DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN : STUDI TENTANG PENGAWASAN BANK BERLANDASKAN PADA PRINSIP-PRINSIP ISLAM

Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-Prinsip Islam

DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN : STUDI TENTANG PENGAWASAN BANK BERLANDASKAN PADA PRINSIP-PRINSIP ISLAM Oleh: MASLIHATI NUR HIDAYATI FH – Universitas Al – Azhar Indonesia, Jakarta Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 [email protected]

ABSTRACT Capitalist economy decline that apply free market basis and socialist economy with country control in economics according to centrally, be points stands on for syariah economy development. Basis that putted in syariah economy justice or right equivalence and duty, begation all kind of repression or penggerogotan towards other party, with has dimension sosiologis. While syariah economics principal pillar syariah banking. finance crisis existence and banking has given lesson that syariah banking system obvious has stamina has faced crisis and this matter has pushed more the intensiveer sharia banking development actually begun in the year 1992 with operatives law no. 7, 1992 about banking. Syariah banking special characteristics needs handling aloof in arrangement and supervision, with socialization syariah supervisor council. DPS be a body that founded and laided in bank that do business activity based on syariah principle to ascertain that syariah bank operational doesn't deviate from syariah principles and as special supervisor in transaction follows islam law. Keywords: Syariah Banking, Islamic Bank, DPS

Sementara itu pada pertengahan tahun 1997

Pendahuluan Pada dasarnya tujuan pembangunan nasio-

krisis ekonomi dan moneter telah menimpa negara

nal adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan

kita yang menurut para pakar diakibatkan kombi-

makmur sebagaimana ditentukan dalam alinea ke-

nasi dari dampak penularan (contagion) eksternal

empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

dengan kelemahan internal dari struktur ekonomi,

yang menyatakan bahwa pemerintah negara Repu-

sosial dan politik. Kombinasi gejolak eksternal dan

blik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia

kelemahan internal ini telah mendorong krisis pada

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

sektor keuangan dan sektor riil yang keuangan yang

kesejahteraan

kemudian menimpa perbankan nasional (Syaiful

umum,

mencerdaskan

kehidupan

bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia

Watni, Suradji, Sutriya, 2003).

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

Kemunduran ekonomi kapitalis yang mene-

dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan masya-

rapkan asas pasar bebas dan ekonomi sosialis de-

rakat adil dan makmur tersebut berbagai upaya di-

ngan kontrol negara dalam perekonomian secara

laksanakan oleh semua pihak termasuk perbankan

terpusat, merupakan titik pijak bagi perkembangan

nasional.(Syaiful Watni, Suradji, Sutriya, 2003)

ekonomi syariah. Asas yang dikedepankan dalam ekonomi syariah adalah keadilan atau kesetaraan

62

Lex Jurnalica Vol. 6 No.1, Desember 2008


hak dan kewajiban, peniadaan segala bentuk penin-

dimulainya

dasan atau penggerogotan terhadap pihak lain, serta

(Syafe’i, Rachmat, 2008) Namun, Undang-undang

memiliki dimensi sosiologis. Pilar utama perekono-

tersebut belum memberikan landasan hukum yang

mian syariah adalah perbankan syariah. (Muham-

cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah

mad, 2004). Target nasabah pada pemanfaatan pro-

karena belum secara tegas mengatur mengenai

duk perbankan syariah atau ekspektasi imbalannya

keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah, me-

adalah nisbah bagi hasil, sehingga nasabah sering

lainkan bank bagi hasil.

disebut sebagai investor.

perbankan

syariah

di

Indonesia.

Bila dirujuk pada sejarah perkembangan

Adanya krisis keuangan dan perbankan

bank syariah, alasan pokok dari keberadaan per-

telah memberikan pelajaran bahwa sistem perban-

bankan syariah adalah munculnya kesadaran masya-

kan syariah ternyata memiliki daya tahan meng-

rakat muslim yang ingin menjalankan seluruh akti-

hadapi krisis dan hal ini mendorong semakin

vitas keuangannya sesuai dengan tuntunan agama.

intensifnya pengembangan perbankan syariah yang

Gagasan pembentukan mengenai bank yang meng-

sebenarnya telah dimulai pada tahun 1992 dengan

gunakan sistem bagi hasil ini muncul sejak lama,

diberlakukannya Undang-undang No.7 tahun 1992

yang ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir

tentang Perbankan. (Syaiful Watni, Suradji, Sutriya,

yang menulis gagasan mengenai bank syariah.

2003).

(Heru Sudarsono , 2004). Di tengah ketidakstabilan ekonomi saat ini

Kelompok muslim yang ingin kaffah ini

dan masih kurangnya tingkat kepercayaan masya-

menyadari bahwa tidak seharusnya ada sekularisasi

rakat terhadap institusi moneter, bank syariah tetap

dalam kegiatan transaksi keuangan. Al-Quran dan

dapat mampu berdiri tegak di tengah berbagai ter-

hadist yang merupakan panduan bagi umat muslim

paan rintangan dan persaingan yang terjadi. Potensi

diyakini bersifat komprehensif, tidak hanya me-

yang besar tersebut, harus memacu institusi perban-

ngatur hal-hal yang bersifat ritual ibadah. Namun,

kan syariah sendiri untuk lebih kreatif, inovatif, dan

justru sebagian besar mengatur hubungan antar se-

teroganisasi dengan profesional. Bank syariah

sama manusia termasuk prinsip-prinsip dasar eko-

diharapkan mampu menjawab segala harapan dan

nomi dan keuangan yang tujuan akhirnya adalah

optimisme akan pentingnya sistem Islam diterapkan

kemaslahatan bagi semua pihak.

