EFEKTIVITAS PENGAWASAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) (STUDI KASUS PADA PT. BPRS AMANAH SEJAHTERA) [1]

EFEKTIVITAS PENGAWASAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) (STUDI KASUS PADA PT. BPRS AMANAH SEJAHTERA)[1] Devika Refgiani Program Studi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga Email: [email protected] Suherman Rosyidi Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga Email: [email protected] ABSTRACT: This research using qualitative approach while research method used was a case study with using pattern matching technique for analyzing. The analysis is done by looking at the suitability of supervision of the implementation of sharia principle by DPS on BPRS Amanah Sejahtera with SEBI No 15/22/DPbS. The results can be concluded that monitoring of product and new activity by DPS on BPRS Amanah Sejahtera had been in accordance with SEBI N0 15/22/DPbS. The supervision toward activity for raising funds, financing and other services activities by DPS on BPRS Amanah Sejahtera does not satisfy one of the nine points contained in the SEBI No 15/22/DPbS. In general, the supervision by DPS on BPRS Amanah Sejahtera has been effective because DPS not only doing the good supervision but also make improvements and development, DPS monitoring with his best, and DPS give priority to the BPRS Amanah Sejahtera. Keywords: Islamic banks, effectiveness, supervision, sharia principle, Sharia Supervisory Board, regulation of Bank Indonesia. I. PENDAHULUAN

sama, yaitu sebagai lembaga intermediasi

Latar Belakang

dalam lalu lintas transaksi keuangan.

Perbankan syariah muncul karena

Karakteristik

perbankan

syariah

adanya kesadaran masyarakat muslim

yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil

untuk

aktivitas

merupakan alternatif bagi masyarakat

keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip

dan bank untuk bekerja dengan saling

syariah.

menguntungkan,

menjalankan

seluruh

Pengembangan

perbankan

saling

berbagi

risiko,

syariah di Indonesia dilakukan dalam

menjunjung keadilan dalam bertransaksi,

kerangka

serta

dual-banking

system

(sistem

menghindari

kegiatan

spekulatif

perbankan ganda) untuk menghadirkan

dalam melakukan transaksi keuangan.

jasa perbankan alternatif. Dalam sistem

Karakteristik tersebut sesuai dengan prinsip

tersebut,

syariah, yaitu sesuai dengan Al-Qur’an

perbankan

berdampingan konvensional dalam

dengan bekerja

mendukung

masyarakat.

syariah

Baik

perbankan

secara mobilisasi

perbankan

dan

Al-Hadits.

Perbankan

syariah

sinergis

diharapkan dapat mendukung stabilitas

dana

sistem keuangan secara keseluruhan yang

syariah

pada

maupun konvensional memiliki fungsi yang

gilirannya

kontribusi

yang

akan signifikan

memberikan terhadap

pencapaian kestabilan ekonomi untuk 1]

Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi yang ditulis oleh Devika Refgiani; NIM: 041211431023 diuji pada 04 April 2016

758

Refgiani, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 9 September 2016: 758-770; Efektivitas Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Studi Kasus pada PT. BPRS Amanah Sejahtera)

mewujudkan

kemaslahatan

seluruh

beberapa kasus yang menimbulkan citra

mayarakat.

buruk pada lembaga keuangan syariah.

Masyarakat

menyambut

baik

Misalnya, di daerah Tegal, penelitian yang

kehadiran lembaga keuangan syariah,

dilakukan

terutama masyarakat muslim yang mulai

tahun 2002 yang berjudul Implementasi

sadar

seluruh

Pembiayaan Mudharabah di BMT Mentari

aktivitas keuangan sesuai dengan prinsip

Bina Artha Tegal menemukan adanya

Islam.

yang

lembaga

yang

menerapkan

untuk

menjalanakan

Berdasarkan

dilakukan

oleh

penelitian

Patimatu

Jahra

oleh

Ahmad

keuangan

Dahlan

syariah

sistem

pada

yang

mudharabah

dilakukan di Banjarmasin dengan judul

muqayyadah fi an-nisbah bi al miyyah

Profil BMT Ukhuwah di Kota Banjarmasin

dengan

tahun 2002, BMT memiliki peran yang

ditetapkan

besar

pembiayaan

bagi

pemberdayaan

dan

perhitungan 2,5%

nisbah

berdasar

yang

yang jumlah

dikeluarkan.

pengembangan usaha kecil. Nasabah

Mekanisme ini menyerupai perhitungan

BMT merasa terbantu oleh pembiayaan

bunga sehingga menimbulkan persepsi

untuk

menambah

sehingga

usaha

modal

mereka

negatif

masyarakat terhadap lembaga

mereka

semakin

keuangan

syariah

dan

menurunkan

meningkat dan kualitas hidupnya pun

kepercayaan

masyarakat

semakin membaik.

lembaga keuangan syariah.

terhadap

Sebuah penelitian yang dilakukan

Citra buruk lembaga keuangan

di Magelang oleh Solihin pada tahun 1999

syariah tentu juga akan berdampak pada

mendukung penelitian di atas. Penelitian

persepsi masyarakat tehadap perbankan

tersebut menyatakan bahwa perbankan

syariah yang merupakan bagian dari

syariah

alternatif

lembaga keuangan syariah. Penelitian

konvensional.

yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa

berjudul Potensi, Preferensi dan Perilaku

masyarakat memilih lembaga keuangan

Masyarakat terhadap bank syariah di

syariah karena menerapkan prinsip syariah

Pulau Jawa tahun 2000, mengungkapkan

dan profesionalisme lembaga keuangan

bahwa di wilayah Jawa Barat masyarakat

syariah

non

mampu

lembaga

menjadi

keuangan

sebanding

dengan

lembaga

nasabah

yang

diberi

keuangan konvensional. Dari penelitian ini

tentang

terungkap bahwa 72% responden setuju

mempunyai kecenderungan kuat untuk

atas keberadaan BMT Kharisma di Kota

memilih

bank

syariah.

Magelang.

nasabah

yang

telah

Sementara

itu,

tidak

semua

produk/jasa

penjelasan

produk/jasa

masyarakat memandang positif kehadiran

bank

Bank

Syariah

Sebaliknya, menggunakan

syariah

mempunyai

kecenderungan untuk berhenti menjaadi

bank syariah. Hal ini karena terjadinya

759


nasabah

karena

keraguan

terhadap

rangkap jabatan DPS menjadi penyebab

konsistensi penerapan prinsip syariah.

pengawasan yang dilakukan DPS tidak

Penerapan prinsip syariah pada

optimal.

bank syariah selalu diawasi oleh Dewan Syariah

Nasional

melalui

Pada penelitian yang dilakukan

Dewan

oleh Sanusi pada tahun 2004 dengan

Pengawas Syariah yang ada di setiap

judul

bank syariah. Dewan Pengawas Syariah

Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

bertanggung

terhadap

jawab

atas

kesesuaian

Implementasi Produk

dan

Efektivitas

Perbankan

Syariah

prinsip syariah pada semua produk/jasa

menyatakan bahwa pengawasan yang

yang

dilakukan oleh DPS terhadap produk-

ditawarkan

oleh

bank

syariah

kepada masyarakat. Tanggung jawab ini

produk

diimplementasikan

Cabang Pekanbaru, Bank Syariah Mandiri

terhadap

pada

Muamalat

Indonesia

operasional

bank

dan Bank Riaukepri Unit Usaha Syariah

pengawasan

pada

belum optimal karena jumlah anggota

mendapatkan

DPS tidak seimbang dengan jumlah Bank

penilaian yang baik dari masyarakat.

Syariah. Ketidakoptimalan pengawasan

Berdasarkan berita di Republika Online

oleh DPS juga disebabkan anggota DPS

pada hari Rabu tanggal 4 November

banyak tugas rangkap sehingga tugas

2015, peserta seminar “Edukasi Keuangan

sebagai

Syariah untuk Pengusaha” menilai praktik

dilakukan dengan optimal.

syariah. bank

kegiatan

pengawasan

Bank

Kegiatan syariah

belum

perbankan syariah masih lemah. Ada dua

anggota

Penelitian

DPS

ini

dapat

disusun

untuk

kritik mengenai praktik perbankan syariah

mengetahui

yang disampaikan. Salah satunya adalah

pengawasan yang dilakukan oleh Dewan

kritik

Pengawas

Syariah

dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Pembiayaan

Rakyat

Para

Sejahtera.

mengenai

pengawasan

anggota

DPS

dinilai

yang belum

memahami sepenuhnya konsep ekonomi

terhadap

kualitas

perbaikan

praktik

perbankan

Efektivitas

tetapi

sifatnya

kasuistik

Amanah

diukur

atau

dilihat

dari

kenyataan bahwa sesuatu itu berhasil, memiliki dampak atau menjadi sebab

syariah. Penilaian kritis ini mungkin sekali benar,

Syariah

Bank

dilakukan mencapai tujuan atau sasaran.

Kritik ini perlu diperhatikan dan bagi

pada

menilai sejauh mana kinerja yang telah

diakses pada tanggal 04 Desember 2015).

pelajaran

efektivitas

Efektivitas adalah ukuran dalam

(www.republika.co.id,

dijadikan

mana

II. LANDSAN TEORI

syariah, sehingga kualitas pengawasan dipertanyakan

sejauh

tidak

tercapainya

dan

Efektivitas

kondisional. Kritikan lain terkait dengan

tujuan merupakan

atau unsur

sasaran. penting

dalam mencapai tujuan dan sasaran

pengawasan DPS adalah jumlah DPS dan

760


yang

telah

organisasi.

ditetapkan

Kinerja

oleh

disebut

sebuah

efektif

ini fokus pada kegiatan atau kinerja

bila

internal apakah sudah sesuai dengan

dapat mencapai tujuan dan sasaran

rencana

tersebut

mencapai tujuan organisasi.

pada

waktu

yang

telah

ditetapkan.

Pada

intinya

efektiviats

membahas

tentang

cara

melakukan

pekerjaan

yang

benar

dan

tepat

dalam

efektivitas yang fokus pada keberhasilan

dicapai.

dengan

Kurniawan

dalam bukunya Transformasi Pelayanan

mencapai rencana

target awal

sesuai

dantujuan

organisasi.

