THE IMPLEMENTATION OF BPJS 2014 NO. 1 REGULATION ON THE GUARANTEE OF HEALTH MANAGEMENT AT BPJS BRANCH OFFICE OF GUNUNGSITOLI NIAS ISLAND OF NORTH SUMATERA PROVICE (Study on Membership Services)
Elfin Otomosi Gulo ABSTRACT
To organize the health insurance, the health of BPJS issued the regulation of BPJS 2014 No. 1 on the management of health insurance. In the practice, there are many problems so that the management implementation of health insurance has not been completely worked as expected. This Thesis discusses on the implementation of health insurance in BPJS Branch Office of Gunungsitoli Nias Islands of North Sumatera Province. The goal of this discussion is to describe the implementation of BPJS regulation 2014 No. 1 on the implementation of health insurance in branch office of BPJS in Gunungsitoli Nias Island of North Sumatera province. The Description in this discussion using implementation theory of Donald Van Metter and Carl Van Horn, with six variables, which are the size and the purpose of policy, resources, the characteristics of implementing agent, attitude/tendency of implementing agent, inter-organizational communication and implementing activity and economy, social and politics environment. The type of this thesis is descriptive study. The technique of collecting data through observation, interviews and documentation. Subject of the research in this thesis are staff/employees\of BPJS office, the doctors of health center and BPJS participants with the techniques of Miles and Hubberman interactive model analysis data. In the implementation of BPJS Regulation 2014 No. 1 on the Implementation of The Health Insurance Branch Office of BPJS Gunungsitoli Nias Islands North Sumatera that still not going well. This happens due to the lack of human resources at BPJS of Branch Gunungsitoli , the lack of medical personnel in hospitals and health centers of Nias Islands, unavailability of adequate facilities at the hospital or health center, the great coverage of the region, namely the four districts and one the city, the lack of communication and coordination between BPJS Branch Gunungsitoli with other enforcement agencies such as officers in public clinics and health centers still lack an explanation/dissemination to the public related to the implementation of health insurance. In conclusion, the implementation of BPJS Regulation 2014 No. 1 on the Implementation of the Health Insurance BPJS Branch Office of Gunungsitoli Nias Islands has been done, but there are many obstacles in its implementation. The advice given that BPJS Branch Office of Gunungsitoli shoud be added human resources, adding medical personnel, equip the lacking health facilities, increasing the number of BPJS office in each district city, improve communication and coordination to the other operators and the public in order to realize the better implementation of health guarantee for all people in Nias and facilitate the public in obtaining health care . Key Words: Implementation, Health Insurance 1
jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari
Latar Belakang Masalah Pemerintah
tua,
mengeluarkan
Badan
tentang Badan Penyelenggara Jaminan sebagai
pengganti
Sosial
sekaligus
Penyelenggara
Jaminan
Kesehatan.
PT.Taspen,
dengan
mempercepat
harapan
terselenggaranya
90.
dapat
Jaminan
Sosial
Pusat
untuk
kepada
: Sosialisasi oleh BPJS masih sangat kurang, Sistem BPJS yang masih belum siap, masalah pelayanan penunjang bagi
BPJS
peserta karena tidak semua rumah sakit
sebagaimana diatur pada Undang-undang
memiliki
nomor 24 tahun 2011 pasal 5 ayat 2
menyelenggarakan
kesehatan Ketenagakerjaan
sedangkan
yang
memadai,
(http://manajemenrumahsakit.net/2014/01
ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan dalam ini
fasilitas
infrastruktur layanan dan sebagainya
terdiri atas BPJS Kesehatan Dan BPJS
hal
Manajemen
bahwa masalah yang dihadapi antara lain
menyelenggarakan
Presiden.
dan
oleh BPJS kesehatan, didapat informasi
selanjutnya
program jaminan sosial, dan bertanggung jawab
Kebijakan
pengamatan terhadap pelaksanaan JKN
disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk
BPJS
Kesehatan (PKMK), yang melakukan
Penyelenggara
yang
pelaksanaannya,
atau kendala yang dihadapi. Menurut
Dalam Undang-undang nomor 24 Badan
Dalam
Kesehatan menemui berbagai masalah
sistem
Indonesia.
2011,
Peraturan BPJS Kesehatan
Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Pasal
jaminan nasional bagi seluruh rakyat
tahun
dalam
2014 sesuai dengan Peraturan BPJS
yang
secara resmi berjalan pada 1 Januari 2014,
pedoman
ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
Badan
Sosial
sebagai
mengeluarkan
2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan
dari keempat Badan Usaha Milik Negara
PT.Askes.
Jaminan
Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 tahun
Jaminan Sosial merupakan transformasi
dan
Penyelenggara
melalui Peraturan Badan Penyelenggara
Sosial Nasional. Badan Penyelenggara
PT.Asabri,
jaminan
pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan
Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan
PT.Jamsostek,
dan
Kesehatan
Peraturan
penyempurna Undang-undang Nomor 20
yaitu
pensiun
kematian.
Undang-Undang nomor 24 tahun 2011
Sosial
jaminan
/permasalahan-dalam-pelaksanaan-jkn/).
jaminan
Hal senada di ungkapkan oleh The
BPJS
Indonesia
menyelenggarakan
penelitian 2
Institute yang
dalam
berjudul
jurnal “Jaminan
Kesehatan untuk Masyarakat Miskin
Jambi Kailani menekankan pentingnya
Kota Dari Implementasi hingga Harapan
sinkronisasi
Pembangunan
pelaksanaan
Kesejahteraan
Paska
dan
perbaikan BPJS
dalam
kesehatan
Pilpres 2014” Sosialisasi yang dilakukan
(http://jambi.antaranews.com/berita/303911/
secara parsial hanya kepada para ketua
masih-ditemui-masalah-dalam-
RW menyebabkan masyarakat kota pada
penyelenggaraan-bpjs-kesehatan).
umumnya tidak mendapatkan informasi
Masalah unik terjadi di kantor
yang lengkap tentang JKN ini. Baik
BPJS Kesehatan Unit Kantor Layanan
tentang
beserta
Kepesertaan Kabupaten Nias. Menurut
persyaratan-persyaratan untuk mengakses
Kepala Kantor Layanan Kepesertaan
JKN,
ketersediaan
Kabupaten Nias, Demon Rivai Silalahi
layanan serta fasilitas yang diberikan oleh
pada waktu wawancara awal secara tidak
sistem JKN ini. Selain itu, Keterbatasan
langsung kepada penulis tanggal 23
infrastruktur penunjang penerapan JKN,
Agustus 2014 mengatakan “bahwa selain
adalah tantangan lain dari implementasi
kurangnya sumber daya manusia dan
JKN ini. Terdapat warga miskin yang
kurangnya fasilitas yang tersedia. Kantor
mengeluhkan kurangnya jumlah ruang
BPJS
rawat inap kelas 3 di Rumah Sakit peserta
kabupaten dan 1 kota, dan kantor ini
JKN. Selain itu juga terdapat masyarakat
hanya berstatus sebagai Kantor Layanan
yang mengeluhkan minimnya fasilitas
Kepesertaan
pada ruang rawat inap kelas 3.
