Edisi V Presiden Resmikan 5 Pelabuhan untuk Mewujudkan Tol Laut. Dirjen Hubla Resmikan Pelabuhan Ke-91 di Aceh

Edisi V 2016

Presiden Resmikan 5 Pelabuhan untuk Mewujudkan Tol Laut 01 INFO MARITIM EDISI 5.indd 1

Dirjen Hubla Resmikan Pelabuhan Ke-91 di Aceh 7/19/16 10:15 PM

KOLOM

REDAKSI MEDIA INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

MENJAGA KESELAMATAN UNTUK KEHIDUPAN

SUSUNAN PENGURUS Penanggung Jawab

S

etiap tahun Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Ke­ menterian Perhubungan selalu mengadakan kegiatan kam­ panye keselamatan pelayaran (Kespel). Kegiatan ini se­ngaja dilaksanakan tidak hanya di satu tempat atau daerah, me­lainkan bergantian. Kampanye keselamatan pelayaran tahun lalu di­se­ lenggarakan di Semarang, Jawa Tengah, dengan menampilkan ber­ bagai kegiatan, termasuk gelar pasukan dan atraksi penyelamatan kecelakaan di laut dengan mengerahkan berbagai potensi SAR, termasuk armada patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) atau Sea And Coast Guard. Berbeda dengan tahun lalu, kampanye Keselamatan Pelayaran Tahun 2016 yang digelar di Larantuka, Nusa Tenggara Timur 21 – 25 Maret lalu menampilkan sesuatu yang baru yaitu tidak ada lagi atraksi berbagai pertunjukan seperti latihan penyelamatan korban kecelakaan kapal, penanggulangan kebakaran kapal, dan penanganan pencemaran laut. Kampanye keselamatan tahun ini langsung berpraktik melakukan penyelamatan dan pengamanan perayaan Paskah di Larantuka. Bahkan sebelum pelaksanaan pengamanan Paskah, Direk­ torat Jenderal Perhubungan Laut juga melakukan pameran kes­ elamatan pelayaran yang menyajikan berbagai benda pamer yang berada di atas Kapal Negara Kenavigasian dan Kapal KPLP, seka­ ligus peragaan pemakaian peralatan keselamatan sehingga para penumpang yang sedang berada di Pelabuhan Larantuka dapat lebih mengetahui bagaimana prosedur keselamatan pelayaran yang seharusnya dilakukan. Perubahan kegiatan kampanye keselamatan pelayaran se­perti yang dilaksanakan tahun ini tentu saja memiliki tujuan selain untuk mengingatkan kembali kepada seluruh pihak pemangku kepentingan (stakeholder) termasuk masyarakat bahwa kesela­ matan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama, tetapi juga sekaligus memberi contoh bagaimana cara menjaga keselamatan pelayaran. Hasilnya sungguh berhasil dengan tidak adanya in­ siden atau kecelakaan pelayaran dan korban jiwa selama pelaksa­ naan perayaan Paskah. Selain kampanye keselamatan pelayaran, pada edisi kali ini juga kami menyajikan informasi tentang pelaksanaan Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan sebagai wahana untuk menin­ gkatkan harmoni dan koordinasi seluruh pegawai agar tercipta peningkatan kualitas kerja seperti yang diharapkan oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Di sela-sela rapat kerja, Direktorat Perkapalan dan Kepe­ lautan melakukan soft lounching pendaftaran kapal secara on­ line. Dengan fasilitas itu, sekarang setiap pengusaha atau pemilik kapal dapat melakukan pengurusan dokumen kapalnya secara online dan dapat dilakukan dari tempat mana saja, tidak harus datang bertatap muka dengan petugas. Wisnu

2 01 INFO MARITIM EDISI 5.indd 2

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Pengarah

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktur Kepelabuhanan Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktur Kenavigasian Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

Redaktur Pelaksana Kepala Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Redaktur Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat

Penyunting/Editor Silo Darmono

Staf Redaksi Presti Febriana Kandi Tri Astuti Deni Wisnu Anggoro Erawati Laura T. Amelia Achmad Sopandji