Publik, mendefinisikan efektivitas sebagai

Kontrol

berikut.

dan

pengawasan

dijelaskan dalam ajaran Islam. Penjelasan

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan, program atau misi) daripada suatu organisasi tanpa adanya tekanan atau ketegangan dianatara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109). Pendekatan

untuk

tersebut terdapat dalam nash Al-Qur’an dan hadits yang dapat dijadikan dasar dalam

pendekatan,

dikemukakan

oleh

Lubis(1987:55),

Martini

yang

pada

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. AlMaidah 5:8).

yang dan

pokoknya

1. Pendekatan Sumber sumber

efektivitas

yakni

melalui

memanfaatkan

pengukuran keberhasilan

sumber-sumber

(input)

yang dibutuhkan. Suatu organisasi harus mendapatkan

sumber

syariah.

˴ϗ˸΍ ˵ ˶๡ ͉ ˶ Ϧϴ ‫ ۡﭑﻟ ِﻘ ۡﺴ ِۖﻂ‬Α ΍ Ϯ˵ϧϮϛ˵ ˸΍ Ϯ˵Ϩϣ ˯˴ َ‫ٰ ٓﯾَﺄَﯾﱡ َﮭﺎ ٱﻟﱠﺬِﯾﻦ‬ ˴ϣ ˴ΪϬ ˶Ϯ͉ Ի ˶˯˴Ը ˴΍ ˴η ۚ ۡ ْ‫ﺎنُ ﻗَ ۡﻮ ٍم َﻋﻠَ ٰ ٓﻰ أَ ﱠﻻ ﺗ َﻌۡ ِﺪﻟُﻮا‬ൗ ‫ٱﻋ ِﺪﻟُﻮاْ ھ َُﻮ‬ َ‫ﺷﻨ‬ َ ‫َو َﻻ ﯾَ ۡﺠ ِﺮ َﻣ ﱠﻨ ُﻜ ۡﻢ‬ ۢ ‫ى‬ ͉ ͉ ْ‫أَ ۡﻗ َﺮبُ ِﻟﻠﺘﱠ ۡﻘ َﻮ ٰۖى َوٱﺗﱠﻘُﻮا‬ ٨ َ‫ﯿﺮ ِﺑ َﻤﺎ ﺗَﻌۡ َﻤﻠُﻮن‬ ϥ͉ ·˶ ˴๡Լ ُ ‫˴ َﺧ ِﺒ‬๡Լ

adalah sebagai berikut: Pedekatan

bank

Al-Maidah [5] ayat 8:

mengukur

sebagaimana

pengawasan

Sebagaimana firman Allah dalam surah

efektivitas suatu organisasi dikenal ada tiga

belum

Pendekatan sasaran, yakni pengukuran organisasi

Agung

atau

3. Pedekatan Sasaran

sehingga visi dan misi organisasi dapat Menurut

awal

yang

dibutuhkannya dan memeliharanya agar menjadi efektif.

Adapun

2. Pendekatan Proses

hadits

yang

sesuai

yakni pengukuran

dengan pengawasan dan kontrol pada

efektivitas dari pelaksanaan program atau

bank syariah salah satunya adalah hadits

tugas yang telah ditetapkan. Pendekatan

yang diriwayatkan Abu Sa’id Al Khudi

Pendekatan

proses

761


radiallahuanhu

berkata

bahwa

beliau

pengawasan

mendengar Rasulullah saw bersabda:

eksternal

menerangkan diperintahkan

hadits

bahwa

di

yang

external

syariah

auditor),

DSN,

dan

stakeholders. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak dari dalam perusahaan, misalnya internal auditor, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direktur Kepatuhan, Dewan Komisaris dan lain sebagainya. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan

kata

lain,

DPS

bertanggung jawab atas produk dan jasa yang

atas

ditawarkan

kepada

masyarakat

Mukmin

agar sesuai dengan prinsip syariah. Selain

kebenaran

itu, investasi atau proyek yang ditangani

kaum

menegakkan

pengawasan

misalnya OJK, akuntan publik (termasuk

“Barangsiapa diantaramu melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangan (kekuasaan)-nya. Apabila tidak sanggup, dengan ucapannya. Apabila tidak sanggup, dengan hatinya, dan itulah selemahlemahnya iman” (HR. Muslim). dan

adalah

Pengawasan

dilakukan oleh pihak dari luar perusahaan,

‫ ﻓَﺈِ ْن‬،‫ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ُﻣ ْﻨ َﻜﺮا ً ﻓَ ْﻠﯿُﻐَﯿِ ّْﺮهُ ﺑِﯿَ ِﺪ ِه‬ ‫ﻟَ ْﻢ ﯾَ ْﺴﺘَ ِﻄ ْﻊ ﻓَ ِﺒﻘَ ْﻠﺒِ ِﮫ َوذَ ِﻟ َﻚ َﻣ ْﻦ َرأَى‬ ‫ﺴﺎﻧِﮫ ﻓَﺈِ ْن‬ َ ‫ﻓَ ِﺒ ِﻠ‬ ‫ﺎن‬ ْ َ‫أ‬ ُ ‫ﺿ َﻌ‬ ِ ‫ﻒ اْ ِﻹ ْﯾ َﻤ‬

Ayat

eksternal.

