Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0180 pp. 60- 66
7 Pages
EKSISTENSI SEKRETARIS DPR KABUPATEN DALAM MENDUKUNG PENGUATAN LEMBAGA DPR KABUPATEN (Suatu Penelitian Di DPR Kabupaten Aceh Tengah) Abshar1, Iskandar A. Gani2, Syarifuddin Hasyim3 1)
Magister Ilmu HukumProgram Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2,3) Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Abstract:this article illustrates preparation of your paper using MS-Word. The manuscript should be written in english. The length of manuscript should not exceed 10 pages in this format using a4 single-sided papers. The title page should include the succinct title, the authors, and an abstract of around 200 words at the beginning of the manuscript. The affiliation, address and zip code, as well as e-mail address should be listed below the author's names. The paper begins with a title which uses 12pt Times New Roman. This is followed by the details for each author in 10pt Times New Roman. Section titles are bolded in 10pt Times New Roman. The remainder of the paper should be typed in 10pt Times New Roman. Please set your margin before you type your article by looking at the page setup of this template. Keywords : Up to six keywords should also be included Abstrak: Pemerintah Daerah telah diamanahkan melalui Undang-Undang untuk mengangkat seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Sekretaris DPRK akan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat strategis. Sekretaris DPRK secara teknis operasional berada dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK, dilain pihak secara administratif dan dan keuangan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, yang menggunakan data skunder sebagai data awalnya diperoleh dari studi pustaka dan kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data dari penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Sekretaris DPRK Aceh Tengah yang diangkat adalah usulan Pimpinan DPRK Aceh Tengah. Sekretaris DPRK mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, kerumahtanggaan, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK. Kualitas Sumber Daya Manusia yang rendah, kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis serta kurangnya anggaran menjadi faktor yang menghambat kinerja Sekretariat DPR Kabupaten Aceh Tengah. Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Pimpinan DPRK, DPRK, Sekretaris DPRK, Tugas dan fungsi
PENDAHULUAN
Untuk
dan kegiatan agar kebijakan yang ditempuh, tetap
mewujudkan
keberhasilan
DPRD
mengacu pada kepentingan masyarakat.
Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya,
Berdasarkan Pasal 123 ayat (2) Undang-
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Pemerintahan
Daerah,
diangkatnya
Daerah seorang
telah Sekretaris
mengamanahkan DPRD
yang
Sekretaris
diberhentikan
oleh
DPRD
diangkat
dan
Gubernur/Bupati/Walikota
memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Sekretariat DPRD, dimana peran dan kedudukan
Daerah (DPRD). Dengan melihat aturan tersebut dan
strategis Sekretariat DPRD membantu tugas-tugas
kenyataan bahwa salah satu unsur perangkat daerah
DPRD
lebih
yakni Sekretariat DPRD akan mempunyai tugas
akomodatif dalam merespons aspirasi masyarakat
yang sangat strategis namun berat. Di satu pihak
dengan
harapan
agar
DPRD
khususnya dalam menyusun perencanaan program Volume 1, No. 4, November 2013
- 60
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang
paraturan daerah Kabupaten/Kota sesuai
diembannya,
dengan ketentuan peraturan perundang-
Sekretaris
DPRD
secara
teknis
operasional berada di bawah dan bertanggung jawab
undangan.
kepada pimpinan DPRD, dan di pihak lain secara
(2) Sekretariat
DPRD
Kabupaten/Kota
administratif bertanggung jawab kepada Kepala
sebagaimana
Daerah melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD
dipimpin
menurut rumusan Pasal 123 ayat (3) Undang-
Kabupaten/Kota
yang
Undang
diberhentikan
dengan
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah, mempunyai tugas: a. Menyelenggarakan
dimaksud seorang
pada
ayat
sekretaris
(1)
DPRD
diangkat
dan
keputusan
Bupati/Walikota atas persetujuan pimpinan
administrasi
kesekretariatan DPRD;
DPRD Kabupaten/Kota. (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
tugas
DPRD
Kabupaten/Kota
dibentuk
sekretariat dewan yang ditetapkan dengan
c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
peraturan daerah/kota terdiri atas pegawai negeri sipil.
d. Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga
(4) Sekretaris
DPRD
Kabupaten/Kota
dan
ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam
pegawai sekretariat DPRD Kabupaten/Kota
melaksanakan fungsinya sesuai dengan
berasal dari pegawai negeri sipil.
kemampuan keuangan daerah. Pasal 123 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004,
Sekretaris
DPRD
dalam
Sekretariat
DPRK
UndangNomor tentangPemerintahan
menyediakan
tenaga
ahli,
wajib
meminta
pertimbangan Pimpinan DPRD. Dalam
UU
Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD
di
11 Aceh
dalamUndangTahun padaPasal
DPRD antara lain diatur dalam Pasal 398 yang
109
menyebutkan: (1) Sekretariat DPRK dipimpinolehSekretaris DPRK. (2) Sekretaris
dan DPRD, khususnya tentang Sekretariat
2006
DPRK
sebagaimanadimaksudpadaayat
(1)
diangkatdandiberhentikanolehbupati/walikot asetelahberkonsultasidenganpimpinan
berbunyi:
DPRK. (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
dan
kewenangan
DPRD
Kabupaten/Kota, dibentuk sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang susunan organisasi dan 61 -
tata
kerjanya
ditetapkan
dengan
Volume 1, No. 4, November 2013
(3) Sekretaris DPRK mempunyaitugas: a. Menyelenggarakanadministrasikesekretar iatan DPRK; b. Menyusunrencanaanggaransekretariat DPRK
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala danmenyelenggarakanadministrasikeuang
KAJIAN KEPUSTAKAAN
an;
1. Pengertian Sekretaris
c. Melakukanpengelolaandanadministrasian
latin yaitu secretum yang artinya rahasia.
ggaranbelanja DPRK;
Dalam Bahasa Belanda yaitu secretares,
d. Mendukungpelaksanaantugasdanfungsi
dalam Bahasa Perancis disebut secretaire,
DPRK; dan e. Menyediakandanmengkoordinasikantena gaahli
yang
Istilah sekretaris berasal dari bahasa
diperlukanoleh
DPRK
sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut secretary yang berasal dari kata secret yang
dalammelaksanakanfungsinyasesuaideng
berarti rahasia. Sesuai dengan asalnya,
ankemampuankeuangankabupaten/kota.
Berarti Sekretaris adalah orang yang diberi
(4) Sekretaris
DPRK
kepercayaan
untuk
menyimpan
rahasia
dalammenyediakantenagaahlisebagaimanadi
dalam melaksanakan pekerjaannya dalam
maksudpadaayat
arti rahasia perusahaan atau yang tidak perlu
(3)
huruf
e
wajibmemintapertimbanganpimpinan DPRK. (5) Sekretaris
DPRK
diketahui
oleh
orang
pegawai.Sekretaris
lain
atau
adalah:
para
“Seorang
dalammelaksanakantugasnyasecaraoperasio
pegawai kantor yang memiliki kedudukan
nalberadadibawahdanbertanggungjawabkepa
yang lebih bertanggung jawab daripada
dapimpinan
seorang stenographer dan tugas-tugasnya
DPRK
dansecaraadministrasiberada
di
bawahkoordinasisekretariskabupaten/kota. (6) Ketentuanlebihlanjutmengenaisusunanorgan isasisekretariat
DPRK
biasanya
meliputi
pengambilan
dan
penyalinan dikte berurusan dengan publik untuk
menjawab
pertemuan,
telepon,
membuat
mengundang
perjanjian
dan
memelihara atau mengarsip warkat-warkat,
diaturdalamqanunkabupaten/kota. Di beberapa daerah pengangkatan Sekretaris
surat-surat, dan lain-lain. Seorang sekretaris
DPRK mungkin sudah berjalan sesuai mekanisme
sering bertindak sebagai seorang pembantu
yakni Bupati/Walikota mengusulkan beberapa nama
administrasi atau pimpinan muda” (Sutarto,
kepada
2000:4).
