ERIK DARMAWAN ROHMADI. Abstract

Erik Darmawan Rohmadi

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PROGRAM SEKOLAH GRATIS DI SMA NEGERI I PEDAMARAN TIMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROPINSI SUMATERA SELATAN

ERIK DARMAWAN ROHMADI Abstract Implementation Regulation No. 3 of 2009 on Free Schools Program at SMAN 1 Pedamaran Timur. Rohmadi. For the purpose of this study identify and describe the implementation of Regulation No. 3 of 2009 on Free Schools Program and in SMA Negeri 1 Pedamaran Timur OKI and supporting and inhibiting factors. The research is a qualitative research with a focus on the implementation of the Regional Regulation No. 3 of 2009 on Free Schools Program in accordance with the theory of George Edward III who made the Communication, Resources, Disposition and structure of bureaucracy as an indicator to see the implementation of a policy. The results showed that the implementation of Regulation No. 3 of 2009 on Free Schools Program at SMAN 1 Pedamaran Timur OKI, has done quite well although there are still problems to be solved. Factors supporting the implementation of Regulation No. 3 of 2009 on Free Schools Program at SMAN 1 Pedamaran Timur OKI is the existence of a strong commitment of the Head of State Senior High School 1 Pedamaran Timur in running a free school program, the strong commitment of the teachers in SMA Negeri 1 Pedamaran Timur in the run classes in order to support the free school program and the support of the poor who greatly helped with free school program. Factors inhibiting the implementation of Regulation No. 3 of 2009 on Free Schools Program at SMAN 1 Pedamaran Timur OKI is still the things that happened schools are not yet set in set in the Regional Regulation No. 3 of 2009, the persistence of these obstacles namely the absence of similarity in understanding and administrative processes management level as well as financial accountability and absence of guidelines (guidelines) and technical guidelines (guidelines) complicate the implementation of the Free Schools Program. Suggestions from this study is the need for revision of the Regional Regulation No. 3 of 2009 to accommodate the things that has not been set previously, the need for more intensive socialization so that the similarities in the understanding and management-level administrative processes as well as financial accountability and the need to establish guidelines (guidelines) and instructions technical (guidelines) the implementation of the Free Schools Program. Keywords: Policy Implementation, School Program Guide


PENDAHULUAN Tujuan nasional bangsa Indonesia dituangkan secara jelas di dalam pembukaan UUD 1945 yaitu: (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) memajukan kesejahteraan umum (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa (4) melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional, bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat saja, tetapi juga menjadi tugas pemerintah daerah. Sebagaimana tercantum di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah di jelaskan bahwa bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan pelayanan di bidang pendidikan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, telah melaksanakan pelayanan bidang pendidikan kepada masyarakat Sumatera Selatan. Pelayanan bidang pendidikan tersebut adalah Program Sekolah Gratis (PSG). Sebagai dasar hukum pelaksanaan program sekolah gratis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Sumatera Selatan. Terbitnya peraturan daerah ini telah sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yangmeningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dana program sekolah gratis juga dapat digunakan untuk pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa, seperti untuk fotocopy, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa, pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.


Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubelear, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya juga dapat menggunakan dana program sekolah gratis. Bahkan jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah seperti sepeda, perahu penyeberangan. Untuk menunjang berlangsungnya proses belajar mengajar dana program sekolah gratis juga dapat digunakan untuk pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. pembayaran honorarium tenaga honorer yang membantu administrasi program sekolah gratis, pengembangan profesi guru seperti pelatihan, kelompok kerja guru/musyawarah guru mata pelajaran dan kelompok kerja kepala sekolah/musyawarah kerja kepala sekolah; pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa banyak aktivitas di sekolah yang dapat dibiayai oleh program sekolah gratis, oleh sebab itu penyaluran dana program sekolah gratis tidak boleh terlambat dalam setiap periode pencairannya. Di dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2009 pada pasal 6 telah diatur bahwa (1) Penyaluran dana program sekolah gratis baik yang bersumber dari dana provinsi maupun kabupaten/kota untuk periode Juli- Desember dilakukan secara bertahap dengan ketentuan bahwa dana program sekolah gratis disalurkan setiap tiga bulan sekali, dan program sekolah gratis dimaksud disalurkan pada awal bulan dari setiap periode. Namun demikian, meskipun telah diatur secara jelas di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2009, masih mengalami keterlambatan. Penyaluran dana program sekolah gratis masih belum sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa penyaluran dana program sekolah gratis baik yang bersumber dari dana provinsi maupun kabupaten/kota untuk periode Juli- Desember dilakukan secara bertahap dengan ketentuan bahwa dana program sekolah gratis disalurkan setiap tiga bulan sekali, dan program sekolah gratis dimaksud disalurkan pada awal bulan dari setiap periode. Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang penyaluran dana program sekolah gratis ini melalui tesis yang berjudul “Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Program Sekolah Gratis Tingkat SMA di Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten OKI”.