Saat

oleh bank juga harus sesuai dengan

menegakkan kebenaran, kaum Mukmin

prinsip syariah, dan tentu saja bank itu

harus bersikap adil tanpa membeda-

sendiri harus dikelola sesuai dengan prinsip

bedakan.

syariah.

dan

mencegah

kemungkaran.

Begitu

juga

dalam

Berdasarkan Surat Edaran Bank

pengawasan pada bank syariah yakni pengawasan

Indonesia (SEBI) No.8/19/DPbS tahun 2006

hendaknya bertujuan untuk mencegah

perihal Pedoman Pengawasan Syariah

kemungkaran dan senantiasa berlaku adil.

dan

Pengawasan

Pengawasan

dalam

melakuakan

bank

syariah

menuntut

Tata

Cara Bagi

Pelaporan Dewan

Hasil

Pengawas

adanya independensi. Independensi ini

Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS)

bertujuan

adalah

agar

pengawasan

yang

“...dewan

yang

dilakukan dapat berjalan optimal dan

pengawasan

tidak ada campur tangan pihak lain yang

dalam kegiatan usaha bank syariah yang

dapat menimbulkan ketidakadilan.

dalam menjalankan fungsinya bertindak secara

Pengawasan pada Bank Syariah

terhadap

melakukan

independen”.

prinsip

Bank

Indonesia

maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

selanjutnya

terdiri dari dua sistem pengawasan, yakni

keanggotaan DPS harus mendapatkan

sistem pengawasan internal dan sistem

rekomendasi dari DSN dan Majelis Ulama

762

menetapkan

syariah

bahwa


Jenis dan Sumber Data

Indonesia. Pengawasan

penerapan

prinsip

Jenis

data

yang

dibutuhkan

dalam

syariah oleh Dewan Pengawas Syariah

penelitian ini adalah data primer ldan

(DPS) memiliki pedoman yang telah diatur

data sekunder. Data primer merupakan

oleh Bank Indonesia, yakni Surat Edaran

data yang diperoleh secara langsung dari

Bank Indonesia No 15/22/DPbS tahun

lokasi penelitian. Data sekunder yaitu data

2013. SEBI No 15/22/DPbS merupakan surat

dokumen–dokumen

edaran

Bank

terkait dengan pengawasan oleh Dewan

Indonesia dengan tujuan untuk memberi

Pengawas Syariah. Sumber data pada

pedoman

penelitian

yang

dikeluarkan

kepada

Dewan

oleh

Pengawas

Syariah (DPS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

dalam

melaksanakan

ini

pendukung

diperoleh

dari

yang

literature

review dan data-data lapangan.

tugas,

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

wewenang dan tanggung jawab. Aturan

Data-data yang diperoleh dari

pada SEBI No 15/22/DPbS ini menjadi

berbagai sumber diperlukan pengecekan

standar baku bagi pengawasan prinsip

lebih

syariah oleh DPS Bank Pembiayaan Rakyat

lanjut

untuk

memenuhi

syarat

objektivitas dan kredibilitas, yaitu melalui

Syariah.

proses

triangulasi ini

dengan

akan

sumber.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian

membandingkan

Pendekatan Penelitian

keselarasan antara wawancara dengan digunakan

pihak terkait, observasi di lapangan, dan

dalam penelitian ini adalah pendektan

dibuktikan dengan arsip dokumen yang

kualitatif.

ada, sehingga data dapat akurat dan

Pendekatan

Metode

yang

penelitian

yang

digunakan adalah studi kasus.

dapat dipertanggungjawabkan.

Ruang Lingkup Penelitian

Teknik Analisis Data

Pembatasan

penelitian

Data-data

perlu

yang

diperoleh

dari

dilakukan agar hasil pembahasan dapat

berbagai sumber diperlukan pengecekan

mencapai sasaran, terfokus, dan dapat

lebih

menjawab rumusan masalah. Oleh karena

objektivitas dan kredibilitas, yaitu melalui

itu penelitian ini dibatasi dan terfokus

proses triangulasi dengan sumber. Teknik

pada efektivitas pengawasan oleh DPS

analisis

pada

penjodohan

PT.

BPRS

Amanah

Sejahtera.

lanjut

untuk

data

memenuhi

menggunakan pola,

syarat

teknik

yakni

dengan

Pengukuran efektivitas dilakukan dengan

membandingkan

membandingkan pengawasan oleh DPS

dilakukan

PT. BPRS Amanah Sejahtera dengan SEBI

Sejahtera dengan SEBI No 15/22/DPbS

No 15/22/DPbS tahun 2013.

tahun 2013.

763

oleh

pengawasan DPS

BPRS

yang

Amanah


IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PT.

