EFA DAN ESD IN INDONESIA Hendarman, Ph.D Sekretaris, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peneliti Madya bidang Kebijakan Pendidikan
Disampaikan pada”National Workshop on Reorienting Teacher Education towards EFA and ESD in Indonesia” yang diselenggarakan oleh UNESCO Asian and the Pacific Regional Buerau for Education Bangkok, Thailand and Indonesian National Commission for UNESCO (KNIU) di Jakarta: 10-14 Juli 2012 1 1
SISTEMATIKA 1
Sejarah EFA/PUS
2
Status, Tantangan, Kebijakan dan Strategi
3
Contoh Upaya Pemerintah terkait PUS
4
Pengertian ESD
5
Perkembangan ESD di Indonesia 2
1 Sejarah EFA/PUS
3
SEJARAH GERAKAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA • 1990 – Konferensi Dunia Pendidikan untuk Semua di Jomtien, Thailand. Penyediaan akses pendidikan dasar untuk semua pada tahun 2000; • • 1995 – World Summit for Social Development di Copenhagen tampak bahwa target deklarasi Pendidikan untuk Semua di Thailand tidak akan tercapai Target penyediaan akses pendidikan dasar untuk semua diundur menjadi tahun 2015; • • 1999 – Oxfam GB meluncurkan kampanye education now hutang negara miskin dirasakan sangat menjadi hambatan untuk berinvestasi dalam pendidikan
4
lanjutan •
2000 – Forum Pendidikan Dunia di Dakar Menguatkan kembali Deklarasi Jomtien yaitu:
a. 2002 – perencanaan Pendidikan untuk Semua di tingkat nasional sebagai bagian dari perencanaan pendidikan nasional b. 2005 – mengurangi kesenjangan gender di pendidikan dasar dan menengah c. 2005 – memastikan bahwa semua anak, khususnya perempuan, anak berkebutuhan khusus, dan anak dari etnis minoritas, memiliki akses terhadap pendidikan yang memadai, berkualitas, dan gratis; d. 2015 – mencapai peningkatan 50% peningkatan melek huruf, khususnya perempuan dan akses yang memadai bagi orang dewasa untuk melanjutkan pendidikan.; e. 2015 – mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan 5
lanjutan • 2001 – Global Campaign for Education (GCE) menggelar acara Sepekan Aksi Pendidikan untuk Semua (SPAPUS) untuk yang pertama kalinya dan sejak saat itu setiap April dilakukan SPAPUS
• 2002 – Konferensi Pembangunan PBB Konferensi tidak menghasilkan ukuran yang konkret untuk menarik kembali perhatian dunia untuk mencapai target Deklarasi Dakar. - AS dan EU memberikan sejumlah dana untuk membantu pencapaian target Dakar.
6
KOMITMEN INTERNASIONAL UNTUK EFA/PUS •
Negara-negara PBB berkomitmen untuk Education for All (EFA) di Jomtien (1991) dan Dakar (2000) berisikan 6 (enam) tujuan utama:
– Memperluas pendidikan untuk anak usia dini – Menuntaskan wajib belajar untuk semua (2015) – Mengembangkan proses pembelajaran/keahlian untuk orang muda dan dewasa – Meningkatnya 50% orang dewasa yang melek huruf (2015), khususnya perempuan – Menghapuskan kesenjangan gender – Meningkatkan mutu pendidikan 7
PERTEMUAN MILLENNIUM DELAPAN MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS) (NEW YORK, SEPT. 2000) 1. Menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan Mengurangi hingga separuh dari penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1 US$ sehari dan mengalami kelaparan, dalam kurun waktu 1990 hingga 2015; 2. Mencapai Pendidikan Dasar secara Universal Target 2015: memastikan bahwa setiap anak laki laki dan perempuan mendapatkan dan menyelesaikan tahap pendidikan dasar; 3. Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan Mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pendidikan pada tahun 2015; 4. Mengurangi tingkat kematian anak Mengurangi tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun hingga dua-pertiganya selama kurun waktu 1990 hingga 2015. 8
Lanjutan 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu Mengurangi rasio kematian ibu hingga 75% dalam proses melahirkan, selama kurun waktu 1990 hingga 2015; 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya Target 2015: menghentikan penyebaran HIV/AIDS dan menurunkan kejadian malaria dan penyakit berat lainnya;
7. Menjamin keberkelanjutan lingkungan Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta merehabilitasi sumber daya lingkungan yang hilang. air bersih, sanitasi; 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang melibatkan komitmen terhadap pengaturan manajemen yang jujur dan bersih, pembangunan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional. DUA TUJUAN PUS DIINTEGRASIKAN KEDALAM MDGs: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA PADA 2015 KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN
