SUDARMALIK E 161090084 / IPH
EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI
KOMISI PEMBIMBING PROF. DR. IR. HARIADI KARTODIHARDJO, MS DR. IR. SUDARSONO SOEDOMO, MS, MPPA DR. IR. SOERYO ADIWIBOWO, MS
LATAR BELAKANG
PT RAPP UUD 1945 Pasal 33 (1 - 5) Demokrasi ekonomi
28 IUPHHK-HT : 876.849 ha ;
UU 41/1999 Pasal 31 (1 dan 2) Pembatasan Izin Usaha
- Keadilan - Pemerataan - Lestari
HTI
PULP :35%
PT. IKPP 32 IUPHHK-HT 883.682 ha
PULP : 40,8%
Luas Hutan = 8,6 juta ha HP = 1,6 juta ha HPT = 1,8 juta ha HL = 0,23 juta ha HKs = 0,59 juta ha HK = 4,2 juta ha
FOKUS PENELITIAN Fenomena Penguasaan Areal & Kepemilikan IUPHHK-HT Dampak
Monopoli areal dan Monopsoni pasar kayu HTI
Penyebab : Biaya Transaksi Permohonan IUPHHK-HT
Hambatan masuk pasar (Entry barrier)
Hubungan Transaksi Pemerintah - Pengusaha
Peraturan Menteri Kehutanan
TUJUAN PENELITIAN Tujuan utama Mengetahui ekonomi politik pemerintah dalam pembangunan HTI(6) Tujuan antara : 1. Mengetahui dinamika kebijakan yang menciptakan penguasaan areal dan kepemilikan usaha pembangunan HTI(1) 2. Mengkaji aktor dan jaringan aktor dalam pembuatan Peraturan Menteri Kehutanan tentang kerja sama operasi (KSO)(2) 3. Mengetahui posisi pemerintah dalam pembangunan HTI (3) 4. Mengkaji proses yang menciptakan penguasaan areal dan kepemilikan usaha pembangunan HTI(4) 5. Mengkaji proses pemasaran kayu HTI yang menciptakan adanya penguasaan pasar oleh industri pulp kertas(5)
METODOLOGI PENELITIAN Pendekatan Paradigma Metodologi Metode
: Kualitatif : Konstruktivisme : Fenomenologi : Fenomenologi
Lokasi : Riau & Jakarta Waktu : 2010 – 2014 Subyek Penelitian Aktor yang terlibat dalam pembangunan HTI
Ruang Lingkup Penelitian
1. Penelitian Kebijakan Pembangunan HTI 2. Penelitian Ekonomi Pembangunan HTI 3. Penelitian Ekonomi Politik Pembangunan HTI
Metode Fenomenologi OBJEK (benda/fenomena/peristiwa)
Epoche
Epoche
Bracketing Horizonalizing Reduksi dan eliminasi
Reduksi Fenomenologi
Horizon/Invariant Constitutes/ Unit Makna
Variasi Imajinasi
Deskripsi Tekstural
Intuisi
Deskripsi Struktural
Sintesa makna dan Esensi Objek Menulis Laporan Penelitian
Validasi Data
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nama / Instansi /Jabatan X1 / Dinas Kehutanan Propinsi Riau X2/ Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan X3/ Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan X4 / Dinas Kehutanan Kab. Siak X5 / Mantan Dirjen BUK X6 / Direktur HTI Kementerian Kehutanan X7 / BPKH Wilayah Kepulauan Riau X8 / Bagian Hukum BUK X9 / PT RAPP X10 / Direktur IUPHHK-HT X11 / Pemegang IUPHHK-HT X12 / Staf Perencanaan Panca Eka Grup X13 / Ketua APHI X14 / Direktur IUPHHK-HT X15 / Dinas Kehutanan Propinsi Riau X16 / Pegawai PT. Arara Abadi X17 / Pegawai PT. RAPP X18 / Pegawai PT. Anugerah (PT. RAPP grup) X19 / PT. NWR (diakuisisi) X20 / PT. NWR (diakuisisi) X21 / Direktur IUPHHK-HT X22/ Koran Riau Pos X23/ Koran Haluan Riau X24 / LSM Jikalahari X25 / LSM TII Riau X26 / Konsultan Kehutanan, Riau X27 / Konsultan Kehutanan, Bogor X28 / Dosen IPB X29 / Mantan Pejabat Litbang, Peneliti X30 / Peneliti HTI Litbang Kehutanan X31/ LSM Riau Madani
