ESA. 1. Z U K I, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan

P U T U S A N NOMOR : 81 / PDT / 2014 / PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: 1. Z U K I,

Pekerjaan Wiraswasta, bertempat

tinggal di Jalan

N A

H. Adam Malik, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan ;

D E H. Adam Malik, Kelurahan Bakaran Batu, M Kecamatan Rantau Selatan; I Dalam hal ini Gmemberikan kuasa kepada 1. M. Sulaiman G Saleh, SH dan 2. Abdul N SH masing - masing Advokat / IHakim, T Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor

2. NY.NURAIDA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan

IL

D

A

N

P

E

G

N A

Hukum M.Sulaiman Saleh, SH & Rekan beralamat Setia

di Jalan

Nomor

11A

Sirandorung Gg Rantau

Prapat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2012, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat

dalam

konpensi/

Para

Tergugat dalam rekonpensi; Lawan: 1.KEPALA CABANG PT BANK RAKYAT INDONESIA , beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 1, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu,

Halaman 1 dari 72 Hal.Put.No. 81/Pdt/2014/PT-Mdn

2 dalam hal ini diwakili oleh Ardiansyah dan Januar

S.Marbun,

Supervisor Account

masing

Administrasi Officer

-

masing

Kredit

PT.Bank

dan Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rantauprapat,

bertempat

tinggal

di

Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa

N telah didaftarkan di Kepaniteraan A D tanggal Pengadilan Negeri Rantauprapat E tanggal 9 oktober 2012 Nomor M selanjutnya 205/SKC/2012/PN-RAP, I disebut sebagai G Terbanding I semula Tergugat GI dalam konpensi / Turut N dalam rekonpensi; ITergugat 2. KEPALA KANTOR PELAYANAN T KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG, N beralamat di Jalan Meranti Nomor 10 Kisaran, selanjutnya disebut sebagai A Terbanding II semula Tergugat II dalam IL konpensi / Turut Tergugat dalam D A rekonpensi; G 3. SUSAN, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bilah Khusus tanggal 27 September 2012 yang

N

P

E

Nomor

19

Rantauprapat,

Kecamatan

Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.H.Refman Basri,SH.MBA,2.Zulchairi,SH dan 3. Elidawati Harahap, SH masingmasing

Advokat,

beralamat

di

Jalan


3 Kejaksaan Nomor 7 Medan, berdasarkan Surat

Kuasa

September

Khusus

2012,

tanggal

selanjutnya

27

disebut

sebagai Terbanding III semula Tergugat III dalam

konpensi

/

Penggugat

dalam

rekonpensi; Pengadilan Tinggi tersebut ;

N A

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 81/PDT/2014/PT.MDN dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

D E Prapat Nomor : 40/Pdt.G/2012/PN-Rap dan surat-surat yang bersangkutan M dengan perkara tersebut ; I TENTANG DUDUKG PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat G dengan surat Gugatan tanggal 12 September 2012 yang diterima dan N I didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal T 13 September 2012 dalam Register Nomor : 40/Pdt.G/2012/PN.RAP, telah mengajukan gugatan yang N selanjutnya mengajukan A perbaikan gugatan tanggal 8 Januari 2013 sebagai berikut: IL 1. Bahwa D Penggugat adalah suami isteri yang mendapat fasilitas kredit Adari Tergugat I jenis kredit modal kerja dalam bentuk rekening koran G dengan maksimum kredit tetap dalam jangka waktu harus lunas Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau

N

P

E

selama 12 (dua belas) bulan dengan jasa/ bunga 16%; 2. Bahwa pinjaman diperuntukkan tambahan modal kerja berupa kegiatan usaha : bengkel mobil, suku cadang mobil dan ecesoris mobil; 3. Bahwa pada mulanya usaha Penggugat tersebut bejalan lancer dan maju, sehingga pinjaman semua hanya diberikan Penggugat-I tanggal


4 5 Mei 2006 sebesar Rp 475.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian atas permohonan Penggugat maka pinjaman Penggugat mendapat fasilitas (suplesi) sebesar Rp 275.000.000,(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total pinjaman Penggugat dari Tergugat-I sebesar Rp 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dihitung sejak tanggal 6 Mei 2010 dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sehingga luas tanggal 6 Mei 2011;

N kredit yang diberikan adalah sertifikat Nomor 1261 tanggal 26 AApril Dkira-kira 1995,Srt Ukur Nomor 1426 tanggal 26 April 1995 seluas E 4832M2 an Penggugat diatasnya sebuah bangunan semi permanen, M lantai semen, atap seng dilengkapi fasilitas sumur dan listrik; I 5. Bahwa dalam akta perjanjian kredit Pasal G13 ayat (1) perjanjian kredit No. 16 tanggal 7 Mei 2010 yang G dibuat Notaris Rantauprapat Setiawati, SH, Penggugat tidak INpernah memberikan kuasa kepada Tergugat-I sebagai kuasa T Substitusi (Pengganti), sebagaimana disebut dalam pasal 1813 KUHPerdata; N 6. Bahwa dalam Aperjalanan pengelolahan usaha, Penggugat mengalami stagnasi ILatau tidak lancar usaha, sebagaimana semula sehingga mengakibatkan pembayaran kredit kurang lancar kepada Tergugat-I, D Anamun tetap lancar membayar bunga/ jasanya; 4. Bahwa jaminan yang diberikan Penggugat II kepada Tergugat I atas

N

P

E

G 7. Bahwa tidak/ kurang lancarnya pembayaran bukan disengaja oleh Penggugat akan tetapi dikarenakan force mayor sebagai berikut : 7.1 Kerusakan mobil pelanggan selama ini memakai jasa bengkel Penggugat, ternyata pelanggan membuka bengkel sendiri;

7.2. Sebagian perusahaan pelanggan memakai jasa rental, sehingga perbaikannya dilakukan bengkel perusahaan rental itu sendiri, dan 7.3. Terjadinya persaingan usaha sejenis semakin meningkat;


5 8. Bahwa pada posisi hutang Penggugat sebesar Rp.920.000.000,00 ( Sembilan ratus dua puluh juta rupiah ) tertunda pembayaran selama 5 (lima) bulan dihitung sejak bulan oktober 2011 sampai dengan bulan Pebruari 2012 perhitungan Penggugat karena tidak ada rekening koran bulanan yang seharusnya diberikan kepada Penggugat-penggugat, tanpa adanya pemberitahuan/peringatan sekalipun pada tanggal 14 Februari 2012 oleh petugas Tergugat I ( Marbun) disodorkan sebuah

N surat mana menyebutkan akan dilakukan lelang hak tanggungan A melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang NegaraD ( KPKNL), E Tergugat II pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 pukul 10.00 Wib M sampai selesai di Kantor Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jalan I Jendral Sudirman Nomor 1 RantauprapatG ( baca Tergugat I) ; 9. Bahwa dokumen dokumen lelang yang Gharus di ikut sertakan Tergugat I kepada Tergugat II antara lainN I menurut Ketentuan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010T tanggal 23 April 2010 dan menjadi rujukan lampiran surat penetapan lelang KPKNL Kisaran dalam perkara lain N disebut antara Alain: 10. Pelaksanaan IL lelang atas tanah atau tanah dan bangunan wajib dilengkapi D dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kantor APertanahan setempat; G 1. Pengumuman lelang dilakukan melalui surat kabar harian dengan surat untuk ditandatangani Penggugat I dengan disaksikan Simbolon.Isi

N

P

E

oplah/tiras: a. Paling sedikit 15.000 ( lima belas ribu) exemplar, apabila dilakukan pada surat kabar harian yang terbit di Ibukota Propinsi; b. Paling sedikit 5000 (lima ribu exemplar), apabila dilakukan pada surat kabar harian tersebut di Kota/Kabupaten;


6 2. Pengumuman lelang dimaksud harus dicantumkan dalam harian utama / reguler dan dilarang dicantumkan pada halaman suplemen/ tambahan / Khusus (terlampir). 3. Ternyata ketentuan-ketentuan dimaksud oleh Tergugat I disampaikan kepada Tergugat II sebagai dokumen dasar keabsahan dilakukan pelelangan oleh Tergugat II tidak dilakukan; 4. Bahwa

menurut

Keputusan

Direktur

Bank

Indonesia

No.

N tergolong standart atau kurang lancar antara 90 hari s/d 180 Ahari, D270 hari, sedangkan kredit macet adalah tunggakan yang lebih dari E sementara kredit penggugat tergolong sub standart atau kurang lancar M sehingga tidak ada alasan untuk dilakukan lelang , dan dimenangkan I oleh Tergugat III, sedangkan kredit Penggugat G masih dalam posisi sub standart dan masih diharapkan menjadi G normal kembali perbuatan para Tergugat tersebut merupakan IN perbuatan melawan hukum; 5. Bahwa tenggang waktu Tdilakukan pelelangan juga bertentangan dengan Pasal 20 Ayat (3) UU No. 4 tahun 1996 Tentang Hak N TanggunganA Atas Tanah Beserta Benda Yang Berkaitan Dengan L 20 Ayat (3) menyebutkan : Tanah, IPasal Pelaksanaan Penjualan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) hanya D Adapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak 31/147/Kep/Dir tanggal 12 Nopember 1998 menyebutkan kredit

N

P

E

G

diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/ atau pemegang hak tanggungan kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/ atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan, sedangkan surat Tergugat I tanggal 8 Februari 2012 yang baru diterima Penggugat tanggal 14 Februari 2012 yang dijadikan dasar pelaksanaan lelang dilakukan


7 Tergugat II tanggal 8 Maret 2012 ternyata kurang dari 1 (satu) bulan; 6. Dalam surat Tergugat I

disebutkan terlampir pengumuman lelang

ternyata surat yang diterima Penggugat tanggal 14 Pebruari 2012 tidak terlampir pengumuman lelang. apabila pengumuman lelang terlampir, maka pasti penggugat mengajukan keberatan sebagaimana disebut dalam Pasal 25 Ayat (3) UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

,

karena

posisi

kredit

penggugat

masih

dalam

N bukan tergolong kredit macet sebagaimana diatur dalam peraturan A Direktur Bank Indonesia Nomor : 31/147/Kep/Dir D tanggal 13 E Nopember 1998; M 7. Sebelum saat dilakukan lelang tanggal 8 Maret 2012 telah terlebih I dahulu Penggugat datang ke Kantor G Tergugat I bersama dengan Simbolon untuk membayar Ghak tanggungan sebesar Rp2.500.000.000;( Dua milyar INlima ratus juta rupiah) dan sekaligus melunasi hutang Penggugat T kepada Tergugat I, namun Tergugat I tidak terima dan lelang tetap dilanjutkan dimenangkan Tergugat III N dengan nilaiA tertinggi hanya sebesar Rp1.740.000.000;(Satu milyar L empat puluh juta rupiah), yang berarti dibawah tawaran tujuh I ratus Penggugat D melalui pembelinya Simbolon seorang pengusaha; A 8. Tawaran ini dilakukan Penggugat melalui Simbolon karena sebelum substandart atau kurang lancar yang masih dapat kembali normal dan

N

P

E

G

lelang dilakukan telah terlebih dahulu pihak Tergugat I melalui Marbun mendatangi Penggugat pada tanggal 8 Maret 2012 secara lisan mengatakan kepada Penggugat pelunasan kredit Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 8 Maret 2012 dan apa yang diperbuat Tergugat I tanggal 8 Maret 2012 berarti secara tidak langsung membenarkan pasal 20 ayat(5) UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan:


8 9. Sampai

saat

pengumuman

untuk

lelang

dilakukan

penjualan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan hutang yang dijamin dengan itu tanggungan ini beserta biaya eksekusi yang dikeluarkan.Pasal 20 ayat (4) UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tangunggan menyebutkan: Setiap janji untuk melaksanakan

eksekusi

hak

tanggungan

dengan

cara

yang

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pada ayat(1) , ayat(2) dan

N 10. Ternyata Cabang PT BRI (Persero) Tbk tidak profesional A dalam D kepada menilai harga jaminan dengan pinjaman sebelum dikucurkan E debetur, seharusnya sebelum kredit dikucurkan terlebih dahulu M menggunakan jasa penilai publik karena jasa penilai publik yang dapat I menentukan harga pasar /nilai pasar G (market value) dan nilai jual paksa (forcet vale value) pada saat kredit macet, personil kantor jasa G penilai publik adalah tenaga IN profesional yang keberadaannya berdasarkan Surat Keputusan T Menteri Keuangan, Surat Ijin Usaha Kantor Jasa penilai publik ( SIU-KJPP) dan Surat Ijin pembukaan N kantor olehA Menteri Keuangan RI. Apabila pihak Tergugat I mempergunakan IL jasa ini maka tidak mungkin menggolkan nilai jual paksa D (Vorced vale value) kepada Tergugat III sebesar ARp1.740.000.000;( satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), ayat(3) batal demi hukum,khusunya pada ayat (3);

N

P

E

G

sedangkan yang ditawarkan Penggugat Rp 2.500.000.000;( dua milyar lima ratus juta rupiah). Apabila profesionalitas dilakukan, maka baik Tergugat I maupun Penggugat sama-sama diuntungkan bahkan Tergugat I tetap dipercaya oleh masyarakat pebisnis;

11. Bahwa seharusnya peserta lelang dari salah satu orang namun ternyata pada saat hari pelelangan, ternyata Tergugat III ditemani oleh suaminya Tong Huat (TH) dan oleh Tergugat II dianggap peserta


9 lelang 2 (dua) orang, seterusnya apabila peserta lelang hanya 1 (satu) orang, maka acara lelang dibatalkan dan kembali diumumkan melalui media massa; 12. Bahwa dengan berpedoman kepada undang-undang ini, maka akta perjanjian kredit dihadapan Notaris No. 16 tanggal 7 Mei 2010 pada pasal 12 menyebutkan : tentang perjanjian surat pengakuan hutang ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya yang mungkin timbul

