?ERATU RA N bU? ATI ?U RWO RE JO i TANGGAL : NOMOR
lZOTAHUN 2O13 3o DE?EMBER 2013
TENTANG
PENJABARAN AN GG ARAN PEN D A? ATAN DAN
9ELANJA DAERAH KAtsU? ATEN ?URWOREJO aUKU
I
BUPATI PURWOREJO PERATURAN BUPATI PUREIORE"I O NOMOR 120 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA D"A.ERAH . KABUPATEN FURIIIOR&JO TAHUN ANGGARAN ?014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWOR&}O,
Menimbang
:
bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nornor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Ptndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Furworejo Tahun Anggaran 2A14, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2A14 sebagai landasan operasional pelaksarr.aan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran
20t4; Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang
Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
3.
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
4.
Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengaa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2AA7 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun i995 tentang Cukai {Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun ZOQT Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4755); Undang-Undang Nomor 2& Tahun 1999 tentang Penyeienggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
47, Tambahan Nomor 42861; Indonesia Republik Lembaran Negara 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA+ tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO+ tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa00); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem- Perentanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 ilomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421\; 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 1elah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahal Kedua Atas Undang-Undang Nomoi 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaal; 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Indonesia Tahun 2003 Nomor
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Nomor 126,
Republik Indonesia Tahun 2OO4 famUatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Nomor 28 Tahun 2009 tentang 11.Undang-Undang -dan -Daerah Retribusi Daerah {Lembaran Pajak Negara Republik Indonesia Tahun 2OAg Nomor 130, fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OA1 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat naeiah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OA4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44161 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyaf Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAZ Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor a7 J2l;
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20Os tentang Pengeloiaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor a5O2);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimara telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5155); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585); 18.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A06 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4614],; 20. Peraturar Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaal Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a86a\;
21. Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 510a); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23.
Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20ll tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52L91; 25. Peraturar Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 5, Tambahan Lemba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 5275); 26. Peraturan Menteri Da-iam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kaii diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OOO tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun z}fi tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2All tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2OL4; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2OOT tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2OOT Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); 3l.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2O05-
2A25 (Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo
Tahun 2010 Nomor 3); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2A1 t-2O15 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2AlL Nomor 2); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2A12 tentang Pajak Bumi dan Balgunan
dan Perkotaan {Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 6); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2Al2 Nomor Perdesaan
17]r;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan
Beianja Daerah Kabupaten Purworejo
Anggaran
2Ql4
Tahun
(Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2013 Nomor 8); MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2OI4. Pasal
1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2A14 terdiri atas :
1. Pendapatan a. Pendapatan Asli Daerah b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain
Pendapatan daerah
yang Sah
Jumlah Pendapatan
Rp. 135.087.318.455,80 Rp. 936.592.880.518,00 Rp. 297.806.281.730.00 Rp. 1.369.486.480.703,80
2.
Belanja:
a. Belanja Tidak Langsung 1) 2) 3) 4) 5)
6)
Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja Tidak Langsung
b. Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai 2) Belanja Barang dan Jasa 3) Belanja Modal
3.
894.629.144.343,00
Rp. Rp.
64.653.342.530,00 B. 154.693.418.80
Rp.
t2.to6.160.ooo,oo 864.OOO.OOO,00 1
1.305.866.180,00
99 t .7 L3 .206 .47 L ,80
Rp.
37.826.960.905,00 Rp. 198.399.731.1 11,OO Rp. 2 18"582.36 1.457.00
Jumlah Belanja Lalgsung
Rp.
Jumlah Belanja
Rp. 1 .446.522.259.944,80
Surplus l(Defisit)
Rp.
Pembiayaan : a. Penerimaan
b.
Rp. Rp. Rp. Rp.
Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Netto
Rp. Rp. Rp.
454.809.053.473,00
{77.035.779.241,00) 85.380.519.234,00 8.3aa.739.993.00 77.435.779.241,44
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
tahun berkenaan (SiLPA)
Rp.
0,00
Pasal 2
Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2Ol4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. Pasal 3
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2Ot4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
Pasal 4
Daltar nar$a penerima, alamat penerima dan tresaran hihah dan bantuan sosiai yang terdapat dalam tselanja Tidak Langsung dan
Belanja l,angsun! sJUagaiffiana dimaksud dalam Pasal 1 di.rinci l*bih lanjuf *atanllanipiran iil dan Lampira-n iV Peraturar Hupati ini' Pasal 5
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud tlalam Pa-sal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, rnerup"f.*, nq;ian tictak terpisahkan dari Peraturar: Bup*tti ini. Pasai 6
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Penrlapatan dan Belanja Daerah Kabupaten purwirejo Tahun-Itnggaran 2O1{ yang ditetapkan dalam
Peraturan Bupati
ini dituangkan lebih ianjut daiam DCIkumen
pelaksanaan Anggara$ Satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundan5undangan' trasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
1
Januari 2014'
pengundanga-ll dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan
lni
"tsupati Kabupaten Purworejo.
Plraturan
Ditetapkan di Purworejo
tanggal i.r
"i*:*r::b*:r
TI PURITtrORzuO,
HSUN ZAIN
Diundangkan dt pada ta*ggal ?)"
")!:
I{ABUPATEI{ ruRlvoR&IO,
,*Y
\3.
gers; ;Hgrsili *\BERTT
TAHUN
_/ \
*
BUPATtrN PURIT/ORF*X} NOMSR
OMOR 1?r 5Pg1
"
?1"11