pimpinan
DPRK
untuk
kemudian
dimintakan pertimbangan dari pimpinan DPRK,
Menurut C. L Barnhart, yang dikutip
namun di Aceh Tengah apakah pengangkatan
oleh Nani Nuraeni dalam buku Sekretaris
Sekretaris DPRK juga sudah melalui mekanisme
Professional menyatakan bahwa Sekretaris
seperti amanat Pasal 123 ayat (2) Undang-Undang
adalah
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
korespondensi,
Atau apakah sudah sesuai dengan Pasal 109 ayat (2)
lainnya untuk perorangan atau organisasi,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
seorang kepala pejabat pemerintah yang
Pemerintahan Aceh.
mengawasi
seorang
yang
memelihara
dan
melakukan warkat
memimpin
Volume 1, No. 4, November 2013
dan
suatu - 62
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala departemenpemerintahantertentu
administratif dibina oleh sekretaris Daerah
(NaniNuraeni, 2008:2).Berdasarkan uraian
Kabupaten. Tugas pokok sekretaris DPRD
tersebut, maka secara umum sekretaris
yaitu
adalah seorang karyawan atau pegawai yang
mengkoordinasikan serta
diangkat
penyelenggaraan
oleh
pimpinannya
sebagai
memimpin,
membina
dan
mengendalikan
kesekretariatan
yang
pembantu pribadinya tetapi tidak hanya
meliputi administrasi umum, persidangan
sekedar pembantu pimpinan saja ia juga
dan protokoler, perundang-undangan serta
dapat mengerjakan tugas-tugas, pekerjaan
keuangan dalam memberikan pela-yanan
kantor, memegang rahasia perusahaan dan
serta medukung pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab yang tinggi di kantor atau
fungsi DPRD.
perusahaan,
karena
dianggap
dapat
dipercaya dalam mengerjakan tugas-tugas pimpinan,
dimana
pimpinan
tersebut
3. Tugas dan Fungsi sekretaris DPRD Tugas dan fungsi Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat
Daerah
(DPRD)
memiliki tugas dan tanggung jawab yang
berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun
besar dalam memimpin dan mengelola
2004 tentang Jo Undang-undang No. 12
organisasi atau perusahaan dari mengurus
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
perjanjian, administrasi, mengatur rapat
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang
hingga
tugas
Pemerintahan Daerah yaitu seperti termuat
pimpinan tersebut akan menjadi maksimal
dalam Pasal 123 Ayat (1) “Sekretariat DPRD
jika
dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan Pasal
korespondensi.
ada
seorang
Semua
sekretaris
yang
mendampinginya.