dalam dunia perbankan. Hal tersebut dapat diwujud-

Selain itu adanya keberatan mendasar yang

kan melalui peningkatan kualitas produk yang

dikemukakan oleh penyokong pengembangan bank

dimilikinya. (H. Karnaen Perwataadmadja,1999).

syariah terhadap sistem perbankan konvensional

Sejak diberlakukannya UU Nomor 7 Tahun

cukup mempengaruhi perkembangan dunia perban-

1992 Tentang Perbankan, keberadaan bank syariah

kan syariah itu sendiri. Keberatan mendasar itu

dalam sistem perbankan di Indonesia sebenarnya te-

antara lain adalah sebagai berikut:

lah diakui dan dikenal. Bahkan, dapat dikatakan UU

1. Terkait dengan masalah struktur akad yang

Nomor 7 Tahun 1992 ini merupakan pintu gerbang

menggunakan sistem bunga yang diyakini atau


63


setidaknya dianggap menyerupai riba yang

tuan dan ketaatan pada prinsip syariah dalam se-

mutlak dilarang secara syariah

luruh aktivitas, khususnya pelarangan bunga yang

2. Ketiadaan jaminan bahwa aktivitas investasi yang dilaksanakan oleh bank konvensional

diganti dengan instrumen nisbah bagi hasil. (Moh. Rifa’i, 2002)

mempertimbangkan aspek kehalalan obyek dan

Pengembangan perbankan syariah tidak

cara pengelolaannya, dengan kata lain nilai dan

hanya dikaitkan dengan masalah tuntutan peme-

moral agama tidak menjadi faktor penting dalam

nuhan ketentuan agama. Akan tetapi lebih ditekan-

kegiatan usaha bank. Oleh karena itulah jaminan

kan pada keunggulan komparatif yang dapat dita-

mengenai keabsahan secara syariah (syariah

warkan baik secara mikro bagi pengguna jasa dan

compliance) dari seluruh aktivitas pengelolaan

investor maupun secara makro bagi sistem pereko-

dana nasabah oleh bank merupakan hal yang

nomian secara keseluruhan.

sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah. (H. Karnaen, 1999).

Bukti empiris menunjukkan ketika Indonesia mengalami krisis multidimensi bank syariah tetap eksis karena lewat sistem nisbah (persentase

Berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan di

bagi hasil) tidak hanyut oleh tingkat suku bunga

atas menjadi landasan bagi berbagai pihak untuk

simpanan yang melonjak sehingga beban opera-

melakukan upaya-upaya terpadu terhadap pengem-

sional lebih rendah dari bank konvensional. Wujud

bangan bank berdasarkan pada prinsip-prinsip sya-

nyata keseriusan mengembangkan dan menjaga

riah.

agar produk bank syariah tetap dalam koridor syariah di Indonesia adalah melalui lembaga pendukung, antara lain Badan Arbitrase Syariah, De-

Bank Syariah Secara umum fungsi dasar bank syariah sa-

wan Syariah Nasional yang beranggota ulama MUI,

ma dengan bank konvensional, sehingga prinsip-

dan pewajiban ada Dewan Pengawas Syariah di

prinsip umum pengaturan dan pengawasan sistem

setiap bank syariah. (Muhammad Syafi’i Antonio,

perbankan berlaku pula bagi bank syariah. Namun,

2001).

karena ada ciri khas dan karakteristik yang cukup

Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam

mendasar pada bank syariah, struktur pengaturan

adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya

dan pengawasannya dilakukan tersendiri, akan tetapi

memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas

tetap dalam kerangka sistem perbankan nasional.

pembayaran serta peredaran uang yang pengo-

Karakteristik khusus perbankan syariah

perasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip sya-

memerlukan penanganan tersendiri dalam penga-

riat Islam (Warkum Sumitro, 2002). Istilah lain

turan dan pengawasan, dengan diperkenalkannya

yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah

Dewan Pengawas Syariah (Muhammad Syafi’i

Bank Syariah. Secara akademik, istilah Islam de-

Antonio, 2001). Karakteristik perbedaan lain dapat

ngan syariah memang mempunyai pengertian yang

terlihat dari mengenai jaminan pemenuhan keten-

berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan

64



Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai penger-

dan pemilik modal. Pemusatan kekuatan ekono-

tian yang sama.

mi tersebut akanmengakibatkan benturan-ben-

Berdasarkan pengertian di atas, Bank Islam

turan bahkan konflik-konflik antar kelas sosial,

berarti bank yang tata cara pengoperasiannya di-

yang pada akhirnya keadaan tersebut berpotensi

dasarkan pada tata cara bermuamalat secara islam,

mengganggu stabilitas perekonomian nasional

yaitu mengacuk kepada ketentuan-ketentuan yang

maupun duni internasional.

terkandung dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. Adapun

3. Sistem perbankan yang menerapkan bunga

yang disebut dengan muamalat adalah ketentuan-

dapat menimbulkan laju inflasi yang tinggi,

ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan

dimana hal tersebut disebabkan oleh kecen-

manusia, baik hubungan secara pribadi maupun an-

derungan bank-bank untuk menyalurkan kredit

tara perorangan dengan masyarakat (Warkum

secara berlebihan. Disisi lain, seringkali tingkat

Sumitro, 2002).

suku bunga dan laju inflasi berkaitan erat, se-

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, pengoperasian Bank Islam harus mengikuti dan atau

hingga merupakan pilihan yang dilematis bagi penentu kebijakan pembangunan.

berpedoman kepada prinsip-prinsip usaha yang

4. Sistem perbankan yang menerapkan bunga se-

dikembangkan pada zaman Rasulullah SAW, yakni

karang dirasakan kurang berhasil dalam mem-

mengikuti prinsip-prinsip usaha dan bentuk-bentuk

bantu memerangi kemiskinan.

usaha yang tidak dilarang oleh Rasulullah SAW,

5. Pada era pembangunan ekonomi saat ini,

atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad

peranan lembaga perbankan sangat menentukan

para ulama atau cendekiawan muslim yang tidak

dan mempengaruhi pembangunan di suatu ne-

menyimpang dari ketentuan Al-Qur’an dan Al-

gara.