semacam Unit Cabang Pembantu yang
proses
maupun
administrasi
tentang
Masalah serupa diungkapkan oleh
Kesehatan
bernaung
ini
melayani
Kabupaten
dibawah
Nias
Kantor
3
atau
BPJS
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Irgan
Kesehatan Cabang Sibolga, Kabupaten
Chairul Mahfiz sewaktu mengadakan
dan kota tersebut antara lain Kabupaten
kunjungan kerja ke Provinsi Jambi,
Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten
masalah tersebut antara lain : masih
Nias Utara dan Kota Gunungsitoli. Beliau
belum
mengatakan
cairnya dana
BPJS Jaminan
bahwa
pada
tanggal
1
Kesehatan Nasional, Pendataan Peserta
Oktober 2014, pulau Nias baru memiliki
dan catalog obat-obatan. Lanjut Irgan,
Cabang
permasalahan dalam pelaksanaan BPJS
Kesehatan
itu
kurang
Kepulauan Nias yang membawahi 4
tersosialisasikannya lebih awal tentang
Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kabupaten
BPJS. Sementara itu Plt Sekda Provinsi
Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan,
muncul
karena
3
sendiri
yaitu
Cabang
Kantor
BPJS
Gunungsitoli
Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara
implementasi Peraturan BPJS Kesehatan
dan Kota Gunungsitoli. Beliau juga
Nomor
mengakui
bahwa
sosialisasi
BPJS
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, dan
kesehatan
kepada
masyarakat
masih
apa sajakah yang menjadi kendala-
1
Tahun
2014
belum maksimal lantaran sumber daya
kendala
dan fasilitas yang tersedia masih minim,
Penelitian
masalah lain adalah luas wilayah yang
menggunakan
begitu besar yaitu 3 kabupaten dan 1 kota
Donald Van Metter dan Carl Van Horn
membuat
untuk
dengan enam variabel yaitu variabel
menjangkau secara keseluruhan”. Staf
ukuran dan tujuan kebijakan, sumber
atau SDM yang dimiliki oleh BPJS
daya,
karakteristik
agen
pelaksana,
Kesehatan ini sampai saat ini hanya
sikap/kecenderungan
para
pelaksana,
Berjumlah 6 orang dan melayani sampai
komunikasi, dan lingkungan ekonomi,
saat itu kurang lebih 400.000 Jiwa yang
sosial
sudah mendaftar jadi anggota BPJS dari 3
menggunakan
Kabupaten dan 1 Kota.
karena sesuai dengan beberapa masalah
mereka
kesulitan
untuk
peneliti
implentasi
ini
membahas
pelaksanakan Peraturan
atau BPJS
Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
dan
Penyelenggaraan
rehabilitasi termasuk pelayanan obat dan
Jaminan
Kesehatan,
khususnya di BPJS Kesehatan Cabang
bahan medis habis pakai sesuai dengan yang
model
implementasikan
kesehatan yang mencakup pelayanan
medis
Alasan
Donald Van Metter dan Carl Van Horn
peserta berhak memperoleh pelayanan
kebutuhan
politik.
implementasi
ditawarkan dalam model implementasi
Tahun 2014 yang mengatur bahwa setiap
kuratif,
model
dianalisis
sesuai dengan variabel-variabel yang
70
Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1
preventif,
dan
akan
luas wilayah dan sebagainya, yang hal ini
kesehatan sebagaimana yang diatur dalam
promotif,
ini
daya, fasilitas, koordinasi/komunikasi,
acuan bahwa penyelenggaraan jaminan
47 sampai dengan pasal
pelaksanaannya.
diatas yang berkaitan dengan sumber
Masalah di atas dapat menjadi
pasal
dalam
Tentang
Gunungsitoli Nias. Dikarenakan ruang
diperlukan
menurut kesimpulan awal atau hipotesis peneliti masih belum terlaksana dengan
lingkup
Peraturan
Nomor
1
Tahun
Penyelenggaraan
baik. Hal ini membuat peneliti tertarik
BPJS 2014
Jaminan
Kesehatan Tentang Kesehatan
cukup besar, maka penelitian ini lebih
untuk meneliti lebih lanjut mengenai
memfokuskan 4
pada
pelayanan
kepesertaan. Untuk itu, peneliti akan melakukan
penelitian
“Implementasi
dengan
Peraturan
Metode Penelitian
judul
Jenis
BPJS
Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Cabang
(BPJS) Kesehatan Cabang Gunungsitoli
Gunungsitoli Kepulauan Nias Provinsi
Nias Provinsi Sumatera Utara. Jalan
Sumatera Utara (Studi pada Pelayanan
Diponegoro nomor 395A KM-3 Kota
Kepesertaan)”.
Gunungsitoli. penelitian
Rumusan Masalah Berdasarkan
latar
penelitian
“bagaimana
sebagai
Implementasi
Penyelenggaraan
primer(wawancara)
Peraturan
sekunder(dokumen,
Model
dan
data
literatur,dll).Teknik
Pengumpulan Data dalam penelitian ini
Jaminan
adalah Observasi, Wawancara (terstruktur maupun
Cabang Gunungsitoli Kepulauan Nias
tidak
tersestruktur)
Dokumentasi.
Provinsi Sumatera Utara (Studi pada
Dalam
Pelayanan Kepesertaan)?”
dan
Teknik Analisis Data
penelitian
ini
menggunakan
analisis data model interaktif dari Miles
Tujuan Penelitian
dan Hubberman. rumusan
masalah
Pembahasan
diatas, maka tujuan penelitian ini “
Kebijakan
mendeskripsikan Implementasi Peraturan
merupakan
BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang
berdasarkan
pada
digunakan pada penelitian ini ada data
berikut
Kesehatan di Kantor BPJS Kesehatan
Berdasarkan
ini
Penelitian
Carl Van Horn. Sumber Data yang
BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Fokus
Implementasi Donald Van Metter dan
belakang
masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah
adalah
Pelaksanaan penelitian ini adalah Kantor
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di BPJS
ini
penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi
Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
kantor
penelitian
Penyelenggaraan
pada
upaya-upaya
dasarnya untuk
memecahkan suatu permasalahan yang
Jaminan
terjadi di masyarakat/publik. Menurut
Kesehatan di Kantor BPJS Kesehatan
Carl Friedrich dalam Agustino (2008:7)
Cabang Gunungsitoli Kepulauan Nias
menyatakan bahwa kebijakan adalah
Provinsi Sumatera Utara (Studi pada
serangkain tindakan atau kegiatan yang
Pelayanan Kepesertaan).”
diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah 5
dalam
suatu
lingkungan
tertentu
dimana
hambatan
terdapat
hambatan-
(kesulitan-kesulitan)
rakyat Indonesia, Badan Penyelenggara
dan
Jaminan Sosial Kesehatan mengeluarkan
kemungkinan-kemungkinan
Peraturan
(kesempatan-kesempatan)
sebagai
pedoman
dalam
dimana
pelaksanaan program Jaminan Kesehatan
agar
melalui Peraturan Badan Penyeleggara
untuk
Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 tahun
mencapai tujuan yang dimaksud. Untuk
2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan
maksud dari kebijakan sebagai bagian
Kesehatan.
dari kegiatan, Friedrich menambahkan
ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
ketentuannya bahwa kebijakan tersebut
2014 sesuai dengan Peraturan BPJS
berhubungan
Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Pasal
kebijakan berguna
tersebut dalam
diusulkan
mengatasinya
dengan
penyelesaian
beberapa maksud dan tujuan. Dengan
tujuan
Peraturan BPJS Kesehatan
90. untuk
Kebijakan
tersebut
merupakan
mengembangkan sistem jaminan sosial
kebijakan yang menyangkut hajat hidup
bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
seluruh
masyarakat yang lemah dan tidak mampu
berupa program jaminan kesehatan untuk
sesuai dengan martabat kemanusiaan,
seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu
serta bertanggung jawab atas penyediaan
implementasi kebijakan ini sarannya
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
dilakukan seoptimal dan semaksimal
pelayanan umum yang layak, pemerintah
mungkin sehingga memberikan dampak
Indonesia membuat
membuat Badan
yang baik atau dampak yang positif
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
terhadap kesehatan masyarakat seluruh
melalui Undang-Undang nomor 24 tahun
Indonesia.
