e}'J ~.q-~1. liMl.'I\
REPUBLIK INDONESIA
PENGATURANTAMBAHAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TENTANG KEMITRAAN AUSTRALIA INDONESIA UNTUK PENGUATAN SISTEM KESEHATAN (AIPHSS)
1.
Umum
1.1.
Pengaturan tambahan 1ni merupakan kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia (GOI) dan Pemerintah Australia (GOA) (Para Pihak) dan telah disusun sesuai dengan ketentuan Pasal IV Perjanjian Umum tentang Kerjasama Pembangunan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 1999 (GAOC). Ketentuan-ketentuan dalam GADC ini berlaku untuk Pengaturan Tambahan ini.
1.2.
Pengaturan tambahan ini akan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Oeklarasi Paris tentang Efektifitas Pemberian Bantuan; Agenda Aksi Accra; dan Komitmen Jakarta: Efektifitas Bantuan untuk Pembangunan; Roadmap Indonesia untuk MDG 2014; dan dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku bagi Para Pihak.
2.
Nama Kegiatan
2.1 .
Nama kegiatan adalah Kemitraan Australia Indonesia untuk Penguatan Sistem Kesehatan (AIPHSS) (selanjutnya disebut sebagai 'Kegiatan') .
3.
Badan-badan Pelaksana
3.1.
Badan-badan Pelaksana (EA) bagi Kemitraan ini adalah: Untuk GOI: Kementerian Kesehatan (MOH) Untuk GOA: Badan Pembangunan lnternasional Australia (AusAID)
1
4.
Prinsip-prinsip Kerja Sama
4.1 .
Hubungan kerja sama antar EA akan dilaksanakan dengan saling pendekatan kemitraan yang berdasarkan prinsip menguntungkan, saling pengertian, dan saling menghormati serta interaksi yang terbuka dan profesional. Kegiatan kerja sama akan dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: i) Kesesuaian dengan kebijakan dan strategi pembangunan Pemerintah Indonesia termasuk prioritas pembangunan, sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang terkait, serta panduan-panduan lain yang terkait; Partisipasi dan Konsultasi dengan pihak Pemerintah baik di ii) tingkat nasional maupun daerah dalam rangka menentukan dan memenuhi kebutuhan dan prioritas mereka; iii) Harmonisasi dengan Kemitraan Strateg1s antara Indonesia Australia khususnya dalam program kesehatan di Indonesia, dan program-program mitra pembangunan yang terkait; dan iv) Pendekatan kemitraan yang berdasarkan akuntabilitas bersama dan pengelolaan hasil.
5.
Durasi Kegiatan
5.1.
Kegiatan kerja sama ini akan dimulai sejak tanggal penandatanganan Pengaturan Tambahan dan akan berlangsung hingga 30 Juni 2016.
6.
Lokasi Pelaksanaan Kegiatan
6.1 .
Kegiatan kerja sama ini akan dilaksanakan di tingkat nasional dan di tingkat daerah yang meliputi 5 Provinsi dan 20 Kotamadya/ Kabupaten. Selama 18 bulan pertama dari program ini, kegiatan akan dilaksanakan di Provinsi jawa Timur (Jatim) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
6.2 .
Pemilihan tiga (3) Provinsi tambahan dan Kotamadya/ Kabupaten sasaran akan ditentukan secara bersama-sama oleh Kementerian Kesehatan RI dan AusAID, dengan berkonsultasi dengan pihak Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.
7.
Tujuan dan Deksripsi Kegiatan
7.1.
Kegiatan ini akan mendukung rencana GOI dalam memperkuat sistem kesehatan dan mencapai Sasaran Pembangunan Milenium (MDGs) di bidang kesehatan, khususnya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Program ini memiliki tujuan spesifik untuk
2
~-
meningkatkan penggunaan fasilitas kesehatan dasar oleh masyarakat miskin dan hampir miskin. Program ini akan dilakukan bekerjasama dengan pihak pihak Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kotamadya/ Kabupaten di lima Provinsi dan dua puluh Kotamadya/ Kabupaten untuk memperbaiki kualitas penggunaan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan kepada jenis pelayanan kesehatan yang tepat pada waktu yang tepat untuk melindungi keselamatan ibu dan anak (i) Sasaran (atau dampak) dari Kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat miskin. Hal 1n1 akan tetap dievaluasi secara berkala meski Program telah berakhir. (ii) Hasil (atau tujuan akhir) dari Kegiatan ini adalah untuk memperbaiki kualitas penggunaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang sesuai kepada jenis pelayanan kesehatan yang tepat untuk melindungi keselamatan ibu dan anak. Hal ini akan memberikan kontribusi dalam pencapaian Sasaran Pembangunan Milenium (MOGs) di bidang kesehatan di lima Provinsi terpilih. 7.2.
