Pengalihan Pengesahan DIPA untuk Efisiensi dan Efektivitas

VOLUME VII | NO. 63 / NOVEMBER 2012

Pengalihan Pengesahan DIPA untuk Efisiensi dan Efektivitas

ISSN 1907-6320 MediaKeuangan Vol. VII | No. 63 / November 2012 Momentum untuk Menajamkan Tugas dan Fungsi

1

2

MediaKeuangan Vol. VII | No. 63 / November 2012

Satu Pintu untuk Mengurus DIPA

M

ulai tahun 2013, proses penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) akan beralih dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN) ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Peralihan ini merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Keuangan untuk meningkatkan pelayanan kepada kementerian/lembaga (K/L). Ke depan, para Pengguna Anggaran cukup dilayani oleh DJA mulai dari pengajuan RKA K/L hingga pengesahan DIPA-nya. Kebijakan ini akan memangkas proses birokrasi. Dari situ, diharapkan tercipta efisiensi biaya dan waktu serta peningkatan kualitas layanan. Bagi Ditjen PBN, pengalihan fungsi ini akan semakin menajamkan fokus instansi tersebut dalam menjalankan peran dan fungsi Bendahara Umum Negara yang meliputi treasury/cash management, budget execution, dan spending review. Sistem teknologi handal dan terintegrasi yang selama ini terus dikembangkan, yaitu Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) akan mulai digunakan. Sementara itu, tugas menantang juga mesti dijawab jajaran pegawai DJA. Terkait pengelolaan RKA K/L dan DIPA unit tersebut, setidaknya terdapat 7 proses bisnis yang perlu dipahami dengan baik. Mulai dari proses penerimaan RKA K/L Final, proses penelaahan (online dan tatap muka), proses penerbitan Daftar Hasil Penelaahan (DHP) RKA K/L dan pencetakan DIPA Induk, pengesahan DIPA Induk, pencetakan dan penggandaan DIPA Petikan dan proses pendistribusian DIPA Petikan. Proses pengintegrasian antara proses bisnis pengesahan RKA K/L dengan pengesahan DIPA K/L menjadi topik utama Media Keuangan edisi ini. Proses ini sangat penting. Langkah sinergis antara Ditjen PBN dan DJA menjadi modal utama. Sosialisasi dan pelatihan secara internal dan eksternal sangat perlu dilakukan untuk lebih menunjang keberhasilan kebijakan baru ini. Semangat Hari Oeang yang diperingati setiap tanggal 30 Oktober rasanya dapat melandasi semangat proses pengintegrasian di atas. Enam puluh enam tahun lalu, pemerintah menyatakan bahwa uang Jepang dan uang Javasche Bank tidak berlaku lagi digantikan oleh mata uang Rupiah. Sesuai pesan Menteri Keuangan, alangkah baik jika

momentum peringatan Hari Oeang dapat kita gunakan sebagai sarana untuk menggelorakan kembali nilai-nilai Kementerian Keuangan demi pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Pengelolaan keuangan negara salah satunya tercermin melalui Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kita patut bersyukur karena pemerintah dan DPR telah menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2013 menjadi Undang-Undang pada tanggal 23 Oktober 2012. Dalam APBN 2013, sejumlah asumsi ekonomi makro telah disepakati, yaitu pertumbuhan ekonomi disepakati 6,8 persen, laju inflasi 4,9 persen, nilai tukar rupiah Rp9.300 per dolar AS, tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 5 persen. Sementara itu, harga ICP minyak diasumsikan 100 dolar AS per barel, lifting minyak 900 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.360 ribu barel setara minyak per hari. Salah satu hal yang perlu menjadi catatan penting dari proses penyusunan APBN 2013 adalah adanya kesepakatan antara Badan Anggaran DPR dengan pemerintah untuk melakukan penghematan belanja barang khususnya melalui pemotongan belanja perjalanan dinas dalam kisaran 10-15 persen dari nilai yang diusulkan dalam RUU APBN 2013. Selain liputan utama tentang proses pengalihan pengesahan DIPA dari Ditjen PBN ke DJA, kami juga hadir dengan sejumlah bahasan lain. Pada kolom Wawancara, kami berbincang dengan Ketua Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) sekaligus Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal, Sumiyati. Ada juga Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan Ditjen PBN, Sudarto pada rubrik Profil. Dari daerah kami hadir dengan liputan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kudus. KPPBC Kudus menjadi kantor pertama di lingkungan Kementerian Keuangan yang bersertifikat ISO 9001:2008. KPPBC Kudus menerima Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk proses pelayanan pemesanan pita cukai (CK-1). Pada rubrik Inspirasi, kami hadirkan profil Kelik Nugroho, pejabat fungsional Penilai PBB KPP Pratama Magelang. Meskipun pernah mengalami musibah yang menyebabkan hilangnya fungsi dan kendali kaki kiri, Kelik tetap semangat menjalankan tugas hingga kini. Jangan lewatkan pula rubrik-rubrik lain khas Media Keuangan yang hadir pada edisi November. Semoga sajian kami bermanfaat. Selamat membaca! Redaksi

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menkeu RI Agus DW Martowardojo. Ketua Pengarah: Sekjen Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddin. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Kabiro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Yudi Pramadi. Pemimpin Redaksi: Herry Siswanto. Redaktur Pelaksana: Yeti Wulandari. Dewan Redaksi: Supriyatno, Rizwan Pribhakti, Agung Ardhianto, Fery Gunawan, Makmun Syadullah. Tim Redaksi: Rahmat Widiana, Hadi Siswanto, Titi Susanti, Alphani N, Zachrony, Nico Aditia, Bagus Wijaya, Langgeng Wahyu P, Iin Kurniati, Dwinanda Ardhi, Arfindo Briyan, Eva Lisbeth, Haruadi S, Syahrul R, Hega S, Pradany H, Faisal WU, Athiah L, Farida R. Desain Grafis dan Layout: Wardah Adina, Dewi Rusmayanti, Dianita Suliastuti. Alamat Redaksi: Gedung Djuanda (Gedung E) Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Telp : (021) 3849605, 3449230 pst. 6328. e-mail: [email protected] Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

www.kemenkeu.go.id @KemenkeuRI

Kementerian Keuangan Republik Indonesia


3

daftar isi LAPORAN UTAMA 6 Pengalihan Pengesahan DIPA untuk Efisiensi dan Efektivitas 9 Upaya Penyederhanaan Proses Pengurusan RKA K/L 12 Momentum untuk Menajamkan Tugas dan Fungsi

WAWANCARA 15

Impelementasi PUG dalam Reformasi Birokrasi Kemenkeu

REPORTASE 23

24

25 26

Mewujudkan NilaiNilai Kemenkeu dalam Peringatan Hari Oeang Dewan Audit untuk Menjaga Integritas, Independensi dan Akuntabilitas OJK Penghargaan untuk Keseimbangan Jiwa Semangat Sigaret Kretek Untuk Indonesia

PROFIL

INFO KEBIJAKAN

18

30

Sudarto, Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan Ditjen PBN: Selalu Berikan Kontribusi Terbaik

LINTAS PERISTIWA 21 Penandatanganan Finalisasi MoU FKSSK 21 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK 22 Pencanangan Zona

4

Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Peluang Indonesia Menjadi Salah Satu Negara Ekonomi Terbesar Tahun 2025

ARTIKEL 33

Siapa Mau Hari Tua Sengsara

RIVIU 35

ENGLISH CORNER

CELENGAN

37

42

English: Fascinatingly Inconsistent

RENUNGAN 38

Tentang Tujuan Hidup

RESENSI (39) INSPIRASI

PMK Nomor 147/PMK. 011/2012


40

Memaknai Keberartian Dalam Keterbatasan

Tasya Kamila: Reformasi Birokrasi Menutup Celah Penyimpangan

BUNG PISKAL (43)

Sambutan Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali sambutan ini, kami ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga dapat terus berkarya untuk bangsa dan negara kita tercinta. Saudara sekalian, Reformasi birokrasi tidak berhenti. Reformasi di Kementerian Keuangan senantiasa berlangsung seirama dengan berjalannya waktu. Walaupun minim publikasi, perbaikan di tubuh pemerintah melalui proses ini terus berlangsung sesuai amanat dan ekspektasi masyarakat. Masyarakat sudah merindukan birokrasi cepat dan melayani. Oleh karena itu, tantangan bagi kalangan birokrat saat ini dapat dikatakan tidak mudah. Keampuhan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat mulai tergerus ketika terdapat beberapa oknum pegawai maupun pejabat yang tertangkap tangan melakukan tindakan korupsi. Memang patut diakui bahwa pada awal reformasi birokrasi dipublikasikan, antusiasme masyarakat begitu tinggi. Bahkan, antusiasme itu berbuah ekspektasi yang cukup tinggi. Namun, ketika kasus Gayus meledak, masyarakat langsung berubah haluan. Ekspektasi dan harapan tinggi luntur dimakan opini dan pesimisme berbagai kalangan. Menurut mereka Reformasi masih sebatas remunerasi, belum sampai pada peningkatan prestasi. Saudara-saudara, patut kita sadari bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan perbaikan birokrasi dibutuhkan adanya upaya-upaya konkrit. Upaya-upaya tersebut harus dilakukan secara terstruktur, terpadu, dan menyeluruh. Perubahan-perubahan yang dihasilkan harus memberikan nilai tambah, baik kepada organisasi maupun kepada masyarakat yang dilayani. Dengan demikian, upayaupaya yang dilakukan membawa ke arah yang lebih baik, bukan sebaliknya. Kami yakin, reformasi birokrasi tetap dibutuhkan oleh republik ini. Reformasi birokrasi dibutuhkan karena Indonesia butuh perbaikan dalam peningkatan pelayanan publik. Melalui reformasi birokrasi juga, diharapkan tercipta iklim dan sistem kerja yang fair dan kompetitif bagi pegawai yang ada di dalamnya. Dengan demikian, SDM-SDM tersebut dapat berkarya dengan kinerja yang tinggi, yang pada akhirnya memberikan nilai tambah terhadap pelayanan publik di negeri ini. Saudara-saudara, dapat kami sampaikan bahwa saat ini kondisi ekonomi global sedang memasuki tantangan baru. Keseimbangan ekonomi global diyakini bergeser mengingat adanya krisis yang terjadi di kawasan Eropa dan pemulihan ekonomi yang terjadi di Amerika. Kedua hal tersebut memberikan konsekuensi yang luar biasa bagi ekonomi global. Alhamdulillah, efek negatif dari kedua hal tersebut tidak terlalu banyak

berdampak pada perekonomian Indonesia. Indonesia tetap mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi. Dengan pertumbuhan yang tinggi tersebut, Indonesia sudah disejajarkan dengan negara-negara seperti Brazil, Rusia, India dan Cina. Bahkan, salah satu lembaga internasional memprediksi bahwa pada tahun 2025 Indonesia sudah menjadi salah satu negara maju, mengalahkan Belanda dan Inggris. Tentu apa yang terjadi saat ini di belahan dunia barat dan harapan agar Indonesia menjadi negara maju adalah tantangan nyata yang kita hadapi saat ini. Dan boleh jadi tantangan tersebut dapat kita lalui, karena perkembangan ekonomi Indonesia saat ini lebih dari ekspektasi yang ada. Tercatat, target pendapatan nasional dan hibah dalam APBN tahun 2013 mencapai Rp1529,7 triliun. APBN tahun 2013 ini merupakan APBN terbesar semenjak Indonesia merdeka tahun 1945. Oleh karenanya, tidak salah kiranya jika kita optimis dalam memandang masa depan. Saudara sekalian, terkait APBN, dapat kami sampaikan bahwa beberapa waktu lalu Kementerian Keuangan melakukan terbosan dalam bidang penyusunan anggaran. Terobosan tersebut terkait pengalihan pengesahan DIPA dari Ditjen PBN ke DJA. Pengalihan ini dilakukan agar proses bisnis terkait dengan penyusunan anggaran dapat lebih disederhanakan, dengan cara meminimalisir jumlah kontak dengan unit di Kementerian Keuangan. Selain itu, perubahan juga dilakukan agar Kementerian Keuangan dapat memberikan nilai tambah kepada proses bernegara di republik ini berupa efisiensi biaya, peningkatan kualitas layanan dan percepatan waktu layanan. Kami harapkan dengan adanya pengalihan pengesahan DIPA ini semakin menajamkan fungsi perencanaan dan fugsi pelaksanaan anggaran. Kami berpendapat bahwa dengan adanya pengalihan ini maka prinsip let the manager manages dapat di terapkan dalam pelaksanaan anggaran. Dengan berjalannya prinsip ini, diharapkan fleksibilitas yang diperoleh para Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna anggaran dapat memberikan ruang yang cukup untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi eksternal yang dihadapi negara ini. Selain itu, dengan adanya pengalihan ini diharapkan pengesahan DIPA akan dapat diselesaikan pada bulan November bersamaan dengan penyusunan Keppres Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat. Artinya, proses pencairan anggaran untuk tahun berikutnya dapat dilakukan dengan cepat pada awal tahun. Dan hal ini tentu saja memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pelaksanaan anggaran kita. Saudara sekalian, demikianlah yang dapat kami sampaikan saat ini. Kami ucapkan selamat bekerja. Marilah kita berdoa ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, semoga kita diberikan kemampuan untuk mengelola tiga peluang yang kita miliki, yaitu SDM yang berkualitas dan berintegritas, sumber daya alam yang melimpah, dan postur APBN dalam jumlah yang besar. Sekian dan terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. MediaKeuangan Vol. VII | No. 63 / November 2012

5

laporan utama

Pengalihan Pengesahan DIPA untuk Efisiensi dan Efektivitas Teks: Dwinanda Ardhi Foto: Langgeng Wahyu P., Rezha Sahhilny A.

Salah satu isu dalam pengelolaan anggaran yang melibatkan kementerian/lembaga adalah keluhan terhadap lamanya waktu pengurusan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta penyelesaian revisi anggaran. Hal ini dikarenakan mereka harus berhubungan dengan 2 unit eselon I di Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN). Menurut Direktur Sistem Penganggaran DJA, Rakhmat Hadisudarmo, inilah salah satu alasan yang menjadi pertimbangan kuat bagi Menteri Keuangan (Menkeu) untuk memutuskan pengalihan pengesahan DIPA dari Ditjen PBN ke DJA.

R

6

akhmat—sapaan Rakhmat Hadisudarmo—mengungkapkan bahwa keputusan menkeu tersebut sudah tepat. Dengan dialihkan atau diintegrasikannya proses pengesahan DIPA ke dalam proses penyelesaian RKA K/L maka akan ada beberapa keuntungan yang diperoleh para pemangku kepentingan. ”Antara lain adanya penyederhanaan proses dalam pengurusan RKA K/L dan DIPA termasuk penyelesaian revisi anggaran, adanya jaminan integritas dan validitas data anggaran, serta pemusatan layanan kepada K/L yang mendukung penyederhanaan proses layanan di DJA,” jelas Rakhmat.

Kekuasaan ini secara praktek ketatanegaraan dilaksanakan dengan tiga cara. Pertama, dikuasakan kepada menkeu selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kedua, dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Ketiga, diserahkan kepada gubernur/ bupati / walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pertimbangan pengalihan pengesahan DIPA dari Ditjen PBN ke DJA sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari upaya transformasi sistem dan kelembagaan dalam proses reformasi pengelolaan keuangan negara. Upaya transformasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menurut ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

Rakhmat menjelaskan bahwa sejalan dengan pandangan para ahli yang dirumuskan dalam white paper reformasi keuangan negara pada tahun 2000-an, menkeu—selaku pengelola fiskal— mempunyai bidang-bidang fungsi yang dikategorikan sebagai fungsi penganggaran, perbendaharaan, dan pengelolaan fiskal lainnya. Dalam rangka menciptakan keseimbangan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara maka pelaksanaan fungsi penganggaran dan fungsi perbendaharaan yang semula menyatu sebagai tugas fungsi satu eselon I dipandang harus dipisahkan sehingga perlu dilakukan restrukturisasi organisasi


dengan menetapkan suatu Unit Eselon I sebagai penanggung jawab pelaksanaan fungsi penganggaran dan Unit Eselon I penanggung jawab pelaksanaan fungsi perbendaharaan. Oleh karena itu, tugas menyusun rancangan anggaran (Rancangan APBN dan Rancangan APBN Perubahan) dan tugas pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran yang pada prinsipnya menjadi tugas menkeu selaku pengelola fiskal dilaksanakan masing-masing oleh DJA dan Ditjen PBN. “Ide yang dimunculkan oleh para pemrakarsa di awal proses reformasi itu belum secara komprehensif mempertimbangkan dampaknya terhadap para stakeholders,” ujar Rakhmat. Setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya selama masa tertentu, maka dipandang perlu menerapkan langkah-langkah perbaikan. Ditemui di tempat terpisah, Direktur Sistem Perbendaharaan Ditjen PBN, Abdul Rahman Ritonga, menambahkan bahwa penanganan terhadap keluhan dari kementerian/lembaga dan satker lain terhadap proses pengelolaan DIPA dapat meningkatkan kualitas layanan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dari situ, dampaknya bisa luas.”Ketika proses

pengesahan DIPA semakin sederhana, maka DIPA semakin cepat digunakan. Ujungnya percepatan pada realisasi penyerapan anggaran oleh kementerian atau lembaga,” tutur pria yang akrab di sapa Rahman itu. Aspek-aspek utama Kebijakan pengalihan akan berdampak

siginifikan terhadap mekanisme kerja internal DJA dan Ditjen PBN. Rakhmat mengungkapkan bahwa kajian-kajian terhadap penyelesaian kerangka regulasi, penyiapan kelembagaan dan SDM, penyusunan bisnis proses (SOP), penyesuaian dukungan sistem IT, sosialisasi dan diseminasi, mitigasi risiko dan penyediaan dukungan anggaran

DIPA Tahun 2012

1

DIPA (cetak) disusun oleh KPA per Satker dan disahkan oleh Menteri Keuangan, cq. Dirjen Perbendaharaan, Direktur Pelaksana Anggaran dan Kakanwil DJPB.

2

DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan dasar pengesahan pembayaran atas transaksi yang sah dari pelaksanaan kegiatan Satker.

3

Database DIPA (elektronik) diguna kan untuk mendukung keakuratan dan kelancaran penatausahaan pelaksanaan DIPA dengan mekanisme: a. KPPN menerima hardcopy (DIPA asli dari Kanwil/Dit. PA) b. Berdasarkan DIPA asli tersebut KPPN mendownload ADK DIPA dari FTP DJPB. c. KPPN akan melakukan rekon antara cetakan DIPA dengan ADKnya. d. KPPN akan melakukan rekon antara cetakan DIPA dengan ADKnya.

DIPA Tahun 2013

1

DIPA (cetak) disusun oleh PA/KPA dalam (dua) bentuk: a. DIPA Induk (per Unit Esl I), dengan cakupan meliputi seluruh kegiatan dari program dalam Unit Eselon I berkenaan DIPA Induk disahkan oleh Menteri Keuangan cq. DJA disertai barcode (pengaman). b. DIPA Petikan (per Satker), merupakan turunan dari DIPA Induk yang dicetak otomatis dari sistem. Pengesahan dengan barcode.

2

Kedua bentuk DIPA mempunyai legal standing yang sama (dasar pelaksanaan dan pengesahan), namun dalam operasionalisasinya Satker dan KPPN hanya menggunakan DIPA petikan. Untuk itu perlu dicantumkan beberapa syarat & ketentuan (disclaimer) dalam DIPA untuk menjelaskan keterkaitan fungsi DIPA Induk dgn DIPA Petikan.