2011
tentang
Badan
masyarakat
Indonesia
yaitu
Penyelenggara
Implementasi merupakan tindakan
Jaminan Sosial, salah satu dari dua Badan
nyata untuk mewujudkan tujuan atau
Penyelenggara Jaminan Sosial tersebut
sasaran yang ingin dicapai. Jika kebijakan
adalah Badan Penyelenggara Jaminan
publik hanya berhenti sampai pada tahap
Sosial Kesehatan yang bertujuan untuk
formulasi maka akan sia-sia karena tidak
menyelenggarakan
ada tindakan nyata yang dilakukan untuk
program
jaminan
kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk
mewujudkan
mecapai tujuan atau sasaran yang telah
tujuan
ditentukan sehingga tidak memberikan
tersebut diatas yaitu menyelenggarakan
manfaat kepada kelompok sasaran. Oleh
program jaminan kesehatan bagi seluruh
karena 6
itu
implementasi
merupakan
faktor penentu dalam keberhasilan atau
Metter dan Carl Van Horn, berikut ini
tidaknya kebijakan public.
analisis pelaksanaan Peraturan BPJS
Unsur-unsur implementasi yang
Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
harus ada dalam implementasi kebijakan
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di
yaitu unsur pelaksana, kebijakan atau
Kantor
program dan kelompok sasaran atau
Gunungsitoli Kepulauan Nias Provinsi
target group. Agen pelaksana Peraturan
Sumatera Utara.
BPJS
Kesehatan
Cabang
BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 dalam penelitian ini adalah Kantor BPJS
Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Kesehatan Cabang Gunungsitoli dan
Ukuran dan tujuan pada dasarnya
organisasi atau instansi yang lain yang
merupakan faktor yang paling dasar dari
bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,
sebuah kebijakan, dalam ukuran dan
Seperti : Rumah Sakit, Puskesmas,
tujuan kebijakan berisi hal apa yang
Poliklinik, Apotik, dan fasilitas kesehatan
hendak ingin di capai oleh sebuah
lainnya baik milik pemerintah maupun
kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan
swasta, yang menjalin kerja sama dengan
dari kebijakan harus dapat diketahui
BPJS Kesehatan. Unsur kebijakan atau
secara
program dalam penelitian ini adalah
pelaksanaan program
Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1
tersebut, dapat diketahui keberhasilan
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
maupun kegagalan atau kelemahan dari
Jaminan Kesehatan. Sedangkan target
kebijakan tersebut.
group dari kebijakan ini adalah seluruh
detail
sehingga
Peraturan
masyarakat Indonesia pada umumnya dan
Nomor
masyarakat
Penyelenggaraan
Kepulauan
Nias
pada
khususnya
1
pada
atau kebijakan
BPJS
Tahun
akhir
2014
Jaminan
Kesehatan Tentang Kesehatan
merupakan kebijakan yang dibuat oleh
Implementasi
Peraturan
BPJS
BPJS
Kesehatan
Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
menyelenggarakan
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di
kepada seluruh rakyat Indonesia, agar
Kantor
masyarakat Indonesia mendapat jaminan
BPJS
Kesehatan
Cabang
Gunungsitoli Kepulauan Nias Provinsi
berupa
Sumatera
peserta
Utara
dianalisis
dan
dideskripsikan berdasarkan enam variabel
jaminan
untuk
perlindungan
kesehatan
kesehatan
memperoleh
agar
manfaat
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan
yang dikemukakan oleh Donald Van 7
dalam
memenuhi
kebutuhan
dasar
pemerintah maupun swasta yang telah
kesehatannya. Model
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. kebijakan
Untuk tahun 2014 ini BPJS Kesehatan
yang diberikan oleh Donald Van Metter
memberikan tolak ukur target bahwa
dan Carl Van Horn menjelaskan bahwa
setidaknya 121 juta jiwa masyarakat
ukuran dan tujuan kebijakan merupakan
Indonesia harus sudah terdaftar menjadi
salah satu variabel yang diurai untuk
peserta program jaminan kesehatan dan
mendeskripsikan
hal tersebut sudah tercapai dan malah
kebijakan.
implementasi
dan
Untuk
menganalisis apakah
sudah melebihi dari yang targetkan,
kebijakan tersebut berhasil atau tidak,
sesuai informasi yang peneliti dapat dari
BPJS
Kepala
Kesehatan
program
Jaminan
melihat
telah
merancang
Kesehatan
Administrasi
Umum
dan
dengan
Teknologi Informasi BPJS Kesehatan
segala petunjuk-petunjuk teknis, dengan
Cabang Gunungsitoli, saat ini yang sudah
maksud untuk mengukur tujuan-tujuan
terdaftar
yang telah dicanangkan untuk di capai
jaminan kesehatan per empat desember
dalam
Penyelenggaraan
sudah berjumlah kurang lebih 130 juta
Kaminan Kesehatan sebagaimana yang
jiwa dan diprediksi akan terus bertambah
diatur dalam peraturan.
sampai akhir tahun 2014, untuk daerah
pedoman
menjadi
peserta
program
Ukuran keberhasilan kebijakan ini
Kepulauan Nias sendiri sudah 73% atau
sebagaimana yang telah di ungkapkan
564.314 jiwa dari total 766.500 jiwa(BPS
oleh Kepala Administrasi Umum dan
Sumut 2012) penduduk kepulauan Nias,
Teknologi Informasi BPJS Kesehatan
sudah terdaftar menjadi peserta BPJS
Cabang Gunungsitoli, Rahman Cahyo
Kesehatan.
dan dr. Greta Jevani (seorang dokter
menjadi
Puskesmas Rawat Inap Plus Mandrehe)
kebijakan
serta beberapa peserta BPJS Kesehatan,
Gunungsitoli, yaitu seluruh masyarakat di
kebijakan ini dikatakan berhasil jika
Kepulauan Nias khususnya dan seluruh
paling lambat 1 Januari tahun 2019
masyarakat di Indonesia pada umumnya
seluruh warga masyarakat di Kepulauan Nias
paling lambat 1 Januari 2019 sudah
khususnya dan seluruh Indonesia pada
terdaftar
menjadi
peserta
umumnya telah menjadi peserta jaminan
jaminan
kesehatan
dan
kesehatan yang diselenggarakan oleh
manfaat dari jaminan kesehatan.
BPJS Kesehatan dan organisasi kesehatan 8
Jadi,
sudah
ukuran BPJS
jelas
yang
keberhasilan
dari
Kesehatan
Cabang
program merasakan
Tujuan kebijakan merupakan hal
pelayanan promotif, preventif, kuratif,
yang sangat penting dalam pelaksanaan
dan rehabilitasi termasuk pelayanan obat
kebijakan, karena dalam tujuan kebijakan
dan bahan medis habis pakai sesuai
terdapat
dengan
hal-hal
yang
hendak
akan
kebutuhan
dicapai dari kebijakan, sehingga masalah
dibutuhkan.
publik yang akan diselesaikan dapat
Sumber Daya
medis
yang
berhasil dengan baik. Dalam Peraturan
Kebijakan tidak dapat terlaksana
BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014
jika sumber daya yang dibutuhkan tidak
Tentang
Jaminan
tersedia. Selain ukuran dan tujuan,
Kesehatan terdapat tujuan yang hendak
sumber daya merupakan faktor penting
dicapai dalam pelaksanaan kebijakan
dalam menentukan
tersebut.