Desain Grafis & Fotografer Tim Desain Grafis Indi Astono Syahroni

Sekretariat Rustam Hidayat

Alamat Redaksi

Gedung Karya Lt. 15. Kementerian Perhubungan Jl. Medan Merdeka Barat No.8. Jakarta 10110 Telp/Fax : 021 – 3847118 ext. 4135 e-mail: [email protected]

Presiden Resmikan 5 Pelabuhan untuk Mewujudkan Tol Laut Halaman

4

Pelabuhan Bungkutoko Wujud Sinergi Pembangunan Halaman 7

Pelabuhan Atapupu Wujud Pembangunan Indonesia Sentris

Halaman 8

Dirjen Hubla Resmikan Pelabuhan Ke-91 di Aceh

Halaman 14

Edisi V 2016

7/19/16 10:15 PM

I

ndonesia merupakan Negara ke­ pulauan yang memiliki luas teri­ torial laut tiga kali lebih besar da­ ri luas daratannya sehingga pemba­ ngunan konektivitas antarpulau dan antardaerah sangat diperlukan untuk menumbuhkan perekonomian dan mendorong pemerataan pem­bangun­ an di seluruh wilayah Negara Kesatu­ an Republik Indonesia (NKRI). Pemerintahan berkomitmen un­ tuk memprioritaskan pembangunan berbasis kemaritiman dan menjadi­ kan Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui pembangunan infra­ struktur laut, termasuk dengan mem­ bangun infrastruktur pelabuhan. Juga untuk mendukung program Tol Laut yang menjadi program nasional Pemerintahan Presiden Joko Wido­ do dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mendukung komitmen Presiden Joko Widodo tersebut di atas, tahun 2016 ini Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan pem­ bangunan dan pengembangan 91 pelabuhan yang tersebar di 17 Provinsi di Indo­ nesia. Dari total 91 pelabuhan ter­ sebut, 80 pelabuhan dibangun di wi­layah timur Indonesia, sedangkan sisanya 11 pelabuhan dibangun di wi­ layah barat Indonesia. Pengembangan pelabuhan di wi­layah timur Indonesia ini menja­ di salah satu dari penerjemahan pro­ gram NAWACITA Indonesia Sen­tris, yang tidak lagi memusatkan pembangunan di Pulau Jawa ( Jawa Sentris), tetapi memprioritaskan pembangunan mulai dari kawasan pinggiran, daerah terluar, terdalam, terisolir, dan rawan bencana. Keberadaan pelabuhan juga da­ pat mendorong perekonomian bang­ sa sejalan dengan NAWACI­ TA ketujuh yaitu mewujudkan ke­ mandirian ekonomi masyarakat de­ ngan menggerakkan sektor-sektor stra­tegis ekonomi domestik. Adapun sumber dana yang di­ gunakan untuk membangun 91 in­ frastrukur pelabuhan tersebut ber­ sumber dari dana APBN dengan total investasi senilai Rp4,26 Triliun. Beberapa fasilitas pelabuhan yang dibangun pada masing-masing Edisi V 2016

01 INFO MARITIM EDISI 5.indd 3

FILIPINA

BRUNEI DARUSALAM MALAYSIA

MALAYSIA

I N D O N E S I A TIMOR LESTE

AUSTRALIA

pelabuhan dimaksud antara lain be­ rupa pembanguan dermaga, trestle, causeway, terminal penumpang, ge­ dung kantor, gudang, dan fasilitas pendukung lainya. Selain itu, sebagian besar dari pelabuhan yang dibangun ini dapat melayani angkutan laut perintis se­ hingga dapat membuka aksesibilitas transportasi bagi masyarakat hingga ke wilayah terpencil, terdalam, ter­ luar, dan terdepan. Pembangunan 91 pelabuhan tersebut di atas kesemuanya telah selesai dan diresmikan pengopera­ siannya oleh Presiden Joko Wido­ do, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Sekretaris Jenderal Kemen­ terian Perhubungan Ir. Sugihardjo, M.Sc, dan Direktur Jenderal Per­ hubungan Laut Ir. A Tonny Budio­ no, MM. Rangkaian kegiatan peresmian 91 pelabuhan dilaksanakan di 11 lo­ kasi pelabuhan di seluruh Indonesia

