PRESEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA DPR KABUPATEN (STUDI KASUS KOMUNIKASI POLITIK DAPIL 1 KABUPATEN BUTON UTARA) * Klison ** La Ode Muh. Umran *** Marsia Sumule G Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS HALU OLEO Email :
[email protected] ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis presepsi masyarakat terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil Satu Kabupaten Buton Utara. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa kinerja dewan perwakilan rakayat daerah sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini kinerja DPRD sebagai penanpung aspirasi masyarakat, pengawasan pembangunan dan kesejahteraan rakayat. Penelitian ini menggunakan pendekatakan kualitatif deskriptif, sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat yang paham dengan apa yang peneliti teliti, dengan pemilihan informan peneliti sebagai informan kunci dengan menggunakan metode snowbool. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah satu orang kontraktor, satu orang guru honorer, dua orang petani, satu orang wiraswasta, satu orang pengusah dan satu orang mantan anggota DPRD, tehnik penentuan lokasi Penentuan wilayah sebuah penelitian yang peneliti lakukakan adalah dengan menggunakan area sampling yaitu Kelurahan Bonegunu dan Desa Buranga, sumber daya yaitu data primeer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapil satu Kabupaten Buton Utara Dilihat dari hasil-hasil kinerja dilapangan yang terjadi masi sangat kurang, baik dari segi pembangunan, proses penyerapan masyarkat serta perhatian anggota DPRD terhadap kesejahteraan masyarakat masi sangat minim. Kinerja DPRD tidak berjalan dengan baik, tidak responsif dan tidak transparan.
ABSTRACT This study aims to analyze public perception of the performance of the Regional Representatives Council Dapil One North Buton. This research was motivated by the fact that the performance of the local legislative influence on people's welfare. In this case the performance of Parliament as a container for the aspirations of the people, monitoring the development and welfare rakayat This study used descriptive qualitative approach, the source of the data in this study is that people understand what meticulous researcher, with the selection of informants researchers as key informants using methods snowbool. As for the key informants in this study is one contractor, one temporary teacher, two farmers, a self-employed people, one person the employer and one former member of parliament, the technique of determining the location determination of the area to a study researcher pleased to be is to use area Bonegunu sampling Village and Village Buranga, resources are primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews, observation, and documentation. These results indicate that the performance of the regional council of the North Buton dapil Judging from the results of field performance that occurs still remain very less, both in terms of development, the process of absorption of the community as well as the attention of legislators to the welfare of society still remain very minimal. Parliament's performance did not go well, unresponsive and not transparent.
I. PENDAHULUAN Sebelum Buton Utara menjadi salah satu daerah otonom, pembangunan di wilayah tersebut masih sangat kurang, akan tetapi setelah wilayah Buton Utara menjadi salah satu daerah otonom sebagai hasil pemekaran dari kabupaten Muna maka pembangunan suda mulai nampak, secara menyeluruh, pelaksanaan pembangunan telah menunjukan kinerja yang cukup berarti, akan tetapi terkhusus wilayah
dapil satu yang meliputi Kecamatan Bonegunu dan Kecamatan
Kambowa masih sangat kurang di bandingkan dengan wilayah dapil dua maupun dapil tiga. Padahal ibu kota Kabupaten Buton Utara terletak di wilayah dapil satu dalam hal ini di Kecamatan Bonegunu yaitu Buranga. Perlu disadari bahwa setiap pelaksanaan pembangunan tidak akan terlepas dari persetujuan dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Merujuk pada system demokrasi, maka sebagai anggota DPRD akan menunjukan kedekatannya kepada masyarakat termaksud DPRD yang ada di Kabupaten Buton Utara. Anggota DPRD Buton Utara
harus dekat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat
pemilihnya secara maksimal. Hal ini berangkat dari pemikiran system demokrasi khususnya mengenai sistem pemilu yang telah berhasil mengantarkan anggota DPRD duduk sebagai wakil rakyat berdasarkan suara terbanyak. Realita ini dengan sendirinya akan merubah fungsi keterwakilan DPRD dalam menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Lebih khusus lagi konstituen masing-masing yang diwakilinya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu lembaga kontrol terhadap kinerja pemerintahan
daerah yang keanggotaannya mencerminkan atau merepresentasikan kondisi
perwakilan rakyat daerah. Sebagai wakil rakyat di daerah, DPRD mempunyai tanggung jawab
yang besar dalam mengemban aspirasi rakyat yang diwakilinya melalui berbagai fungsi yang dimilikinya yaitu fungsi perundang-undangan dan pengawasan. Pada tatanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara masih perlu dikaji secara mendalam, mengingat bahwa kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyerapan setiap aspirasi pelaksanaan tanggung jawab yang di amanahkan oleh rakyat, olehnya itu, menjalankan fungsi dalam mengawal pelaksanaan pembangunan yang di jalankan pemerintah.. Sebagai salah satu bagian wakil rakyat daerah Kabupaten Buton Utara, berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal, apa lagi perannya yang mengurusi bidang sosial kemasyarakatan dan pembinaan masyarakat maka pelayanan daerah
yang diberikan
berhubungan langsung kepada masyarakat. Dengan memberikan pelayanan yang baik maka akan berimbas pada penilaian dan persepsi masyarakat terhadap kinerja DPRD dapil 1 (satu) Kabupaten Buton Utara secara keseluruhan. . II. TINJAUAN PUSTAKA 1. Dimensi Dasar Komunikasi.
Ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner, tidak bisa menghindari perspektif dari beberapa ahli yang
tertarik pada kajian komunikasi, sehingga
definisi dan pengertian komunikasi menjadi semakin banyak dan beragam. Masing-masing mempunyai penekanan arti, cakupan, konteks yang berbeda satu sama lain, tetapi pada dasarnya saling melengkapi dan menyempurnakan makna komunikasi sejalan dengan perkembangan ilmu komunikasi.
Menurut Frank E.X. Dance dalam bukunya Human Communication Theory terdapat 126 buah definisi tentang komunikasi yang diberikan oleh beberapa ahli dan dalam buku Sasa Djuarsa Sendjaja Pengantar Ilmu Komunikasi dijabarkan tujuh buah definisi yang dapat mewakili sudut pandang dan konteks pengertian komunikasi. Definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya (khalayak) Hovland, Janis & Kelley, (1953) 2. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian dan lainlain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka dan lain-lain. Berelson dan Stainer, (1964) 3. Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa? Dengan akibat apa atau hasil apa? (Who? Says what? In which channel? To whom?With what effect?) Lasswell, ( 1960) 4. Komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula dimiliki oleh seseorang (monopoli seseorang) menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih. Gode, (1959) 5. Komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego. Barnlund,(1964) 6. Komunikasi adalah suatu proses yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya dalam kehidupan. Ruesch,(1957). 7. Komunikasi adalah seluruh prosedur melalui mana pikiran seseorang dapat mempengaruhi pikiran orang lainnya. Weaver, (1949).
2. Memahami Komunikasi Politik komunikasi politik sebenarnya sudah dipelajari sejak lama bahkan ketika manusia masih hidup dalam negara-kota (polis). Pada 350 SM, filsuf Yunani kuno bernama Aristoteles mengkaji bagaimana sebuah pesan politik disampaikan kepada publik. Dalam bukunya berjudul Rhetoric, Aristoteles membahas secara sistematis seni berpidato. Ketika itu, pidato merupakan bagian penting untuk memengaruhi pendengarnya (publik) secara politis. Aristoteles mengulas bagaimana seseorang menjadi orator yang baik serta apa cara yang harus dilakukan untuk mengatasi problema berpidato. Tidak berhenti sampai di situ, pendiri sekolah Lyceum itu juga sampai ke tingkat yang lebih tinggi yakni menganalisis suatu retorika. 3. Teori Presepsi Presepsi merupakan suatu kata atau istilah yang tidak asing lagi bagi kalangan mahasiswa maupun masyarakat, sesuai dengan judul penelitian ini masyarakat berhak berpresepsi atau berpendapat tentang apa yang di lihat atau pun yang dirasakan langsung dalam segi kinerja DPR untuk kesejahteraan masyarakat. Persepsi, menurut Jalaludin Rakhmat (1998), adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi didapatkan dari simpulan informasi dan tafsiran pesan yang disampaikan orang lain mengenai suatu obyek. Menurut Ruch (1967), persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk – petunjuk inderawi (sensory) dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu.