BPJS
kegagalan dalam implementasi kebijakan
Gunungsitoli
publik. Jika para pelaksanaan kebijakan
Kepulauan Nias Provinsi Sumater Utara
tidak mempunyai sumber daya yang
adalah untuk menyelenggarakan jaminan
cukup untuk melakukan pekerjaan, maka
kesehatan kepada seluruh masyarakat
implementasi suatu kebijakan tidak akan
Nias, jaminan kesehatan yang dimaksud
efektif. Donald Van Metter dan Carl Van
seperti tertulis pada pasal 1 ayat 1
Horn menyatakan bahwa sumber daya
peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1
sebagaimana
Tahun 2014 yaitu : “Jaminan Kesehatan
meliputi sumber daya manusia, sumber
adalah jaminan
berupa perlindungan
daya keuangan dan fasilitas, sumber daya
kesehatan
peserta
waktu
Penyelenggaraan
Adapun
Kesehatan
tujuan
Cabang
agar
dari
memperoleh
yang
yang
keberhasilan
telah
implementasi kebijakan.
perlindungan
Sumber Daya Manusia
kebutuhan
dalam dasar
memenuhi
kesehatan
yang
disebutkan
diperlukan
manfaat pemeliharaan kesehatan dan
dan
didalam
Menurut Donald Van Metter dan
diberikan kepada setiap orang yang telah
Carl
membayar iuran atau iurannya dibayar
(2008:142),
oleh pemerintah”. Jadi tujuan kebijakan
merupakan sumber daya yang terpenting
ini sudah jelas, yaitu agar seluruh
dalam menentukan suatu keberhasilan
masyarakat Nias dapat menerima manfaat
proses
implementasi.
jaminan kesehatan, manfaat
tertentu
dari
jaminan
Van
Horn
dalam
sumber
Agustino
daya
manusia
Tahap-tahap
keseluruhan
proses
kesehatan dalam hal ini yaitu pelayanan
implemntasi menuntut adanya sumber
kesehatan
daya manusia yang berkualitas sesuai
perorangan,
mencakup 9
dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh
karyawan saat itu hanya 6 orang dan satu
kebijakan yang telah ditetapkan secara
lagi
apolitik.
dan
Kabupaten untuk Nias Selatan, pada
kapabilitas dari sumber-sumber daya itu
tanggal 1 Oktober 2014 barulah di
nihil, maka kinerja dari kebijakan public
Kepulauan Nias memiliki kantor cabang
sangat sulit untuk diharapkan.
sendiri yaitu Kantor BPJS Kesehatan
Ketika
kompetensi
Kantor
Layanan
Kepesertaan
Dari sisi kapasitas sumber daya
Cabang Gunungsitoli yang kini melayani
manusia di kantor BPJS Kesehatan
4 kabupaten dan 1 kota karena ditambah
Cabang
Nias Selatan.
Gunungsitoli,
narasumber
dalam
menurut ini,
Setelah menjadi kantor cabang,
menyatakan bahwa jumlah karyawan di
terjadi penambahan karyawan di BPJS
kantor
Cabang
Kesehatan Cabang Gunungsitoli, dari
Gunungsitoli sebagai agen pelaksana
informasi yang didapat oleh peneliti dari
kebijakan untuk pelayanan kepesertaan
struktur
seperti pelayanan pendaftaran dan kartu
Cabang Gunungsitoli setidaknya ada 18
sudah cukup baik. Perlu juga diketahui
karyawan sekarang yang bekerja di
bahwa walaupun pelayanan kepesertaan
kantor
sudah baik, sumber daya manusia secara
Gunungsitoli untuk melayani peserta dari
umum
Cabang
4 kabupaten dan 1 kota. Walaupun
pelayanan
sekarang sudah jadi Cabang dan memiliki
kepesertaan belum cukup memadai,. Hal
18 orang karyawan, tetap saja itu dirasa
ini
yang
belum cukup untuk melayani masyarakat
tersedia dikantor BPJS Kesehatan tidak
yang banyak dari 4 kabupaten dan 1 kota.
seimbang dengan luas cakupan wilayah
Hal
dari
Administrasi
BPJS
di
Kesehatan
BPJS
Gunungsitoli
Kesehatan diluar
dikarenakan
BPJS
penelitian
sumber
daya
Kesehatan
Cabang
organisasi
BPJS
ini
juga
BPJS
Kesehatan
Kesehatan
diakui
Umum
oleh dan
Kepala
Teknologi
Gunungsitoli yang 4 kabupaten dan 1
Informasi
kota. Perlu diketahui bahwa sebelum
Gunungsitoli, Rahman Cahyo, bahwa
menjadi kantor cabang, BPJS Kesehatan
mereka
yang ada di Nias hanya sebagai Unit
Walaupun demikian, untuk pelayanan
Kantor Layanan Kepesertaan Kabupaten
kepesertaan
Nias
pendaftaran
yang
masih
berada
dibawah
naungan Cabang Sibolga dan melayani 3
BPJS
Cabang
Kesehatan
masih
Cabang
kekurangan
seperti dan
tenaga.
pelayanan
pembuatan
kartu
kepesertaan sudah baik dan bagus, beliau
kabupaten dan 1 kota dengan jumlah 10
juga mengatakan bahwa mereka akan
Menurut Kepala Administrasi Umum dan
berusaha bekerja maksimal.
Teknologi Informasi BPJS Kesehatan
Selain
masalah
sumber
daya
Cabang Gunungsitoli, Rahman Cahyo,
manusia di kantor BPJS Kesehatan
sumber daya yang tersedia pada kantor
Cabang Gunungsitoli, masalah lain yang
BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli
berkaitan dengan sumber daya manusia
sudah berkompeten dan kapabel dari sisi
yaitu masih kurangnya tenaga medis yang
perekrutan juga sudah jelas. Lain halnya
tersedia di Puskesmas-Puskesmas dan
dengan yang disampaikan dr. Greta
Rumah Sakit yang ada di Kepulauan
Jevani, menurut dia tenaga medis
Nias. Masih banyak puskesmas yang
yang sudah tersedia saat ini khususnya di
belum memiliki dokter sendiri dan hanya
Puskesmas Rawat Inap Plus Mandrehe
dilayani oleh para perawat saja, di Rumah
beberapa
Sakit tenaga medis dokter spesialis juga
beberapa juga belum, tidak dipungkiri
masih
Padahal
masih ada yang belum berkompeten.
wajibnya
Kenyataan yang terjadi ini, jauh dari yang
belum
seharusnya,
lengkap. puskesmas
sudah
berkompeten
memiliki minimal seorang dokter umum
diharapkan
dan Rumah Sakit harusnya memiliki
BPJS
dokter spesialis yang lengkap. Hal ini
membenahi dan memperbanyak sumber
dapat mengakibatkan pelayanan kepada
daya
pasien
khususnya
peserta
program
jaminan
dan harapannya
tetapi
Kesehatan
manusia
dan
atau
kedepan
Pemerintah
tenaga
dikepulauan
Nias,
medis agar
kesehatan menjadi tidak maksimal dan
kedepannya program jaminan kesehatan
menjadi hambatan dan kendala yang
bisa berjalan efektif dan maksimal.
kemudian dapat membuat implementasi
Perlu
program jaminan kesehatan tidak berjalan
manusia
jumlah
yang
sumber
mencukupi,
Indonesia Nomor 81 Tahun 2004 tentang
daya
pedoman penyusunan perencanaan SDM
untuk
Kesehatan
menentukan keberhasilan implementasi
kualitas
VI
bahwa
model
puskesmas harus memiliki dokter. Hal ini
Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan,
Bab
puskesmas pedesaan, bahwasanya setiap
Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1
Jaminan
bahwa
Keputusan Menteri Kesehatan Republik
maksimal. Selain
diketahui
sekaligus memperkuat pendapat para
dan
narasumber
kemampuan sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan implementasi. 11
diatas
terkait
kurangnya
tenaga medis khusunya dokter disetiap
kendala
terkait
dengan
pendanaan
puskesmas di Kepulauan Nias.
program jaminan kesehatan ini. Lain
Sumber Daya Finansial dan Fasilitas.
halnya terkait mengenai ketersediaan
Sumber daya finansial juga tidak
fasilitas pada kantor BPJS Kesehatan
kalah penting dalam menentukan berhasil
Cabang Gunungsitoli untuk fasilitas yang
atau tidaknya suatu kebijakan, bahkan
ada saat ini menurut beliau sudah bagus
terkadang suatu program memerlukan
kalau
dana yang banyak untuk mengasilkan
seperti
program yang berkualitas, hal ini juga
mencetak kartu peserta, tapi kalau untuk
terkait dengan kebijakan BPJS Kesehatan
fasilitas lainnya, beliau merasa masih
Nomor
kurang.