N memilih tempat kedudukan hukum (domicili) yang tetap dan umum A di D tidak Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan E mengurangi hak dan wewenangnya Bank / pihak pertama (baca : M Tergugat I) untuk menuntut pelaksanaan eksekusi atau mengajukan I tuntutan hukum terhadap pengambil G kredit / pihak kedua / yang berhutang baca Penggugat berdasarkan G perjanjian ini melalui atau dihadapan Pengadilan lainnya IN dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia; T 13. Bahwa Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan suatu perjanjian dibuat N secara sah,A berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; IL 14.Bahwa D dengan mengacu kepada undang-undang ini maka Akewenangan untuk menyelesaikan kasus ini adalah Pengadilan Negeri G Rantauprapat dan melalui gugat biasa bukan kantor Pelayanan disebabkan isi dari akta ini, maka kedua belah pihak yang berhutang

N

P

E

Kekayaaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, tegasnya KPKNL Kisaran tidak berhak, karena surat kuasa menurut bunyi pasal 15 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996 menyebutkan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan Akta Notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :


10 a.Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan melawan hukum lain dari pada pembebanan hak tanggungan; b.Tidak memuat kuasa Substitusi; c.Mencantumkan secara jelas objek hak tanggungan, jumlah hutang dan nama serta identitas debitur bukan pemberi hak tanggungan; 15. Bahwa ternyata dalam akta notaris perjanjian kredit ini persyaratan bagi Tergugat I hanyalah mengajukan gugatan ke Pengadilan

N A

Negeri, apabila memenuhi syarat untuk itu dan bukan langsung memohon eksekusi;

D E tersebut mengakibatkan penggugat sebagai seorang pengusaha M harga dirinya tercemar dan kurang dipercaya masyarakat khususnya I masyarakat pebisnis yang untuk itu terhadap G para Tergugat secara tanggung menanggung membayar ganti kerugian sebagai pengganti G harga diri sebesar Rp.500.000.000,IN (Lima ratus juta rupiah) dan meminta maaf kepadaT Penggugat melalui dua media massa berturutturut selama 2 (dua) kali; N BerdasarkanA apa yang telah diuraikan dalam posita tersebut diatas, mohon kepada ILPengadilan Negeri Rantauprapat berkenan menentukan suatu waktu D dan tempat memanggil kedua belah pihak yang berperkara Adidengar keterangannya dalam persidangan, selanjutnya menjatuhkan untuk G putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 16.Bahwa perbuatan para Tergugat yang bertentangan dengan hukum

N

P

E

Primair : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ; 3. Menyatakan fasilitas kredit yang diberikan Tergugat I kepadaTergugat-


11 Tergugat masih tergolong standart atau kurang lancar, sehingga tidak ada alasan untuk dilelang; 4. Mengembalikan posisi Penggugat sebagai debetor dalam keadaan semula sebelum dilaksanakan lelang tanggal 8 Maret 2012 di kantor Tergugat; 5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau batal pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat II

N 815/II/KC/ADK/2/2012 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal A8 Maret 2012 pukul 10.00 Wib sampai dengan selesaiD di kantor E Tergugat I Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Rantauprapat yang M dimenangkan Tergugat III; I 6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung G membayar uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta G rupiah) kepada Penggugat sebagai pengganti harga diri dan meminta IN maaf kepada Penggugat melalui dua media massa berturut-turut T selama 2 (dua) kali; 7. Menghukum lagi para Tergugat secara tanggung menanggung N membayar segala A biaya yang timbul dalam perkara ini; Subsidair : IL Apabila D Pengadilan berpendapat lain, maka mohon dengan suatu putusan Aseadil-adilnya; yang G sesuai dengan Surat Tergugat-I tanggal 8 Februari 2012 No. B-

N

P

E

Menimbang,

bahwa

terhadap

gugatan

Penggugat

tersebut

Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II serta Terbanding III semula Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: Jawaban Terbanding I semula Tergugat I : 1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat didalam surat Gugatannya tertanggal 12 September 2012 dan surat perbaikan Gugatan


12 dan Tambahan Posita dan Petitum Gugatan (Surat Perbaikan Gugatan) tanggal 06 Januari 2013,kecuali yang secara tegas diakui olehTergugat I; 2. Bahwa perlu Tergugat I jelaskan bahwa Zuki dan Ny. Nuraida (Penggugat) adalah Debitur pada Tergugat I yang telah menikmati fasilitas kredit dari Tergugat I, yaitu sebagai berikut : a) Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) secara rekening Koran (R/K) dengan maksimum Credit Overenkomst (CO) tetap sebesar Rp

N waktu kredit berakhir sampai dengan tanggal 4 Mei 2006A sesuai dengan Surat Perjanjian, Akta No. 18 tanggal 4 Mei D 2005, yang E dibuat oleh Ramlah Lubis, Sarjana Hukum, Notaris di M Rantauprapat; I b) Perpanjangan jangka waktu fasilitas G kredit dan penambahan fasilitas kredit (suplesi kredit) G dengan penambahan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus N I juta rupiah) sehingga fasilitas kredit menjadi Rp 250.000.000,T (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit berakir sampai dengan tanggal 6 Mei N 2007, sesuai A dengan Surat Perjanjian Perpanjangan kredit dan Suplesi IL Kredit, Akta No. 14 tanggal 5 Mei 2006 yang dibuat oleh DRamlah Lubis, Sarjana Hukum, Notaris di Rantauprapat; Ac) Perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit, sehingga jangka waktu 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka

N

P

E

G

fasilitas kredit berakir sampai dengan 6 Mei 2008, sesuai Surat Perjanjian Perpanjangan kredit, Akta No. 02 tanggal 03 Mei 2007, yang dibuat oleh Ramlah Lubis, Sarjana Hukum, Notaris di Rantauprapat; d) Perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit, sehingga jangka waktu fasilitas kredit berakir sampai dengan 6 Mei 2009, sesuai Surat Perjanjian Perpanjangan kredit, Akta No. 06 tanggal 06 Mei 2008,


13 yang dibuat oleh Ramlah Lubis, Sarjana Hukum, Notaris di Rantauprapat; e) Perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit dan penambahan fasilitas kredit (suplesi kredit), dengan penambahan sebesar Rp 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga fasilitas kredit menjadi Rp 475.000.000.- (Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit berakhir sampai

N dan Suplesi Kredit, Akta No. 26 tanggal 16 April 2009, yangA dibuat D oleh Setiawati, Sarjana Hukum, Notaris di Rantauprapat; E f) Perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit dan penambahan M fasilitas kredit (suplesi kredit), dengan penambahan sebesar Rp I 275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh Glima juta rupiah) sehingga fasilitas kredit menjadi Rp 750.000.000.G (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka INwaktu kredit berakhir sampai dengan tanggal 06 Mei 2011, Tsesuai Addendum Perpanjangan dan Suplesi Kredit, Akta No. 16 tanggal 07 Mei 2010, yang dibuat oleh N Setiawati, ASarjana Hukum, Notaris di Rantauprapat; g) Perpanjangan IL jangka waktu fasilitas kredit sehingga jangka waktu Dfasilitas kredit berakhir sampai dengan tanggal 06 Mei 2012, A sesuai Surat Addendum Perpanjangan Kredit, Akta No. 42 tanggal dengan tanggal 06 Mei 2010, sesuai Addendum Perpanjangan

N

P

E

G

10 Mei 2011, yang dibuat oleh Setiawati, Sarjana Hukum, Notaris di Rantauprapat; 3. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut diatas, telah diserahkan agunan berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1261/ Bakaran Batu atas nama ZUKI, yang telah dibebani dengan : a. Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 311/ 2005 sebesar


14 Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 85/2005 tanggal 04 Mei 2005, yang dibuat oleh Ramlah Lubis, Sarjana Hukum, Notaris di Rantauprapat; b. Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No. 487/ 2009 sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 86/2009 tanggal 16 April 2009, yang

dibuat

Rantauprapat;

oleh

Setiawati,

Sarjana

Hukum,

di N A

Notaris

D E Rp 275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berdasar M pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 199/2010 tanggal 07 I Mei 2010, yang dibuat oleh Setiawati, GSarjana Hukum, Notaris di Rantauprapat; G 4. Bahwa selanjutnya fasilitas N I kredit atas nama Penggugat tersebut diatas menjadi kredit bermasalah; T 5. Bahwa setelah kredit atas nama Penggugat tersebut diatas N bermasalah dan Amenurut Tergugat I Penggugat sudah tidak memiliki sumber pembayaran IL untuk mengangsur tunggakannya pada Tergugat I, serta Dtidak terdapat itikad baik dari Penggugat untuk membayar A tunggakannya, selanjutnya Tergugat I memberikan 3 (tiga) kali c. Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) No. 1343/ 2010 sebesar

N

P

E

G peringatan mengenai tunggakan kepada Penggugat, yaitu melalui :

a. Surat kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Rantauprapat No. B.6141 II-KC/ADK/11/2011 tanggal 11 Nopember 2011 sebagai Surat Peringatan I, yang menjelaskan bahwa Penggugat tidak menepati jadwal angsuran sesuai perjanjian semula sehingga menyebabkan jumlah tunggakan kredit atas nama Penggugat


15 sampai dengan posisi bulan Oktober 2011 adalah sebagai berikut : -

Pokok

: Rp …………..

-

Bunga + Denda

: Rp 18.171.960,-

-

Jumlah Hutang

: Rp 18.171.960,-

b. Surat kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Rantauprapat No. B.6818 II-KC/ADK/12/2011 tanggal 12 Desember 2011 sebagai Surat Peringatan II, yang menjelaskan bahwa Penggugat belum

N keadaan hutang yang harus segera diselesaikan sampai A dengan posisi bulan Nopember 2011 adalah sebagai berikut : D E Pokok : Rp ………….. M Bunga + Denda : Rp 27.753.018,I Jumlah Hutang : Rp 27.753.018,G c. Surat kantor Cabang Bank Rakyat G Indonesia Rantauprapat No. B.54 II-KC/ADK/1/2012 tanggal IN 05 Januari 2012 sebagai Surat Peringatan III, yang T menjelaskan bahwa Penggugat belum melakukan penyelesaian sisa hutang Penggugat sehingga N keadaanA hutang yang harus segera diselesaikan sampai dengan posisi ILbulan Desember 2011 adalah sebagai berikut : : Rp ………….. D - Pokok melakukan

A

N

P

E

G

penyelesaian

sisa

hutang

Penggugat

-

Bunga + Denda

: Rp 37.834.405,-

-

Jumlah Hutang

: Rp 37.834.405,-

sehingga

6. Dimana dalam setiap surat peringatan tersebut, Tergugat I secara tegas menyatakan bahwa Penggugat harus segera menghadap ke bagian administrasi kredit, bertemu dengan sdr. Ardiansyah untuk menyelesaikan hutang Penggugat sampai dengan posisi yang ditentukan apabila Penggugat tidak memenuhi ketentuan panggilan tersebut, maka Tergugat I akan melanjutkan ke proses hukum lebih lanjut;


16 7. Bahwa berhubung segala upaya penyelesaian/ Penagihan tunggakan Pinjaman (kredit macet) telah dilakukan namun tidak mendapat perhatian dan penyelesaian dari Penggugat, maka melalui surat No. 784 II/KC/ADK/2/2012 tanggal 06 Februari 2012 perihal penyerahan untuk dilelang Agunan an. 20 (dua puluh) debitur, Tergugat I mengajukan permohonan bantuan Pelaksanaan Lelang Eksekusi antara lain atas nama Penggugat dan data mengenai angunan atas nama Penggugat;

N Tergugat I memberikan Surat No.B.762 II/KC/ADK/2/2012 tanggal A6 D Lelang Februari 2012 kepada Penggugat mengenai Pemberitahuan E Hak Tangguhan. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Tergugat I M akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tangguhan atas barang I jaminan pinjaman Penggugat berupa G Tanah dan Bangunan SHM No.1261 atas nama Zuki ; G 8. Bahwa atas permohonan pelaksanaan IN Lelang Eksekusi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut diatas, T selanjutnya Tergugat II melalui surat No. S-93/WKN.02/KNL.04/2012 tanggal 07 Februari 2012, menetapkan hari N dan tanggal lelang, A yaitu : hari Kamis tanggal 08 Maret 2012, serta menyampaikan IL pula ketentuan (persyaratan) mengenai lelang kepada Tergugat D I untuk dipenuhi; A Selanjutnya sesuai ketentuan (persyaratan) yang disampaikan oleh Bersamaan dengan pengajuan permohonan lelang kepada Tergugat II,

N

P

E

G Tergugat

II

kepada

Tergugat

I

didalam

surat

No.

93/WKN.02/KNL.04/2012 tanggal 07 Februari 2012 tersebut diatas, maka Tergugat I : a. Memberitahukan rencana lelang Eksekusi Hak Tanggungan kepada Debitur dan Penghuni (Penggugat) melalui surat No. B.895 II/KC/ADK/2012

tanggal

08

Februari

2012

yang

telah

ditandatangani sendiri oleh Penggugat sebagai bukti surat telah


17 diterima, surat ini juga merupakan surat permintaan kepada Penghuni objek lelang untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan yang merupakan objek lelang di atas (permintaan pengosongan agunan); b. Membuat Pengumuman Lelang I (Pertama) Eksekusi Hak Tanggungan

melalui

Pengumuman

Tempel/

Selebaran

No.

