EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM ZONA BEBAS PEKERJA ANAK (ZBPA) DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM ZONA BEBAS PEKERJA ANAK (ZBPA) DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF THE CHILD LABOUR FREE ZONE PROGRAM IN KUTAI KARTANEGARA REGENCY

Rizal Abdullah1, Suratman2, Alwi2 1

Kantor Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Alamat Koresponden: Rizal Abdullah Jalan Kartini Gang Keluarga Kabupaten Kutai Kartanegara HP: 0813463635097 Email : [email protected]

1

Abstrak Berdasarkan ratifikasi konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk anak, dengan UU No. 1/2000, semua pihak berkewajiban melakukan tindakan segera dan tindakan efektif untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan program zona bebas pekerja anak (ZBPA) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas pelaksanaan program zona bebas pekerja anak (ZBPA) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sumber data dari dokumen dan informan sedangkan teknik pengumpulan dan keabsahan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dan teknis analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program zona bebas pekerja anak (ZBPA) di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal identifikasi data, pemetaan wilayah, sosialisasi, dan penanganan & penaggulangan berupa Akses Pendidikan, GNOTA, Panti Asuhan Anak, Rehabilitasi dan Balai Latihan Keterampilan berada dalam kategori efektif. Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas program zona bebas pekerja anak (ZBPA) adalah kemampuan organisasi yang ditinjau dari aspek teknis dapat diandalkan. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program zona bebas pekerja anak (ZBPA) di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu dilakukan upaya peningkatan SDM aparatur melalui Diklat penjenjangan dan diklat teknis penguatan kapasitas aparatur pemerintah, mengoptimalkan rapat koordinasi dan evaluasi pada tingkat kecamatan serta terus mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat.

Abstract By the ratification of ILO conventions. 182 concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child, by Law no. 1/2000, all parties are obliged to act promptly and effectively act for the elimination of the worst forms of child. The aims of the research were to assess the effectiveness of the implementation of the child labor free zones program (ZBPA) in Kutai Kartanegara regency. In this research, the methods that researchers used descriptive method to give an explanation of the effectiveness of the implementation of the child labor free zones program (ZBPA) in Kutai Kartanegara regency. Data sources were from documents and informants while validity of the data collection techniques by observation, interview and documentation. The technical data analysis, namely data collection, data reduction, data display, and conclusion. The results showed that the implementation of child labor free zone (ZBPA) in Kutai Kartanegara regency in terms of data identification, mapping the region, socialization, handling and combating the form of Education Access, GNOTA, Children Orphanage, Rehabilitation and Skills Training Center are in effective category. The factors that influence the effectiveness of child labor free zones program (ZBPA) is the ability of the organization in terms of reliable technical aspects. To optimize the implementation of child labor free zones program (ZBPA) in Kutai Kartanegara regency, its necessary to the improve the quality of human resources through training, technical TRAINING capacity improvement of government officials, optimize and evaluate a coordination meeting at the district level as well as continue to encourage the growth of community participation. To optimize the implementation of child labor free zones program (ZBPA) in Kutai Kartanegara regency, its necessary to the improve the quality of human resources through training, technical training capacity improvement of government officials, optimize and evaluate a coordination meeting at the district level as well as continue to encourage the growth of community participation.

2

PENDAHULUAN Salah satu prinsip utama dalam mewujudkan good governance dan clean government adalah transparansi. Menurut Tjokroamidjojo dalam (Rakhmat, 2009) bahwa untuk menciptakan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bercirikan good governance maka pemerintah dituntut menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum. Prinsip transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi melalui mekanisme kelembagaan dan dapat dipahami dan diterima bagi yang membutuhkan. Pemerintah yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya tentang proses perumusan kebijakan publik dan Implementasinya. Pelaksanaan program zona bebas pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara telah mendapatkan apresiasi positif dari berbagai pihak. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyrakat mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kutai Kartanegara. Selain itu, hal menarik lainnya adalah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kabupaten pertama di Kalimantan Timur yang menerapkan zona bebas pekerja anak (ZBPA). Lebih cepat dibandingkan dengan Kota Samarinda sebagai ibu kota provinsi. Menurut Allison (Parsons, 2008) bahwa tahap implementasi merupakan tahap yang penting dan kritis yang memerlukan kerjasama segenap pihak dalam penyusunan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Sebelum suatu program dilaksanakan, dilakukan persiapan yang matang dalam segala hal yang menyangkut program. Ratifikasi konvensi (2000) menjelaskan bahwa penghapusan secara efektif bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

