut
hajat
perpajakan pada dimensi nilai kemanusiaan
Perpajakan
diperlukan
orang
banyak.
dalam
rangka
yang
adil
dan
menekankan
sila
ini dilekatkan karena kepentingan perpajakan hidup
Pancasila
satu
beradab.
Perpajakan
pembiayaan pembangunan. Pembangunan
merepresentasikan
ditujukan bagi kepentingan kesejahteraan dan
beradab. Manusia yang beradab menyadari
kemakmuran
positif
keterlibatan
rakyat
orang banyak. Perpajakan bernilai etis karena
bagi
potensi pajak ditujukan bagi hajat hidup
masyarakat.
kolektif. Oleh karenanya, pemenuhan pajak
perpajakan
rakyat. dengan
memperjelaskan kemaslahatan Keikutsertaan
Korelasi
kesejahteraan
kedudukan hidup
bagi
kebermanfaatan
menjadi kewajiban integral manusia bermoral
manapun
karena menyangkut kepentingan manusia itu
sehingga pajak dalam hal ini memiliki muatan
sendiri maupun kepentingan orang banyak.
relijiusitas agama-agama.
Manusia
dengan
membangun
dirinya
manusia
negeri
sejalan
rakyat
pajak
moralitas
aspek
ajaran
agama
yang
adil
dalam
perpajakan
Pemenuhan kewajiban pajak di sisi
menyangkut integritas dan kejujuran rakyat
lain menunjukkan kepatuhan atau ketaatan
dalam membayar pajak sesuai proporsi yang
terhadap
tepat. Setiap wajib pajak harus bersikap adil
pemimpin.
Ketaatan
kepada
pemimpin merupakan bagian dari ketaatan
dalam
kepada Tuhan. Kewajiban perpajakan harus
kepentingan pajak. Pajak dalam hal ini harus
dipenuhi karena terkait tanggung jawab rakyat
dikeluarkan sesuai dengan kemampuan wajib
terhadap pemimpin, negara dan Tuhan. Hal
pajak sesungguhnya dan bukan sebaliknya.
yang sama juga berlaku pada pemimpin.
menyisihkan
pendapatannya
bagi
Bagi pemerintah, moralitas manusia 52 Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2012
beradab tidak bisa dipisahkan dari moralitas
kesatuan
aparatur perpajakan. Aparatur pajak yang adil
tanggung jawab yang baik, pemerintah dan
dan beradab menyadari tanggung jawabnya
rakyat
sebagai aparat perpajakan. Aparatur pajak
integralitas bangsa yang kokoh.
beradab
akan
pelaksanaan
bahu-membahu
menciptakan
Nilai kerakyatan dalam perpajakan
tanggung jawabnya sesuai kode etik yang
dimanifestasikan melalui keikutsertaan rakyat
berlaku. Demikian pula dengan pemerintah.
dalam mendukung kebijakan pemerintah yang
Pemerintah yang beradab menyadari bahwa
berorientasi
potensi
besar
Perpajakan adalah wujud partisipasi dan
ditujukan bagi kepentingan rakyat. Sehingga
kontribusi riil rakyat kepada negara. Upaya
dalam pengelolaan pajak, pemerintah dituntut
nyata keterlibatan rakyat dalam pembangunan
untuk mampu bersikap adil dan bertanggung
nampak melalui kerelaan rakyat membayar
jawab dalam mengelola perpajakan.
pajak. Oleh karenanya perpajakan dapat
yang
tugas
Melalui
dan
pajak
menjalankan
bangsa.
sedemikian
Perpajakan yang dibebankan kepada seluruh
warga
pemenuhan
negara
ditujukan
kepentingan
dan
pada
kepentingan
rakyat.
dianggap sebagai kerja gotong royong dalam
bagi
membangun bangsa dan negara. Di sisi lain,
kebutuhan
nilai universal sila keempat Pancasila turut
rakyat. Dalam konteks inilah nilai persatuan
pula
dan kesatuan dihadirkan melalui perpajakan.
bertanggung
persatuan
Indonesia
potensi rakyat bagi kepentingan bangsa dan
dalamnya
cita-cita
mengandung persahabatan
di dan
mendorong
negara.
jawab
Pemerintah
pemerintah atas
untuk
pengoptimalan
sebagai
representasi
persaudaraan yang dipupuk oleh keinsyafan
demokrasi harus memahami bahwa tugas dan
atas persamaan nasib dan tujuan (Hatta,
tanggung jawab pemerintah adalah mengabdi
1977: 33). Pembangunan yang dibiayai oleh
dan
pajak pada hakikatnya diperuntukkan bagi
Subjek pembangunan yang sesungguhnya
kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Situasi
adalah
yang setara, senasib dan sepenanggungan
berkewajiban memenuhi kepentingan rakyat
semakin memperkuat kohesivitas sosial di
melalui pengelolaan pajak yang bertanggung
masyarakat
jawab.
keluarkan
karena sebagai
apa
yang
bentuk
mereka kewajiban
melayani
kepentingan
rakyat.
Sehingga
pemerintah
Sila keempat juga menekankan proses
perpajakan berpulang kembali dalam wujud
pengambilan
keputusan
pemerataan
berdasarkan
pada
pembangunan.
masyarakat.
