Edy Purwanto Bakri 08128179722 EMAIL
[email protected] Makasar hotel clarion , 26 MARET 2014
APBN
Pencapaian IKU KLH
DAK
Sinkronisasi
Dekon/TP
Sumber Pendanaan Daerah (APBD)
IKU 1 Penurunan Beban Pencemaran IKU II Pengendalian Kerusakan Lingkungan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SDA & LH UNTUK MENUNJANG IKU 1 DAN IKU II
PHLN
Tema Pembangunan 2014 (Buku I RKP 2014) Tema pembangunan 2014 : “MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN”
Isu Strategis Prioritas Nasional ke-9 :
1.Pengendalian perubahan iklim melalui: (a) pelaksanaan Rencana
Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK); (b) pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK); dan (c) penerbitan Inpres baru sebagai tindak lanjut Inpres No. 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.
2.Peningkatan kualitas lingkungan melalui: (a) peningkatan kualitas air; (b) peningkatan kualitas udara di perkotaan; (c) peningkatan ketaatan industri dalam pengendalian pencemaran air dan udara; dan (d) peningkatan tutupan hutan dan lahan.
Kebijakan Pembangunan 2014 (Buku II RKP 2014) Bidang Sumber Daya Alam dan LH : 1.
2. 3.
penurunan beban pencemaran lingkungan dan penekanan laju kerusakan SDA dan lingkungan hidup, dengan perkuatan peran aktif daerah melalui mekanisme Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati dan rehabilitasi kawasan yang rusak penegakan hukum, penguatan tata kelola lingkungan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup
Prioritas DAK Bid LH meningkatkan penyelenggaraan tanggungjawab dan peran Kab/Kota dalam PELAKSANAAN SPM bidang lingkungan hidup dan mendukung upaya ADAPTASI dan MITIGASI PERUBAHAN IKLIM melengkapi sarana & prasarana fisik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota IKU LINGKUNGAN HIDUP 2014
PENURUNAN BEBAN PENCEMARAN
PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
PENINGKATAN KAPASITAS PSDA & LH
DAK BID LH
2014
SPM Penurunan beban pencemaran dan kerusakan LH
PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR IPAL
Biogas 3R
ADAPTASI & MITIGASI PERUBAHAN IKLIM
INFRASTRUKTUR HIJAU
Taman Kehati Taman Hijau Rehabilitasi Area Kritis
TIPOLOGI SARANA & PRASARANA YANG DIBIAYAI DAK 2014 Sarpras yang memberikan kontribusi langsung pada pencapaian IKU pengelolaan lingkungan hidup Sarpras yang manfaatnya terasa langsung di masyarakat Sarpras pelayanan yang berfungsi optimal dan mampu dioperasikan dengan baik dan mandiri
Kebijakan Lingkup Kegiatan DAK Bidang LH 2014
1. Mendorong percepatan pengadaan Sarpras yang langsung berkontribusi pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 2. Mendorong wilayah-wilayah ekosistem strategis (terutama 11 DAS dan 15 danau prioritas) untuk mengutamakan kegiatan yang terkait dengan pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi
3. Melaksanakan penundaan sarpras pengawasan dan pemantauan dengan pertimbangan : a. Dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap optimalisasi pemanfaatan sarpras yang telah diadakan (20062013) dan kontribusinya terhadap prestasi capaian SPM daerah b. Dilakukan penyempurnaan kebijakan pengembangan sarpras pengawasan dan pemantauan nasional, terutama untuk periode 2015-2019 c. Dilakukan updating atas standar dan panduan pelaksanaan yang ada agar sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan
Kegiatan DAK Bidang LH 2014 1. Sarana Prasarana Pengendalian Pencemaran Lingkungan IPAL UKM
3.Sarana Prasarana Perlindungan Fungsi Lingkungan Sumur resapan dan Lubang resapan biopori
IPAL Komunal
Pengolah gulma dan pembuatan media tanam (bitumen)
Unit pengolah sampah 3 R
Pencegah longsor/turap Embung (kolam tampungan air)
2.Sarana Prasarana Adaptasi dan Mitigasi Perub Iklim Taman Hijau dan Taman Kehati Mangrove dan vegetasi pantai/sungai Terumbu karang buatan (artificial reef) Biogas Pengumpul gas landfill di TPA
Penangkap endapan (sedimen trap) Penanaman pohon di area kritis
Pertimbangan Pemilihan Kegiatan DAK Bidang LH Berkontribusi langsung pada target penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Sesuai prioritas penanganan masalah lingkungan hidup yang dihadapi; Sesuai kondisi lingkungan hidup setempat; Sesuai dengan perencanaan daerah; Didukung anggaran dan sumber daya manusia setempat agar tercipta kemandirian
Pelaksanaan DAK Bidang LH Menteri melakukan penetapan kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan DAK Bidang LH. PROVINSI
Unit terkait KLH dan PPE
Menteri melimpahkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur melalui mekanisme pemanfaatan dana dekonsentrasi bidang lingkungan hidup tahun anggaran 2014, dalam bentuk:
Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pembinaan dan pemantauan yang dilaksanakan oleh Provinsi dalam bentuk:
koordinasi perencanaan pemanfaatan; pembinaan teknis; pemantauan dan evaluasi.
pedoman dan standar; rapat kerja teknis; bimbingan teknis.