memerlukan tindakan segera dan

komprehensif, dengan memperhitungkan pentingnya pendidikan dasar secara cuma-cuma dan kebutuhan untuk membebaskan anak-anak dari segala bentuk terburuk kerja anak itu dan untuk mengupayakan rehabilitasi dan integrasi sosial mereka dengan memperhatikan kebutuhan keluarga mereka. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas program zona bebas pekerja anak (ZBPA) di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tujuan untuk melihat gambaran tahapan-tahapan program aksi dalam pelaksanaan program zona bebas pekerja anak (ZBPA) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Salah satu kajian tentang efektivitas organisasi adalah terkait dengan pelaksanaan program yang mengarah pada proses pelaksanaan kebijakan. Fautino Cardozo Gomes (Gomes,1995) mengatakan bahwa efektivitas dalam suatu organisasi bukan suatu benda, atau 3

suatu tujuan, atau suatu karakterisik dari output atau perilaku organisasi, tetapi cukup suatu pernyataan dari relasi-relasi di dalam dan diantara jumlah yang relevan dari organisasi tersebut. Suatu organisasi yang efektif adalah yang dapat membuat laporan tentang dirinya dan aktivitas-aktivitasnya menurut cara-cara dalam mana jumlah-jumlah tersebut dapat diterima suatu keprihatinan penuh mengenai efektivitas menghendaki suatu pemahaman mengenai mengapa dan untuk siapa setiap perangkat jumlah garis bawah diproduksikan, dan mengenai pandangan dan logika institusional yang mendukung laporan ini bagi para pengikutnya.” Efektivitas merupakan bersifat abstrak seperti yang dikemukakan oleh Richard M. Steers dalam (Sutrisno, 2010) yaitu bahwa efektivitas tersebut bersifat abstrak, oleh karena itu, hendaknya efektivitas tidak dipandang sebagai keadaan akhir akan tetapi merupakan proses yang berkesinambungan dan perlu dipahami bahwa komponen dalam suatu program saling berhubungan satu sama lain dan bagaimana berbagai komponen ini memperbesar kemungkinan berhasilnya program. Keberhasilan efektivitas pelaksanaan program mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi pelaksanaan. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Tahapan-tahapan yang telah diambil dalam rangka pelaksanaan Program Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA) di Kabupaten Kutai Kartanegara lebih efektif yaitu Tahap Pengidentifikasian, pengembangan dan pemantapan dengan sasaran masyarakat, orang tua dan anak-anak yang dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral, Tahap Pemetaan yang ditujukan untuk menentukan atau menetapkan wilayah-wilayah yang harus mendapatkan pelayanan langsung dalam program aksi Zona Bebas Pekerja Anak Tahap Pemberian informasi atau sosialisasi kepada masyarakat umum, orang tua dan nak melalui berbagai bentuk seperti penyuluhan, ceramah, seminar, brosur-brosur, kunjungan atau pendekatan langsung lainnya yang menghormati dan sesuai dengan situasi sosial budaya yang ada dan tahap penanganan atau penanggulang melalui ; Pengefektipan Program Gerbang Daya, Bantuan Transportasi, GNOTA, Panti Asuhan Anak, Rehabilitasi dan BLK.

4

Hadirnya peraturan daerah No. 9 Tahun 2004 tentang zona bebas pekerja anak menegaskan pentingnya menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Program zona bebas pekerja anak merupakan salah satu kebijakan dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu aspek utama dari berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan adalah proses pelaksanaan yang tepat, berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai kebijakan program zona bebas pekerja anak khususnya dari proses pelaksanaan (Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2004). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tahapan-tahapan program aksi dalam efektivitas pelaksanaan program zona bebas pekerja anak.