3

KPPN menerima Database DIPA (elektronik) langsung dari DJA*) a. Database dan DIPA Petikan dapat dipakai untuk mencocokkan kebenaran DIPA Petikan yang digunakan oleh KPA. b. KPA menerima DIPA Petikan untuk digunakan sebagai dasar pelaksa naan kegiatan satker bersangkutan *) melalui prosedur sistem SPAN database diterima dari DJPB.

banyak dihasilkan.”Alhamdulilah, berkat kerja keras dan dukungan serta kerja sama dari semua pihak kajian atas tujuh aspek tersebut dapat diselesaikan dengan baik sesuai waktu yang direncanakan,” ungkap Rakhmat. Dia menegaskan bahwa DJA telah siap melaksanakan tugas baru pengintegrasian pengesahan DIPA ke dalam proses penyelesaian RKA K/L mulai Tahun Anggaran 2013. Sementara itu Rahman mengingatkan bahwa perlunya secara segera dibuat peraturan baru atau revisi terhadap beberapa peraturan yang sudah ada dan terkait.”Yang paling utama adalah Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengalihan kewenangan pengesahan DIPA ini,” kata Rahman. Disamping itu, perlu segera dilakukan revisi terhadap beberapa peraturan seperti PMK tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L, PMK tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan DIPA, PMK tentang Tata Cara Revisi Anggaran, dan PMK tentang Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi. DIPA lama dan baru Secara prinsip, format DIPA baru sama dengan format DIPA yang berlaku saat ini, dimana didalamnya memuat informasi-informasi yang diperlukan dalam kerangka pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Namun demikian, Rahkmat menggarisbawahi perlunya penyesuaian terkait dengan pencetakan dan penandatanganan lembar cetakan DIPA dan lembar pengesahannya. Hal ini disebabkan tidak dimungkinkannya mekanisme penandatanganan lembar cetakan dan lembar pengesahan DIPA yang berlaku saat ini sama persis dengan sebelumnya. Kendala utama terletak pada inefisiensi mengingat jumlah DIPA mencapai ribuan buah. Rakhmat mengungkapkan bahwa untuk mengatasi kendala inefisiensi penandatangan DIPA dimaksud perlu diterapkan model manajemen DIPA baru, dimana DIPA dicetak dalam dua bentuk, yaitu DIPA Induk dan DIPA Petikan. Perbedaan antara DIPA lama dengan DIPA baru dapat digambarkan dalam tabel di samping. MediaKeuangan Vol. VII | No. 63 / November 2012

7

Kebijakan pengesahan pengalihan DIPA memberikan kesempatan bagi DJA dan Ditjen PBN menajamkan tugas dan fungsi mereka. Menurut Rakhmat, hal yang utama dan dapat dilakukan DJA adalah fokus pada proses perencanaan penganggaran, yaitu memantapkan penerapan unified budget, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Penganggaran Berbasis Kinerja dan pelaksanaan tugas strategis lainnya, yaitu peningkatan kualitas belanja APBN, monitoring dan evaluasi kinerja anggaran, kajian kebijakan penganggaran, dan meningkatkan kualitas komunikasi dengan DPR. Sementara itu, Rahmat menilai bahwa penajaman tugas dan fungsi Ditjen PBN dapat difokuskan pada pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Negara yaitu treasury/ cash management, budget execution, spending review, dan meningkatkan kualitas

Sosialisasi Dalam rangka pengalihan pengesahan DIPA, dilakukan sosialisasi yang berfokus pada perubahan bisnis proses dan penggunaan aplikasi RKA K/L dan DIPA Tahun 2013 dengan target para pejabat/ petugas internal dan eksternal. Metode yang digunakan dalam bentuk ceramah umum yang melibatkan audience dengan jumlah besar (± 500 orang), maupun pelatihan di dalam kelas (30-50 orang) serta pelatihan khusus pada kelas workshop yang tersedia di DJA. Sosialisasi juga

dan penyesuaian pagu database KPPN akibat pengesahan revisi DIPA oleh kanwil Ditjen PBN.”Secara prinsip, jangan sampai kemudian dengan pengalihan kewenangan ini dapat mengganggu proses pencairan dana yang selama ini sudah baik,” Rahman menambahkan. Harapan Pengalihan kewenangan pengesahan DIPA diikuti pula dengan pemberian kewenangan yang lebih kepada satker untuk revisi DIPA. Yang selama ini pengesahan revisi DIPA yang dilakukan oleh Ditjen PBN akan dialihkan ke DJA dan sebagian besar ke K/L. Dengan demikian, ke depan kewenangan pengesahan revisi DIPA hanya dilakukan oleh DJA dan K/L. Hal ini memerlukan kesiapan satker untuk menerima sebagian pelimpahan

Alhamdulilah, berkat kerja keras dan dukungan serta kerjasama dari semua pihak kajian atas tujuh aspek tersebut dapat diselesaikan dengan baik sesuai waktu yang direncanakan.

Ketika proses pengesahan DIPA semakin sederhana, maka DIPA semakin cepat digunakan. Ujungnya percepatan pada realisasi penyerapan anggaran oleh kementerian atau lembaga.

Rakhmat Hadisudarmo

Abdul Rahman Ritonga

laporan pertanggungjawaban keuangan baik Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga maupun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Tantangan Tahun 2013 merupakan masa transisi dalam upaya penggunaan dokumen DIPA berbasis IT secara komprehensif. Dalam masa itu, isu yang cukup menonjol mencakup persiapan infrastruktur, khususnya penyelesaian sistem aplikasi terpadu sesuai jadwal yang ditentukan.”Di samping upaya sosialisasi untuk ‘membiasakan diri menuju lingkungan baru’ kepada seluruh pengguna dan pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Rakhmat. Untuk itu pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu khususnya DJA, Ditjen PBN, dan Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan 8

Sekretariat Jenderal serta instansi terkait lainnya perlu bersinergi dan secara koordinatif menyelesaikan tahapantahapan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta melakukan sosialisasi secara intensif.


dilakukan untuk instansi vertikal di daerah serta Satuan Kerja Perangkat Daerah di luar Jakarta seperti Yogyakarta, Jayapura, Manado, dan beberapa daerah lainnya, termasuk untuk mengecek kesiapan jaringan antara DJA dengan kantor daerah Ditjen PBN. Rahman menegaskan bahwa masa transisi tahun anggaran 2013 harus dipersiapkan dengan matang. “Kami di Direktorat Sistem Perbendaharaan saat ini sedang menyiapkan perubahan berbagai aplikasi,” ujarnya. Beberapa aplikasi itu antara lain aplikasi Surat Perjalanan Dinas (SPD) pada KPPN, aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM) pada satker, aplikasi revisi DIPA internal kanwil. Perubahan aplikasi terutama terkait urusan revisi DIPA kanwil Ditjen PBN, pengisian pagu database KPPN pada awal tahun, penyesuaian pagu database KPPN akibat revisi DIPA oleh DJA,

kewenangan revisi DIPA. Terutama berkaitan dengan pencegahan atas penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dengan melihat persiapan yang sudah dilakukan cukup matang dan komprehensif serta adanya kerjasama dan sinergi yang tinggi diantara seluruh pemangku kepentingan serta dukungan kepemimpinan yang solid, Rakhmat optimis proses pengalihan pengesahan DIPA ini dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan nilai tambah atas pelayanan Kementerian Keuangan. Tak jauh berbeda, Rahman berharap proses pengalihan pengesahan DIPA ini dapat berjalan lancar sesuai rencana dan sesuai dengan tujuannya.“Sehingga manfaat yang diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh semua pihak yang berkepentingan,” pungkas Rakhman.

Keterangan foto: Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo dalam acara Sosialisasi Alokasi Anggaran dan Integrasi RKA-K/L-DIPA Tahun Anggaran 2013 di Aula Dhanapala pada Rabu (24/10).

Transisi Pengalihan DIPA dari Ditjen PBN kepada DJA

Upaya Penyederhanaan Proses Pengurusan RKA K/L

Teks: Iin Kurniati Foto: Langgeng Wahyu P.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagai salah satu faktor determinan pertumbuhan ekonomi, selalu menjadi agenda utama pembangunan. Tak dapat dipungkiri, kompleksitas dalam proses penyusunan hingga pelaksanaannya sampai saat ini masih menyisakan setumpuk pekerjaan rumah. Hampir setiap tahun, kritik kepada pemerintah terus dilontarkan guna mendapatkan sebuah mekanisme yang lebih efektif dan efisien. Kini, sebuah terobosan telah dibangun demi menjawab tantangan tersebut.

U

ndang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 telah disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu. Namun tak seperti biasanya, demi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran, kewenangan pengesahan DIPA TA 2013 kini telah dialihkan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN) kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Menteri Keuangan, Agus D. W. Martowardojo, dalam sosialisasi Alokasi Anggaran dan Integrasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2013 di Jakarta beberapa pekan lalu mengungkapkan bahwa pengalihan ini merupakan upaya penyederhanaan proses pengurusan RKAK/L dan DIPA. “Dengan adanya integrasi RKAKL dan DIPA diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya pengurusan kedua dokumen tersebut,” ungkap Agus.

Pertimbangan pengalihan fungsi tersebut yaitu penyederhanaan proses bisnis, peningkatan kualitas layanan serta perubahan fokus peran Ditjen PBN dan DJA. Kewenangan pemrosesan RKA-KL dan DIPA akan terkonsentrasi dalam tanggung jawab DJA. Sedangkan Ditjen PBN akan semakin fokus menjalankan peran dalam melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara (BUN), meliputi treasury/cash management, budget execution dan spending review dengan mengoptimalkan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Pengalihan fungsi ini menyebabkan beberapa perubahan maupun penyesuian proses bisnis dan penyesuaian aplikasi. Perubahan/penyesuaian proses bisnis yang terjadi di DJA meliputi proses penerimaan RKA-KL, mekanisme penelaahan, penerbitan Dokumen Hasil Penelaahan (DHP) RKA-KL serta diperkenalkannya istilah DIPA Induk dan DIPA Petikan. Dari sisi penggunaan

sistem aplikasi, DJA akan mengembangkan Aplikasi RKAKL-DIPA 2013 Satker, Aplikasi SPDIPA dan Aplikasi RKAKL-DIPA secara online. Sementara itu, perubahan proses bisnis di Ditjen PBN meliputi adanya penyesuaian proses bisnis di Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) serta satuan kerja (satker) Kementerian/ Lembaga. Selain itu, Ditjen PBN akan melakukan penyesuaian terhadap Aplikasi SP2D pada KPPN, Aplikasi SPM pada Satker dan Aplikasi Revisi DIPA Internal Kanwil. Secara menyeluruh, nilai tambah yang diharapkan dari pengalihan fungsi ini antara lain adalah adanya efisiensi biaya (cost effective), peningkatan kualitas layanan (better quality of service), dan percepatan waktu layanan (quick service time). Langkah Awal Kepala Subdirektorat Transformasi Sistem Penganggaran, Direktorat Sistem MediaKeuangan Vol. VII | No. 63 / November 2012

9

Pengangaran, DJA, Made Arya Wijaya, mengatakan bahwa prioritas utama dalam persiapan pengalihan ini adalah kerangka regulasi yang menjadi payung hukum. “Bisa dikatakan proses pengalihan DIPA dari Ditjen PBN ke DJA sudah mencapai 100 persen. Hal berikutnya adalah menyiapkan pedoman terkait adanya perubahan proses bisnis dan mekanisme dalam penyusunan dan pengesahan DIPA”, kata Arya. Jika dikaitkan dengan siklus penganggaran, tahap penyusunan dan pengesahan DIPA dilaksanakan setelah proses RKA-K/L selesai dan ditetapkan menjadi Keputusan Presiden Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, yang biasanya dimulai pada awal Desember. Menurut Arya, langkah awal DJA yakni membentuk Tim Kerja Penyelesaian Pengalihan DIPA TA 2013 yang bertugas mengidentifikasi, merumuskan dan monitoring hal-hal yang terkait dengan pengalihan DIPA. Tim kerja tersebut dibagi atas enam bidang seperti bidang regulasi, proses bisnis, teknologi informasi, organisasi, SDM serta sarana dan prasarana. Bidang regulasi, saat ini telah menyelesaikan dua produk hukum sebagai landasan bagi DJA dalam melaksanakan pengesahan DIPA. Pertama, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.01/2012, tanggal 24 Agustus 2012, mengatur mengenai pendelegasian kewenangan kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dan atas nama Menteri Keuangan untuk mengesahkan DIPA. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/ PMK.02/2012, tanggal 19 Oktober 2012, mengatur mengenai petunjuk penyusunan dan pengesahan DIPA. Bidang proses bisnis, saat ini telah menyelesaikan penyusunan proses bisnis, baik yang terkait dengan perubahan proses bisnis yang sudah ada saat ini (kondisi eksisting) maupun proses bisnis yang baru terkait penyusunan dan pengesahan DIPA di DJA. Hasil rumusan proses bisnis yang dihasilkan menjadi acuan dalam menyusun PMK, mengembangkan dan menyesuaikan sistem aplikasi RKA-K/L DIPA, serta menyusun penyesuaian Standard Operating Procedure (SOP) termasuk penyesuaian tugas dan fungsi pada sejumlah unit yang berada di DJA. 10


Bidang teknologi informasi, saat ini telah menyelesaikan pengembangan dan penyesuaian sistem aplikasi RKA-K/LDIPA yang akan digunakan dalam proses penyelesaian RKA-K/L dan penyusunan DIPA TA 2013. Bidang teknologi informasi juga telah melakukan koordinasi dengan pihak Pusintek terkait tambahan kapasitas bandwith jaringan mengingat proses pengiriman data RKA-K/L TA 2013 akan dilaksanakan secara online melalui fasilitas website dan pengamanan server sebagai penyimpan seluruh data RKA-K/L-DIPA. Bidang organisasi, saat ini telah menyelesaikan identifikasi dan penyusunan SOP terkait perubahan tugas dan fungsi unitunit di DJA. Bidang organisasi juga melakukan kajian terkait rencana pembentukan unit baru di DJA yang secara khusus menangani tugas dan fungsi DIPA. Bidang SDM, saat ini telah menyelesaikan sosialisasi kepada seluruh pegawai DJA dan pelatihan secara umum kepada kepada para pegawai dan operator pada Kementerian Negara/Lembaga dan

Semula (s.d. 2012)

Transisi (mulai 2013)

RKA-K/L (program)

RKA-K/L (program)

SP-RKA-K/L

DHP

DIPA (satker)

DIPA (program)

SP-DIPA

SP-DIPA Induk

Petikan DIPA (satker)

SP-DIPA petikan dan barcode

disusun K/L

khususnya kepada pegawai di Direktorat Anggaran I, Anggaran II, Anggaran III. Bidang sarana dan prasarana, saat ini telah menyelesaikan proses dukungan pendanaan dalam rangka pengalihan DIPA dari Ditjen PBN kepada DJA. Disamping itu, saat ini juga telah dilaksanakan proses pengadaan untuk kebutuhan terkait dokumen DIPA dan sarana prasarana pendukung lainnya. Sejalan dengan hal itu, Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Ditjen PBN, Midden Sihombing juga memaparkan sejumlah langkah awal yang dilakukan oleh Ditjen PBN. Dari proses bisnis pengesahan secara keseluruhan, sistem IT terus diuji coba dan aliran data dari DJA kepada Kanwil Ditjen PBN hingga KPPN dan satker telah berhasil ditransfer dengan baik. Menurut Midden, persoalan pengalihan pengesahan DIPA bukan hanya sebatas selesainya proses pengesahan DIPA/DIPA

Keterangan • •

• •

• •

•

Materi dan fungsi DHP sama dengan SP-RKA-K/L. SP-RKA-K/L ditandatangani Dirjen Anggaran, sedangkan DHP ditandatangani Direktur Anggaran I/ II/III DJA.

DIPA dan SP-DIPA yang semula per satker, diubah menjadi per program. Pengesahan SP-DIPA per program dilakukan oleh Dirjen Anggaran.

Petikan DIPA dicetak secara otomatis dari sistem. Petikan DIPA per satker diperlukan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan dasar pencairan/ pengesahan dana di KPPN. Pengesahan (otentifikasi) Petikan DIPA dilakukan dengan pemberian barcode (digital stamp) diterbitkan DJA

Kondisi Existing:

RKA-K/L

Penelaahan

SP RKA-K/L

DIPA

SP DIPA

Penelaahan

SP RKA-K/L

DIPA

SP DIPA

Kondisi Future:

RKA-K/L

Petikan oleh DJA. Namun yang tidak kalah penting dari hal tersebut adalah bagaimana setelah proses DIPA disahkan, DIPA tersebut dapat dieksekusi oleh satker dan KPPN. “Oleh karena itu Ditjen Perbendaharaan secara aktif memberikan masukan kepada DJA mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan baik tingkat satuan kerja maupun tingkat pusat,” ujar Midden. Penyesuaian Struktur Organisasi Disamping landasan hukum pengalihan kewenangan, saat ini juga sedang dipersiapkan usulan terkait revisi PMK yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas, dan fungsi unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Menurut Arya, untuk transisi tahun 2012 Dirjen Anggaran menetapkan bahwa tidak ada perubahan struktur organisasi terkait kebijakan pengalihan kewenangan pengesahan DIPA. Fokusnya terdapat pada penyesuaian tugas dan fungsi khususnya pada Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis yang akan menangani pencetakan dan pengesahan DIPA Induk. Lalu pada Sekretariat DJA, khususnya unit Pusat Layanan DJA pada Bagian Umum yang akan bertanggung jawab dalam proses validasi DIPA Induk, pencetakan/ penggandaan dan pendistribusian DIPA Petikan. Sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya, DJA tengah melakukan kajian pembentukan unit baru yang secara khusus akan menangani proses DIPA di DJA. Disisi lain, menurut Midden, struktur organisasi, tugas, dan fungsi dari unit vertikal Ditjen PBN dipastikan akan mengalami perubahan baik external dan internal

environment pada organisasi. Perubahan external environment untuk memenuhi kebutuhan dari stakeholder yang terus berkembang secara dinamis. Sedangkan internal environment, dimulai dengan pemberlakuan SPAN akan merubah proses bisnis pada kantor-kantor vertikal, termasuk juga kantor pusat. “Beberapa pekerjaan yang bersifat adminitratif akan berkurang, sehingga kantorkantor daerah akan diarahkan dari pekerjaan clerical job kepada pekerjaan analytical job. Hal tersebut akan memberikan bobot pada output yang dihasilkan dalam rangka mendukung dan mempertajam tugas dan fungsi state treasury,” tutur Midden. Proses transisi Selama masa transisi, baik Arya maupun Midden mengakui tidak ada kegiatan pendampingan secara khusus kepada masing-masing satker. Namun demikian, keduanya menekankan bahwa sebagai kepanjangan tangan dari Kemenkeu, kedua unit tersebut siap menjadi sumber informasi dan bersedia menyediakan layanan untuk memberikan pelatihan bagi stakeholder terkait penyesuaian pengalihan DIPA tersebut. Terkait optimalisasi SPAN, Midden menegaskan bahwa kebijakan pengalihan DIPA dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan. Pengalihan tersebut didukung oleh aplikasi yang menggunakan data terintegrasi, sejalan dengan sistem aplikasi SPAN. “SPAN dibangun sebagai sistem yang komprehensif dalam kerangka penganggaran dan proses pembayarannya yang melibatkan beberapa unit pada Kementerian Keuangan,” tegas Midden.

Harapan Digitalisasi DIPA dalam hal ini tentu saja masih perlu menjadi perhatian. Prioritas utama yang perlu dilakukan adalah pengamanan terhadap DIPA berbasis database. Pengamanan tersebut dapat berupa pencegahan manipulasi data dan penyebaran virus baik yang dilakukan oleh petugas dari internal Kementerian Keuangan maupun dari pihak luar Kementerian Keuangan yang menyebabkan kerugian negara. Selain itu, pembubuhan digital stamp sebagai bentuk keabsahan DIPA Petikan oleh DJA, ke depan dibutuhkan kajian mendalam dari aspek legalitas keabsahan dokumen yang dijadikan dasar pembayaran. Hal ini karena pada dasarnya, DIPA Petikan merupakan dokumen satker, sehingga sudah selayaknya dokumen tersebut disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Proses pemutakhiran ini tak dapat berhenti sampai disini. Diperlukan penyempurnaan dalam upaya penyederhanaan proses penganggaran tersebut karena terobosan ini merupakan langkah awal menuju efektivitas dan efisiensi anggaran yang selama ini dicitacitakan. Secara best practice, pengalihan pengesahan DIPA dari Ditjen PBN ke DJA, diharapkan dapat memberi nilai tambah dalam penyederhanaan proses pengurusan RKAK/L dan DIPA termasuk penyelesaian revisi anggaran (simplify the process), jaminan integritas dan validitas data anggaran (single database) dan pemusatan layanan kepada K/L (single point of contact).


11

Sudarto, Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan

Momentum untuk Menajamkan Tugas dan Fungsi Teks: Dwinanda Ardhi Foto: Langgeng Wahyu P., Iin Kurniati

Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN), Sudarto, menyampaikan bahwa kebijakan pengalihan pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Ditjen PBN ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) merupakan kebijakan yang sangat strategis. Selain terdapat kurang lebih 24 ribu satuan kerja (satker) yang terkait, kebijakan ini dapat dijadikan momentum untuk menajamkan tugas dan fungsi di masing-masing DJA dan Ditjen PBN. Oleh karena itu, sinergi diantara kedua Eselon I ini mutlak diperlukan, utamanya dalam masa transisi. Berikut petikan kami dengan Sudarto, sebagai salah seorang staff yang terlibat dalam proses pengalihan pengelolaan DIPA dari Ditjen PBN ke DJA.

Seberapa strategis sebenarnya kebijakan pengalihan pengesahan DIPA dari Ditjen PBN ke DJA? Ini sesuatu yang sangat strategis. Setidaknya, sejumlah 24 ribu satker akan terdampak. Implikasinya luas, dari aspek regulasi, kelembagaan, SDM, proses bisnis, IT, dan sebagainya. Lebih lanjut, di satker itu biasanya (pegawai) yang mengurusi perencanaan anggaran sendiri, yang mengurusi pelaksanaan sendiri, sehingga jumlah orang yang terdampak jauh lebih besar. Ya, lumayan (berat), tapi Insya Allah dalam waktu yang cukup singkat ini, kita mulai dapat mengimplementasikannya untuk proses penganggaran tahun 2013. Melihat strategisnya proses pengalihan ini, Bapak Dirjen PBN dan Dirjen Anggaran, Sekretaris Ditjen PBN dan Sekretaris DJA beserta beberapa direktur secara langsung terlibat dalam berbagai rapat pembahasan dan pengujian aplikasi di Jakarta maupun di beberapa daerah di Indonesia. Hal-hal apa saja yang melatarbelakangi kebijakan ini?