TAHUN 9
2 Status, Tantangan, Kebijakan dan Strategi PUS dalam MDGs Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2010. “Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia”
10
Tujuan 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar INDIKATOR: 1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A: a) Acuan dasar (1992) b) Saat ini (2009) c) Sasaran (2015)
: 88,70 % (Susenas) : 95,23 % (Kemdiknas) : 100,00%
2. Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD/MI: a) Acuan dasar (1990) b) Saat ini (2008) c) Sasaran (2015)
: 62,00 % (Kemdiknas) : 93,00 % (Susenas) : 100 %
3. Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun,perempuan dan laki-laki: a) Acuan dasar (1990) b) Saat ini (2009) c) Sasaran (2015)
: 96,60 % (Susenas) : 99,47 % (Susenas) : 100,00 %
Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2010. “Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia”
11
STATUS SAAT INI 1. Pemerintah Indonesia menempatkan pendidikan sebagai salah satu elemen paling penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan; 2. Berbagai kebijakan dan program telah diluncurkan dalam upaya mempercepat pencapaian tujuan MDGs pada tahun 2015;
3. Pengurangan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, antar kelompok pendapatan, dan antardaerah terutama pada tingkat sekolah dasar; 4. Jumlah murid kelas 1 sekolah dasar (SD/MI) yang berhasil lulus menunjukkan perkembangan yang membaik; 5. Angka melek huruf penduduk Indonesia berusia 15-24 tahun terus mengalami peningkatan;
6. Kualitas pendidikan menjadi perhatian Pemerintah Sumber: Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bada n Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) – 2010
12
TANTANGAN (1) 1. Meningkatkan pemerataan akses secara adil bagi semua anak, baikanak laki-laki maupun perempuan, untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas di semua daerah; 2. Menjangkau anak-anak yang tidak terjangkau yang terutama disebabkan oleh kemiskinan; 3. Meningkatkan kesiapan anak bersekolah (school-readiness) untuk menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka kelulusan pada jenjang pendidikan dasar; 4. Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal bagi anak-anak putus sekolah dan yang tidak mampu mengenyam pendidikan formal di sekolah;
5. Menyediakan sarana prasarana pendidikan memadai termasuk buku dan peralatan belajar-mengajar; Sumber: Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bada n Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) – 2010 13
TANTANGAN (2) 6. Meningkatkan tenaga guru yang memenuhi standar kualifikasi akademik di seluruh wilayah untuk meningkatkan kualitas pendidikan;
7. Melakukan pengayaan kurikulum pendidikan dasar untuk meningkatkan kualitas siswa yang meliputi soft-skill dan kecerdasan jamak (multiple intellegences); 8. Mengembangkan sistem pembiayaan dan mekanisme transfer yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pembiayaan serta untuk menjamin pemerataan akses terhadap pendidikan dasar berkualitas; 9. Meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi manajemen pendidikan dalam era desentralisasi Sumber: Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) – 2010
14
KEBIJAKAN DAN STRATEGI (1) A. MENINGKATKAN PEMERATAAN AKSES 1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pada tingkat nasional dan daerah untuk mempercepat pengadaan prasarana dan sarana belajarmengajar yang memadai terutama di daerah-daerah miskin, terpencil dan tertinggal, termasuk madrasah dan pesantren; 2) Memastikan bahwa mekanisme pembiayaan pendidikan lebih promasyarakat miskin untuk lebih menjamin terwujudnya pembiayaan pendidikan yang adil;
3) Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program BOS; 4) Mempercepat dan memperluas pelayanan PAUD yang holistik dan terintegrasi terutama di daerah perdesaan atau di daerah tertinggal;
5) Meningkatan program kesetaraan yang bermutu. Sumber: Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) – 2010
15
KEBIJAKAN DAN STRATEGI (2) B. MENINGKATKAN KUALITAS DAN RELEVANSI 1) Mempercepat peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan guru; 2) Perbaikan kurikulum dan perbaikan kualitas belajar-mengajar; 3) Meningkatkan pelatihan manajemen berbasis sekolah (MBS) bagi para kepala sekolah dan pengawas.