BPRS

Amanah

bank

pembiayaan

merupakan syariah

yang

dengan

yang mengusulkan produk tersebut Sejahtera

menjalankan

prinsip

syariah

kemudian

rakyat

usulannya di depan DPS dan Direksi.

usahanya

2. Memeriksa

fatwa

dan/atau

akad

dalam

yang digunakan dalam produk dan

menghimpun dana maupun menyalurkan

aktivitas baru. Dalam hal produk dan

dana dalam bentuk pembiayaan kepada

aktivitas baru belum didukung dengan

para pengusaha kecil dan menengah.

fatwa dan/atau akad dari DSN-MUI

Sebagai bank pembiayaan rakyat syariah,

maka

BPRS Amanah Sejahtera memiliki Dewan

Direksi BPRS untuk meminta fatwa

Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas

kepada DSN-MUI. Hasil wawancara

mengawasi

menerangkan

kegiatan

Islam

mempresentasikan

BPRS

Amanah

DPS

mengusulkan

bahwa

kepada

selama

ini

Sejahtera agar sesuai dengan prinsip

produk baru yang diusulkan telah

syariah.

yang

memiliki fatwa dari DSN-MUI, sehingga

dilakukan oleh DPS, yang pertama adalah

DPS tidak perlu mengusulkan kepada

pengawasan

Direksi BPRS untuk meminta fatwa

Kegiatan

pengawasan

terhadap

produk

dan

aktivitas baru pada bank pembiayaan

kepada DSN-MUI.

rakyat syariah. Ada beberapa hal yang

3. Mengkaji

fitur,

mekanisme,

dilakukan DPS dalam pengawasan produk

persyaratan, ketentuan, sistem dan

dan

prosedur produk dan aktivitas baru

aktivitas

baru

BPRS

Amanah

Sejahtera, yaitu:

terkait dengan pemenuhan prinsip

1. Meminta penjelasan dari pejabat BPRS

syariah. Dari penjabaran wawancara

yang berwenang mengenai tujuan,

terkait pengawasan produk baru dan

karakteristik,

aktivitas baru dapat kita lihat bahwa

dan

fatwa

dan/atau

akad yang digunakan sebagai dasar

DPS

dalam rencana penerbitan produk

ketentuan, system dan prosedur pada

dan aktivitas baru. Berdasarkan hasil

produk baru. Pada produk baru Wa’d

wawancara dengan ketiga informan

misalnya, DPS mengkaji makanisme

didapat keterangan sebagai berikut.

produk yang mewajibkan nasabah

Dalam setiap pengajuan produk baru

mengambil seluruh dana yang telah

oleh

dijanjikan

BPRS,

Sejahtera dengan

DPS

BPRS

mengadakan Direksi

dan

Amanah pertemuan

Divisi

mengkaji

tersebut

yang

pemaksaan

oleh

mekanisme,

BPRS.

Mekanisme

mengandung bagi

fitur,

unsur nasabah.

mengusulkan produk tersebut. Pada

Pemaksaan dapat menjadi perbuatan

rapat

z}alim, sehingga ketentuan tersebut

tersebut

DPS

meminta

penjelasan terkait tujuan produk, akad produk

dan

karakteristiknya.

dihapus.

Divisi

764


4. Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan

prinsip

syariah

1. Melakukan

pemeriksaan

di

kantor

atas

BPRS paling kurang (satu) kali dalam 1

produk dan aktivitas baru yang akan

(satu) bulan. Dari keterangan yang

dikeluarkan.

Pendapat

pemenuhan

prinsip

DPS

terkait

diberikan oleh para informan, DPS

syariah

dapat

BPRS Amanah Sejahtera melakukan

dilihat pada pengawasan produk baru

kunjungan

BPRS, yaitu Wa’d. DPS memberikan

Namun,

pendapatnya

mendesak,

ketentuan

yaitu

menghilangkan

bahwa

nasabah

wajib

telah

dijanjikan

dikhawatirkan mengarah

BPRS.

Karena

ketentuan

tersebut

pada

bila

kembali

menggunakan dana seluruhnya yang

satu

kali

ada

DPS

ke

masalah

yang

bersedia

kantor

datang

BPRS

Amanah

2. Meminta laporan kepada Direksi BPRS mengenai

perbuatan

produk

penghimpunan

dan

dana,

aktivitas

pembiayaan

dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang

5. Menjelaskan secara mendalam dan

dilakukan

oleh

holistik mengenai pemenuhan prinsip

terhadap

kegiatan

syariah atas produk dan aktivitas baru

dana,

yang

BPRS

dikembangkan secara

bulan.

Sejahtera.

pemaksaan dan z}alim.

Penjelasan

setiap

oleh

BPRS.

mendalam

dan

BPRS.

pembiayaan lainnya

dengan

Pengawasan

penghimpunan dan

dilakukan

meminta

kegiatan oleh

berkas

DPS dan

holistik mengenai pemenuhan prinsip

mengoreksi akadnya. DPS mengoreksi

syariah atas produk dan aktivitas baru

akad di depan Direksi dan meminta

selalu

penjelasan

dilakukan

Amanah

oleh

Sejahtera.

DPS

BPRS

Penjelasan

ini

terkait

akd

tersebut

kepada Direksi.

dilakukan saat diskusi bersama Direksi

3. Melakukan pemeriksaan secara uji

dan juga divisi yang mengusulkan

petik

produk

sebanyak tiga nasabah untuk masing-

baru.