3

dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dimulai dari tanggal 4 April 2016 hingga tanggal 2 Juni 2016. Dengan rampungnya pemba­ ngunan 91 fasilitas pelabuhan di se­ luruh wilayah Indonesia, pemerintah berharap masyarakat akan mendapat­ kan aksesibilitas transportasi yang lebih mudah untuk melakukan akti­ fitas dan mobilisasi sehingga mampu menggerakkan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat setempat serta menekan disparitas harga antar daerah di seluruh wilayah Indonesia. Di samping itu, keberadaan seluruh pelabuhan ini diharapkan dapat menimbulkan multiplier effect yang akan membawa dampak besar bagi masyarakat Indonesia, tidak hanya memfasilitasi keterhubungan antar wilayah menjadi lebih efektif, efisien, dan terjangkau, ketersediaan pelabuhan yang memadai juga akan menggerakkan pertumbuhan eko­ nomi suatu daerah. Silo

7/19/16 10:15 PM

PRESIDEN RESMIKAN 5 PELABUHAN UNTUK MEWUJUDKAN TOL LAUT

P

residen Joko Widodo ( Jokowi) meresmikan peng­ gunaan Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Galela, Pelabuhan Tutu Kembong, Pelabuhan Wonreli, dan Pelabuhan Pulau Teor. Peresmian kelima pelabuhan tersebut dipusat­ kan di Pelabuhan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara pada 6 April 2016. Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan infrastruktur pelabuhan bertujuan untuk menghubungkan antar pulau, antar provinsi, antar kabupaten di seluruh Indonesia. Program tol laut yang sudah terlaksana sejak tahun lalu, menyediakan tiga buah kapal yang secara reguler singgah di pelabuhanpelabuhan besar dan akan ditambah lagi frekuensinya pada tahun ini. “Kita ingin dari Tobelo mau ke Aceh bisa, inilah Indonesia,” kata Presiden. Dalam laporannya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan men­ gatakan bahwa mulai akhir April 2016, kapal Tol Laut akan singgah di Pelabuhan Tobelo. “Jadi kapalnya juga besar untuk sekali pelayaran,” ucap Jonan. Lima pelabuhan yang diresmi­ kan Presiden adalah sebagai berikut: 1. Pelabuhan Tobelo Ditetapkan hierarkinya sebagai pelabuhan pengumpul. Pengembang­ an Pelabuhan Tobelo dibangun de­

01 INFO MARITIM EDISI 5.indd 4

ngan total anggaran Rp160,293 Mil­ yar. Pelabuhan Tobelo direncanakan untuk kegiatan bongkar muat barang dan petikemas serta turun naik pen­ umpang dengan fasilitas antara lain dermaga general cargo sepanjang 174 meter untuk mengakomodasi kapal ukuran 2000 DWT, dermaga pe­ numpang sepanjang 135 meter untuk mengakomodasi kapal ukuran 1000 DWT, dermaga petikemas sepanjang 170 meter untuk mengakomodasi ka­ pal ukuran 10.000 DWT. 2.Pelabuhan Galela Ditetapkan hierarkinya seba­ gai pelabuhan pengumpan lokal. Pengem­ bangan Pelabuhan Galela Provinsi Maluku Utara dibangun dengan to­ tal anggaran Rp35,5 Milyar. Output yang dihasilkan berupa pembangun­ an dermaga sepanjang 80 meter, la­ pangan penumpukan dan terminal penumpang seluas 150 meter persegi. Dermaga Pelabuhan Galela dibangun pada kedalaman 5 meter untuk dapat mengakomodasi kapal dengan ukuran maksimal 1000 DWT. 3. Pelabuhan Tutu Kembong Pelabuhan ini ditetapkan hie­ rarkinya sebagai pelabuhan pengum­ pan lokal. Pengembangan Pelabuhan Tutu Kembong dibangun dengan total anggaran sebesar Rp157,1 Mil­ yar. Fasilitas yang ada di Pelabuhan Tutu Kembong antara lain dermaga