C. MENINGKATKAN KUALITAS DAN RELEVANSI 1) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola program pendidikan dasar;
2) Meningkatkan akuntabilitas manajemen sumber daya pendidikan; 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat. Sumber: Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) – 2010
16
Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (1) Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjangan pendidikan tidka lebih dari tahun 2015
INDIKATOR: 3.1 Rasio Perempuan terhadap laki-laki di tingkat dikdas, menengah dan tinggi 1. Rasio APM perempuan/laki-laki di SD/MI/Paket A: a) Acuan dasar (1993) b) Saat ini (2009) c) Sasaran (2015)
: 100,27 (Susenas) : 99,73 (Susenas) : 100,00
2. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/Paket B: a) Acuan dasar (1993) b) Saat ini (2008) c) Sasaran (2015)
: 99.86 (Susenas) : 101.99 (Susenas) : 100 %
3. Rasio APM perempuan/laki-laki di SM/MA/Paket C : a) Acuan dasar (1993) b) Saat ini (2009) c) Sasaran (2015)
: 93.67 (Susenas) : 96.16 (Susenas) : 100,00 %
Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2010. “Peta Jalan Percepatan Pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia”
Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (2) Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjangan pendidikan tidka lebih dari tahun 2015
INDIKATOR: 3.1 Rasio Perempuan terhadap laki-laki di tingkat dikdas, menengah dan tinggi Rasio APM perempuan/laki-laki di pendidikan tinggi (PT): a) Acuan dasar (1993) b) Saat ini (2009) c) Sasaran (2015)
: 74.06 (Susenas) : 102.95 (Susenas) : 100,00
3.2 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun: a) Acuan dasar (1993) b) Saat ini (2009) c) Sasaran (2015)
: 98.44 (Susenas) : 99.85 (Susenas) : 100,00
Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2010. “Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia”
18
STATUS SAAT INI 1. Di bidang pendidikan, kesetaraan gender telah mencapai kemajuan yang signifikan diukur dengan indeks paritas gender/IPG (Gender Parity Index/GPI), angka partisipasi murni (APM) atau rasio APM perempuan terhadap laki-laki; 2. Disparitas antarprovinsi masih merupakan masalah utama; 3. Angka melek huruf perempuan dan laki-laki kelompok usia 15-24 tahun hampir mencapai sasaran MDG– IPG nasional untuk melek huruf kelompok ini hampir mendekati 100, dengan tingkat melek huruf pada kelompok perempuan 99,40 % dan laki-laki 99,55 %;
Sumber: Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bada n Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) – 2010
19
TANTANGAN 1. Meningkatkan kesetaraan gender di semua jenjang pendidikan di semua provinsi – hampir semua provinsi telah mencapai target IPG APM di semua jenjang pendidikan, namun di beberapa provinsi masih terdapat kesenjangan yang terutama disebabkan masalah kemiskinan