Pembangunan
perpajakan
musyawarah
yang
mufakat.
yang merata mengantisipasi dan mencegah
Asas kerakyatan dalam sila keempat adalah
disintegrasi bangsa. Pembangunan yang adil
kerakyatan
meminimalisir perpecahan dan konflik internal
kebijaksanaan
masyarakat. Pemerintah dan rakyat dalam hal
/perwakilan.
ini
menegasikan kepentingan suara terbanyak
harus
menyadari
mempotensikan
bahwa
lahirnya
perpajakan
persatuan
dan
dipimpin dalam Asas
ini
oleh
hikmat
permusyawaratan secara
langsung
(Hatta, 1977: 33). Proses perpajakan yang 53 Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2012
bersandar
pada
musyawarah
membawa
perpajakan bisa dihindari manakala seluruh
mufakat perpajakan pada pertimbangan yang
komponen
matang dengan berlandaskan pada nilai-nilai
memahami bahwa perpajakan mempunyai
kearifan dan kebijaksanaan.
fundamental
Sila kelima Pancasila yang memuat
yang
manusia
terlibat
nilai pada
di
yang
mengantarkan
kualitas
penghidupan
nilai keadilan sosial menghendaki perpajakan
berbangsa
berorientasi
mewujudkan
Penghayatan terhadap nilai-nilai perpajakan
keadilan sosial di tengah-tengah kehidupan
yang disandarkan kepada nilai Pancasila akan
masyarakat, bangsa dan negara. Keadilan
membuka mata seluruh komponen bangsa ini
sosial yang dimaksudkan dalam konteks
bahwa perpajakan bukan sekedar kewajiban
perpajakan adalah pembebanan pajak yang
belaka
tidak
Perpajakan adalah kewajiban yang sarat nilai
pada
upaya
membeda-bedakan
atau
mendiskriminasi warga negara. Setiap warga
dan
dalamnya
yang
bernegara
ditegakkan
paripurna.
tanpa
makna.
dan makna bagi kehidupan manusia.
negara berhak diperlakukan sama kaitannya C.
dengan kewajiban perpajakan. Pengecualiaan
Penutup
pajak hanya ditujukan bagi mereka yang memang
tidak
kualifikasi
Perpajakan memiliki pengaruh yang
pembebanan pajak. Tidak ada diskriminasi,
signifikan bagi masa depan negara. Eksistensi
dispensasi
negara
atau
memenuhi
perlakuan
khusus
bagi
bergantung
mereka yang terkena kewajiban pajak. Semua
keberhasilan
mendapat
mengusahakan
perlakuan
secara
adil.
Nilai
sepenuhnya
pemerintah optimalisasi
dalam perpajakan.
keadilan sosial juga memberi dasar bagi
Berbagai
pemerintah
perpajakan di tanah air berimbas pada
pemerataan
dalam
mengusahakan
pembangunan.
Pajak
yang
permasalahan
dari
ketidakoptimalan
yang
melingkupi
perputaran rakyat.
roda
dibayarkan kepada negara guna membiayai
perekonomian
Pembangunan
pembangunan harus dikelola dengan baik.
terhambat, kesejahteraan dan kemakmuran
Pemerintah dalam hal ini menjamin bahwa
rakyat pun ikut berdampak.
pembangunan bisa terwujud secara adil dan
Permasalahan perpajakan umumnya
merata serta dapat dinikmati oleh seluruh
disebabkan oleh kurangnya integritas dan
rakyat Indonesia.
komitmen moral pemerintah dan rakyat selaku
Orientasi didasarkan
perpajakan
pada
memperlihatkan seharusnya
etika
yang
wajib pajak. Persoalan moral yang melingkari
etika
Pancasila
perpajakan
harus
bagaimana
perpajakan
pendekatan
etika
diwujudkan.
perpajakan.
melalui
Penguatan
yang
moral dalam pajak diperlukan dalam kerangka
melandasi perpajakan harus berpijak pada
membangun sistem perpajakan berdimensi
nilai
moral. Etika perpajakan diharapkan mampu
universal
perpajakan
Pancasila.
yang
Nilai-nilai
dipecahkan
Permasalahan
melingkupi
praktik
menjawab berbagai permasalahan pajak dan 54 Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2012
menjamin
penatalaksanaan
dengan nilai-nilai
moral
pajak
yang
sesuai
Notonagoro. 1995. Pancasila Secara Ilmiah
mendasari
Populer. Jakarta: Bumi Aksara.
praktik perpajakan. Keberadaan etika perpajakan tidak
Soemarso. 2007. Perpajakan Pendekatan
bisa dilepaskan dari etika Pancasila yang
Komprehensif.
menjadi dasar bagi seluruh kepentingan
Empat.
Jakarta:
Salemba
rakyat, bangsa dan negara. Etika perpajakan dalam hal ini mendasarkan diri pada etika
Sudaryanto. 2007. Etika Pancasila Sebuah
Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai
Refleksi Awal. Yogyakarta: Fakultas
Pancasila.
Filsafat – UGM.
Pendasaran
etika
perpajakan
berbasis etika Pancasila diharapkan akan semakin
memperkuat
keberadaan
etika
Sunoto. 1982. Mengenal Filsafat Pancasila:
perpajakan yang mengatur dan mengarahkan
Etika Pancasila. Yogyakarta: Bagian
setiap praktik perpajakan di tanah air agar
Penerbitan Fakultas Ekonomi – UII.
berjalan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa.
Zain,
Mohammad.
2008.
Manajemen
Perpajakan. Ed. 3. Cet. 2. Jakarta: Daftar Pustaka
De
Vos,
H.
Salemba Empat.
2002.
Pengantar
Etika.
Yogyakarta: Tiara Wacana.
Hatta,
Mohammad.
1977.
Pengertian
Pancasila. Jakarta: Idayu Press.
Joesoef, Daoed. 1987. Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan.
Dalam
Soeroso
H.P.,et.al. (ed). Pancasila Sebagai Orientasi
Pengembangan
Ilmu.
Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat.
Kaelan. 2002. Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
Latif, Yudi. 2011. Negara Paripurna. Jakarta: Gramedia Pustaka.
55 Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2012