899/KC.II/ADK/02/2012 tanggal 08 Februari 2012;

N Tanggungan melalui Pengumuman Tempel/ Selebaran A No. B. 1112/KC.II/ADK/02/ 2012 tanggal 23 Februari 2012. D E 9. Bahwa pada pelelangan hari Kamis tanggal 08 Maret 2012, barang M agunan berupa tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik I No. 1261/Bakaran Batu atas nama Zuki, laku Gterjual dibeli oleh Tergugat III, sesuai harga limit lelang senilai RpG 1.740.000.000,- (Satu millyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) (sebagaimana dijelaskan dalam Risalah IN Lelang No. 049/2012 tanggal T08 Maret 2012; 10.Bahwa sehubungan dengan dilaksanakannya lelang eksekusi hak N tanggungan dan Atelah terjualnya barang agunan milik Penggugat pada pelelangan ILhari Kamis tanggal 08 Maret 2012 diatas, maka Penggugat mengajukan D Gugatan melalui Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal A 12 September 2012, sebagaimana tercatat dalam Register Perkara c. Membuat

N

P

E

Pengumuman

Lelang

II

(Kedua)

Eksekusi

Hak

G Perdata No. 40/Pdt.G/2012/PN-RAP tanggal 13 September 2012 yang kemudian diperbaiki dengan surat perbaikan gugatan tanggal 06 Januari 2013; 11.Bahwa dalam angka 8 Posita Gugatannya (sebagaimana telah diubah

dalam angka 2 posita surat perbaikan gugatannya), Penggugat mendalilkan bahwa surat pemberitahuan lelang dari Tergugat I kepada Penggugat tidak didahului dengan teguran apapun sebelumnya, dalil


18 Penggugat tersebut merupakan suatu kebohongan, karena sebelumnya Tergugat I sudah pernah memberikan surat peringatan I, II dan III kepada Penggugat yang berisi informasi mengenai jumlah tunggakan Penggugat dan jika Penggugat tidak segera melakukan pembayaran maka Tergugat akan membawa masalah ini ke proses hukum lebih lanjut; Selain itu Tergugat I juga telah memberikan surat pemberitahuan lelang

N Februari 2012 kepada Penggugat, yang memberitahukan bahwa A agunan D berupa tanah dan bangunan SHM No. 1261 an. Zuki akan di lelang; E Selanjutnya dalam angka 2 dan 3 surat perbaikan gugatannya, M Penggugat tanpa dasar yang jelas berdalil bahwa Tergugat I tidak I memenuhi ketentuan yang menjadi persyaratan G lelang agunan tanpa menguraikan/ menjelaskan ketentuan Gmana yang tidak dipenuhi oleh Tergugat I sebagai syarat agar INdapat dilakukan lelang agunan oleh Tergugat II, Padahal dengan T dilaksanakannya lelang pada tanggal 08 Maret 2012 oleh Tergugat II, hal tersebut menunjukkan bahwa segala N ketentuan danA persyaratan yang diberikan oleh Tergugat II kepada TergugatIL I agar dapat dilakukan lelang agunan/ parate eksekusi (sebagaimana D dicantumkan dalam Surat dari Tergugat II No. S-93/ A WKN.02/KNL.04/2012 beserta lampirannya tanggal 07 Februari 2012) Hak Tanggungan melalui surat No. B.752 II/KC/ADK/2/2012 tanggal 06

N

P

E

G telah dipenuhi seluruhnya oleh Tergugat I;

12.Bahwa tuduhan perbuatan melawan hukum yang ditujukan oleh Penggugat kepada Tergugat I didalam angka 9 Posita gugatannya (sebagaimana telah diubah dalam angka 4 Surat perbaikan gugatannya) adalah sangat tidak berdasar, dasar hukum yang dicantumkan oleh Penggugat baik dalam Surat Gugatannya maupun surat perbaikan gugatannya adalah tidak ada kaitannya dengan langkah Tergugat I


19 menyelesaikan persoalan bermasalah atas nama Penggugat dengan cara Lelang Eksekusi Agunan; Adapun surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/Kep/Dir tanggal 12 Nopember 1998 tentang kualitas Aktiva Produktif beserta lampirannya adalah untuk menentukan kewajiban bagi bank dalam bentuk cadangan aktiva sehubungan dengan kredit bermasalah yang dialami bank, dan tidak diatur larangan bagi kreditur pemegang hak

N terhadap agunan kredit dengan kolektibilitas kredit tertentu, dan faktanya A D pinjaman atas nama penggugat memang merupakan kredit bermasalah; E Alasan Tergugat I melakukan lelang Eksekusi (dengan membuat M permohonan pelaksanaan lelang Eksekusi Hak Tanggungan kepada I Tergugat II) adalah karena Penggugat G telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap perjanjian kredit Gyang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, yaitu penggugat IN tidak dapat membayar angsuran sesuai kesepakatan perjanjian T kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan tidak dapat melunasi pinjaman Penggugat kepada Tergugat I N sebesar Rp 750.000.000,(Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) beserta A bunga dan denda/ penalty; IL 13.Bahwa D Penggugat keliru dalam menerjemahkan maksud pasal 20 A Ayat (3) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) karena tanggungan (dalam hal ini Tergugat I) untuk melakukan lelang Eksekusi

N

P

E

G Penggugat hanya membaca bunyi pasal tersebut secara parsial, yaitu

ayat (3) saja, apabila Penggugat cermat dalam membunyi pasal 20 Ayat tersebut diatas dengan mengaitkan ketentuan pada ayat sebelumnya yaitu Ayat (2), maka Penggugat akan mengerti dan menyadari bahwa yang dimaksud dengan Pelaksanaan Penjualan adalah Pelaksanaan Penjualan objek Hak Tanggungan yang dilaksanakan secara dibawah tangan, berbeda halnya dengan pelaksanaan penjualan lelang objek Hak


20 Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat II berdasar permohonan Tergugat I, seharusnya Penggugat memahami bunyi pasal 20 tersebut dengan baik dan secara keseluruhan, sehingga tidak memperoleh pemahaman yang keliru; Selain itu, UUHT tidak mengatur tenggang waktu antara pemberitahuan pelelangan kepada Debitur dengan waktu pelaksanaan lelang Agunan sebagaimana yang didalilkan Penggugat yaitu selama 1 (satu) bulan,

N 03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Pasal 6A angka D 5 huruf g disebutkan bahwa surat pemberitahuan rencana pelaksanaan E lelang Agunan yang diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I telah M dipenuhi oleh Tergugat I, sehingga Lelang Agunan pada tanggal 08 I Maret 2012 dapat dilaksanakan dan berhasil G menjual agunan milik Penggugat; G Dengan mengajukan dasar hukum INyang keliru tersebut diatas, hal ini jelas menunjukkan bahwaT Penggugat tidak memahami segala peraturan/ perundang-undangan mengenai pelelangan agunan dan telah N mencampur adukkan A pemahaman mengenai Pengumuman Lelang L dengan I Pemberitahuan Lelang Kepada Debitur, kedua hal tersebut diatas Dsangat berbeda, dan diatur secara berbeda pula; A Perlu Tergugat I jelaskan pula bahwa Surat Pemberitahuan Lelang padahal dalam peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No.

N

P

E

G Agunan milik Penggugat telah dibuat pada tanggal 08 Februari 2012 dan telah diantarkan oleh petugas Tergugat I ke rumah Penggugat pada hari yang

sama,

namun

saat

Tergugat

I

ingin

memberikan

surat

Pemberitahuan Lelang tersebut, Penggugat tidak dapat ditemui, Petugas Tergugat I berusaha berkali-kali datang untuk menemui Penggugat, namun Penggugat selalu mengelak dan akhirnya pada tanggal 14 Februari 2012 Tergugat I berhasil memberikan surat Pemberitahuan


21 tersebut, walaupun pada awalnya tidak dapat diterima langsung oleh Penggugat, Surat pemberitahuan tersebut diatas diterima langsung oleh isteri Penggugat dan secara tiba-tiba Penggugat muncul dan akhirnya mau menandatangani rangkap surat tersebut setelah beberapa hari berlalu; Selanjutnya kekeliruan lain dalam surat perbaikan gugatannya adalah mengenai kronologis peristiwa yang disampaikan Penggugat dalam

N Perlu Tergugat I tegaskan bahwa pada hari Pelaksanaan Lelang A tanggal D namun 08 Maret 2012, Tergugat I tidak pernah mendatangi Penggugat, E Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I melalui petugasnya yang M bernama Marbun pergi mendatangi Penggugat, dalil Penggugat tersebut I lagi-lagi merupakan suatu kebohongan, Gadapun peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah pada pagi hari Gtanggal 08 Maret 2012 sebelum pelelangan Agunan dilaksanakan, INPenggugat seorang diri datang ke kantor Tergugat I untuk meminta T penundaan pelaksanaan lelang sampai dengan tanggal 15 Maret 2012, petugas dari Tergugat I menyampaikan N kepada Penggugat A bahwa lelang agunan tidak dapat ditunda, hal ini sebagaimana IL diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan D No. 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang A sebagai berikut : angka 5 Posita perbaikan gugatannya;

N

P

E

G

(2). Pembatalan Lelang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan secara tertulis dan sudah harus diterima oleh Pejabat Lelang paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang..... Setelah tidak berhasil memohon kepada Tergugat I untuk menunda pelaksanaan lelang agunan, Penggugat lalu pergi dari kantor Tergugat I dan kembali lagi pada siang harinya setelah pelelangan Agunan selesai


22 dilaksanakan, dan agunan atas nama Penggugat terjual dan dibeli oleh Tergugat III, sesuai dengan Risalah Lelang No. 049/2012 tanggal 08 Maret 2012, Penggugat kemudian datang kembali menemui Petugas Tergugat I bersama seseorang bernama Simbolon yang konon berniat untuk melunasi pinjaman dan mengambil kembali agunan milik Penggugat, tentu saja Tergugat I menolak permintaan dari Penggugat karena lelang telah selesai dilaksanakan dan agunan telah terjual,

N Dengan demikian jelas bahwa perbuatan Penggugat tersebutA diatas D memperlihatkan itikad buruk Penggugat yang ingin menciptakan E permasalahan sehubungan dengan eksekusi barang agunan, M padahal sebelumnya Tergugat I telah memberikan waktu yang sangat I cukup bagi Penggugat untuk melunasi G hutangnya kepada Tergugat I namun Penggugat tidak melunasi hutangnya; G 14.Bahwa sesuai Undang-undang IN No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah T Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) pasal 6 disebutkan : N Apabila Debitur A cidera janji Pemengang hak Tanggungan pertama mempunyai IL hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan D sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil Apelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut; sehingga Penggugat tidak dapat lagi mengambil agunan dimaksud;

N

P

E

G Selanjutnya, didalam pasal 20 Ayat (1) UUHT disebutkan :

a. (1) Apabila Debitur cidera janji, maka berdasarkan : a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau b. Titel

Eksekutorial

yang

terdapat

dalam

Sertifikat

Hak

Tanggungan… Objak Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum;


23 Kemudian dalam Akta pemberian Hak Tanggungan No. 85 tanggal 04 Mei 2005, No. 86 tanggal 16 April 2009 dan No. 1999 tanggal 07 Mei 2010, pasal 2 point 6 huruf a dan e, disebutkan : “Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, .....pihak Kedua selaku pemegang Hak Tanggungan peringkat Pertama... untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak Pertama :

N A

a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang objek Hak Tanggungan;

D E sebagian untuk melunasi hutang debitur tersebut diatas; M Dengan demikian jelas bahwa perbuatan Tergugat I yang memohon I pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan G kepada Tergugat II dikarenakan Penggugat wanprestasi G bukanlah suatu perbuatan melawan hukum; IN 15.Bahwa Penggugat tidak Tmengusai isi dan riwayat perjanjian kredit yang pernah dibuatnya sendiri, pada angka 12 posita gugatannya, N Penggugat mendasarkan A pada perjanjian kredit No. 16 tanggal 07 Mei 2012 pasal IL12, padahal perjanjian kredit antara Penggugat dengan Teruggat D I telah dibuat berkali-kali termasuk perubahan-perubahannya, A apabila yang dimaksud adalah perjanjian kredit terakhir, maka perjanjian b. Mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau

N

P

E

G kredit yang seharusnya adalah Surat Addendum Perpanjangan Kredit No. 42 tanggal 10 Mei 2011. Ketidak pahaman Penggugat ini membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan sulit dipahami pihak lain yang membacanya tanpa mengetahui riwayat perjanjian kredit yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I; 16.Bahwa

Penggugat

tidak

memahami

mengenai

esensi

Hak

Tanggungan dan pemegang Hak Tanggungan sesungguhnya, pada


24 angka 12,14 dan 15 posita gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa kewenangan untuk menyelesaikan kasus ini adalah melalui surat gugat biasa pada Pengadilan Negeri Rantauprapat dan bukan dengan Pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan (permohonan lelang eksekusi)

pada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL/ Tergugat II) ; Dalam tambahan Lembaran Negara RI No. 3652 tentang penjelasan atas

N Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah,A Bab I D Umum angka 4 paragraf 2 disebutkan : E “Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan M utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada I kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur Glain” dalam arti bahwa jika debitur cidera janji, kreditur pemegang G Hak Tanggungan berhak menjual pelelangan umum tanah INyang dijadikan jaminan……………; Lebih lanjut pada angka 9T disebutkan : “9. Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti N dalam A pelaksanaan eksekusinya, jika debitur cidera janji……………” IL D......................... pada sertifikat Hak Tanggungan A ................................, undang-undang RI No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas

N

P

E

G

dibubuhkan

irah-irah

BERDASARKAN

dengan

KETUHANAN

kata-kata YANG

“DEMI MAHA

KEADILAN ESA”

untuk

memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap..........;


25 Hal yang lebih menguatkan langkah hukum Tergugat I mengajukan permohonan

lelang

eksekusi

terhadap

Tergugat

II

dan

bukan

mengajukan gugatan biasa ke Pengadilan Negeri Rantauprapat yaitu pada bagian II pasal demi pasal penjelasan pasal 6 dan pasal 20 Ayat (1) paragraf 2 UUHT yaitu sebagai berikut : Pasal 6 : “….. pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan

melalui

pelelangan

umum

tanpa

persetujuan lagi dari pembeli Hak Tanggungan”

N A

memerlukan

D E “Pada prinsipnya setiap eksekusi harus dilaksanakan dengan melalui M pelelangan umum”; I Mengacu pada beberapa dasar hukum diatas, G jelas bahwa dalil yang diungkapkan oleh Penggugat tidaklahG memiliki dasar, kebalikan dari itu, permohonan pelelangan yang diajukan IN oleh Tergugat I kepada kantor Pelayanan Kekayaan Negara T dan Lelang di Kisaran (Tergugat II) adalah merupakan pengimplikasian dari dasar-dasar hukum diatas, sehingga N patut dilindungiA secara hukum; L permohonan pelelangan yang diajukan oleh Tergugat I Dengan I demikian kepada D kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di A Kisaran (Tergugat II) adalah permohonan untuk dilakukannya Parate Pasal 20 Ayat (1) paragraf 2 :