Penjelasan

yang

(sampling)

masing

pendapat dan saran terhadap produk

penghimpunan

baru tersebut

dan kegiatan jasa lainnya, termasuk

pengawasan

DPS

pembiayaan

pembiayaan

yang

direstrukturisasi oleh BPRS. Berdasarkan

adalah pengawasan terhadap kegiatan

keterangan dari informasi pertama,

penghimpunan dana, pembiayaan dan

DPS BPRS Amanah Sejahtera dalam

kegiatan

melakukan

BPRS

yang

penanganan

dana,

akad

kedua

jasa

oleh

kegiatan

dan/atau

kurang

diberikan oleh DPS biasanya disertai

Selanjutnya,

produk

paling

lainnya.

Dalam

pengawasan

pengawasan tersebut, DPS melakukan

menggunakan metode sampling. DPS

beberapa hal, sebagai berikut:

memeriksa berkas dari tiga nasabah terbesar di setiap kantor cabang BPRS

765


Amanah

Sejahtera.

Begitu

juga

pengawasan yang dilakukan oleh DPS

dengan keterangan yang diberikan

di

oleh informan kedua bahwa setiap

meminta

divisi yang memberi laporan ke DPS

kepada

menggunakan

yang hadir dalam memeriksa akad.

data,

jadi

metode tidak

ditampilkan

sampling

semua

data

melainkan

beberapa

untuk

penjelasan Direksi

data

a. kegiatan

lainnya, dan

nasabah yang ditetapkan sebagai

b. perhitungan

untuk

pemenuhan

mengetahui

prinsip

Berdasarkan

transaksi

syariah.

keterangan

DPS lanjut

karyawan

penghimpunan

dari

sampel

transaksi

lebih

maupun

pembiayaan dokumen

Sejahtera.

pemenuhan Prinsip Syariah atas:

keseluruhan. 4. Memeriksa

Amanah

6. Memberikan pendapat terkait aspek

hanya

mewakili

BPRS

dana,

dan

jasa

dan

pencatatan

keuangan

BPRS

mengenai

pembayaran bonus atau bagi hasil

para

kepada

nasabah

penyimpan,

informan, DPS BPRS Amanah Sejahtera

pembayaran bagi hasil kepada

meminta berkas-berkas nasabah untuk

bank

mengoreksi

dalam

pendapatan yang berasal dari

mengoreksi akad, DPS melihat proses

pengenaan denda, penempatan

transaksi

dengan

pada

meliputi

pendapatan non halal lainnya,

dipenuhi,

serta pelaporan penerimaan dana

BPRS.

akad.

antara

Proses

persyaratan

Artinya,

nasabah

transaksi yang

ini

harus

kesepakatan bagi hasil, kesepakatan

lain,

bank

pengakuan

konvensional,

dan

dari zakat, infak, dan sedekah.

penetapan margin, penetapan dan

DPS BPRS Amanah Sejahtera

pembebanan ujrah serta kewajiban

dalam melakukan pengawasan telah

dan hak nasabah dan BPRS.

memenuhi

5. Melakukan permintaan konfirmasi

inspeksi,

pengamatan,

keterangan kepada

ini.

Berdasarkan

keterangan yang diberikan oleh para

dan/atau

pegawai

poin

informan

BPRS

di

atas,

DPS

pernah

memberikan pendapat terkait aspek

dan/atau nasabah untuk memperkuat

pemenuhan

hasil

penghimpunan dana. BPRS Amanah

pemeriksaan

dokumen

sebagaimana dimaksud dalam poin 4,

Sejahtera

apabila

administrasi

diperlukan.

Sistem

prinsip

syariah

membebankan pada

dalam biaya

nasabah

pengawasan yang dilakukan oleh DPS

tabungannya. DPS yang mengetahui

BPRS

akan hal ini memberikan pendapat

Amanah

mengoreksi

Sejahtera

akad

di

adalah

depan

para

bahwa

hal

tersebut

tidak

sesuai

Direksi dan beberapa karyawan. Poin

dengan prinsip syariah pada fatwa

kelima

DSN

ini

sudah

sesuai

dengan

766

No 02/DSN-MUI/IV/2000. Pada


fatwa tersebut terdapat ketentuan

pembiaayaan, dan produk jasa BPRS

yang

lainnya.

berbunyi,

“Bank

sebagai

mudharib menutup biaya operasioanl tabungan nisbah

dengan

9. Menjelaskan secara mendalam dan

menggunakan

keuntungan

yang

holistik mengenai hasil pengawasan

menjadi

penerapan

Prinsip

haknya”. Kemudian DPS juga memberi

Otoritas

Jasa

pendapatnya

termasuk

dalam

meeting

hasil

terkait

pencatatan

pendapatan. 7. Melakukan BPRS

pembahasan

mengenai

pengawasan Syariah dalam

hasil

poin

dituangkan

1

dalam

Keuangan

(OJK),

pembahasan pemeriksaan

exit Bank

Indonesia. Penyampaian laporan ke

temuan

Bank Indonesia disusun DPS secara

Prinsip

jelas sesuai dengan hasil pemeriksaan

dimaksud

yang

kepada

dengan

penerapan

sebagaimana

Syariah

yang

hasilnya

risalah

telah

dilakukan.

