EFEKTIVITAS KINERJA LEMBAGA OMBUDSMAN DALAM MENGAWASI PELAYANAN PUBLIK (Suatu Studi di Kantor Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo)
Oleh : Fahrian Saleh 110813011
ABSTRAK
Sebagai pengawas penyelenggara pelayanan publik menurut UU No 37 Tahun 2008, Lembaga Ombudsman memilik peran yang sangat kuat dalam terciptanya pelayanan publik yang baik. Terhitung sebagai lembaga baru yang baru didirikan berdasarkan UU yang ada, Lembaga Ombudsman harus lebih menekankan pada kinerja dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik. Termasuk dalam menjalankan program-programnya seperti dengan menjalankan kegiatan sosialisasi berupa pengenalan mengenai lembaga Ombudsman, kegiatan investigasi, monitoring dan supervisi terhadap penyelenggara pelayanan publik berdasarkan isu-isu laporan maladministrasi yang ada. Ditinjau dari Laporan tahunan Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo, terhitung laporang yang masuk berjumlah 123 laporan. Hal ini tergolong sedikit dari keseluruhan wilayah jangkauan di provinsi Gorontalo. Pada penerapan kinerjanya Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo juga mendapati berbagai macam kendala seperti Minimnya anggaran yang ada untuk dapat menjalankan kegiatan pengawasan dan kurangnya anggota atau personil yang ada di lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo. hal ini ini berdampak pada jumlah laporan yang masuk dalam lembaga ombudsman serta masih banyaknya tindakan-tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Gorontalo sehingga sangat merugikan masyarakat dan pihak yang terkait. Selain dengan minimnya anggaran, Lembaga Ombudsman juga mendapati hambatan erupa kurangnya personil dalam menjalankan program-program kerjanya. Dilihat berdasarkan UU yang ada Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo seharunya memiliki jumlah asisten sebanyak 5 anggota namun pada kenyataannya Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo hanya memiliki 3 asisten saja. Hal ini membuat asisten dari Ombudsman perwakilan provinsi Gorontalo harus bekerja lebih keras. Seperti dengan menggabungkan tugas pada bidang-bidangnya yang berbeda. Sehingga selain menjalankan tugas secara struktural asisten ombudsman perwakilan provinsi gorontalo juga harus menjalankan tugas secara fungsional. Key word : Kinerja, Ombudsman, pengawasan 1
PENDAHULUAN
Ombudsman Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi penyelenggara pelayanan publik. Hal ini melihat semakin buruknya pelayanan publik ada di Indonesia. Dengan dikeluarkannya UU No 37 Tahun 2008, Kedudukan Ombudsman sebagai lembaga perlindungan hukum bagi rakyat ditegaskan didalam pasal 4 yang menyebutkan, bahwa salah satu tujuan Ombudsman adalah membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme. Melihat penjelasan yang tertulis sebelumnya mengenai Pelayanan publik dan segala penjelasan mengenai Lembaga Ombudsman, dapat dikatikan hubungannya dengan keadaan sekarang yaitu bagaimana kinerja dari lembaga ombudman sebagai Lembaga Pengawas penyelenggara Pelayanan Publik. Pada Konsep kenyataannya kinerja dari lembaga ombudsman patut dipertanyakan efektivitasnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta wewenangnya. Hal ini ditandai dengan masih buruknya pelayanan publik yang terjadi selama ini karena tidak adanya paradigma yang jelas mengenai penyelenggara pelayanan publik. Kinerja pelayanan yang diberikan oleh birokrasi yang ada di indonesia masih cukup kuat watak yang mengabdi pada kekuasaan. Agus Sudrajat, dalam hasil surveinya menyebutkan ‘’pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, fasilitas sosial dan berbagi pelayanan yang dikelola oleh pemerintah daerah belum memuaskan masyarakat, kalah bersaing dengan pelayanan yang dikelola oleh pihak swasta’’. Dilihat dari permasalahan yang ada belum adanya kejelasan mengenai efektivitas dari kinerja Lembaga Ombudsman. Mengambil contoh kecil yang terjadi di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo. Banyak dari masyarakat biasa dan sebagian masyarakat yang ada dalam ruang lingkup pendidikan belum mengetahui dengan jelas mengenai keberadaan Lembaga Ombudsman dan kinerjannya sebagai lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik perwakilan Provinsi Gorontalo. Masyarakat terkesan menutup mata akan buruknyanya pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitarnya karena belum mengetahui dengan jelas pemahaman akan tupoksi dari lembaga Ombudsman perwakilan Gorontalo. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah ada program sosialisasi dan publikasi yang dilakukan dari pihak Lembaga Ombudsman Perwakilan Gorontalo pada masyarakat secara langsung. Ditinjau berdasarkan pengamatan hal ini menjadi dasar terciptanya keefektivan kinerja dari lembaga Ombudsman dan bisa dilihat ini menjadi standar ukuran baik buruknya pelayanan publik terhitung setelah dikeluarkannya UU NO 37 TAHUN 2008. Berdasarkan Observasi penulis Banyak juga sumber yang mengatakan bahwa permasalahan yang di hadapi oleh lembaga Ombudsman khususnya Lembaga Ombudsman perwakilan Provinsi Gorontalo juga terletak pada anggaran untuk melakukan kinerjanya karena terhitung sangat sedikit. Hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan kinerjanya. Disamping itu juga banyak para penyelenggara pelayanan publik yang masih menganggap remeh laporan dari lembaga ombudsman kepada pihak terkait karena belum mengetahui dengan jelas kewenangan yang ada dalam lembaga Ombudsman.
2
Daerah Gorontalo sebagai salah satu bagian dari Negara Indonesia masih didapati buruknya pelayanan publik yang ada didaerah ini. Salah satu indikasi dari permasalahan yang ada yaitu masih banyaknya masyarakat yang mendapatkan perlakuan buruk dalam pelayanan publik ketika hendak mengurus sesuatu yang berhubungan dengan administrasi. Seperti masih berbelit belitnya masyarakat dalam pengurusan pembuatan surat izin mendirikan bangunan dan pengurusan pembuatan KTP serta pembuatan sertifikat tanah dan lain-lain. Berbagai hal yang dikeluhkan masyarakat sehingga tidak membawa perubahan yang besar setelah dikeluarkannya UU NO 37 TAHUN 2008 mengenai Lembaga Ombudsman. Dengan melihat keadaan yang ada maka penulis mengambil judul dalam proposal penelitian ini yaitu ‘’Efektivitas Kinerja Lembaga Ombudsman dalam mengawasi Pelayanan Publik’’ TINJAUAN PUSTAKA
Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya “Manajemen Kinerja Sektor Publik” mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92). Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987:55), yakni: Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. Pendapat Prawirosentono (1999:2), yang menyatakan bahwa: “Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masingmasing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”. Menurut Roy Gregory, arti kata Ombudsman dalam kamus Swedia antara lain : agents, proxy, deputy, atau authorised represantative. Istilah istilah itu menurut Roy Gregory dengan jelas menunjuk pada seseorang yang bekerja mewakili orang lain untuk menangani permasalahan permasalahan antara mereka dengan pemerintah atau organisasi kekuasaan pada umumnya
3
Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Kurniawan mengemukakan ‘’Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok da tata cara yang telah ditetapkan’’. Jadi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah haruslah mendahulukan kepentingan masyarakat dengan waktu yang singkat,mudah serta dapat memberikan rasa puas bagi masyarakat yang menikmati layanan itu. METODELOGI PENELITIAN Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang lebih menggambarkan pada metode penelitian kualitatif. Dimana metode penelitian kualitatif memberikan konsep penggambaran tentang efektivitasnya kinerja lembaga ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik sesuai dengan aturan aturan yang tertera dalam UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Reupublik Indonesia. Fokus penelitian ini mengkhususkan pada efektivitas kinerja lembaga ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik. Indikasi dari fokus yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu Pada Penerapan Program Kinerja Ombudsman Perwakilan Gorontalo Dengan titik dasar pertamanya pada sosialisasi dan kinerja dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik yang ada. Disamping itu peneliti juga mengfokuskan penelitian pada hambatan hambatan yang dialami lembaga ombudsman perwakilan Gorontalo dalam menerapkan kinerjanya. Informan penelitian atau narasumber yang ditentukan oleh penuis yaitu :Asisten Pranata Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo, Staf Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Gorontalo, Masyarakat ( Pelapor ),1 Perwakilan Mahasiswa. Untuk memeperoleh data yang autentik, mengenai data penelitian ini penulis mengemukakan teknik pengumpulan data yaitu :Teknik wawancara atau lisan, Teknik observasi, Teknik dokumenter. Pedoman pada jenis penelitian deskriptif, dimana data terkumpul dengan teknik wawancara dan dokumenter kemudian proses selanjutnya adalah penyederhanaan melalui beberapa proses, baik pencatatan, penegtikan, penyuntingan agar mudah dibaca dan dipahami serta upaya mencari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Setelah dilakukan pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan teknik kualitatif berdasarkan data yang tersedia. GAMBARAN UMUM Provinsi Gorontalo terletak antara Oo 19' — 1° 15' Lintang Utara dan 121° 23' — 123° 43' Bujur Timur.