Komponen Program meliputi: a. Komponen 1: Kementerian Kesehatan menggunakan data-data berbasis bukti dan informasi-informasi terbaru untuk membuat kebijakan di tingkat nasional mengenai pembiayaan kesehatan dan SOM bidang kesehatan untuk memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat miskin dan hampir miskin. b. Komponen 2: Oinas Kesehatan di 20 Kotamadya/ Kabupaten di lima Provinsi terpilih menerapkan kebijakan dan programprogram pembiayaan kesehatan dan SOM kesehatan secara lebih efektif dan efisien untuk memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat miskin dan hampir miskin. c. Komponen 3: Puskesmas-puskesmas dan Poskesdesposkesdes terpilih di 20 Kotamadya/ Kabupaten di lima Provinsi terpilih yang memiliki SOM kesehatan yang aktif dan berkualitas serta sumber daya yang mencukupi untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar berkualitas dan rujukan secara gratis kepada masyarakat miskin dan hampir miskin. d. Komponen 4: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan (Pusdiklatnakes) memastikan bahwa Politeknik Kesehatan (Poltekkes) terpilih menjalankan Program Studi Kebidanan dan Keperawatan yang terakreditasi untuk menghasilkan perawat dan bidan yang memenuhi kualifikasi untuk bekerja di Puskesmas dan Poskesdes terpilih. e. Komponen 5: Universitas-universitas, lembaga-lembaga penelitian, dan organisasi kemasyarakatan mampu memberikan data-data berbasis bukti, memberikan advokasi terkait pembiayaan kesehatan dan SOM kesehatan dengan pembuat kebijakan di tingkat pusat atau lokal, dan memberikan
3
pendampingan teknis dan pelatihan kepada daerah dan Puskesmas untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin.
8.
lmplementasi Kegiatan Modalitas Penyampaian
8. 1
Biro Perencanaan dan Anggaran Kementenan Kesehatan adalah lembaga yang bertanggungjawab dalam memimpin implementasi Kegiatan ini.
8.2.
Kegiatan ini akan diimplementasikan melalui dua modalitas, yaitu: (i) Hibah kepada Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan RI, dan (ii) Mitra Penyedia Pelayanan Pelaksanaan Kegiatan (ISP). Pengaturan Mekanisme Pendanaan
8.3.
Mekanisme pendanaan melalui hibah akan dilakukan berdasarkan mekanisme _ . AusAID akan menyalurkan dana kepada Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan RI sebagai penerima utama (PR). PR akan menyalurkan hibah tersebut kepada Penerima kedua (SRs), yang selanjutnya akan menyalurkan hibah tersebut kepada pihak penerima lainnya. Dana hibah tersebut akan disalurkan sesuai dengan siklus perencanaan dan anggaran GOI dan proses pelaporannya akan mengikuti regulasi GOI.
8.4.
ISP akan secara langsung dikontrak oleh AusAID dengan melakukan konsultasi lebih dahulu dengan Kementerian Kesehatan RI. ISP akan melakukan konsultasi dengan dan melapor kepada Kementerian Kesehatan dan AusAID. Pengaturan Kepemerintahan dan Pengawasan
8.5.
EA akan mengatur implementasi Kegiatan sesuai dengan pengaturan kepemerintahan dan pengawasan berikut: a. Manajemen program akan dilakukan oleh Unit Manajemen Program (PMU) di tingkat pusat dan daerah dan akan diatur berdasarkan Manual lmplementasi Program (PIM) Perincian pengaturan manajemen program terdapat dalam Lampiran 1. b. Komite Pengarah Program (PSC) - Secara langsung melapor kepada Menteri Kesehatan dan diketuai bersama oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI dan perwakilan senior AusAID. PSC akan melakukan pertemuan dua kali dalam setahun. 4
c.
d
Kelompok Kerja Teknis (TWG) - Secara langsung melapor kepada PSC dan diketuai bersama oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan RI dan AusAID. TWG akan melakukan pertemuan dua kali dalam setahun dan terdiri dari tiga satuan tug as. Pengaturan kepemerintahan dan pengawasan 1n1 (yang skemanya ditampilkan dalam Lampiran 1) dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai persetujuan Para Pihak tanpa melakukan amandemen terhadap Pengaturan Tambahan ini.
8.6.
Selama periode waktu tertentu, EA dapat melakukan diskusi tentang modalitas Kegiatan termasuk mekanisme pendanaan dan pengaturan manajemen program.
9.
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengaturan Pelaporan
9.1 .
EA akan bersama-sama melakukan pemantauan , evaluasi dan pelaporan Kegiatan sesuai dengan PIM, prosedur-prosedur GOI dan sistem pemantauan dan evaluasi yang disepakati. Jika diperlukan, asistensi teknis yang dibutuhkan akan disediakan oleh ISP.
9.2.
Evaluasi dan peninjauan kemajuan implementasi kegiatan dapat dilakukan di waktu-waktu yang diatur dan disepakati oleh kedua EA untuk mengukur perbandingan antara kemajuan kegiatan dengan indikator pencapaian yang telah diputuskan.
9.3.