ALOKASI DAK BIDANG LH 2006 s/d 2014 TAHUN
JUMLAH KAB/KOTA PENERIMA
JUMLAH ALOKASI (RUPIAH)
KENAIKAN (%)
2006
333
112.875.000.000
-
2007
434
351.610.000.000
211,50
2008
434
351.610.000.000
0
2009
413
351.610.000.000
0
2010
420
351.610.000.000
0
2011
418
400.000.000.000
14
2012
442
479.730.000.000
20
2013
432
530.548.000.000
9,85
2014
422
548.100.000.000
+9,7
ALOKASI ANGGARAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG LH No.
Tahun
Provinsi Penerima
Besar Anggaran Per Provinsi
Total Anggaran Dekonsentrasi
1.
2008
32
Rp. 500.000.000
Rp. 16.000.000.000
2.
2009
32
Rp. 500.000.000
Rp. 16.000.000.000
3.
2010
32
Rp. 500.000.000
Rp. 16.000.000.000
4.
2011
32
Rp. 500.000.000
Rp. 16.000.000.000
5.
2012
32
Bervariasi tiap Provinsi
Rp. 120.525.293.000
6.
2013
33
Bervariasi tiap Provinsi dan kab/kota
Rp. 173.971.722.000
7.
2014
32
Bervariasi tiap Provinsi dan kab/kota
Rp +/- 125 .000.000,-
TP
Rp. 35.393.508.000
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN KEWAJIBAN PELAPORAN MENLH KAB/KOTA
PROVINSI
PPE
Pemantauan & Evaluasi Online e- MONEV Bidang LH
Bahan evaluasi dan Perencanaan DAK Bid LH kedepan
PRINSIP PENYELENGGARAAN E-MONEV 1. Mendorong transparansi kinerja daerah 2. Memudahkan Kab/Kota dalam melaporkan realisasi DAK bidang LH dan mengurangi penggunaan kertas 3. Memudahkan Propinsi, PPE dan KLH untuk mendapatkan rekapitulasi realisasi DAK bidang LH. 4. Membantu proses penentuan kegiatan dan perencanaan belanja dengan mengacu pada Juknis DAK bidang LH. 5. Meminimalisir pemilihan kegiatan dan pelaksanaan belanja yang tidak sesuai dengan Juknis 6. Standarisasi dalam pelaporan realisasi DAK bidang LH.
DASAR HUKUM DALAM BEKERJA PELAKSANAAN EVALUASI PROGRAM DAN ANGGARAN BIRO PKLN 1.
UU BPK No. 15 tahun 2006 khususnya pasal 6 ayat 3, sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar
3.
Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap anggaran pemerintah akan di nilai kinerjanya dengan bobot kinerja manfaat sekitar 66,7 % dibandingan aspek implentasi 33 % ( pasal 13 ayat 2).
4. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2009 tentang Unit kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan saat ini telah memantau seluruh kegiatan K/L sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan . Pada tahun 2013 UKP4 memantau 28 kegiatan KLH sementara untuk tahun 2014 akan diberitahukan beberapa bulan kedepan.
5. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi kepada seluruh Kementrian dan lembaga Nomer B2033/01/08/2013 tanggal 20 Agustus 2013 Perihal Perencanaan dan Pemanfaatan Anggaran Tepat Guna, Tepat Sasaran dan Akuntabel. Dengan pokok-pokok sebagi berikut :
LANJUTAN Memastikan agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan system anggaran berbasis kinerja dgn kriteria ; Jelas pekerjaan yg akan dilaksanakan Satuan pembiayaan terukur dalam jumlah , waktu dan tempat Berorientasi pada hasil (outcome) Tidak membuat kesepakan yeng menjurus pada TPK ( tindak pidana Korupsi) dengan pihak-pihak terkait dan mendasarkan asusmsi perhitungan rencana anggaran pada kebutuhan riel yang akuntable; Melaksanakan anggaran secara transparan, spesifik jelas dan lengkap tepat waktu, dan tempat serta bebas dari campur tangan pihak manapun yg dapat diduga berpotensi KKN ( Kolusi Kuropsi dan Nepotisme) Membuat data perencanaan dan pelaksanaan anggraan yang transparan sehingga dapat diakses oleh pimpinan unit kerja masing-masing dan pemangku kepentingan lainnya Memperhatikan integritas pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang dan jasa yg akan di tunjuk
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
TATA CARA
1.
Akses website Biro PKLN KLH biropkln.menlh.go.id
2.
Klik Banner “DANA ALOKASI KHUSUS”
MAKSUD DAN TUJUAN 1.