12


Kalau latar belakang, tentunya kita dilevel teknis sudah lama membahas upaya-upaya efisiensi pengelolaan RKA K/L dan DIPA. Kemudian, arahan Menteri Keuangan juga sangat jelas. Sebenarnya sudah 2 tahun yang lalu, Menteri Keuangan memberikan arahan agar pengelolaan RKA K/L dan DIPA dapat disatukan. Menteri Keuangan melihat ini tidak efisien. Ini terlihat, misalnya, dari keluhan sejumlah menteri di kementerian atau lembaga, dan satker. Mereka harus mengurus RKA K/L dan DIPA melalui “2 pintu”. Jadi, kita harus memperbaiki pelayanan. Di samping itu, terdapat pula keluhan lainnya terkait sistem IT yang belum terintegrasi. Sering kali, data RKA K/L dan DIPA sudah selesai, tapi ternyata di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) belum bisa dibayar karena datanya belum ter-upload di sistem KPPN. Sejalan dengan pembangunan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) nantinya dengan database yang terintegrasi, tentunya sangat dimungkinkan sekali RKA K/L dan DIPA itu dijadikan satu (prosesnya). Kalau RKA K/L jadi, DIPA pasti jadi karena datanya memang sudah ada didalamnya. Bahkan,

secara teknis IT, tidak perlu lagi satker itu mengajukan konsep DIPA. Tentunya, harus tetap dipertimbangkan ketentuan perundangan dan regulasi terkait lainnya. Disini, dari segi teknis aplikasi, kebijakan itu sangat mungkin. Tetapi harus disadari bahwa pengalihan ini tidak sekadar pengalihan pengelolaan DIPA. Tidak sekadar bahwa ada dokumen yang dulu pengesahannya ditandatangani oleh Dirjen PBN, Direktur PA Ditjen PBN, ataupun Kepala Kantor Wilayah Ditjen PBN sekarang menjadi ditandatangani oleh Dirjen Anggaran. Oleh karena itu, Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan benar-benar memberikan arahan agar ini dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, kita baik di Ditjen Perbendaharaan maupun di DJA melihat semua aspek terkait, baik aspek regulasinya, aspek IT, aspek kelembagaan, aspek SDM, maupun hal-hal terkait lainnya. Bagaimana tahapan implementasinya? Kita secara bersama-sama berkesimpulan kebijakan ini bisa dilaksanakan. Dalam rangka persiapan pengalihan DIPA, dilakukan rapat berkali-kali dan berbagai

Keterangan foto: Acara Sosialisasi Alokasi Anggaran dan Integrasi RKA-K/L-DIPA Tahun Anggaran 2013 di Aula Dhanapala pada Rabu (24/10).

tes program, antara lain di Bandung dan Yogyakarta. Sebentar lagi akan dicoba untuk ke Papua kemudian Aceh agar bisa mengakses langsung aplikasinya. Harus diakui, untuk proses persiapan anggaran tahun 2013 ini adalah masa transisi. SPAN sendiri baru mulai tahun 2013, proses persiapan anggaran tahun 2013 termasuk pembuatan RKA K/L dan DIPA dilakukan sebelum tahun 2013. Maka ini masa transisi. Pada waktu itu, sempat kita memaksa vendor SPAN agar bisa menyelesaikan aplikasi RKA K/L dan DIPA pada tanggal 10 Oktober 2012. Ternyata mereka tidak bisa. Pada waktu membuat perencanaan pengalihan DIPA ini, kita buat tiga plan, yaitu Plan A: kita pakai SPAN, Plan B: kita kombinasikan SPAN dengan sistem existing, dan Plan C: kita pakai sistem existing semua. Sekarang kita memakai Plan B. Itu artinya untuk aplikasi RKA K/L dan DIPA kita masih pakai aplikasi existing yang di-enhance. Kalau dulu aplikasi DIPA ada di Ditjen Perbendaharaan, maka saat ini digabung dengan RKA K/L. DJA juga menambahkan portal RKA K/L sehingga satker bisa mendownload data RKA K/L yang nantinya sudah di-approve oleh DPR. Tentunya ke depan kita akan memakai SPAN. Harapannya nanti sudah bisa digunakan sebelum pembahasan RKA K/L yang akan dimulai pada bulan Maret 2013 (untuk APBN tahun 2014). Tahun 2013 kita akan pakai SPAN pada tahap pelaksanaan anggaran. Begitu DIPA jadi, dimasukkan ke dalam sistem SPAN, kemudian dicairkan di KPPN, itu kita sudah pakai SPAN.

Seberapa jauh perubahan tugas dan fungsi yang akan terjadi di DJA dan Ditjen PBN?

kebijakan moneter dari bank sentral. Jadi dalam konteks ini, cash management sangat kompleks dan strategis.

Begitu melakukan kajian, kita semua, baik di Ditjen PBN maupun di DJA, melihat sesuatu yang sangat positif. Ini kesempatan untuk lebih menajamkan tugas pokok dan fungsi di masing-masing unit Eselon I. Saya kasih contoh, misalnya sebelumnya Ditjen PBN masih membuat data DIPA yang selama ini banyak menyita waktu. Ini diserahkan ke DJA dan bisa dikerjakan dengan aplikasi. Artinya bahwa selama ini yang dikerjakan di Ditjen PBN sangat manual, dan ternyata dapat dikerjakan secara otomatis karena dari RKA K/L dapat langsung ke DIPA. Ini memberikan kesempatan bagi Ditjen PBN untuk melakukan revitalisasi fungsi-fungsi treasury yang selama ini cukup tertinggal.

Anda mungkin sering mendengar jumlah cash kita dalam satu hari sangat besar, seringkali di atas seratus triliun rupiah. Artinya apa? Karena tidak semua cash berasal dari pajak atau non pajak, tetapi juga dari utang pemerintah, tentunya cost of fund-nya cukup tinggi. Saat ini, dana kas tersebut hanya mendapat remunerasi dari Bank Indonesia, yaitu sekitar 65 persen dari BI-rate. Menurut saya, itu sangat rendah sekali. Padahal kalau kita bisa melakukan penempatan sendiri, remunerasinya bisa lebih besar atau dengan kata lain cost of fund untuk pembiayaan dana APBN dapat diturunkan. Namun demikian, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, itu bukan pekerjaan mudah. Oleh karena itu, pengalihan DIPA ini memberikan kesempatan yang cukup bagi Ditjen PBN untuk mengarahkan SDM-SDM terbaiknya ataupun resources lainnya untuk dapat mewujudkan peningkatan cash management di Indonesia.

Contohnya, cash management. Treasury management itu salah satu core-nya adalah cash management. Dalam hal ini, saya termasuk yang beruntung bisa mengikuti berbagai study visit dan belajar di kantor Treasury Pemerintah Perancis, Pemerintah Australia, Pemerintah UK, Pemerintah Rusia dan Pemerintah Korea Selatan. Demikian pula, pernah mengikuti Executive Training tentang Public Finance di Harvard University, USA selama hampir satu bulan. Dari proses pembelajaran tersebut, jelas sekali bahwa cash management adalah salah satu core dari treasury system. Cash management ini tidak hanya sekedar perencanaan cash outflow dan inflow, karena selalu ada miss match antara cash inflow dan cash outflow. Lebih dari itu, selalu ada kaitan antara cash management dengan kebijakan utang pemerintah, kegiatan di pasar uang dan pasar modal, pasar obligasi dan juga

Saat bersamaan, Ditjen PBN juga bertugas untuk mengelola sistem management investasi di Kementerian Keuangan. Ditjen PBN memiliki Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Direktorat Sistem Manajemen Investasi melakukan pengelolaan investasi kepada BUMN dan sebagainya. Kemudian terkait dengan financial inclusion, Direktorat Sistem Manajemen Investasi juga memberikan kredit baik kredit program, KUR, penjaminan dan sebagainya. Ditjen PBN juga membina Badan Layanan Umum (BLU). Itu luar biasa, anda bisa lihat perkembangannya, sekarang jumlahnya MediaKeuangan Vol. VII | No. 63 / November 2012

13

Selama ini kita hanya fokus kepada penyerapan anggaran. Padahal lebih dari itu. Misalnya, secara sederhana membandingkan antara berapa jumlah uang yang sudah dikeluarkan dengan output yang dicapai? Begitu output dan uang tercapai kemudian perlu dikaji apakah pengeluaran anggaran tersebut efisien? Sudarto

sudah di atas 130 BLU yang dibina oleh Ditjen PBN. Kemudian juga, selama ini kita hanya fokus kepada penyerapan anggaran. Padahal lebih dari itu. Misalnya, secara sederhana membandingkan antara berapa jumlah uang yang sudah dikeluarkan dengan output yang dicapai? Begitu output dan uang tercapai kemudian perlu dikaji apakah pengeluaran anggaran tersebut efisien? Tentunya, proses ini dapat memberikan feedback yang efektif untuk penganggaran berikutnya. Untungnya, Ditjen PBN mempunyai kantor di seluruh Indonesia. Mereka bisa melihat secara langsung masalah-masalah terkait pelaksanaan anggaran di daerah. Kemudian menarik juga, kebetulan saya bersama Direktorat Sistem Manajemen Investasi mengkaji penyaluran kredit program. Dari sini dapat disimpulkan, meskipun yang dikaji hanya pelaksanaan kredit program, secara umum dapat digeneralisir, ternyata kaitan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah lemah sekali dalam proses eksekusi programprogram pembangunan. Secara nasional, ini tentunya perlu perbaikan dan Ditjen Perbendaharaan pada posisi yang sangat strategis untuk dapat membantu perbaikan hubungan keuangan pusat dan daerah ini. Sebagaimana sering disampaikan oleh Dirjen Anggaran, DJA juga melihat bahwa moment pengalihan DIPA ini dapat digunakan untuk “naik pangkat” istilahnya. Selama ini, DJA juga sangat technical. DJA juga menggunakan moment ini untuk melakukan percepatan reformasi penganggaran yang sudah lama dimulai oleh DJA. The bottom line adalah begitu ada 14


pengalihan kewenangan pengelolaan DIPA dari Ditjen PBN ke DJA ini, masingmasing dapat melihat bahwa terdapat fungsi-fungsi penting yang selama ini belum dikembangkan dengan baik, dan moment ini adalah kesempatan yang tepat untuk dapat memaksimalkan fungsi-fungsi tersebut. Dalam hal ini, Ditjen PBN mengarah pada treasury yang modern, atau, kalau dulu Ibu Sri Mulyani sering menyampaian agar Ditjen PBN menjadi the Real Treasury dan bukan sekedar kasir. Bagaimana kajian dari aspek regulasi dan penataan kelembagaan? Dari sisi regulasi, ada beberapa peraturan yang terdampak. Setidaknya, PMK No. 93/ PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan RKA-K/L, kemudian PMK No. 164/PMK.05/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan DIPA, dan pula PMK No. 49/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2012 akan terdampak. Kemudian agar proses pengalihan ini dapat berjalan, KMK No. 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Kewenangan di lingkungan Kementerian Keuangan juga perlu direvisi. Dari aspek penataan kelembagaan, DJA tidak punya kantor di daerah dan selama ini hanya fokus kepada RKA K/L saja. Begitu ditambahkan DIPA, pada awalnya DJA sedikit keberatan. Arahan Menteri Keuangan, salah satunya, harus ada pelimpahan wewenang dari DJA kepada Kanwil-kanwil Ditjen PBN di daerah untuk membantu kerja DJA di daerah. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun, sudah terdapat PMK mengenai organisasi Kementerian Keuangan yang baru. Hal

ini, tidak hanya mendukung pengalihan pengelolaan DIPA tapi juga penataan fungsi Ditjen PBN. Salah satu revisi tersebut adalah revitalisasi fungsi Kanwil Ditjen PBN, yang nantinya akan diberi penugasan untuk membantu tugas-tugas yang selama ini dikerjakan oleh DJA, seperti pendampingan dan sosialisasi untuk masalah penganggaran kepada satker, penyusunan standar biaya. Kemudian pula, revitalisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang selama ini memang sudah menjadi salah satu tugas Kanwil Ditjen PBN. Kemudian terkait tugas Ditjen Perimbangan Keuangan, Kanwil Ditjen PBN juga ditugaskan untuk membantu Ditjen Perimbangan Keuangan untuk melakukan pembinaan pelaksanaan anggaran daerah termasuk penerimaan keuangan, pengeluaran anggaran daerah, pengelolaan kas daerah, akuntansi, dan pembinaan BLUD. Seperti apa penajaman fungsi Kanwil Ditjen PBN setelah pengalihan pengesahan DIPA? Sebagaimana sudah saya sampaikan, begitu pengelolaan DIPA dilimpahkan ke DJA, kita semua di Ditjen PBN melihat ini kesempatan untuk menajamkan tugas dan fungsi Ditjen PBN. Dengan melihat tambahan pekerjaanpekerjaan sebagaimana saya jelaskan tadi, pekerjaan Kanwil Ditjen PBN bukannya berkurang, tapi malah bertambah karena ada penugasan yang berasal dari DJA dan Ditjen Perimbangan Keuangan. Demikian pula, Kanwil Ditjen PBN masih terlibat pada revisi DIPA untuk tahun 2013 nanti. Kita semua di Ditjen PBN berpendapat bahwa kedepan Kanwil-kanwil Ditjen PBN dapat didorong untuk menjadi representatif Kementerian Keuangan di daerah. Tentunya, hal tersebut pekerjaan yang berat dan kita semua di Ditjen PBN harus bekerja keras untuk mewujudkannya. Namun, dengan bersinergi baik dengan DJA, Ditjen Perimbangan Keuangan, satuan kerja, pemerintah daerah, maupun pihak-pihak terkait lainnya, kita semua yakin bahwa tujuan tersebut dapat diwujudkan dan dapat memberikan nilai tambah yang sangat baik bagi pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan di Indonesia.

wawancara

Sumiyati, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal

Impelementasi PUG dalam Reformasi Birokrasi Kemenkeu Teks: Iin Kurniati Foto: Dwinanda Ardhi, Langgeng Wahyu P., Kukuh Perdana

Reformasi Birokrasi yang diterapkan di Kemenkeu dituntut untuk menghasilkan output yang sesuai dengan harapan masyarakat, tanpa lagi ada perbedaan termasuk bias gender. Dengan menerapkan Pengarusutamaan Gender hasilnya tidak ada bias lagi antara laki-laki dan perempuan. Lalu, sejauh mana implementasi PUG di Kementerian Keuangan serta bagaimana hubungan antara implementasi PUG terhadap reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan? Berikut petikan wawancara Media Keuangan dengan Sumiyati, Ketua Pengarusutamaan Gender sekaligus menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan di Kementerian Keuangan, beberapa waktu lalu.

Pengarusutamaan Gender (PUG) diperkenalkan sebagai strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender pada Platform for Action from The Fourth World Conference on Women di Beijing tahun 1995, yang melahirkan deklarasi Beijing dengan memuat 12 hal tentang keprihatinan terhadap seluruh perempuan. Bagaimana pandangan Ibu terhadap pelaksanaan PUG di Indonesia?

L

atar belakangnya dapat dilihat di berbagai negara dan daerah. Ada ketidaksetaraan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Banyak (budaya di Indonesia) patriarki sehingga di sejumlah daerah laki-laki lebih diutamakan dibandingkan perempuan. Ketika kondisi ekonomi sulit maka biasanya laki-laki diprioritaskan, termasuk sekolah dan fasilitas lainnya. Keadilan gender merupakan isu yang secara intensif dibicarakan sejak tahun 1975 di Konferensi Dunia tentang perempuan di Meksiko, Kopenhagen, Nairobi sampai Konferensi Keempat Perempuan Sedunia di Beijing pada tahun 1995. Hasil deklarasi tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Beijing (BPFA) yang memuat 12 wilayah kritis yang perlu mendapatkan perhatian yakni kemiskinan, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, konflik bersenjata, ekonomi, pengambilan keputusan, mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan, hak-hak asasi perempuan, media massa, lingkungan serta anakanak perempuan. Indonesia, sebagai negara yang turut serta menyepakati konferensi tersebut menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005, mengamanatkan bahwa peningkatan kualitas

hidup perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak merupakan salah satu dari agenda menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis. Selain poverty reduction, suistainable development dan good governance, salah satu strategi pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN tahun 2009-2014 adalah Pengarusutamaan (PUG). Upaya tersebut diperkuat melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012 yang menetapkan bahwa PUG merupakan salah satu prinsip yang harus dilakukan oleh seluruh sektor pembangunan untuk memastikan kebijakan, program, maupun kegiatan pembangunan responsif terhadap isu-isu gender. MediaKeuangan Vol. VII | No. 63 / November 2012

15

Keterangan foto: Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Pratama dan APE Madya dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 22 Desember 2010.

Atas dasar Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan nasional, sejauh mana peran Kemenkeu dalam implementasi PUG secara nasional? Upaya mempercepat pelaksanaan PUG dilakukan melalui uji coba pelaksanaan Anggaran Responsif Gender (ARG). Dalam RPJMN tahun 2009-2014, untuk pertama kalinya kebijakan pengarusutamaan gender diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang memuat kebijakan, indikator dan sasaran yang terpilah gender dari berbagai kementerian dan lembaga serta melibatkan seluruh stakeholders terkait dalam penyusunannya. Periode ini Indonesia sedang menjalankan reformasi sistem keuangan negara melalui Unified Budgeting, Performance-based Budgeting, dan Medium Term Expenditure Framework (MTEF). Konsep kesetaraan dan keadilan gender diintegrasikan ke dalam MTEF dan ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2009 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan penyusunan, penelaahan, pengesahan dan pelaksanaan DIPA tahun anggaran 2010. Dilanjutkan juga dengan PMK Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L Tahun Anggaran 2011 yang turut mempercepat pelaksanaan ARG. Lampiran dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa pada TA 2010, ARG diujicobakan pada tujuh K/L sebagai pilot project yaitu pada tiga K/L sebagai motor atau driver dan empat K/L sebagai pelaksana. Setiap K/L menyusun gender budget statement 16


(GBS) yang merupakan dokumen akuntabilitas spesifik gender yang disusun oleh K/L untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan sudah responsif gender, dan kemudian disampaikan kepada Kemenkeu sebagai bagian dari dokumen RKA K/L yang melengkapi Term Of Reference (TOR). Pada tahun 2011, Kementerian Keuangan menetapkan PMK Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L. PMK ini merupakan dasar penerapan ARG untuk TA 2012 dan tahun selanjutnya. Untuk TA 2012, ARG direncanakan akan diterapkan pada 28 K/L dan 10 provinsi melalui dana dekonsentrasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Upaya apa saja yang telah dilakukan Kementerian Keuangan dalam mengimplementasikan PUG? Kementerian Keuangan melakukan berbagai kegiatan strategis seperti mendorong implementasi PUG di tingkat nasional, meningkatkan pemahaman PUG di lingkungan Kementerian Keuangan, serta melakukan pemantapan pelaksanaan PUG di Kementerian Keuangan. Di tingkat nasional, Kemenkeu bersamasama dengan Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kemendagri ditunjuk sebagai motor penggerak pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Tim motor penggerak PPRG menyusun strategi nasional percepatan PUG (Stranas PPRG) yang bertujuan agar pelaksanaan PPRG menjadi lebih terarah, sistematis, dan sinergis, baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi.

Terkait peningkatan pemahaman PUG di Kemenkeu, dilakukan melalui penyelenggaraan sosialisasi hingga advokasi PUG kepada seluruh pegawai Kemenkeu baik pusat maupun daerah. Sosialisasi dapat dilakukan melalui pembuatan pamflet, brosur dan buku saku PUG, penayangan PUG pada LED screen Kemenkeu serta melakukan Training Of Trainers (TOT) PUG bagi anggota tim atau perencana dan bagi para widyaiswara di Kemenkeu. Pemantapan Pelaksanaan PUG di Kemenkeu diupayakan dengan sejumlah cara seperti pelembagaan tim PUG dan tim Pokja Percepatan Implementasi PUG Kemenkeu, rapat koordinasi tim PUG Kemenkeu dan pembentukan vocal point dan fasilitator PUG di daerah. Sejauh ini bagaimana capaian PUG di Kementerian Keuangan? Sejauh ini, Kemenkeu telah melakukan sejumlah hal yang mendukung pencapaian PUG di lingkungannya, yaitu: • Amandemen UU Perpajakan dengan memperhatikan aspek keadilan gender, antara lain dengan memberikan pilihan bagi perempuan untuk memiliki NPWP sendiri atau bersama laki-laki; • Memasukkan ARG dalam PMK Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L tahun 2011; • Penyesuaian beberapa peraturan yang lebih responsif gender, seperti pemberian TKPKN pada pegawai perempuan yang mengambil cuti bersalin, penyediaan tempat penitipan anak dan nursery room bagi karyawan yang memiliki anak bayi/ balita, serta penetapan flexy time bagi pegawai Kemenkeu yang berdomisili di Jakarta; • Menyusun e-learning PUG, menyusun modul pelatihan PUG, modul perencanaan penganggaran yang responsif gender dan panduan data terpilah Kemenkeu serta memasukkan materi gender dalam diklat pimpinan Kemenkeu; • Mengikuti berbagai diklat maupun lokakarya mengenai gender di dalam maupun di luar negeri, antara lain: Workshop Regional on Gender Sensitive Budgeting, the East Asian and Pacific Regional Workshop on Economic Policy and Gender di Thailand, studi banding ke Filiphina serta pelatihan PUG dan analisa gender di Australia; • Meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Pratama dan APE Madya dari Presiden RI atas komitmen tinggi dalam

upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Core di Kementerian Keuangan adalah membuat Kebijakan Fiskal, bagaimana hubungan antara konsep PUG dengan konsep Reformasi Birokrasi? Dengan penataan kembali metodologi manajemen SDM sejak reformasi birokrasi, tidak ada (pembedaan) laki-laki atau perempuan, tidak ada quota dalam perekrutan. Kebugaran dan penempatan sudah di-address, dapat dikatakan bias gendernya sudah semakin berkurang. Di Bea Cukai, misalnya, tidak mau menerima perempuan sekarang sudah menerima. Kemudian awak kapal, itu dulu pernah ada perempuannya tapi ternyata ada something wrong di situ. Sekarang awak kapal tidak ada perempuannya. Tapi untuk posisi pimpinan, Kepala Pangkalan Operasinya sekarang perempuan (Tanjung Priok), (Pimpinan KPPBC) Soekarno Hatta sekarang perempuan. Kalau dulu pemimpin awak kapal selalu laki-laki, sekarang sudah ada yang perempuan. Selain ketiga hal tersebut, konsep PUG yang dilakukan di Kemenkeu masih cukup banyak. Sekarang, dalam perekrutan pegawai, promosi pegawai bahkan hingga saat assessment test tetap menyentuh konsep PUG. Konsep tersebut diimplementasikan denngan memasukkan unsur Job Person Match (JPM) yang tidak bias gender, bisa laki-laki dan perempuan sepanjang memenuhi persyaratan. Bagaimana rencana yang akan dilakukan kemenkeu tahun 2013 terkait pelaksanaan PUG? Kemenkeu akan melakukan penyebarluasan PUG melalui e-learning untuk anggaran responsive gender di Website Keuangan dan Badan Diklat. Diharapkan K/L lain yang belajar penyusunan anggaran akan mendapatkan materi ARG. Dengan E-learning bisa belajar anytime, mencontoh dan melihat, sarana yang berguna untuk menerapkan ARG. Terakhir, mengevaluasi pelaksanaan PUG di semua unit eselon I Kemenkeu. Selain itu, melakukan pendampingan penyusunan GBS yang lebih intensif ke unit eselon I lingkup Kemenkeu dan membangun database untuk data terpilah Kemenkeu.