Waktu Wawancara Apil 2013 November 2013 Oktober 2013 Mei 2010 April 2014 Agustus 2010 Pebruari 2014 November 2013 2012, 2013 Mei 2013 Mei 2013 September 2011 Juni 2013 Juni 2011 Agustus 2013 Agustus 2012 April 2010 Mei 2010 Maret 2011 Maret 2011 September 2012 Agustus 2012 Agustus 2012 September 2012 September 2012 April 2013 Agustus 2013 Mei 2013 April 2013 Agustus 2013 Oktober 2012
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinamika Kebijakan
Kekuasaan dan Kepentingan
Peluang Korupsi dan Kerugian Negara
PMP melalui Dana Reboisasi penerbitan izin oleh Bupati Percepatan Pembangunan HTI Kerja sama Operasi (KSO) Pemindahtanganan IUPHHK-HT Pengambilalihan saham IUPHHK-HT
Praktek (Politik) lebih besar dari Teks (Hukum) Kekuasaan besar berada di Birokrasi
Kekuasaan besar Pola korupsi Kerugian Negara
: Peluang Korupsi : Suap dan Pemerasan : 11 milyar
Agenda Setting Peraturan Menteri Kehutanan tentang Kerja Sama Operasi (KSO) Kementerian Kehutanan (Bina Usaha Kehutanan)
Agenda Setting KSO dibawa oleh Pengusaha Besar (PT.RAPP dan PT.IKPP)
APHI
F
A
B
E
PT. IKPP
PT. RAPP
C
D
G
H
Pertimbangan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri Jaringan didasarkan pada hubungan pribadi dan lokasi IUPHHK-HT
Aktor dalam Implementasi Permenhut Kerjasama Operasi (KSO) PT. RAPP PT. IKPP / PT. Arara Abadi Perusahaan kecil Pemegang IUPHHK-HT APHI Riau Kementerian Kehutanan (BUK) Praktek Implementasi : PT.RAPP vs Perusahaan Pemegang IUPHHK-HT PT.IKPP vs Perusahaan Pemegang IUPHHK-HT Kedudukan tidak setara Isi perjanjian ditentukan pelaksana KSO (PT.RAPP dan PT.IKPP) KSO tidak dilaporkan ke Mentari Kehutanan
POSISI PEMERINTAH Kementerian Kehutanan (Negara)
Hubungan Principal-Agent
KONTRAK SK IUPHHK-HT
BP2HP BPKH Dinas Kehutanan Propinsi/Kabupaten
Pendapatan Negara (PSDH, DR, Iuran IUPHHK-HT
Kegiatan : Persiapan Lahan Persemaian/Pembibitan Penanaman/Pemeliharaan Pemanenan/Pengangkutan Pemasaran
Pemegang IUPHHK-HT IUPHHK-HT Kerjasama Operasi (KSO) Perubahan Hak dan Kewenangan
Kontraktor
Hubungan Principal agent 1. Negara – Pemegang IUPHHK-HT 2. Pemegang IUPHH-K – KSO 3. KSO – Kontraktor Jaminan Kinerja
Kelestarian Hasil
PERUBAHAN HAK DAN KEWENANGAN No 1. 2.
Stakeholder Kementerian Kehutanan Pemegang IUPHHKHT
Acces Right
Bundle of Rights Withdrawal Management Right Right
Exclusion Right
Alienation Right
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-
3.
Pelaksana kerja sama operasi (KSO)
√
√
√
-
-
4.