Memudahkan Kab/Kota dalam melaporkan realisasi DAK bidang LH.
2.
Memudahkan Propinsi, PPE dan KLH untuk mendapatkan rekapitulasi realisasi DAK bidang LH.
3.
Sebagai guidelines dalam menentukan kegiatan (belanja barang/jasa) yang telah ditetapkan dalam Juknis DAK bidang LH.
4.
Meminimalisir kegiatan (belanja barang/jasa) yang tidak sesuai dengan Juknis DAK bidang LH.
5.
Standarisasi dalam pelaporan realisasi DAK bidang LH.
6.
paperless
PENGGUNA (USERS)
1. Kab/Kota 2. Propinsi 3. PPE Kab/Kota, Propinsi dan PPE akan diberikan Unique Identification berupa Username dan Password untuk mengakses Aplikasi.
PELAPORAN Pelaporan yang diisi oleh Kab/Kota dibagi menjadi 2: 1. Pelaporan triwulan Realisasi Anggaran Output dan outcome 2. Pelaporan Tahunan Capaian kegiatan SLHD SK Tim Teknis Kab/Kota
PELAPORAN REALISASI ANGGARAN 1.
Setiap kegiatan (belanja barang/jasa) diisi pada triwulan pertama dan akan meng-copy ke triwulan-triwulan berikutnya.
2.
Pada triwulan-triwulan berikutnya hanya mengisi realisasi.
3.
Memungkinkan revisi/editing pada kegiatan (belanja barang/jasa), jika terjadi revisi pada kegiatan atan anggaran.
4.
Memungkinkan hapus kegiatan (belanja barang/jasa), jika kegiatan tidak jadi dilaksanakan.
DETEKSI MELAPORKAN ATAU TIDAK MELAPORKAN 1.
Realisasi Anggaran triwulan N > triwulan N-1
2.
Jika realisasi sama dengan triwulan sebelumnya hanya menambahkan keterangan
KAB/KOTA [1] 1. Untuk contoh menggunakan Kabupaten Kediri 2. Username : kediri_kab 3. Password : 123456
MENU UTAMA DIBAGI MENJADI :
1. Pelaporan Triwulan Realisasi Anggaran Output dan Outcome 2. Pelaporan Tahunan (hanya mengupload file) Capaian Akhir SLHD SK Tim Pelaksana DAK Kab/Kota
KAB/KOTA [2]
Pilih Tahun 2012 (tahun 2012 sudah dibantu diinputkan sesuai dengan yang dilaporkan).
PPE [1] 1. Untuk contoh menggunakan PPE Jawa 2. Username
: ppe_jawa
3. Password : 123456 MENU UTAMA DIBAGI MENJADI : 1. Pelaporan Triwulan (Rekapitulasi Kab/Kota) Realisasi Anggaran Output dan Outcome 2. Pelaporan Tahunan (Rekapitulasi Kab/Kota) Capaian Akhir SLHD SK Tim Pelaksana DAK Kab/Kota
PPE 2
Pilih Tahun 2012 (tahun 2012 sudah dibantu diinputkan sesuai dengan yang dilaporkan).
PROPINSI
1. Untuk contoh menggunakan Propinsi Jawa Timur 2. Username : prop_jatim 3. Password : 123456 SAMA PERSIS DENGAN PPE REKAPITULASI UNTUK KAB/KOTA YANG ADA DI PROPINSI JAWA TIMUR
KUNCI KEBERHASILAN KEGIATAN LINGKUNGAN DAK SERAPAN ANGGARAN (KERJASAMA ANTARA UNIT TEKNIS DAN PENGELOLA ANGGARAN) BERDAMPAK KE IKU KLH ( OUTCOME) MASYARAKAT MERASAKAN LANGSUNG DAMPAK KEGIATAN HUBUNGAN DENGAN PROFESIONALITAS DENGAN PIHAK KE 3 (PIHAK KE 3 MENGERTI TUJUAN AKHIR KEGIATAN LINGKUNGAN) SINERGY DENGAN SEKTOR ( DENGAN KEGIATAN2 YANG SAMA DAN KEBERLANJUTAN KEGIATAN CONTOH PEMELIHARAAN) MULTIPLAYER EFFECT ( KEGIATAN MEMICU INSTANSI LAIN MELAKUKAN HAL YANG SAMA DAN MENIMBULKAN ECONOMIC EFFECT)
SARAN DAN PETUNJUK UNTUK DAK. LAB
DIPERUNTUKAN UNTUK MENUNJANG SPM (PARAMETER-PARAMETER KUNCI) KEBERANDAAN INDUSTRI POLUTED DI WILAYAHNYA KEBERLANJUTAN PERALATAN DAN KEAKTIFAN SEBELUMNYA TINGKAT KESIAPAN GEDUNG DAN SUMBER DAYA MANUSIA KEBERDAAN LAB. SWASTA DAN LAB SEKTOR YANG LAIN ( PRINSIP PERSAINGAN )
THANK YOU Terima Kasih