Keterangan foto: Nursery room di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan.


17

profil

Sudarto, Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan Ditjen PBN

Selalu Berikan Kontribusi Terbaik Teks dan foto: Dwinanda Ardhi

Sudarto adalah pejabat Eselon II termuda di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN) saat ini. Ia menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan sejak awal tahun 2012. Ditemui Media Keuangan beberapa waktu lalu, pria kelahiran Madiun, 9 April 1969 itu dengan ramah dan rendah hati menceritakan perjalanan kariernya yang menarik di lingkungan Kementerian Keuangan.

S

udarto bergabung dengan Direktorat Jenderal Anggaran setelah lulus dari Program Diploma III Spesialisasi Anggaran Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1991. Pada tahun 1993, dia melanjutkan pendidikan swadana di Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI). Setahun kemudian, dia lulus tes program D4 Spesialisasi Anggaran STAN. Selama dua tahun berikutnya, Sudarto menjalani perkuliahan di UI dan STAN sekaligus. Pada tahun 2006, Sudarto berhasil meraih gelar sarjana dari UI dan STAN. Tak lama berselang, tepatnya pada tahun 2007, dia dipercaya menjadi Kepala Sub Seksi Bank Tunggal di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Pontianak. Ini adalah pertama kalinya Sudarto merasakan penempatan di luar Pulau Jawa. Sebelumnya sejak lulus dari STAN, dia bekerja di Sekretariat DJA, tepatnya menjadi staf tata usaha di ruang Direktur Jenderal Anggaran. Dari jantung provinsi Kalimantan Barat, Sudarto kemudian mendaftar program beasiswa S2. Ia dinyatakan lulus pada tahun 1998. Pada tahun 1999, Sudarto berangkat untuk meraih gelar Master in Business Administration in Finance dari International University of Japan, Jepang. Saat kembali ke Indonesia, Sudarto “ditarik” lagi ke Jakarta, yaitu kembali ditempatkan di Sekretariat DJA. Pada tahun 2002, dia menjadi Koordinator Pelaksana di Bagian Perlengkapan. Sudarto diangkat menjadi pejabat eselon IV pertama kali pada tahun 2003. Jabatan yang diamanahkan kepadanya adalah Kepala Seksi Anggaran IIE-1 pada Sub Direktorat Pembinaan Anggaran IIE, Direktorat Pembinaan Anggaran.

18


Jabatan Kepala Seksi itu tak lama dipegang oleh Sudarto. Pada tahun 2004, dia mendapatkan beasiswa S3 di University of New South Wales, Australia. Selama 4 tahun berikutnya dia menuntut ilmu di benua kangguru itu. Jerih payahnya meraih gelar PhD berbuah manis. Tidak berapa lama setelah kembali ke tanah air, Sudarto diangkat sebagai Kepala Subdirektorat Transformasi Proses Bisnis Eksternal pada Direktorat Transformasi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN). Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) di subdirektorat tersebut masih diamanahkan kepadanya meski sejak awal tahun ini dia sudah diangkat menjadi Tenaga Pengkaji. Selain menempuh pendidikan formal hingga jenjang doktoral, Sudarto juga pernah mengikuti berbagai short course, antara lain short course on public finance at Harvard University, short course on Oracle E-Business Suite at Oracle University, dan short course on good governance at University of Nagoya. Dia juga terhitung aktif mengikuti sejumlah studi banding, workshop, dan seminar ke beberapa institusi seperti Federal Treasury of Rusia, Agence France de Tressor, Her Majesty’s Treasury of United Kingdom, Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD) di Bangkok dan Perancis, Department of Finance and Deregulation Australia,Treasury of Victoria Government di Australia, Inland Revenue Authority of Singapore, dan The Ministry of Strategy and Finance of the Republic Korea. Tidak hanya mengabdikan diri sebagai pegawai Kementerian Keuangan, Sudarto juga senang membagikan ilmu yang dia

miliki. Sejak tahun 2001, ia telah mengajar di beberapa universitas. Sudarto antara lain pernah mengajar mata kuliah Manajemen Keuangan di STIE Rawamangun (2001-2002) dan STIE Trisakti (2001-2004). Sejak tahun 2010 hingga saat ini, dia juga tercatat sebagai pengajar program Magister Akuntansi di UI. Pengalaman tinggal di luar negeri Saat-saat menuntut ilmu di Jepang dan Australia memberikan banyak pengalaman berharga bagi Sudarto. Ketika tinggal di kedua negara itu, dia bukan hanya kuliah, melainkan juga bekerja sebagai asisten dosen. Melaksanakan studi dengan membawa keluarga dan juga bekerja, membuat Sudarto bisa merasakan fasilitas publik yang diberikan oleh pemerintah. Pada saat tinggal di Jepang, Sudarto merasakan benar fasilitas yang diberikan pemerintah setempat bagi istrinya yang sedang hamil. Kebetulan, sang istri juga mendapat beasiswa program S2 di sana.“Saat hamil, istri saya setiap hari dikirimi susu,” kenang Sudarto. Yang juga menjadi catatannya adalah bahwa segala komunikasi dengan penyelenggara fasilitas publik dapat dilakukan menggunakan surat, telepon, dan internet. “Saya tidak perlu datang ke kantor, cukup telepon saja karena ada case numbernya,” tambah Sudarto. Meskipun banyak masyarakat Jepang yang kurang dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris, ketika istrinya melahirkan di Jepang, pemerintah kota setempat menyediakan pendamping penerjemah bagi Sudarto.”Luar biasa pelayanan di sana,” ungkap Sudarto. Tidak jauh berbeda dengan di Jepang, ketika tinggal di Australia selama kurun waktu tahun


19

2004 hingga 2008, Sudarto dan keluarganya juga mendapatkan fasilitas publik yang sangat baik. Sudarto berkisah bahwa dia hanya perlu sekali datang ke kantor pemerintah kota setempat untuk mendaftarkan anak-anaknya program asuransi dan membayar pajak. Pengalaman berurusan dengan birokrasi di Jepang dan Australia yang sudah sangat praktis membuat Sudarto terkagum.”Saya ingin sekali kita bisa mempunyai public service seperti mereka,”ungkap ayah dua orang anak tersebut. Dia menilai pada dasarnya Kementerian Keuangan sudah bergerak ke arah yang benar. Sudarto mencontohkan kebijakan pengalihan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Ditjen PBN ke DJA yang akan memangkas birokrasi. Dukungan program-program aplikasi, termasuk Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), menjadi langkah positif. Namun demikian, Sudarto tidak menampik bahwa jalan untuk mewujudkan birokrasi yang praktis masih panjang dan membutuhkan waktu. Untuk pegawaipegawai di Kementerian Keuangan khususnya di Ditjen PBN, kata Sudarto, misalnya, masih perlu dilakukan evaluasi terhadap pekerjaan-pekerjaan teknis yang selama ini dikerjakan.”Saya selalu guyon kepada teman-teman, jangan serakah dong, masa kerjaan mesin kita ambil. (Misalnya) rekonsiliasi itukan kerjaan mesin. Ke depan, kita harus memanusiakan manusia dan meng-komputer-kan komputer,”ujar Sudarto. Jika evaluasi ini berhasil, diharapkan terwujud efisiensi dalam penyelesaian proses bisnis. Peran dan kontribusi Kementerian Keuangan terus berupaya menghadirkan sistem aplikasi yang dapat meningkatkan kinerja dan performa organisasi. Saat ini, Sudarto antara lain sedang terlibat dalam proses penyempurnaan aplikasi SPAN dan Modul Penerimaan Negara Generasi 2. Selain itu, masih ada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang juga sedang dirintis bersama tim di Ditjen PBN. SPAN sendiri memang menjadi sistem aplikasi yang dipersiapkan dengan matang. Sejak tahun 2009, Sudarto dipercaya sebagai Ketua Sub Tim Business Process Improvement. Sub tim ini merupakan komponen utama dalam 20


Kita harus optimis dapat menjadi pengelola keuangan negara yang terbaik di wilayah regional, seperti arahan Menteri Keuangan. Seperti kata pepatah ‘Apa yang anda pikirkan itulah Anda nantinya’, jadi kalau Anda tidak memikirkan perubahan untuk menjadi yang terbaik di wilayah regional maka tidak akan terjadi perubahan. Sudarto

Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP). Sebagai bahan penunjang implementasi aplikasi SPAN, Sudarto beserta tim proses bisnis tak kurang telah membuat 40 buku panduan untuk penyempurnaan proses bisnis pelaksanaan anggaran. Sudarto juga turut berkontribusi dalam proses pengalihan pengesahan DIPA dari Ditjen PBN ke DJA. Terkait dengan hal itu, dia membagi sebuah pengalaman menarik. Menurutnya, Pak Agus Supriyanto (Dirjen PBN) dan Pak Herry Purnomo (Dirjen Anggaran) melihat bahwa kebijakan pengalihan ini adalah isu yang sangat stratejik. Oleh karena itu, kedua Dirjen tersebut selalu memberikan semangat agar terbangun sinergi yang baik antara DJA dan Ditjen PBN. Saking semangatnya, Dirjen Anggaran bahkan pernah mengadakan rapat terkait hal ini di dalam kereta dalam perjalanan dinas ke Yogyakarta.”Menarik sekali bagaimana kita mempersiapkan segalanya. Ini merupakan hal yang baru buat saya,” ujar Sudarto. Selain rapat di dalam gerbong kereta, Sudarto juga pernah memiliki pengalaman rapat yang tidak biasa yang lain. Para peserta rapat kala itu tidak diperbolehkan menggunakan pakaian formal. Ini terjadi dalam sebuah rapat terkait SPAN dan penyiapan revisi PMK No.134 terkait pelaksanaan pengeluaran anggaran yang dipimpin oleh Agus Suprijanto (Dirjen PBN). Sudarto berkisah bahwa “kebijakan rapat” itu diambil untuk menggali ide-ide segar dari para

peserta. ”Karena pada saat kita mencopot baju kerja, kita jadi rileks dan juga punya banyak ide segar. Apalagi kalau kita berbicara dengan atasan secara formal terkadang hilang ide-ide yang ada,” ungkapnya. Prinsip dalam bekerja Sudarto mengawali karier di bagian sekretariat. Dulu, kata dia, sekretariat termasuk tempat yang tidak diminati oleh para pegawai. Namun demikian, Sudarto berprinsip bahwa sepanjang dalam bekerja selalu berupaya memberikan kontribusi terbaik kepada kantor,kita akan merasa bahagia. Dia merasa bersyukur dan beruntung pernah mendapat kesempatan menjadi staf tata usaha di ruangan Dirjen Anggaran pada masa kepemimpinan Benjamin Parwoto dan Darsjah.”Menurut saya, beliau berdua mempunyai wawasan yang luar biasa,” ujar Sudarto. Di samping itu, Sudarto juga menggarisbawahi pentingnya semangat untuk terus belajar dan bekerja keras. Pengetahuan tanpa kerja keras dan sebaliknya tidak akan berguna.”Jadi kita harus terus manambah pengetahuan. Berilah nilai tambah pada pekerjaan kita, yaitu dengan pengetahuan dan kerja keras kita. Tambahkan rasa bahagia dalam bekerja sehingga semua menjadi nikmat dan menjadi ibadah. Jangan lupa pula, untuk selalu memperhatikan arahan pimpinan,” kata Sudarto. Sudarto bersyukur karena institusi tempatnya bekerja selalu memberikan peluang untuk sukses dan memberikan kontribusi secara optimal. Sudarto optimis Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen PBN tempatnya saat ini mengabdi memiliki kemungkinan untuk maju sangat besar. Jika SPAN dan sistem aplikasi penunjang lainnya sudah benar-benar dapat diimplementasikan sesuai target pada tahun 2014, Sudarto yakin ini akan menjadi momentum bangsa Indonesia untuk menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain, utamanya dalam pengelolaan keuangan negara.”Kita harus optimis dapat menjadi pengelola keuangan negara yang terbaik di wilayah regional, seperti arahan Menteri Keuangan. Seperti kata pepatah ‘Apa yang anda pikirkan itulah Anda nantinya’, jadi kalau Anda tidak memikirkan perubahan untuk menjadi yang terbaik di wilayah regional maka tidak akan terjadi perubahan,” pungkasnya.

lintas peristiwa

Penandatanganan Finalisasi MoU FKSSK Teks: Amelia Safitri Foto: Kukuh Perdana

Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo beserta Gubernur BI Darmin Nasution, Ketua Dewan Komisioner (Dekom) LPS Heru Budiardo dan Ketua Dekom OJK Muliaman D. Hadad menandatangani nota kesepahaman terkait Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).

M

oU ini merupakan finalisasi dari MoU yang telah dilakukan pada 7 Juni 2012, dimana saat ini telah diikutsertakan pula OJK. "MoU ini diyakini anggota akan pentingnya memperkuat koordinasi dan memperkuat pertahanan kalau ada gejolak ekonomi," kata Agus dalam konferensi pers di Gedung Djuanda 1, Jakarta, Senin (1/10).

Dalam pertemuan ini, FKSSK ini juga melakukan pembahasan dari laporan sekretariat FKSSK, di mana tiap bulannya selalu diadakan rapat koordinasi di tingkat wakil, dimulai sejak bulan Juli. "Juga pembahasan assessment stabilitas sistem keuangan, perubahan MoU yang mendasari stabilitas sistem keuangan. Kita juga mendengarkan laporan dari wakil terkait perkembangan ekonomi dunia, Indonesia dan semua unsur-unsur dari stabilitas sistem keuangan dan juga terkait penyempurnaan Crisis Management Protocol Framework nation-wide," jelas Agus. Untuk menguji CMP yang ada di tiap-tiap lembaga, nantinya akan dilakukan simulasi fire drill di 2012 dan kuarter 1-2013. “2012 untuk menguji CMP di tingkat 3 lembaga. Di 2013, fire drill akan melibatkan OJK," pungkas Agus.

Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Teks: Amelia Safitri Foto: Faizal Wayan U.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi langkah yang dilakukan Kemenkeu dengan mempublikasikan RAPBN 2013 serta Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan 2012.

“W

alaupun nilainya masih B plus, mestinya sih A,” katanya dalam acara Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas LKKL Tahun 2012 Pada Portofolio AKN II BPK, di Aula Djuanda 1, Jakarta pada Jumat (19/10). Ia melihat, Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo secara transparan telah menjelaskan kebijakan-kebijakan dalam RABPN 2013. “Juga secara transparan menjelaskan bahwa laporan keuangan ini telah diaudit dan ini adalah hasil auditnya,” kata Ruki. Menanggapi hal ini, Menkeu mengapresiasi perhatian yang diberikan anggota BPK ini kepada auditee-nya. “Seperti sekarang kita dikumpulkan dalam suatu forum, kita bisa berkomunikasi untuk perbaikan,” katanya.


21

Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Teks: Amelia Safitri Foto: Kukuh Perdana, Langgeng Wahyu P.

Sebagai pengemban tugas pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian Keuangan bertujuan untuk membangun public trust. Untuk mendapatkan kepercayaan ini, korupsi harus dicegah dan diberantas.

“K

alau mengelola keuangan dan kekayaan negara, tentu kita harus meyakini bahwa di pengelola keuangan ini tidak ada korupsi. Berantas korupsi dan cegah korupsi,” tegas Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo dalam sambutannya di acara pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Aula Dhanapala, Jakarta, Rabu (31/10). Dengan mencegah dan memberantas korupsi, Kementerian Keuangan dapat menciptakan birokrasi yang bersih, dengan kualitas pelayanan yang lebih baik lagi. “Dan dijaga amanah sesuai dengan visi kita menjadi pengelola keuangan, pengelola kekayaan negara yang terpercaya dan akuntabel yang terbaik di regional untuk mewujudkan negara yang demokratis, berkeadilan dan sejahtera,” katanya. Menurut Menkeu pula, Reformasi birokrasi di Kemenkeu telah dicanangkan sejak 2007, dan dilandasi pula oleh UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan. Selain itu, ada pula Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan. “Tiga Undang-Undang itu kalau kita ingin melakukan reformasi birokrasi memang harus dilandasi dengan Undang-Undang,” pungkasnya.

22

Foto: Kukuh Perdana

Foto: Abdul Aziz, Hadi Siswanto

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin mewakili Menteri Keuangan menghadiri wisuda 3.546 wisudawan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (12/10).

Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo beserta para pejabat, dan jajaran pegawai Kementerian Keuangan mengikuti serangkaian acara peringatan Hari Oeang Republik Indonesia ke-66 di Stadion Bea dan Cukai Rawamangun pada Minggu (21/10).


reportase

Mewujudkan Nilai-Nilai Kemenkeu dalam Peringatan Hari Oeang

Teks: Iin Kurniati Foto: Bagus Wijaya

30 Oktober 1946, tepat 66 tahun yang lalu, pemerintah mendeklarasikan bahwa Oeang Republik Indonesia (ORI) merupakan mata uang pertama yang dimiliki bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Terbitnya ORI tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah tetapi juga dimaknai sebagai lambang utama negara merdeka. Sejak saat itu pula dinyatakan bahwa uang Jepang dan uang Javasche Bank tidak berlaku lagi. Peristiwa lahirnya ORI inilah yang merupakan tonggak peringatan hari Oeang Republik Indonesia.

M

eski masa peredaran ORI cukup singkat, namun ORI telah diterima di seluruh wilayah Indonesia dan ikut menggelorakan semangat perlawanan terhadap penjajah. Hal tersebut sejalan dengan pidato Menteri Keuangan saat upacara peringatan hari ORI, Selasa (30/10). Menkeu mengungkapkan bahwa ORI merupakan wujud keberanian dan bentuk percaya diri pemerintah akan keberadaan suatu negara yang baru merdeka. “Pada saat itu, terbitnya ORI menyulut semangat rakyat Indonesia untuk terus menjaga dan mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia dari tangan penjajah. Semangat yang menggelora tersebut patut kita teladani dalam keseharian kita menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan Negara,” ungkap Menkeu. Bagi Menkeu, melaksanakan amanat sebagai pengelola keuangan dan kekayaan negara tidak seperti membalikkan telapak tangan. Kementerian Keuangan dalam hal ini, berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan rakyat ditengah berbagai tantangan yang datang baik dari dalam maupun di luar organisasi. Menjawab tantangan tersebut, Menkeu menekankan agar seluruh jajaran pimpinan Kementerian Keuangan melaksanakan Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Nilai-nilai yang juga didukung pedoman perilaku yang dijadikan landasan bagi setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bekerja, serta cerminan adanya kesatuan gerak di setiap lini dan fungsi untuk bersama-sama menciptakan keselarasan dalam rangka mencapai visi, misi, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan. Menkeu juga menegaskan bahwa seiring berjalannya program reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkeu, diperlukan semangat kerja keras, cerdas, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam

mengelola keuangan negara. “Hal itu diperlukan agar tujuan bernegara kita yaitu mengelola dan memanfaatkan seluruh sumber daya nasional secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Harus kita sadari, peran kita sebagai birokrat akan selalu disorot masyarakat terutama dalam hal pelayanan publik. Untuk itu, kita dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik dengan mengamalkan nilai-nilai Kementerian Keuangan tersebut,” tegas Menkeu. Melalui tema “Menggelorakan Semangat Pelayanan dengan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan”, momentum peringatan Hari Oeang ke 66 ini ditujukan untuk mendukung berbagai program pemerintah. Khususnya dari sisi pelayanan terhadap pengelolaan keuangan negara yang professional dan akuntabel. Semangat pelayanan ini juga merupakan refleksi dukungan Kemenkeu dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 sebagai strategi pembangunan nasional. Di sisi lain, Kemenkeu juga mengadakan sejumlah event yang melibatkan seluruh pegawai Kemenkeu untuk memperingati hari Oeang. Diantaranya seperti lomba paduan suara, lomba gerak jalan, lomba olahraga hingga pemilihan kantor pelayanan percontohan terbaik tahun 2012 tingkat Kemenkeu. Diadakannya berbagai lomba tersebut tidak hanya ditujukan mencari pemenang, tetapi bertujuan mewujudkan nilai-nilai Kemenkeu yang dapat menciptakan suatu sinergi dan dedikasi. Sehingga dapat memberikan inspirasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kemenkeu. Pada akhir acara, Menkeu memberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya dan Piagam Penghargaan Pensiun yang diberikan kepada sejumlah pegawai Kemenkeu. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas pengabdian, loyalitas dan integritas pegawai tersebut selama bekerja di lingkungan Kemenkeu. MediaKeuangan Vol. VII | No. 63 / November 2012

23

Dewan Audit untuk Menjaga Integritas, Independensi dan Akuntabilitas OJK

Keterangan foto: Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan berfoto bersama seusai pelantikan pada 20 Juli 2012 lalu.