Hadits.

Pada awalnya tidak ada pengaturan yang Selain berdasarkan pada ketentuan Al-

tegas tentang lembaga perbankan Islam, yang diatur

Qur’an dan Al-Hadits, berdirinya Bank Islam juga

dalam peraturan perundang-undangan nasional.

didasari oleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut

Peraturan perundang-undanganan perbankan na-

(Warkum Sumitro, 2002):

sional hanya mengenal pengertian tentang pem-

1. Praktek sistem bunga dan akibatnya.

biayaan berdasarkan prinsip syariah. Adapun pe-

Sistem bunga yang dimaksud adalah tambahan

ngertian tentang pembiayaan berdasarkan prinsip

pembayaran atas pokok pinjaman, yang besar-

syariah menurut peraturan perundang-undangan

nya telah ditetapkan di muka, biasanya diten-

adalah:

tukan dalam bentuk presentase (%) dan terus

”Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan

dikenakan selama masih ada sisa pinjaman.

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepa-

2. Sistem Perbankan yang ada sekarang memiliki

katan antara bank dengan pihak lain yang mewa-

kecenderungan terjadinya konsentrasi kekuatan

jibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan

ekonomi di tangan kelompok elit, para bankir Lex Jurnalica Vol. 6 No.1, Desember 2008

65


uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Pada dasarnya kegiatan usaha bank konvensional berbeda dengan kegiatan usaha bank syariah dimana perbedaan tersebut dapat dilihat dari

Selanjutnya peraturan perundang-undangan

prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam mela-

nasional memberikan penjelasan tentang pengertian

kukan kegiatan usaha perbankan. Adapun perbe-

prinsip syariah tersebut, adapun pengertian dari

daan kegiatan usaha Bank Konvensional dengan

prinsip syariah menurut peraturan perundang-unda-

Bank Syariah antara lain (Lukman Denda Wijaya,

ngan adalah sebagai berikut:

2004):

”Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara

1. Bank Syariah dalam melakukan kegiatan usaha

bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan

dibidang perbankan menganut prinsip bagi hasil

atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan

sedangkan bank konvensional menganut prinsip

lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip-prin-

bunga uang.

sip syariah, antara lan pembiayaan berdasarkan

2. Prinsip perjanjian yang dianut oleh Bank

prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan ber-

syariah adalah prinsip jual beli sedangkan Bank

dasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah),

Konvensional menganut prinsip pinjam memin-

prinsip jual beli barang dengan memperoleh keun-

jam.

tungan (murabahah), atau pembiayaan barang mo-

3. Bentuk

hubungan

Bank

Syariah

dengan

dal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan

nasabah merupakan hubungan kemitraan se-

(ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan

dangkan Bank Konvensional berbentuk hubu-

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak

ngan debitur dengan kreditur.

bank oleh pihak lain”.

4. Dari sisi operasional, dalam Bank Syariah dana

Perbankan syariah di Indonesia, berkem-

masyarakat berpa titipan dan investasi yang

bang dengan pesat sejak dikeluarkannya berbagai

baru akan mendapat hasil jika ”diusahakan”

kebijakan tentang Bank Syariah. Data statistik Bank

terlebih dahulu dan penyaluran pada usaha yang

Indonesia

di

halal dan menguntungkan sedangkan pada bank

Indonesia sudah terdapat 3 Bank Umum Syariah, 26

konvensional dana masyarakat berupa simpanan

Bank Unit Usaha Syariah dan 114 Bank Perkreditan

yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh

Rakyat Syariah dengan jumlah aset dalam juta

tempo dan penyaluran pada sektor yang me-

rupiah sebesar 36,719,603 (tidak termasuk Bank

nguntungkan, aspek halal tidak menjadi pertim-

Perkreditan Rakyat Syariah).

bangan utama.

Desember

2007,

menunjukkan

Selain itu, perkembangan aset yang dimiliki

5. Dari aspek sosial, pada bank syariah dinyatakan

oleh bank syariah menunjukkan bahwa potensi ber-

secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam

kembang yang dimiliki oleh Bank Syariah menuntut

Misi dan Visi, sedangkan pada bank konven-

pengelolaan yang baik secara sistem.

sional tidak dapat diketahui secara tegas.

66



6. Dari aspek organisiasi, pada bank syariah harus

Berdasarkan perbedaan itulah dibutuhkan sistem

memiliki Dewan Pengawas Syariah sedangkan

pengawasan yang terpadu dalam sistem perbankan

pada bank Konvensional tidak memiliki DPS.

syariah itu sendiri agar tetap berada dalam prinsipprinsip syariah yang telah digariskan.