N

P

E

G Eksekusi dan telah sesuai dengan undang-undang dan bukanlah Fiat

Eksekusi, serta tidak memerlukan Penetapan Sita Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri (Executorial Beslag), dengan demikian tidak ada pembenaran secara hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II untuk mengajukan

gugatan

perkara

a

quo,

karena

pelelangan

yang

dimohonkan oleh Tergugat I berdasar pada hak yang diberikan oleh Undang-undang;


26 17.Bahwa ketikdapahaman Penggugat terhadap isi gugatan dan dasar hukum yang digunakan, lagi-lagi dapat membuat kesalahan dalam memahami permasalahan ini, Penggugat dalam angka 14 posita gugatannya mengutip bunyi Pasal 15 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996 yang menyebutkan bahwa : “Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta Notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut …………”

N A

Apabila kita kaji lebih lanjut maka bunyi pasal 15 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996 adalah sebagai berikut :

D E Akta Notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai M berikut …”; I Terdapat perbedaan yang sangat besar G antara Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) G dengan Hak Tanggungan; SKMHT adalah suatu akta otentik IN yang berisi kuasa yang diberikan kepada pemegang hak tanggungan T untuk hadir di depan PPAT dalam proses pemberian Hak Tanggungan, dimana orang yang diberi kuasa ini N akan mewakiliA pemberi Hak Tanggungan dalam pembuatan akta Pemberian ILHak Tanggungan (APHT) yang akan didaftarkan di Kantor Pertanahan, D agar dikeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan sebagai bukti A seseorang memiliki Hak Tanggungan atas suatu agunan (tanah/ a. (1) Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan

N

P

E

G bangunan),

hal ini sebagaimana dijelaskan pada angka 7 bagian

penjelasan UUHT; Sedangkan Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan


27 yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1996; Dengan demikian dalil yang Penggugat kemukakan tersebut diatas tidaklah perlu diperhatikan; 18.Bahwa Tergugat I dengan itikad baik telah melakukan kunjungan kepada Penggugat pada tanggal 16 Juli 2012 dengan maksud untuk

N A

memberikan sisa pembayaran yang berasal dari hasil lelang agunan milik Penggugat yang berada pada Tergugat I;

D E sisa hasil lelang angunan senilai Rp 802.213.431,- (Delapan ratus juta M dua ratus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) dan meminta I Tergugat I untuk membatalkan lelang G dikarenakan Penggugat ingin menjual sendiri agunannya; G 19.Bahwa selain itu antara Penggugat IN dengan Tergugat I juga telah terjadi pertemuan kembaliT pada tanggal 30 Juli 2012, dimana Penggugat membawa calon pembeli yang akan membeli kembali agunan yang telah N laku terjual pada Alelang yang dilakukan oleh Tergugat I; Bahwa Penggugat IL telah menerima penjelasan dari Tergugat I bahwa agunan Dtelah laku terjual dan Penggugat tidak dapat meminta Tergugat I A untuk membatalkan hasil lelang agunan yang telah terjadi; Dalam kunjungan tersebut, Penggugat menolak untuk menerima uang

N

P

E

G 20.Bahwa langkah hukum yang Tergugat I lakukan dengan mengajukan

permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan kepada Tergugat II adalah telah sesuai dengan prosedur dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun; 21.Bahwa Tergugat I melaksanakan semua ketentuan (persyaratan) lelang yang berlaku, dan tidak ada peraturan perundang-undangan maupun isi dari perjanjian kredit yang dilanggar;


28 Maka : Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara A Quo untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima; Jawaban Terbanding II semula Tergugat II : DALAM EKSEPSI : 1.Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;

N A

D 2.1 Bahwa gugatan Penggugat khususnya E yang ditujukan terhadap Tergugat II harus dinyatakan tidak M dapat diterima, sebab penyebutan persoon Tergugat I II didalam surat gugatan G Penggugat kurang tepat dan keliru, karena tidak mengkaitkan G dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian IN Keuangan cq. Direktoral Jenderal Kekayaaan Negara cq. Kantor T wilayah II Direktoral Jenderal Kekayaan Negara Medan yang merupakanN instansi atasan Tergugat II; A 2.2 Bahwa kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang L IKisaran bukanlah merupakan badan hukum yang berdiri sendiri Dmelainkan suatu badan yang merupakan bagian dari Pemerintah

2.Eksepsi Persona Standi Non Judicio

A

N

P

E

G

Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan cq. Direktoral Jenderal Kekayaaan Negara cq. Kantor wilayah II Direktoral Jenderal Kekayaan Negara Medan, oleh karena itu Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara Perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya; 2.3 Bahwa kekeliruan tersebut Nampak pada halaman 2 (dua) dalam

surat

gugatan

Penggugat,

dimana

Penggugat


29 menyebutkan Penggugat

persoon

langsung

Tergugat ditujukan

II

dalam

kepada

surat

Kantor

gugatan

Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran tanpa mengkaitkan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan cq. Direktoral Jenderal Kekayaaan Negara cq. Kantor wilayah II Direktoral Jenderal Kekayaan Negara Medan selaku instansi atasan Tergugat II;

N Lelang Kisaran bukanlah merupakan suatu organisasiA yang D hukum berdiri sendiri, melainkan hanya merupakan suatu badan E yang disebut Negara, yang dalam melaksanakan tugas dan M wewenangnya harus dipertanggung I jawabkan kepada atasannya tersebut, maka dalam Ghal adanya tuntutan juga harus dikaitkan dengan unit atasannya G tersebut; 2.5 Bahwa terhadap apa INdikemukakan oleh Tergugat II diatas, terbukti bahwa gugatan T Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran N tanpa A mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat, ILkarena secara fakta Tergugat II tidak mempunyai kualitas Duntuk dapat dituntut; 2.4 Bahwa oleh karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

AMaka berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat II dengan tegas

N

P

E

G

menolak dalil/ alasan Penggugat dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara A Quo agar berkenan memutuskan dengan menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa apa yang diuraikan tersebut diatas, mohon juga dianggap telah termasuk satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II


30 menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya; 2.

Bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan Penggugat adalah terkait dengan keberatan atas pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II dengan alasan bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum karena tenggang waktu pelaksanaan lelang dengan pemberitahuan tertulis kepada pemberi

N Ayat (3) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan AtasA Tanah Dpeserta Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan E lelang hanya 1 (satu) orang serta surat keterangan tanah (SKT) dan M pengumuman lelang tidak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan I Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Penunjukan G Pelaksanaan Lelang tanggal 23 April 2010 namun pelelangan G tetap dilaksanakan, sehingga menurut Penggugat, perbuatanN I Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat T memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk menyatakan pelaksanaan N lelang dimaksud A tidak sah dan menghukum Tergugat II secara tanggung ILrenteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 500.000.000,(Lima ratus juta rupiah) dan meminta maaf kepada D APenggugat melalui dua media massa berturut-turut selama dua kali; dan/ atau pemegang Hak Tanggungan bertentangan dengan Pasal 20

N

P

E

G 3

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil/ alasan Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, perlu Tergugat II tegaskan, pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II selaku tunduk pada ketentuan dan prinsip lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan, berkenaan dengan hal tersebut, tidak ada satu dasar hukum dan fakta hukum apapun yang dapat dijadikan alasan bahwa Tergugat II telah


31 melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya; 4.

Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat didalam mengajukan

gugatan

khususnya

terhadap

Tergugat

II

adalah

sehubungan dengan tindakan Tergugat II yang telah melakukan Lelang Eksekusi atas sebidang tanah seluas 4.832 M2 berikut 2 (dua) bagunan 1 (satu) lantai yang berdiri diatasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik

N Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten A D Labuhan Batu; E 5. Bahwa dalil-dalil tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum M dan karena itu mohon ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan I mengadili perkara a quo, dengan penjelasan Gsebagai berikut : a. Bahwa lelang atas objek perkaraG a quo dilaksanakan oleh Tergugat II berdasarkan atas adanya INpermintaan dari sdr. Dhanardono, Pimpinan Cabang dan TArdiansyah Pengganti sementara Supervisor Administrasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk N kantor Cabang A Rantauprapat berkedudukan di Rantauprapat sesuai dengan ILsurat permohonan lelang Nomor : B 781 II/KC/ADK/2/2012 tanggal 06 Februari 2012, yang dalam pelaksanaan penjualan ini D A dilakukan oleh pejabat lelang Bono Yudianto, SE Nip. 060085686, G yang dalam hal ini berdasarkan surat perjanjian kredit No. 18 No. 1261 tanggal 26 April 1995 atas nama Zuki, yang terletak di

N

P

E

tanggal 04 Mei 2005, Perjanjian Perpanjangan Kredit dan Suplesi Kredit No. 14 tanggal 05 Mei 2006, Perjanjian Perpanjangan Kredit No. 2 tanggal 03 Mei 2007, Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit No. 6 tanggal 05 Mei 2008, Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit 26 tanggal 16 April 2009, Addendum Perpanjangan dan Suplesi Kredit No. 16 tanggal 07 Mei 2010,


32 Addendum Perpanjangan Kredit No. 42 tanggal 10 Mei 2011, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama), Peringkat II (Kedua), Peringkat III (Ketiga) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Labuhan Batu yang berkepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” No. 311/2005 tanggal 01-06-2005 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 85/2005 tanggal 04 Mei 2005, No. 487/2009 tanggal 16 April 2009

N 2009 No. 1343/2010 tanggal 14 Juli 2010 dan Akta Pemberian AHak D Tanggungan No. 199/2010 tanggal 07-05-2010; E b. Bahwa dengan demikian pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat M II berpedoman pada undang-undang Lelang (Vendu Regelement, I Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad G 1941:3) jis. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 G tentang Petunjuk Pelaksanaan INLelang; c. Bahwa selanjutnya Tergugat T II dengan tegas menolak dalil/ alasan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan N lelang tidak Adilengkapi dengan SKT sebagaimana yang diwajibkan dalam ILPasal 22 Ayat (1) Petaturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 23 D A April 2010 yang menyatakan bahwa : “Pelaksanaan lelang atas dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 86/2009 tanggal 16 April

N

P

E

G

tanah atau tanah dan bangunan wajib dilengkapi dengan SKT dari kantor Pertanahan setempat”; d. Bahwa dalil Penggugat sangat mengada-ada juga tidak berdasar hukum sama sekali karena pihak penjual telah melengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 632.2.45/2012 tanggal 1 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Labuhan Batu yang menerangkan bahwa atas objek sengketa


33 berupa tanah berikut bangunan seluas 4.832 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 1261 tanggal 26 April 1995 atas nama Zuki yang terletak di Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu untuk keperluan lelang; e. Bahwa sebelum dilaksanakan pelelangan, Tergugat I telah melakukan

peringatan

kepada

debitur

untuk

menyelesaikan

kewajibannya dengan Surat Peringatan Pertama No. 6141.II-

N Kedua No. B. 6818.II-KC/ADK/12/2011 tanggal 12 Desember A2011 D tanggal dan Surat Peringatan Ketiga No. B. 54.II-KC/ADK/12/2012 E 05 Januari 2012; M f. Bahwa pelelangan tersebut telah diberitahukan kepada pihak I debitur in casu Penggugat oleh G PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Rantauprapat, dengan Surat Nomor G : B.895/II/KC/ADK/2/2012 tanggal IN 08 Februari 2012; g. Bahwa selanjutnya Tergugat T II dengan tegas menolak dalil/ alasan Penggugat yang menyatakan bahwa pelaksanaan lelang tidak N dilengkapiA dengan pengumuman sebagaimana yang diwajibkan dalam ILpasal 43 ayat (3a) Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 23 D A April 2010 yang menyatakan bahwa “Pengumuman lelang melalui KC/ADK/11/2011 tanggal 11 Nopember 2011 dan Surat Peringatan

N

P

E

G

surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai tiras/ oplah : a. paling rendah 5.000,- (lima ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terit di kota/ kabupaten; atau b. paling rendah 15.000,- (lima belas ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibukota propinsi; atau……….”


34 h. Bahwa dalil Penggugat sangat mengada-ada juga tidak berdasar hukum karena perlu Tergugat II sampaikan bahwa sebelum pelaksanaan lelang, pihak penjual in casu Tergugat I telah melakukan pengumuman melalui selebaran tanggal 08 Februari 2012 sebagai pengumuman lelang I (Pertama) Eksekusi Hak Tanggungan No. B. 899/KC.II/ADK/02/2012 sebagai pengumuman lelang pertama dan melalui surat kabar harian Waspada yang terbti

N 2012 sebagai pengumuman lelang Kedua sesuai dengan pasal A 44 D Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 E tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 23 April 2010 yang M menyatakan bahwa “Pengumuman Pertama diperkenankan tidak I menggunakan surat kabar harian, tetapi Gdengan cara pengumuman melalui selebaran, tempelan yang Gmudah dibaca oleh umum, dan/ atau melalui media elektronik INtermasuk internet, namun demikian dalam hal dikehendaki Toleh penjual, dapat dilakukan melalui surat kabar harian”. Oleh karenanya pengumuman lelang tersebut N mempunyai Aazas publisitas dan dianggap telah diketahui oleh masyarakat IL luas termasuk Penggugat; i. D Bahwa oleh karena permohonan lelang yang diajukan oleh A Tergugat I telah disertai dengan surat dan dokumen yang di Kota Medan No. B. 1122/KC.II/ADK/02/2012 tanggal 23 Februari

N

P

E

G

diperlukan sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 23 April 2010 dengan tegas menyatakan bahwa “Kepala KPKNL/ Pejabat Lelang kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang


35 sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”; 6.