Teks: Arfindo Briyan Foto: Langgeng Wahyu P.

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan seleksi wawancara sebagai bagian dari tes kompetensi kepada sejumlah Calon Anggota Dewan Audit OJK pada 9-12 Oktober 2012. Dewan Audit ini nantinya difungsikan sebagai organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad memaparkan bahwa Dewan audit ini juga akan menyusun standar audit dan manajemen risiko pelaksanaan kinerja OJK.

24


D

ewan Audit OJK dibentuk dalam rangka mewujudkan integritas, independensi dan memelihara akuntabilitas Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan pertimbangan Dewan Komisioner, dijelaskan Muliaman, bahwa wawancara yang dilakukan mempertimbangkan tiga aspek utama. Yaitu, aspek pengetahuan, aspek kompetensi dan keahlian, serta aspek pengalaman. “Kita berharap ada beberapa program penting yang dapat dilakukan untuk jangka pendek atau jangka panjang,” tegasnya. Berdasarkan Peraturan Dewan komisioner Nomor 01/07/PDK/IX/2012 tentang Dewan Audit, Dewan Audit terdiri dari 5 orang, yaitu 1 orang merupakan Ketua Dewan Audit merangkap anggota Dewan Komisioner dan 4 orang anggota Dewan Audit yang berasal dari eksternal OJK. Komposisi dan kinerja anggota Dewan Audit tersebut dapat dievaluasi setiap tahun oleh Dewan Komisioner. Sebelumnya, OJK telah mengirimkan surat permintaan usulan atau rekomendasi nama, kepada 55 lembaga atau asosiasi profesi yang terkait dengan industri jasa keuangan, dan beberapa perguruan tinggi atau universitas. Berdasarkan permintaan calon anggota Dewan Audit, telah diperoleh 27 calon. Dan, berdasarkan seleksi administratif (kelengkapan dokumen, ketepatan waktu penyampaian, dan kecukupan persyaratan kualifikasi) atas 27 profil calon anggota Dewan Audit, menghasilkan 1 calon anggota Dewan Audit yang terlambat menyampaikan dokumen, 5 calon anggota Dewan Audit yang tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana yang diatur dalam PDK Dewan Audit, serta 21 calon anggota Dewan Audit yang dapat mengikuti seleksi Kompetensi. Di kesempatan yang sama, anggota Dewan Komisioner OJK Ilya Avianti yang juga Ketua Dewan Audit menyebutkan bahwa saat ini seleksi untuk anggota dewan audit tengah dilakukan. Permintaan calon dewan audit telah dilakukan dengan mengirimkan surat permintaan calon kepada 55 asosiasi profesi dan perguruan tinggi. Sejauh ini, Dewan Komisioner OJK telah menerima 28 usulan nama dari asosiasi industri keuangan dan perguruan tinggi, dimana 5 nama tak memenuhi kriteria untuk mengikuti seleksi kompetensi. “Untuk keterwakilan, diputuskan bahwa kita minta saja orang-orang terbaik dari asosiasiasosiasi yang berkaitan dengan industri keuangan dan perguruan tinggi,” pungkasnya.

Penghargaan untuk Keseimbangan Jiwa Teks: Iin Kurniati Foto: Dwinanda Ardhi

Sebagai bentuk apresiasi bagi pegawai berkinerja terbaik serta membentuk citra positif masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan Penganugerahan Penghargaan Pegawai Berkinerja Terbaik dan Penulis Artikel Perpajakan Terbaik Tahun 2012. Acara yang dibuka oleh Dirjen Pajak, Fuad Rahmany ini tak hanya ditujukan sebagai motivasi bagi para pegawai, tetapi ditujukan juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program pajak.

D

alam rangka menumbuhkan budaya kerja dan mengembangkan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetensi, tujuan kegiatan ini berhubungan erat dengan tugas dan tanggung jawab pegawai DJP. Khususnya terkait dengan pencapaian sasaran strategis DJP yaitu penerimaan pajak negara yang optimal dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi serta pelayanan prima terhadap masyarakat. Dalam sambutannya, Fuad mengungkapkan saat ini generasi baru DJP jauh lebih berbakat. Fuad melihat kondisi generasi muda saat ini dengan generasi sebelumnya tidak lagi terdapat batas ataupun jarak yang berarti. “Ini satu hal yang positif dan membesarkan hati. Mulanya, kami selalu ada kekhawatiran, bagaimana DJP ke depan? Tapi kalo liat sekarang rasanya tidak khawatir. Jadi yang (generasi) tua tinggal membangun pondasi yang baik untuk diteruskan oleh generasi muda,” pungkasnya.

diperoleh pegawai terbaik sejumlah 106 pegawai terbaik yang terdiri atas juru sita pajak sebanyak 30 pegawai, petugas TPT sebanyak 31 pegawai dan pelaksana pendukung sebanyak 45 pegawai. Berbeda dengan peserta program penghargaan pegawai berkinerja baik yang diseleksi berdasarkan jabatan tertentu, peserta lomba penulisan artikel perpajakan adalah seluruh pegawai DJP yang menyampaikan karya tulis terkait program perpajakan. Adapun jenis karya tulis yang diperlombakan bertujuan dapat menciptakan pemberitaan yang positif dan berimbang mengenai DJP di media massa. Karya tulis ini nantinya akan digunakan sebagai bahan sosialisasi pajak kepada masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran (awareness) masyarakat tentang pajak serta meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan dan permasalahan perpajakan.

Perbaikan DJP ke depan Terkait kriteria peserta, dalam program penghargaan pegawai berkinerja terbaik meliputi tiga kategori jabatan tertentu dari seluruh unit kerja di lingkungan DJP. Pertama, Juru Sita Pajak yang berperan aktif melakukan kegiatan penagihan. Kedua, pegawai pelaksana Seksi Pelayanan yang berperan aktif melakukan kegiatan sebagai petugas tempat pelayanan terpadu (TPT). Ketiga, pelaksana pendukung, yaitu seluruh pegawai pelaksana DJP tidak termasuk account representative, penelaah keberatan, juru sita pajak, dan petugas TPT.

Pelaksanaan perlombaan tersebut meliputi tahap pengumpulan, pengadiministrasian, dan pendistribusian materi lomba dilaksanakan oleh Tim Panitia Lomba dari Internal DJP. Penjurian dilaksanakan oleh Tim Juri dari Professional jurnalis maupun penulis dari eksternal DJP.

Selanjutnya, proses seleksi dalam program penghargaan pegawai berkinerja baik dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama yaitu seleksi tingkat I yang diselenggarakan pada unit kerja eselon III dan unit kerja eselon IV tertentu. Tahap kedua yaitu seleksi tingkat II yang diselenggarakan pada unit kerja eselon II. Pada seleksi tingkat II ini

Diakhir sambutannya, Fuad menambahkan melalui acara yang diselenggarakan di Auditorum Cakti Budhi ini dapat menumbuhkan keseimbangan jiwa. “(Melalui) Acara seperti ini (diharapkan) jiwa yang muncul adalah semangat militansi, kreatifitas dan adanya keseimbangan dari pribadi yang kokoh,” pungkas Fuad.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat terserap aspirasi, kritikan, maupun tanggapan yang tertuang dalam materi lomba tentang sistem, manajemen, dan organisasi DJP, serta kebijakan perpajakan untuk perbaikan kebijakan perpajakan, serta perkembangan institusi DJP ke depan.


25

Semangat Sigaret Kretek Untuk Indonesia Teks: Hega Susilo Foto: Kukuh Perdana, Dok. KPPBC Kudus

Sore itu, ribuan buruh berseragam keluar dari gerbang samping sebuah pabrik yang penuh sesak. Serombongan besar buruh pesepeda yang kebanyakan perempuan mengayuh riang melintasi pasar “kaget” yang memakan badan jalan. Pemandangan itu dapat disaksikan di kawasan industri rokok Kudus pada saat akhir pekan, ketika buruh “linting” harian (untuk kretek tangan) pulang usai bekerja dan menerima upahnya. Semangat & keceriaan tetap terpancar meskipun lelah jelas terpahat di wajah mereka mengakhiri hari itu menyelesaikan pekerjaan yang menguras konsentrasi dan tenaga.

K

ota Wali nan bersejarah di pesisir Jawa Tengah ini tidak dapat lepas dari sejarah dimulainya produksi komoditas tembakau yang dirajang dan diracik dengan tangan dalam komposisi dan rasa yang khas berwarna campuran cengkeh dan dikenal dengan nama sigaret kretek. Jenis sigaret ini memiliki rasa dan keharuman khas Indonesia. Sejak masa kerajaan nusantara, tradisi memproduksi tembakau berkualitas sudah dimulai dan diperdagangkan di bandar perdagangan utama pada masa itu. Catatan ekspedisi perdangangan China kuno merekam bagaimana tembakau menjadi salah satu komoditas ekspor dari Jawa sejak abad ke XII. Pasokan besar ke pasar Eropa dimulai ketika VoC mengawali pengapalan daun tembakau masak utuh dari Batavia untuk memenuhi kebutuhan tembakau Eropa. Tembakau dan cengkeh menjadi salah satu komoditas unggulan VoC selain rempah-rempah Maluku. Demikian juga pada masa awal kemerdekaan, tembakau menjadi komoditas yang membiayai revolusi. Pendapatan cukai rokok merupakan penerimaan negara yang terbesar setelah PPN, PPh Badan, dan PPh Migas saat ini. Target penerimaan negara dari cukai tembakau tercatat sebesar Rp59,3 triliun pada APBN-P 2010 dan terus meningkat menjadi Rp 72,44 triliun pada APBN-P 2012. Sedangkan Kudus sendiri menyumbang Rp 9,5 triliun pada 2007 dan meningkat lebih dari dua kali lipat pada

26


2012 sebesar Rp19,7 triliun, memposisikan KPPBC Kudus sebagai pengelola pendapatan cukai terbesar di Indonesia. Sekaligus menempatkan pendapatan cukai sebagai salah satu sokoguru penopang APBN Indonesia dengan total kontribusi 9% APBN sepanjang tahun 2006-2011. KPPBC Kudus memiliki wilayah kerja yang membentang sepanjang jalur Pantura meliputi empat kabupaten lainnya (eks Karesidenan Pati), yaitu Kab. Jepara, Pati, Rembang, Kepulauan Karimun Jawa dan Blora yang luasnya mencapai lebih dari 5.741 km persegi. Dahulu, Kudus adalah wilayah yang “disucikan” sebagai pusat pemerintahan kesultanan dalam kancah politik Kerajaan Demak abad ke XIV, dengan Wali Songo sebagai tokoh sentralnya. Sementara Jepara, kota di sebelah utara kota Kudus adalah bandar perdagangan besar di bawah kendali Ratu Kalinyamat. Sementara di sebelah timur, Kota Pati adalah wilayah otonom (independen) sejak pemerintahan Pajajaran dan Singasari mulai surut, sebelum era Majapahit. Sedangkan di sebelah timur Pati, Rembang berkembang menjadi pesisir yang religius, dibawah asuhan Sunan Bonang sejak saat itu. Blora yang terletak di sebelah selatan kota Rembang berbatasan dengan Jawa Timur, sejak era Majapahit adalah hutan Jati dan

tambang minyak alami yang sangat penting. Bahkan kapal-kapal perang dan kapal perdagangan Kerajaan Majapahit dibuat di Rembang dari kayu Jati pilihan asal hutan Blora. Secara geoekonomi dan politik, sumberdaya laut dan darat yang “keras” membentuk karakter masyarakat yang ulet, kreatif, dan religius di kawasan “Kapur Utara” itu hingga sekarang. Di kawasan inilah KPPBC Kudus ditugaskan untuk menghimpun bahan bakar “mesin ekonomi” Indonesia. Industri rokok di wilayah ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Terdapat 138 industri penghasil tembakau yang mempekerjakan ratusan ribu karyawan, ratusan ribu petani tembakau dan petani cengkeh, di sektor distribusi dan angkutan, serta jutaan pedagang pengecer rokok di seluruh Indonesia. Pendapatan utama pedagang asongan di terminal dan sepanjang jalan arteri di pulau Jawa menggantungkan hidupnya dari penjualan rokok eceran yang mereka jajakan. Salah satu pabrik di wilayah kerja KPPBC Kudus saja dapat merekrut lebih dari 100 ribu buruh yang dipekerjakan sepanjang tahun di kota ini. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila di Kota Kudus sendiri, sangat sulit menemukan pemuda pengangguran yang hanya duduk nongkrong di tepi jalan sepanjang hari sebagaimana banyak ditemui di kota-kota lain di Indonesia. Pemuda Kudus

menjadi sangat produktif dan menghabiskan waktunya di tempat kerja sebagai karyawan kretek tangan. Rasanya tidak berlebihan jika Kudus disebut sebagai kota Kretek. KPPBC Kudus hanya digawangi oleh 81 orang pegawai, dengan pejabat struktural sejumlah 30 orang (eselon III, eselon IV, dan eselon V), dan pelaksana 51 orang. Dengan jumlah staf sangat terbatas, dan target penerimaan negara rata-rata Rp 1,6 triliun setiap bulan atau lebih dari Rp 80 miliar per hari, maka KPPBC Kudus harus bekerja ekstra keras untuk menjalankan dua fungsi sekaligus. Yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pengawasan sekaligus di 5 kabupaten. Untuk memastikan sistem pengawasan yang hanya diperkuat oleh 12 orang personel, dan fungsi pelayanan di seluruh wilayah kerja berjalan dengan baik, KPPBC Kudus membuka kantor di luar kota. Yaitu 2 (dua) Kantor Bantu di Jepara dan Juwana, serta 5 (lima) Pos Pengawasan, yakni di Banyutowo, Rembang, Cepu, Blora, dan Karimun Jawa. Mekanisme pengawasan dilakukan dengan profiling, dan mapping dinamika profil resiko setiap wilayah, sehingga prioritas dan fokus pengawasan dapat ditetapkan. Kepala KPPBC Kudus, Nugroho Wahyu Widodo mengatakan bahwa kepulauan Karimun Jawa menjadi salah satu perhatian dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Pengawasan pantai agak rawan karena memang di kepulauan Karimun Jawa sudah terdapat bandar udara dan pelabuhan wisata internasional, serta dilewati jalur Sail Indonesia yang ramai.” Untuk pengawasan garis pantai tersebut, telah di-BKO-kan kapal patroli dari KPSO Tanjung Priok. Pejabat yang hobi fotografi inipun tak canggung ikut berpatroli secara rutin ke seluruh wilayah kerjanya selama berminggu-minggu sepanjang garis pantai dan menyusuri hutan jati. Menilik perjalanan panjang sejarahnya, pada periode awal kemerdekaan petugas bea cukai dikenal sebagai “Polisi Cukai” oleh masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, Bea dan Cukai Kudus pernah berbentuk Kantor Inspeksi, Kantor Pelayanan Tipe A, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe A3, dan sampai saat ini menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai. Perubahan terkini menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus terjadi pada Oktober 2008. Perubahan struktur ini membawa konsekuensi peningkatan kualitas layanan, kecepatan layanan, transparansi, serta efektivitas pengawasan yang juga harus semakin ditingkatkan di era informasi saat ini. Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, nilai-nilai Kementerian Keuangan, termasuk reformasi kepabeanan dan cukai, menjadi spirit utama di dalamnya.

Visi KPPBC Tipe Madya ini dijiwai oleh semangat profesionalisme dan integritas, yaitu ”menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumental bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan berperadaban tinggi”. Selaras dengan Visi utama tersebut, Misi KPPBC Kudus adalah ”melakukan pengawasan yang efektif, pelayanan yang prima, dan pembinaan yang proaktif kepada pengguna jasa”. Untuk “membumikan” visi dan misinya, KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus berpegang pada motto sebagai berikut: “melayani sepenuh hati, membina dengan empati, dan menindak tanpa kompromi”. Sebagai kantor yang punya tugas utama dalam excise business, KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus banyak memberikan layanan di bidang cukai. Meliputi pemberian izin NPPBKC, pendaftaran merek, permohonan penyediaan pita cukai, pemesanan pita cukai (CK-1), mutasi Barang Kena Cukai, fasilitas pembebasan cukai (CK-8), dan lain sebagainya. Realisasi pendapatan cukai saat ini sudah mencapai Rp 14,5 triliun per 15 September 2012 atau 73, 84% dari target APBN-P 2012 sebesar Rp 19,7 triliun. Sementara itu di bidang pabean, pelayanan yang rutin dilakukan adalah yang terkait dengan Kawasan Berikat dan Gudang Berikat MediaKeuangan Vol. VII | No. 63 / November 2012

27

serta pemeriksaan ekspor di perusahaan penerima fasilitas KITE. Sektor berikat dan pabean di wilayah KPPBC Kudus tidaklah terlalu besar, hanya terdapat 5 perusahaan eksportir dan 3 tempat penimbunan berikat. Pendapatan di sektor ini terealisasi sebesar Rp 51 miliar per 15 September 2012 atau 109,97% melampaui target APBN-P 2012. Pelayanan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus telah ditunjang oleh otomasi aplikasi online yang terintegrasi dengan Kantor Pusat DJBC, sehingga pelayanannya jauh lebih efisien. Lebih dari itu, semua pelayanan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus memang telah dipatok standar waktunya. Pengguna jasa yang tidak mendapat kepastian dalam 15 menit, dipersilakan untuk segera melaporkannya kepada client coordinator. Untuk lebih mendekatkan pada pengguna jasa, setiap dua kali dalam sebulan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus membuka layanan keliling, yaitu penerimaan laporan CK-4 yang dilakukan di desa-desa yang ditentukan. Kegiatan layanan keliling biasanya dibarengi dengan kegiatan penyuluhan. Sementara itu, layanan Unggulan KPPBC Kudus antara lain: Pelayanan Berbasis Risiko; “Senyum Kami untuk Anda”; Pelayanan Bergaransi 15 Menit; Mobil Keliling; Layanan Mandiri; PMBKC Online; Layanan SMS Alert dan Pengaduan; Official Website yang Dinamis; Penyuluhan Inovatif dan lain-lain. Bahkan KPPBC Kudus menjadi kantor pertama di lingkungan Kementerian Keuangan (yang berarti juga Kantor Bea Cukai pertama di Indonesia) yang bersertifikat ISO 9001:2008. KPPBC Kudus menerima Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk proses pelayanan pemesanan pita cukai (CK-1). Kepala KPPBC TMC Kudus mengatakan “Layanan CK-1 standarnya dilakukan dalam waktu 20 menit, tapi kami bisa melakukannya dalam waktu kurang dari 6 menit.” Dia menambahakan “Soft skill, capacity building dan kompetensi SDM harus terus dibangun untuk meningkatkan kinerja dan menjamin mutu layanan. Itu menjadi tantangan bagi kami, masalah klasik keterbatasan anggaran tidak akan menyurutkan semangat.” ujarnya menjelaskan. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Agung Kuswandono, menyerahkan sertifikat ISO 28