Kontraktor pembangunan HTI
-
√
-
-
-
PROSES PENGUASAAN HTI Izin Menteri Bupati
Pemindahtangan IUPHHK-HT Pengambilalihan Saham Kerja sama Operasi
Perjanjian Kerjasama Operasi : Pengaturan Harga Pengaturan bagi hasil Tidak ada alternatif pemasaran Terperangkap dalam kerja sama
Penguasaan Areal dan Kepemilikan IUPHHK-HT
MONOPOLI Barrier to entry
Hambatan absolut Hambatan struktural Keuntungan Strategi
Biaya Pembangunan HTI Biaya Transaksi
Biaya Transaksi (3,6 milyar)
VS
Biaya Pembangunan HTI Besar: Pengusaha : 30 juta/ha
Terpaksa Kerja sama Operasi
Monopoli Integrasi Vertikal Perjanjian kerja sama Pengaturan Harga
Izin Pemanfaatan Hutan /IPK (102,9 milyar) Sharing Biaya : Pemegang IUPHHK-HT : 0,87 % Pelaksana KSO : 99,13 % 5000 ha Pengusaha
: 120 milyar
Perusahaan
Riau
Nasional
PT. RAPP
0,49
0,31
PT. IKPP
0,51
0,69
HHI 5002
PROSES PENGUASAAN PASAR
Kebijakan Pemerintah
• Larangan Ekspor log • Integrasi vertikal
Kesepakatan antar perusahaan
• Kesepakatan harga • Tidak bebas berpindah pasar
T E R J E B A K
STRATEGI PERUSAHAAN KERJASAMA OPERASI (KSO) 2 JUTA TON/THN
PT. RAPP
DUAL STRATEGI
Konsesi IUPHHK-HT
PT. IKPP
Bahan Baku Pulp
2 JUTA TON/THN
EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN HTI HUBUNGAN TRANSAKSIONAL PEMERINTAH - PENGUSAHA PERATURAN MENTERI KEHUTANAN IMPLEMENTASI
KEKUASAAN DAN KEPENTINGAN BISNIS HTI : DOMINASI PENGUSAHA BESAR MONOPOLI & MONOPSONI (BISNIS HULU – HILIR HTI)
AGENDA SETTING
KESIMPULAN Kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan hutan produksi cenderung lebih mengutamakan kepentingan pengusaha besar Peraturan Menteri Kehutanan yang mengatur pembangunan HTI merupakan wujud legitimasi dominasi pemerintah terhadap hutan produksi Hubungan tiga tingkat dalam pelimpahan kewenangan pembangunan HTI perlu diikuti dengan adanya jaminan kinerja (performance bond)
Penguasaan areal dan Kepemilikan usaha pembangunan HTI disebabkan oleh adanya biaya transaksi dan biaya pembangunan HTI yang besar Kerja sama operasi (KSO) menyebabkan timbulnya penguasaan usaha pembangunan HTI dan penguasaan pasar kayu HTI
REKOMENDASI KEBIJAKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pemutusan Kerja sama Operasi (KSO) Pembukaan Kebijakan Ekspor Kayu HTI Penetapan Harga Dasar Kayu HTI Akses Perbankan bagi Pengusaha HTI Penetapan PSDH berdasarkan luas IUPHHK-HT Penetapan Pajak Progresif bagi Luas IUPHHK-HT
TERIMA KASIH
Anak perusahaan & group perusahaan
Kebijakan pemerintah Larangan Ekspor Log Integrasi vertikal
Akuisisi saham
SK IUPHHK-HT
MONOPOLI
Kerjasama Operasional (KSO)
MONOPSONI
Pengontrolan Harga
Harga domestik (US $ 30/m3) dan Internasional (US $ 75/m3)
Peraturan Menteri Kehutanan sebagai bentuk legitimasi dominasi pemerintah terhadap pemanfaatan hutan Peraturan Menteri Menteri Kehutanan memberi kewenangan besar yang menciptakan kekuasaan besar kepada pemerintah (Pusat dan daerah) Kekuasaan besar digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga terjadi transaksi Kerugian negara berupa hilangnya peluang pungutan dana reboisasi Peraturan Menteri Kehutanan ini menyebabkan kerusakan hutan melalui pemberian IUPHHK-HT pada kawasan hutan alam
Apa dan Mengapa Monopoli ? Hukum
Monopoli Ekonomi
EKONOMI POLITIK DEFINISI
Keputusan ekonomi melalui suatu aktivitas /pertimbangan politik (Caporaso & Levine 1992 dan Clark 1998) Keputusan pemanfaatan sumberdaya hutan Dasar ekonomi (Efisiensi) Aktivitas politik (Kekuasaan & Kepentingan)
POLITIK EKONOMI Keputusan politik melalui suatu aktivitas / pertimbangan ekonomi (Staniland 1984)
Pemanfaatan Hutan untuk HTI
Penerimaan PSDH dan DR
Peraturan Perundangan memberi peluang penguasaan usaha HTI No
Tahun
Kebijakan/ Peraturan Perundangan
Dampak Kebijakan Jumlah IUPHHK-HT
(+)
1.