1
Tahun
2014
tentang
untuk
pelayanan
pelayanan
kepesertaan
pendfataran
dan
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Hal
Dari sisi ketersediaan fasilitas
ini dikarenakan jumlah peserta yang ikut
kesehatan di Puskesmas-Puskesmas dan
program
sangat
Rumah Sakit dikepulauan Nias, menurut
banyak bahkan targetnya kedepan seluruh
beberapa narasumber dalam penelitian ini
masyarakat
menjadikan
baik yang dari kantor BPJS Kesehatan
sumber daya financial atau pendanaan
maupun dokter yang bekerja dipuskesmas
menjadi sangat penting dalam mencapai
menyatakan bahwa fasilitas dan peralatan
keberhasilan program jaminan kesehatan
yang tersedia
ini.
Adapun
jaminan
kesehatan
Indonesia,
Sumber
pendanaan
masih belum memadai.
peralatan
yang
belum
ada
program
misalnya yang terjadi di Puskesmas
jaminan kesehatan berasal dari iuran yang
Rawat Inap Plus Mandrehe mereka tidak
dibayarkan secara teratur oleh peserta,
memiliki rontgen dan alat transfusi darah,
pemberi
padahal
kerja dan
pemerintah(untuk
kalau
misalnya
ada
yang
peserta PBI) setiap bulan kepada BPJS
pendarahan atau habis kecelakaan yang
Kesehatan
jaminan
butuh dimasukkan darah secepatnya tidak
kesehatan. Dari sisi ketersediaan dana,
bisa langsung ditolong dan harus dirujuk
menurut Kepala Administrasi Umum dan
kerumah sakit yang jaraknya kurang lebih
Teknologi Informasi BPJS Kesehatan
2 jam perjalanan. Menurut karyawan
Cabang Gunungsitoli, Rahman Cahyo,
BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli,
dana sudah mencukupi untuk program
Berdaus, banyak peserta yang mengeluh
jaminan kesehatan ini, tidak terjadi
lantaran fasilitas belum memadai seperti
kekurangan dana. Tidak ada masalah dan
aturannya haknya kelas 1, tapi dia tidak
untuk
program
12
mendapat
kamar
kelas
1
karena
kopi akta kelahiran anak serta foto kopi
keterbatasan fasilitas yang tersedia.
slip gaji (untuk pegawai negeri/swasta)
Sumber Daya Waktu.
sudah
Sumber daya waktu merupakan sumber
daya
yang
juga
lengkap,
membutuhkan
dapat
maka
lima
hanya
menit
untuk
menunggu kartu BPJS Kesehatan. Akan
mempengaruhi implementasi kebijakan.
tetapi
Menurut Donald Van Meter dan Carl Van
bahwasanya selama ini Puskesmas Rawat
Horn
(2008:142),
Inap Plus Mandrehe tempat dia bekerja
menyatakan bahwa kalaupun sumber
melayani pasien BPJS Kesehatan namun
daya manusia terpenuhi dan giat bekerja,
tidak ada sedikitpun bantuan dana yang
juga kuncuran dana berjalan baik, tetapi
masuk kepuskesmas dari BPJS Kesehatan
apabila
persoalan
Cabang Gunungsitoli, dia menambahkan
waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun
bahwa sejak launching sampai sekarang
dapat menjadi bagian penyebab ketidak
dan sudah hampir setahun belum pernah
berhasilan implementasi kebijakan.
ada klaim-klaiman BPJS Kesehatan di
dalam
Agustino
berbentur
Sumber implementasi
dengan
daya
waktu
program
dalam Jaminan
pelayanan
Greta
Jevani,
Plus Mandrehe khususnya. Karakteristik Agen Pelaksana
Gunungsitoli dapat dilihat dari ketepatan dalam
dr.
Nias Barat dan Puskesmas Rawat Inap
Kesehatan di BPJS Kesehatan Cabang
waktu
menurut
Keberhasilan
kepesertaan
kebijakan
juga
pelaksanaan dipengaruhi
oleh
seperti pendaftaran dan pembuatan kartu
karakteristik badan pelaksana atau agen
peserta, pelaporan klaim dan pelaporan
pelaksana. Karakteristik agen pelaksana
penyelenggaraan jaminan kesehatan yang
tersebut
rutin dilakukan sebulan sekali sudah
bagaimana kebijakan akan dilaksanakan.
berjalan dengan baik. Menurut observasi
Karteristik agen pelaksana berkaitan
dan pengalaman pribadi peneliti waktu
dengan tugas dan spesialisasinya terhadap
mendaftarkan
penyelenggaraan
jaminan
diri
menjadi
kesehatan,
peserta pelayanan
cakupan
dapat
menentukan
kebijakan
wialayah
agen
tentang
dan
luas
pelaksana.
pendaftaran sudah cukup bagus dan tidak
Spesialisasi dan tugas-tugas dari masing-
membutuhkan waktu yang lama, jika
masing agen pelaksana perlu diuraikan
semua persyaratan pendaftaran seperti
agar dapat menunjukkan sejauh mana
kartu keluarga, pasfoto 3x4, foto kopi
karakteristik
ktp, foto kopi akta pernikahan dan foto
mempengaruhi keberhasilan kebijakan. 13
agen
pelaksana
dapat
Implementasi
Peraturan
BPJS
dengan BPJS Kesehatan adalah sebagai
Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
unit
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di
kepada
Kantor
Cabang
kesehatan di tingkat pertama dan rujukan
Gunungsitoli melibatkan beberapa agen
tingkat lanjutan. Menurut hasil observasi
pelaksana baik internal BPJS Kesehatan
peneliti,
Cabang Gunungsitoli maupun ekternal
pelaksana baik internal maupun eksternal
BPJS Kesehatan. Pihak ekternal terdiri
BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli
dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
program jaminan kesehatan yang telah
setempat, Rumah Sakit/Puskesmas milik
disebutkan diatas sudah sesuai dengan
pemerintah atau swasta, Polilklinik dan
tupoksi masing-masing jabatan yang
fasilitas
BPJS
Kesehatan
kesehatan
pelayanan
peserta
kesehatan
program
bahwa
peran
jaminan
pihak-pihak
lain
yang
diemban. Antara pihak-pihak pelaksana
dengan
BPJS
program saling membutuhkan dan saling
Kesehatan Cabang Gunungsitoli. Untuk
berhubungan dan tidak bisa dipisahkan
pelaksanaan internal BPJS Kesehatan
karena masing-masing memiliki tugas
terdapat sub-sub unit untuk melayani
yang berbeda-beda untuk tujuan yang
peserta
sama
menjalin
kerja
yang
pelaksana
sama
seperti
Kepesertaan
dan
yaitu
melaksanakan
kebijakan
Pelayanan Pelanggan Kabupaten Nias
jaminan kesehatan sesuai dengan yang
Selatan, Unit Administrasi Umum dan
diatur
Teknologi Informasi, Unit Kepesertaan
perundang-undangan
dan
Unit
tujuan program jaminan kesehatan yakni
Pemasaran, Unit Manajemen Pelayanan
agar seluruh rakyat Indonesia mendapat
Kesehatan
jaminan
Pelayanan
Prima,
Pelanggan,
Unit
managemen
Pelayanan Rujukan.
kesehatan
maupun
guna
dan
mencapai
merasakan
yang telah dijelaskan sebelumnya.