Rumusan Masalah 1. Bagaimana implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Program Sekolah Gratis di SMA Negeri 1 Pedamaran Timur Kabupaten OKI? 2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Program Sekolah Gratis di SMA Negeri 1 Pedamaran Timur Kabupaten OKI? REFERENSI Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2009 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Di Provinsi Sumatera Selatan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Gubernur Sumatera Selatan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan pertimbangan bahwa untuk memenuhi amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; Selanjutnya Pemerintah menetapkan kebijakan nasional pelaksanaan program wajib belajar dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar berdasarkan kebijakan nasional, serta mengatur lebihlanjut pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing bahwa sehubungan dengan pertimbangan kesempatan di atas perlu mengusahakan pemerataan memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah mulai tingkat pendidikandasar sampai pendidikan menengah dalam bentuk sekolah gratis. Nama Progam, Tujuan Dan Sasaran Sekolah gratis merupakan pemenuhan biaya operasional sekolah yang pembiayaannya bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disebut Program Sekolah Gratis. Program Sekolah Gratis bertujuan untuk meringankan beban orang tua / wali siswa dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah. Biaya Operasional sekolah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar yang terdiri dari : a. Biaya personal meliputi : biaya untuk kesejahteraan guru, pegawai, pengembangan profesi guru; dan b. Biaya non personal yang meliputi : penerimaan siswa baru/daftar mengajar, ulang siswa, penunjang kegiatan belajar evaluasi/penilaian, perawatan/pemeliharaan ringan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, dan alat tulis kantor.


Pengelolaan dana program sekolah gratis dilakukan oleh tim manajemen. Tim Manajemen Program Sekolah Gratis berkedudukan di Dinas Pendidikan Provinsi dan di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Manajemen pengelolaan dana program sekolah gratis harus memastikan bahwa program ini tepat sasaran. Sasaran program Sekolah Gratis adalah setiap siswa mulai jenjang SD/SDLB/MI, SMP/ SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK baik negeri maupun swasta, kecuali SSN, RSBI, RSBI, Kelompok Belajar (Kejar) Paket dan Diniyah. Hak Dan Kewajiban Sekolah Penerima Program Sekolah Gratis Terkait dengan hak, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap SD/SDLB/MI,SMP/SMPLB/MTs, dan SMA/SMALB/MA/SMK baik negeri maupun swasta berhak mendapatkan biaya operasional sekolah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Bagi sekolah negeri/swasta dalam kategori SSN, RSBI, dan SBI yang memungut biaya operasional sekolah dari orang tua siswa yang jumlahnya lebih besar dari biaya operasional sekolah, diperkenankan memungut biaya operasional sekolah sebesar selisih dari biaya operasional sekolah yang diterima setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota. Selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 juga memuat aturan bahwa setiap sekolah penerima Program Sekolah Gratis mempunyai kewajiban sebagai berikut : 1. membebaskan orang tua siswa dari pungutan biaya operasional sekolah; 2. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Kabupaten/Kota; 4. khusus sekolah dalam kategori SSN, RSBI, dan SBI wajib menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah kepada Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Kabupaten/Kota Bupati/Walikota untuk mendapatkan persetujuan. Sumber Dana, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana program sekolah gratis bersumber gratis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan dana sharing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Besarnya dana sharing program sekolah gratis dihitung secara proporsional berdasarkan besaran jumlah siswa di setiap kabupaten/kota. Dana Porgram Sekolah Gratis digunakan untuk biaya operasional sekolah yang meliputi: a. biaya kesejahteraan guru dan pegawai ; b. biaya kegiatan belajar mengajar ;


c. biaya kegiatan peningkatan mutu guru ; d. biaya kegiatan ekstrakulikuler (kesiswaan) ; Dalam hal pertanggungjawaban, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 memuat aturan bahwa Pelaksana Program Sekolah Gratis wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Tim Manajemen Program Sekolah Gratis tingkat Kabupaten/Kota. Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Kabupaten/Kota wajib menyampaikan rekapitulasi pertanggungjawaban penggunaan dana Program Sekolah Gratis kepada Bupati/Walikota dan Tim Manajemen Program Sekolah Gratis tingkat Provinsi. Organisasi Dan Pendistribusian Dana Dalam pelaksanaannya dana Program Sekolah Gratis dikelola oleh Tim Manajemen Program Sekolah Gratis tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Pembentukan Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Dana Program Sekolah Gratis yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi disalurkan oleh Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Tingkat Provinsi langusng ke rekening sekolah/madrasah penerima. Dana Program Sekolah Gratis yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota disalurkan oleh Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Tingkat Kabupaten/Kota langsung ke rekening sekolah/madrasah penerima. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dalam upaya transparansi, akutabilkitas dan untuk mengetahui perkembangan terhadap penyelenggaraan program sekolah gratis diadakan monitoring dan evaluasi secara berkala. monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh sebuah tim yang dibentuk dengan keputusan gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada gubernur dan bupati/walikota. Pembinaan Dan Pengawasan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program sekolah gratis dilakukan oleh tim manajemen sekolah gratis tingkat provinsi dan kabupaten/kota, aparat pengawasan fungsional, komite sekolah dan masyarakat. Implementasi Kebijakan Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “implementatiom”, berasal dari kata kerja “to implement”. Menurut Webster’s Dictionary (dalam Tachan, 2008:


29), kata to implement berasal dari bahasa Latin “implementum” dari asal kata “impere” dan “plere”. Kata “implore” dimaksudkan “to fill up”,”to fill in”, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan “plere” maksudnya “to fill”, yaitu mengisi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkasn sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Model Implementasi Kebijakan Goerge C. Edward III Model implementasi kebijakan yang berspektif top down yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III (dalam Agustino, 2008 : 149-154) menamakan model implementasi kebijakan publiknya denganDirect and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan impelementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. 1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi 4. Struktur birokrasi METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Penelitian kualitatif juga bisa dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuantemuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan. Sekalipun demikian, data yang dikumpulkan dari penelitian kualitatif memungkinkan untuk dianalisis melalui suatu penghitungan. Pada penelitian kualitatif, penelitian dilakukan pada objek yang alamiah maksudnya, objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Sumber Data Penelitian Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia


dalam bentuk kompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui nara sumber atau dalam istilah teknisnya informan, yaitu orang yang kita jadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder dapat di peroleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, arsip-arsip, surat keputusan dan dokumen lain. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Ketiga metode pengumpulan data ini merupakan ciri khas penelitian kualitatif. Metodemetode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: - Observasi Partisipatif - Wawancara mendalam - Analisis Dokumen Teknik Analisa Data Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih man yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2011:335) HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Program Sekolah Gratis di SMA Negeri 1 Pedamaran Timur Kabupaten OKI Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan (Poerwadarminto, 1990: 327). Istilah implementasi biasanya di kaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carryingout(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatau). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. (Abdul Wahab,1997:67). Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif


seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Program Sekolah Gratis merupakan payung hukum pelaksanaan kebijakan program sekolah gratis di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini berarti bahwa di dalam pelaksanaan program sekolah gratis harus berjalan sesuai aturan-aturan yang termuat di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Program Sekolah Gratis. Sekolah Gratis adalah program untuk meringankan beban orang tua/wali siswa melalui pembebasan dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah. Sekolah yang dimaksud adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta disingkat SD/SDLB/MI Negeri/Swasta adalah SD/SDLB/MI. Selanjutnya adalah Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta disingkat SMP/SMPLB/MTs Negeri/ Swasta dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/ Swasta disingkat SMA/SMALB/MA/SMK Negeri/ Swasta adalah SMA/SMALB/MA/SMK di Sumatera Selatan. Terkait dengan pembiayaan pendidikan yang ditanggung oleh Program Sekolah Gratis, manajemen Program Sekolah Gratis Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan bahwa pada dasarnya biaya yang di tanggung oleh Program Sekolah Gratis adalah biaya operasional sekolah. Sedangkan biaya personal siswa seperti pakaian, tas dan perlengkapan pribadi lainnya tetap menjadi tanggungjawab orangtua/wali siswa yang bersangkutan. Berikut ini kutipan wawancara dengan tim manajemen Program Sekolah Gratis Provinsi Sumatera Selatan Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis dilaksanakan oleh organisasi pelaksana yang dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, hingga ke tingkat sekolah atau satuan pendidikan sebagai manajemen program sekolah gratis. Tim manajemen Program Sekolah Gratis di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada dasarnya sama dengan tim manajemen ditingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota yang lainnya. Tim Manajemen Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdiri dari : a) Penanggung Jawab, yaitu : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKI dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten OKI b) Tim Manajemen, yaitu : 1) Ketua Tim (unsur Dinas Pendidikan Kabupaten OKI). 2) Wakil Ketua I (unsur Dinas Pendidikan Kabupaten OKI). 3) Wakil Ketua II (unsur Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten OKI).