Sumber: Statistik Perbankan Syariah memenuhi berbagai ketentuan perbankan yang

Pengawasan Bank Syariah Sebagaimana yang telah disebutkan di atas

berlaku, melindungi kepentingan masyarakat peng-

bahwa pada prinsipnya, terdapat perbedaan men-

guna jasa perbankan dan konsisten menjalankan

dasar antara bank syariah dengan bank konven-

prinsip syariah. Pendekatan pengawasan bank

sional, yaitu bank syariah dalam kegiatan usahanya

syariah menggunakan pola terpadu yang meng-

berdasarkan ketentuan syariah dan bank konven-

integrasikan pengawasan tidak langsung (off-site

sional kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bunga.

supervision) dan pengawasan langsung atau peme-

Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan yang

riksaan lapangan (on-site supervision) dan meng-

mendasar dalam struktur corporate governance dan

adopsi pendekatan pengawasan bank berbasis

sistem pengawasan dalam kegiatan syariah.

risiko.

Fungsi pengawasan bank syariah sebagai-

Kegiatan pengawasan yang dilakukan se-

mana diamanahkan dalam Undang-undang bertujuan

cara off-site dan on-site tersebut, diarahkan untuk

untuk mendukung upaya mewujudkan perbankan

menjaga tingkat kesehatan bank serta mendukung

syariah yang sehat, beroperasi secara prudent,

pencapaian rencana bisnis bank dengan tetap mem-


67


perhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan

2. Sistem pengawasan eksternal, yang terdiri atas

terhadap prinsip syariah. Kegiatan pengawasan off-

unsur Bank Indonesia, Akuntan Publik, Dewan

site dilakukan dengan menganalisa kondisi keua-

Syariah Nasional(DSN) dan Stake Holder.

ngan melalui Sistem Informasi Manajemen Penga-

Sedangkan pengawasan eksternal pada dasarnya

wasan (SIMWAS) dan laporan-laporan yang disam-

untuk memenuhi kepentingan nasabah dan

paikan bank, serta menilai kepatuhan bank terhadap

kepentingan publik secara umum

ketentuan yang berlaku. Pengawasan perbankan syariah pada dasar-

Secara umum peran dan tanggung jawab BI

nya memiliki dua sistem yaitu sebagai berikut:

lebih kepada pengawasan aspek keuangan sedang-

1. Pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan

kan jaminan pemenuhan prinsip syariah adalah

pada perbakan secara umum dan prinsip kehati-

tanggung jawab dan kewenangan DSN dengan DPS

hatian bank.

sebagai perpanjangan tangannya. Dalam hal ini

2. Pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank.

kompetensi dan kemampuan pemahaman syariah tetap wajib dimiliki oleh pengawas Bank dari BI.

Ketentuan pengawasan merupakan bagian

Kegiatan usaha bank syariah yang meli-

dari ketentuan operasional bank yang menjadi

batkan aspek operasional dan aspek syariah seperti

benteng perlindungan publik agar pegawai bank,

dua sisi mata uang yang merupakan satu kesatuan

pengurus bank dan pihak terafiliasi mentaati

yang tidak terpisahkan. Berdasarkan Undang-Un-

berbagai ketentuan kehati-hatian yang telah dite-

dang No.10 tahun 1998 penjelasan pasal 6 huruf m

tapkan sehingga apabila terdapat pelanggaran maka

dijelaskan bahwa pengawasan operasional berupa

dalam rangka melaksanakan pengawasan, otoritas

penerapan ketentuan kehati-hatian dilakukan oleh

pengawas akan mengenakan sanksi.

Bank Indonesia sedangkan pengawasan aspek sya-

(Syaiful

Watni, Suradji dan Sutriya,2003)

riah dilakukan oleh DPS.

Oleh karena itu, struktur pengawasan dalam perbankan syariah terdiri atas hal berikut ini:

Dewan Pengawas Syariah (DPS): Fungsi

1. Sistem pengawasan internal, yang terdiri atas

Pengawasan Terpadu Berlandaskan Syariah

unsur-unsur Rapat Umum Pemegang Saham

Salah satu ciri yang membedakan antara

(RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Audit,

bank Islam dengan bank konvensional adalah keha-

Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direktur

rusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada

Kepatuhan dan SKAI-Internal Syariah Review.

bank islam. DPS bertugas mengawasi segala

Sistem pengawasan internal lebih bersifat

aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-

mengatur ke dalam dan dilakukan agar ada me-

prinsip syariah. Dengan kata lain, DPS bertanggung

kanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan

ja-wab atas produk dan jasa yang ditawarkan

manajemen

kepada masyarakat agar sesuai dengan prinsip syariah; investasi atau proyek yang ditangani oleh

68



bank harus juga sesuai dengn prinsip syariah, dan

tertinggi yang memiliki otoritas pada masalah-

tentu saja bank itu sendiri harus di kelola sesuai

masalah agama.

dengan prinsip syariah.

Mekanisme penentuan anggota Dewan

Terdapat perbedaan istilah yang digunakan

Pengawas Syariah berbeda pada setiap negara. Pada

masing-masing negara. Apapun terminologi yang

beberapa negara yang sudah mengatur secara sentral

digunakan, secara umum anggota pengawas syariah

keberadaan dan operasional bank islam, seperti

tentulah harus merupakan orang yang memiliki

Malaysia,

otoritas di bidang syariah. Kasus yang menarik ter-

Indonesia. Mekanismenya sudah diatur dalam un-

dapat di Islamic Bank Bangladesh, dimana ang-

dang-undang atau peraturan negara. Filosofi dari

gotanya tidak saja ulama tetapi juga para ahli dari

mekanisme ini adalah untuk menjaga independensi

berbagai disiplin seperti para bankir yang punya

Dewan Pengawas Syariah.