KEBIJAKAN DAN STRATEGI 1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dalam rangka mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, gender, dan antartingkat sosial ekonomi (pemihakan pada siswa dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin dengan beasiswa; pemihakan kebijakan bagi daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal, terdepan dan terpencil; pemihakan kebijakan pendidikan yang responsif gender; peningkatan advokasi dan capacity-building bagi daerah dan satuan pendidikan 3T);
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan nonformal yang responsif gender a.l berupa pendidikan kecakapan hidup Sumber: Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bada n Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) – 2010 20
3 Contoh Upaya Pemerintah terkait PUS Sumber: 1. Paparan Mendikbud dalam Rapim Kementrian dan rapat-rapat lainnya 2. Contoh dari usulan pemanfaatan APBN-P 2012
21
1 Bantuan Siswa Miskin • • • No 1
Mencegah putus sekolah dan meningkatkan partisipasi bagi siswa pendidikan dasar, Menjaga dan meningkatkan partisipasi dalam rangka persiapan Pendidikan Menengah Universal, Memberikan akses mahasiswa dari keluarga miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan Ribu Rupiah tinggi. KOMPONEN
Bantuan Siswa Miskin a. Penambahan Unit Cost Bantuan Siswa Miskin SD Bantuan Siswa Miskin SMP Bantuan Siswa Miskin SMA Bantuan Siswa Miskin SMK Bidik Misi PTN (ongoing) Bidik Misi PTN (Baru) b. Penambahan Sasaran (6 bulan) Bantuan Siswa Miskin SD (15%) Bantuan Siswa Miskin SMP (17,5%) Bantuan Siswa Miskin SMA (20%) Bantuan Siswa Miskin SMK Bidik Misi PTN Bidik Misi PTS
Vol
6.028.621 3.530.305 1.295.450 505.290 617.576 50.000 30.000 1.787.000 650.000 450.000 325.000 350.000 10.000 2.000
Satuan
Harga Satuan
Siswa Siswa Siswa Siswa Mhs Mhs
45 100 110 110 838 838
Siswa Siswa Siswa Siswa Mhs Mhs
225 375 500 500 6.838 6.838
Catatan: 1) Kenaikan unit cost adalah: — jenjang SD dari Rp. 360 ribu menjadi Rp. 450 ribu/siswa/tahun , — jenjang SMP dari Rp. 550 ribu menjadi Rp. 750 ribu/siswa/tahun , — jenjang SM dari Rp. 780 ribu menjadi Rp. 1 juta/siswa/tahun Diberikan untuk 6 bulan — Bidik Misi dari Rp. 12 juta menjadi Rp. 13,67 juta/siswa/tahun 2) Untuk penambahan siswa baru, BSM diberikan untuk 6 bulan.
22
2
Afirmasi Pelayanan Pendidikan di Daerah 3T, UP4B, Klaster 4, NTT, Maluku, dan Maluku Utara ...melakukan percepatan layanan pendidikan dengan meningkatkan akses dan mutu PAUD dan Pendidikan Dasar untuk memperkecil disparitas pembangunan pendidikan dengan daerah lain... No 2
KOMPONEN
Ribu Rupiah
Vol
Satuan
Harga Satuan
20.000 250
lembaga unit
6.000 350.000
1.500
Ruang
45.000
Rehablitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP
1.250
Ruang
55.000
Pembangunan Perpustakaan SD Laboratorium IPA SMP Perpustakaan SMP Bantuan Pendidikan Paket B Tambahan sasaran Tunjangan Khusus guru
600 500 500 15.000 3.000
Ruang Ruang Ruang Orang Orang
150.000 200.000 215.000 1.200 29.780
Afirmasi pelayanan pendidikan di daerah 3T, UP4B, Klaster 4, NTT, Maluku, dan Maluku Utara a. PAUD BOP PAUD Pembangunan UGB PAUD Terpadu b. Pendidikan Dasar Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD
...untuk layanan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di daerah 3T, UP4B, Klaster-4, NTT, Maluku, dan Maluku Utara dimasukkan dalam kegiatan Pendidikan Menengah Universal dan Peningkatan Daya Tampung dan Saing Pendidikan Tinggi... 23
3
Peningkatan Layanan Pendidikan Khusus • • •
Menambah satuan biaya beasiswa pada semua anak berkebutuhan khusus Menambah cakupan bantuan operasional penyelenggaran SLB dan Inklusif Meningkatkan kualitas layanan pendidikan khusus . Ribu Rupiah
No KOMPONEN 5 Peningkatan Layanan Pendidikan Khusus A. DIKDAS
Vol
Satuan
Harga Satuan
Bansos Operasional Penyelenggaraan SLB dan Inklusif
1.585
sekolah
50.000
Penambahan sarana pendidikan
1.110
sekolah
75.000
Tambahan Unit Cost Bantuan Anak Berkebutuhan Khusus Pengembangan Pusat Layanan Autis dan Keberbakatan
106.185
siswa
250
30
Unit
6.000.000
B. DIKMEN Bansos Operasional Penyelenggaraan SLB dan Inklusif
677
sekolah
50.000
Penambahan sarana pendidikan
474
sekolah
100.000
Tambahan Unit Cost Bantuan Anak Berkebutuhan Khusus
7.000
siswa
325
Catatan: Kenaikan unit cost adalah: — DIKDAS dari Rp. 750 ribu menjadi Rp. 1.250 ribu/siswa/tahun , — DIKMEN dari Rp. 850 ribu menjadi Rp. 1.500 ribu/siswa/tahun ,
...meringankan biaya pendidikan anak berkebutuhan khusus dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan khusus... 24
4 Pengertian ESD
25
Hakekat ESD ESD adalah sebuah visi baru pendidikan yang mengusahakan pemberdayaan orang segala usia untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan dengan upaya mengubah sikap dan perilaku masyarakat melalui penanaman nilai-nilai dan penghargaan terhadap : 1. Martabat dan HAM untuk semua orang serta komitmen pada keadilan sosial dan ekonomi , 2. Hak generasi masa depan dan pertanggungjawaban antar generasi, 3. Kepedulian bagi kehidupan yang lebih luas dengan melibatkan perlindungan dan pemulihan pada ekosistem bumi, dan 4. Keragaman budaya dan komitmen untuk membangun secara lokal dan global sebuah budaya toleransi, anti kekerasan dan perdamaian.
• Dengan demikian nilai-nilai ESD dapat menjadi “Roh Pendidikan” 26
ESD dirumuskan pula sebagai pendidikan yang bermakna, berfungsi dan bertujuan untuk: 1. Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup generasi sekarang tanpa harus mengesampingkan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, 2. Meningkatkan mutu hidup manusia dengan tetap hidup di dalam daya dukung ekosistem, dan 3. Menguntungkan bagi semua makhluk di semesta alam/muka bumi pada masa kini maupun di masa yang akan datang (Rahmatan lil ‘alamin ).
27
Lingkup Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga perspektif/pilar yakni:
Sosial-Budaya, sebuah pemahaman mengenai kehidupan sistem sosial dan peran manusia di dalamnya untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan perubahan dan pembangunan melalui pendayagunaan potensi lingkungan fisik dan sumberdaya alam;
Lingkungan, sebuah kesadaran akan sumber-sumber daya alam dan lingkungan hidup fisik yang sensitif dan dampak-dampak dari aktifitas manusia, serta keputusan-keputusan, dengan sebuah komitmen untuk menciptakan kesadaran lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi.