pelaksanaan program jaminan kesehatan melakukan
peraturan
manfaat dari jaminan kesehatan seperti
Peran Dinas Kesehatan dalam
adalah
dalam
koordinasi
Lain halnya dengan yang terjadi
dan
pada cakupan wilayah BPJS Kesehatan
sinkronisasi program jaminan kesehatan
Cabang Gunungsitoli, menurut empat
di kabupaten/kota masing-masing dan
dari lima narasumber dalam penelitian
melakukan pembinaan program jaminan
ini, menyatakan bahwa luas cakupan
kesehatan tersebut. Sedangkan peran dari
wilayah yang 4 kabupaten dan 1 kota
Rumah Sakit pemerintah maupun swasta,
terlalu
Puskesmas, Poliklinik yang bekerjasama
pelayanan 14
besar BPJS
sehingga Kesehatan
membuat Cabang
Gunungsitoli tidak maksimal, menurut
dalam mengimplementasikan kebijakan.
mereka sewajarnya satu kabupaten atau
Ketidak seriusan dalam melaksanakan
kota
tugas pokok dan fungsi dapat terlihat dari
harusnya
memiliki
perwakilan
kantor BPJS Kesehatan. Hal ini membuat
minimnya
masyarakat terpencil dan yang jaraknya
mengakibatkan
jauh
dicapai tidak terlaksana dengan baik.
dari
Kantor
BPJS
Kesehatan
mengalami kesulitan untuk mendaftar
produktivitas
Dilihat
tujuan
dari
yang yang
respon
dapat hendak
agen
menjadi peserta BPJS Kesehatan.
pelaksana, sikap dari para organisasi
Sikap/Kecenderungan (disposisi) Agen
pelaksana program jaminan kesehatan di
Pelaksana
BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli
Berdasarkan model implementasi
maupun organisasi pelaksana yang lain
kebijakan yang diberikan oleh Donald
seperti Puskesmas atau Rumah sakit
Van Metter dan Carl Van Horn, salah
sudah cukup baik. Dilihat dari integritas
satu
dapat
pegawai yang berpegang pada peraturan
keberhasilan
dan pedoman penyelenggaraan jaminan
variabel
yang
mempengaruhi
juga
implementasi kebijakan adalah sikap dari
kesehatan.
para pelaksana kebijakan. Sikap dari
pelayanan kepesertaan khusunya dan
pelaksana
pelayanan
merupakan
variabel
yang
Dalam
melakukan
jaminan
kesehatan
tugas
pada
membahas sikap dari pelaksana dalam
umumnya, tidak terdapat diskriminasi
menjalankan
antara pasien peserta jaminan kesehatan
tupoksinya.
Sikap
maksudnya dalam hal ini adalah umpan
dengan
balik/respon dari agen pelaksana baik
diperlakukan sama. Hanya saja, walaupun
berupa dukungan atau keseriusan maupun
hal diatas sudah terlaksana dengan baik,
sebaliknya
ada kebijakan yang masih dikeluhkan
dalam
program/kebijakan.
implementasi
membayar,
semua
dalam
oleh Puskesmas dari BPJS Kesehatan
suatu organisasi sudah ada pembagian
Cabang Gunungsitoli. Menurut dr. Greta
tugas pokok dan fungsi yang jelas, akan
Jevani, salah satu hal yang kurang beliau
tetapi
dipungkiri
sukai dari kebijakan BPJS Kesehatan
kemungkinan adanya patologi (penyakit)
seperti kebijakan rawat inap 3 hari,
dalam
dalam
karena menurut beliau seharusnya diberi
mengimplementasikan kebijakan. Bisa
kelonggaran lebih dari 3 hari karena
saja terdapat kemungkinan bahwa agen
mengingat Rumah Sakit yang menjadi
pelaksana tidak serius atau main-main
tempat rujukan jauh dari Puskesmas
tidak
suatu
Walaupun
yang
dapat
organisasi
15
tersebut dan apalagi kalau kesehatan
implementasi kebijakan publik. Semakin
pasien belum membaik, jadi setidaknya
baik koordinasi dan komunikasi antar
menurut beliau, dikasih kelonggaran
pihak-pihak yang terlibat dalam suatu
seperti
minimal
proses implementasi, maka asumsinya
menunggu pasien tersebut membaik dan
kesalahan-kesalahan akan sangat kecil
sudah dapat dipindahkan.
untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya.
rumah
sakit
Beliau
atau
juga
menambahkan
bahwa
kembali
Komunikasi antar organisasi, merujuk
setuju
pada suatu proses implementasi, maka
kurang
terkait dengan kebijakan bayi yang baru
asumsinya
lahir hanya ditanggung sampai 7 hari oleh
kecil untuk terjadi. Komunikasi antar
BPJS Kesehatan, menurut dia salah satu
organisasi
tujuan program ini yaitu menurunkan
prosedur yang telah direncanakan untuk
kematian ibu dan anak, seharusnya
mencapai sasaran dan tujuan kebijakan
menurut dia bayi harus ditanggung
publik.
selama masa nifas ibu yaitu 40 hari, masa
menjadi
ibunya saja masih dalam tanggungan kita
kebijakan. Komunikasi/koordinasi antar
tetapi anaknya tidak, padahal masih
organisasi juga menunjuk pada adanya
banyak penyakit bayi yang terkadang
dukungan antar instansi yang terkait
baru muncul lebih dari seminggu. dr.
dengan kebijakan sehingga kelompok
Greta berharap supaya kebijakan seperti
sasaran
ini dapat diluruskan atau dievaluasi dan
bertanggung jawab atas kebijakan yang
dipertimbangkan
dijalankan.
kembali
kedepannya
supaya pelayanan jaminan kesehatan bisa
pada mekanisme
Komunikasi acuan
ini
juga
dalam
mampu
akan
dapat
pelaksanaan
memahami
dan
dan
sosialisasi
program jaminan kesehatan menurut Kepala antar
Organisasi
Umum
dan
Cabang Gunungsitoli, Rahman Cahyo,
Komunikasi merupakan salah satu penting
Administrasi
Teknologi Informasi BPJS Kesehatan
dan
Aktivitas Pelaksana
faktor
merujuk
Komunikasi
lebih baik lagi.
Komunikasi
kesalahan-kesalahan
pelaksanaan
ada kendala mengenai koordinasi antar
kebijakan publik. Menurut Donald Van
organisasi maupun sosialisasi kepada
Metter
masyarakat. Lanjut beliau, mereka sering
dan
dalam
sudah dilakukan dengan baik dan tidak
Carl
komunikasi/koordinasi mekanisme
yang
Van
Horn,
merupakan ampuh
mengadakan
dalam
dengan 16
forum
organisasi
dan
koordinasi
pelaksana
lainya.
Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan
dan apa saja program yang dicanangkan
melalui media massa seperti
radio,
BPJS Kesehatan. Sosialisasi baru mau
televisi, baliho dan spanduk-spanduk.
akan dilaksanakan, walaupun sampai
Jawaban yang berbeda diungkapkan oleh
sekarang
empat informan yang lain terkait dengan
peneliti bertanya kepada beberapa orang
komunikasi/koordinasi dan sosialisasi.
tentang syarat kelengkapan mendaftar
Menurut dr. Greta Jevani, jangankan
peserta BPJS Kesehatan kebanyakan
masyarakat perawat-perawat disini saja
menjawab tidak tahun dan malah balik
tidak semua mengetahui secara apa dan
bertanya
bagaimana program BPJS Kesehatan
persyaratan-persyaratan
tersebut. Ditambah lagi ada peraturan
Hubungan komunikasi dan koordinasi
atau prosedur yang kerap berubah-ubah,
antar
terakhir
Gunungsitoli
November
kemarin
ada
belum
terealisasi.
kepada
BPJS
peneliti
Waktu
tentang tersebut.