AusAID, baik secara mandiri atau bersama-sama dengan organisasi mitra pembangunan lain akan mendanai dua peninjauan eksternal, sebuah peninjauan tengah semester, dan peninjuan akhir secara independen. Perwakilan dari kedua EA akan berpartisipasi dalam peninjauan-peninajuan ini.
10.
Keuangan, Personalia, dan Kontribusi Lainnya Untuk GOA
10.1. GOA akan memberikan kontribusi sebesar maksimum AUD 50 juta untuk pelaksanaan Kegiatan. Perkiraan anggaran dapat dilihat pada Lampiran 2. AusAID akan menggunakan dana ini sesuai dengan Klausul 8. lmplementasi Kegiatan. 10.2. Perkiraan anggaran yang tertera pada Lampiran 2 ini sesuai dengan alokasi anggaran parlementer tahunan Pemerintah Australia. 10.3. Distribusi dana hibah akan dilakukan sesuai dengan regulasi GOI. 5
10.4. Pada tahap penyelesaian Kegiatan , kedua EA akan menentukan penyerahan dan distribusi aset-aset yang muncul akibat Kegiatan ini. Untuk GOI
10.5. Kontribusi-kontribusi GOI untuk manajemen yang efektif untuk pelaksanaan Kegiatan meliputi: (i) Perekrutan dan/atau alokasi personel berkualitas yang memadai untuk PMU di tingkat nasional maupun daerah untuk mengelola imp!ementasi sehari-hari, pemantauan dan manajemen Kegiatan yang diperlukan; (ii) Nominasi personel untuk menjadi Kepala Penerima Utama (CPR), Penerima Utama Resmi (APR), dan Manajer Program (PM) sesuai dengan Kerangka Acuan Kegiatan setiap entitas; (iii) Koordinasi keseluruhan untuk partisipasi GOI dalam Kegiatan termasuk dalam menominasikan Pimpinan dan perwakilan GOI dalam PSC dan TWG; (iv) Penyebarluasan informasi-informasi yang relevan tentang Kegiatan kepada pemerintah daerah dan kementerian lain yang terkait; (v) Memastikan bahwa pemerintah daerah yang berpartisipasi menyadari komitmen dan tanggung jawab mereka; (vi) Fasilitasi partisipasi negara atau kementerian lain yang mengindikasikan minat mereka untuk terlibat dalam Kegiatan; (vii) Memberikan asistensi dan memfasilitasi persetujuan peninjauan Kegiatan dan Perencanaan Tahunan; (viii) Pembukaan rekening bank untuk kepentingan program; (ix) Penyediaan ruang kantor dan fasilitas yang memadai di dalam lingkungan Kementerian Kesehatan dan direktorat/biro yang sesuai untuk kebutuhan Kegiatan; (x) Penyediaan akses dan pertukaran informasi dan data, laporan, dan hasil-hasil analisis dan penilaian, standar teknis dan informasi-informasi dan materi-materi lain yang dibutuhkan; dan (xi) Asistensi dalam mendapatkan akses ke fasiltias telekomunikasi yang sesuai, termasuk telepon, email , dan internet. 10.6. Sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, serta prosedur dan kebijakan GOI mengenai kerjasama teknis internasional, GOI akan memberikan fasilitasi penerbitan izin tinggal, izin keluar dan masuk kembali ke wilayah Indonesia bagi tenaga ahli yang disetujui dan staf internasional yang bekerja untuk AIPHSS dan keluarga mereka masing-masing.
6
\.'
11.
Kerahasiaan
11.1. Para Pihak akan mengupayakan untuk menjaga kerahasiaan dokumen, informasi, dan data lainnya yang diterima selama periode pelaksanaan SA ini; 11.2. Dalam hal pengakhiran SA ini, Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku. Setiap keinginan untuk mengungkapkan informasi tersebut harus mendapat persetujuan dari Pihak lainnya sebagai pemilik informasi rahasia tersebut.
12.
Perpajakan
12.1
Pembebasan dan keringanan bea pajak akan dilakukan sesuai dengan GADC dan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
13.
Kepemerintahan yang Baik
13.1. lmplementasi SA ini didasari oleh komitmen Para Pihak terhadap prinsip-prinsip Kepemerintahan yang baik.
14.
Keterbatasan pada Aktivitas dan Personalia
14.1. Para EA akan memastikan bahwa setiap personel mereka yang terlibat dalam Kegiatan yang berada dibawah Pengaturan Tambahan ini akan memantau, menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan negara Republik Indonesia dan akan menghindari melakukan kegiatan apapun yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan Pengaturan Tambahan ini.
15.
Kekayaan lntelektual
15.1. Berdasarkan Pasal VII ayat 1 GADC, dan kecuali dinyatakan lain dalam suatu Perjanjian Kegiatan yang berada di bawah Pengaturan Tambahan ini berlaku, para Pihak telah memutuskan bahwa sesuai dengan sifat kerjasama Kegiatan ini, kepemilikan hak kekayaan intelektual yang telah dikembangkan akan secara bersama-sama dimiliki oleh para Pihak.
16.