4
Wilayah provinsi ini berbatasan langsung dengan dua provinsi lain, diantaranya Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini. Luas Provinsi Gorontalo secara keseluruhan adalah 11.967,64 km2. Jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia, luas wilayah provinsi ini hanya sebesar O,63 persen. Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 1 (kota), yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo. Suhu udara di suatu tempat an tara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Dengan kondisi wilayah Provinsi Gorontalo yang letaknya di dekat garis khatulistiwa, menjadikan daerah ini mempunyai suhu udara yang cukup panas. Permukaan tanah di Provinsi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Oleh karenanya, provinsi ini mempunyai banyak gunung dengan ketinggian yang ber beda beda. Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang tertinggi di Provinsi Gorontalo. Sedangkan Gunung Litu Litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo merupakan gunung te rendah. Di samping mempunyai banyak gunung, provinsi ini juga dilintasi banyak sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten Boalemo dengan panjang aliran 99,3 km. Sedangkan sungai yang terpendek adalah Sungai Bolontio dengan panjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Upaya Maladministrasi yang telah dilakukan a) Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo Memberdayakan Masyarakat Dalam rangka memberdayakan masyarakat, pihak ombudsman perwakilan melakukan penyebarluasan informasi dalam berbagai bentuk antara lain : sosialisasi, talk show,dialog interaktif, sarasehan, kuliah umum dan lainnya. Tujuan kegiatan sosialisasi adalah dengan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat, memeberikan kesadaran kepada masyarakat atas hak mendapatkan layanan pemerintahan instansi penyelenggara pelayanan publik, mendorong institusi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan keptuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggara pelayanan publik sebagai bahan masukan dalam rangka perbaikan kepada instansi penyelenggara pelayanan publik. Pada tahun 2014 Ombudsman R1 Perwakilan Gorontalo, melaksanakan sosialisasi sebagai upaya pencegahan terjadinya maladministrasi antara lain Sosialisasi dan klinik pengaduan masyarakat secara langsung Sosialisasi untuk jajaran pemerintah kota/kabupaten Sosialisasi UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan UU NO 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
5
Sosialisasi tentang tugas, fungsi, wewenang untuk jajaran instansi penyelenggara pelayanan publik diwilayah kerja RI Sosialisasi melalui radio tv dalam bentuk dialog interaktif. Sosialisasi dan pengawasan melalui pembukaan posko pengaduan penerimaan peseta didik baru sebagai salah satu bentuk pencegahan Maladministrasi Hasil wawancara dengan bapak hasrul eka putra selaku asisten pranata Lembaga Ombudsman Perwakilan Gorontalo mengatakan bahwa untuk menjalankan sosialisasi dari pihak ombudsman menggunakan sosialisasi 2 arah. Pertama dengan menggunakan moment musrembang kabupaten. Hal ini dilakukan karena banyak pihak-pihak terkait yag berhubung langsung dengan penyelenggara pelayanan publik berada ditempat secara bersamaan. Sehingga memudahkan proses penjangkauan sosialisasi secara menyeluruh. Kedua dari pihak Ombudsman membuat klinik – klinik pengaduan atau membuka teras pengaduan agar bisa menjangkau kabupaten-kabupaten