EKONOMI POLITIK DAN PARADIGMA PEMBANGUNAN. Prof. Dr. Didik J. Rachbini

EKONOMI POLITIK DAN PARADIGMA PEMBANGUNAN Prof. Dr. Didik J. Rachbini

© Pusdiklat Spimnas 2011

1

I. Definisi Paradigm • • • •

A distinctive concept A model Pattern Development paradigm (development model)


2

II. PARADIGMA DAN SISTEM EKONOMI POLITIK LAMA SEP = fungsi (SDi), dimana, SEP = sistem ekonomi politik • • • • • • •

SD1=sifat dasar pemilikan SD2=inisiatif pembentukan badan usaha SD3=insentif ekonomi SD4=mekanisme pembentukan harga SD5=kompetisi atau persaingan SD6=struktur organisasi SD7=jenis insentif/dorongan


3

EKONOMI POLITIK DAN PARADIGMA PEMBANGUNAN LAMA Sifat Dasar Kapitalisme 1. Pemilikan Individu (SD1) 2.

3.

4.

5. 6. 7.

Inisiatif pembentu kan badan usaha (SD2) Insentif ekonomi (SD3) Mekanism e harga (SD4) Kompetisi (SD5) Struktur Organisasi Insentif Kegiatan

Individu Partnership Korporasi

Profit sebagai Motif utama Pasar (S&D)

Eksis Desentralisasi Matematik

Sosialisme Industri dasar dimiliki negara, sisanya individu Usaha bersama pada industri dasar dan individu untuk lainnya Motif ekonomi dan nonekonomi Pemerintah/ birokrasi

Komunisme Semua dimiliki negara

Campuran Individu dan negara

Negara

Individu dan negara

Negara

Birokrasi hukum pasar

Ada bila negara mau Semi sentralisasi Sosialistik

Tidak ada

Ada dan tidak

Sentralisasi penuh Untuk Ideologi

Desentralisasi

Insentif terbatas Ekonomi, sosial, politik


Gabungan 4

Kapitalisme 1. Manusia merdeka, legal politis 2. Manusia merdeka, pekerja menjual tenaganya kepada pemilik modal dengan kontrak 3. Komoditi harganya ditentukan oleh mekanisme pasar dan invisible hand, dan 4. Individu bekerja untuk mencari keuntungan maksimal.


5

Sosialisme-Komunisme • Peranan Pasar sangat minimal (dinolkan) • Kasus Indonesia dalam perebutan ideologi: sama rata sama rasa • Peranan negara sangat dominan • Tertutup • Hanya tersisa dua atau tiga negara di dunia yang tertutup: Korea Utara, Kuba dan Burma


6

Cina: Komunis atau Kapitalis?


7

IV. Dua Pilar Paradigma: KAPITALISME SOSIALISME

STATE

NIL

MARKET

***

***


8

Kebijakan Ekonomi PRIVATE GOAL STATE MARKET

PUBLIC GOAL ***

***


9

V. Kasus Rusia • Sekarang Rusia Kapitalisme ? • Transisinya dengan Prestroika membuat negara ini lemah • Negara super kuat antri makanan pokok roti • Integrasi nasional dikorbankan


10

V. EKONOMI PASAR SOSIAL JERMAN • EPS/SME: kerangka teori atau pemikiran, yang mengkombinasikan kebebasan atau inisiatif individu dengan tanggung jawab sosial. • Wujudnya: UU persaingan, sistem asuransi sosial, dll • Unsur inisiatif individu: untuk mengembangkan potensi dinamika ekonomi masyarakat (perlu pasar & prinsip persaingan yang sehat).