Mesir, Jordania, Kuwait, Pakistan,

reputasi bagus, para ahli hukum, serta para ekonom.

Berikut ini adalah istilah yang digunakan

Sedangkan di Tunisia, semua permasalahan yang

untuk Dewan Pengawas Syariah di beberapa ne-

berkenaan dengan tanggung jawab Dewan Penga-

gara:

was Syariah diserahkan kepada Mufti, jabatan ulama Bank Islam Al-Baraka Islamic Investment Bank Bank Islam Malaysia Berhad Belt Ettanwil Tounsi Saudi, Tunisia Dubai Islamic Bank El-Gharb Islamic Bank of Sudan Faisal Islamic Bank of Kibris Ltd. Faisal Islamic Bank of Bahrain Islamic Bank Bangladesh Limited Islamic Bank of Bahrain Islamic Co-op Dev.Bank of Sudan Jordan Islamic Bank Kuwait Finance House Qatar International Islamic Bank Tadamon Islamic Bank of Sudan Bank-bank Islam di Indonesia

Istilah Yang Digunakan Shariah Commitee Shariah Supervisory Cuncil Shariah Advisor Shariah Supervisory Board Shariah Supervisory Board Religius Supervisory Board Religius Supervisory Board Shariah Council Religious Control Commitee Shariah Supervisory Board Shariah Advisory Board Fatwa and Shariah Supervisory Authority Board Religious Supervisory Committee Fatwa and Research Department Dewan Pengawas Syariah

Di Indonesia, otoritas masalah keagamaan berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan berkembangnya lembaga keuangan Islam di

Jumlah Anggota 3 6 1 3 3 3 4 10 6 2 3 6 3 No Daa Vary

dan membawahi seluruh lembaga keuangan (Syafi’i Antonio, 2005). Pada

bulan

Juli

1997

dalam

acara

Indonesia, maka berkembang pula jumlah DPS. Un-

Lokakarya Reksadana Syariah dihasilkan retomen-

tuk mengantisipasi agar tidak terjadi kebingungan di

dasi pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN).

kalangan umat akibat banyak dan beragamnya DPS,

Lembaga ini didirikan pada tahun yang sama dan

MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi

merupakan badan otonom MUI yang diketuai

ke-Islam-an di Indonesia menganggap perlu diben-

secara eks-officio oleh Ketua MUI. Sedangkan un-

tuknya suatu dewan syariah yang bersifat nasional

tuk kegiatan sehari-hari DSN dilaksanakan oleh


69


Badan Pelaksana Harian DSN. Bagi perusahaan yang akan membuka bank islam atau cabang dari bank konvensional atau lembaga keuangan syariah lainnya, mereka harus mengajukan rekomendasi anggota DPS kepada DSN. DPS merupakan suatu badan yang didirikan dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk memastikan bahwa operasional bank syariah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Bank Indonesia selanjutnya menetapkan bahwa keanggotaan DPS harus mendapatkan rekomendasi dari DSN yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian peranan DPS dan DSN menjadi sangat penting dari aspek pengawasan syariah. DPS memastikan kegiatan operasional, produk dan jasa bank syariah senantiasa sesuai prinsip syariah sedangkan DSN merupakan lembaga yang memberikan rekomendasi anggota DPS yang memiliki keahlian dan kompetensi syariah yang memadai serta menerbitkan fatwa produk dan jasa bank syariah yang bersifat nasional sehingga dapat dijadikan pedoman yang seragam bagi DPS (Syaiful Watni, Suradji, Sutriya, 2003). Secara jelas posisi DPS dapat dilihat pada gambar berikut (Moh. Rifai, 2002):

Anggota DPS harus terdiri dari pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum bidang perbankan. Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh DSN. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Selain itu DPS juga mempunyai fungsi (Abdurrahman Raden Aji Haqqi, 2007) : 1. sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pemimpin unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai halhal yang terkait dengan aspek syariah; 2. sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan prduk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN; 3. sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank, DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

70



Tugas lain DPS adalah meneliti dan membuat

kan masukan bagi pengawas dalam melakukan

rekomendasi produk baru dari bank yang diawa-

pemeriksaan bank.

sinya. Dengan demikian, DPS bertindak sebagai pe-

Guna meminimalkan risiko terjadinya per-

nyaring pertama sebelum suatu produk diteliti

masalahan dalam sistem perbankan, dilakukan upa-

kembali dan difatwakan oleh DSN. Mekanisme DPS

ya pengawasan dengan menggunakan pola dan

dapat digambarkan sebagai berikut (Syafii Antonio,

mekanisme yang semakin baik dan bersifat kompre-

2001):

hensif. Bentuk nyata dari implementasi pola pengawasan tersebut adalah dengan diberlakukannya konsep pengawasan berbasis risiko. Implementasi konsep pengawasan berbasis risiko, pada pelaksanaannya membutuhkan dukungan teknologi dan sistem informasi yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat risiko operasional secara akurat dan tepat waktu. Oleh karena itu dalam kaitan pengembangan sistem pengawasan, pada tahun 2006 Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya yang Berdasarkan laporan dari DPS pada masing-

merupakan bagian dari program jangka panjang

masing lembaga keuangan syariah, DSN dapat

pengembangan sistem pengawasan bank berbasis

memberikan teguran jika lembaga yang bersang-

risiko dari tahun sebelumnya. Salah satu upayanya

kutan menyimpang dari garis panduan yang telah

adalah penyempurnaan organisasi pengawasan yang

ditetapkan. Jika lembaga yang bersangkutan tidak

sesuai dengan perkembangan bank syariah dan

mengindahkan teguran yang diberikan, DSN dapat

upaya peningkatan kompetensi pengawasan. Dari

mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang

aspek pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip

memiliki otoritas, seperti Bank Indonesia dan

syariah, dimana DPS memiliki peran penting seba-

Departemen Keuangan, untuk memberikan sangsi.

gai mitra Bank Indonesia dalam pengawasan terpa-

(Sigit Triandaru, Totok Budi Santoso, 2006)

du bank syariah.