123 Ayat (2) “Sekretaris DPRD sebagaimana
2. Sekretaris DPRD
yang dimaksud pada Ayat (1) diangkat dan
Menurut Nasri
Effendy (2009:4-5)
diberhentikanoleh
Sekretaris DPRD dipimpin oleh seorang
Gubernur/Bupati/Walikota
Sekretaris
persetujuan DPRD. Sementara untuk tugas
operasional
Dewan berada
yang
secara
teknis
dibawah
dan
Sekretaris
Dewan
dengan
Perwakilan
Rakyat
bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD
Daerah (DPRD) adalah seperti termuat
dan secara administratif bertanggung jawab
dalam Pasal 123 Ayat (3), Sekretaris DPRD
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
mempunyai tugas sebagai berikut :
Sekretariat
a. Menyelenggarakan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Sekretaris DPRD merupakan unsur pelayanan DPRD kabupaten, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara 63 -
Volume 1, No. 4, November 2013
administrasi
kesekretariatan DPRD; b. Menyelenggarakan
administrasi
keuangan DPRD; c. Mendukung
pelaksanaan
fungsi DPRD; dan
tugas
dan
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala d. Menyediakan
dan
mengkoordinasi
b) Menyusunrencanaanggaransekretariat
tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
DPRK
dalam melaksanakan fung-sinya sesuai
lenggarakanadministrasikeua-ngan;
dengan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan
Pasal
123
Ayat
(5)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32
Tahun
2004
tentang
danmenye-
c) Melakukanpengelolaandanadministrasianggaranbelanja DPRK; d) Mendukungpelaksanaantugasdanfungsi DPRK; dan e) Menyediakandanmengkoordinasikantenagaahli
yang
Pemerintahan Daerah “Sekretaris Dewan
diperlukanoleh
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam
dalammelaksanakanfungsinyasesuaiden
melaksanakan
gankemampuankeuangankabupaten/kota.
operasional
tugasnya berada
secara
teknis
dibawah
dan
bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah (Sekda)”.Berdasarkan Pasal 351 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi
Kabupaten/Kota
menyatakan
“Kedudukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan Pendapatan
kemampuan dan
Anggaran
Belanja
Daerah
(APBD).Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada
Pasal
109
Ayat
(3)
menyebutkanSekretaris DPRK mempunyai tugas: a) Menyelenggarakanadministrasikesekreta riatan DPRK;
DPRK
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yuridisempiris, yang menggunakan data skunder sebagai data awalnya diperoleh dari studi pustaka dan kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa wawancara langsung atau data dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan metode deskriftif kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan atau menggambarkan sesuatu yang diperoleh dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, peraturan-peraturan yang berlaku dan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu informan ditentukan dengan menggunakan teknik disengaja dengan pertimbangan bahwa informan masih terlibat aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah pada Kantor Sekretariat DPRK Aceh Tengah. Volume 1, No. 4, November 2013
- 64
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Struktural pada Sekretariat Daerah dan HASIL PEMBAHASAN
1. Mekanisme
Sekretriat DPR Kabupaten Aceh Tengah.
Pengisian
Sekretaris
DPR 3. Faktor-faktor yang Menjadi Peng-hambat
Kabupaten Aceh Tengah Bupati Aceh Tengah berkonsul-tasi kepada Pimpinan DPRK Aceh Tengah tentang
rencana
mengangkat
seorang
Sekretaris DPRK Aceh Tengah. Bupati Aceh Tengah memberikan nama-nama calon Sekretaris Sekretaris DPRK Aceh Tengah dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dianggap layak untuk menjadi Sekretaris DPRK Aceh Tengah. Hasil dari konsultasi antara Bupati dengan Pimpinan DPRK Aceh Tengah, Pimpinan DPRK Aceh Tengah tidak menyetujui nama-nama calon yang diajukan oleh Bupati. Namun Pimpinan DPRK mengajukan 1 (satu) nama calon PNS untuk diangkat menjadi Sekretaris DPRK
2. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris DPRK dalam Rangka menunjang Kapasitas Lembaga DPRK Aceh Tengah. Sekretaris DPRK mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan,
adminis-trasi
Sekretariat Daerah
Peningkatan
Dewan dalam
Perwakilan Rangka
Kinerja Rakyat
Memfasilitasi
Pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Aceh Tengah serta Upaya yang ditempuh untuk Mengatasinya. Kualitas Sumber Daya Manusia yang rendah, kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis serta kurangnya
anggaran
menjadi
faktor
yang
menghambat kinerja Sekretariat DPR Kabupaten Aceh Tengah. Meningkatkan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis terhadap Pegawai yang ada pada Sekretariat DPR Kabupaten Aceh Tengah. Untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu dilakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan
tugas dan fungsi DPRK. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris DPRK mengacu kepada
Peraturan Bupati Aceh
Tengah Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 tahun 2008 Tentang Rincian Fungsi
pada Sekretariat DPR Kabupaten Aceh Tengah, serta Meningkatkan Jumlah Anggaran pada Sekretariat DPR Kabupaten Aceh Tengah demi Lancarnya semua Kegiatan yang telah Diprogramkan pada Sekretariat DPR Kabupaten Aceh Tengah.
keuangan,
kerumahtanggaan, mendukung pelaksanaan
dan
Upaya
serta bimbingan teknis terhadap pegawai yang ada
Aceh Tengah.