Persepsi datang secara tidak sadar melalui sensor pancaindera manusia sehingga didapatkan gambaran yang benar-benar sesuai dengan situasi yang ada.. 4 Tinjauan Tentang Aspirasi Aspirasi berasal dari kata aspire, yang artinya bercita-cita atau menginginkan. Pengertian aspirasi menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah harapan dan tujuan untuk keberhasilan di masa yang akan datang. Slameto (2003 : 53) mendefinisikan aspirasi sebagai harapan atau keinginan individu akan suatu keberhasilan atau prestasi. Aspirasi mengarahkan aktivitas individu untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Menurut Hurlock (1979 : 264) aspirasi didefinisikan sebagai keinginan yang kuat dan usaha yang dilakukan untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang. Keinginan tersebut dapat berupa keinginan meningkatkan status individu, maupun keinginan yang tidak wajar dan terlalu berani. 5 Teori Kesejahteraan sosial dan ekonomi Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yaitu classical utilitarian, neoclassical welfare theory dan new contractarian approach (Albert dan Hahnel dalam Darussalam 2005:77). Pendekatan classical utillatarial menekankan bahwa kesenangan (pleasur) atau kepuasan(utility) seseoarang dapat diukur dan bertambah. Berdasarkan pada beberapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang dapat terkait dengan tingkat kepuasan (utility) dan kesenangan (pleasure) yang dapat diraih dalam kehidupannya guna mencapai tingkat kesejahteraannya yang diinginkan. Maka dibutuhkan suatu prilaku yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasa sesuai dengan sumberdaya yang tersedia.
6 Teori Pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, dalam artian pengawasan membandingkan antara kenyataan dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan juga dimaksudkan untuk mencegah dan mengadakan koreksi atau pembetulan apabila pelaksanaan menyimpang dari rencana yang telah disusun. Terdapat berbagai definisi pengawasan yang diberikan oleh para ahli, menurut Siagian dalam syafiie dkk (1999) bahhwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang diaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara menurut Siswanto Sastrohadiwiryo ( 2003) pengawasan merupakan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui.
7 Definisi Kinerja
Kinerja merupakan kata ataupun istilah yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Kinerja merupakan hasil-hasil dalam melakukan pekerjaan. sesuai dengan judul peneliti maka yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah hasil-hasil kinerja DPR dalam menyejahterakan masyarakat .
Bernardin dan Russel (dalam Ruky, 2002) memberikan pengertian atau kinerja sebagai berikut : “performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period. Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang di peroleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurung waktu tertentu.
8 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara yang menjalankan sistem pemerintahan negara memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami ketidak jelasan atau tumpang tindih dengan lembaga negara lainnya. Berdasarkan Pasal 1 angka1Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang dimaksudkan dengan DPR adalah lembaga perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berkaitan dengan pengertian DPR, B.N. Marbun (1982) mengutip pendapat Mh. Isnaeni mengemukakan bahwa dewan perwakilan rakyat adalah suatu lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. III METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatakan kualitatif deskriptif, sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat yang paham dengan apa yang peneliti teliti, dengan pemilihan informan peneliti sebagai informan kunci dengan menggunakan metode snowbool. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah satu orang kontraktor, satu orang guru honorer, dua orang petani, satu orang wiraswasta, satu orang pengusah dan satu orang mantan anggota DPRD, tehnik penentuan lokasi Penentuan wilayah sebuah penelitian yang peneliti lakukakan adalah dengan menggunakan area sampling yaitu Kelurahan Bonegunu dan Desa Buranga, sumber daya yaitu data primeer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Penampung Aspirasi Masyarakat Mencermati jawaban-jawaban informan dari hasil penelitian yang di lakukan mengenai perhatian DPRD dalam melakukan kunjungan kerja atau reses, semua jawan mereka hampir sama bahwa anggota legislatif jarang melakukan kunjungan kedaerah dapil satu Kabupaten Buton Utara. Hungan komunikasi antara DPRD dengan masyarakat tidak berjalan normal sepertia apa yang di harapkan oleh masyarakat, dan kepentingan kelompok masih nampak jelas terlihat di tengah kalangan masyarakat dapil satu Kabupaten Buton Utara. Pola komunikasi antara “wakil rakyat” dengan “terwakil” dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kesinambungan komunikasi antara wakil dengan pihak terwakil, dan langsung tidaknya hubungan antara kedua pihak. Komunikasi antara wakil dengan terwakil di DPRD Buton Utara cenderung dilakukan melalui media partai politik. Komunikasi yang cenderung dilakukan secara bertahap tersebut kurang efektif, karena dengan demikian wakil kurang mengenali konstituen, demikian pula sebaliknya konstituen tidak mengenal wakilnya, hasil penelitian ini sejalan dengan pemikiran Menurut Hurlock (1979 : 264) sebagai keinginan yang kuat dan usaha yang dilakukan untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang. Keinginan tersebut dapat berupa keinginan meningkatkan status individu, maupun keinginan yang tidak wajar dan terlalu berani.