Layanan CK-1 standarnya dilakukan dalam waktu 20 menit, tapi kami bisa melakukannya dalam waktu kurang dari 6 menit. Nugroho Wahyu Widodo

tersebut secara simbolik kepada Kepala KPPBC TMC Kudus, Nugroho Wahyu Widodo pada September 2012 di Semarang. Selanjutnya beberapa layanan lainnya di KPPBC Kudus juga akan segera diaudit untuk mendapatkan ISO, termasuk ISO 14000 di lini Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Momentum semangat perwujudan visi DJBC dan reformasi di tubuh Bea Cukai tersebut akan terus dilanjutkan “Komitmen kami, standar kualitas pelayanan kami minimal seperti pelayanan di Bank.” ujarnya. Hal ini terbukti dari desain ruang layanan yang sangat representatif, rapi dan bersih, majalah/ koran, charger handphone berbagai tipe, serta teh dan kopi gratis di ruang tunggu, taman air yang artistik, sampai toilet berstandar hotel bintang lima semuanya disediakan bagi pengguna layanan di KPPBC Kudus. Kepala kantor yang akrab dengan wartawan dan LSM ini mengatakan “Sesuai dengan Visi DJBC sebagai administrator kepabeanan dan cukai dengan standar internasional, KPPBC Kudus mewujudkan itu dalam bentuk ISO 9001:2008 ini.” Nugroho Wahyu Widodo yang biasa dipanggil Pak Noeg ini meyakinkan bahwa Kementerian Keuangan secara keseluruhan sebenarnya sudah siap dan sangat potensial untuk mendapatkan predikat ISO. “Sesungguhnya unit-unit kerja di Kementerian Keuangan sudah layak dan mumpuni untuk mendapatkan ISO, tinggal bagaimana setiap satuan kerja mewujudkan itu.” ujarnya optimis. Meskipun telah menyebet segudang prestasi, KPPBC Kudus tidak puas berhenti sampai di situ. Tak kurang dari 3 buah film indie (independen) berdurasi 15 menit telah diproduksi oleh KPPBC Kudus hingga akhir tahun 2012, satu film profil kantor (company profile) KPPBC Kudus (profil kantor pertama di lingkungan DJBC), buku kumpulan cerpen, pembinaan komunitas eksekutif, deklarasi

anti korupsi, dan juga 1 album pop yang akan segera diluncurkan. Dua lagu bertema Nilai-nilai Kementerian Keuangan dan 4 lainnya bertemakan Bea dan Cukai sekali lagi membuktikan kreativitas, energi, dan semangat KPPBC bersama tim kreatifnya yang solid. Semangat yang melatarbelakangi kerja tim kreatif ini adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus mengkomunikasikan peran, tugas, dan tanggungjawab DJBC dengan cara yang berbeda. Semua film dan lagulagu persembahan KPPBC Kudus tersebut dapat diakses melalui youtube.com dan dinikmati langsung oleh masyarakat luas. “Semangat kami ingin bekerja maksimal. Dimanapun ditempatkan kami hanya ingin melakukan yang terbaik saja sejauh jangkauan kemampuan. Pokoknya kerja, enjoy bahagia dengan pekerjaan.” kata Pak Noeg menegaskan. “untuk menjadi yang terbaik, kita tidak harus mengalahkan pihak lain. Berikan yang terbaik, itu saja.” pesannya. Ditanya mengenai harapan-harapannya, kolektor bonsai dan biker (pesepeda) ini mengatakan “Harapannya kita bisa menularkan kebaikan, supaya energi positif ini menular kepada orang lain. Kebahagiaan dalam bekerja itu menciptakan aura yang positif, dan aura positif inilah yang bisa ditularkan.” ujarnya. Sinergi dan distribusi energi positif inilah yang terus dibangun dan menginspirasi lingkungan DJBC. Sinergi juga dibangun melalui komunitas para CEO perusahaan public dan private (BUMN dan Swasta) di wilayah kerja KPPBC Kudus yang diketuai oleh Kepala Kantor yang populer di kalangan awak media ini. Forum informal inipun tak jarang memudahkan meyelesaikan tugas dan pekerjaan KPPBC Kudus. Mengakhiri sesi wawancara Kepala KPPBC TMC Kudus, Nugroho Wahyu Widodo juga berpesan, “Ruang kreativitas harus diberikan kepada seluruh pegawai, semangat dan gairah kerja itu menjadi konsekuensi saja. No place for second best.” pungkasnya. Sekali lagi, KPPBC Kudus memantapkan komitmennya untuk terus mempersembahkan semangat dan kerja kerasnya untuk Indonesia. Hadiah dari Kudus untuk Indonesia adalah semangat, kreatifitas dan kerja keras, seharum sigaret kretek Kudus.

e-performance.depkeu.go.id

www.

Sudahkah Anda mengisi Kegiatan Kinerja Organisasi dan Penilaian Kinerja Individu secara online?

Pengelolaan kinerja pegawai secara terencana dan terintegrasi sebagai wujud nilai professionalisme dan sinergi dalam Nilai-Nilai Kementerian Keuangan akan menjadi MILESTONE penting dalam rangka Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri pada Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan di Lingkungan Kementerian Keuangan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

contact: [email protected]


29

info kebijakan

Peluang Indonesia Menjadi Salah Satu Negara Ekonomi Terbesar Tahun 2025 Teks: Iin Kurniati

Lembaga internasional seperti IMF, OECD dan Worldbank menyatakan perekonomian Indonesia makin stabil ditengah kondisi ekonomi global yang fluktuatif. Ditengarai, kuatnya fundamental ekonomi dan kecukupan cadangan risiko fiskal diperkirakan mampu menjadi faktor positif bagi pengelolaan krisis di Indonesia. Bahkan kondisi tersebut dapat menjadi dasar dalam menyamakan skala ekonomi Indonesia dengan negara-negara lain di Asia Pasifik serta berpeluang menjadi satu dari sepuluh perekonomian terbesar tahun 2025. Perkembangan ekonomi domestik ada September 2012 lalu, Rating and Investment Information, Inc. (R&I) dari Jepang, telah menaikkan sovereign credit rating Indonesia menjadi BBB-/stable outlook atau level investment grade. Sebelumnya, lembaga pemeringkat internasional lainnya, seperti, Fitch Ratings dan Moody’s telah menetapkan Indonesia sebagai negara layak investasi.

P

Meskipun ketiga lembaga pemeringkat utang tersebut telah memberikan peringkat positif tetapi lembaga Standard and Poor’s (S&P) belum menetapkan Indonesia sebagai negara layak investasi. Namun demikian, Oktober lalu, S&P menyatakan bahwa upgrade peringkat Indonesia dapat didorong melalui perbaikan moderat pada kondisi politik dan dinamika kebijakan serta dikombinasikan dengan atribut peringkat kredit lainnya. Selain itu, kinerja fiskal dapat menjadi sumber kekuatan dimana rasio utang pemerintah Indonesia terus menurun. Sementara itu, Foreign Policy Magazine, Oktober lalu menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari tujuh negara yang dianggap mampu mengatasi resesi (These 7 Countries that Won Recession) bersama Korea, Polandia, Kanada, Swedia, Turki, dan Mexico. Sedangkan McKinsey memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia mampu menempati peringkat ke-7 ekonomi terbesar dunia. Hal ini berkat pencapaian Indonesia dalam volatilitas pertumbuhan yang rendah, rendahnya rasio utang pemerintah, Produk Domestik Bruto 30


(PDB) yang cukup tinggi, serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, berada di urutan ketiga setelah Cina dan India. Ada sejumlah faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2012. Pertama, kebijakan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi melalui pemberian insentif dan belanja pemerintah dimaksudkan untuk mendorong konsumsi dan investasi. Diantaranya seperti alokasi dana tambahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp24 triliun untuk pembangunan infrastruktur; pencairan belanja modal dan infrastruktur akan lebih tinggi pada Semester II; realisasi proyek MP3EI; perbaikan penyerapan anggaran melalui pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA); insentif fiskal: tax holiday dan tax allowance; pengesahan aturan pengadaan lahan (UU no.2/2012 dan Perpres no. 71/2012) dan pengadaan barang/jasa pemerintah (Perpres no. 70/2012). Faktor kedua yakni tingkat konsumsi domestik. Hal ini ditopang oleh pola musiman hari raya (Ramadhan, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru), serta kondisi demografi Indonesia dengan populasi yang besar pada umur produktif sehingga mendorong daya beli dan konsumsi rumah tangga yang tinggi. Faktor ketiga yakni investasi yang tetap tinggi dengan tren meningkat baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Terakhir, faktor Perdagangan internasional, tercatat

meskipun ekspor relatif masih lemah karena kondisi ekonomi global namun impor masih kuat seiring dengan kegiatan ekonomi dan investasi domestik yang masih tinggi. Perkembangan ekonomi global Pertumbuhan ekonomi Eropa, pada kuartal II (Q2) 2012 mencapai minus 0,5 persen year on year (yoy) atau 0,2 persen year to date (ytd), angka ini lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 0,0 persen (yoy). Bahkan European Central Bank (ECB) menurunkan perkiraan pertumbuhan Eropa tahun 2012 berkisar antara minus 0,6 persen hingga minus 0,2 persen dan pada tahun 2013 berkisar antara 0,4 persen hingga 1,4 persen. Berdasarkan prediksi tersebut, Eropa memiliki sejumlah kebijakan untuk mencegah semakin terpuruknya kondisi ekonomi. Diantaranya, ECB meluncurkan program Outright Monetary Transaction (OMT) yaitu pembelian obligasi di pasar sekunder yang jatuh tempo antara satu hingga tiga tahun dengan tingkat yield tertentu dengan jumlah pembelian obligasi yang tidak terbatas. Kemudian, European Stability Mechanism (ESM) akan mulai beroperasi di bulan ini, mengantikan program European Financial Stability Facility (EFSF), dengan total dana sebesar €500 miliar. Disisi lain, pemerintah Italia memotong pajak penghasilan bagi penduduk berpendapatan rendah yang diimbangi dengan pemangkasan anggaran kesehatan dan anggaran lainnya, pajak baru bagi transaksi keuangan, serta intervensi fiskal

Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Uraian

2011

2012

APBN

APBN-P

Realisasi s.d. September

Realisasi

APBN

APBN-P

Realisasi s.d. September

Outlook*)

Pertumbuhan ekonomi (%) y-o-y

6,4

6,5

6,3

6,5

6,7

6,5

6,3

6,4

Inflasi (%) y-o-y

5,3

5,7

4,6

3,8

5,30

6,80

4,31

4,50

Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)

6,5

5,6

5,2

4,8

6,0

5,0

3,2

3,4

Nilai tukar (Rp/US$1)

9.250

8.700

8.766

8.779

8.800

9.000

9.302

9.400

Harga minyak mentah Indonesia (US$/barel)

80,0

95,0

111,0

111,5

90,0

105,0

114,4

114,0

Lifting minyak (ribu bph)

970

945

889**)

900

950

930

861**)

870

*) Outlook per 25 Oktober 2012 **) Realisasi lifting periode Des-Agt (Realisasi Jan-Agt 2011 dan 2012 masing-masing sebesar 881,4 dan 847,4 ribu barel per hari)

Perkembangan Perekonomian Domestik Terkini Indikator

Kinerja

Nilai Tukar

• •

Per 24 Okt 2012: Nilai tukar Rp 9.629 /US$ , terdepresiasi 5,82% (ytd) Rata-rata selama 2012: Rp9.328/US$

IHSG

•

Per 24 Okt 2012: IHSG 4335,375 menguat 13,43% (ytd)

Inflasi

• •

Inflasi Sem I 2012: 4,53% (yoy) Inflasi September 2012: 0,01%(mtm) – 3,49% (ytd) – 4,31 %(yoy)

Arus Modal Masuk

•

Sampai dengan bulan September 2012, secara total, terdapat Rp28,54 triliun dana asing masuk ke instrumen saham, SUN, dan SBI. SUN (Rp18,12T), Saham (Rp15,97T), sedangkan SBI justru outflow Rp5,55T.

Indikator Konsumsi

•

Indeks Keyakinan Konsumen pada September 2012 naik dari 115,7 menjadi 117,7.

Pertumbuhan PDB

• •

Q2 2012: 6,4% (yoy) Sem I- 2012: 6,3% (yoy)

Investasi

•

Selama kuartal III 2012 total investasi naik 25,1% (yoy) menjadi Rp81,8 triliun: • PMA : Rp56,6 triliun naik 22,0% (yoy) • PMDN : Rp25,2 triliun naik 32,6% (yoy) Selama kumulatif Jan-Sep 2012, total investasi naik 27,0% (yoy) menjadi Rp229,9 triliun: • PMA: Rp164,2 triliun naik 27,3% (yoy) • PMDN: Rp65,7 triliun naik 26,3% (yoy)

•

Perdagangan Internasional

Neraca Pembayaran

• •

Agustus 2012: Ekspor turun 5,6% (ytd) menjadi US$14,1 miliar Impor naik 10,3% menjadi US$13,9 miliar Surplus neraca perdagangan US$248,5 juta Periode Januari-Agustus 2012 total surplus neraca perdagangan mencapai US$496,66 juta

•

Defisit transaksi berjalan Q2 2012 sebesar US$6,9 miliar (3,1% PDB), lebih besar dari defisit pada Q1-2012 (US$3,2 M atau 1,5% PDB). Surplus transaksi modal dan finansial Q2-2012 sebesar US$5,5 miliar (2,5% PDB), lebih besar dibandingkan pada Q1-2012 (US$2,5 M atau 1,1% PDB). Defisit neraca pembayaran sebesar US$2,8 miliar (1,3% PDB) lebih besar dari defisit pada Q1-2012 (US$ 1,0 M atau 0,5% PDB).

•

•

terhadap bank-bank dan perusahaan asuransi. Sedangkan, Bank of England (BoE) menahan suku bunga pinjaman acuan tidak berubah pada 0,5 persen dan mempertahankan ukuran program pembelian aset sebesar GBP375 miliar atau sebesar USD604.5 miliar. Sementara itu, dari Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi AS pada Q2 tahun 2012 direvisi menjadi 1,3 persen quarter to quarter (qoq), lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 1,7 persen (qoq). Bahkan, lembaga pemeringkat kredit The Fed menaikkan perkiraan pertumbuhan AS pada 2013 dari sebelumnya berkisar antara 2,2 hingga 2,8 persen menjadi 2,5 hingga 3 persen. Lalu, pada 2014 direvisi dari sebesar 3 hingga 3,5 persen menjadi 3 hingga 3,8persen. Terkait tingkat pengangguran AS, pada September lalu mencapai 7,8 persen, besaran ini merupakan level terendah sejak Januari 2009. Sedangkan dari sisi rasio utang AS, turun menjadi 3,29 persen terhadap PDB sampai dengan pertengahan 2012 yang merupakan level paling rendah sejak 2006. AS juga masih dihadapkan dengan risiko fiscal cliff dimana pada Januari 2013 anggaran fiskal AS harus dapat memenuhi target peningkatan pajak dan pemangkasan belanja pemerintah, yang akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kondisi tersebut, The Fed MediaKeuangan Vol. VII | No. 63 / November 2012

31

memutuskan untuk melakukan pembelian obligasi melalui program QE3 dengan membeli aset baru berjangka sebesar USD85 miliar, termasuk surat berharga berbasis kredit perumahan sebesar USD40 miliar. The Fed juga tetap mempertahankan suku bunga acuan di level terendah antara 0 hingga 0,25persen sampai akhir tahun 2014. Perkembangan ekonomi Asia Selanjutnya, dari Asia, pertumbuhan ekonomi Cina pada kuartal ketiga (Q3) tahun 2012 mencapai 7,4 persen (yoy), lebih lambat dari kuartal sebelumnya yang mencapai 7,6 persen (yoy). Perlambatan ini disebabkan melemahnya kinerja sektor manufaktur serta melambatnya ekspor sebagai akibat krisis utang Eropa dan pelemahan ekonomi AS. Namun demikian, inflasi Cina pada September lalu turun dari 2,0 persen (yoy) menjadi 1,9 persen (yoy) dengan surplus perdagangan mencapai USD27,67 miliar. Surplus tersebut merupakan besaran yang terbesar sejak bulan Juni 2012, dimana ekspor tumbuh 9,9 persen (yoy), impor turun 2,4 persen (yoy). Di Jepang, tercatat pertumbuhan ekonomi melambat dari perkiraan 0,3 persen (qoq) menjadi 0,2 persen (qoq) pada Q2 tahun 2012.

Kemudian, dari India, September lalu tercatat laju inflasi kembali melambat dari bulan sebelumnya dari 10,03 persen menjadi 9,73 persen. Defisit neraca perdagangan India kembali naik pada bulan September dari USD15,7 miliar menjadi USD18,1 miliar. Kinerja impor juga mengalami kenaikan menjadi 5,1 persen (yoy), namun kinerja ekspor justru mengalami penurunan menjadi 10,8 persen (yoy). Berdasarkan sejumlah kondisi tersebut, Bank of Japan (BoJ) melakukan pembelian aset sebesar JPY10 trilliun atau USD126 miliar. Sementara di India, pemerintah mengumumkan rencana untuk menaikkan harga solar sebesar 14 persen untuk menekan defisit anggarannya. Bank Sentral India juga memangkas rasio cadangan modal menjadi 4,5 persen, langkah tersebut ditujukan untuk dapat menambah dana sebesar INR170 miliar atau USD3 miliar ke sistem perbankan. APBN 2013 Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya menyepakati dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2013 menjadi Undang-Undang APBN 2013. Sejumlah asumsi makro yang disepakati yakni pertumbuhan ekonomi diasumsikan mencapai 6,8 persen, nilai tukar Rupiah sebesar Rp9.300 per dolar AS, dengan inflasi sebesar 4,9 persen, suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD100 per barel, lifting minyak sebesar 900 ribu barel per hari, dan lifting gas mencapai 1360 ribu barel per hari. Sementara sasaran pembangunan disepakati bahwa ekonomi dapat tumbuh antara 6,8 hingga 7,2 persen, dengan tingkat pengangguran berada pada kisaran 5,8 hingga 6,1 persen dan angka kemiskinan ratarata antara 9,5 hingga 10 persen. Dari postur APBN, sisi pendapatan negara, disepakati dapat mencapai Rp1.529,7 triliun, dengan belanja negara dapat mencapai Rp1.683,0 triliun, dan defisit anggaran disepakati untuk diperlebar dari semula 1,62% terhadap PDB menjadi 1,65% terhadap PDB.

Ringkasan Postur APBNP 2012 dan APBN 2013 (miliar rupiah) 2012 Uraian

Selisih terhadap APBNP 2012

APBNP

APBN

Nominal

%

A. Pendapatan Negara I. Pendapatan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak II. Penerimaan Hibah

1.358.205,0 1.357.380,0 1.016.237,3 341.142,6 825,1

1.529.673,1 1.525.1895 1.192.994,1 332.195,4 4.483,6

171.468,1 167.809,6 176.756,8 (8.947,2) 3.658,5

12,6 12,4 17,4 (2,6) 443,4

B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja K/L 2. Belanja Non-K/L a.I. Tambahan Anggaran - Penyesuaian Pendidikan - Non-Pendidikan II. Transfer Ke Daerah 1. Dana Perimbangan 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

1.548.310,4 1.069.534,4 547.925,6 521.608,9 0,0 0,0 0,0 478.775,9 408.352,1 70.423,9

1.683.011,1 1.154.380,9 594.597,6 559.783,3 12.745,4 3.938,1 8.807,3 528.630,2 447.798,8 83.831,5

134.700,7 84.846,4 46.672,0 38.174,4 12.745,4 3.938,1 8.807,3 49.854,3 36.446,7 13.407,6

8,7 7,9 8,5 7,3

10,4 8,9 19,0

310.847,9 20,1

336.849,0 20,0

26.001,0 (0,1)

8,4 (0,3)

Total Anggaran Pendidikan % Terhadap Belanja Negara C. Keseimbangan Primer

(72.319,9)

(40.094,2)

32.225,7

(44,6)

D. Surplus Defisit Anggaran (A-B)

(190.105,3)

(153.338,0)

36.767,4

(19,3)

% Defisit Terhadap Pdb

E. Pembiayaan (I+II) I. Pembiayaan Dalam Negeri II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

32

2013


(2,23)

(1,65)

0,57

(25,67)

190.105,3 194.531,0 (4.425,7)

153.338,0 172.792,1 (19.454,2)

(36.767,4) (21.738,9) (15.028,5)

(19,3) (11,2) 339,6

artikel

Siapa Mau Hari Tua Sengsara Teks: Harry Z. Soeratin, Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur Negara

Siapa yang mau hari tuanya sengasara? Tentu tidak ada. Lalu, sudahkah kita mempersiapkan hari tua ? Sayangnya, jawaban yang muncul hampir sama dengan jawaban pertanyaan sebelumnya, sebagain besar dari kita belum memiliki inisiatif untuk mempersiapkan hari tua. Apakah itu artinya pensiun yang kita miliki telah cukup untuk memenuhi kebutuhan di hari tua? Lagi-lagi, jawabannya mendekati tidak. Kesimpulannya, hari tua adalah masa genting, tapi tidak semua orang berinisiatif mempersiapkannya.