yang jauh. Untuk menjalakan tugas yang lebih efektif Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo juga sudah menjangkau dalam ranah pendidikan untuk melakukan pengawasan. Hal ini serupa dengan apa yang dikatakan oleh asisten 1 pranata lembaga ombudsman perwakilan Provinsi Gorontalo “ Untuk masuk dalam dunia pendidikan secara MOU belum, tapi kami sering mendapat undangan – undangan dari organisasi organisasi mahasiswa bahkan sampai di pengkaderan Organisasi Mahasiswa. Jadi kami mengajak mahasiswa-mahasiswa bermitra seperti ketuaketua Badan Eksekutif Mahasiswa untuk membantu Ombudsman dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik secara bersama’’. Agar dapat menjalankan sosialisasi yang baik terhitung dari didirikannya Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo pada tanggal 27 september 2013. Pihak Ombudsman juga menggandeng mitra-mitra kerja “Kami bekerja sama dengan Komisi Informasi Publik,Komisi Penyiaran Indonesia, Kepolisian dan Otoritas jasa keuangan walaupun dalam artian belum secara formal (MOU)” ungkap Asisten pranata 1 Lembaga Ombudsman perwakilan Provinsi Gorontalo. Meninjau sosialisasi undang-undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman yang seharusnya dilakukan oleh pihak dari Kementerian hukum dan ham, hal tersebut tidak dilakukan dikarenakan tidak terkoordinasikan dengan baik antara pihak Lembaga Ombudsman perwakilan Provinsi Gorontalo dan Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Gorontalo. Semua program sosialisasi hanya dari pihak ombudsman. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan, Ombudsman perwakilan provinsi gorontalo belum bisa memberikan jawaban apakah hal tersebut cukup efektif dalam meningkatkan laporan pengaduan masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak digunakannya parameter bahwa dengan melakukan sosialisasi akan banyak laporan yang masuk, akan tetapi memiliki tujuan untuk lebih mengenalkan ombudsman dikalangan masyarakat Gorontalo. b) Hasil Supervisi Pelayanan Publik Dalam menjalankan kegiatan supervisi ombudsman perwakilan provinsi menemukan suatu indikasi dalam buruknya pelayanan publik yang ada seperti Di Samsat kota Gorontalo terdapat temuan yaitu keberadaan oknum Samsat yang menjual jasa pengurusan STNK dengan tarif seiklasnya. Tidak ada informasi waktu penyelesaian layanan dan tidak terdapat indeks kepuasan masyrakat, Dinas
6
kependudukan dan catatan sipil kota Gorontalo terdapat temuan yaitu ketidakpastian waktu penyelesaian E-KTP karena harus berkoordinasi dengan pusat, tidak ada ruang kebutuhan khusus dan alat-alat foto untuk E-KTP sering rusak dan Pelayanan di kantor pertanahan Kota Gorontalo terdapat temuan petugas tidak menggunakan name tag, informasi tarif layanan dan waktu layanan berada di tempat tidak strategis dan tidak terdapat ruang berebutuhan khusus. Dalam pelayanan di kantor pertanahan Kota Gorontalo juga terdapat temuan petugas tidak menggunakan name tag, informasi layanan dan waktu layanan berada di tempat tidak strategis dan tidak terdapat ruang berkebutuhan khusus. c) Kegiatan Investigasi Kegiatan investigasi sistematik yang dilakuan pada tahun 2014 adalah Investigasi sistemik terhadap pelayanan obat di RSUD Aloei Saboe kota gorontalo, Terkait penundaan berlarut sengketa tanah di SMPN 3 Satu Atap kabupaten Bone Bolango,Terkait tarif parkir di RSUD Dunda Kabupaten Gorontalo dan Terkait pencemaran air di PDAM Barakati Kabupaten Gorontalo.