Apabila berdasarkan hasil pengawasan ter-

Mengingat pentingnya keberadaan DPS un-

dapat permasalahan yang dipandang serius dan me-

tuk memastikan operasional bank syariah sesuai

merlukan tindak lanjut yang lebih intensif, maka

dengan prinsip syariah, upaya peningkatan kompe-

bank diminta segera menyampaikan rencana tin-

tensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) terus diting-

dakan penyelesaian permasalahan dan juga me-

katkan, antara lain melalui penetapan persyaratan

nyampaikan laporan realisasi perbaikan dimaksud.

untuk menjadi anggota DPS. Pengaturan tersebut

Informasi hasil pengawasan tersebut juga merupa-

mencakup persyaratan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon anggota DPS yang mencakup aspek


71


pengetahuan dan pengalaman di bidang ke-syariah-

konsep komisaris syariah yang akan menggantikan

an dan di bidang perbankan dan atau keuangan seca-

peran DPS karena dalam Anggaran Dasar dan

ra umum.

Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), komisaris

Selain itu untuk lebih meningkatkan peran

mempunyai akses yang lebih besar ke bank

DPS dalam pengawasan syariah maka DPS diwa-

daripada DPS. Sebab komisaris menyatu dengan

jibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan

institusi perbankan, sehingga ia bisa melakukan

pengawasan syariah setiap semester kepada Bank

penyelaman yang lebih dalam untuk mengetahui

Indonesia dan DSN sesuai dengan ketentuan yang

apakah kebijakan yang dilakukan oleh para direksi

telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

dan bawahannya bertentangan dengan prinsip syariah atau tidak. Rancangan

DPS Dalam Rancangan Undang-Undang

Undang-Undang

Perbankan

Syariah atau peraturan turunannya perlu untuk

Perbankan Syariah Dalam Rancangan Undang-Undang Perban-

mempertegas calon-calon yang bisa menjadi komi-

kan Syariah diatur bahwa dalam Dewan komisaris,

saris di perbankan syariah yakni setidak-tidaknya

terdapat sekurang-kurangnya satu (1) orang komi-

mempunyai wawasan yang mendalam tentang

saris yang melakukan tugas pengawasan terhadap

ekonomi Islam, hukum Islam, dan ekonomi umum

pelaksanaan prinsip-prinsip syariah. Klausul ini

sehingga secara akademis ia sejajar dengan

secara eksplisit akan menghapus peran Dewan

komisaris dan direksi lainnya. Hal ini penting agar

Pengawas Syariah (DPS) yang selama ini menjadi

pengawasan menqenai implementasi prinsip syariah

pengawas di perbankan syariah. Selanjutnya, peran

yang dilakukannya lahir atas dasar pemahaman

pengawasan prinsip syariah dilakukan o1eh salah

agama dan ekonomi yang komperhensif. Selain itu, untuk menjadi komisaris syariah

satu komisaris. Klausula ini menimbulkan pro dan kontra

seseorang harus mempunyai sertifikat kelulusan

tersendiri. Ada yang menolaknya, dengan alasan

pendidikan khusus dan fit and proper test dari

akan mengurangi efektifitas pengawasan prinsip

Bank Indonesia (BI), DSN MUI, disamping tidak

syariah di perbankan syariah. Ada yang mendu-

mempunyai cela secara pidana maupun perdata. Hal

kungnya, dengan alasan jika pengawas syariah di

ini penting untuk menjamin integritas komisaris

perbankan syariah berbentuk dewan yang terdiri

syariah dalam menjalankan tugas-tugas penga-

dari beberapa orang maka secara tidak langsung

wasan.

akan menambah beban perbankan syariah. Selain

Untuk menghindari benturan kepentingan

itu, DPS tidak diperlukan karena mempunyai

dan meningkatkan derajat pengawasannya, komi-

konsekuensi pembebanan biaya spesifik di tiap

saris syariah tidak diperbolehkan untuk menjadi

perbankan syariah.

direktur atau komisaris di perusahaan lain atau

Menurut Rizal Ismail seorang anggota

menduduki jabatan publik yang akan banyak

DSN MUI secara pribadi mengaku setuju dengan

menyita banyak waktu. Perlu diingat bahwa

72



komisaris syariah tidak hanya bertanggung jawab

Adapun ketentuan mengenai syarat-syarat,

kepada pemegang saham melainkan juga harus

jumlah, tugas, kewenangan dan tanggung jawab,

bertanggung jawab kepada Allah SWT, sehingga

dan hal-hal lain yang menyangkut komisaris syariah

ia tidak diperbolehkan menjadikannya pekerjaan

diatur dalam anggaran dasar bank sesuai dengan

sampingan ataupun pekerjaan sambilan.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Untuk dapat diangkat sebagai komisaris

berlaku.

syarih, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut.