11

• SME tidak mempraktekkan ekonomi liberal (kebebasan individu). • Prinsip kebebasan & kompetisi perlu diikuti tanggung jawab sosial • Wujudnya: melalui institusi, yang dapat menjamin kemakmuran masyarakat rentan • Golongan produktif diberi ruang gerak yang luas untuk mengembangkan potensi & kreativitasnya, sejalan dengan tanggung jawab sosial, yang semakin besar


12

PRINSIP EPS/SME  (1) Kebebasan dan hakindividu (keputusan desentralisasi). Mekanisme pasar yang efektif memacu kegiatan ekonomi secara lebih dinamis dan menghidupkan suasana persaingan (competition).  (2) Persamaan sosial (social equality), sebagian masyarakat yang kurang mampu bersaing bisa mendapatkan kesempatan sesuai kemampuannya. Subsidi berlebihan dihindari agar menciptakan free rider


13

 (3) Kebijakan siklus bisnis (business cycle policy) untuk kompetisi dan tujuan sosial, ada masa pasang (tabungan) dan ada masa surut kehidupan ekonomi.  (4) Menjaga pertumbuhan ekonomi, menciptakan sistem hukum & infrastruktur, menumbuhkan insentif yang rasional, memacu kreativitas dalam ekonomi, modernisasi fasilitas produksi & produktivitas.


14

 (5) Kebijakan struktural: mekanisme pasar, perubahan struktural, hindari hambatan untuk memacu efisiensi & produktivitas. Misalnya pasar tenaga kerja tidak semata mekanisme pasar dan persaingan.  (6) Market conformity atau competitive conformity. Kebijakan tidak saja ke arah social equality, tapi ekonomi yang seimbang & dinamika pertumbuhan. Market conformity tidak akan membunuh kegiatan yang kompetitif.


15

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  (1) Keamanan pekerja: menghindari PHK massal, proteksi hak-hak pekerja, yang dijamin oleh sistem hukum pada tingkat yang asasi.  (2) Partisipasi pekerja: ikut menentukan arah produksi, memaksimalkan kontribusi terhadap perusahaan  (3) Kompensasi material: kebijakan perlindungan akibat berbagai masalah ekonomi, kecelakaan, keadaan sosial yang kritis, bahkan karena bencana alam.


16

.(4) Subsidi pembangunan rumah rakyat sebagai kebutuhan mendasar, melalui keuangan publik, keringanan pajak golongan bawah • (5) Asuransi sosial: orang tua, kaum invalid, dan golongan rentan • (6) Kesejahteraan keluarga (basis sistem sosial): tambahan jaminan anak-anak


17

MASALAH KITA: KEMISKINAN DAN KORUPSI


I. EKONOMI INDONESIA GDP LIMA NEGARA BESAR 2030 (Trilyun US$) 30 25 20 15 10 5 0 China

USA

EU

India

Indonesia

© Pusdiklat Spimnas 2011 19

Pa Pa pu pu a a Ba M rat G al u or ku on ta lo N TT N TB N La A m D Su B pu Su l aw en ng l a es gk w i T ul es e u i T ng D en ah I J gg o a J a gy ra Su w ak m a T ar at e ta er ng a ah J a Sel a Su w ta a Su l aw Tim n e la w s i B ur Su es i a ra m Se t at la er ta n Ja a U Su w ta m a B ra at a e r M ra B at a Su l u ar l ku at Ka awe U l im s i tar an Uta a ta ra n Ba ra t R Ke ia p u Ka ula J a m u l im a b an n R i ta ia Ka n u Ti l im m an Ba ur Ba tan n te Ka n g Te n l im ka ng an B e ah ta li tu n Se ng la ta n D KI Ba Ja li ka rta

Kemiskinan (BPS)

40.00 36.80

35.00

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00 3.48

-

2009 2010

• Hingga 2010, persentase kemiskinan di Papua mencapai 36.80% dari total penduduk dan menjadi tingkat kemiskinan tertinggi di 33 provinsi. Sementara terendah berada di DKI 3,48%. 20