Penyelesaian Sengketa
16.1 . Kedua EA akan bekerjasama dalam semangat keterbukaan, transparansi dan konsultasi untuk melaksanakan Kegiatan ini. Diakui 7
bahwa arus informasi yang efektif dan komunikasi sangat penting untuk membangun dan mempertahankan keyakinan dan kepercayaan. Kedua EA dalam semangat kerjasama dan saling percaya akan bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara damai, kesulitan-kesulitan, kesalahpahaman-kesalahpahaman atau persilihan yang mungkin timbul akibat interpretasi dan pelaksanaan Pengaturan Tambahan ini. Jika terjadi sengketa, hal tersebut tidak akan dirujuk ke pihak ketiga atau pengadilan arbitrase. Pengaturan Tambahan ini bukan suatu perjanjian atau instrumen perjanjian.
17.
Amandemen/ Pengakhiran Pengaturan Tambahan
17.1. Pengaturan Tambahan ini dapat diamandemen setiap waktu sebagaimana yang disetujui Para Pihak melalui Pertukaran Surat, dan setiap amandemen akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Pengaturan Tambahan ini. Setiap amandemen tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak. 17.2. Pengakhiran SA ini dapat dilakukan oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis 90 hari sebelumnya disertai alasan pengakhiran kepada Pihak lainnya.
18.
Mulai Berlaku
18.1. Pengaturan Tambahan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan tetap berlaku sampai tanggal 30 Juni 2016.
19.
Perpanjangan
19.1. Pengaturan Tambahan (SA) ini dapat diperpanjang sebagaimana disetujui oleh Para Pihak secara tertulis.
8
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini telah menandatangani Pengaturan Tambahan ini.
.
Ditandatangani dalam rangkap dua (2) di Jakarta, pada hari . -~~!!~~ .... tanggal .... .8.... bu Ian ... ~~"."..... tahun dua ribu dua belas, dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, kedua naskah tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam ha! terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa lnggris yang akan berlaku.
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PEMERINTAH AUSTRALIA
Signed
Signed
dr. Ratna Rosita, MPHM Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Jacqu~
De Lacy
Kepala AusAID Indonesia Jakarta
9
Lampiran 1. Kepemerintahan dan Mekanisme Pengawasan AIPHSS
rs1c lLj I
•·
11
'Ill\
Bill
.
,__.,.,~~~.~1~:~111!1-l!I,. ···-··--·-·-·- ..
~
10
Peran dan Tanggung Jawab dalam Modalitas
No
Pe ran
Penanggung Jawab
Tugas dan/ atau Tanggung Jawab
1
Pihak resmi untuk mendelegasikan kekuasaan
Menteri Kesehatan RI (Menkes RI)
Berkuasa untuk menentukan penggunaan dana dan barang Kemkes RI demikian juga dengan penggunaan dana AusAID.
2
Kom1te Pengarah Program (PSC)
Eselon 1 + Karo Perencanaan dan Anggaran + Kapus Kerjasama Luar Negeri + Kepala AusAIO
> > >
Sekretans Jenderal sebagai ketua PSC
>
3
Kepala Penerima Utama (Chief PR)
>
>
>
4.
Kelompok Kerja Teknis (TWG)
> Penanggungjawab masing-masing penenma dana kedua (Eselon II dan > Eselon Ill terkait) Pena~hatkebijakan
kesehatan AusAID
>
Bertanggung jawab untuk penggunaan dana secara teknis dan administratif. Bertanggung jawab untuk memantau penggunaan dana dan implementasi program dan secara langsung melapor ke Menkes RI dan PSC Bertanggung iawab memantau para penenma dana kedua Memberi masukan kepada PR dan PSC dalam perencanaan dan implementasi program Memben masukan teknis pada rencana kerja yg diaiukan dan penerima dana kedua dan Kemkes RI/ PMU. Menila1 rencana keria tahunan, laporan kai1an dan evaluasi dan memberi saran kepada PSC.
5
Tim AIPHSS AusAIO
Tim AIPHSS AusAID
>
Peran AusAIO dalam manajemen program. termasuk berperan dalam kepemerintahan program, manajemen dan admisnitrasi, dan bekerja sama dengan Kemkes RI dan konstituen utama dalam diskusi kebijakan dan perbaikan program yang berkelanjutan.
6.
Tenaga ahli teknis program (PTS)
Pihak ketiga yang dikontrak oleh AusAID
>
Memberi masukan teknis kepada ISP dan PM dalam perencanaan dan implementasi program. Koordinasi dengan Tim AIPHSS AusAID. Melapor kepada PM dan AusAID
> >
7
Penyedia Pelayanan Pelaksanaan Aktivitas (ISP)
> >
Pihak ketiga yang dikontrak oleh AusAID
>
> >
8.