Kesehatan dengan
Cabang organisasi
perubahan lagi terkait dengan pemakaian
pelaksana yang lain sudah ada, tapi masih
kartu BPJS Kesehatan yang dulunya
belum cukup bagus.
setelah daftar sudah langsung dapat digunakan, sekarang harus 7 hari setelah
Lingkungan
mendapat kartu baru dapat digunakan.
Politik
Hal-hal seperti itu ditambah kurangnya koordinasi
BPJS
Kesehatan
Ekonomi,
Pelaksanaan
Sosial
suatu
dan
kebijakan
Cabang
juga tidak dapat terlepas dari kondisi
Gunungsitoli di puskesmasnya, terkadang
lingkungan ekonomi, sosial dan politik
membuat
tempat kebijakan dilaksanakan. Kondisi
mereka
bingung
dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawab
ekonomi,
mereka. Terkait dengan sosialisasi atau
menggambarkan
tentang
pengarahan kepada masyarakat, dr. Greta
wailayah
dapat
Jevani dan 3 peserta BPJS Kesehatan
implementasi kebijakan. Pada model
yang menjadi informan mengatakan hal
implementasi Donald Van Metter dan
yang sama. Di kabupaten Nias Barat
Carl Van Horn, menyatakan bahwa
menurut mereka belum pernah ada
kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan
sosialisasi kepada masyarakat sampai
politik suatu wilayah, bisa saja menjadi
sekarang, sudah hampir setahun tapi
menjadi biang keladi dari kegagalan
belum
kinerja implementasi kebijakan.
pernah
ada
penjelasan
ke
masyarakat bagaimana BPJS Kesehatan 17
sosial
yang
dan
politik keadaaan menunjang
Secara geografis kepulauan Nias
merugikan
masyarakat
memiliki lingkungan berupa pantai dan
karena
penggunungan
menggambarkan
dengan
hubungan
itu,
sikap
disana.
Oleh
positif
yang
kondisi
sosial
kekeluargaan yang masih kental dan
masyarakat di kepulauan Nias sangat
sebagian
mendukung
masyarakatnya
masih
dikategorikan transisi(dari masyarakat
penyelenggaraan
jaminan
kesehatan ini.
tradisional menuju masyrakat modern).
Kondisi
geografis
juga
Lingkungan sosial pada dasarnya secara
berpengaruh pada mata pencaharian dan
tidak
ekonomi masyarakat. Dengan kondisi
langsung
implementasi
mempengaruhi
kebijakan
karena
georgrafis
berupa
pantai
dan
keberadaan masyarakat sekitar dapat
penggunungan, masyarakat di Kepulauan
memberikan dukungan ataupun ancaman
Nias sebagian besar adalah petani. Mata
terhadap
implementasi
kebijakan
pencaharian terbesar di Kepulauan Nias
terhadap
implementasi
kebijakan
yaitu petani karet, petani sawah dan
khususnya Peraturan BPJS Kesehatan
sebagian nelayan. Meskipun lingkungan
Nomor
ekonomi
1
tahun
Penyelenggaraan
2014
Jaminan
Tentang
atau dalam
hal
ini
mata
Kesehatan.
pencaharian masyarakat Kepulauan Nias
Walaupun memiliki lingkungan geografis
petani, tidak berpengaruh buruk terhadap
yang
pelaksanaan program jaminan kesehatan
seperti
itu
kekeluargaan
hubungan serta
ini. Menurut informasi yang didapat dari
masih
para narasumber bahwa keadaan ekonomi
tradisional, akan tetapi menurut hasil
masyarakat atau pekerjaan masyarakat
wawancara
disana,
masyarakat
masih
dan
yang
kental sebagian
dengan
para
tidak
memberikan
pengaruh
informan/narasumber mengatakan bahwa
negatif bagi penyelenggaraan jaminan
keadaan sosial masyarakat di kepulauan
kesehatan ini. Kebanyakkan dari mereka
Nias sangat baik dan sangat menerima
malah
dan
Jaminan
penyelenggaraan jaminan kesehatan ini.
Kesehatan ini. Jadi kebijakan yang
Keadaan ekonomi yang mayoritas petani,
dikeluarkan
ini
menjadi tidak berpengaruh buruk, karena
pelaksanaan/penyelenggaraan
orang yang perekonomiannya tergolong
jaminan kesehatan ini disambut positif
rendah atau kurang bagus, rata-rata
dan
kebijakan
masuk kedalam golongan peserta PBI
itu
yang
mendukung
mengenai
BPJS
mereka
tersebut
kebijakan
sejauh
Kesehatan
mendukung kebijakan
tidak 18
bersyukur
iurannya
dengan
dibayarkan
adanya
oleh
pemerintah. Jadi keadaan ekonomi di
baru ini melaunching kartu JAMKESDA,
kepulauan Nias yang mayoritas bermata
pemerintah
pencaharian petani tidak memberikan
mendaftarkan 11 ribu masyarakatnya
pengaruh negatif yang sangat berarti
diluar peserta PBI untuk mendapatkan
dalam pelaksanaan jaminan kesehatan.
pelayanan kesehatan secara gratis. Hal
Lingkungan
Gunungsitoli
telah
juga
tersebut menurut Kepala Administrasi
memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan
Umum dan Teknologi Informasi BPJS
kebijakan. BPJS Kesehatan tidak dapat
Kesehatan Cabang Gunungsitoli, Rahman
lepas dari peran pemerintah dalam hal ini
Cahyo, merupakan salah satu upaya yang
Kementerian Kesehatan. Seperti halnya
dilakukan pemerintah setempat untuk
dalam menentukan peserta PBI atas usul
menyukseskan penyelenggaraan jaminan
pemerintah
daerah.
BPJS
kesehatan ini. Jadi, lingkungan politik
Kesehatan
juga
berkoordinasi
disini memiliki pengaruh yang besar
dengan kementerian kesehatan terkait
terhadap keberhasilan penyelenggaraan
tarif Indonesian-Case Based Groups(Tarif
jaminan kesehatan ini.
INA-CBGs)
politik
Kota
Kemudian
tetap
atau
tarif
besaran
Kesimpulan
pembayaran claim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan. Diluar dari pada
itu,
kecenderungan
Dari beberapa pembahasan di
pemerintah
atas dengan menggunakan variabel dari
setempat dalam hal ini pemerintah daerah
Van Metter dan Van Horn, maka dapat
mendukung
disimpulkan
dan
membantu
bahwa
pelaksanaan
menyukseskan atau malah cenderung
Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1
menolak
dalam
Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
pelaksanaan kebijakan. Dari informasi
Jaminan Kesehatan di Kantor BPJS
yang didapat
Kesehatan
juga
berpengaruh
dari kelima informan
Cabang
Gunungsitoli
dikatakan bahwa pemerintah-pemerintah
Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
daerah yang berada di wilayah kepulauan
sudah berjalan namun belum maksimal.
Nias
dan
Hal tersebut dapat kita lihat dari variabel-
menyukseskan
variabel yang di kemukakan oleh Van
cenderung
membantu
mendukung
penyelenggaraan jaminan kesehatan ini.
Metter dan Van Horn.
Seperti yang dilakukan pemerintah Kota
Pada variabel ukuran dan tujuan
Gunungsitoli bekerjasama dengan BPJS
kebijakan,
ukuran
Kesehatan Cabang Gunungsitoli baru-
kebijakan
BPJS
19
keberhasilan Kesehatan
dari
Cabang
Gunungsitoli, yaitu seluruh masyarakat di
Pada variabel karakteristik agen
Kepulauan Nias khususnya dan seluruh
pelaksana
masyarakat di Indonesia pada umumnya
wilayah terdapat masalah, yaitu luas
paling lambat 1 Januari 2019 sudah
cakupan wilayah agen pelaksana dalam
terdaftar
menjadi
peserta
hal
jaminan
kesehatan
dan
program
ini
pada
indikator
BPJS
cakupan
Kesehatan
Cabang
merasakan
Gunungsitoli yang begitu besar yaitu
manfaat dari jaminan kesehatan. Untuk
empat kabupaten dan satu kota, hal ini
saat ini, masyarakat di Kepulauan Nias
membuat masyarakat terpencil dan yang
yang sudah terdaftar jadi peserta jaminan
jaraknya
kesehatan sekitar 73% dari total jumlah
Kesehatan mengalami kesulitan untuk
penduduk, dan ini merupakan suatu
mendaftar
capaian yang bagus berhubung BPJS
Kesehatan.