Hubungan Antara DPS dengan DSN

1. Warga Negara Indonesia dan tidak pernah men-

Dalam melakukan kegiatan usaha sebagai-

jadi warga negara lain atas kehendaknya sendiri.

mana diatur dalam pasal 28 dan 29 Keputusan

Memiliki integritas, ahlak dan moral yang

Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR Tahun

t:inggi. serta tidak masuk daftar orang tercela

1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Syariah,

secara pidana dan perdata sebagaimana yang

bank wajib memperhatikan fatwa Dewan Syariah

dibuktikan secara t.ertulis dan hasil fit and

Nasional (DSN) sebelum melaksanakan kegiatan-

proper test dari aparat yang kepolisian dan

nya. Namun apabila dalam hal bank akan mela-

kejaksaan.

kukan kegiatan usahanya ternyata kegiatan atau

Memiliki pengetahuan, keahlian, dan atau

produk tersebut belum difatwakan oleh DSN, maka

pengalaman di bidang ekonomi, keuangan,

bank wajib meminta persetujuan DSN sebelum

perbankan dan hukurn yang setidak-tidaknya

melaksanakan kegiatannya.

2.

3.

4.

ditandai dengan ijazah strata-2 (S2) dan penga-

DSN merupakan lembaga otonom dibawah

laman kerja dal-am bidang yang terkait keua-

Majelis Ulama Indonesia dan didirikan secara resmi

ngan minimal 5 tahun kerja.

pada tahun 1997 sebagai rekomendasi dari Loka-

Mempunyai konsep pengawasan yang efektif

karya Ulama tentang Reksadana Syariah pada bulan

dan efisien serta siap untuk mengimplemen-

juli 1997.

tasikannya.

DSN mempunyai tugas:

5. Bersedia untuk bekerja secara profesional dan

1.

penuh waktu.

Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khusus-

Menurut Pasal 26 ayat (2) RUU Perbankan Syariah usulan komisi XI dalam sidang paripurna DPR-RI

nya; 2.

13 September 2005, jumlah komisaris syariah sekurang-kurangnya satu (1) orang yang tugasnya mela-

keuangan; 3.

kukan pengawasan tertladap pelaksanaan prinsipprinsip syariah.

Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan

Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah;

4.

Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.


73


Berdasarkan

tugas

tersebut

DSN

mempunyai

kewenangan untuk: 1.

2.

produknya.

Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing

LKS

dan

menjadi

dasar

4.

6.

produk-produk yang dikembangkan oleh LKS. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh

Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan

manajemen setelah direkomendasikan oleh DPS

bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan

pada lembaga yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian DSN-MUI ini

men Keuangan dan Bank Indonesia;

merupakan satu-satunya badan yang mempunyai

Memberikan rekomendasi dan atau mencabut

kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis

rekomendasi nama-nama yang akan duduk

kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah sebagai

sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan sya-

payung bagi lembaga dan organisasi keislaman di

riah;

Indonesia untuk menghindari kemungkinan timbul-

Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu

nya fatwa-fatwa yang berbeda-beda dari masing-

masalah yang diperlukan dalam pembahasan

masing DPS yang pada gilirannya dapat membi-

ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/

ngungkan umat dan nasabah.

lembaga keuangan dalam maupun luar negeri; 5.

DSN juga meneliti dan memberi fatwa bagi

tindakan hukum pihak terkait;

oleh instansi yang berwenang, seperti Departe-

3.

syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-

Anggota DSN terdiri dari para ulama,

Memberikan peringatan kepada lembaga keua-

praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait

ngan syariah untuk menghentikan penyim-

dengan perekonomian dan syariah muamalah. Ang-

pangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh

gota DSN ditunjuk dan diangkat untuk masa bakti

DSN;

lima tahun, sama dengan periode masa bakti

Mengusulkan kepada instansi yang berwenang

pengurus MUI pusat.

untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, DSN dibantu oleh Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN yang

Dengan demikian fungsi utamanya DSN

melaksanakan langsung tugas DSN sehari-hari.

adalah mengawasi produk-produk lembaga keua-

BPH melakukan penelitian, penggalian dan peng-

ngan syariah (LKS) agar sesuai dengan syariah

kajian. Kemudian setelah dianggap memadai, hasil

Islam dan juga mengawasi lembaga-lembaga lain

pengkajian tersebut dituangkan dalam bentuk Ran-

seperti asuransi, reksadana, modal ventura dan

cangan Fatwa DSN. Rancangan fatwa ini selan-

sebagainya. Untuk keperluan tersebut, DSN mem-

jutnya dibawa dalam rapat pleno DSN untuk diba-

buat garis panduan produk syariah yang diambil dari

has kemudian diputuskan menjadi Fatwa DSN.

sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini

Tantangan yang dihadapi DSN adalah

menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas

bagaimana menyatukan berbagai pandangan dari

Syariah (DPS) pada lembaga-lembaga keuangan

ulama yang berbeda satu sama lain, baik intern

74



DSN maupun para ulama dan ahli yang ada di DPSDPS.

a. Peranan DSN sebagai lembaga penerbit fatwa dan pendapat syariah mengenai produk dan

Saat ini pengaturan tentang kedudukan,

jasa perbanakan syariah;

tugas dan wewenang DSN tidak diatur dalam UU

b. Koordinasi antara Bank Indonesia sebagai

No.10 tahun 1998, sehingga secara yuridis formal

otoritas perbankan dan DSN sebagai otoritas

tidak memiliki legitimasi hukum, dilain pihak

fatwa;

peranan DSN sebagai otoritas fatwa memiliki posisi

c. Persyaratan anggota DSN dan DPS (fit and

yang penting dalam sistem pengawasan perbankan

proper requirement) dalam upaya membentuk

syariah (Syaiful Watni, Suradji, Sutriya, 2003).