Bahwa selanjutnya Tergugat II dengan tegas menolak dalil/ alasan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tenggang waktu pelaksanaan lelang dengan pemberitahuan tertulis kepada pemberi dan/ atau pemegang Hak Tanggungan bertentangan dengan Pasal 20 Ayat (3) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

N 7. Bahwa Pasal 20 Ayat (3) UU No. 4 Tahun 1996 tentang AHak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda YangD Berkaitan E Dengan Tanah menyatakan bahwa Pelaksanaan penjualan M sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah I lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan G secara tertulis oleh pemberi dan/ atau pemegang HakG Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan IN sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredarT didaerah yang bersangkutan dan/ atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan; N 8. Bahwa dapatA Tergugat II sampaikan, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 Ayat (3) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas IL Tanah D Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah mengacu Apada ketentuan sebelumnya yaitu pasal 20 Ayat (2) UU No. 4 Tahun G 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

N

P

E

Berkaitan Dengan Tanah yang dengan tegas menyatakan bahwa “Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan objek Hak tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak”;


36 9.

Bahwa dalil / alasan Penggugat pada halaman 4 angka 10 tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali karena Penggugat telah keliru menafsirkan Pasal 20 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dengan mengaitkannya dengan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II, karena pasal dimaksud hanya mengaku kepada penjualan objek Hak Tanggungan dibawah tangan,

N A

sehingga tenggang waktu pelaksanaan lelang dimaksud telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

D E Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila peserta M lelang hanya 1 (satu) orang, maka acara lelang seharusnya dibatalkan I dan kembali diumumkan di media massa;G 11. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 Ayat G(1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang IN Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa “Lelang tetap dilaksanakan T walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang”; N 12. Bahwa dalamA hal ini Tergugat II telah melaksanakan tugasnya sebagai perantara ILlelang antara penjual in casu Tergugat I dengan pembeli Susan D in casu Tergugat III dengan baik dan benar sesuai dengan Aperaturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil G Penggugat pada halaman 4 angka 11 yang menyatakan bahwa 10. Bahwa selanjutnya Tergugat II dengan tegas menolak dalil/ alasan

N

P

E

Tergugat II seharusnya membatalkan pelaksanaan lelang dan kembali mengumumkan di media massa karena peserta lelang hanya 1 (satu) orang adalah tidak benar dan keliru; 13. Bahwa selanjutnya untuk menjamin adanya kepasitan hukum dari pelaksanaan lelang tersebut, Tergugat II telah mengeluarkan Risalah Lelang No. 049/2012 tanggal 08 Maret 2012 sebagai akta otentik,


37 sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna (vide pasal 1870 KUHPerdata) yang menentukan bahwa suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orangorang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya; 14. Bahwa oleh karena proses dan tata cara pelelangan tersebut telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan

N Risalah Lelang No. 049/2012 tanggal 08 Maret 2012 tidakA dapat DMenteri dimintakan pembatalannya, hal ini sesuai dengan Peraturan E Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan M Lelang : “Bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan I ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”, G hal ini juga ditegaskan dalam Buku II Mahkamah AgungG halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Amdinistrasi IN Pengadilan disebutkan bahwa : “Lelang yang telah dilakukan T sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”; N 15. Bahwa berdasarkan A hal-hal yang telah Tergugat II uraikan diatas, maka tidak terdapat IL perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II oleh Dkarenanya tidak ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung ATergugat II untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp. G 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan meminta maaf kepada yang berlaku, maka tindakan Tergugat II adalah sah secara hukum dan

N

P

E

Penggugat melalui dua media massa bertutut-turut selama dua hari; 16. Bahwa tuntutan ganti rugi tersebut selain sangat mengada-ada juga tidak berdasar hukum sama sekali oleh sebab itu sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, karena Tergugat II telah membuktikan bahwa tindakan Tergugat II tidak ada yang bertentangan dengan hukum dan merugikan Penggugat;


38 17. Bahwa tuntutan ganti rugi tersebut selain sangat mengada-ada juga tidak berdasarkan hukum sama sekali oleh sebab itu sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, karena tidak disertai dengan perincian kerugian yang menjadi dasar tuntutan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas dinyatakan bahwa

N bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya, tanpa perincian dimaksud A D karena maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima E tuntutan tersebut tidak jelas/ tidak sempurna”; M 18. Bahwa Tergugat II dengan tegas menyatakan bahwa dalam I melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya G terhadap pelaksanaan lelang telah sesuai dengan peraturan G perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, dengan INdemikian sangatlah tidak berdasarkan hukum dalil Penggugat yang T mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum; N Dalam Eksepsi : A 1. Menyatakan IL eksepsi Tergugat II cukup beralasan dan dapat diterima. 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet D AOntsvankelijk Verklaard). G Dalam Pokok Perkara : “Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam

N

P

E

1. Menolak gugatan Pengggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan

gugatan

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(Niet

Ontsvankelijk Verklaard). 2.Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara.


39 Jawaban Terbanding III semula Tergugat III : I. Tentang Eksepsi : A.Gugatan Penggugat Kurang Pihak : 1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya point (4) halaman (2) tentang adanya Sertifikat Hak Tanggungan Pertama dan Kedua serta Sertifikat Hak Milik No. 1261/Bakaran Batu atas tanah seluas 4.832 M2 beserta yang ada diatasnya yang

N 2. Bahwa selanjutnya mendalilkan dalam gugatannya pada point A (5) halaman (3) adanya Akta perjanjian kredit Nomor : 16D tanggal 17 E Mei 2010 yang dibuat oleh Setiawati, SH, Notaris di Rantauprapat; M 3. Bahwa seharusnya menurut ketentuan Hukum Acara Perdata I yang berlaku guna menguatkan dalil Gposita gugatan Penggugat agar terang peristiwa G hukumnya, Penggugat wajib mengikutsertakan KantorN I Pertanahan Kab. Labuhan Batu dan Notaris Setiawati,SH Tsebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo; N 4. Bahwa A oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan Kantor Pertanahan IL Kab. Labuhan Batu dan Notaris Setiawati, SH sebagai Dpihak Tergugat, maka gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga A patut kiranya menurut hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu;

N

P

E

G

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);

B.Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel) Dengan Adanya Perbedaan Posita dengan Petitum Gugatan; 1. Bahwa Penggugat mendalilkan adanya kredit Penggugat pada Tergugat I dengan jaminan Sertifikat atas nama Penggugat dan mengakui kurang lancarnya pembayaran kredit karena factor force mayor, sehingga jaminan tersebut dilelang oleh Tergugat II;


40 2. Bahwa dalam uraian gugatannya Penggugat tidak ada menguraikan

peruatan

melawan

hukum

yang

bagaimana

dilakukan oleh Tergugat III, akan tetapi pada Petitum Gugatan No. 2, Penggugat meminta Majelis Hakim agar para Tergugat (termasuk Tergugat III) dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian dalil Petitum tidak didukung dengan dalil Posita;

N diatas tidak dibenarkan dan membuat gugatan menjadi kabur Adan Dgugatan tidak jelas sehingga menimbulkan akibat hukum E Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dan hal M tersebut sejalan dengan : I - Jurisprudensi MARI No.G 28 K/Sip/1973 tanggal 05 Nopember 1973 menyatakan G: “Karena RechfeitenN I yang diajukan bertentangan dengan Petitum, gugatan T harus ditolak”; - Jurisprudensi No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember N 1975 Amenyatakan : IL“Karena Petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus D dinyatakan tidak dapat diterima”; 3. Bahwa menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, hal tersebut

A

II. Dalam Pokok Perkara :

N

P

E

G

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi terdahulu tidak akan diulangi kembali dan merupakan satu kesatuan serta menjadi dalil dalam pokok perkara; 2. Bahwa Tergugat III membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara sah dalam pokok perkara ini; 3. Bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 18 Januari 2013 harusilah ditolak sesuai dengan Jurisprudensi


41 Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Sip/1971 tanggal 03 Desember 1974 yang menyatakan : “Jurisprudensi mengijinkan perubahan atau tambahan dari gugat, asal hal ini tidak mengakibatkan perubahan dari posita dan Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri”; Hal mana sejalan dengan Jurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI No. 226 K/Sip/1973 tanggal 27 Desember 1975 yang menyatakan :

N mengenai pokok gugatan, maka seharusnya perubahan tersebut A D ditolak”; E 4. Bahwa namun demikian Tergugat III tetap menanggapi dalil-dalil M gugatan Penggugat tersebut bahwa seluruh dalil-dalil gugatan I Penggugat dalam perkara a quo pada pokoknya G merupakan peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat G dengan Tergugat I dan atau Tergugat II, sedangkan Tergugat IN III adalah pemenang lelang atas sebidang tanah seluas T 4.832 M2 berikut : 2 (dua) bangunan 1 (satu) lantai yang berdiri diatasnya sesuai dengan SHM No. 1261 tanggal 26 N April 1995 atas A nama Zuki (Penggugat) yang terletak di Kelurahan Bakaran ILBatu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu berdasarkan kutipan Risalah Lelang Nomor : 049/2012 tanggal 8 D AMaret 2012 yang dikeluarkan oleh kantor Pelayanan Kekayaan “Karena perubahan gugatan yang diajukan penggugat adalah

N

P

E

G

Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran/ Tergugat II; 5. Bahwa dasar keikutsertaan Tergugat III dalam lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I adalah sebagai berikut : 5.1.Bahwa 2 (dua) hari sebelum pelelangan yakni tanggal 06 Maret

2012

datang

Tergugat

I

memberitahukan

adanya

pelelangan yang akan diadakan pada tanggal 08 Maret 2012 dan


42 tanggal 07 Maret 2012 adalah hari terakhir penyetoran uang lelang sebesar 10% dari harga lelang; 5.2.Bahwa mengenai pelelangan tersebut sebenarnya Tergugat III tidak memahaminya, dan tanggal 07 Maret 2012 Tergugat III membawa dana 10% dari harga lelang ke Bank Sumut dan menyetorkan uang tersebut sebagai panjar pelelangan; 5.3.Bahwa pada hari H pelelangan tanggal 8 Maret 2012

N saat itu adalah Bapak Bono Yudianto, SE dan Tergugat A IIII D apa menanyakan apabila batal menawar objek lelang tersebut E sanksinya dan dijawab uang sebesar 10% yang telah disetorkan M sebelumnya akan menjadi hangus (tidak dikembalikan) dan I akhirnya Tergugat III memutuskan Guntuk mengikuti pelelangan tersebut; G 5.4.Bahwa pada acara INpelelangan tersebut Tergugat III memenangkan objek T pelelangan yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1261 yang diatasnya terdapat bangunan gedung/bengkel atas N nama A Penggugat sebagai pemberi Hak Tanggungan dan Tergugat IL I sebagai pemegang Hak Tanggungan dan 2 (dua) Dbulan kemudian Tergugat III mendapat berita dari Tergugat I Tergugat III menghadiri acara pelelangan, pejabat lelang pada

A

N

P

E

G

bahwa Penggugat tidak berkenan keluar/menyerahkan objek lelang / objek sengketa yang dimenangkan Tergugat III berdasarkan lelang Eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat II; 5.5.Bahwa kemudian 2 (dua) bulan yang lalu Tergugat III diundang oleh Tergugat I membicarakan pelelangan yang telah dimenangkan oleh Tergugat III tersebut, kemudian dimediator oleh Tergugat I bahwa Penggugat hendak membeli kembali


43 gedung/ bengkel terseut, akan tetapi tidak ada titik temu tentang harganya; 6. Bahwa dalil gugatan Penggugat point (4) dan point (4.1) s/d (4.3) adalah keliru dan Penggugat terkesan tidak mengetahui duduk masalahnya, dengan dalil sebagai berikut : 6.1. Bahwa Penggugat tidak mengetahui perbedaan Sertifikat Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan

N A

akibat hukumnya dan Jaminan kredit dengan objek Hak Tanggungan;

D E Hak Milik No. 1261/ Bakaran Batu atas nama Penggugat sebagai M objek Hak Tanggungan yakni berupa sebidang tanah seluas I 4.832 M2 yang terletak di Kel.G Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu G atas jaminan kredit yang diperoleh Penggugat dari TergugatN I I; 6.3. Bahwa sebagaimana T yang tertulis dalam Sertiifkat Hak Milik No. 1261/ Bakaran Batu disebutkan adanya Hak Tanggungan N Pertama Adengan Hak Tanggungan No. 311/2005 berdasarkan Akta ILPemberian Hak Tanggungan No. 85/2005 tanggal 04 Mei D2005 yang dibuat dihadapan Ramlah Lubis, Notaris sebagai 6.2. Bahwa Penggugat menjaminkan atau menjadikan Sertiifkat

A

N

P

E

G

PPAT Kab. Labuhan Batu dan terdaftar dalam Sertiifkat Hak Tanggungan No. 311 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Labuhan Batu; 6.4. Bahwa selanjutnya Hak Tanggungan Kedua dengan Hak Tanggungan No. 487/2009 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 86/2009 tanggal 16 April 2009 yang dibuat dihadapan Setiawati, Notaris sebagai PPAT Kab. Labuhan Batu dan terdaftar dalam Sertiifkat Hak Tanggungan No. 487 yang


44 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Labuhan Batu; 6.5. Bahwa selanjutnya Hak Tanggungan Ketiga dengan Hak Tanggungan No. 1343/2010 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 199/2010 tanggal 07 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Setiawati, Notaris sebagai PPAT Kab. Labuhan Batu dan terdaftar dalam Sertiifkat Hak Tanggungan No. 1343 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Labuhan Batu;

N sengketa/ objek lelang pada point (6.3 s/d 6.5) tersebutA diatas DUU No. 4 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4,5,10,13 dan 14 E Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta bendaM benda yang berkaitan dengan tanah, sehingga Tergugat I I sebagai pemegang Hak Tanggungan Gatas objek sengketa/ objek lelang; G 6.7. Bahwa Ketiga Sertifikat INHak Tanggungan Nomor : 311, 487 dan 1343 memuatT irah-irah dengan kata-kata : “Demi Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mempunyai kekuatan Eksekutorial yang N sama dengan A Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan IL hukum tetap; 7.D Bahwa akan tetapi Penggugat tidak dapat melaksanakan semua Akewajibannya berupa pembayaran kepada Tergugat I dan hanya 6.6. Bahwa proses pemberian Hak Tanggungan atas objek