1989
Kebijakan pinjaman dari dana reboisasi.
2.
2003
Kebijakan pencabutan bantuan DR
3.
1990
PP tentang HTI
√
4.
2000
Kepmen tentang pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah.
√
5.
2003
Permenhut Percepatan HTI
√
6.
2005
Permenhut verifikasi izin HTI
7.
2005
8.
(0)
(-)
√
Finansial IUPHHK-HT
(+)
(0)
(-)
√ √
√ √ √
Permenhut Kerja sama Operasi
√ √
√ √ √
2009
Permenhut Pemindahtanganan Izin HTI
√
√
9.
2006
Permenhut Pengambilalihan saham
√
√
10.
2011
Kepres Moratorium Izin Pemanfaatan Hutan
√
√
11.
2013
Perpanjangan Kepres Moratorium Izin Pemanfaatan Hutan
√
√
Kekuasaan dan Kepentingan dalam Permohonan IUPHHK-HT Teks /Hukum
No
Aktor /Pelaku
Praktek /Politik
Kekuasaan
Kepentingan
Kekuasaan
Kepentingan
1. Menteri Kehutanan
Sedang
Sedang
Besar
Tinggi
2. Direktorat Jenderal BUK
Sedang
Sedang
Besar
Tinggi
3. Dirjen Planologi
Sedang
Sedang
Besar
Tinggi
4. BPKH
Sedang
Sedang
Besar
Tinggi
5. Gubernur
Sedang
Sedang
Besar
Tinggi
6. Bupati
Sedang
Sedang
Besar
Tinggi
7. Kadishut Propinsi Riau
Sedang
Sedang
Besar
Kecil
8. Kadishut Kab. Pelalawan
Kecil
Sedang
Besar
Kecil
9. BLHD Kab. Pelalawan
Kecil
Sedang
Kecil
Kecil
10. Konsultan Kehutanan
Kecil
Kecil
Kecil
Tinggi
11. Masyarakat Sekitar Hutan
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kekuasaan Kekuasaan Besar Kekuasaan besar ini dimaksudkan bila aktor dapat mempengaruhi/ mengarahkan pemohon IUPHHK-HT dan pemohon IUPHHK-HT mengikuti dengan mengorbankan sesuatu yang bersifat material Kekuasaan Sedang Kekuatan sedang dimaksudkan bila aktor dapat mempengaruhi/ mengarahkan pemohon IUPHHK-HT tetapi pemohon IUPHHK-HT tidak atau tidak mengikuti tanpa mengorbankan sesuatu yang bersifat material Kekuasaan Kecil Kekuasaan kecil ini dimaksudkan bila aktor tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi/mengarahkan pemohon IUPHHK-HT
Kepentingan Kepentingan Tinggi Kepentingan Tinggi dimaksudkan bila aktor memiliki keinginan untuk terbitnya IUPHHK-HT. Keinginan tersebut berhubungan dengan adanya manfaat yang diperoleh dengan penerbitan IUPHHK-HT tersebut. Kepentingan Sedang Kepentingan Sedang dimaksudkan bila aktor tidak memiliki keinginan untuk diterbitkannya atau tidak diterbitkannya IUPHHK-HT. Kepentingan Rendah Kepentingan Rendah dimaksudkan bila aktor tidak memiliki keinginan untuk diterbitkannya IUPHHK-HT karena adanya permasalahan yang akan ditimbulkan oleh penerbitan IUPHHK-HT.
Korupsi, Pola Korupsi dan Kerugian Negara No
Peluang Korupsi
1.
Pertimbangan teknis Kadishut Kabupaten
Bentuk Korupsi pemerasan
2.
Pertimbangan teknis Kadishut Propinsi
pemerasan
3.
Pertimbangan teknis BPKH
suap
4.
Pertimbangan teknis Bupati
pemerasan
1.000.000.000
5.