Penerima dana utama (PR)
>
Eselon 2 (ditunjuk oleh PSC)
> > >
11
~-
Menyetuiui rencana kerja tahunan Menyetujui laporan evaluasi per 6 bulan Memberi arahan dan masukan terhadap pelaksanaan program AIPHSS Secara langsung melapor ke Menkes RI
Berkoordinasi dengan PM. Memfasilitasi kebutuhan unit teknis untuk implementasi program, terkait asistensi tekn1s. pelatihan dan pengembangan kapasitas Koordinasi dengan universitas dan NGO yang d1setuiu1 oleh PR untuk asistensi tekrns dalam implementasi program. Secara teknis berkoordinasi dengan PTS Melapor kepada tim AIPHSS AusAID dan PM Melakukan manajemen penyaluran dana AusAID melalui PM. Melapor kepada CPR Memberikan otorisasi penggunaan dana yang diterima penerima dana kedua. Koordinasi dengan AusAID melalui TWG.
No 9.
Peran Manajer Program (PM)
Penanggung Jawab
T ugas dan/ atau Tanggung Jawab > >
Eselon 3 {ditunjuk oleh PR)
>
> >
10. Penerima Dana
> > >
Unit Teknis Kemkes RI
Kedua (SR)
> >
Melapor ke CPR melalui PR Berperan sebagai petugas yang bertanggung jawab alas komitmen. Berkoordinasi untuk pengembangan rencana kerja tahunan dan melapor kepada TWG dan PSC Meninjau program yang diusulkan dari SR dan PMU Kemkes RI Mengatur penyaluran dana kepada SR dan PMU Kemkes RI. Merencanakan program AIPHSS. Melapor kepada PM. Koordinasi teknis dengan PM dan PR Memberi asistensi teknis kepada PHO dan DHO Bertanggung jawab secara administrasi dan keuangan kepada PM dan PR.
11
Koordinator Unit Manajemen Program -Tk Pu sat
> Pensiunan staf Biro Renggar Kemkes RI/ PNS, > > bekerja penuh waktu, ditunjuk oleh CPR
Mengorganisir dana AusAIO Melapor ke PR melalui PM Dibantu oleh unit terkait seperti SDM, log1stik, keuangan. dan pemantauan dan evaluas1
12
Koordinator Unit Manajemen Program - Dinkes Provinsi (PHO)
Koordinator PHO biasanya > pensiunan PNS, bekerja penuh waktu, ditun1uk oleh > CPR. > Cat.: PMU Provinsi terbagi dengan HSS Global Fund.
Melakukan perencanaan program di tingkat Provinsi. Memantau implementasi program di Provins1. Melapor kepada koordinator PMU Kemkes RI, dibantu oleh 2-3 staf untuk melakukan tugas-tugas terkait SDM, logistik, keuangan dan perencanaan.
13
Oinkes Kotamadya/ Koordinator OHO lazimnya > Kabupaten (OHO) - pensiunan PNS, bekeria > penuh/ paruh waktu, Koordinator PMU ditunjuk oleh CPR. Note: PMU OHO tidak mungkin sebagai staf akan diintegrasikan di seluruh Dinkes kabupaten/kotamadya. Akan dipertimbangkan untuk barbagi staf dengan HSS Global Fund yang beroperasi di daerah yang sama
12
Melakukan perencanaan program daerah Melapor kepada koordinator PHO; dibantu oleh 2-3 staf untuk melakuka n tugas-tugas terkait SOM, logistik, keuangan dan perencanaan.
Lampiran 2. Perkiraan Anggaran AIPHSS Periode 2012 - Desember 2016
IDR
Deksripsi Penggunaan Anggaran
maksimum
AUD maksimum
Hibah untuk Kementenan Kesehatan
315,000,000,000
35,000,000
ISP (TA, Jaringan kebijakan kesehatan & CSO)
135,000,000,000
12,000,000
10,800,000,000
1,200,000
11 ,700,000,000
1,300,000
4 ,500,000,000
500,000
477,000,000,000
50,000,000
Pemantauan dan Evaluasi
--
Penasihat Teknis Program (PTA) Pengujian LFA TOTAL
*menggunakan nilai tukar ambang AUD=IDR 9,000
13
I I
REPUBLIK INDONESIA
SUBSIDIARY ARRANGEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA RELATING TO THE THE AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR HEALTH SYSTEMS STRENGTHENING (AIPHSS)
1.
General
1.1 .
This Subsidiary Arrangement expresses the understanding of the Government of Indonesia (GOI) and the Government of Australia (GOA) (the "Parties") and is made pursuant to the terms of Article IV of the General Agreement on Development Cooperation (GADC) that came into force on 21 July 1999. The terms of the GAOC apply to this Subsidiary Arrangement.
1.2.
This Subsidiary Arrangement will be guided by the principles of the Paris Declaration on Aid Effectiveness; the Accra Agenda for Action and the Jakarta Commitment: Aid for Development Effectiveness; Indonesia's MDG Road Map to 2014; and pursuant to the prevailing laws and regulations of the Parties.
2.
Name of Activity
2.1.
The name of the activity is the Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS) (hereinafter referred to as "the Activity").
3.
Executing Agencies
3.1.
The Executing Agencies (EAs) for the Activity will be: For the GOI: The Ministry of Health (MOH) For the GOA: The Australian Agency for International Development (AusAID)
I
4.