Kesehatan baru beroperasi kurang dari
sikap/kecenderungan
satu tahun. Sedangkan untuk tujuan
pelaksana, jika dilihat dari respon agen
kebijakan
seluruh
pelaksana, sikap dari para organisasi
masyarakat di Kepulauan Nias pada
pelaksana program jaminan kesehatan di
khususnya dan masyarakat Indonesia
BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli
pada umumnya dapat menerima manfaat
maupun organisasi pelaksana yang lain
dari jaminan kesehatan. Pada variabel
seperti Puskesmas atau Rumah sakit
sumber daya, walaupun dalam pelayanan
sudah cukup baik. Dilihat dari integritas
kepesertaan
pegawai yang berpegang pada peraturan
ini,
pendaftaran
yaitu
agar
seperti dan
kartu
pelayanan SDM
dan
jauh
dari
Kantor
menjadi
BPJS
peserta
Pada
BPJS variabel
(disposisi)
agen
dan pedoman penyelenggaraan jaminan
fasilitasnya sudah cukup baik, namun
kesehatan.
secara umum masih terdapat kekurang
pelayanan kepesertaan khusunya dan
pada sumber daya manusia pada BPJS
pelayanan
Kesehatan Cabang Gunungsitoli. Selain
umumnya, tidak terdapat diskriminasi
itu terjadi juga kekurangan pada tenaga
antara pasien peserta jaminan kesehatan
medis yang ada di Rumah Sakit dan
dengan
Puskesmas dikepulauan Nias. Ditambah
diperlakukan sama. Disamping itu, ada
dengan kurang lengkapnya fasilitas yang
beberapa
tersedia
dikeluhkan oleh puskesmas misalnya
pada
Rumah
Sakit
atau
Puskesmas di Kepulauan Nias.
Dalam
melakukan
jaminan
yang
kesehatan
membayar,
kebijakan
yang
tugas
pada
semua
masih
terkait kebijakan rawat inap 3 hari, karena 20
menurut
salah
satu
dokter
dipuskesmas
seharusnya
diberi
lingkungan
sosial,
kelonggaran lebih dari 3 hari karena
dikeluarkan
BPJS
mengingat Rumah Sakit yang menjadi
mengenai
tempat rujukan jauh dari Puskesmas
jaminan kesehatan ini disambut positif
tersebut dan apalagi kalau kesehatan
oleh masyarakat di Kepulauan Nias dan
pasien belum membaik, jadi setidaknya
mereka mendukung kebijakan tersebut
menurut beliau, dikasih kelonggaran
sejauh kebijakan itu tidak merugikan
seperti
minimal
masyarakat disana. Oleh karena itu, sikap
menunggu pasien tersebut membaik dan
positif yang menggambarkan kondisi
sudah dapat dipindahkan.
sosial masyarakat di kepulauan Nias
rumah
sakit
Terkait
atau
dengan
komunikasi/koordinasi
dan
pelaksana,
kebijakan
yang
Kesehatan
ini
pelaksanaan/penyelenggaraan
variabel
sangat
mendukung
aktivitas
jaminan kesehatan ini. Untuk lingkungan
hubungan
politik, pemerintah-pemerintah daerah
komunikasi/koordinasi antar organisasi
sekitar
sudah dilakukan namun belum cukup
Gunungsitoli yang berada di wilayah
maksimal, dalam hal ini masih kurangnya
kepulauan Nias cenderung mendukung
jalinan komunikasi dan koordinasi antara
dan
BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli
penyelenggaraan jaminan kesehatan ini.
dengan agen pelaksana lain seperti
BPJS
penyelenggaraan
Kesehatan
membantu
Karena
Cabang
menyukseskan
masih
terdapatnya
petugas di Puskesmas-puskesmas serta
beberapa masalah pada beberapa variabel
masih minimnya penjelasan/sosialisasi
diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
kepada
pelaksanaan Peraturan BPJS Kesehatan
masyarakat
penyelenggaraan
terkait
jaminan
kesehatan
Nomor
1
Tahun
2014
tentang
umumnya dan pelayanan kepesertaan
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di
khususnya. Pada variabel lingkungan
Kantor Cabang Gunungsitoli Kepulauan
ekonomi, sosial dan politik, pengaruh
Nias provinsi Sumatera Utara sudah
ekonomi
yang
dijalankan, namun masih belum cukup
mayoritas bermata pencaharian petani
maksimal, dikarenakan masih terdapat
tidak memberikan pengaruh negatif yang
masalah dalam pelaksanaanya.
di
kepulauan
Nias
sangat berarti dalam pelaksanaan jaminan kesehatan,
dikarenakan
untuk
yang
Saran
ekonominya lemah dapat discover oleh pemerintah(PBI).
Untuk
Saran yang dapat diberikan oleh
kondisi
penulis, agar BPJS Kesehatan Cabang 21
Gunungsitoli memperbaiki sistem sumber
kantor
daya manusia dalam hal ini menambah
kabupaten/kota
karyawan di BPJS Kesehatan Cabang
masyarakat mengakses layanan BPJS
Gunungsitoli, membantu menambah dan
Kesehatan pada umumnya dan layanan
melengkapi tenaga medis di Puskesmas-
kepesertaan
puskesmas
sakit,
mewujudkan penyelenggaraan jaminan
membantu melengkapi fasilitas kesehatan
kesehatan yang lebih baik bagi seluruh
yang masih kurang, membuat komunikasi
masyarakat di Kepulauan Nias khususnya
dan koordinasi yang lebih baik dan
dan masyarakat Indonesia pada umumnya
harmonis antar organisasi pelaksana, dan
serta mempermudah masyarakat dalam
membuat kantor cabang atau minimal
memperoleh pelayanan kesehatan.
maupun
rumah
22
perwakilan untuk
disetiap mempermudah
khusunya,
untuk
DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2008. Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung, 2011. Purwanto, Agus, Erwan ; Sulistyastuti, Ratih, Dyah, Implementasi Kebijakan Publik, Gava Media, Yogyakarta, 2012. Soetomo, Teori-teori Sosial dan Kebijakan Publik, Prenada Media, Jakarta, 2007. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2011. Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014. Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik, AIPI, Bandung, 2006 Jambi Antara News, Masih Ditemui Masalah dalam Penyelenggaraan BPJS Kesehatan, (Online) http://jambi.antaranews.com/berita/303911/masih-ditemui-masalahdalam-penyelenggaraan-bpjs-kesehatan, 2 Juni 2014 (diakses Tanggal 10 September 2014). Manajemen Rumah Sakit.Net, Permasalahan dalam Pelaksanaan JKN, (Online) http://manajemenrumahsakit.net/2014/01/permasalahan-dalam-pelaksanaan-jkn/
(diakses
Tanggal 10 September 2014). Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan,pdf. The Indonesian Institute, Jurnal Penelitian Berjudul Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin Kota : Dari Implementasi hingga Harapan Pembangunan Kesejahteraan Paska Pilpres 2014, pdf.
23
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pdf.
Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor
24
Tahun
2011
tentang
Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, pdf. Buku Saku FAQ (Frequently Asked Questions) BPJS Kesehatan, pdf. Sumut.bps.go.id/index.php?r r=katgor/ada&id=03. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan, pdf.
24