B. Penanganan Pengaduan Masyarakat a) Investigasi Investigasi dilakukan dalam rangka menindaklanjuti laporan untuk melengkapi data pendukung dan mendalami kebenaran permasalahan yang disampaikan kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2014 hasil investyigasi yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat menghasilkan : Dugaan Permintaan uang yang tidak memiliki dasar hukum oleh kantor pertanahan Kabupaten Gorontalo Pada Penerbitan sertifikat Hak Milik, Dugaan Penundaan berlarut penerbitan sertifikat wakaf di KUA Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Dugaan permintaan uang pada penerbitan PRONA di Desa Tenggela Kabupaten Gorontalo, Dugaan penundaan berlarut penerbitan sertifikat Hak Milik (SHM) oleh kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, Dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur pada proses penangkapan dan penahanan oleh Badan Narkotika Provinsi Gorontalo. b) Monitoring Kegiatan Monitoring bertujuan untuk mengetahui respon dn ketaatan instansi terlapor terhadap tindak lanjut Ombudsman RI . Monitoring juga dilakukan untuk monitoring pelayanan publik tanpa pemberitahuan terlebih dahul secara tertutup. Pada tahun 2014 kegiatan monitoring menghasilkan hasil : Monitoring tindak lanjut kasus CPNS di Kabupaten Gorontalo Utara, Monitoring standar pelayanan minimal publik diDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, Monitoring Pelayanan Publik di Kabupaten Gorontalo, Monitoring Pelayanan Publik di Kabupaten Pohuwato, Monitoring pelaksanaan Ujian Nasional SMA di Kota Gorontalo dan sekitarnya, Monitoring pelaksanaan ujian SMP di Kota Gorontalo dan sekitarnya, Monitoring sertifikat wakaf di Kementerian agama Kabupaten Gorontalo.
7
C. Hambatan- Hambatan dalam Pelaksanaan Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo
Kinerja
Lembaga
Terhitung dari dikeluarkannya Undang-Undang No 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia dan didirikannya Ombudsman perwakilan Provinsi Gorontalo berdasarkan SK pada tanggal 27 September 2013. Lembaga Ombudsman menjalankan program yang mengacu pada programprogram nasional seperti program pencegahan, pengawasan dan program penyelesaian laporan. Hal ini disebabkan karena Ombudsman Pusat mengadakan rapat kerja yang secara menyeluruh dengan Ombudsman perwakilan daerah masing-masing. Dalam bidang pencegahan Ombudsman perwakilan Provinsi Gorontalo menekankan pada sosialisasi dan pembangunna sistem website (www.Tolomato.info) . dengan memberikan alasan digunakan sebagai mitra yang menghubungkan lapisan masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik. Ditinjau berdasarkan hambatannya, dari Ombudsman perwakilan provinsi Gorontalo sendiri mengungkapkan faktor anggaran sebagai permasalahan yang paling utama. Hal ini secara rinci di kutip dalam wawancara bersama Sekeretaris Jendral Ombudsman Republik Indonesia di www.beritasatu.com bahwa Ombudsman Republik Indonesia mendapatakan anggaran sebesar 60 Miliar rupiah pertahun. Dari jumlah anggaran tersebut harus di bagi dengan 32 perwakilan yang ada di seluruh indonesia. Jadi perwakilan hanya mendapatkan sekitar 1Miliar 875 juta rupiah selama setahun. Dari konfirmasi yang didapat dengan jumlah tersebut bahwa pihak dari Ombudsman perwakilan Provinsi Gorontalo bependapat bahwa jumlah tersebut hanya cukup dalam anggaran operasional “kami bermasalah dengan anggaran, secara operasional kantor anggaran tersebut sudah cukup (tidak kurang dan tidak lebih) namun permasalahannya ada pada sosialisasi dan publikasinya kepada masyarakat yang terhitung kurang mulai dari biaya transportasi, biaya iklan, spanduk dan biaya operasional lainnya. Anggaran tersebut sangat kurang untuk melakukan kegiatan sosialisasi juga investigasi” sebut Asisten 1 pranata Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo Hasrul E. Putra. Dalam wawancara berlanjut dijelaskan pula bahwa hal tersebut berdampak pada kurangnnya laporan dari masyarakat mengenai buruknya penyelenggara pelayanan publik dari target laporan yang