4) Sekretaris (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan). 5) Bendahara Pembantu (Dinas Pendidikan Kabupaten OKI). 6) Seksi Data (Dinas Pendidikan Kabupaten OK dan Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten OKI). 7) Seksi Monitoring (unsur Dinas Pendidikan Kabupaten OKI). Dari kutipan diatas dapat diketahui bahwa struktur organisasi pelaksana program sekolah gratis di Kabupaten Ogan Komering Ilir sama dengan struktur organisasi di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya tim manajemen Kabupaten OKI mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Menetapkan alokasi bantuan tiap sekolah/madrasah; 2. Mempersiapkan sekretariat dan kelengkapannya di kabupaten; 3. Mempersiapkan Daftar Alokasi Satuan Kegiatan sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan; 4. Merencanakan dan melakukan sosialisasi tingkat sekolah/madrasah; 5. Menyalurkan dana ke sekolah/madrasah; 6. Melakukan koordinasi dengan lembaga penyalur dalam penyaluran dana; 7. Mengumumkan nama sekolah/madrasah /ponpes penerima bantuan; 8. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi; 9. Memberikan pelayanan pengaduan masyarakat; 10. Bertanggung jawab terhadap kasus penyimpangan di tingkat Kabupaten OKI; 11. Melaporkan kegiatan yang dilakukan ke Bupati OKI dan Tim Manajemen Provinsi; 12. Mengembalikan sisa dana ke kas daerah sesuai ketentuan. Organisasi pelaksana Program Sekolah Gratis di SMA Negeri 1 Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir lebih sederhana jika dibandingkan dengan tim manajemen tingkat kabupaten. Adapun tugasnya adalah melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada, dan bila jumlah dana yang diterima melebihi dari yang semestinya maka harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke Tim Manajemen Provinsi Sumatera Selatan atau Tim Manajemen Kabupaten OKI, mengelola dana program sekolah gratis secara transparan dan bertanggung jawab, mengumumkan komponen penggunaan dana di papan pengumuman sekolah, bertanggung jawab terhadap kasus penyimpangan di tingkat sekolah, memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dan melaporkan penggunaan dana kepada Tim Manajemen Kabupaten OKI. Tim Manajemen Kabupaten OKI Negeri 1 Pedamaran Timur harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan oleh Kantor Pos/Bank dengan alokasi dana yang ditetapkan oleh Tim Manajemen Kabupaten OKI. Jika terdapat perbedaan dalam jumlah dana yang diterima, maka perbedaan tersebut harus


segera dilaporkan kepada Kantor Pos/Bank bersangkutan, selanjutnya tim Manajemen Kabupaten OKI Tim Manajemen Provinsi akan memproses penyelesaian lebih lanjut. Jika dana yang diterima oleh sekolah/madrasah/ponpes lebih besar dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa, maka sekolah/madrasah/ponpes harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening Tim Manajemen Kabupaten OKI, sesuai mekanisme pengembalian dana yang diatur oleh Tim Manajemen Provinsi/Kabupaten/Kota dan lembaga penyalur. Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke SMA Negeri 1 Pedamaran Timur dari sekolah lain setelah triwulan berjalan, maka dana tersebut dalam triwulan yang berjalan menjadi hak sekolah yang lama. Jika pada batas tahun anggaran, masih terdapat sisa dana di rekening penampung Tim Manajemen Kabupaten OKI akibat dari kelebihan pencairan dana dan/atau pengembaliaan dari sekolah/madrasah/ponpes, selama hak seluruh sekolah penerima dana program sekolah gratis telah terpenuhi, maka dana tersebut harus dikembalikan ke kas daerah sebelum berakhirnya tahun anggaran. Dana Program Sekolah Gratis juga dapat digunakan untuk pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa, seperti untuk fotocopy, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa, pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah. Untuk kepentingan guru yang terkait dengan pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, pembayaran honorarium tenaga honorer yang membantu administrasi program sekolah gratis dan pengembangan profesi guru seperti pelatihan, kelompok kerja guru/musyawarah guru mata pelajaran dan kelompok kerja kepala sekolah/musyawarah kerja kepala sekolah dapat dibayar dengan dana program sekolah gratis. Pengelolaan program sekolah gratis seperti alat tulis kantor, penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan program sekolah gratis dan biaya transportasi dalam rangka pengambilan dana program sekolah gratis di bank/kantor pos dapat juga dibiayai dengan dana program sekolah gratis. Selanjutnya pembayaran honorarium wali kelas dan wakil kepala sekolah, serta kelebihan mengajar (lebih dari 24 jam) secara nyata berdiri di depan kelas yang belum di alokasikan dari sumber dana lain, dapat dibayar dengan dana program sekolah gratis. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Program Sekolah Gratis juga membuat tentang larangan penggunaan dana program sekolah gratis. Artinya ada aturan yang jelas tentang apa yang boleh digunakan dan apa yang tdak boleh