Tabel 7. Rata-rata Luas Lahan Yang Dikuasai Rumah Tangga Pertanian dan Penggunaan Lahan (Ha) ST 93 Lahan Lahan Untuk Pertanian Lahan Bukan Untuk Pertanian Lahan Yang Wilayah Pertanian yang Rumah dan Lahan Lahan Jumlah Dikuasai Sawah Bukan Sawah Jumlah Dikuasai Pekarangan Tidur Lainnya Jawa 0.47 0.19 0.19 0.38 0.03 0.00 0.00 0.03 0.41 Luar Jawa 1.20 0.23 0.91 1.14 0.06 0.10 0.00 0.06 1.30 Indonesia 0.80 0.21 0.51 0.72 0.05 0.04 0.00 0.09 0.81 Sumber : BPS ST = Sensus Pertanian Tahun 1993


21

Tabel 8. Persentase RT Pengguna Lahan dan Golongan Luas Lahan yang Dikuasai Tahun 2003

Wilayah Jawa Luar Jawa Nasional

Golongan Luas Lahan yang Dikuasai (Ha) Jumlah < 0.5 0.5 - 0.99 1.00 - 1.99 2.00 - 2.99 ≥ 3.00 40.92 9.61 3.51 0.67 0.42 55.13 14.18 9.35 10.81 5.87 4.64 44.85 55.10 18.96 14.32 6.54 5.06 100.00

Sumber : BPS ST = Sensus Pertanian Tahun 2003


22

Unemployment Indonesia dan ASEAN


23

Tenaga Kerja Informal dan Formal Berdasarkan Status di Indonesia, 2008 &2009 (juta)

Sumber: ILO, 2010


24

Separuh Sektor Indutri Tumbuh Negatif & Mendekati Nol Alat angkutan, mesin dan peralatannya

10,3%

Pupuk, kimia dan barang dari karet

3,9%

Semen dan barang galian bukan logam

2,9%

Barang lainnya

2,6%

Makanan, minuman dan tembakau

2,3%

Pengilangan minyak bumi

1,4%

Kertas dan barang cetakan

0,2%

Tekstil, barang kulit dan alas kaki

0,0%

Logam dasar besi dan baja

-0,2% -3,1%

Barang kayu dan barang dari kayu lainnya Gas alam cair

-4,8%

-8%

-4%

0%

4%


8%

12% Sumber: BPS

Starting Business

Singapura Thailand Indonesia Kambodia Malaysia Timor-Leste Vietnam Filipina Rata-rata OECD Asia Pasifik

Jumlah prosedur memulai bisnis 3 3 9 9 9 10 11 15 5,7 8,1

Jumlah hari memulai bisnis 3 3 60 85 11 83 50 52 13 41,1

Biaya (% dari pendapatan per kapita) 0,7 6,3 26 138,4 11,9 4,1 13,3 28,2 4,7 25,8

Modal Minimal (% dari pendapatan per kapita) 0 0 59,7 36,3 0 202,9 0 5,5 15,5 21,3


Corruption Index of Indonesia & Other Countries

Source : www.transparency.org, 2010


Note : 0 = corrupt and 10 = clean

27

Bribery of 15 Public Institution 48% 41% 34% 33% 33% 32% 30% 30%

Polisi (n=1218) Bea dan Cukai (n=423) Kantor Imigrasi (n=363) DLLAJR (n=774) Pemda kota (n=1857) Badan Pertanahan Nasional (n=518) Pelindo (n=425) Pengadilan (n=204) DepHukHam (n=431) Angkasa Pura (n=357) Pajak Daerah (n=2159) Depkes (n=598) Pajak Nasional (n=2005) BPOM (n=387) MUI (n=177)

0%

21% 21% 17% 15% 14% 14% 10% 20%

40%

60%


Sumber : Tranparency International Indonesia, 2009

80%

100%

EKONOMI POLITIK DAN PARADIGMA PEMBANGUNAN. Prof. Dr. Didik J. Rachbini

Recommend Documents