Hasil

rapat

dengan Direksi BPRSpun dilaporkan ke

rapat.

Bank

Dalam mengoreksi akad, DPS tidak

Indonesia

berikut

bukti-bukti

dokumentasi

melakukannya sendiri di dalam ruang

Pengawasan

penerapan

prinsip

kerja melainkan dengan sistem diskusi

syariah yang dilakukan oleh DPS secara

bersama Direksi, kepala bagian dan

umum telah memenuhi pedoman yang

manajer.

terdapat pada SEBI No. 15/22/DPbS tahun

Hasil

pemeriksaanpun

langsung disampaikan kepada Direksi,

2013.

kepala

dipenuhi

bagian

dan

manajer.

Bila

Hanya

satu

oleh

poin

DPS

yang

BPRS

tidak

Amanah

ditemukan akad yang tidak sesuai

Sejahtera, yaitu poin yang menjelaskan

dengan prinsip syariah maka akad

DPS meminta

tersebut direvisi pada waktu itu juga.

perhitungan dan pengbayaran bagi hasil

8. Menyusun laporan hasil pengawasan penerapan

Prinsip

Syariah

bukti

dokumen

atau bonus, pembayaran bagi hasil pada

atas

bank lain, pencatatan dan pengakuan

kegiatan usaha BPRS. DPS menuyusun

pendapat

laporan dua kali dalam setahun untuk

pelaporan penrimaan dan ZIS.

laporan

pencatatan

dan

Meskipun demikian, DPS memberi

laporan

saran dan nasehat terkait hal-hal yang

sesuai dengan format yang diberikan

disebutkan pada poin tersebut. Misalnya,

oleh Bank Indonesia. Dalam menyusun

DPS

laporan ini DPS menyampaikan hasil

memberikan bonus yang terlalu sedikit.

pemeriksaannya

temuan-

Contoh lain, DPS memberikan saran untuk

temuan dan perbaikan atas akad,

tidak memasukkan fee dari asuransi ke

kegiatan

dalam pos pendapatan. Hal ini karena

DPS

ke

serta

Bank

Indonesia.

semesteran

berupa

membuat

termasuk

penghimpunan

dana,

menyarankan

bank

untuk

tidak

bila fee masuk pos pendapatan dan fee

767


tidak dibayarkan oleh asuransi, maka

prinsip syariah pun dapat dikurangi

bank tidak dapat menepati bagi hasil

bahkan dihindari.

yang telah disepakati dengan nasabah.

2. DPS mejalankan pengawasan dengan

Dalam hal ini bank telah berlaku za}lim

kemampuan terbaiknya. DPS sebagai

pada nasabah.

seorang sesama

V. SIMPULAN DAN SARAN

pembahasan

oleh DPS. Pertimbangan dalam menilai pengawasan DPS adalah: 1. DPS telah melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan dengan baik. Menurut Komaruddin (1994:104), “Pengawasan adalah berhubungan perbandingan

BPRS

awal

berpedoman

langkah

hal

kebaikan.

Sebagai seorang pengawas, DPS

antara

pelaksanaan actual, rencana, dan untuk

dalam

Artinya: Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orangorang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran (QS. Al-Ashr 103:1-3).

lain

dalam menilai efektivitas pengawasan

dengan

saling

٣ ‫ﺼ ۡﺒ ِﺮ‬ ِ ‫ﺼ ِﻠ ٰ َﺤ‬ ‫ﺻ ۡﻮاْ ِﺑﭑﻟ ﱠ‬ ‫ٱﻟ ٰ ﱠ‬ َ ‫ﻖ َوﺗ ََﻮا‬ َ ‫ﺖ َوﺗ ََﻮا‬ ِ ّ ‫ﺻ ۡﻮاْ ِﺑ ۡﭑﻟ َﺤ‬

efektif oleh informan. Hal ini karena para pertimbangan

harus

Al-Ashr [103] ayat 1-3 yang berbunyi: ْ‫ﻋﻤِ ﻠُﻮا‬ َ ‫ ِإ ﱠﻻ ٱﻟﱠﺬِﯾﻦَ َءا َﻣﻨُﻮاْ َو‬٢ ‫ﺴﻦَ ﻟَﻔِﻲ ﺧُﺴۡ ٍﺮ‬ َ ٰ ‫ٱﻹﻧ‬ ِ ۡ ‫ إِ ﱠن‬١ ‫َو ۡٱﻟﻌَﺼۡ ِﺮ‬

penerapan prinsip syariah dinilai telah

memiliki

bahwa

Sebagaimana firman Allah dalam QS.

yang

telah dijelaskan di atas, pengawasan

informan

merasa

muslim

menasehati

Simpulan Berdasarkan

muslim

perbaikan

Amanah

Sejahtera

pada

telah

ajaran

Islam

dan

dalam melaksanakan pengawasan.