digunakan. Bentuk Kegiatan monitoring adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program sekolah gratis. Secara umum tujuan paska kegiatan ini untuk lebih meyakinkan bahwa dana program sekolah gratis diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat. Komponen utama yang dimonitor antara lain alokasi dana sekolah penerima bantuan, penyaluran dan penggunaan dana, pelayanan dan penanganan pengaduan, administrasi keuangan, dan pelaporan. Kegiatan pengawasan bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. Parameter Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Program Sekolah Gratis Tingkat SMA di Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten OKI Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumbersumber yang cukup memadai, perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia, selanjutnya pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus ditrima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Sebagai parameter untuk melihat factor pendukung dan penghambat Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Program Sekolah Gratis Tingkat SMA di Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten OKI, peneliti menggunakan teori George Edward III. Di dalam teori ini dijelaskan bahwa, aspek-aspek yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah; komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi. 1. Komunikasi Informasi kebijakan pemerintah yang benar dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam mengurangi ketidakpastian serta mengantisipasi kendala yang akan diperkirakan terjadi jadi informasi bukan sekedar data mentah


yang lalu asal disampaikan apa adanya tetapi harus sudah diproses dan disaring mana yang baik dan benar dan disampaikan kepada pihak tertentu. 2. Disposisi Dalam konteks implementasi kebijakan yang dimaksud dengan disposisi adalah sikap pejabat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Disposisi seorang pejabat dalam melaksanakan kebijakan dapat berupa dukungan atau justru hambatan. Oleh sebab itu disposisi menjadi penting kedudukan dalam implementasi kebijakan, karena dapat menentukan sukses atau tidaknya implementasi suatu kebijakan. 3. Sumber daya Yang dimaksud sumber daya dalam konteks implementasi kebijakan adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mendukung implementasi kebijakan. Yang termasuk ke dalam sumber daya adalah sumber daya manusia, peralatan, uang, kondisi yang kondusif, sarana dan prasarana, teknologi dan lain sebagainya. Sumber daya yang tersedia di suatu instansi apabila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka akan mendukung implementasi kebijakan. Sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka tidak akan berarti apa-apa, bahkan cenderung menjadi faktor penghambat. 4. Struktur Birokrasi Dalam konteks penelitian ini maka komunikasi akan berhubungan dengan bagaimana proses komunikasi antar institusi terkait dalam mengimplementasikan program sekolah gratis. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi antara manajemen program sekolah gratis ditingkat Provinsi Sumatera Selatan dengan manajemen program sekolah gratis ditingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir serta dengan manajemen program sekolah gratis ditingkat SMA Negeri 1 Pedamaran Timur. Dalam hal ini komunikasi jika terjalin dengan baik, maka akan menjadi factor pendukung. Akan tetapi sebaliknya jika tidak terjalin dengan baik maka akan menjadi factor penghambat dalam proses implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Program Sekolah Gratis Tingkat SMA di Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten OKI. Komunikasi yang baik akan menghindari terjadi salah persepsi, salah menterjemahkan kebijakan dan salah pula dalam mengaplikasikannya. Jika kebijakan salah pada tataran aplikasi, maka dapat dipastikan tujuan dari kebijakan itu sendiri menjadi tidak tercapai. Dalam konteks teori kebijakan public , hal yang demikian ini menjadi salah satu penyebab gagalnya sebuah kebijakan mensejahterakan rakyat.


Kemudian factor disposisi adalah sikap para implementor kebijakan. Dalam ini adalah sikap pelaksana Program Sekolah Gratis mulai dari manajemen tingkat Provinsi Sumatera Selatan dengan manajemen program sekolah gratis ditingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir serta dengan manajemen program sekolah gratis ditingkat SMA Negeri 1 Pedamaran Timur. Kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti ketidakpedulian dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaanya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Faktor Pendukung Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Program Sekolah Gratis Tingkat SMA di Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten OKI Pada saat mengimplementasikan kebijakan tentunya ada faktor pendukung dan factor penghambat. Demikian pula halnya dengan implementasi kebijakan Program Sekolah Gratis di SMA Negeri 1 Pedamaran Timur. Setiap guru harus mempunyai komitmen dalam bekerja karena apabila suatu sekolah gurunya tidak mempunyai suatu komitmen dalam bekerja, maka tujuan dari sekolah itu tidak akan tercapai. Terkadang suatu sekolah kurang memperhatikan komitmen yang ada terhadap gurunya, sehingga berdampak pada penurunan kinerja terhadap guru. Komitmen sangat penting karena dengan suatu komitmen seorang guru dapat menjadi lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dibanding dengan guru yang tidak mempunyai komitmen. Biasanya guru yang memiliki suatu komitmen, akan bekerja secara optimal sehingga dapat mencurahkan perhatian,