DPS yang independen dan kompeten;

pemberdayaan

d. Peranan DPS sebagai perwakilan dari DSN

peranan DPS dan DSN dalam sistem pengawasan

dlam hal pertanggungjawaban, pelaksanaan pe-

perbankan syariah terutama dalam hal kejelasan

ngawasan dan remunerasi.

Dengan

demikian

perlu

tugas dan wewenang serta meningkatkan aspek independensi dan dan kompetensi dalam menjalan-

Kesimpulan

kan tugasnya. Disamping itu, mengingat bentuk

Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga

hukum bank pada umumnya adalah Perseroan

independen sebagai pengawas khusus dalam tran-

Terbatas (PT) maka bank syariah yang berbadan

saksi menurut hukum islam. Selain itu, keanggotaan

hukum PT tunduk pada Undang-Undang No. 40

DPS memiliki lebih dari satu disiplin ilmu bahkan

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-

mengharuskan adanya seorang ahli dalam satu

Undang tersebut mengatur bahwa organ PT hanya

bidang tertentu dalam bidang lembaga keuangan

tiga yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi

Islam dan memiliki pemahaman mendalam tentang

dan Dewan Komisaris sehingga untuk mengakomo-

aspek muamalah. Tugas DPS adalah secara lang-

dasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus terdapat

sung, melakukan pengawasan dan kontrol terhadap

pengaturan (amandemen) dalam undang-undang

segala kegiatan dari suatu lembaga keuangan Islam

tersebut atau diatur secara lex specialis dalam un-

dalam rangka memastikan ditegakkan prinsip-

dang-undang yang mengatur perbankan syariah atau

prinsip Islam dalam suatu lembaga keuangan Islam.

DPS menjadi anggota dari Dewan Komisaris atau

Peran pengawas syariah menjadi sangat

tugasnya ditambahkan sebagai bagian dari tugas

penting dalam rangka perkembangan industri

Direktur Kepatuhan pada bank syariah tentunya

lembaga keuangan Islam. Fungsi dan tanggung

yang memahami hukum syariah. (Syaiful Watni,

jawab yang dimiliki tidak hanya berkenaan dengan

Suradji, Sutriya, 2003).

akuntabilitas dari suatu lembaga keuangan Islam,

Beberapa hal penting dalam pengawasan

tetapi juga dalam hal pengelolaannya yang tidak

aspek syariah yang belum dicakup dalam undang-

hanya dipertanggungjawabkan ke masyarakat, tetapi

undang perbankan adalah:

juga kepada Allah SWT sebagai pemilik segalanya.


75


Muhammad Syafi’i Antonio, “Bank Syariah Dari

Daftar Pustaka Abdurrahman Raden Aji Haqqi, “Shariah Advisory Board in Islamic Financial Institutions In

Teori ke Praktek”, Gema Insani, Jakarta, 2001.

The Eye of Asian Islamic Banks Laws: A

Muhammad, ”Manajemen Dana Bank Syariah”,

Must?”, (Makalah yang disampaikan pada

Penerbit Ekonisia, ogyakarta, 2004.

ASLI Conference, Fakultas Hukum UI,

Republik Indonesia, Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang No.

Jakarta, 2007. Data Statistik Perbankan Syariah, “Direktorat Perbankan

Syariah

Bank

Indonesia”,

Heru Sudarsono, ”Bank dan Lembaga Keuangan Edisi

2,

Penerbit

Ekonisia,

Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, ”Bank dan Lembaga

Keuangan

Lain”,

Penerbit

Salemba Empat, Jakarta, 2006.

Yogyakarta, 2004. Karnaen Perwataadmadja, ”Bank Syariah Sebagai Alternatif

No.182 Tahun 1998, TLN No.3790, pasal 1 angka 12.

Desember 2007.

Syariah”,

7 Tahun 1992, Tentang Perbankan, LN

Pemecahan

Masalah

Yang

Syafe’i, Rachmat, ”Tinjauan Yuridis Terhadap Perbankan Syariah”. http://www.pikiranrak

dihadapi Bank Konvensional”, (makalah

yat.com/cetak/2005/0305/21/0802.htm.

pada Diskusi Perbankan Syariah, Fakultas

diakses 23 Mei 2008.

Hukum

Universitas

Indonesia,

Jakarta,

Syaiful Watni, Suradji dan Sutriya, ”Analisis Dan Evaluasi

1999.

Hukum

Tentang

Perbankan

Kep. Direksi BI No.32/34/KEO/Dir Tahun 1999.

Syariah Di Indonesia”, Badan Pembinaan

Keputusan Dewan Syariah Nasional No : 01 Tahun

Hukum Nasional, Jakarta, 2003.

2000 Tentang Pedoman Dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI). Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Bank

Tim Pengembangan Perbankan Syariah, ”Konsep, Produk Bank

dan

Implementasi

Syariah”,

Penerbit

Operasional Djambatan,

Jakarta, 2003.

Indonesia Tahun 2006 Lukman Denda Wijaya, “Lima Tahun Penyehatan

Warkum Sumitro, ”Asas-Asas Perbankan Islam dan

Perbankan Nasional”, Ghalia Indonesia,

Lembaga Terkait BMI dan Takaful di

Bogor, 2004.

Indonesia”, PT Raja Grafindo Persada,

M. Syafi’I Antonio, “Bank Syariah: Dari Teori ke

Jakarta, 2002.

Praktek”, Gema Insani Press, Yakarta, 2005. Moh Rifai, “Konsep Perbankan Syariah”, CV. Wicaksana, Semarang, 2002.

76


DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN : STUDI TENTANG PENGAWASAN BANK BERLANDASKAN PADA PRINSIP-PRINSIP ISLAM

Recommend Documents