P

rogram pensiun merupakan suatu program yang memberikan manfaat pensiun secara berkala kepada pegawai pada saat mencapai usia pensiun atau telah memenuhi syarat pensiun, dengan tujuan untuk memelihara kesinambungan penghasilan di hari tua akibat hilangnya atau berkurangnya penghasilan yang diterima semasa aktif. Penyelenggaraan pensiun di beberapa negara maju telah menjadi kewajiban negara sebagai pelaksanaan amanat untuk mensejahterakan rakyat. Program pensiun di Amerika Serikat bahkan sudah terintegrasi dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Adapun di Indonesia kewajiban pensiun baru ada untuk PNS. Pensiun untuk seluruh warga negara baru akan diatur melalui Undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Problema Program Pensiun di Indonesia Pertanyaan terkait ‘apakah pensiun yang diberikan Pemerintah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari’ dan betapa besar dana yang disiapkan untuk membayar pensiun PNS setiap tahunnya telah lama menjadi perbincangan yang hangat. Pada medio Januari 2012, dalam salah satu liputannya, detik Finance menyitir keterangan Direktur Jenderal Anggaran, Herry Poernomo, tentang besaran alokasi

APBN yang harus dipersiapkan untuk membayar pensiun terus membengkak, dari 62 Trilliun di tahun 2011, menjadi 69 trilliun di tahun 2012. Cukup besar mengambil porsi alokasi keseluruhan belanja pegawai yang berjumlah 215 trilliun, itu berarti lebih dari 32% di antaranya untuk membayar pensiun. Selain itu fakta bahwa besaran pensiun yang hanya sebesar 75% dari gaji pokok terakhir, menambah problema tersendiri bagi pegawai yang telah pensiun. Usia pensiun yang berkisar antara 56-60 tahun adalah usia yang cukup rentan dengan penyakit. Pada usia itu, biasanya anak-anak juga sudah tumbuh dewasa dan sudah waktunya mereka menikah. Belum lagi jika ada cicilan rumah yang mungkin belum selesai, dan beberapa anak masih harus membayar kuliah. Intinya, perencanaan hari tua yang kurang matang harus dikenali sebagai risiko. Sistem Pembayaran Pensiun di Indonesia Ada beberapa sistem yang digunakan dalam pembayaran pensiun, yaitu sistem Pay-as-you-go dan fully funded system. Pay-as-you-go artinya, biaya pensiun dipenuhi melalui pembayaran iuran yang dilakukan bersamaan dengan pada saat pegawai memasuki masa pensiun, sehingga

besarnya iuran sama dengan besarnya manfaat pensiun yang dibayarkan. Iuran yang masuk ke dalam dana pensiun langsung digunakan untuk membayar manfaat pensiun sehingga tidak mengalami pengembangan melalui sarana investasi. Kelemahan sistem pay-as-you-go adalah bahwa besarnya pembayaran pensiun cenderung menaik setiap tahun, sehingga membebani anggaran pemrakarsa program pensiun karena di samping harus menyediakan anggaran untuk membayar gaji pegawai, juga harus memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan program pensiun yang semakin lama semakin besar, bahkan pada saatnya dapat melebihi anggaran untuk membayaran gaji pegawai. Keuntungan sistem pay-as-you-go adalah tidak dibutuhkan dana awal yang besar untuk menyediakan dana pembayaran pensiun bagi seluruh pegawai yang akan pensiun dimasa mendatang dan tidak ada dana yang dikembangkan melalui investasi sehingga pengelolannya sederhana. Untuk mengatasi kelemahan dalam sistem pay-as-you-go, dikembangkan suatu sistem pendanaan secara penuh atau fully funded system, yaitu suatu sistem pendanaan di mana besarnya dana yang dibutuhkan MediaKeuangan Vol. VII | No. 63 / November 2012

33

untuk pembayaran pensiun di masa yang akan datang dipenuhi dengan cara diangsur selama pegawai masih aktif bekerja yang ditampung dalam suatu tempat, kemudian dikelola dan dikembangkan. Program pensiun dengan sistem pendanaan memiliki dua jenis program, yaitu Program Pensiun Iuran Pasti (defined contribution plan) dan Program Pensiun Manfaat Pasti (defined benefit plan). Program Pensiun Iuran Pasti adalah suatu program pensiun yang iurannya ditetapkan terlebih

Mind set PNS selama ini adalah ‘hari tua saya ditanggung Pemerintah’.

dahulu sedangkan besarnya manfaat pensiun yang akan dibayarkan nanti dihitung berdasarkan besarnya akumulasi iuran yang terhimpun sampai dengan saat pensiun. Sedangkan Program Pensiun Manfaat Pasti adalah suatu program pensiun yang manfaatnya ditetapkan terlebih dahulu sedangkan besarnya iuran dihitung berdasarkan besaran manfaat pensiun yang sudah ditetapkan tersebut. Keduanya tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dalam kondisi ekonomi sedang mengalami krisis maka Peserta Program Pensiun Manfaat Pasti terhindar dari kemungkinan penurunan nilai Manfaat Pensiun secara drastis akibat kegagalan investasi karena ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Kerja. Sedangkan Peserta Program Pensiun Iuran Pasti dapat mengalami risiko penurunan nilai Manfaat Pensiun yang drastis jika pensiun pada saat kondisi ekonomi sedang krisis. Sebaliknya, dalam kondisi ekonomi mengalami booming maka Peserta PPMP tidak dapat menikmati kesempatan akselerasi nilai Manfaat Pensiun secara cepat, sebaliknya Pemberi Kerja diuntungkan dalam hal menurunnya kewajiban. Sedangkan Peserta PPIP dapat menikmati akselerasi nilai Manfaat Pensiun yang cepat saat kondisi ekonomi sedang booming. 34


Perbandingan Program Pensiun Manfaat Pasti Dengan Program Pensiun Iuran Pasti Aspek

Manfaat Pasti

Iuran Pasti

Penyelenggara

DPPK

DPPK –DPLK

Risiko Pendanaan

Ditanggung DPPK

Tidak ada Tidak diharuskan

Aktuaris

Diharuskan

Dana awal

Dihitung aktuaris

Tidak perlu

Penarikan dana

Dilarang

Diperkenankan

Arahan Investasi

Ditetapkan pendiri

Ditetapkan peserta

Kebijakan investasi

Konservatif

Agresif

Risiko investasi

Pemberi Kerja

Peserta

Hubungan dengan perusahaan

Tetap berlangsung

Terhenti

DPLK sebagai Alternatif Pilihan Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1992, di Indonesia hanya ada dua lembaga yang boleh menyelenggarakan program pensiun, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). DPPK, seperti diatur dalam UU No. 11 Tahun 1992, merupakan dana pensiun yang menjadi tanggung jawab peserta dan pemberi kerja, di mana dana yang terkumpul dititipkan kepada bank-bank tertentu. Untuk PNS, pemberi kerjanya dalam hal ini adalah Pemerintah. Sehingga melalui peraturan-peraturan yang ada, Pemerintah mendirikan PT Taspen untuk menjadi badan hukum yang mengelola seluruh pensiun pegawai negeri, artinya PT TASPEN adalah DPPK. Di dalam peraturan pemerintah terkait, disebutkan bahwa Program Pensiun Manfaat Pasti harus dipenuhi oleh pemberi kerja jika dana yang terkumpul dari peserta tidak mencukupi. Selain itu, melalui program ini para peserta benar-benar hanya memperoleh Manfaat Pensiun bulanan tanpa ada asuransi kesehatan/jiwa yang sebenarnya juga sangat dibutuhkan oleh Peserta. Oleh karena itu, mungkin ada baiknya mulai melirik program pensiun melalui DPLK. Mekanisme ini melibatkan tiga unsur yaitu Peserta, DPLK (yang menyelenggarakan program pensiun) dan Perusahaan Asuransi Jiwa (PAJ) yang menyediakan fasilitas anuitas sebagai manfaat pensiun yang diberikan secara berkala kepada peserta. DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk

oleh bank-bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program Pensiun Iuran Pasti, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau asuransi jiwa yang bersangkutan. Keunggulan dari DPLK yaitu dana yang dikumpulkan dari peserta dikembangakan dalam sebuah investasi sehingga manfaat yang diperoleh tidak tetap, dipengaruhi oleh besar iuran masing-masing peserta dan hasil investasi. Selain itu, DPLK memiliki fitur yang tidak dimiliki DPPK seperti asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Nah, dari sisi PNS, memang yang akan terasa berat adalah pembayaran premi. Apalagi mind set PNS selama ini adalah ‘hari tua saya ditanggung Pemerintah’, mereka mungkin akan kesulitan merelakan sebagian gajinya untuk membayar premi di DPLK. Namun, yang perlu diingat kembali adalah manfaat yang diterima pensiun PNS saat ini adalah Manfaat Pasti, yang meski besarannya mengikuti kenaikan gaji PNS, namun tidak optimal untuk menyokong hari tua. Berbeda dengan program pensiun iuran pasti dimana iuran yang kita bayarkan akan dikembangkan melalui investasi yang meski berisiko namun ada kemungkinan menghasilkan keuntungan yang besar, selain itu, tidak sekedar menabung kita juga berinvestasi dan mempunyai asuransi. Ada beberapa alternatif pembayaran premi yang bisa dijajaki oleh PNS, mulai dari menyisihkan dari gaji ataupun pengalihan fungsi uang makan. Pada intinya, mengencangkan perut sekarang untuk memanjangkan nafas di masa datang.

riviu

PMK Nomor 147/PMK. 011/2012

Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Surat Berharga Negara Di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2012 Teks: Titi Susanti

1. Pertimbangan Penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK. 011/2012 a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.011/2012 ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 10 September 2012, untuk diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. b. Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a butir 2 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012, yang mengatur bahwa atas bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah dalam penerbitan surat berharga negara di pasar internasional, tersedia pagu anggaran yang diperuntukkan bagi pembayaran Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah. 2. Pajak Penghasilan Yang Terutang Atas Penghasilan Berupa Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional a. Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan berupa bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional ditanggung Pemerintah. Penghasilan berupa bunga atau imbalan surat berharga

negara tersebut termasuk diskonto dan premium surat berharga negara yang diterbitkan di pasar perdana internasional. b. Penerbitan di pasar internasional sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan penawaran dan penjualan surat berharga negara dalam valuta asing di luar wilayah Indonesia. c. Surat berharga negara sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas : 1) surat utang negara, yaitu surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara; dan 2) surat berharga syariah negara atau sukuk negara, yaitu surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga syariah negara, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. 3. Pajak Penghasilan Yang Terutang Atas Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Surat Berharga Negara Di

Pasar Internasional a. Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan surat berharga negara di pasar internasional ditanggung Pemerintah. b. Penerbitan di pasar internasional sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b. c. Surat berharga negara sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas surat utang negara dan surat berharga syariah negara (sukuk negara) sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c. d. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah pihak yang memberikan jasa kepada pemerintah dalam rangka penerbitan surat berharga negara di pasar perdana internasional antara lain agen penjual, konsultan hukum internasional, bursa efek di luar negeri, agen fiskal, dan agen pembayar serta lembaga rating, tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal. e. Penghasilan yang diperoleh dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa fee atas jasa pihak ketiga tersebut dan pembayaran atas biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan penjualan surat berharga negara di pasar perdana internasional. 4. Pajak Penghasilan a. Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan angka 3 huruf a merupakan MediaKeuangan Vol. VII | No. 63 / November 2012

35

Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran subsidi pajak ditanggung Pemerintah. b. Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sesuai tugasnya masingmasing untuk: 1) membuat Surat Permintaan Pembayaran atas realisasi belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah; 2) membuat Surat Perintah Membayar; dan 3) menyampaikan Surat Perintah Membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, untuk mendapatkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai pelaksanaan pengeluaran

belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah. b. Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan angka 3 huruf a diberikan pagu anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan perubahannya. 5. Kuasa Pengguna Anggaran a. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan selaku

Daftar PMK selama bulan SeptemberOktober 2012 Sumber: sjdih.depkeu.go.id 3 SEPTEMBER 2012 • PMK Nomor 140/PMK.04/2012 Dokumen Cukai Dan/Atau Dokumen Pelengkap Cukai. • PMK Nomor 141/PMK.07/2012 Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010. • PMK Nomor 142/PMK.05/2012 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Minyak Dan Gas Bumi “Lemigas” Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. • PMK Nomor 143/PMK.02/2012 Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi. • PMK Nomor 144/PMK.011/2012 Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu. 10 SEPTEMBER 2012 • PMK Nomor 145/PMK.03/2012 Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak. • PMK Nomor 146/PMK.03/2012 Tata Cara Verifikasi. • PMK Nomor 147/PMK.011/2012 Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan

36


Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Surat Berharga Negara Di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2012. 19 SEPTEMBER 2012 • PMK Nomor 148/PMK.01/2012 Izin Mengikuti Pendidikan Di Luar Kedinasan Untuk Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan. 1 OKTOBER 2012 • PMK Nomor 149/PMK.07/2012 Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2012. • PMK Nomor 150/PMK.011/2012 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Tidak Dalam Gulungan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, Dan Ukraina. 3 • • •

OKTOBER 2012 PMK Nomor 151/PMK.02/2012 Perubahan Atas PMK Nomor 83/PMK.02/2011 Pemberian Biaya Ransum Berlayar Bagi Awak Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan. PMK Nomor 152/PMK.010/2012 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. PMK Nomor 153/PMK.05/2012 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

16 OKTOBER 2012 • PMK Nomor 156/PMK.04/2012 Perubahan Atas PMK Nomor 111/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk subsidi pajak ditanggung Pemerintah. 6. Pelaporan Dan Pertenggungjawaban Pelaporan dan pertanggungjawaban Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan surat berharga negara di pasar internasional Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atas belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah.

17 OKTOBER 2012 • PMK Nomor 158/PMK.01/2012 Bantuan Hukum Di Lingkungan Kementerian Keuangan. • PMK Nomor 159/PMK.01/2012 Tata Cara, Persyaratan Dan Besaran Pemberian Bantuan Biaya Penyelesaian Masalah Hukum Dalam Perkara Pidana Di Lingkungan Kementerian Keuangan. 19 OKTOBER 2012 • PMK Nomor 160/PMK.02/2012 Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. 22 OKTOBER 2012 • PMK Nomor 161/PMK.01/2012 Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 29/PMK.01/2007 Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Keuangan. • PMK Nomor 162/PMK.011/2012 Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. • PMK Nomor 163/PMK.03/2012 Batasan Dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri. 29 OKTOBER 2012 • PMK Nomor 164/PMK.02/2012 Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri. • PMK Nomor 165/PMK.07/2012 Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah. • PMK Nomor 166/PMK.011/2012 Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 215/ PMK.03/2008 Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.

english corner

English: Fascinatingly Inconsistent “There’s nothing constant in this world but inconsistency” – Jonathan Swift Teks: Haruadi Setiawan Gambar: bunkababz.wordpress.com

English muffin is not originated from English, French fries is not French.

I

ndeed, inconsistency is what makes up the world. We may find consistency in nearly all aspect of this life, even in language. We have learnt English since elementary school, some of us even earlier, but we learnt it for granted. Thus, we seldom realize that some consistencies occur in this language. Dr. Albrecht Classen, a linguist from The University of Arizona, points out several fun and entertaining inconsistencies in English that will put us in awe and make us shout “how can I missed that” or “seriously.” In his “English Language: Crazy Inconsistencies,” Dr. Classen shows us that an English word may come with different meaning, such as the word “dessert” in this sentence:

The soldier decided to desert his dessert in the desert. There are two exactly identical words and one nearly identical word in the sentence; but those three words have totally different meaning. The first desert means to leave or to abandon while the second desert means the barren or desolate area especially the dry and often sandy ones. And the other dessert (with double s) means the dish served as the last course of a meal. In the other examples, we are shown with some interesting facts that there is no egg in eggplant, neither pines nor apples in pineapples, English muffin is not originated from English, French fries is not French. Also, we will find paradoxes in the fact that quicksand is slow, a boxing ring is square, and a guinea pig is neither from Guinea nor a pig. Do you ever have a nose that runs and feet that smell? Do you ever wonder if a vegetarian eats only vegetable then what does a humanitarian eat? How can a fat chance and a slim chance are the same? Why can a wise man and a wise guy be opposites? A wise man is a wise and trusted guide and advisor while a wise guy is an upstart who makes conceited, sardonic, insolent comments. Why is put pronounced as /pʊt/ while cut is pronounced as /kʌt/? Why does alarm go off when it rings? Those are some of the million unique features of English. After all, language is the product of human’s intelligences, not a computer’s, thus inconsistencies may occur here and there. From here on, be aware of those unique features in every language you learn, and then you will find the fun in learning the language. (Compiled from various sources) MediaKeuangan Vol. VII | No. 63 / November 2012

37

renungan

Tentang Tujuan Hidup Tidak hanya saya, tidak hanya kamu, bahkan sebuah mesin, diciptakan untuk sebuah tujuan.

Teks: Adelia Pratiwi Gambar: blog.softworks-workforce.com

P

agi ini, seperti hari-hari sebelumnya, saya bangun untuk sholat Subuh, pergi ke luar rumah untuk membeli sebungkus nasi uduk lengkap dengan tempe, bihun, dan telur rebus, mengambil piring dan sendok, kemudian melahap seluruh isi bungkus nasi uduk tadi sembari menyimak berita pagi dan live music di sebuah stasiun televisi ternama, serta mandi dan berangkat ke kantor segera setelahnya. Rasa-rasanya hari-hari semakin terlihat sederhana dengan rutinitas yang sudah terprogram dengan sendirinya. Rutinitas yang memiliki impresi mau-tidakmau-harus-dijalani. Pagi yang sibuk, siang yang lengang, dan sore yang lelah, begitu seterusnya, hingga malam hari, meninggalkan kantor ketika matahari sudah berada di peraduan, dan sisa hari akan dihabiskan dengan tidur atau bermain bersama beberapa kerabat dekat sembari menikmati secangkir kopi mahal dengan suasana klasik di sebuah kafe di jantung ibu kota. Semuanya terasa hambar dan mudah saja lewat. Seperti sebuah konferensi yang sudah memiliki jadwal pasti, registrasi-upacara pembukaan-seminar-diskusi panel-academic plenary-pembagian sertifikat-upacara penutupan-gala dinner. Hampir seperti siklus yang tidak putus-putus. Tapi bukankah hidup memang begitu? Dijalani meskipun tidak jarang miskin esensi? Mengutip sebaris puisi karya Chairil Anwar, ‘sekali berarti sesudah itu mati. ’ Satu yang terlintas di pikiran setelah membaca kalimat tersebut, ‘apakah hidup akan selalu berakhir berarti?’ Sempat saya berpikir bahwa apabila terus dipandang sebagai rutinitas, hidup akan menjadi pointless, lahir, membesar, menua, lalu meninggal, sehingga kita akan cenderung lupa poin-poin penting yang seharusnya menjadi titik berat dari hidup. Bahkan beberapa orang terjebak dalam drama yang tersisip di celah-celah fase tersebut. Oleh sebab itu, beberapa hari ini saya sering menyibukkan diri dengan pertanyaan seputar prioritas dalam hidup. Apa sebenarnya goal terakhir dari hidup? Apa yang seharusnya kita kejar? Bagi saya, pada akhirnya, yang kita butuhkan dalam hidup adalah kenyataan bahwa kita berguna bagi orang lain, dimana kebergunaan ini dapat diwujudkan dalam bentuk apa saja. Seorang pemimpi yang ideal mungkin akan mengejawantahkan dirinya sebagai berguna

38


ketika dia sudah memiliki kontribusi yang tinggi dalam karirnya, dipandang dan diakui oleh orang-orang disekitarnya, bangun pagi dengan misi tertentu, dengan sederetan agenda tertentu, menandatangani ini itu, memimpin ini itu. Namanya diingat berikut jabatan dan kontribusinya kepada bidang yang ditekuninya. Di usia muda di awal karir, kita akan sering disibukkan dengan ketakutan-ketakutan kecil seperti apakah jalur yang sudah kita ambil ini sudah benar? Atau apakah saat ini kita justru salah sehingga mengkhianati potensi yang kita miliki? Apa jadinya apabila bertahun-tahun mendatang ternyata kita tidak menjadi apa-apa di bidang kerja yang kita tekuni ini? Tetapi saya lalu berpikir, apakah yang demikian begitu saja yang dipandang sebagai tujuan? Pertanyaan ini menjadi semakin naik ke permukaan, ketika kita sering melihat di sekitar kita, orang-orang yang tidak henti-hentinya mencurahkan perhatiannya kepada hal-hal seperti pekerjaan, karir, materi, relationship, seolah-olah itulah inti dari perjalanan hidup mereka. Untuk mereka yang masih di level mid-carreer, mungkin hal ini akan berimplikasi pada sikap ignorance mereka terhadap dirinya, terhadap tujuan-tujuan lain seperti berumah tangga dengan benar, membangun kontribusi sosial yang lebih tinggi, dan lain-lain. Kebahagiaan tidak lain adalah necessary condition dalam mencapai tujuan hidup. Dan setiap orang memiliki kriteria kebahagiaan sendiri-sendiri. Ada yang berbahagia ketika telah memiliki karir yang baik, ada yang berbahagia ketika telah berkeliling dunia dan menemukan banyak hal, ada yang berbahagia karena telah mendedikasikan dirinya untuk orang lain, bahkan ada yang bahagia hanya dengan menua bersama keluarganya yang utuh, hidup damai di sebuah tempat yang tenang dan tanpa kesibukan yang membuat semuanya lebih terasa sulit dinikmati. Mulai dari yang sederhana hingga yang paling rumit, semuanya memiliki sebuah tujuan: bahagia. Jangan sampai kita berakhir klise seperti sebuah mesin rusak yang gagal mencapai tujuannya, dan teronggok dengan umur ekonomis yang sudah habis tanpa arti hingga mati.