Tugas
dalam
Pemangku
Jabatan
KESIMPULAN DANSARAN
Kesimpulan 1. Pelaksanaan proses pengisian Sekretaris DPRK Aceh Tengah, Bupati Aceh Tengah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRK Aceh Tengah. Dalam proses konsultasi tersebut, Pimpinan DPRK Aceh Tengah
tidak
menyetujui nama-nama calon Sekretaris DPRK yang diajukan oleh Bupati Aceh
65 -
Volume 1, No. 4, November 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Tengah. Kemudian sebaliknya, Pimpinan
menjadi
faktor
penghambat
DPRK Aceh Tengah mengajukan 1 (satu)
Sekretariat DPRK Aceh Tengah.
kinerja
orang nama calon Sekretaris DPRK yang harus diangkat oleh Bupati Aceh Tengah. 2. Pengaturankedudukansekretariat
DPRK
Saran 1. Perludilakukanujikelayakandankepatutanbag
dalampenyelenggaraanPemerintahan Daerah
icalonSekretaris
adalahsebagaisalah satu unsur Satuan Kerja
mengingatperan,
Perangkat Kabupaten (SKPK). Sekretariat
yang sangatbesar.
DPRK dipimpin oleh Sekretaris DPRK dengan
tugas
administrasi
menyelenggarakan
kesekretariatan
DPRK,
DPRK
Aceh
Tengah
tugasdantanggungjawab
2. Menerapkansistemrewarddanpunishmentbag ipegawaidiling-kunganSekretariat Aceh
DPRK
Tengah
agar
menyeleng-garakan administrasi keuangan
semangatdalambekerjasertadapatmeningkatk
DPRK, mendukung pelaksanaan tugas dan
ankedisiplinansertakontribusibagipelaksanaa
fungsi
dan
ntugasdanfungsi yang telahditentukan. Saran
mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan
dariEsensihasilpenelitiandanpembahasandan
oleh
disampaikandalambentukbutir-
DPRK
dan
menyediakan
DPRK.
DalammenjalankantugasdanfungsinyaSekret
butiratauparagraf-paragrafpendek.
aris DPRK mengacukepadaPeraturanBupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2010
DAFTAR KEPUSTAKAAN
TentangPerubahanPeraturanBupati
Aceh
Tengah
2008
Sutarto, 1997.Sekretaris dan Tata Warkat. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Nani, N., 2008.Panduan Menjadi Sekretaris Profesional.Jakarta: Trans Media Pustaka. Nasri, E., 2009.Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI). Makalah. Seminar tentang Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD. Yogyakarta. Undang-UndangNomor 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Jo UndangUndang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi Kabupaten/Kota.
Nomor
25
tahun
TentangRincianTugasdanFungsiPemangkuJa batanStrukturalpadaSekretariat
Daerah
danSekretriat DPR Kabupaten Aceh Tengah. 3. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia yang ada pada Sekretariat DPR Kabupaten Aceh Tengah, masih rendahnya pemahaman dan pengusaan teknologi dan informasi pada Sekretariat DPR Kabupaten Aceh Tengah, kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis, terbatasnya ketersediaan anggaran di dalam menunjang semua kegiatan yang ada, etos kerja yang kurang yang disertai oleh masih rendahnya kedisiplinan kinerja pegawai
Volume 1, No. 4, November 2013
- 66