4

sepanjang 70 meter untuk mengako­ modasi kapal dengan ukuran 1000 DWT, lapangan penumpukan seluas 176 meter persegi, gudang seluas 100 meter persegi, dan terminal penum­ pang seluas 150 meter persegi. 4.Pelabuhan Teor Ditetapkan hierarkinya seba­ gai pelabuhan pengumpan lokal. Pe­ ngembangan Pelabuhan Teor diba­ ngun dengan total anggaran Rp42,65 Milyar. Fasilitas yang ada di Pelabuh­ an Teor di antaranya Dermaga sepan­ jang 70 meter pada kedalaman 5 me­ ter untuk mengakomodasi kapal ba­rang dengan ukuran 1000 DWT dan kapal penumpang dengan ukur­ an 1300 DWT, serta fasilitas darat berupa lapangan penumpukan, gu­ dang dan terminal penumpang. 5.Pelabuhan Wonreli Pelabuhan Wonreli ditetap­ kan hierarkinya sebagai pelabuhan pengum­pan regional. Pengembangan Pelabuhan Wonreli dibangun dengan total anggaran sebesar Rp54,5 Mil­ yar. Output yang dihasilkan berupa pembangunan Dermaga se­panjang 120 meter pada kedalaman 6 meter untuk mengakomodasi kapal dengan ukuran 2000 DWT, dan fasilitas da­ rat antara lain lapangan penumpukan barang seluas 2000 meter persegi, gu­ dang serta terminal penumpang se­ luas 300 meter persegi. Wisnu

Edisi V 2016

7/19/16 10:15 PM

PELABUHAN WASIOR, PENGGERAK EKONOMI PAPUA BARAT

S

ebelum meresmikan lima pelabuhan di Halmahera Utara, pada 5 April 2016, Presiden Joko Widodo meresmikan terlebih dahulu Pelabuhan Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Pelabuhan ini menjadi titik terluar tol laut di wilayah timur Indonesia. Pengembangan pelabuhan tersebut dibangun secara multiyears dari dana APBN Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2005-2015 dengan nilai investasi sekitar Rp79 miliar. Dalam sambutan peresmian, Presiden Jokowi mengemukakan Pelabuhan Wasior merupakan salah satu pelabuhan yang menjadi bagian dari tol laut yang ber­ fungsi menghubungkan seluruh kabupaten di tanah air. Tahun ini, Pelabuhan Wasior baru dilewati satu rute dari tiga rute tol laut dan diharapkan dilewati 6 rute ta­ hun depan. Tarif tiket kapal di tol laut ini, presiden me­ ngutarakan nantinya dapat disubsidi. Dengan begitu ma­ syarakat dapat menggunakannya. Selain untuk angkutan penumpang, Pelabuhan Wa­ sior juga untuk mempermudah angkutan barang. Na­ mun, keberadaan pelabuhan di beberapa lokasi tidak serta merta menurunkan harga barang-barang, karena untuk pengangkutan barang masih memerlukan konek­ tivitas dengan moda transportasi lainnya. Hal itu sangat tergantung dengan sarana infrastruktur yang dimiliki. Jokowi memberi­ kan gambaran di Papua, Merauke telah ada pela­ buhan, sehingga barang dari mana pun sudah bisa tiba di Merauke. Na­ mun, untuk melanjutkan pengiriman kebutuhan masyarakat atau logistik ke wilayah Pegunungan Tengah masih diperlukan jalan darat. “Harga bensin hing­ ga Rp60 ribu, semen Rp800 ribu karena jalan darat tidak ada. Tahun ini jalan darat bisa tembus,” katanya. Presiden mengatakan jalan darat juga tengah diba­ ngun dari Manokwari-Wendesi-Wasior dan hanya ter­ sisa 30 km yang belum terselesaikan. Tahun depan, ke­ men­terian pekerjaan umum dan perumahan rakyat ber­ komitmen mengerjakannya. Presiden menjelaskan bahwa konektivitas antar Edisi V 2016