Jadi masihkah kita ingin menjadikan hidup yang sekali ini menjadi tidak berarti?

resensi

Buku dan jurnal dapat diperoleh di perpustakaan Kementerian Keuangan atau perpustakaan online: www. perpustakaan.depkeu.go.id

BUKU

BUDGETING Pedoman Lengkap Langkah-Langkah Penganggaran Jae K. Shim dan Joel G. Siegel

BUKU

Perkembangan Pemikiran Ekonomi Deliarnov

JURNAL

The Structure of Protection in Indonesian Manufacturing Sector Tri Widodo (ASEAN Economic Bulletin)

Teks: Syahrul Ramadhan

Bagi yang ingin mempelajari anggaran, buku karya Jae K. Shim dan Joel G. Siegel dengan judul Budgeting Pedoman Lengkap Langkah-Langkah Penganggaran dapat melengkapi kebutuhan referensi bacaan Anda. Buku ini disadur dari judul aslinya Budgeting: Basics and Beyond. Di dalam buku ini diberikan beberapa perangkat dalam melakukan langkah-langkah penganggaran: Teknik-teknik menyiapkan estimasi yang lebih akurat, realistis, dan dapat diandalkan; Perangkat pengendalian dan analisis varians yang memberikan signal ambang batas perubahan pendapatan, biaya, dan operasi; Pedoman penetapan harga produk dan jasa; Perencanaan dan penetapan skedul produksi dan biaya-biaya yang terkait; Perencanaan laba dan pengidentifikasian masalah yang muncul; Model keuangan yang menunjukkan hubungan antarsemua aspek bisnis; Aplikasi spreadsheet untuk tujuan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian. Untuk memudahkan pemahaman pembaca, buku ini juga telah disajikan contoh dilengkapi dengan penjelasan tentang cara mengaplikasikannya pada pekerjaan Anda. Buku ini layak dibaca oleh para manajer dan mahasiswa serta tepat digunakan pada kalangan akademisi. Ada banyak konsep dan teori ekonomi yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi atau ilmuwan terkenal. Akan tetapi, Teori-teori ini bermanfaat untuk periode dan masalah tertentu. Ini menunjukkan kita perlu menggali ilmu ekonomi dengan lebih dalam, lebih canggih, dan lebih ampuh untuk kita gunakan dalam menghadapi persoalan-persoalan dan tantangan ekonomi, baik pada masa sekarang maupun yang diperkirakan muncul di masa depan. Untuk menggali dan mendalami ilmu ekonomi perlu dipelajari bagaimana pemikiran-pemikiran ekonomi itu sendiri dikembangkan, siapa yang mengembangkan, mengapa dikembangkan, dan akibat serta konsekuensi yang ditimbulkannya. Buku Perkembangan Pemikiran Ekonomi ini menarik dibaca oleh semua orang yang tertarik mempelajari ekonomi. Pada buku ini disajikan sejarah perkembangan pemikiran-pemikiran ekonomi, keadaan serta permasalahan yang ada di tanah air, sehingga kita dapat mengambil keputusan teori-teori, konsep-konsep serta sistem ekonomi apa yang lebih baik dan lebih cocok untuk diterapkan di negara kita. Berbeda dengan buku-buku tentang perkembangan pemikiran yang lain, yang hanya terbatas hingga pemikiran Keynes, buku ini memunculkan berbagai pemikiran ekonomi baru yang muncul sejak tahun 1970. Pemikiran-pemikiran tersebut antara lain aliran Monetaris, aliran Supply Siders, dan aliran Rational Expectations (Ratex). Selain itu, di dalam edisi ini juga disajikan tokoh-tokoh pemenang Nobel di bidang ekonomi beserta pokok-pokok sumbangan mereka terhadap ilmu ekonomi. Semoga bacaan ini bermanfaat bagi anda. This paper aims to analyse structure of protections in Indonesian manufacturing sector. Firstly, it describes the evolution of Indonesian industrial and trade policies. To some extent, Indonesian industrial and trade policies follow a statement of the supporters of liberalization: “good times mean bad policies and bad times mean good policies”. Secondly, effective rate of protection analysis shows that Indonesian manufacturing sector has been liberalized more, especially after the 1997 economic crisis. The liberalization in manufacturing sector has also been encouraged by international/regional commitments such as the WTO, IMF, ASEAN Free Trade Agreement and other preferential trade agreements. Thirdly, Indonesian trade liberalization in the manufacturing sector was faster than that of Thailand and could catch up with Malaysian trade liberalization. Keywords: Effective rate of protection, inward-looking, liberalization, manufacturing sector, Indonesia.

Top 5 Non-Fiction Books of The Months: Sep-Oct ‘12 1

Mukjizat Tahajud & Subuh Yusni A. Ghazali

2

Accounting Information System, 11th Ed Marshall Romney

3

English Grammar In Use Jilid 1 Raymond Murphy

4

Strategic Management: Concepts and Cases Thirteenth Edition Fred R. David

5

Jakarta Panduan Wisata Tanpa Mall Ade Mulyani

Top 5 Fiction Books of The Months: Sep-Oct ‘12 1

Kartun Benny & Mice, Jakarta Luar Dalem Benny Rachmadi

2

Cerita Cinta Ibunda Ajeng Fitrianingtyas

3

The Last Battle

4

Hidup itu Indah

5

Logika Hidup

C. S. Lewis Aji Prasetyo Tim Hardford

@kemenkeulib Perpustakaan Kementerian Keuangan Perpustakaan Kemenkeu


39

inspirasi

Memaknai Keberartian Dalam Keterbatasan Teks: Farida Rosadi Foto: Dok. Pribadi

“Saat itu saya dikasih nikmat tidak pada tempatnya, Mbak.” Demikian, Kelik Nugroho, Pejabat Fungsional Penilai PBB KPP Pratama Magelang, mengawali kisahnya kepada Media Keuangan beberapa waktu lalu. Kecelakaan yang terjadi pada 2003 silam, dalam perjalanan usai melaksanakan tugasnya melakukan pendataan dan penilaian di wilayah Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta, mengakibatkan bapak dari empat anak ini harus kehilangan fungsi dan kendali kaki kirinya, sehingga harus menggunakan kruk sebagai alat bantu jalan.

M

enginjak tahun kesembilan setelah peristiwa yang mengakibatkan Kelik Nugroho harus kehilangan nikmat berjalan secara normal, tak membuat pejabat fungsional Penilai PBB di Direktorat Jenderal Pajak ini mengurangi loyalitasnya kepada negara. Menjalani perannya sebagai pejabat fungsional Penilai PBB di KPP Pratama Magelang tak ayal menuntut kesiapan Kelik, sapan akrab pria kelahiran Kediri tahun 1970 ini, untuk tetap siap menangani masalah PBB yang cukup kompleks, mulai dari pendataan, penyuluhan, penelaahan keberatan, hingga survei lapangan ke daerah-daerah dengan medan yang beragam. Bahkan pasca kecelakaan 2003 silam, Kelik mampu menempuh jarak ratusan kilometer setiap harinya, demi kantor dan keluarga. Ditemui di tempat kerjanya yang tak jauh dari Museum Diponegoro, Kelik, bersedia membagi motivasi dan pengalamannya bekerja dengan segala keterbatasan yang ada. Keterbatasan fisik tak membuat Kelik loyo menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Tak hanya itu, Kelik hingga kini aktif dan dipercaya menjadi pembina yayasan pendidikan, mulai dari tingkat usia dini hingga Sekolah Menengah Pertama di wilayah kerjanya, Magelang.

40


Kecelakaan itu Rasa lelah selepas melakukan pendataan dan penilaian di wilayah KPPBB Yogyakarta membuat Kelik tak kuasa menghindar dari kecelakaan di perbatasan Sleman-Yogyakarta. “Sore sekitar pukul setengah tiga, selesai survei lapangan saya pulang, kemudian mengantuk di tengah jalan. Saat itu di perbatasan Sleman dan Yogya, setelah tikungan sekitar lima detik kemudian ada bis berhenti mengangkut salak mau dikirim ke Jabotabek di depan saya.” kisahnya mengingat kejadian bus sembilan tahun silam. Kecelakaan tersebut membuat Kelik mengalami cidera pada 21 titik, terbanyak pada bagian kaki. Sementara rahang harus dilakukan penguncian selama lebih kurang empat bulan. Selama delapan bulan, Kelik harus menjalani istirahat total dan menjalani terapi hingga tahun 2010. Pernah suatu kali luka kaki sebelah kirinya mengalami infeksi yang cukup parah, sehingga harus dilakukan operasi pembersihan. “Sudah pernah dibongkar empat kali dibuka dibersihkan di pangkal paha. Kalau peredaran darah obat itu tidak maksimal, mau tidak mau dibongkar seperti orang membersihkan karburator, kalau hanya digelontor air tidak bisa,” lanjut pria yang pernah mengikuti dan lulus Sipenmaru tahun

1988 jurusan Farmasi Universitas Brawijaya ini. Meski demikian, Kelik hanya mengambil cuti seperlunya saja, dan kembali melanjutkan tugasnya sebagai Penilai PBB. Amanah dan Tanggung Jawab Mengawali kariernya sebagai pejabat fungsional Penilai PBB di Direktorat Jenderal Pajak, Kelik bersyukur dan menjunjung tinggi penghargaan dan tugas yang diembankan kepadanya. Walaupun dalam kenyataannya, amanah yang ia jalankan cukup berat, mengingat minimnya tenaga fungsional Penilai PBB di lingkungan DJP. “Di wilayah Magelang sendiri, hanya ada satu Penilai PBB, setelah sebelumnya dua orang Penilai PBB dimutasi ke luar Magelang bersamaan dengan mutasi saya ke sini.” paparnya menjelaskan. Dihadapkan pada kenyataan demikian, Kelik mengaku begitu banyak tantangan yang harus ia hadapi, diantaranya kesiapan SDM di tiap kota/ kabupaten yang masih mengharapkan adanya pendampingan dari petugas teknis KPP Pratama Magelang dalam rangka pendaerahan PBB. Sementara hanya ia satu-satunya pejabat fungsional Penilai PBB di Magelang. Belum lagi volume pekerjaaan yang cukup besar terkait pendataan dan penilaian berkas mutasi objek pajak baru

beserta perbaikannya, sementara limit waktu penyelesaian begitu singkat. “Tupoksi ada banyak terutama yang ke lapangan-lapangan. Pendataan, pemeliharaan, kemudian verifikasi tugas lainnya dan penyuluhan yang tidak diatur dalam SOP,” tambahnya.

Bagi pendiri Yayasan Pendidikan Ihsanul Fikri ini, keluarga dan teman terdekatlah yang mampu memberikan motivasi luar biasa. Tak salah jika lagu “Teman Sejati” yang dipopulerkan Brothers menjadi salah satu lagu favoritnya. Bahkan ketika masih di KPP Pratama Sukoharjo, pada acara internalisasi DJP Maju Pasti, tanpa ragu Kelik bersedia menyanyikan lagu favoritnya itu dengan penuh penghayatan.

Tak hanya itu, pelaksanaan survei lapangan ke beberapa tempat dengan medan yang beragam merupakan tantangan tersendiri yang harus ia hadapi, terlebih dengan kondisinya yang sekarang. “Ya, harus cinta sama pekerjaan,” ujarnya diselipi tawa, saat ditanya bagaimana menyikapi tantangan yang ada. Menempuh Jarak Ratusan Kilometer Mutasinya dari KPP Pratama Sukaharjo ke KPP Pratama Magelang, sesungguhnya bukan tanpa maksud. Ini adalah bentuk apresiasi Direktorat Jenderal Pajak kepadanya. Sebelum mutasi ini, Kelik harus menempuh jarak pulang-pergi sejauh lebih kurang 154 km dengan menyetir sendiri tanpa bantuan driver. “Lebih cepat bila menyetir sendiri,” akunya. Lokasi kantor lamanya, KPP Pratama Sukoharjo yang berada di wilayah Klaten, jauh dari homebase-nya di wilayah Magelang. Hal itu mengharuskan lulusan Program Diploma III Spesialisasi PBB Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ini harus menempuh ratusan kilometer setiap harinya meski dalam kondisi terbatas, pasca kecelakaan 2003 silam. Peran Keluarga Pilihannya untuk tidak menetap di Klaten didasarkan pada kenyataan bahwa kondisi fisiknya masih membutuhkan perawatan, sementara istri tercinta, Tarsini, pelaksana di KPPN Magelang, tidak dapat ikut bersamanya tinggal di Klaten. Maka menempuh ratusan kilometer setiap harinya adalah pilihan terbaik bagi Kelik dan keluarga. Meski demikian, hal itu tidak menjadi kendala baginya. Sebab, keluarga menjadi salah satu kekuatan terbesar. Jatuh bangun pada masa-masa sulit pasca kecelakaan cukup membuat suami Tarsini ini menyadari pentingnya peran keluarga yang mampu menguatkan. Sebab saat sakit, sisi lemah manusia mendominasi dan perlu penguat yang senantiasa ada. Itulah peran besar pendamping yang nyata Ia rasakan.

Selama ini kumencari-cari, teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Bersyukur kini padamu ilahi, teman yang dicari selama ini telah kutemui. Dengannya disisi, perjuangan ini senang di arungi, bertambah murni kasih ilahi.

Pendiri dan Pembina Yayasan Pendidikan Bersama beberapa rekan PNS di kota Magelang, Kelik menyadari keberartian terhadap orang-orang di sekitar adalah keharusan. Dibesarkan dari keluarga pendidik, membuat Kelik menjadikan pendidikan sebagai fokus utamanya. Dilandasi akan kesadaran tentang pentingnya pendidikan, Kelik bersama beberapa rekan mendirikan Yayasan Pendidikan dengan TK Islam Terpadu Asy-Syafa’ 1 sebagai sekolah pertama yang dibangun pada 1999 silam. Tuntutan adanya struktur organisasi yang lengkap membawa Kelik dkk. melakukan perekrutan untuk menyempurnakan struktur organisasi yang seharusnya lengkap terisi. Hingga kini, yayasan pendidikan yang Ia dirikan bersama temannya telah berkembang. Sekolah Dasar Islam Terpadu Ihsanul Fikri (2001-sekarang), Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu (PAUDIT) Asy-Syafa 2 (2006-sekarang) dan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Ihsanul Fikri (2011-sekarang) merupakan program lanjutan

yang dibangun Kelik dkk. Kepercayaan rekan-rekan yang begitu tinggi membuat bapak dari dua putri kembar, Naila Shofwa Syahidah dan Naura Shofwa Syahidah ini diamanahi jabatan sebagai Ketua Yayasan untuk dua periode, yakni pada periode 1993 s.d. 2003 dan periode 2003 s.d 2007. Selanjutnya pada periode 2007 hingga sekarang, Kelik dipercaya menjadi Pembina Yayasan. Sementara jabatan ketua diserahkan kepada rekannya dengan pertimbangan peremajaan organisasi. Seperti tak kenal lelah, kegiatan rapat koordinasi pengurus yayasan dilakukan pada malam hari, sekali sepekan, sepulang kerja. Bahkan rutinitas itu dijalani sejak Kelik masih menempuh jarak perjalanan Klaten-Magelang. Sementara rapat dengan pihak sekolah dilakukan satu bulan sekali, sepenuhnya pada hari libur, Sabtu dan Minggu. Kesan dan Harapan Kelik sadar betul perannya sebagai ujung tombak penerimaan negara lewat pajak bersama dengan rekan lainnya adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Menjalani perannya itu, begitu banyak suka duka yang ia rasakan, terlebih tugasnya yang harus bersentuhan langsung dengan masyarakat lapisan bawah. Memberi pemahaman yang baik kepada masyarakat agar taat dan patuh pada aturan perpajakan membutuhkan kesabaran yang terus menerus. Dan inilah bentuk pengabdiannya kepada negara. “Lillahi ta’ala.” Demikian kata yang diucapkan berulang kali oleh lulusan SMAN 2 Kediri ini kepada Media Keuangan. Reformasi biokrasi diakuinya membawa dampak besar bagi perbaikan kinerja pegawai Kementerian Keuangan dan ini menjadi modal dasar untuk meningkatkan kinerja pegawai dengan jujur dan penuh dedikasi. Di tengah badai ketidakpercayaan masyarakat, Kelik percaya dengan menerapkan nilainilai Kementerian Keuangan secara penuh mampu mengikis rasa itu. Saat ditanya tentang harapan, Kelik mengaku masih begitu banyak harapan dan impian yang ingin ia capai. Namun, semua itu merujuk pada satu impian besar, meraih keridhoan Tuhan. MediaKeuangan Vol. VII | No. 63 / November 2012

41

celengan

Tasya Kamila

Reformasi Birokrasi Menutup Celah Penyimpangan Teks: Dwinanda Ardhi Foto: Iin Kurniati

Tasya Kamila adalah sosok yang istimewa. Dia mampu membagi waktu dan kesibukan sebagai mahasiswi Universitas Indonesia sekaligus penyanyi, presenter, pemain film, dan Duta Lingkungan Hidup. Pada tanggal 24 Oktober lalu, pemilik nama lengkap Shafa Tasya Kamila itu baru saja meluncurkan album remaja perdana yang diberi judul “Beranjak Dewasa”. Lewat album ini, Tasya seolah ingin melepas citra sebagai artis cilik yang hingga kini terkadang masih melekat pada dirinya.

S

ebelumnya di awal bulan Oktober, film pertama yang dibintangi Tasya berjudul “Rumah Kentang”, juga tayang di berbagai bioskop tanah air. Tasya mengaku tertantang untuk bermain di film bergenre horror itu setelah mempertimbangkan banyak hal. Berbeda dari kebanyakan film horror Indonesia yang seringkali dibumbui dengan cerita seks dan komedi berlebihan, Rumah Kentang menurutnya adalah film horror yang classy. Di film tersebut, Tasya yang cukup sering tampil dalam FTV dengan karakter protagonis, dituntut untuk tampil berbeda.”Lebih ke karakter sosok yang misterius dan paranoid,” ungkapnya. Lebih jauh, peran sebagai Rika dalam film tersebut pada akhirnya dia ambil karena faktor sutradara Jose Purnomo yang dikenal handal dalam membuat film horror. Karier Tasya yang bersinar sebagai artis berjalan seimbang dengan prestasi akademiknya di kampus. Mahasiswa semester 5 jurusan akuntansi ini selalu meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang mengagumkan.”IPK tahun pertama 3,67. Tahun kedua 3,7,” kata dia. Lahir dari keluarga yang memiliki perhatian khusus pada pendidikan, Tasya sadar benar bahwa dirinya tak bisa terus bergantung pada dunia hiburan.”Papa menganggap uang itu mungkin habis, tapi ilmu tidak mungkin. Jadi nomor satu itu pasti pendidikan,” ungkap remaja kelahiran Jakarta, 22 November 1992 itu.

42


Sejak kecil, Tasya selalu menyempatkan diri untuk belajar kapan dan dimana saja. Saat break syuting misalnya, daripada ngobrol atau nongkrong tidak jelas, kata Tasya, lebih baik waktu yang ada digunakan untuk mengerjakan tugas atau soal-soal latihan. Begitu juga saat dirinya harus bekerja di luar kota, tak jarang waktu perjalanan di dalam pesawat pun dimanfaatkan untuk membaca buku. Bagi gadis cantik yang bercita-cita menjadi menteri itu, belajar adalah sebuah kegiatan yang menyenangkan. Malahan, terkadang timbul perasaan bersalah di dalam dirinya jika tidak belajar.“Kalau habis belajar itu rasanya ‘Wah udah belajar’. My life is complete gitu,” ungkap Tasya. Jika dia terpaksa tidak masuk kuliah, maka ia akan segera mengejar materi yang tertinggal dengan belajar dalam sebuah study group.”Kalau misalnya enggak masuk kuliah, biasanya aku bertanya sama asisten dosen atau kakak senior yang mau kasih (tentoring) untuk study group,” lanjutnya. Reformasi birokrasi Sebagai anak muda, wawasan Tasya ternyata tidak hanya terbatas pada lingkungan sekitarnya saja. Putri pasangan Gatot Permadi dan Isverina ini juga memiliki pengetahuan yang luas soal pajak dan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. “Aku ingat quote ‘Dua hal yang tidak bisa dihindari dalam hidup. Pertama mati dan kedua pajak’ hahaha...,” ujar Tasya. Sistem self assesment yang diterapkan dalam mekanisme pembayaran pajak di Indonesia, menurut

Tasya, tetap membuka peluang terjadinya penyimpangan.”Kalau membayangkan self assesment, bisa saja diakali, tapi begitulah cara yang paling convenience,” tambahnya. Namun demikian, Tasya mengapresiasi program reformasi birokrasi yang berjalan di Kementerian Keuangan, termasuk di Direktorat Jenderal Pajak. Kehadiran kantor-kantor pajak modern dan sistem aplikasi whistleblower (WISE) menunjukkan contoh adanya keinginan untuk berbenah. Dia menekankan perlunya penanaman kesadaran yang lebih dan penguatan budaya malu korupsi dalam benak setiap pegawai. Harapan di Hari Oeang Dalam semarak peringatan Hari Oeang yang jatuh setiap tanggal 30 Oktober lalu, Tasya berharap setiap unsur Kementerian Keuangan dapat bergandeng tangan dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang diimpikan.”Reformasi birokrasi sudah menutup banyak celah penyimpangan. Itu sudah bagus asalkan kita semua mau patuh dan tidak mementingkan kepentingan masing-masing,” kataTasya. Dia juga berharap jajaran pegawai Kementerian Keuangan ke depan dapat terus memiliki semangat dalam melayani masyarakat. “Semoga orang-orang yang bekerja di Kementerian Keuangan bisa bekerja dengan hati, tidak tercampur dengan kepentingan pribadi sehingga bisa dipercaya dan diapresiasi masyarakat,” pungkas pengagum penyanyi Jojo, Alicia Keys, dan Rihanna itu.


43

Selamat Hari Pahlawan 10 NOVEMBER

44


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pengalihan Pengesahan DIPA untuk Efisiensi dan Efektivitas

Recommend Documents