METODOLOGI PENELITIAN Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Menurut Deddy Mulyana (Mulyana, 2008) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interpretative (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode dalam menelaah masalah penelitian.” Rakhmat Kriyantono (Kriyantono, 2006) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tentang obyek tertentu. Gambaran dalam penelitian ini diperoleh melalui in depth interview/wawancara mendalam terhadap informan yang bisa memberikan gambaran dan landasan pemecahan masalah penelitian, khususnya efektivitas pelaksanaan program zona bebas pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian di laksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam dua bulan yang dimulai April – Juni 2013. Sedangkan proses penulisan dilakukan sejalan sejak dilakukannya penelitian. Sumber Data Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data, sedangkan focus penelitian ada pada peran dan pengalaman informan yang mengetahui dan memahami serta berkecimpung dalam proses pelaksanaan zona bebas pekerja anak yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja, rekanan, serta pihak-pihak lain yang terkait. Adapun penggunaan data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. 5

Data primer dalam penelitian ini berupa pendapat, informasi, penilaian, dan persepsi yang diperoleh dari informan baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan program. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, laporan dan catatan yang terdapat pada Dinas Tenaga kerja & Transmigrasi dan instansi terkait. Metode Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah Observasi, wawancara medalam dan dokumentasi dan Wawancara mendalam (in depth interview). Wawancara mendalam dilakukan dengan orang yang dianggap menguasai bidang, atau yang memiliki informasi yang dibutuhkan peneliti khususnya mengenai pelaksanaan program zona bebas pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Teknik Analisis Data Metode analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang diartikan sebagai usaha analisis berdasarkan kata-kata yang disusun ke dalam bentuk teks yang diperluas. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifatsifat dari fenomena yang diselidiki. Adapun tahapan/langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2009) yakni pengumpulan data, reduksi data, Penyajian data, menarik kesimpulan/verifikasi dari data-data yang telah tersaji. Maknamakna yang muncul dari data harus diamati, diuji kebenarannya kekokohannya dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.”

HASIL Tahapan-tahapan Program Aksi ZBPA Indentifikasi sasaran masyarakat, orang tua dan anak adalah pengumpulan data dengan sasaran anak-anak dari keluarga miskin, anak-anak dari keluarga dengan jumlah anggota yang banyak, anak-anak dengan orangtua tunggal dan yatim piatu dan saudara kandungnya pernah menjadi pekerja anak. Bahwa secara implementasi Z B P A d i Ka bu p a t e n Ku t a i K a r t a ne g a r a d i m u l a i d e ng a n pendataan awal untuk mengetahui seberapa banyak jumlahnya anak – anak di tiap Kecamatan. Pihak Kecamatan melakukan pendataan melalui para Lurah dan Kepala Desa setempat agar diperoleh gambararan secara

6

umum dan karakteristik pekerja anak tersebut. Menurut Kabid Pengawasan Disnaker Drs. Dodi Iskandar, SH : “Di Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri Program Zona Bebas Pekerja Anak dilaksanakan secara bertahap. Pertama dilakukan identifikasi dan pendataan melalui Kecamatan setempat untuk melaporkan jika memang ada pekerja anak, atau anak yang bekerja padahal seharusnya sesusianya harus sekolah. Kedua dilakukan pengembangan apakah yang dapat dilakukan untuk mengelompokkan mereka dengan spesifikasinya masing-masing, misalnya tidak mampu, yatim piatu, lemah ekonomi, atau karena sebab lainnya. ”

Dalam tahapan identifikasi perolehan data pekerja anak setiap tahunnya, pekerja anak sudah mulai berkurang ini disebabkan oleh koordinasi yang dilakukan secara terpadu lintas sektoral antara dinas-dinas terkait di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan kesadaran masyarakat, orang tua, dan anak dalam membantu kelancaran program Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA). Pada pemetaan ini wilayah-wilayah atau Kecamatan yang di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah wilayah yang mencakup 18 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain adalah : 1) Tenggarong, 2) Tenggarong seberang, 3) Loa Kulu, 4) Loa Janan, 5) Samboja, 6) Sanga-Sanga, 7) Muara Jawa, 8) Anggana, 9) Muara Badak, 10) Marang Kayu, 11) Sebulu, 12) Kota Bangun, 13) Muara Muntai, 14) Muara Kaman, 15) Muara Wis, 16) Kenohan, 17) Kembang Janggut, dan 18) Tabang. Menurut Kasi Norma Kerja Disnaker Drs. Muslimin “Pemetaan ini dilakukan agar pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas – dinas yang terkait bisa terjun langsung ke lapangan dan masyarakat mendapat pelayanan secara langsung dari program aksi dari program Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA). Penentuan wilayah Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA) ini juga bisa diharapkan bisa membantu agar pendataan pekerja anak dilakukan secara spesifik dan terperinci secara wilayah agar anak – anak yang bekerja dibawah usia mendapat hak yang tepat sasaran.”