01 INFO MARITIM EDISI 5.indd 5

kota-kabupaten dan juga lintas moda transportasi akan menjadikan harga barang-barang menjadi sama di semua tempat. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan Pelabuhan Wasior semula dibangun untuk menjadi pelabuhan rakyat. Sejak tahun 2010 diperbaiki hingga tahun lalu dan kini telah menjadi pelabuhan yang memi­ liki fasilitas cukup baik. “Pelabuhan Wasior merupakan pelabuhan yang penting untuk melayani wilayah di sekitar Kabupaten Teluk Wondama dan telah menjadi bagian dari kapal tol laut,” kata Menhub. Pelabuhan Wasior me­ nem­pati lahan seluas 55.718 meter persegi dengan status Hak Pakai. Pelabuhan Wa­ sior merupakan pelabuhan pengumpul dalam hierarki pelabuhan laut. Pembangu­ nan fasilitas di pelabuhan Wasior meliputi dermaga seluas 174x10 meter per­ segi, Trestle I seluas 48x8 meter persegi, Trestle II seluas 47x8 meter persegi, Causeway I seluas 160x6 meter persegi, Causeway II seluas 127x8 meter persegi dan reklamasi 12.500 meter persegi. Pelabuhan Wasior dapat disandari kapal hingga 3.500 DWT dengan faceline dermaga -10 m LWS. Se­ lain itu terdapat pembangunan fasilitas darat seperti kan­ tor, terminal penumpang, pos jaga, rumah pompa, genset, gudang seluas 15x40 meter persegi, dan lapangan pe­ numpukan seluas 10.000 meter persegi. Silo

5 7/19/16 10:15 PM

TAHUNA, PELABUHAN PENGHUBUNG DI KAWASAN TERLUAR INDONESIA

M

enhub Ignasius Jonan meresmikan 12 pelabuh­ an penghubung dan pe­ rekat kepulauan terluar utara Indo­ nesia di Tahuna, Sangihe Sulawesi Utara, Minggu 1 Mei 2016 dengan total nilai investasi ± Rp583 miliar. Peresmian ke 12 pelabuhan ini merupakan perwujudan Nawacita pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, kawasan terluar, per­ batasan, terdalam dan rawan bencana. Menhub Ignasius Jonan meng­ ungkapkan perluasan dan pengem­ bangan kawasan hinterland akan menjadi fokus kementerian setelah peresmian 91 pelabuhan pada tahun ini. “Arahnya itu pengembangan sisi darat. Mau gudang, portland atau alat bongkar muat dan lain sebagainya,” kata Menhub. Pengembangan 12 Pelabuhan Pelabuhan Tahuna dan Petta se­ cara hierarki merupakan pelabuhan pengumpul. Pengembangan Pe­la­buh­ an Tahuna. Dilakukan mulai tahun 2004 sampai dengan 2015 dengan total anggaran ± Rp180 mi­liar. Fasi­ litasnya antara lain dermaga multi­ purpose 300 meter untuk mengako­ modasi kapal ukuran 5000 DWT. Pengembangan Pelabuhan Petta dilakukan dari tahun 2005 hingga tahun 2015 dengan total anggaran ± Rp44 miliar. Pengembangannya berupa pembangunan 2 unit dermaga sepanjang 50 meter, lapangan pe­ numpukan, gudang 300 m2, dan ter­ minal penumpang. Pengembangan Pelabuhan Bu­ kide dilakukan dari tahun 2001 hing­ ga tahun 2015 dengan total anggaran ± Rp23 miliar. Fasilitas yang ada an­ tara lain dermaga 35 meter, kantor dan terminal penumpang 250 m2 dan gudang untuk mengakomodasi kapal dengan ukuran 1000 DWT. Pengembangan Pelabuhan Ka­