pikiran, tenaga dan waktunya untuk pekerjaanya, sehingga apa yang sudah dikerjakannya sesuai dengan yang diharapkan oleh sekolah. Selain itu Kepala SMA Negeri 1 Pedamaran Timur juga menjelaskan bahwa dalam memperbaiki persepsi masyarakat yang keliru tentang program sekolah gratis, para guru dan staf tata usaha SMA Negeri 1 Pedamaran Timur banyak membantu. Sosialisasi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi sebuah bangsa. Karena perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dapat diukur melalui tingkat dan kualitas pendidikan serta tingkat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Namun, sampai dengan saat ini masih banyak orang miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan bermutu, hal ini disebabkan antara lain karena mahalnya biaya pendidikan dan orang miskin memang tidak ada biaya untuk pendidikan dikarenakan lebih mengutamakan biaya untuk makan. Pihak yang paling diuntungkan dalam program pendidikan gratis ini adalah masyarakat yang berasal dari ekonomi lemah karena mereka dapat menyekolahkan anak-anak mereka sampai tingkat SMA tanpa harus membayar biaya sekolah. Orangtua hanya perlu membiayai pakaian dan ongkos sekolah anakanak mereka. Atas usahanya ini Gubernur Alex Noerdin telah mendapatkan beberapa penghargaan baik dari lembaga nasional maupun internasional. Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan dilakukan secara top-down atas prakarsa dari Kepala Daerah sendiri sehingga memiliki legitimasi politik yang kuat. Beberapa pendekatan dalam implementasi kebijakan publik adalah pendekatan secara top-down, yaitu pendekatan secara satu pihak dari atas ke bawah. Dalam proses implementasi peranan pemerintah sangat besar, pada pendekatan ini asumsi yang terjadi adalah para pembuat keputusan merupakan aktor kunci dalam keberhasilan implementasi, sedangkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses implementasi dianggap menghambat, sehingga para pembuat keputusan meremehkan inisiatif strategi yang berasal dari level birokrasi rendah maupun subsistem-subsistem kebijaksanaan yang lain. Pemda beserta jajaran pemerintahannya bekerjasama dan konsisten menjalankan sesuai aturan yang berlaku dan mengevaluasi program. Dukungan terhadap implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Program Sekolah Gratis Tingkat SMA di Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten OKI adalah sikap kepala sekolah yang mampu mengatasi situasi kekurangan dana karena program sekolah gratis terlambat cairnya. Kepala sekolah harus komitmen terhadap tugas. Komitmen terhadap tugas sebagai aktualisasi dari kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial kepala sekolah. Pelaksanaan tupoksi sebagai aktualiasi dari


kompetensi manajerial, kompetensi supervisi dan kompetensi kewirausahaan yang dimiliki kepala sekolah Sedangkan hasil kerja merupakan dampak dari pelaksanaan tugas pokok kepala sekolah sebagai refleksi dari semua dimensi kompetensi kepala sekolah. Di dalam kondisi apapun kepala sekolah harus tetap menjalankan tugas manajerial berkaitan dengan pengelolaan sekolah, sehingga semua sumber daya dapat disediakan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Faktor Penghambat implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Program Sekolah Gratis Tingkat SMA di Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten OKI Program sekolah gratis di Sumatera Selatan telah berjalan selama tiga tahun terakhir. Namun, program Gubernur Sumsel ini ternyata masih belum sempurna dalam pelaksanaannya di masyarakat sehingga harus dievaluasi secara seksama. Program sekolah gratis telah berjalan sejak 2009 lalu dan artinya sudah tiga tahun, itu artinya sudah waktunya kita melakukan evaluasi. Memang selama ini banyak kritikan-kritikan dari segi negatifnya saja, tapi masukan untuk penyempurnaan program ini sangat minim. Pada prinsifnya, tidak ada orang yang tidak suka dengan program sekolah gratis, karena ini sangat membantu orang tua terutama yang tidak mampu. Menurut tim Manajemen Program Sekolah Gratis salah satu faktor penghambat implementasi Program Sekolah Gratis adalah: Salah satu hal yang harus disempurnakan dalam program ini yakni dari aspek Perda yang perlu direvisi. Artinya masih banyak hal yang muncul dilapangan setelah proses implementasi kebijakan, tetapi klausul tentang hal itu belum diatur didalam perda. Nah, ini dapat membingungkan pihak sekolah. Kemudian proses implementasinya serta dari penentuan sasarannya. Banyak aspek yang perlu kita evaluasi dan disempurnakan, supaya niat dan tekad gubernur memberikan manfaat yang besar bagi rakyat Sumsel. Hambatan lain dalam implementasi Program Sekolah Gratis di Sumatera Selatan adalah masalah administrasi keuangan. Pengelolaan keuangan pendidikan merupakan salah satu substansi pengeloaan sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi pengelolaan pendidikan pada umumnya, kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Beberapa kegiatan pengelolaan keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan merupakan tindakan pengurusan dan ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan


sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan sekolah. Mekanisme pertanggungjawaban pengalokasian dana Program Sekolah Gratis di sekolah harus diatur agar dapat seimbang (balance), artinya uang keluar harus sesuai dengan uang masuk, yang dibuktikan dengan nota pembelanjaan. Kemudian nota tersebut turut dilampirkan dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang dilaporkan kepada bagian keuangan Dinas Pendidikan setiap tiga bulan sekali. Keluar-masuknya uang ini dipertanggungjawabkan oleh Kepala Sekolah dan pengelolaannya dibantu oleh guru/tenaga administrasi sebagai bendahara di sekolah. Menyangkut transparansi penggunaan dana Program Sekolah Gratis di sekolah, masih bersifat internal dan hanya diketahui oleh Kepala Sekolah dan bendahara. Keterlambatan pencairan dana juga terjadi karena perubahan peraturan dari kementerian yang mengirimkan dana operasional langsung ke kas daerah. Akibatnya dana tersebut tidak bisa langsung dicairkan ke sekolah di kabupaten/ kota. Tim studi evaluasi program sekolah gratis merekomendasikan untuk membuat pedoman/juklak/juknis pengelolaan program, juga unit cost sekolah gratis seharusnya mempertimbangkan jenis, jenjang, kegiatan belajar dan aktifitas sekolah.“Komitmen dengan pemda kabupaten agar diperkuat, terutama dalam hal pencairan dana, pengawasan pada sekolah yang mendapat keistimewaan bisa memungut biaya tambahan perlu dilakukan, dan survei SDM guru serta kepala sekolah juga perlu dilakukan untuk menghindari miss-match. Sebenarnya pihak sekolah tetap berpeluang memungut biaya pendidikan dari orangtua siswa melalui dana partisipasi atau lebih dikenal sebagai sumbangan sukarela. sumbangan sukarela tidak bersifat wajib. Namun pengelolaan keuangan sumbangan dari masyarakat harus siap diaudit. Proses audit itu harus berjalan secara transparan, komite sekolah diharapkan menugaskan auditor independen untuk kepentingan itu. Selain itu, pihak sekolah juga wajib memajang nama-nama orangtua siswa yang telah memberikan sumbangan sukarela secara terbuka di papan pengumuman sekolah. Hal itu untuk menghindari adanya dugaan negatif jika sebagian dari sumbangan sukarela masuk ke kantong pribadi oknum-oknum tertentu. Harus berani bersikap terbuka dan transparan seperti itu jika tidak ingin berkembang dugaan macam-macam di masyarakat, Tak kalah pentingnya, seluruh sumbangan yang masuk wajib dipertanggungjawabkan kepada orangtua siswa melalui komite sekolah. Transparansi pengelolaan dan pemanfaatan sumbangan itu juga wajib dikedepankan oleh pihak sekolah, sehingga orangtua siswa mengetahui secara jelas untuk kepentingan apa saja sumbangan itu digunakan. ''Bila perlu, sumbangan sukarela yang terkumpul itu dipajang di papan pengumuman yang dilengkapi dengan


