USAHA MILIK NEGARA
Badan Usaha f'ltilik Negara (BUMN) memiliki peran yang signifikan
terhadap pembangunan nasionai baik daiam
hai kontribusi langsung
terhadap anggarcn, g:engembangan sektor usaha maupun dukungan terhadap kegiatan pra rakyat. Salah satu bentuk kontribusi BUMN terhadap
APBru adalah nremberi penerimaan negara nreialui pernbagian deviden kepada Pemerintah I Negara.
BUMN masih dipandang sebagai badan usaha yang kurang efektif dan
efisien, karena boros dalam pernanfaatan sumberdaya dan memiliki .
profitabilitas rendah. Optimalisasi BUMN dilakukan melalui beberapa tahapan : yaitu peningkatan Restruktu risasi,
P
rofitisasi dan Privatisas
i.
Optimalnya kinerja BUMN yang tujuan awal pendiriannya
lebih
diperioritaskan pada pemberian pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dibandingkan perolehan laba.
Restrukturisasi dilakukan dengan tujuan untuk menyehatkan BUMN ager dapat beroperasi secara efisien, profesional.
Alasan utama BUMN diprivatisasi adalah menopang penerimaan negara dan
membantu pemerintah mengurangi defisit anggaran, menciptakan efisiensi ekonomi, mengurangi intervensi pada perekonomian, membuka pintu bagi persaingan yang sehat dalam perekonomian.
Privatisasi membantu terbentuknya pasar bebas, privatisasi artinya sebagai suatu proses atau perbuatan menjadi milik perorangan dari milik negara.
Peranan negara melalui BUMN menjadi teramat penting ketika dirumuskan dalam suatu ketentuan sebagaimana terumus dalam pasal 33 ayat (2) UUD
1945. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Menunjukkan adanya kewenangan negara untuk ikut serta dalam kegiatan
ekonomi melalui penyelenggaraan Cabang Produksi yang
dapat
dikategorikan penting dan dianggap vital serta strategis bagi kepentingan negara.
Peran penting negara melalui BUMN terlihat melalui fungsi negara dalam konsep negara hukum kesejahteraan yakni:
1. Negara tidak hanya
2.
berfungsi sebagai penyedia kesejahteraan.
Sebagai pengusaha I entrepreneur
3. Sebagaiwasit
'(_
Jika kehadiran negara dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan arah
dan perkembangan ekonomi dunia. Maka peran dan fungsi
negara
semestinya mengalami perubahan.
Realitas menunjukkan sudah banyak BUMN
di
privatisasi misalnya.
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero), Tbk.
Privatisasi BUMN adalah suatu proses kegiatan beralihnya hak penguasaan negara dalam BUMN berupa saham perusahaan kepada pihak swasta.
Tinjauan teoritis mengenai penguasaan negara dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak, tidak terlepas dari pemahaman tentang bagaimana konsepsi bernegara.
-
Negara
)
paksaan
sebagai sistem dominasi yang banyak hal menggunakan unsur
/
kekerasaan
dan kaitannya atau hubungannya dengan
masyarakat (kajian politik)
-
Negara
-)
sebagai suatu organisasi / lembaga pembuat keputusan atau
pengaturan yang terkait erat dengan segi kedaulatannya sebagai negara (kajian hukum).
Sistem perekonomian lndonesia yakni sistem-ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan diatur dalam UUD '1945 Pasal 33. Yang mempunyai ciri khas yang berbeda dengan ciri sistem ekonomi €mpuran yang digagas oleh W Friedmann.
2
(Sistem Ekonomi Kapitalistik + Sosialistik) = Ekonomi Campuran Kapitalis
*
Sistem ekonomi pasar yang bebas tanpa campur tangan
negara artinya pihak swasta yang diberi keleluasaan mengelola bidang ekonomi.
Sosialis
)
yaitu memusatkan pengendalian terpusat
ditangan
negara
Ekonomi campuran (Mixed Economlr System) yaitu peranan negara dan sv,,asta berlangsung paralel / sejalan.
Artinya memberikan kebebasan kepada negara untuk bergerak dalam bidang ekonomi, juga memberikan keleluasaan bagi usaha swasta untuk bersama-sama dengan negara mengelola bidang ekonomi.
-
Kalau yang terjadi negara lebih kuat atau lebih besar pengaruhnya, maka
sistem ekonomi campuran ini lebih mengarah pada sistem ekonomi terencana yang serba negara (efafisme)
-
Kalau sektor usaha swasta lebih besar dibandingkan dengan negara,
maka yang terjadi adalah sistem ekonomi liberal / kapitalis yang mendasarkan kegiatan ekonominya pada rnekanisme pasar.
Sistem Ekonomi Pancasila berdasarkan GBHN 1998 terdiri atas tiga pelaku ekonomi : Usaha negara, usaha swasta, dan koperasi
)
saling bekerja sama
dengan penempatan, prinsip kemitraan usaha guna menjadi penggerak pembangunan ekonomi.
\
Keterkaitan antara tujuan negara dan fungsi negara dengan konsep negara
kesejahteraan yang berlandas pada sistem ekonomi Pancasila
melak-ri
mekanisme pasar terkelola, maka penguasaan negara yang diwujudkan melalui pendirian usaha negara (BUMN).
FUNGSI NEGARA:
-
Penyediakesejahteraan
-
Pengusaha(entrepreneur)
-
Wasit / Facilitator
.
Pada sistem Pancasila nilai morall etika sangat dijunjung tinggi.
o Sistem ekonomi
Pancasila mengakui bahwa kehidupan ekonomi
diciptakan tidak hanya inisiatif warga negara sebagai pribadi, juga mengakui adanya bimbingan dan dorongan dari negara.
- Asas usaha bersama dan
kekeluargaan menekankan pada nilai
kegotongroyongan, rasa kesetiakawanan sesama pelaku ekonomi nasional.
-
Asas kekeluargaan jelas menolak konsep liberal atas perekonomian dan kehidupan ekonomi.
Asas kekeluargaan juga menolak konsep sosialis / kekuasaan negara secara
mutlak dan sevvenang-wenang dalam bentuk pemilikan barang produksi (etatisme).
r
Menurut M. Hatta
Keberadaan usaha negara dalam sistem ekonomi hanya pada pengadaan pelayanan umum (listrik, gas, air) dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, sepertitambang sehingga perlu dikuasai negara.
"Dikuasai" bukan secara otomatis dikelola langsung oleh negara / penrerintah tetapi dapat nrerryerahkan pada piH< swasta, asalkan dengan pe
ng
awas an penerintah da n rnenerbitkan peratura n-peraturan
Dalam banyak UU yang dikeluarkan yang berhubungan dengan aspek
ekonomi seperti UU No.
3 dan 1989 tentang telekomunikasi
disebutkan
bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dikuasai ofeh negara
dan
pernbinaannya dilakukan oleh pemerintah.
Lebih lanjut menjelaskan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh pemerintah, yang selanjutnya penyelenggara jasa telekomunikasi dapat dilimpahkan kepada Badan Penyelenggaraan yang dalam hal ini oleh BUMN, juga untuk UU no. 15 tahun 1991 tentang ketenaga listrikan.
6