01 INFO MARITIM EDISI 5.indd 6

lama mulai tahun 2013-2015 de­ ngan total anggaran ± Rp31 miliar. Fasilitas yang dibangun di antaranya dermaga sepanjang 70 meter, fasilitas darat berupa gudang 200 m2, kantor serta lapangan penumpukan. Pelabuhan Lipang dikembang­ kan sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 dengan total anggaran ± Rp27 miliar. Fasilitas yang dibangun der­ maga sepanjang 43 meter dan fasilitas darat antara lain gudang seluas 300 m2 serta terminal penumpang 150 m2. Pelabuhan Kahakitang dikem­ bangkan sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 dengan total anggaran ± Rp50 miliar. Fasilitas yang dibangun antara lain dermaga sepanjang 118 m serta fasilitas darat berupa gudang 200 m2, kantor serta lapangan pe­ numpukan. Pelabuhan Kawaluso dikem­ bangkan sejak tahun 2006 hingga tahun 2015 dengan total anggaran ± Rp29 miliar. Fasilitas yang dibangun antara lain dermaga sepanjang 43 m, kantor dan terminal penumpang 150 m2 serta gudang 300 m2. Pe­la­buhan Matutuang dilaku­ kan mulai tahun 2010 sampai de­ ngan tahun 2015 dengan total ang­ gar­ an ± Rp25 miliar. Fasilitasnya an­ tara lain berupa dermaga 40,5 me­ter dan fasilitas darat antara lain gu­ dang, terminal pe­ numpang dan lapangan penumpukan.

6

Pelabuhan Kawio dikembang­ kan sejak tahun 2008-2015 dengan anggaran ± Rp51 miliar. Fasilitas­ nya antara lain berupa dermaga 42 m, kantor dan terminal penumpang serta gudang. Pada Pelabuhan Sawang telah dikembangkan fasilitas di antaranya berupa dermaga 132 meter, fasilitas darat berupa gudang, terminal pe­ numpang dan lapangan penumpuk­ an. Total anggarannya ± Rp38 miliar dilakukan dari Tahun 2006-2015. Pelabuhan Buhias telah dikem­ bangkan sejak tahun 2013-2015 dengan anggaran ± Rp27 miliar. Fasilitasnya antara lain berupa der­ maga 70 meter, fasilitas darat antara lain gudang, terminal penumpang dan lapangan penumpukan. Sedangkan pada Pelabuhan Amu­rang telah dikembangkan fa­si­ litas antara lain berupa dermaga ge­ neral kargo 164 meter, dan fasilitas darat antara lain lapangan penum­ pukan 1.000 m2, terminal penum­ pang 112,5 m2 dan gudang 500 m2. Dikembangkan sejak tahun 20062015 dengan anggaran ±Rp58 miliar. Pelabuhan Bukide, Kalama, Li­ pang, Kahakitang, Kawaluso, Mata­ tuang, Kawio, Buhias dan Amurang merupakan pelabuhan pengumpan lokal. Sedangkan Pelabuhan Sawang dikategorikan sebagai pelabuhan pengumpan regional. Silo

Edisi V 2016

7/19/16 10:15 PM

PELABUHAN BUNGKUTOKO WUJUD SINERGI PEMBANGUNAN

K

ementerian Perhubungan telah menyelesaikan pem­ bangunan Pelabuhan Bung­ kutoko di Sulawesi Tenggara (Sul­ tra) dan diresmikan Menhub Igna­ sius Jonan pada 2 Mei 2016. Pelabuhan yang dibangun de­ ngan dana APBN sebesar Rp 204,217 miliar sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 ini berlo­ kasi terpisah dari Pelabuhan Kendari saat ini. Lokasinya persis di mulut Teluk Kendari yang men­ jadi tempat pertemuan arus keluar ma­ suk air laut dari Teluk Kendari serta dari Laut Banda. G ubernur Sulawesi Teng­ gara, Nur Alam, dalam sambutan­ nya menyatakan bahwa masyarakat Sulawesi Tenggara sa­ ngat menghargai penanganan langsung oleh Menteri Perhubungan dalam pengembangan infrastruktur perhubungan di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan peresmian beberapa pelabuhan yang terletak di 3 provinsi yang dilakukan di Bungkutoko, Su­ lawesi Tenggara, merupakan wujud dari sinergi dalam pembangunan. Menhub Jonan mengatakan bahwa 21 dari 35 pelabuhan yang telah diresmikan berada di Pulau Sulawesi. Pembangunan Pelabuhan Bungkutoko sendiri telah diputus­ kan oleh Presiden Republik Indone­ sia melalui Keputusan Presiden No. 168 Tahun 1998 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Buton, Kolaka dan Kendari. Pembangunan Pelabuhan Bung­ kutoko juga merupakan pe­ ngembangan dari Pelabuhan Ken­dari yang terkendala penegembangan­ nya karena keterbatasan lahan Edisi V 2016