Principles of Engagement
4.1.
The relationship between the EAs will be characterised by a partnership approach based on principles of mutual benefit, mutual understanding and mutual respect as well as open and professional interactions. The Activity will be guided by the following principles: i) Alignment with GOI policies and implementation strategies, including its development priorities, as stated in Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)/National Medium Term Development Plan 2010-2014, relevant Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Regional Medium Term Development Plan, and other relevant guidance; ii) Participation and consultation with governments at national and sub-national levels in order to determine and meet their needs and priorities: iii) Harmonisation with Australia - Indonesia partnership country strategy specially in health related programs in Indonesia, and other relevant development partner programs; and iv) Partnership approach based on mutual accountability and managing for results.
5.
Duration of Activity
5.1.
The activity will take effect from the date of the signature of this document and will continue to take effect until 30 June 2016.
6.
Activity Location(s)
6.1.
The Activity will be implemented at the national and sub-national level in five provinces and twenty districts. In the first eighteen (18) months of the program, activities will be implemented in the provinces of East Java (Jatim) and East Nusa Tenggara (NTT).
6.2.
Selection of additional three provinces and target districts will be jointly determined by AusAID and MOH , in consultation with national and sub national levels.
7.
Objectives and Description Objective
7.1.
The Activity will support GOl's plan to strengthen health systems and achieve the Millennium Development Goals (MDGs) in health matters, in particular to reduce maternal and child mortality. The program aims specifically to increase the use of primary care by poor and the near poor. The program will work with national, provincial and district level
2
I
governments in five provinces and twenty districts to improve use of quality primary health care and referral to the right type of care at the right time to best protect the lives of mothers and children. (i) The Goal (or impact) of the Activity is to improve the health status of poor people. This will be measured beyond the life of the project. (ii) The Outcome (or purpose) of the Activity 1s to improve the use of quality primary health care and appropriate referral to the right type of care at the right time to best protect the lives of mothers and children. This will contribute to achieving the health Millennium Development Goals in five provinces. 7.2.
8.
Program Component: a. Component 1: The Ministry of Health uses evidence-based data and up-to-date information to make national-level policy decisions on health financing and health human resources to improve access to and the quality of primary health care for the poor and the near-poor. b. Component 2: Health offices in 20 districts in five provinces implement health financing and human health resources policies and programs more effectively and efficiently to improve access to and the quality of primary health care for the poor and the nearpoor. c. Component 3: Selected primary health centres (Puskesmas) and village health posts (Poskesdes) in 20 districts in five provinces have empowered and qualified health workers and sufficient resources to deliver quality, free primary health care services and referral for the poor and the near-poor. d. Component 4: The Center for Health Workforce Education and Training (Pusdiklatnakes) ensures that selected government health polytechnics (Poltekkes) run accredited nursing and midwifery study programs (Program Studi Kebidanan dan Keperawatan) to produce qualified nurses and midwives for the selected primary health care and village health posts. Component 5: Universities, research institutes and civil society e. organisations are able to deliver evidence-based data, advocate for health financing and human resources for health with the central and local policy-makers, and provide technical assistance and training to districts and Puskesmas to increase health access for the poor and the near-poor.
Activity Implementation Delivery Modality
8.1.
The Bureau of Planning and Budgeting in MOH is the nominated agency responsible for leading implementation of the Activity.
8.2.
The Activity will be implemented through two modalities: (i) a grant to the MOH Bureau of Planning and Budgeting; and (ii) an Implementing Service Provider (ISP) Fund Mechanism Arrangement
8.3
The fund mechanism for a grant will be on budget off treasury mechanism. AusAID will channel the grant to the Bureau of Planning and Budgeting, MOH as the Principle Recipient (PR) The PR will channel the funds to sub recipients (SRs), which will in turn channel funds to Sub-sub Recipients. The grant will be channelled in accordance with GOI planning and budgeting cycle and the reporting will follow GOI regulations.
8.4.
The ISP will be directly contracted by AusAID in consultation with MOH. The ISP will consult with and report operationally to MOH and report contractually to AusAID. Governance and Oversight Arrangements
8.5.
The EAs will govern the Activity in accordance with the following governance and oversight arrangements: a. The program will be managed by a Program Management Unit (PMU) at central and at sub national level and it will be governed by Program Implementation Manual (PIM). Details of the program management arrangements are in Annex 1; b. The Program Steering Committee (PSC) - Reports directly to the Minister for Health and is co-chaired by the MOH Secretary General and a senior AusAID representative. The PSC will meet twice annually; c. The Technical Working Group (TWG) -Reports directly to the PSC and is co-chaired by designated representatives of MOH and AusAID. The TWG will meet twice annually and will consist of three taskforces; d. These governance and oversight arrangements (as represented schematically in Annex 1) may be changed from time to time as agreed by the Parties, without amending this Subsidiary Arrangement.
8.6.
Over the course of the period, the EAs could discuss the Activity modality including fund mechanism and program management arrangement.
4 I
9.
Monitoring, Evaluation and Reporting Arrangements
9.1 .