N

P

E

G

mampu membayar bunga sebagaimana pengakuan Penggugat pada point (6) halaman 3 gugatannya, sehingga Tergugat I sebagai kreditur/ pemegang Hak Tanggungan meminta Tergugat II sebagai pelaksana lelang

untuk melaksanakan lelang

Eksekusi

atas objek Hak

Tanggungan Seritifikat Hak Milik No. 1261 yang telah dibebani dengan 3 (tiga) Hak Tanggungan dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 5 dan 6 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak


45 Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah; 8. Bahwa sesuai dengan isi ketiga Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 85/2005 tanggal 04 Mei 2005, No. 86/2009 tanggal 16 April 2009 dan no. 199/2010 tanggal 07 Mei 2010 tercantum didalamnya janjijanji yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara Tergugat I sebagai kreditur/ pemegang Hak Tanggungan dengan Penggugat

N debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnyaA maka Dmenjual pemegang Hak Tangungan pertama mempunyai hak untuk E atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apabila Debitur cedera M janji dan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 I ayat (2) huruf e UU No. 4 Tahun 1996 G tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan G dengan tanah; 9. Bahwa oleh karena itu Tergugat IN I melaksanakan lelang eksekusi berdasarkan titel Eksekutorial T yang terdapat dalam ketiga Sertifikat Hak Tanggungan tersebut atas Sertifikat Hak Milik No. 1261 kepada N Tergugat II A dan telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 20 Jo PasalI 6L UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta D benda-benda yang berkaitan dengan tanah Jo Pasal 5 APeraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk sebagai debitur/ pemberi Hak Tanggungan, yakni antara lain : jika

N

P

E

G

Pelaksanaan Lelang yakni : -Lelang eksekusi termasuk, tetapi tidak terbatas pada lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan,………….. dst; -Apabila debitur cedera janji, maka hak pemegang Hak Tanggungan

untuk

menjual

objek

Hak

Tanggungan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 atau titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan dan objek


46 tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 10. Bahwa semua ketentuan prosedur lelang eksekusi sudah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik tentang undang-undang Hak Tanggungan atas tanah maupun petunjuk pelaksanaan lelang eksekusi tersebut diatas, sehingga cukup alasan hukum bahwa tidak

N A

ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, III khusunya Tergugat III;

D E s/d (9) diatas, maka tidak benar seluruh dalil gugatan Penggugat M adanya perbuatan melawan hukum atas peralihan objek sengketa I dengan cara lelang eksekusi atas Sertifikat GHak Milik No. 1261 kepada Tergugat III dengan dalil dan bantahan Gsebagai berikut : 11.1. Bahwa tidak benarN I dalil gugatan Penggugat pada point (5) yang mendalilkanT tentang Surat Kuasa Substitusi dalam Akta Perjanjian kredit Nomor : 16 tanggal 07 Mei 2010, sebab N pelaksanaan A lelang eksekusi dilakukan atas dasar Akta Pemberian IL Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan Dyang terdapat irah-irah dengan kata-kata : “Demi Ketuhanan A Yang Maha Esa”, yang mempunyai titel eksekutorial yang sama 11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut pada point (1)

N

P

E

G

dengan putusan Pengdilan yang berkekuatan hukum tetap; 11.2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point (6,7 dan 8) sebagai alasan hukum bahwa objek sengketa tidak dapat dilakukan lelang eksekusi, karena Penggugat sendiri telah mengakui tidak mampu membayar hutang pokok sebagaimana diperjanjikan sehingga tidak memenuhi perjanjian (cedera janji), sedangkan alasan-alasan dalam dalil gugatan point (7) bukan


47 merupakan alasan hukum yang termasuk kategori force majeure dan pelaksanaan lelang eksekusi pada tanggal 08 Maret 2012 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri

Keuangan

No.93/PMK.06/2010

tentang

Petunjuk

Pelaksanaan Lelang; 11.3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point (9)

N dilakukan oleh Tergugat II karena pinjaman Penggugat Apada D tidak Tergugat I masih tergolong sub standart, karena Penggugat E melaksanakan kewajiban pembayaran yang diperjanjikan, M sehingga pelelangan yang dilakukan Tergugat II atas permintaan I Tergugat I dan telah sesuai dengan G ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri KeuanganG No. 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk INPelaksanaan Lelang disebutkan : Pasal 12 : T Kepala KPKNL/ Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak N permohonan A lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen IL persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Dlegalitas formal subjek dan objek lelang; halaman (3) yang menyatakan tidak ada alasan lelang yang

A

N

P

E

G

11.4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point (10) halaman (4) yang menyatakan tenggang waktu pelelangan bertentangan dengan Pasal 20 Ayat (3) UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang

Berkaitan

Tanggungan

Dengan

(Tergugat

Tanah, I)

karena

melaksankan

Pemegang lelang

Hak

eksekusi

berdarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) huruf (a) dan (b) UU No. 4 Tahun 1996 dengan mengacu kepada ketiga Akta pemberian


48 Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan yang memiliki kekuatan Eksekutorial dan pelelangan telah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan

Peraturan

Menteri

Keuangan

No.

93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan Penggugat telah mengakui bahwa ada pemberitahuan pelaksanaan lelang tersebut; 11.5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point (11)

N (satu) orang maka lelang dibatalkan dan wajib diumumkan A kembali melalui media massa, sebab sesuai denganD ketentuan E Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. M 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk I Pelaksanaan Lelang, disebutkanG lelang tetap dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh G 1 (satu) orang peserta lelang dan lelang yang telah dilaksanakan IN sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat Tdibatalkan, disamping itu legalitas formal subjek dan objek lelang sudah lengkap; N 11.6. Bahwa A Tergugat III telah melakukan penawaran lelang diatas IL nilai limit yang diumumkan, sesuai ketentuan Pasal 60 DPeraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tanggal 23 halaman (4) yang menyatakan apabila peserta lelang hanya 1

A

N

P

E

G

April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dengan demikian Tergugat III adalah pembeli lelang yang beritikad baik dan harus mendapat perlindungan hukum; 11.7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point (12) halaman (4) yang menyatakan seharusnya permasalahan kredit Penggugat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan tidak langsung pelelangan, karena sesuai dengan ketentuan pasal 6, 14 dan 20 UU No. 4 Tahun 1996 Akta


49 Pemberian Hak Tanggungan dengan titel eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga apabila tidak melaksanakan kewajiban, pemegang hak tanggungan (Tergugat I) memiliki hak pertama untuk melaksanakan lelang eksekusi atas objek hak tanggungan dan sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Jo Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010

N Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/ Penetapan A Ddengan Pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan E itu, dan/ atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan M perundang-undangan dan lelang eksekusi termasuk lelang yang I dimaksud dalam Pasal 6 UU G Hak Tanggungan, sehingga Tergugat II melaksanakan lelang Geksekusi atas objek sengketa; 11.8. Bahwa Tergugat INIII memperoleh objek sengketa berdasarkan lelang Teksekusi yang dilaksanakan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I, sehingga Tergugat III memiliki dasar N perolehan Aobjek sengketa berdasarkan kutipan Risalah Lelang Nomor IL : 049/2012 tanggal 08 Maret 2012, dan oleh karena itu Dmemiliki hak untuk mendaftarkan haknya di Kantor Pertanahan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan Lelang

A

N

P

E

G

Labuhan Batu sebagaimana ketentuan pasal 41 PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran hak atas tanah;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Tergugat III tidak terbukti menimbulkan kerugian harga diri Penggugat, oleh karena itu Tergugat III tidak benar melakukan perbuatan melawan hukum dan menolak ganti kerugian harga diri yang dituntut Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- ( Lima ratus juta rupiah) dan


50 patut kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (N.O); 13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Patut secara hukum Tergugat III dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik karena memperoleh hak atas objek sengketa melalui lelang Eksekusi susuai isi Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26-12-1958 yang menyatakan :

N A

“Pembeli yang telah bertindak dengan baik harus dilindungi dan jual-beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”;

D E 1. Bahwa keseluruhan dalil yang telah dipaparkan dalam Konpensi M terdahulu merupakan dalil-dalil dalam gugatan Rekonpensi ini; I 2. Bahwa Penggugat d.r/ Tergugat IIIG d.k membantah keseluruhan dalil dari Tergugat d.r/ Penggugat G d.k yang terdapat didalam gugatan Konpensi, kecuali sepanjang yang IN diakui secara tegas dalam gugatan Rekonpensi ini; T 3. Bahwa dasar keikutsertaan Penggugat d.r/ Tergugat III d.k dalam N lelang yang A dilaksanan oleh Tergugat II d.k atas permintaan Tergugat I d.k adalah IL sebagai berikut : D3.1. Bahwa 2 hari sebelum pelelangan yakni tanggal 06 Maret A 2012 datang Tergugat I d.k memberitahukan adanya pelelangan

III. Dalam Rekonpensi :

N

P

E

G

yang akan diadakan pada tanggal 08 Maret 2012 dan tanggal 07 Maret 2012 adalah hari terakhir penyetoran uang lelang sebesar 10% dari harga lelang; 3.2.

Bahwa

mengenai

pelelangan

tersebut

sebenarnya

Penggugat d.r/ Tergugat III d.k tidak memahaminya, dan tanggal 07 Maret 2012 Penggugat d.r/ Tergugat III d.k membawa dana


51 10% dari harga lelang ke Bank Sumut dan menyetorkan uang tersebut sebagai panjar pelelangan; 3.3. Bahwa pada hari H pelelangan tanggal 8 Maret 2012 Penggugat d.r/ Tergugat III d.k menghadiri acara pelelangan, pejabat lelang pada saat itu adalah Bapak Bono Yudianto, SE dan Penggugat d.r/ Tergugat III d.k menanyakan apabila batal menawar objek lelang tersebut apa sanksinya dan dijawab uang

N hangus (tidak dikembalikan) dan akhirnya Penggugat Ad.r/ Tergugat III d.k memutuskan untuk mengikuti D pelelangan E tersebut; M 3.4. Bahwa pada acara pelelangan tersebut Penggugat d.r/ I Tergugat III d.k memenangkan objek Gpelelangan yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1261 yang diatasnya G terdapat bangunan gedung/ bengkel atas nama Tergugat INd.r/ Penggugat d.k sebagai pemberi Hak TanggunganT dan Tergugat I d.k sebagai pemegang Hak Tanggungan dan 2 (dua) bulan kemudian Penggugat dr/Tergugat N III d.k A mendapat berita dari Tergugat I d.k bahwa Penggugat tidak ILberkenan keluar/menyerahkan objek lelang/ objek sengketa Dyang dimenangkan Penggugat d.r/Tergugat III d.k berdasarkan sebesar 10% yang telah disetorkan sebelumnya akan menjadi

A

N

P

E

G

lelang Eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat II d.k; 3.5. Bahwa kemudian 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat d.r/ Tergugat III d.k diundang oleh Tergugat I d.k membicarakan pelelangan yang telah dimenangkan oleh Penggugat d.r/ Tergugat III d.k tersebut, kemudian dimediator oleh Tergugat I d.k bahwa Tergugat d.r/ Penggugat d.k hendak membeli kembali gedung/ bengkel terseut, akan tetapi tidak ada titik temu tentang harganya;


52 4. Bahwa Tergugat d.r/ Penggugat d.k menjaminkan atau menjadikan Sertiifkat Hak Milik No. 1261/ Bakaran Batu atas nama Tergugat d.r/ Penggugat d.k sebagai objek Hak Tanggungan yakni berupa sebidang tanah seluas 4.832 M2 yang terletak di Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu atas jaminan kredit yang diperoleh Tergugat d.r/ Penggugat d.k dari Tergugat I d.k; 5. Bahwa sebagaimana yang tertulis dalam Sertiifkat Hak Milik No.

N dengan Hak Tanggungan No. 311/2005 berdasarkan Akta Pemberian A Hak Tanggungan Nomor : 85/2005 tanggal 04 Mei 2005 D yang dibuat E dihadapan Ramlah Lubis, Notaris sebagai PPAT Kabupaten Labuhan M Batu dan terdaftar dalam Sertiifkat Hak Tanggungan Nomor : 311 I yang diterbitkan oleh Kantor PertanahanG Kabupaten Labuhan Batu; 6. Bahwa selanjutnya Hak Tanggungan Kedua dengan Hak G Tanggungan Nomor : 487/2009 INberdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : T 86/2009 tanggal 16 April 2009 yang dibuat dihadapan Setiawati, Notaris sebagai PPAT Kabupaten Labuhan Batu N dan terdaftar Adalam Sertiifkat Hak Tanggungan Nomor : 487 yang diterbitkan ILoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu; 7.D Bahwa selanjutnya Hak Tanggungan Ketiga dengan Hak ATanggungan Nomor : 1343/2010 berdasarkan Akta Pemberian Hak 1261/ Bakaran Batu disebutkan adanya Hak Tanggungan Pertama

N

P

E

G

Tanggungan Nomor : 199/2010 tanggal 07 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Setiawati, Notaris sebagai PPAT Kabupaten Labuhan Batu dan terdaftar dalam Sertiifkat Hak Tanggungan Nomor : 1343 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu; 8. Bahwa proses pemberian Hak Tanggungan atas objek sengketa/ objek lelang pada point (4 s/d 7) tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4, 5, 10, 13 dan 14 UU No. 4 Tahun 1996 tentang


53 Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, sehingga Tergugat I d.k sebagai pemegang Hak Tanggungan atas objek sengketa/ objek lelang; 9. Bahwa Ketiga Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 311, 487 dan 1343 memuat irah-irah dengan kata-kata : “Demi Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mempunyai kekuatan Eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