Ekonomi, sebuah sensitifitas terhadap keterbatasan-keterbatasan dan potensi pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, dengan komitmen untuk mengevaluasi tingkat konsumsi individu dan masyarakat sebagai bentuk keprihatinan terhadap lingkungan dan keadilan sosial. [1] http://www.yplhc.org/krgka_implementasi_int.php. 28
Penjelasan: • Jika sistem sosial budaya berjalan dengan baik maka lingkungan akan dapat menanggung/ memenuhi kebutuhan masyarakat. • Jika sistem ekonomi berfungsi dengan baik maka akan terjadi keadilan di masyarakat • Jika lingkungan dikelola dengan baik maka kehidupan ekonomi masyarakat akan layak dan sejahtera. • Jika ke tiga pilar berjalan secara harmonis maka akan terjadi pembangunan yang berkelanjutan
29
Lingkup Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
SOSIAL BUDAYA
ADIL
LINGKUNGAN
EKONOMI
30
Komponen ESD untuk masing-masing perspektif [1] Sosial-Budaya
Lingkungan
Ekonomi
1.Hak Azasi Manusia (HAM)
1.Sumber Daya Alam
1.Pengurangan kemiskinan
2. Keamanan
2.Perubahan iklim
2. Tanggungjawab Perusahaan dan Masyarakat (CSR)
3. Kesetaraan gender
3. Pembangunan Pedesaan
3.Ekonomi pasar
4.Keragaman budaya dan pemahaman Lintas Budaya
4. Urbanisasi berkelanjutan
5.Kesehatan
5.Pencegahan dan penanganan bencana
6.HIV/AIDS 7. Tata Kelola [1] http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ 31
5 Perkembangan ESD di Indonesia
32
Tema utama ESD dalam bidang pendidikan 1. Kesetaraan Gender Pengarusutamaan gender dalam pendidikan harus dilakukan mulai dari • perencanaan, pengembangan materi pendidikan dan proses belajarmengajar. • perencanaan, pengembangan materi pendidikan dan proses belajarmengajar. 2. Promosi / pendidikan kesehatan • Pendidikan dan pengetahuan dasar medis adalah cara yang efektif untuk mengubah perilaku dan gaya hidup. Lingkungan sekolah harus sehat.
3. Lingkungan dengan komponen utamanya (air, perubahan iklim, biodiversiti, dan pencegahan bencana) • ESD harus terus menekankan pentingnya memasukkan masalah-masalah lingkungan sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan.
33
Tema utama ESD dalam bidang pendidikan 4. Pengembangan daerah pedesaan serta pendidikan bagi penduduk desa. • Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar bagi penduduk di daerah pedesaan 5. Keragaman budaya • Pendidikan harus menghormati keragaman. ESD bertujuan memperkenalkan pendidikan yang menghormati pengetahuan pribumi dan tradisional dan mendorong penggunaan bahasa ibu dalam pendidikan, serta penggabungan pandangan dunia terhadap pembangunan berkelanjutan ke dalam pendidikan di setiap tingkat.
34
Tema utama ESD dalam bidang pendidikan 6. Keamanan dan perdamaian • ESD memegang peranan penting dalam pengenalan nilainilai perdamaian 7.Urbanisasi berkelanjutan • Kota telah menjadi ujung tombak perubahan global sosioekonomi. Globalisasi dan demokrasi telah meningkatkan peran penting kota sehubungan dengan pembangunan berkelanjutan. 8.Gaya konsumsi yang berkelanjutan • ESD mendukung terciptanya penduduk yang bertanggung jawab serta memerangi dampak sosial maupun sumberdaya yang mendukung kebiasaan konsumsi yang tidak berkelanjutan 35
MODEL PENDEKATAN PEMBELAJARAN ESD
Inter Disiplin
Multi disiplin
Pendekatan Pembelajaran ESD
36
Enam Dasar Pijakan ESD
Beragam Perspektif yang Berbeda
Pembelajaran Sepanjang Hayat
Fokus pada pembelajar
Pendekatan Holistik
Berfikir Mendalam Beragam Metode Kerja Demokratis
37
3. Pendekatan yang holistik Pembelajaran Pembangunan Berkelanjutan ada di berbagai mata pelajaran, tidak hanya di satu subjek.
Kesetaraan gender
Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan
Pemanfaatan SDA
38 38
Integrasi ESD dalam Mata Pelajaran ???
???
-Membuat puisi -Membuat karangan tema kerusakan lingk
PKn
Pend. AGAMA
Seni Bud & Keterampilan
Bhs, Indonesia
MISAL: PENCEMARAN Air
IPA
-Menyelidiki pengaruh Buangan Limbah pabrik thd kehidupan makhluk hdp air sungai
??? IPS
Penjas Orkes
???