The EAs will jointly undertake Activity monitoring, evaluation and reporting in accordance with the PIM, GOI procedures and the agreed Monitoring and Evaluation System. Where necessary, technical assistance will be provided by the ISP.
9.2.
Evaluation and review of progress in the implementation of the Activity may be made at times arranged between, and mutually convenient to, both EAs to measure progress against mutually decided performance indicators.
9.3.
AusAID, either independently or in conjunction with other development partners, will fund two external reviews, a Mid Term Review and an Independent Completion Review. Representatives from both EAs will participate in these review missions.
10.
Financial, Personnel and other Contributions For the GOA
10.1. The GOA will contribute up to AUD50 million to the Activity. An indicative budget can be found in Annex 2. AusAID will use these funds in accordance with Clause 8 Activity implementation. 10.2. The indicative budget for the Activity presented in Annex 2 is subject to annual Australian Government parliamentary appropriations. 10.3. The distribution of grant funding will be in accordance with GO l's regulations. 10.4. At completion of the Activity, the EAs will decide the handover and distribution of assets arising from this Activity. For the Gol
10.5. The GO l's contributions to the effective management of the Activity include: (i) Recruitment and/or allocation of sufficient qualified personnel for the PMU at national and sub-national levels to manage the day to day implementation, monitoring and management of the Activity as required; (ii) Nominating of personnel for the Chief Principles Recipient (CPR), Authorised Principal Recipient (APR) and Program Manager (PM) in accordance with the agreed Terms of Reference for each entity;
5 r
(iii)
(iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix)
(x)
(xi)
Overall coordination of GOI participation in the Activity including nominating the Chairperson and GOI representatives on the PSC and TWG; Disseminating relevant information about the Activity to all participating sub national level government and line ministries; Ensuring participating sub national level government are aware of their commitment and responsibilities. Facilitating engagement with other national and line ministries that indicate their interest in being involved in the Activity; Assisting and facilitating approval of the Activity review and the Annual Plan; Opening a bank account for the purpose of the program; Provision of sufficient office space and facilities within Ministry of Health and their appropriate departments/bureau for the Activity, as required ; Provide access and sharing of information and data, reports, results of the analytical papers and assessment, technical standards and other information and materials, as required; and Assistance in getting access to appropriate telecommunications facilities, including telephone, email and internet.
10.6. In accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia, as well as the procedures and policy of the GOI concerning international technical cooperation, the GO! will facilitate the issuance of stay permits, exit and re-entry permits for approved experts and international staff working for AIPHSS, and their respective dependents.
11.
Confidentiality
11.1. Each party shall undertake to observe the confidentiality of documents, information and other data received during the period of implementation of this SA. 11.2. In the event of the termination of this SA, the Parties agree that the provision of this Article shall remain in force. Any intention to disclose such information is subject to approval of the other Party as the owner of the confidential information.
12.
Taxation
12.1. Tax exemption and relief will be in accordance with the GADC and the prevailing tax laws and regulations in Indonesia.
6
\-
I I
I I
13.
Good Governance
13.1. The implementation of this SA constitutes a commitment by both parties to good governance principles.
14.
Limitations on the Activity and Personnel
14.1 The EAs will ensure that any of their personnel engaged in activities under this Subsidiary Arrangement will observe, respect and comply with the laws and regulations of the Republic of Indonesia and will avoid conducting any activity inconsistent with the purpose and objectives of this Subsidiary Arrangement.
15.
Intellectual Property
15.1. Pursuant to Paragraph 1 of Article VII of the Treaty, and unless stated otherwise in an Activity agreement to which this Subsidiary Arrangement applies, the Parties have decided that in accordance with the cooperative nature of the Activity, ownership of any Intellectual Property rights developed will be jointly owned by the Parties.
16.
Settlement of Disputes
16.1. The EAs will work together in a spirit of openness, transparency and consultation to implement the Activity. It is acknowledge that effective information flows and communication are crucial to building and sustaining confidence and trust. The EAs will endeavour jointly in a spirit of co-operation and mutual trust to resolve peacefully any difficulties, misunderstandings or disputes, which may arise in the interpretation, or application of this Subsidiary Arrangement. Where any such dispute does arise, it will not be referred to any third party or tribunal for arbitration. This Subsidiary Arrangement is neither a treaty nor an instrument of treaty status.
17.
Amendment to/Termination of the Subsidiary Arrangement
17.1. This Subsidiary Arrangement may be amended at any time as mutually agreed by an Exchange of Letters between the Parties, and any such amendment will form an integral part of this Subsidiary Arrangement. Such amendment will enter into force on the date as maybe determined by Parties. 17.2. Termination of this SA may be effected by either Party by giving 90 days written notice and reasons for the termination to the other Party.
7
\·
I ! I
18.
Entry into Effect
18.1. This Subsidiary Arrangement will take effect from the date of its signing and will be valid until 30 June 2016.
19.