diprediksikan. Sebanyak 123 yang masuk dalam lembaga ombudsman pada tahun 2014. Jumlah laporan tersebut sangat tergolong sedikit sehingga dapat menyimpulkan bahwa penekanan efektivitas pada sosialisasi tidak menyeluruh sampai ke penjuru masyarakat khususnya di masyarakat pedalaman yang jaug dari daerah ibu kota Provinsi Gorontalo. Menurut perwakilan beberapa informan yang berstatus sebagai mahasiswa di salah satu Universitas yang ada di Provinsi Gorontalo berpendapat bahwa pelayanan publik dikota gorontalo tergolong buruk karena masih ditemukannya tindakan-tindakan maladministrasi yang terjadi. Untuk mendapatkan penjelasan akan hal tersebut memberikan penekanan yang lebih pada kinerja lembaga Ombudsman dalam mengawasi penyelnggara pelayanan publik. “kami belum mengetahui dengan jelas jika terjadi pungli-pungli harus melapor dimana, secara
8
aktual kami belum mengetahui kewenangan dari lembaga ombudsman seperti yang dikatakan saudara (peneliti)”lanjutnya “untuk pemberitahuan dari pihakpihak yang ada mengenai kewenangan lembaga ombudsman itu belum pernah kami dapati”. Dalam wawancara lain bersama bapak asisten 1 pranata ombudsman mengatakan bahwa pernah didapati kasus dimana masyarakat pernah melapor dan dari pihak ombudsman sendiri membatalkan laporan tersebut karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan Lembaga Ombudsman, dalam hal ini masyarakat tersebut melaporkan mengenai masalah keluarga. Sekali lagi hal tersebut memberikan penekanan bahwa sebagian masyarakat yang belum mendapatakan sosialisasi secara menyeluruh tentang kewenangan lembaga ombudsman. Dengan keadaan seperti itu pihak ombudsman perwakilan provinsi Gorontalo sendiri memberikan penjelasan sendiri bahwa hal tersebut juga diakibatakan karena minimnya sosialisasi dan publikasi yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia pusat sehingga mengakibatkan Ombudsman perwakilan Provinsi Gorontalo harus bekerja secara ekstra dan lebih untuk dapat mengenalkan Lembaga Ombudsman di mata masyrakat. Hal inipun menekankan pada anggaran yang akan dikeluarkan. Untuk meminimalisir hambatan tersebut dari pihak lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo memberikan keterangan bahwa mereka melakukan kegiatan yang memanfaatkan situasi seperi menggabungkan kegiatasan investigasi sekaligus dengan kegiatan sosialisasi dan publikasi pos-pos anggaran yang tentunya menggunakan anggaran investigasi dengan berpegangan pada pedoman penganggaran. Hambatan kedua yaitu pada jumlah personil ataupun anggota yang terlalu sedikit berhubung banyak dari kegiatan-kegiatan ombudsman perwakilan provinsi gorontalo yang meninjau langsung ke lapangan. “soal personil kami mengatasinya dengan cara membagi asisten dengan tidak berdasarkan wilayah tetapi membaginya dengan spesifikasi permasalahan yang dikuasai seperti permasalahan pada pertanahan dan permasalahan pada kepolisian digabungkan. Jadi satu asisten merangkap 2 fungsi yaitu fungsi strukutal dan fungsi fungsional” .ungkap asistten 1 Pranata Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo. Dari kedua hambatan yang didapati tersebut. Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi gorontalo mengatakan bahwa apa yang dikerjakan lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo masih belum bisa dikatakan efektif karena masih dalam kategori lembaga baru yang dibentuk di Indonesia khususnya di Provinsi Gorontalo. Untuk itu dari lembaga Ombudsman sendri mebutuhkan waktu 2 tahun lagi agar bisa mengefektifkan kinerja dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik. Suatu keinginan yang diharapkan oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo yaitu semoga penyelenggara pelayanan publik secara menyeluruh dapat menjalankan UU No 25 Tahun 2009. Secara struktur pelayanan pengaduan mengefisien dan menfektifkan pengaduan masyarakat. Dimana dengan mengubah pola pemikiran bahwa laporan kepada penyelenggara pelayanan pubik itu bukan merupakan sebuah serangan namun suatu keadaan untuk dapat memperbaiki semua persoalan.