Jadi,

DPS menjadikan ajaran Islam sebagai

pengawasan tidak hanya dilakukan

dasar dan motivasinya melaksanakan

dengan memeriksa berkas dengan

pengawasan

ketentuan

yang

syariah di BPRS Amanah Sejahtera.

diperlukan Amanah

terhadap rencana

perbaikan

penyimpangan yang

berarti”.

tapi

juga

perbaikan.

DPS

BPRS

Sejahtera

melakukan

dengan

ada

membina

3. DPS

memberikan

BPRS

Amanah

memberikan

para

penerapan

prioritas Sejahtera

kemudahan

dan dalam

komunikasi.

agar para karyawan lebih paham

komunikasi yang luas dengan BPRS,

mengenai penerapam prinsip syariah

yaitu tidak hanya dengan bertemu

dalam perbankan. Bila karyawan telah

langsung tapi juga dengan berbagai

memahami

media seperti sms, chating ataupun

penyimpangan

email.

768

membuka

kepada

karyawan. Pembinaan ini bertujuan

maka

DPS

prinsip

akses


Saran

(Online),

1. BPRS

Amanah

Sejahtera

meningkatkan karyawannya

lebih

diakses 04 Desember 2015).

pemahaman terhadap

(http://www.republika.co.id,

“Bank Amanah Sejahtera”.

penerapan

www.amanahsejahtera.com diakses

prinsip syariah agar penyimpangan

pada tanggal 27 Desember 2015. Pukul

penerpan

19.00 WIB.

prinsip

syariah

dapat

dihindarkan. Dalam hal ini, pembinaan

Bank Indonesia. 2000. Potensi, Preferensi

bagi karyawan sebaiknya dijadwalkan

dan

secara rutin.

Bank Syariah di Pulau Jawa. Direktorat

2. BPRS

Amanah

mempertahankan

Perilaku

Masyarakat

terhadap

Sejahtera

agar

Penelitian dan Pengaturan Perbankan:

hubungan

baik

Jakarta.

dengan Dewan Pengawas Syariah

Jahra, Patimatu. 2002. Profil Usaha BMT

(DPS) agar efektivitas pengawasan

Ukhuwah di Kota Banjarmasin. Tesis MSI

oleh DPS dapat dipertahankan dan

UII Yogyakarta.

ditingkatkan. 3. DPS agar

Karim, Adiwarman A. 2010. Bank Islam

mempertahankan

peran

Analisis

Fiqih

yang telah dilaksanakan dengan baik.

Ketiga.

Jakarta:

4. Untuk

penelitian

diharapkan dijadikan

selanjutnya,

penelitian

acuan

penelitian

untuk

terkait

pengawasan

oleh

selanjutnya efektivitas

ini

dapat

dapat

Kurniawan,

melakukan

pada

Mu’allim,

Transformasi Yogyakarta:

Amir.

“Persepsi

Masyarakat

Lembaga

Keuangan

Syariah”. Al-Mawardi Edisi X, thn 2003. Yogyakarta, Indonesia. terjemahan.

Bandung:

CV

2010.

Moleong,

Al-

Otoritas

2001.

Kualitatif.

Metodologi PT

Remaja

Jasa

Keuangan.

2013.

Surat

Edaran No 15/22/DPbS Tahun 2013

Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani

Perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas

Press. 2014.

J.

Rosdakarya: Bandung.

Antonio, M. Syafi’I. 2007. Bank Syariah: Dari

Syafaruddin.

Lexy

Penelitian

Penerbit

Diponegoro.

Alwi,

2005.

Publik.

Terhadap

Al-Qur’an Karim. Hikmah.

Grafindo

Bandung: Ghalia Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

dan

Raja

Martini dan Lubis. 1987. Teori Organisasi.

Bank Syariah di Indonesia.

Al-Qur’an

PT.

Edisi

Pembaruan

Penelitian

DPS

Agung.

Pelayanan

mengukur

pengawasan

Keuangan.

Persada.

dengan

DPS.

dan

dan

Kompetensi

Tanggung

Jawab

Dewan

Pengawas Syariah Bank Pembiayaan

Dewan Pengawas Syariah. E-Paper,

Rakyat Indonesia.

769

Syariah.

Jakarta:

Bank


Sanusi. 2004. Implementasi dan Efektivitas Pengawasan

Dewan

Pengawas

Syariah terhadap Produk Perbankan Syariah

(Analisis

Perbandingan

Pengawasan pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank

riaukepri

terhadap

Unit

Produk

Usaha Bank

Syariah Syariah).

Disertasi. UIN Suska Riau. Pekanbaru. “Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia”. http://www.bi.go.id/id/perbankan/syari ah/Contents/Default.aspx

diunduh

pada tanggal 22 Agustus 2015. Pukul 13.00 WIB. Solihin. 1999. Perilaku Konsumen terhadap Produk

BMT

(Studi

Kasus

di

BMT

Kharisma Magelang Jawa Tengah). Tesis MSI UII. Yoyakarta. Yin, Robert K. 2003. Case Study Research. Third Edition. London: Sage Publications Ltd.

770

EFEKTIVITAS PENGAWASAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) (STUDI KASUS PADA PT. BPRS AMANAH SEJAHTERA) [1]

Recommend Documents