Modul ke:
Fakultas
TEKNIK
Program Studi
Arsitektur www.mercubuana.ac.id
Makna Pancasila Sebagai Sistem Etika Yayah Salamah, SPd. MSi.
Makna Pancasila Sebagai Sistem Etika Dan Karakter Bangsa Pancasila memiliki bermacam-macam fungsi dan kedudukan, antara lain sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi negara, jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila juga sangat sarat akan nilai, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Oleh karena itu, Pancasila secara normatif dapat dijadikan sebagai suatu acuan atas tindakan baik, dan secara filosofis dapat dijadikan perspektif kajian atas nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila yang pada awalnya merupakan konsensus politik yang memberi dasar bagi berdirinya negara Indonesia, berkembang menjadi konsensus moral yang digunakan sebagai sistem etika yang digunakan untuk mengkaji moralitas bangsa dalam konteks hubungan berbangsa dan bernegara.
Pengertian Etika secara etimologis (asal kata), etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya watak kesusilaan atau adat. Istilah ini identik denganmoral yang berasal daribahasa Latin, mos yang jamaknya mores, yang juga berarti adat atau cara hidup. Meskipun kata etika dan moral memiliki kesamaan arti, dalam pemakaian seharihari dua kata ini digunakan secara berbeda. Moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada(Zubair, 1987: 13). Dalam bahasa Arab, padanan kata etika adalah akhlak yang merupakan kata jamak khuluk yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat (Zakky, 2008: 20.)
Aliran-aliran Besar Etika 1. Etika Deontologi Kebaikan adalah ketika seseorang melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Immanuel Kant (1734-1804). Etika deontologi menekankan bahwa kebijakan/tindakan harus didasari oleh motivasi dan kemauan baik dari dalam diri, tanpa mengharapkan pamrih apapun dari tindakan yang dilakukan (Kuswanjono,2008: 7). Ukuran kebaikan dalam etika deontologi adalah kewajiban, kemauan baik, kerja keras dan otonomi bebas. Setiap tindakan dikatakan baik apabila dilaksanakan karena didasari oleh kewajiban moral dan demi kewajiban moral itu.
2. Etika Teleologi Pandangan etika teleologi berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Etikateleologi membantu kesulitan etika deontologi ketika menjawab apabila dihadapkan pada situasi konkrit ketika dihadapkan pada dua atau lebih kewajiban yang bertentangan satu dengan yang lain.
Etika Teleologi Dapat Digolongkan Menjadi Dua, Yaitu Egoisme Etis Dan Utilitarianisme. • Egoisme etis memandang bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berakibat baik untuk pelakunya. • Utilitarianisme menilai bahwa baik buruknya suatu perbuatan tergantung bagaimana akibatnya terhadapbanyak orang. Tindakan dikatakan baik apabila mendatangkankemanfaatan yang besar dan memberikan kemanfaatan bagi sebanyak mungkin orang. Utilitarians try to produce maximum pleasure and minimum pain, counting their own pleasure and pain as no more or less important than anyone else's (Wenz, 2001: 86).
3. Etika Keutamaan Etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga mendasarkan pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Kelemahan etika keutamaan dapat diatasi dengan cara mengarahkan keteladanan tidak pada figur tokoh, tetapi pada perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh itu sendiri, sehingga akan ditemukan prinsip-prinsip umum tentang karakter yang bermoral itu seperti apa.
EtikaPancasila Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, namun juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut.
Nilai-nilai Yang Sangat Mendasar Yang Terkandung Dalam Etika Pancasila . • Nilai yang pertama adalah ketuhanan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah dan hukum Tuhan. • Nilai yang kedua adalah kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. • Nilai yang ketiga adalah persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. • Nilai yang keempat adalah kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan ini terkandung nilai lain yang sangat penting yaitu nilaihikmat/kebijaksanaan dan permusyawaratan. • Nilai yang kelima adalah keadilan. Menurut Kohlberg (1995: 37), keadilan merupakan kebajikan utama bagi setiappribadidan masyarakat.