9
PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka saat ini lembaga Ombudsman dapat disimpulkan bahwa : Menjalankan tugasnya Ombudsman perwakilan provinsi gorontalo pertama tama lebih menekankan pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Terhitung lembaga ini baru didirikan di provinsi Gorontalo sehingga perlu ada pengenalan secara mendalam dan menyeluruh tentang lembaga Ombudsman dalam masyarakat. Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo juga menemui hambatan yang ada seperti kurangnya anggaran dalam menjalankan sosialisasi pengenalan lembaga termasuk dalam bentuk iklan, brosur, spanduk, seminar dan kegiatan lain-lain. Hal ini berdampak pada banyaknya ketidaktahuan masyarakat mengenai keberadaan lembaga Ombudsman dalam tugas pokok dan fungsi terutama masyarakat di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota. Dilihat dari personil lembaga Ombudsman provinsi Gorontalo juga sangat kekurangan karena menurut UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa asisten yang ditetapkan berjumlah 5 orang namun dalam Ombudsman Perwakilan provinsi Gorontalo hanya memiliki 3 asisten sehingga menyulitkan dalam melakukan pekerjaan karena satu asisten harus merangkap 2 fungsi sekaligus. SARAN Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang dianjurkan dalam lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu : Bahwa lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo terhitung tahun 2015 ini seharusnya lebih mengfokuskan pada sosialisasi dan publikasi di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota seperti di kabupaten Bone Bolango dalam hal ini daerah pelosok pantai, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara. Meskipun dibatasi dengan anggaran yang sedikit, Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo seharusnya memanfaatkan waktu program pengawasan secara bersamaan seperti dengan menggabungkan investigasi, supervisi dan monitoring secara menyeluruh. Sehingga dapat meminimalisir anggaran yang keluar dan dapat meningkatkan laporan masyarakat khususnya masyarakat-masyarakat yang berada jauh diwilayah ibu kota provinsi Gorontalo. Berhubungan dengan jumlah personil yang sedikit, seharusnya lembaga Ombudsman Provinsi Gorontalo membuka kesempatan untuk perekrutan anggota baru berdasarkan kaidah-kaidah yang ada Atau juga bisa menerima mahasiswa magang setiap bulan di kantor lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo agar dapat meringankan beban kerja yang diakibatkan karena kekurangan personil atau anggota. 10
DAFTAR PUSTAKA Asmara Galang H.M.2011. (Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia).Surabaya: Penerbit Laksbang Yustisia. Dwiyanto Agus. 2002. (Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia) Yogyakarta: Pusat studi kependudukan dan kebijakan UGM. Fransiska Natalia Tampanguma, 2013, Skripsi pengawasan inspektoran dalam penyelenggara pemerintahan dikabupaten minsel Kurniawan Agung. 2005. (Transformasi Pelayanan Publik) Yogyakarta : Pembaharuan Mangkunegara Prabu. 2005. (Evaluasi Kinerja SDM). Bandung: PT. Refika Aditama Puspitosari Hesti et al.2012.(Filosofi Pelayan Publik). Malang: Penerbit Setara Press. Sudrajat Agus, membangun model pelayanan publik yang dapat memenuhi keinginan masyarakat, good governance and anti corruptionIndonesia.(Online) www.hamline,edu/apakabar/basisdata/2000/09/06.0078 Sudarmanto. 2009. (Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi SDM), Yogyakarta: Pustaka Pelajar hal 8 Notoatmojo, Loc.Cit. Usman Husaini et al. 2008.(Metodologi Penelitian Sosial), Jakarta:PT Bumi Aksara
Sumber Sumber Lain UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik UU No.37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia Tolomato.info Beritasatu.com
11