Pemetaan wilayah zona bebas pekerja anak (ZBPA) disetiap Kecamatan ini bisa membantu data – data pekerja anak bisa dilakukan secara terperinci dan tepat guna melalui tingkat kecamatan dan jajaran di bawahnya. Wilayah – wilayah yang sudah ditetapkan sebagai program zona bebas pekerja anak (ZBPA) oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara segera melakukan aksi seperti pendataan ulang dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan anak –anak. Pemberian informasi atau Sosialisasi zona bebas pekerja anak (ZBPA) yang demikian intensif dilakukan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa. Ribuan stiker disebar dan ditempel di rumah-rumah penduduk. Beberaba baliho berukuran besar terpampang di banyak tempat. Sejumlah perusahaan juga ikut berpartisipasi mensosialisasikan zona bebas pekerja anak (ZBPA) yang 7

diatur dalam Perda Nomor 09 Tahun 2004 yang antara lain mengatur setiap anak usia 15 tahun ke bawah harus bersekolah. Peraturan daerah itu antara lain mengatur, apabila ada orang tua menghentikan anaknya sekolah karena dipekerjakan untuk kepentingan ekonomi keluarga, akan dikenakan sanksi kurungan badan 6 bulan atau denda Rp 5 juta. Menurut Kasi Keselamatan Kerja Disnaker Drs. Rasyid Syamsudin, MM “Pemberian informasi atau sosialisasi ini untuk menyebebarluaskan data serta informasi segala hal yg berkaitan dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pemberian informasi atau sosialisasi ini juga dilakukan secara lintas sektoral melalui bidang – bidang yang saling berkaitan dengan program zona bebas pekerja anak (ZBPA), seperti bidang kesehatan, ketenagakerjaan, kesejatan, penegakan hukum, sosial budaya, serta bidang media. Karena setiap bidang mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan tugas sesuai yang telah di tetapkan. Sosialisasi ini juga diharapkan bisa berjalan dengan baik, tentu dengan adanya perhatian dan kesadaran dari masyarakat yang bisa memahami aturan – aturan yang sudah ada. “

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam tahap sosialisasi ini dimaksudkan agar setiap komponen masyarakat di wilayah Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara memahami serta terpanggil untuk melakukan upaya pencegahaan bertujuan mencegah anak agar tidak memasuki dunia kerja dan anak yang berhasil ditarik dari dunia kerja informal selama ini dan tidak kembali menjadi pekerja anak sehingga anak memperoleh hakhaknya terutama hak dasarnya sebagai anak yaitu hak pendidikan sebagai bekal di masa depan. PEMBAHASAN Penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan program zona bebas pekerja anak dilihat dari upaya pengawasan, pengurangan pekerja anak, dan pencegahan pekerja anak melalui penangganan dan penanggulangan yang berupa : a) Akses Pendidikan, b) Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), c) Panti Asuhan Anak, d) Rehabilitasi , dan e) Balai Latihan Keterampilan. Prijono (1996) menegaskan bahwa memberdayakan rakyat berarti mengembangkan kemandirian, menswadayakan dan memperkuat bergaining position masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala sektor kehidupan. Dari akses pendidikan program pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun merupakan salah satu program rujukan yang dapat dijadikan acuan untuk merekomendasikan bagi anakanak yang dikeluarkan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Program wajib belajar 9 tahun diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal terutama bagi keluarga kurang mampu agar anak-anak mereka dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan. 8