Pancasila Sebagai Solusi Masalah Bangsa • Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara garis besar mengandung makna bahwa Negara melindungi setiap pemeluk agama (yang tentu saja agama diakui di Indonesia) untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agamanya. • Sila Kedua : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Mengandung makna bahwa setiap warga Negara mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, karena Indonesia berdasarkan atas Negara hukum.
• Sila Ketiga : Persatuan Indonesia. Mengandung makna bahwa seluruh penduduk yang mendiami seluruh pulau yang ada di Indonesia ini merupakan saudara, tanpa pernah membedakan suku, agama ras bahkan adat istiadat atau kebudayaan. • Sila Keempat : Mengandung maksud bahwa setiap pengambilan keputusan hendaknya dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, bukan hanya mementingkan segelintir golongan saja yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan anarkisme. • SilaKelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia. Mengandung maksud bahwa setiap penduduk Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam setiap lini kehidupan. Mengandung arti bersikap adil terhadap sesama, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain.
Aktualisasi Pancasila Sebagai Etika Dalam Kehidupan Bangsa • Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoriti untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggungjawab. Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat memberikan patokan orientasi dan pegangan normative bagi mereka yang mau menilai kualitas tatanan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia atau mempertanyakan legitimasi moral pelbagai keputusan politik.
Prinsip- prinsip etika politik • Legitimasi politik Pokok permasalahan etika politik adalah legitimasietis kekuasaan . paham pertanggungjawaban menyatakan bahwa penguasa memang memiliki kekuasaan dan bahwa masyarakat berhak untuk menuntut pertanggungjawaban. Legitimasi kekuasaan meliputi : 1. Legitimasi etis, yaitu pembenaran pembenaran atau pengabsahan wewenang Negara berdasarkan prinsipprinsip moral. 2. Legitimasi legalitas, yaitu keabsahan kekuasaan itu berkaitan dengan fungsifungsi kekuasaan Negara dan menuntut agar fungsi-fungsi itu di perlukan dan dilakukan sesuai dengan hokum yang berlaku
• Moralitas kekuasaan Legitimasi etis mempersoalkan keabsahan kekuasaan politik dari segi norma-norma moral. Tujuannya adalah kekuasaan itu mengarahkan kekuasaan kepemakaian kebijaksanaan dan caracara yang semakin sesuai dengan tuntutan-tuntutan kemanusiaan yang adil dan beradab. Moralitas kekuasaan lebih banyak ditentukan oleh nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat.
Etika Politik Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara • Sesuai dengan Tap MPR No. VI / MPR / 2001 dinyatakan pengertian dari etika kehidupan berbangsa adalah rumusan yang bersumber dari ajaran agama yang bersifat universal dan nilai – nilai budaya bangsa yang terjamin dalam pancasila sebagai acuan dalam berfikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.
Faktor Yang Memepengaruhi Terjadinya Krisis Multi Dimensional • Faktor yang berasal dari dalam negeri • Faktor penyebab dari luar negeri
Faktor Yang Berasal Dari Dalam Negeri Antara Lain : • Masih lemahnya pengalaman agama dan munculnya pemahaman ajaran agama yang keliru dan sempit • System sentralisasi pemerintahan dimasa lampau sehingga timbul fanatisme daerah • Tidak berkembangnya pemahaman kemajemukan dalam kehidupan berbangsa • Terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam kurun waktu yang panjang sehingga munculnya perilaku ekonomi yang bertentangan dengan moralitas dan etika. • Kurangnya keteladanan bersikap dan berperilaku dari pemimpin bangsa
Faktor Penyebab Dari Luar Negeri Adalah : • Pengaruh globalisasi yang luas dengan persaingan bangsa yang semakin tajam • Makin tingginya intensitasnya intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional.
Dalam TAP MPRno. VI/ MPR/2002 di uraikan etika kehidupan berbangsa adalah sebagai berikut : • • • • • •
Etika social budaya Etika politik dan pemerintahan Etika ekonomi dan bisnis Etika penegakan hukum yang berkeadilan Etika keilmuan Etika lingkungan
Terima Kasih Yayah Salamah, S.Pd M.Si