Rekomendasi Gubernur
pemerasan
2.000.000.000
6.
Penilaian dokumen oleh Planologi
suap
tk
7.
Penilaian dokumen oleh BUK
suap
tk
8.
Pembuatan dokumen Amdal
suap
75.000.000
9.
Persetujuan dokumen Amdal
suap
50.000.000
suap
6.000.000.000
10. Persetujuan Menteri Kehutanan Total Kerugian Negara
Kerugian Negara
1.000.000.000 1.000.000.000 50.000.000
11.175.000.000
Kepentingan dan Peranan Aktor dalam Pembangunan HTI No 1.
Kepentingan Sangat Tinggi
Peranan Sangat Tinggi
2. 3. 4.
Aktor Direktorat Jenderal Bina Usaha kehutanan, Kementerian Kehutanan Dinas Kehutanan Propinsi Riau Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Pusat
Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Tinggi
5.
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Wilayah Riau
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
6. 7. 8. 9.
Pengusaha IUPHHK-HT PT. RAPP Pengusaha IUPHHK-HT PT. IKPP IUPHHK-HT yang di KSO Konsultan Kehutanan, wilayah Riau dan Jakarta
Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Rendah
10.
Badan Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan
Tinggi
Sedang
11. 12. 13.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Masyarakat lokal Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Kementerian Kehutanan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Harian Lokal
Tinggi Tinggi Sedang
Rendah Rendah Sangat Rendah
Sedang Sedang
Sangat Rendah Sangat Rendah
14. 15.
Kepentingan aktor dalam Pembangunan HTI
Sangat Tinggi Kategori kepentingan sangat tinggi bila aktor memiliki kepentingan sangat besar terhadap keberlanjutan usaha pemegang IUPHHK-HT. Tinggi Kategori kepentingan tinggi ini bila aktor memiliki kepentingan yang besar terhadap keberlanjutan usaha pemegang IUPHHK-HT Sedang Kategori kepentingan sedang ini bila aktor memiliki kepentingan yang sedang terhadap keberlanjutan usaha pemegang IUPHHK-HT Rendah Kategori kepentingan rendah ini bila aktor memiliki kepentingan yang rendah terhadap keberlanjutan usaha pemegang IUPHHK-HT Sangat Rendah Kategori Sangat Rendah ini bila aktor memiliki kepentingan yang sangat rendah terhadap keberlanjutan usaha pemegang IUPHHK-HT
Kepentingan Aktor dalam Pembangunan HTI Sangat Tinggi Ketegori peranan Sangat Tinggi ini bila aktor memiliki peranan sangat besar dalam memasukan ide penyelesaian kesulitan finansial IUPHHK-HT untuk keberlanjutan usaha pemegang IUPHHK-HT Tinggi Ketegori peranan Tinggi ini bila aktor memiliki peranan besar dalam memasukan ide penyelesaian kesulitan finansial IUPHHK-HT untuk keberlanjutan usaha pemegang IUPHHK-HT Sedang Ketegori peranan Sedang ini bila aktor memiliki peranan sedang dalam memasukan ide penyelesaian kesulitan finansial IUPHHK-HT untuk keberlanjutan usaha pemegang IUPHHK-HT Rendah Ketegori peranan Rendah ini bila aktor memiliki peranan Rendah dalam memasukan ide penyelesaian kesulitan finansial IUPHHK-HT untuk keberlanjutan usaha pemegang IUPHHK-HT Sangat Rendah Ketegori peranan Sangat Rendah ini bila aktor memiliki peranan sangat rendah dalam memasukan ide penyelesaian kesulitan finansial IUPHHK-HT untuk keberlanjutan usaha pemegang IUPHHK-HT
Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik Secara struktural menurut tarif pajak dibagi dalam empat jenis yaitu : 1.Tarif proporsional(a proportional tax rate structure) yaitu tarif pajak yang presentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak.Contoh:Pajak Pertambahan Nilai 2.Tarif regresif (a regresive tax rate structure) yaitu tarif pajak menurun ketika dasar pengenaan pajak meningkat. 3.Tarif progresif (a progresive tax rate structure) yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contoh Pajak Pengahsilan 4.Tarif degresif ( a degresive tax rate structure) yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.