Dari tahapan penangganan dan penanggulangan melalui gerakan nasional orang tua asuh (GNOTA)

merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk memberikan bantunan

pelayanan kepada anak asuh sehingga mereka dapat mengikuti program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dengan berhasil dan bisa terlepas dari pekerjaan terburuk untuk anak. Selain itu juga diharapkan, dengan bantuan pelayanan tersebut dapat meningkatkan partisipasi keluarga dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekolah anak lainnya. Panti asuhan merupakan suatu lembaga yang sangat populer untuk perkembangan anak-anak yang tidak memiliki keluarga ataupun yang tidak tinggal bersama dengan keluarga. Panti asuhan merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak seperti kebutuhan fisik dan mental anak. Pada umumnya, panti asuhan berusaha mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi pada anak dimana panti asuhan tersebut menampung anak-anak yang mengalami berbagai permasalahan yang dialami di lingkungan dan tempat kerja mereka. Dari penanganan atau penengulanagan tahap rehabilitasi yaitu lingkungan kerja yang buruk yang berada disekitar tempat kerja anak, dapat menempatkan anak tersebut bekerja pasa bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Lingkungan kerja yang buruk adalah lingkungan kerja yang dapat merusak atau menghambat tumbuh kembang anak, sehingga mereka tidak dapat tumbuh berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya. Tujuan panti rehabilitasi adalah untuk mengembalikan fungsi sosial anak agar dapat menampilkan kembali perannya, memulihkan kondisi normal mental yang terganggu dan mengatasi kesulitan yang dialami sebagai akibat tekanan dan trauma yang diperoleh selama bekerja, menemukan lingkungan dan situasi kehidupan yang mendukung keberhasilan sosial dan mencegah terulangnya dampak negative pekerjaan dan lingkungan kerja. Dalam upaya mewujudkan program zona bebas pekerja anak (ZBPA) dapat dukung dengan upaya

meningkatkan keterampilan untuk memberikan atau meningkatkan

keterampilan anak yang telah di bebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pelatihan keterampilan tersebut dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan bagi anak yang bersangkutan dalam rangka membekali diri memasuki dunia kerja maupun membangun kegiatan usaha mandiri. Kegiatan pelatihan keterampilan akan sangat berdaya guna dan berhasil guna jika dibarengi dengan pemberian bantuan modal usaha, sehingga keterampilan yang dimiliki langsung bisa diimplementasikan. Pelaksanaan pelatihan keterampilan dapat dilakukan bekerjasama dengan balai latihan kerja yang ada di daerah tersebut, sedangkan jenis-jenis pelatihan keterampilan dapat berupa : 9

Keterampilan perbengkelan sepeda motor, Keterampilan komputer, Keterampilan menjahit, Keterampilan memasak, Keterampilan di bidang pertanian, Keterampilan di bidang peternakan dan lain-lain Pelatihan keterampilan ini dilakukan agar mereka mampu memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus bekerja dalan kondisi yang terburuk. Anak-anak juga diajak untuk memahami dan menyadari bahwa keterampilan pelatihan sangatlah penting untuk perkembangan masa depan mereka, agar mereka bisa menjadi mandiri atau berdikari sesuai dengan yang didapat dalam pelatihan keterampilan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembasan pada bagian sebelumnya, maka penulis berkesimbulan bahwa pelaksanaan program zona bebas pekerja anak dilihat dari tahapantahapan program aksi telah berjalan dengan baik terbukti hingga saat ini telah direflikasi oleh daerah lain. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatan kualitas pelayanan program zona bebas pekerja anak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih perlu membangun peningkatan kualitas SDM dan pengembangan informasi.

10

DAFTAR PUSTAKA

Gomes, Fautino Cardoso, (1995). Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta, Andi Offset. Kriyantono, Rakhmat. (2006). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Mulyana, Deddy. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Bandung: Remaja Rosdakarya. Parsons, Wayne. (2008). Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (2004) Tahun Tentang Zona Bebas Pekerja Anak, Nomor 9 Prijono, Onny S dan Pranaka, A.M.W. (1996), Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi, Jakarta, Centre of Strategic and International Studies,. Ratifikasi konvensi (2000) dengan undang-undang No. 1 & No. 182 Rakhmat. (2009). Teori Administrasi dan Manajemen Publik. Jakarta: Pustaka Arif. Sutrisno, Edy. (2010). Budaya Organisasi, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. Sugiyono. (2009). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

11