Extension
19.1 . This Subsidiary Arrangement (SA) may be extended as mutually agreed by the Parties in writing.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Arrangement. Signed in duplicate, at Jakarta, on this
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA
Signed
Signed
d r. Ratna Rosita, MPHM Secretary General Ministry of Health of Republic of Indonesia
Jacqui De Lacy Head of AusAID Indonesia Jakarta
8
1a
Annex 1. AIPHSS Governance and Oversight Mechanism
9
Roles and responsibilities in the modality No
Role
Person in charge
Task and/or responsible
1
Authorised Person in Delegating Power
Minister of Health
Authorised to determine the usage of MoH goods and fund, as well as the usage of AusAID fund
2
Program Steering Committee (PSC)
Echelon 1 + Head of Bureau of Planning & Budgeting + Head of Central for lnt'I Cooperation + Head of AusAID
>
Endorse annual work plans
>
Approve evaluation reports every six months
>
Provide direction and input to the AIPHSS program implementation
>
Report directly to the Minister of Health
Secretary General As the Chair of the PSC
>
Responsible for technical and administration funds usage
>
Responsible for following up fund usage and program implementation then report to the Minister of Health and PSC
>
Responsible for monitoring sub recipients
>
Provide technical inputs to PR and PSC in terms of program planning and 1mplementat1on
>
Provide technical inputs to the proposed work plan from sub-recipients and MoH/PMU
>
Assess annual workplans, evaluation and review reports and advise PSC
3
4
Chief Principal Recipient (Chief PR)
Technical Working Group (TWG)
Focal point from each sub-recipient (re lated Echelon II and/or relevant Echelon Ill) Au sAID Health Policy Adviser
5
AusAID AIPHSS Team
Au sAID AIPHSS team
>
AusAID's role will include management of the program, including fulfilling its role in program governance. management and administration, and engagement with the MoH and key constituencies in policy discussions and continuous program improvement.
6
PTS (Program Technical Specialist)
Third party contracted by Au sAID
>
Provide technical inputs to ISP and PM on program planning and implementation
>
Coordinate with the AusAID AIPHSS team
>
Report to PM and AusAI D
7
8
Implementing Service Provider (ISP)
Principal Recipient (PR)
Third party contracted by AusAID
Echelon 2 (appointed by PSC)
10
>
Coordinate with PM
>
Facilitate technical units' needs for the program implementation, in terms of technical assistance training. and capacity building
>
Coordinate with the university and NGO, approved by the PR. for program implementation technical assistance
>
Coordinate technically with the PTS
>
Report to the AusAID AIPHSS team and PM
>
Manage AusAID fund channelling through the PM
>
Report to Chief PR
>
Authorize sub-recipients fund usage
>
Coordinate with AusAID via TWG
No 9.
10.
11 .
12.
13.
Role Program Manager (PM)
Sub-recipients (SR)
Person in charge Echelon 3 (appointed by PR)
MoH Technical Unit
Task and/or responsible >
Report to Chief PR via PR
>
Tak·e part as the officer accountable for the commitment
>
Coordinate the development of annual workplans and reports for TWG and PSC.
>
Review the proposed programs from subrecipients and MoH PMU
>
Arrange the fund channelling to subrecipients and MoH PMU
>
Plan the AIPHSS program
>
Report to PM
>
Coordinate technically with PM and PR
>
Give technical assistance to PHO and OHO
>
Responsible administratively and financially to PM and PR
>
Organise AusAID fund
>
Report to PR via PM Assisted by related units such as human resource, logistic, finance, and monitoring and evaluation
Program Management Unit Coordinator - Central Level
Bureau of Planning and Budget staff/civil servant retiree. working full time, appointed by Chief PR
Provincial Health Office (PHO) Program Management Unit Coordinator
PHO Coordinator normally staff/civil servant retiree. working full time, appointed by Chief PR Note: Provincial PMU shared with Global Fund HSS
>
Perform provincial program planning
>
Monitor program implementation at province
>
Report to MoH PMU Coordinator; assisted by 2-3 staff to perform tasks related to human resources, logistics, finance and planning
District Health Office (OHO)
DHO Coordinator normally staff/civil servant retiree. working full/parttime. appointed by Chief PR
>
Perform district program planning Report to PHO Coordinator ; assisted by 2-3 staff to perform tasks related to human resources, logistics. finance and planning
Program Management Unit Coordinator
>
>
Note: DHO PMU unlikely as staff will be integrated across DHO. Will consider sharing staff with Global Fund HSS where operating in same district
11
Annex 2 - AIPHSS Indicative Budget from 2012 to December 2016 Grant
Grant to Ministry of Health
IDR
AUD
up to
up to
315,000,000.000 135,000,000,000
35,000,000
Monitoring & Evaluation
10,800,000,000
1,200,000
Program Technical Adviser (PTA)
11 ,700,000,000
1,300,000
4 ' 500 '000' 000
500,000
ISP (TA, Health Policy network & CSO)
12,000,000
-
LFA Assessment TOTAL
-
477,000,000,000
-
* using floating exchange rate of AUD=IDR 9,000
12
-
50,000,000
--
