efektivitas dan efisiensi. Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan

KANTOR KECAMATAN BELANTIKAN RAYA KABUPATEN LAMANDAU

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Secara umum tugas dan kewajiban pemerintah adalah menciptakan regulasi

pelayanan

umum,

pengembangan

sumber

daya

produktif,

menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai – nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang – undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan tugas – tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai – nilai dan norma – norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip – prinsip

akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme,

efektivitas dan efisiensi. Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, kecamatan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Pasal 126 ayat 2 Undang – Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan

Daerah

yang

menyebutkan :

“Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.” Pasal tersebut mengandung makna bahwa semakin besar wewenang yang dilimpahkan maka semakin besar pula tanggung jawab Camat dalam mengemban tugasnya.

Renstra Kantor Kecamatan Belantikan Raya Tahun 2013-2018

1


Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan maka diperlukan sebuah perencanaan dalam proses pembangunan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Agar pelaksanaan pembangunan pembangunan lebih terarah kepada sasaran pembangunan, sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka diperlukan suatu dokumen perencanaan pembangunan yang matang melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Belantikan Raya Tahun 2013-2018, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UndangUndang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD. Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda. Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.


2


Dengan

adanya

Renstra

Kantor

Kecamatan

Belantikan

Raya,

diharapkan Kantor Kecamatan Belantikan Raya memiliki pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan setiap tahunnya dalam masa lima tahun ke depannya

sehingga

menjamin

konsistensi

antara

perencanaan

dan

penganggaran. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : 1.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia

Nomor 4421);


3


4.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6.

Undang–Undang

Nomor

17

tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);


4


10.

Peraturan

Pemerintah

Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

14.

Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014; 15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);


5


16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

18.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

19.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 20.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Batang Kawa dan Kecamatan Belantikan Raya;

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau;

22.

Peraturan Daerah

Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E;


6


23.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten

Lamandau Nomor 105 Seri E). 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategi Kantor Kecamatan Belantikan Raya adalah sebagai dokumen resmi bagi SKPD dalam melaksanakan tugas dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Kantor Kecamatan Belantikan Raya juga dimaksudkan untuk memberikan arah secara efektif, partisipatif dan berkelanjutan

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan

dan

pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan – kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Belantikan Raya guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil – hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat. Tujuan adalah suatu yang ingin dicapai dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategi (Renstra) Kantor Kecamatan Belantikan Raya adalah : 1. Sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program; 2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan kesinergisan antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Lamandau khususnya Kecamatan Belantikan Raya;


7


3. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan program dan pelaksanaan pembangunan daerah; 4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya daerah secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; 5. Menjamin keterkaitan, keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian; 6. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Belantikan Raya. 7. Sebagai tolok ukur penilaian kinerja kebijakan, program pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat yang terukur selaam 5 (lima) tahun kedepan. 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Kecamatan Belantikan Raya tahun 2013 - 2018 mengimplementasikan perencanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta penganggaran 5 tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang, mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Kantor Kecamatan Belantikan Raya, fungsi Renstra Kantor Kecamatan Belantikan Raya dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Kantor Kecamatan

Belantikan

Raya,

keterkaitan

Renstra

Kantor

Kecamatan Belantikan Raya dengan RPJMD, dan dengan Renja Kantor Kecamatan Belantikan Raya. 1.2

Landasan Hukum, memuat undang,

peraturan

penjelasan

pemerintah,

Peraturan

tentang undangDaerah,

dan

ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Kantor Kecamatan Belantikan Raya, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam


8


penyusunan perencanaan dan penganggaran Kantor Kecamatan Belantikan Raya. 1.3

Maksud dan Tujuan, berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Belantikan Raya.

1.4

Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Kantor Kecamatan Belantikan Raya, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Belantikan Raya, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). 2.2

Sumber Daya SKPD,

memuat penjelasan ringkas tentang

macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas

dan

fungsinya,

mencakup

sumber

daya

manusia,

aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 2.3

Kinerja Pelayanan SKPD, capaian

kinerja

SKPD

periode

sebelumnya,

berisi uraian mengenai tingkat

berdasarkan menurut

SPM

sasaran/target untuk

urusan

renstra wajib,

dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.


9


2.4

Tantangan dan SKPD,

Peluang

Pengembangan

Pelayanan

mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra SKPD

Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRWP, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan

macam

pelayanan,

perkiraan

besaran

kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan yang dibutuhkan. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Fungsi

Permasalahan

Pelayanan

SKPD,

Berdasarkan menguraikan

Tugas

dan

permasalahan-

permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan SKPD. 3.2 Telaahan

Visi,

Misi,

dan

Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, menguraikan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong

pelayanan

SKPD

yang

dapat

mempengaruhi

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD. 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis, memuat tentang review kembali faktor-faktor permasalahan

dari

pelayanan

pelayanan

SKPD

SKPD

yang

ditinjau

mempengaruhi dari:

gambaran

pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD


10


kabupaten/kota, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD, dan implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi

dan

Misi

SKPD,

pada bagian ini dikemukakan

rumusan pernyataan visi dan misi Kantor Kecamatan Belantikan Raya. 4.2 Tujuan

dan

Sasaran Jangka

Menengah SKPD,

pada

bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kecamatan Belantikan Raya. 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD,

berisi tentang

rumusan

pernyataan strategi dan kebijakan Kantor Kecamatan Belantikan Raya dalam lima tahun mendatang, BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF, memuat rencana program dan kegiatan Kantor Kecamatan Belantikan Raya selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Bab VI INDIKATOR KERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII PENUTUP, berisi tentang kaidah pelaksanaan Renstra Kantor Kecamatan Belantikan Raya, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Kantor Kecamatan Belantikan Raya.


11

efektivitas dan efisiensi. Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan

Recommend Documents