N 10. Bahwa akan tetapi Tergugat d.r/ Penggugat d.k tidakA dapat D kepada melaksanakan semua kewajibannya berupa pembayaran E Tergugat I d.k dan hanya mampu membayar bunga sebagaimana M pengakuan Tergugat d.r/ Penggugat d.k pada point (6) halaman 3 I gugatannya, sehingga Tergugat I d.k sebagai G kreditur/ pemegang Hak Tanggungan meminta Tergugat II G d.k sebagai pelaksana lelang untuk melaksanakan lelang Eksekusi atas objek Hak Tanggungan Seritifikat IN Hak Milik No. 1261 T yang telah dibebani dengan 3 (tiga) Hak Tanggungan dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 5 N dan 6 UU No. A4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah; IL 11. DBahwa sesuai dengan isi ketiga Akta Pemberian Hak Tanggungan ANomor : 85/2005 tanggal 04 Mei 2005, Nomor : 86/2009 tanggal 16 tetap;

N

P

E

G

April 2009 dan Nomor : 199/2010 tanggal 07 Mei 2010, tercantum didalamnya janji-janji yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara Tergugat I d.k sebagai kreditur/ pemegang Hak Tanggungan dengan Tergugat d.r/ Penggugat d.k sebagai debitur/ pemberi Hak Tanggungan, yakni antara lain : jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya maka pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak


54 Tanggungan apabila Debitur cedera janji dan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah; 12. Bahwa oleh karena itu Tergugat I d.k melaksanakan lelang eksekusi berdasarkan titel Eksekutorial yang terdapat dalam ketiga Sertifikat Hak Tanggungan tersebut atas Sertifikat Hak Milik Nomor :

N dalam pasal 20 Jo Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang AHak Ddengan Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan E tanah Jo Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : M 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yakni : I - Lelang eksekusi termasuk, tetapi Gtidak terbatas pada lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan,………….. dst; G - Apabila debitur cedera IN janji, maka hak pemegang Hak Tanggungan T untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 atau titel eksekutorial N yangA terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan dan objek tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara IL D yang diatur dalm peraturan perundang-undangan; A13. Bahwa semua ketentuan prosedur lelang eksekusi sudah 1261 kepada Tergugat II d.k dan telah sesuai dengan ketentuan

N

P

E

G

dilakukan oleh Tergugat I, II dan III sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik tentang undang-undang Hak Tanggungan atas tanah maupun petunjuk pelaksanaan lelang eksekusi tersebut diatas, oleh karenanya Penggugat d.r/ Tergugat III d.k harus dinyatakan sebagai pembeli lelang yang beritikad baik dan kemudian menyatakan kutipan Risalah Lelang Nomor : 049/2012 tanggal 08 Maret 2012 sah dan berkekuatan hukum tetap;


55 14. Bahwa disebabkan lelang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka patut dinyatakan Penggugat d.r/ Tergugat III d.k sebagai pemilik objek sengketa berdasarkan kutipan Risalah Lelang Nomor : 049/2012 tanggal 08 Maret 2012; 15. Bahwa karena Penggugat d.r/ Tergugat III d.k dinyatakan sebagai pemilik objek sengketa, maka patut kiranya Tergugat d.r/ Penggugat d.k atau orang yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk

N A

mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat d.r/ Tergugat III d.k dalam keadaan baik dan kosong;

D E melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak menimbulkan M kerugian kepada Tergugat d.r/ Penggugat d.k, apalagi Tergugat d.r/ I Penggugat d.k tidak ada hubungan hukum G dan hak dengan objek sengketa , justru dengan gugatan G konpensi tersebut telah menimbulkan kerugian kepada INPenggugat d.r/ Tergugat III d.k baik secara moril dengan tercemarnya T nama baik Penggugat d.r/ Tergugat III d.k sebagai pengusaha di Rantauprapat dan secara materil, yakni : N Kerugian Materiil A: L akomodasi Advokat dari Medan - IBiaya Dke Pengadilan Negeri Rantauprapat A yang diperhitungkan sebanyak 15 kali 16. Bahwa dengan demikian Penggugat d.r/ Tergugat III d.k tidak

N

P

E

G

sidang dimana biaya akomodasi sekali pergi sebesar Rp 1.000.000,- x 15

Rp

- Kerugian moril sebesar

Rp 1.000.000.000,-

Total ……….

15.000.000,-

Rp 1.015.000.000,-

Terbilang : Satu millyar lima belas juta rupiah; 17. Bahwa oleh karena kerugian yang diderita oleh Penggugat d.r/ Tergugat III d.k disebabkan oleh tindakan dan atau perbuatan


56 Tergugat d.r/ Penggugat d.k maka oleh karena itu patut kiranya menurut Majelis Hakim menghukum Tergugat d.r/ Penggugat d.k agar membayar kerugian tersebut kepada Penggugat d.r/ Tergugat III d.k baik kerugian materil maupun moril sebesar Rp 1.015.000.000,- (Satu millyar lima belas juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat d.r/ Tergugat III d.k; 18. Bahwa disamping itu, perbuatan Tergugat d.r/ Penggugat d.k yang

N menyebabkan Penggugat d.r/ Tergugat III d.k tidak A dapat Dkerugian menggunakan objek sengketa, sehingga menimbulkan E apabila diperhitungkan dengan harga sewa adalah sebesar M Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) / tahun dan dihitung sejak I gugatan Tergugat d.r / Penggugat d.kG didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat Gsampai saat Tergugat d.r/ Penggugat d.k menyerahkan N I objek sengketa kepada Penggugat d.r/ Tergugat III d.k; T 19. Bahwa gugatan rekonpensi ini dimajukan oleh Penggugat d.r/ N Tergugat IIIA d.k berdasarkan bukti-bukti yang autentik sebagaimana L di dalam ketentuan Pasal 285 RBg/ HIR dan telah yang I disebutkan memenuhi D syarat-syarat agar Putusan dalam gugatan Rekonpensi ini Adapat dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan menguasai objek sengketa milik Penggugat d.r/ Tergugat III d.k

N

P

E

G

Banding ataupun Kasasi (Uit voerbaar bij vooraad) sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Putusan dalam gugatan Rekonpensi ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan Banding maupun Kasasi (Uit voerbaar bij vooraad) ;


57 20. Bahwa oleh karena itu Penggugat d.r/ Tergugat III d.k dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonpensinya maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat d.r/ Penggugat d.k untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam Rekonpensi ini; Berdasarkan dalil-dalil hukum teresbut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam Konpensi dan Rekonpensi ini agar dapat menerima gugatan Rekonpensi Penggugat d.r/

N A

Tergugat III d.k dalam Rekonpensi untuk keseluruhannya dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

D E

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat d.r/ Tergugat III d.k dalam Rekonpensi untuk keseluruhannya;

I

M

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kutipan Risalah Lelang

G

Nomor : 049/2012 tanggal 08 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat II d.k;

G

IN berikut 2 (dua) bangunan T 1 (satu) lantai yang berdiri diatas SHM Nomor : 1261 tanggal 26 April 1995 atas nama ZUKI/ Tergugat d.r/ N Penggugat A d.k yang terletak di Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu adalah milik Penggugat d.r/ IL Tergugat D III d.k berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : A049/2012 tanggal 08 Maret 2012 yang dikeluarkan kantor Pelayanan 3. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah seluas 4.832 M2,

N

P

E

G

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran/ Tergugat II d.k; 4. Menyatakan Penggugat d.r/ Tergugat III d.k adalah selaku pembeli lelang yang beritikad baik; 5. Menyatakan Tergugat d.r/ Penggugat d.k yang telah melakukan gugatan dalam Konpensi yang tidak berdasarkan atas hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;


58 6. Menghukum Penggugat d.r / Tergugat d.k atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat d.r/ Tergugat III d.k dalam keadaan baik dan kosong; 7. Menghukum Tergugat d.r/ Penggugat d.k untuk mengganti kerugian materil dan moril secara tunai yang ditimbulkan oleh Tergugat d.r/ Penggugat d.k berjumlah sebesar Rp 1.015.000.000,- (Satu millyar

N 8. Menghukum Tergugat d.r/ Penggugat d.k membayar kerugian A D dapat kepada Penggugat d.r/ Tergugat III d.k akibat tidak E menggunakan objek sengketa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus M juta rupiah) / tahun dan terhitung sejak gugatan didaftarkan di I Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat G sampai saat Tergugat d.r/ Penggugat d.k menyerahkan G objek sengketa kepada Penggugat d.r/ Tergugat III d.k; IN 9. Menyatakan putusanT dalam perkara gugatan rekonpensi ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan Banding N maupun Kasasi A(Uit Voorbaar bij vooraad); 10. Menghukum IL Tergugat d.r/ Penggugat d.k untuk membayar ongkos perkara D yang timbul dalam perkara perdata ini; A11. Apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat lima belas juta rupiah) kepada Penggugat d.r/ Tergugat III d.k;

N

P

E

G

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menjatuhkan putusan Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Rap tanggal 10 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut :


59 Dalam Konpensi : Dalam Eksepsi : - Menolak Eksepsi Tergugat II, dan Tergugat III; Dalam Pokok Perkara : - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Dalam Rekonpensi : 1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat d.r/ Tergugat III d.k

N 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kutipan Risalah Lelang ANo. DII d.k; 049/2012 tanggal 08 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat E 3. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah seluas 4.832 M2 M berikut 2 (dua) bangunan 1 (satu) lantai yang berdiri diatas SHM No. I 1261 tanggal 26 April 1995 atas nama ZUKI/ G Tergugat d.r/ Penggugat d.k yang terletak di Kelurahan Bakaran G Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu INadalah milik Penggugat d.r/ Tergugat III d.k berdasarkan Kutipan TRisalah Lelang Nomor : 049/2012 tanggal 08 Maret 2012 yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Kekayaan N Negara dan A Lelang (KPKNL) Kisaran/ Tergugat II d.k; 4. Menyatakan IL Penggugat d.r/ Tergugat III d.k adalah selaku pembeli lelang Dyang beritikad baik; A5. Menghukum Penggugat d.k/ Tergugat d.r atau orang lain yang untuk sebagian;

N

P

E

G

memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat d.r/ Tergugat III d.k dalam keadaan baik dan kosong; 6. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat d.r/ Tergugat III d.k. untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi : - Menghukum Tergugat d.r/ Penggugat d.k untuk membayar ongkos


60 perkara yang timbul dalam perkara ini setelah diperhitungkan sebanyak Rp.674.000,-(enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 40/PDT.G/2012/PN RAP tanggal 23 Juli 2013 yang dibuat oleh Piter Manik, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat

Nomor 40/Pdt.G/2012/PN RAP tanggal 23 Juli 2013 dan

N A Agustus 2013,kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 7 D Nopember 2013, kepada Terbanding III semula Tergugat IIIE pada tanggal 3 September 2013; M I Penggugat telah Menimbang, bahwa Pembanding semula G mengajukan Memori Banding tanggal 26 Nopember 2013 yang diterima di G Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 27 Nopember 2013 N kepada Terbanding I semula Idiserahkan dan Memori Banding tersebut telah T Tergugat I pada tanggal 4 Desember 2013, kepada Terbanding II semula N3 Desember 2013, kepada Terbanding III semula Tergugat II pada tanggal A Tergugat III pada tanggal 5 Desember 2013; L I Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding D semula A Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : G telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 26

N

P

E

1. bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam menjatuhkan putusan

dengan

menolak

gugatan

Penggugat

tidak

mempertimbangkan untuk syahnya suatu pelaksanaan lelang sebagai berikut : -

Tidak ada rekening koran bulanan disampaikan Tergugat I kepada Penggugat;


61 -

Saldo kredit yang ada pada Tergugat masih dalam keadaan standart kurang lancar dan bukan kredit macet, bahkan pada saat pelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 pukul 10.00 WIB di Kantor Tergugat I adalah berposisi lancar dan bukan kredit macet;

2. Bahwa tidak ada teguran baik lisan maupun tertulis; 3. Bahwa peserta lelang hanya 1(satu) orang;

D E 5. Bahwa seharusnya sebelum dilakukan lelang terlebih dahulu M dilakukan peninjauan lapangan diikuti Tergugat I bersamaI sama Tergugat II dan Tergugat III; G 6. Bahwa yang menentukanG harga hak tanggungan adalah Penggugat dan bukan INTergugat I dan apabila tidak, maka kembali kepadaT harga yang ditentukan Pemerintah; Menimbang, bahwa N Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra AMemori Banding tanggal 18 Desember 2013 yang L diterima di I Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 19 D2013,Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra Desember A memori banding tanggal tanggal 17 Januari 2013 yang diterima di G Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 17 Januari 4. Bahwa lelang setelah 1 ( satu ) bulan pemberitahuan;

N

P

E

N A

2013,Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 12 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 12 Desember 2013; Menimbang,bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut maka Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II


62 semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding masing-masing pada pokoknya sebagai berikut : Terbanding I semula Tergugat I: - Bahwa keberatan para Pembanding tentang tidak adanya rekening koran bulanan dari Terbanding I jelas mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali, sehingga tidak perlu dipertimbangkan. Adanya surat peringatan yang disampaikan Terbanding I kepada para

N A para Pembanding sudah cukup menunjukkan para Pembanding telah D wanprestasi terhadap perjanjian kredit; E - Bahwa keberatan para Pembanding pada saatM lelang eksekusi hak I tanggungan dilaksanakan oleh Terbanding I sesuai Surat Keputusan G Direksi BI kreditnya masih tergolong lancar atau kurang lancar dan G belum macet, keberatan tersebut telah ditolak oleh Judex Factie N I disertai dengan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar; T - Bahwa keberatan para Pembanding yang menyatakan tidak N menandatangani surat peringatan dari Terbanding I sehingga A dijadikan ILalasan para Pembanding tidak menerima surat peringatan dari D Terbanding I sebelum lelang dilaksanakan jelas sangat Amenyesatkan dan terlalu mengada-ada. Sekalipun surat peringatan Pembanding yang memuat tunggakan kredit yang harus diselesaikan