rincian program yang akan dilaksanakan plus pembiayaannya. Jika pihak sekolah berani transparan seperti itu, tentu orangtua siswa tidak keberatan memberikan sumbangan sukarela kepada sekolah. Untuk mengantisipasi munculnya praktik pemerasan terhadap orangtua siswa yang berkedok sumbangan sukarela, komite sekolah di masing-masing sekolah negeri harus mampu memerankan dirinya secara optimal. Dalam konteks ini, komite sekolah yang notabene merupakan representasi dari perwakilan orangtua siswa harus berani menolak program-program kegiatan sekolah yang nyata-nyata memberatkan orangtua siswa dari segi pembiayaan. Bukan sebaliknya, bekerja sama dengan pihak sekolah untuk melakukan pemerasan terselubung terhadap orangtua siswa. Komite sekolah itu penyambung lidah orangtua siswa yang wajib memperjuangkan aspirasi mereka. Jangan malah bersekongkol dengan pihak sekolah untuk memuluskan keinginan menangguk dana partisipasi pendidikan sebanyak-banyaknya dari orangtua siswa. Dari segi aturan pada pasal 6 Peraturan Gubernur 31/2009 disebutkan bahwa dana Program Sekolah Gratis disalurkan setiap tiga bulan sekali. Namun terdapat banyak keluhan dari Kabupaten dan Kota bahwa jadwal penyaluran ini menyulitkan pendanaan berbagai kegiatan bulanan di sekolah. Tantangan kedepannya ialah bagaimana menciptakan sistem administrasi penyaluran dana yang lebih efisien dan efektif. Selain itu, harus ada ketentuan yang lebih jelas mengenai target sasaran program, apakah untuk semua warga Sumsel yang dalam usia sekolah tanpa kecuali, atau hanya untuk warga Sumsel yang tidak mampu dan perlu dijelaskan pula batasan mengenai warga kurang mampu. Tidak adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dapat menyulitkan pelaksanaan Program Sekolah Gratis ini, apalagi program ini menyangkut masyarakat seluruh Provinsi Sumsel yang seharusnya terdapat aturan dan SOP yang sangat terperinci agar saat sampai ke level yang paling kecil yaitu pada Pemerintah Desa tidak terdapat kesulitan untuk memahami prosedur pelaksanaan berikut pelaporannya. Masalah transparansi juga masih menjadi persoalan dalam implementasi sekolah gratis. Pada praktiknya, pelaporan pengalokasian dana Program Sekolah Gratis di sekolah masih hanya diketahui oleh segelintir pihak internal sekolah, belum dapat diketahui oleh masyarakat luas. Padahal dalam Peraturan daerah sudah diatur ketentuan mengenai skema pertanggunjaban ini karena dana Program Sekolah Gratis merupakan uang dari rakyat yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Tantangan kedepannya bagaimana agar Pemerintah Sumsel dapat menerapkan aturan ini secara tegas disertai proses monitoring dan evaluasi. Masih terdapat berbagai pungutan liar oleh sekolah terutama pada saat menjelang tahun ajaran baru seperti maraknya kasus jual beli bangku yang ironisnya malah didukung oleh perilaku orangtua siswa yang memberi celah kepada oknum


sekolah karena berambisi memasukkan anaknya ke sekolah tersebut. Pelanggaran ini sulit dibuktikan karena dilakukan oleh kedua pihak yang sama-sama memilki kepentingan. Tantangan bagi Pemprov Sumsel kedepannya untuk membangun komitmen seluruh stakeholder agar bersikap fair dalam mendukung keberhasilan program. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1. Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Program Sekolah Gratis di SMA Negeri 1 Pedamaran Timur Kabupaten OKI, belum terlaksana dengan baik masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. 2. Faktor pendukung implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Program Sekolah Gratis di SMA Negeri 1 Pedamaran Timur Kabupaten OKI adalah: a. Adanya komitmen yang kuat dari Kepala SMA Negeri 1 Pedamaran Timur dalam menjalankan program sekolah gratis b. Adanya komitmen yang kuat dari para guru di SMA Negeri 1 Pedamaran Timur dalam menjalankan proses belajar mengajar dalam rangka menunjang program sekolah gratis c. Adanya dukungan masyarakat miskin yang sangat terbantu dengan program sekolah gratis. 3. Faktor penghambat implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Program Sekolah Gratis di SMA Negeri 1 Pedamaran Timur Kabupaten OKI adalah: a. Masih adanya hal-hal yang terjadi sekolah-sekolah yang belum di atur di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 b. Masih adanya kendala tersebut yakni tidak adanya kesamaan dalam pemahaman serta proses administrasi tingkat pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan c. Tidak adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) menyulitkan pelaksanaan Program Sekolah Gratis. Saran a. Perlunya peningkatan komunikasi antar tim manajemen PSG sekolah, kabupaten dan propinsi . b. Perlunya sosialisasi lebih intensif agar adanya kesamaan dalam pemahaman serta proses administrasi tingkat pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan. c. Perlunya menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan Program Sekolah Gratis.


DAFTAR PUSTAKA Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung. CV. Alfabeta. Agus, Salim. 2006. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana. Bafadal, Ibrahim, 2003. Seri Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya. Jakarta Bumi Aksara Ginanjar (2013) “Implementasi Kebijakan Program Sekolah Gratis Pada Sma Negeri 2 Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir” Hanung Afifah Rahmawati, (2011) Analisis Dampak Kebijakan Sekolah Gratis Terhadap Kualitas Pembelajaran Tingkat SMP/MTs di Kabupaten Rembang. Semarang. Media online merdeka.com (Diunduh, tanggal 23 Nopember 2014). Poerwadarminta. WJS.1990. Kamus umum bahasa Indonesia. Balai pustaka. Jakarta Rohman, Syaiful. 2010. Dampak Kebijakan Sekolah Gratis Terhadap Perkembangan Sekolah-Sekolah Menengah Pertama Di Kota Malang. Siagian, 1985. Analisis Serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi. Jakarta: PT Gunung Agung. sugiyono (2010) Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta

ERIK DARMAWAN ROHMADI. Abstract

Recommend Documents