2.Pengawasan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam realitanya selama ini, dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat, dimana seringnya
kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan/di putuskan oleh pemerintah sama sekali tidak memihak tehadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Menguatnya peran DPRD (lembaga legislatif) di era reformasi dan otonomi daerah saat ini, yang mana peran DPRD sebagai posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat di era otonomi daerah ini, merupakan fenomena yang cukup menarik. Tanggapan-tanggapan pesimis yang sebelumnya mengarah kepada institusi lembaga perwakilan ini kini menjadi pembahasan yang cukup menarik. Pergeseran akan peran dan fungsi lembaga legislatif di era otonomi daerah ini di tandai dengan penegasan akan peran tugas dan wewenang DPRD, yakin selain menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi sebuah kebijakan pemerintah daerah juga melakukan fungsi pengawasan. Lebih tegas lagi dinyatakan dalam penjelsan umum UU No 32 Tahun 2004, bahwa DPRD harus menyatu dengan masyarakat . Pernyataan dari berbagai inforwan yang di wawancarai dalam penelitian yang dilakukan bahwa pembangunan sangat di butuhkan oleh masyarakat Kabupaten Buton Utara dapil satu, yang dimana pengawasan anggota legislatif sebagai wakil rakyat belum sesuai dengan yang di harapkan oleh masyarakat Kabupaten Buton Utara dapil satu , di karenakan keberpihakan masih sangat nampak jelas dilihat oleh masyarakat. Pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan pemikiran Kusnadi, dkk (1999:265). yang menjelaskan bahwa Pengawasan adalah memantau atau memonitor pelaksanaan rencana pakah telah dikerjakan dengan benar atau tidak atau suatu proses yang menjamin bahwa tindakan telah sesuai dengan rencana. Pengawasan tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada rencana dan rencana akan menjadi kenyataan jika ditindaklanjuti oleh pengawasan.
c. Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan temuan hasil penelitian Sangatlah disadari bahwa kebutuhan masyarakat dalam menyejahterakan
bukan hal yang mudah sebab telah diketahui bahwa dapil satu
Kabupaten Buton Utara yang sebagian besar penduduknya berpendapatan per kapita rendah, yang sangat membutuhkan dukungan kebutuhan masyarakat, lahan pertanian sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat dapil satu. Itulah sebabnya pada umumnya pembangunan daerah berkembang merupakan gagasan yang bukan lahir dari pemikiran daerah-daerah berkembang sendiri, akan tetapi pembangunan itu merupakan produk daerah untuk mendukung dan menyuplai kebutuhan masyarakat, yang didukung oleh para elit politik daerah berkembang yang pro rakyat. Pembangunan ekonomi daerah berkembang yang dianggap sebagai obat mujarab untuk menyelesaikan persoalan keterbelakangan, semuanya disponsori oleh daerah- dengan pola pengadaan kebutuhan masyarakat dapil satu. Institusi keuangan ini telah dipersiapkan oleh lembaga keuangan daerah. DPRD merupakan perwakilan rakyat yang dipercaya oleh rakyat, untuk mewakili masyarakat secara umum. Bukan hanya sponsor finansial saja, ilmu pengetahuan, teknologi sampai dengan ukuran maju dan terbelakang, tradisional dan modern, kaya dan miskin, dimana ukuran ini tidak lepas dari campur tangan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, setiap keperwakilan masyarakat dalam periode pembangunan, kemungkinan besar tidak akan lepas dari campur tangan para DPRD untuk melapangkan jalannya kesejahteraan masyarakat. Di daerah dapil satu Kabupaten Buton Utara, bawah siapa pun kepemimpinan daerah terpilih, adalah sosok institusi yang tidak berdaya melawan DPRD yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian semua persoalan masyarakat daerah berkembang ditentukan melalui sistem keuangan daerah,. Ketika semua aturan ditentukan oleh