Matematika - Mengukur kualitas air
-Wawancara penduduk sekitar tentang dampak Pencemaran sungai dr segi sos & ekonomi
ESD sebagai Muatan Lokal Tergantung keputusan daerah atau sekolah. Sebagai contoh: • Pendidikan Lingkungan Hidup (di sekolah Adiwiyata) • Pendidikan Kesehatan Reproduksi (di beberapa sekolah di Papua)
Pendidikan Anak Usia Dini 41
Pendidikan Anak Usia Dini • Pelatihan-pelatihan bagi guru-guru PAUD terkait EfSD: – Hidup bersih dan sehat – Pengembangan wawasan tentang EfSD
42
Pendidikan Dasar 43
Program EfSD di Pendidikan Dasar • Program sekolah hijau dan sehat (ADIWIYATA): – Menciptakan atmosfer ramah lingkungan di sekolah – Program “Reduce-reuse-recycle” – Kesadaran lingkungan hijau di sekolah. • Perubahan lingkungan untuk kelas – Integrasi perubahan lingkungan dalam kurikulum. • ESD untuk kurikulum sains • Kompetisi bagi kepala sekolah tentang EfSD – Mempromosi kesadaran lingkungan bagi kepala sekolah 44
PENDIDIKAN MENENGAH Hendarman-ESD Bangkok_16 Feb 2011
45
Program-program EfSD di Pendidikan Menengah • • • •
Sekolah hijau dan sehat (ADIWIYATA): Perubahan lingkungan dalam proses pembelajaran di kelas Kompetisi kepala sekolah tentang EfSD Program lingkungan di pendidikan vokasi/SMK (kolaborasi dengan Swiss Contact) • Pengembangan kurikulum EfSD terintegrasi dalam matamata pelajaran • ESD dalam kegiatan ko- dan ekstra-kurikuler • Bersepeda ke sekolah
46
The Environmentally Aware School
Sumber: Prof Suyanto (2011)
Intra-curriculum Social sciences Religious Civic Education
Extra-curriculum Outbound involving teachers and students; Introducing environment concerns: through dialogue forum and clean-school watch, as well as garbage watch Students cultural events
Focuses
Focuses
Ensuring the effective implementation of environment policies and programs
Ensuring the integration of environment contents into curriculum
Numbers of Social Awareness Schools Year
Number of schools
2001
120
2002
120
2003 2004 2005 2006 2007 2008
120 4 12 200 146 722
Conserving environment is everybody’s business It starts from ourselves then others It’s effectively achieved through a learning and doing simultaniously
PENDIDIKAN TINGGI Hendarman-ESD Bangkok_16 Feb 2011
52
Tridarma Perguruan Tinggi Pendidikan
Sustainable Development Pengabdian pada Masyarakat
Penelitian
Sumber: Djoko Santoso (2011) 53
Program EfSD programs di Perguruan Tinggi Integrasi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
• Program kampus hijau: pengelolaan limbah, bersepeda ke kampus; • Pendirian Pusat Lingkungan Hidup di 48 PT • Kluster penelitian terkait isu lingkungan: energi yang diperbarukan, perubahan lingkungan, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, mitigasi bencana, kesehatan, dll; • Pelayanan masyarakat: pemberdayaan masyarakat dan perdesaan, dll.
54
PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL 55
Program EfSD di PAUDNI • • • • • •
Keterampilan kecakapan hidup dalam program kesetaraan Efsddalam PAUD Integrasi ESD dalam pelatihan kecakapan hidup Program kewirausahaan Kampanye kesadaran lingkungan Program pemberdayaan perempuan
Sumber: Hamid (2011) 56
PERMASALAHAN-PERMASALAHAN •
PERBEDAAN PERSEPSI PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP ESD
•
SASARAN STATEGIS TERKAIT ESD BELUM TERTULIS SECARA EKSPLISIT DALAM RANCANGAN STRATEGIS KEMENTERIAN
•
KOORDINASI ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA
•
BELUM ADA BUKTI BAHWA SEKOLAH YANG MENERAPKAN ESD LEBIH BAIK DARI NON-ESD
•
KURANGNYA INFROMASI TERKAIT PENGHARGAAN ATAU INSENTIF BAGI SEKOLAH-SEKOLAH ATAU INISIATIF TERKAIT ESD
57
SEKIAN TERIMA KASIH
58