N

P

E

G

itu tidak ditandatangani para Pembanding, tetapi tidak berarti para Pembanding tidak menerima surat peringatan tersebut; - Bahwa Terbanding I dengan tegas menolak keberatan para Pembanding yang menyatakan lelang harus diikuti sedikitnya 2(dua) orang.Dalam pasal 4 ayat (1) Jo.Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang petunjuk pelaksanaan

lelang

telah

diatur

secara

tegas

,lelang

tetap


63 dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang dan lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan; - Bahwa keberatan para Pembanding yang menyatakan sesuai pasal 20 ayat(3)Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 ,seharusnya penjualan hanya dapat dilakukan setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis hanya mengulang dalil yang telah

N A para Pembanding dalam menafsirkan ketentuan pasal tersebut; D - Bahwa Terbanding I menolak keberatan para Pembanding E yang menyatakan sebelum lelang eksekusi dilaksanakann M seharusnya I I bersama Tergugat dilakukan peninjauan ke lapangan oleh Tergugat G II dan Tergugat III karena yang megetahui obeyek yang akan dilelang G hanya Tergugat I.Keberatan ini sangat mengada-ada dan patut N dikesampingkan karena I di dalam pengumuman lelang sudah T dicantumkan juga informasi-informasi mengenai data fisik mauoun Nlelang hak Tangungan; data yuridis obyek A - Bahwa L terbanding I menolak keberatan para Pembanding I menyatakan yang berhak menentukan lelang hak tanggungan D APenggugat bukan Tergugat karena tidak berdasar hukum dan asaldisampaikan dalam surat gugatannya justru menunjukkan kesesatan

N

P

E

G

asalan.Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK/06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,pasal 35 dan oasal 36 secara tegas dinyatakan penentuan nilai limit dalam lelang eksekusi hak Tanggungan adalah menjadi wewenang pemegang hak Tanggungan selaku penjual dan bukan wewenang -

wewenang pemberi hak

Tanggungan atau pemilik barang;


64 Terbanding II semula Tergugat II: -

Bahwa terbanding II sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum dan

putusan

Pengadilan

Negeri

Rantauprapat

Nomor

40/Pdt.G/2012/PN-Rap tanggal 10 Juli 2013 yang telah sesuai dan benar dalam penerapan hukum dan dalam memberikan putusan atas perkara aquo dengan menolak gugatan pembanding seluruhnya; -

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri

N A terbukti kebenarannya dalam pemeriksaan persidangan sehingga D demi penegakan hukum dan menjunjung tinggi keadilan,Terbanding II E mohon kepada Pengadilan Tinggi Medan untuk M menerima dan mempertahankan putusan Pengadilan NegeriItersebut; G - Bahwa Terbanding Ii dengan tegas menolak dalil gugatan G Pembanding yang menyatakan Terbanding II telah melakukan N I Perbuatan melawan hukum ,karena pelaksanaan lelang yang T dilakukan Terbanding II selalu tunduk pada ketentuan dan prinsip N lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan .Tidak ada satu A dasar hukum dan fakta hukum apapun yang dapat dijadikan alasan L I Terbanding II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; D A - Bahwa Terbanding II menolak alasan pembanding yang menyatakan Rantauprapat tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang

N

P

E

G

tenggang waktu pelaksanaan lelang dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi dan/atau pemegang hak tanggungan bertentangan dengan Pasal 20 ayat(3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah. Alasan Pembanding tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena Pembanding telah keliru menfsirkan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996


65 Tentang tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dengan mengaitkan nya dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh terbanding II karena pasal dimaksud hanya mengacu pada penjualan obyek hak tanggungan dibawah tangan, sehingga tenggang waktu pelaksanaan lelang dimaksud telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -

Bahwa Terbanding II menolak alasan pembanding yang menyatakan

N hanya 1(satu) orang saja.Dalam pasal 4 ayat(1) Peraturan A Menteri D Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan E lelang menyatakan Lelang tetap dilaksanakan walaupun hanya diikuti M oleh 1(satu) orang peserta lelang; I G - Bahwa Terbanding II menolak alasan Pembanding yang menyatakan G untuk mengetahui harga hak tanggungan titik dan letak hanya N Terbanding I sendiri, olehIkarenanya seharusnya tanggal 8 Maret T 2012 sebelum dilakukan lelang terlebih dahulu dilakukan peninjauan NTerbanding I bersama-sama dengan terbanding II ke lapangan diikuti A dan Terbanding III ternyata tidak dilakukan.Pasal 1 butir 26 Peraturan L I Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk D Pelaksanaan Lelang tanggal 23 April 2010 menyatakan Nilai limit A lelang harus diikuti paling sedikit 2(dua) orang, tetapi peserta lelang

N

G

adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh

Penjual/Pemilik barang.Oleh karenanya tidak ada ketentuan yang

E

P

mengatur untuk melibatkan pihak KPKNL ( Terbanding II) maupun pembeli lelang (Terbanding III) untuk ikut dalam menentukan harga limit maupun melakukan peninjauan ke lapangan; -

Bahwa Terbanding II menolak alasan Pembanding yang menyatakan kesaksian M Sulaiman Simbolon tidak dipertimbangkan secara utuh


66 oleh Majelis Hakim,karena terbukti adanya Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara utuh kesaksian dari pihak Penggugat M Sulaiman Simbolon dengan menyatakan tidak mendukung dalil Penggugat, tetapi justru menguatkan sangkalan Tergugat I; -

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari pelaksanaan lelang Terbanding II telah mengeluarkan risalah lelang Nomor 049/2012 tanggal 8 Maret 2012 sebagai akta otentik sehingga dapat dijadikan

N A - Bahwa proses dan tata cara pelelangan telah dilakukan berdasarkan D prosedur dan ketentuan perundang-undangan yangE berlaku, maka tindakan Terbanding II adalah sah secara hukum dan Risalah lelang M Nomor 049/2012 tanggal 8 Maret 2012 Itidak dapat dimintakan G pembatalan .Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor G 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan IN sesuai dengan ketentuan yang Lelang yang telah dilaksanakan T berlaku, tidak dapat dibatalkan; N Terbanding III semula Tergugat III: A - Bahwa L I Terbanding III menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang diajukan banding telah sesuai dengan ketentuan D Ahukum yang berlaku, karena telah cukup mempertimbangkan bukti G surat maupun bukti saksi dengan fakta hukum yang terungkap sebagai alat bukti yang sempurna;

N

E

dipersidangan , sehingga cukup alasan Pengadilan Tinggi Medan

P

untuk menguatkan putusan tersebut; -

Bahwa dalil-dalil dalam memori banding Para pembanding hanya mengulang-ulang dalil-dalil dalam gugatan dan tidak terdapat dalil-dalil baru yang dapat membuktikan adanya kesalahan penerapan hukum


67 dari Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam memutus perkara yang dimohonkan banding tersebut; -

Adapun dalil-dalil Kontra Memori banding Terbanding III semula Tergugat III adalah sebagai berikut :  Telah terbukti Pembanding mempunyai kredit macet pada Terbanding I;  Prosedur dan pelaksanaan lelang telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

N A dengan

D E seluruh bukti-bukti dan saksi Pembanding dan terbanding I,II,III; M I Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal G 18 Nopember 2013 telah memberitahukan G kepada Pembanding semula Penggugat dan pada tanggal 18 N Nopember 2013 kepada Terbanding I I semula Tergugat I , tanggal 7T Nopember 2013 kepada Terbanding II semula Tergugat II, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam N tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini; A IL TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM D Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula A Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta G  Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah mempertimbangkan

N

P

E

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 81/PDT/2014/PT.MDN turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.RAP tanggal 10 Juli 2013 dan setelah pula membaca dan memperhatikan Memori


68 Banding serta Kontra Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya antara

lain

menjatuhkan

menyatakan putusan

Pengadilan

dengan

Negeri

menolak

Rantauprapat

gugatan

dalam

Penggugat

tidak

mempertimbangkan untuk syahnya suatu pelaksanaan lelang sebagai berikut : -

N A

Tidak ada rekening koran bulanan disampaikan Tergugat I kepada

D E standart - Saldo kredit yang ada pada Tergugat masih dalam keadaan Msaat pelaksanaan kurang lancar dan bukan kredit macet, bahkan pada I lelang yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II pada hari Kamis G tanggal 8 Maret 2012 pukul 10.00 WIB di Kantor Tergugat I adalah G berposisi lancar dan bukan kredit macet; IN - Tidak ada tergoran baikT lisan maupun tertulis; ternyata hal-hal yang N menjadi keberatan tersebut secara seksama telah dipertimbangkan dalam A putusan Pengadilan Tingkat Pertama , selain itu fakta adanya surat peringatan yang disampaikan Terbanding I semula IL DI kepada Para pembanding yang memuat tunggakan kredit yang Tergugat A harus diselesaikan Para pembanding semula Para Penggugat sudah cukup G menunjukkan Para pembanding semula para penggugat telah wanprestasi Penggugat;

N

P

E

terhadap perjanjian kredit tersebut, dengan demikian keberatan mengenai hal tersebut harus ditolak; Menimbang,

bahwa

keberatan

Para

pembanding

semula

Para

Penggugat berikutnya adalah berkaitan dengan pelaksanaan lelang antara lain sebagai berikut : peserta lelang hanya 1(satu) orang, lelang setelah 1 (satu) bulan pemberitahuan dan seharusnya sebelum dilakukan lelang


69 terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan diikuti Tergugat I bersamasama Tergugat II dan Tergugat III serta yang menentukan tanggungan adalah Penggugat dan bukan Tergugat I

harga hak

dan apabila tidak,

maka kembali kepada harga yang ditentukan Pemerintah; Menimbang, bahwa keberatan Para pembanding semula Para Penggugat berkaitan dengan pelaksanaan lelang karena peserta lelang hanya 1 (satu) orang adalah juga tidak beralasan hukum karena berdasarkan

N 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakanA lelang D tetap dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1satu) orang peserta lelang, E dengan demikian keberatan tersebut harus ditolak; M I Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding semula Para G penggugat yang menyatakan lelang harus 1(satu) bulan pemberitahuan tidak G beralasan hukum karena ketentuan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang N Nomor 4 Tahun 1996 tentang I Hak Tanggungan hanya diperuntukkan T terhadap penjualan obyek hak tanggungan dibawah tangan dan bukanlah N sebagaimana dilakukan Terbanding I semula penjaualan melalui lelang A Tergugat I melalui Terbanding II semula Tergugat II, dengan demikian L I keberatan tersebut juga harus ditolak; D A Menimbang, bahwa keberatan Para pembanding seharusnya sebelum dilakukan lelang terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan G ketentuan

N

P

E

Pasal

diikuti Tergugat I

4

ayat

(1)

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

bersama-sama Tergugat II dan Tergugat III tidak

mempunyai dasar hukum, karena sepanjang peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang, maka tidak diketemukan satu ketentuan yang mewajibkan penjual, KPLN dan Pembeli untuk melakukan peninjauan lapangan, dengan demikian keberatan Para Pembanding semula Para penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;


70 Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan Para pembanding semula Para Penggugat berkaitan dengan harga limit yang menentukan harga hak tanggungan adalah Penggugat dan bukan Tergugat I

dan apabila tidak,

maka kembali kepada harga yang ditentukan Pemerintah adalah juga tidak beralasan hukum karena Pasal 1 butir 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 23 April 2010 menyatakan Nilai limit adalah harga minimal barang yang akan

N yang mengatur untuk melibatkan pihak KPKNL ( Terbanding II) maupun A pembeli lelang (Terbanding III) untuk ikut dalam menentukan D harga limit E dimaksud; M Menimbang, bahwa selanjutnya Iproses dan tata cara Gdan ketentuan perundangpelelangan telah dilakukan berdasarkan prosedur undangan yang berlaku, maka tindakanG Terbanding II adalah sah secara hukum dan Risalah lelang Nomor 049/2012 IN tanggal 8 Maret 2012 tidak dapat T 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor dimintakan pembatalan .Pasal 93/PMK.06/2010 tentang NPetunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan Lelang A sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat yang telah dilaksanakan L dibatalkan; I D Menimbang, bahwa Kontra Memori banding dari para Terbanding A semula Para Tergugat karena pada intinya mendukung putusan Pengadilan G dilelang dan ditetapkan oleh Penjual/Pemilik barang dan tidak ada ketentuan

N

P

E

Tingkat Pertama maka tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding

sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis

Hakim Tingkat Pertama baik dalam konpensi yang terdiri dari dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, maupun dalam rekonpensi sehingga segala


71 pertimbangan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan putusan di Tingkat Banding; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 40/Pdt.G/2012/PN.Rap tanggal 10 Juli 2013

dapat dipertahankan dan

dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat

N Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi berada dipihak Ayang D kedua kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam E tingkat peradilan; M Memperhatikan Undang-Undang Nomor. 49 Tahun 2009 Tentang I perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 G Tentag Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undanganG lain yang bersangkutan; N MI ENGADILI : T - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat N dalam rekonpensi tersebut; dalam konpensi/Tergugat A - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : L I 40/Pdt.G/2012/ PN.Rap, tanggal 10 Juli 2013 yang dimohonkan D banding; A - Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat G Pertama dipertahankan dan dikuatkan , maka Pembanding

N

P

E

semula

dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin tanggal 08 September 2014 oleh


72 kami, RIDWAN S. DAMANIK,SH., Hakim Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua,

EDHI SUDARMUHONO, S.H.MH dan HERU PRAMONO, S.H.,

M.Hum,

masing - masing

sebagai Hakim

Anggota, yang ditunjuk

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 81/PDT/2014/PT.MDN tanggal 5 Mei 2014 putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut

N A

ROSELINA, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, TTD

EDHI SUDARMUHONO,SH.MH TTD

D E TTD M

HAKIM KETUA MAJELIS,

I

GRIDWAN S.DAMANIK,SH

G

IN T PANITERA PENGGANTI,

HERU PRAMONO, S.H., MHum.

IL

N A

TTD ROSELINA, S.H.

Perincian biaya:

D

1. Materai ……………… 2. Redaksi…….............. 3. Pemberkasan ………

A

N

E

G Jumlah ……………....

Rp. 6.000,00 Rp. 5.000,00 Rp.139.000,00 Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

P


ESA. 1. Z U K I, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan

Recommend Documents