lembaga DPRD maka lembaga keuangan tersebut akan mengontrol pemberlakuannya dan penyeragamannya secara global tanpa peduli kondisi spesifik masyarakat. Menganalisis pengakuan informan dari hasil penelitian yang di lakukan, memberikan gambaran bahwa kesejateraan masyarakat akan dapat dilihat dari kehidupan keseharian masyarakat. perekonomian masyarakat dapat berkembang jika pemerintah daerah dapat menyalurkan berbagai macam bantuan dalam kebutuhan masyarakat dapil satu Kabupaten Buto Utara, terutama bantuan pertanaian dan peternakan sebagai lapangan pekerjaan masyarakat. Pernyatataan di atas sejalan dengan pemikiran Thomas dkk. (2005) menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat di representasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat. KESIMPULAN DAN SARAN 1. kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancaradan dokumentasi yang dilaksanakan kabupaten buton utara dapil satu, tentang presepsi masyarakat terhadap kinerja DPRD masih sangat jauh dari harapan masyarakat kabupaten buton utara dapil satu. Dilihat dari hasil-hasil kinerja dilapangan yang terjadi masi sangat kurang, baik dari segi pembangunan, proses penyerapan masyarkat serta perhatian anggota DPRD terhadap kesejahteraan masyarakat masi sangat minim. 2. saran Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut.
1. Anggota legislatif harus memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mensejahterakan masyarakat, dalam segi lapangan pekerjaan, seperti pertanian dan peternakan. 2. Diharapkan kepada masyarakat Kabupaten Buron Utara dapil satu tetap menjaga hubungan komunikasi yang baik dengan anggota legislatif demi kesejahteraan sosial, hingga akan mempermuda tersalurkannya segala kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. 3. Diharapkan kepada pemerintah daearah agar memperhatikan wilayah dapil satu sebagai ibu kota kabupaten , dan terus membangun fasilitas-fasilitas kantor sebagai pusat pemerintahan, kebutuhan masarakat demi kesejahteraan masyarkat kabupaten buton utara.
DAFTAR PUSTAKA 1. Sumber pustaka Abar, anadhya.2003. teknologi komunikasi perspektif ilmu komunikasi. Yogyakarta: LESFI Affian. 1991. Komunikasi politik dan sistem politik di Indonesia. Cetakan pertama jakarta: Pustaka Utama Arifin, anwar. 2011. Sistem Komunikasi Indonesia. Bandung :Simbioka Rekatama Media Cangara hafied, 2014.komunikasi politik: konsep, teori dan strategi. PT Raja Grafindo Persada Crouch, haroul.1982. perkembangan politik dan modernisasi, yayasan perkhiyadarmata. jakarta Efendi, onong uchjana. Dinamika komunikasi. PT Remaja Rosda Karya Ibrahim, Subandi Idi Dan Bachrudin Ali Akhmad, 2014. Komunikasi Dan Komodifikasi. Yayasan Pustaka Obral Indonesia Jalaludin, Rakhmad. 2001.Komunikasi Politik, PT. Remaja Rosda Karya Mahsyur, mohamad, 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE, Yogyakarta Mcquail, Denis.1996. Teori Komunikasi Massa , PT. Gelora Aksara Pratama Mulyani, Dedi .2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya Bandung Sumadiria, haris .2014. sosiologi komunikasi massa. PT Remaja Rosdakarya Bandung Udo, Irfan dan jumal shale.2013. Selamatkan Pemilu Indonesia. PT. Percetakan Sultra 2. Sumber Eletronik. https://adityachandrasetiawan.wordpress.com/2013/05/08/teori-persepsi-perception-theory/ http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang 2012/06/28