01 INFO MARITIM EDISI 5.indd 7

pengembangan, pendang­k alan perairan kolam, alur pelayaran yang sempit, dan ren­cana pemerin­ tah daerah untuk mem­bangun jembatan di atas alur pelayaran dengan tinggi bebas yang terbatas. Selain itu, tingkat pertumbuhan pelabuhan laut Kendari pada tahun 2008, cukup tinggi ditandai data se­ bagai berikut: Berth Occupancy Ratio (BOR) 79%; pertumbuhan kontai­ nerisasi mencapai 7,79% per tahun; pertumbuhan arus barang 10,2% pertahun; pertumbuhan arus peti kemas 7% per tahun. Selain itu, dengan adanya pem­ bangunan di kawasan Bungkutoko ini akan menjadi lokomotif pem­ bangunan Kota Kendari yang saat ini terus berbenah untuk menseja­ jarkan diri dengan kota-kota lain di Indonesia. Pelabuhan Bungkutoko meru­ pakan pelabuhan pengumpul yang memiliki kapasitas kapal kargo sebe­ sar 6.000 DWT dan merupakan yang terbesar. Selain itu, Pelabuhan Bungkutoko juga dapat menampung

7

kapal penumpang dengan ukuran 6.022 GT (Pelni) dengan kedalaman Faceline dermaga seluas 8 M LWS. Fasilitas Pelabuhan Pelabuhan Bungkutoko terdiri dari dermaga seluas 188x20 M2, trestle seluas 206x8 M2, dan causeway seluas 150x8 M2. Sementara itu, lahan sisi darat Pelabuhan Bungkutoko total­ nya seluas 363x200 M2 yang terdiri dari gudang seluas 15,5x25 M2, la­ pangan penumpukan barang seluas 25.000 M2, Kantor KSOP seluas 15,5x25 M2, pos jaga seluas 4x6 M2, jalan lingkungan pelabuhan se­ luas 524x10 M2. Selain Bungkutoko, ada 4 pelabuhan di Sultra yang turut di­ resmikan Menhub yaitu Pelabuhan Baubau (Kota Baubau), Pelabuhan Wanci (Wakatobi), Pelabuhan Mo­ lawe (Kabupaten Konawe Utara dan Pelabuhan Maligano (Kabupaten Muna). Sedangkan di Sulsel pelabuhan yang diresmikan yakni pelabuhan Kalukalukuang (Kabupaten Pang­ kep). Dan tiga pelabuhan di Sulteng antara lain Pelabuhan Parigi (Kabu­ paten Parigi Moutong), Pelabuhan Malala dan Pelabuhan Ogoamas di Kabupaten Toli-toli. Deni

7/19/16 10:15 PM

PELABUHAN ATAPUPU WUJUD PEMBANGUNAN INDONESIA SENTRIS

M

enhub Ignasius Jonan meresmikan secara serentak 3 pelabuhan penyeberangan dan 6 pelabuhan laut penghubung dan perekat kepulauan ter­ luar, terdepan dan perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu 8 Mei 2016, di Pelabuhan Ata­ pupu, NTT. Peresmian pelabuhanpelabuhan ini merupakan per­ wujudan pembangunan Indo­ nesia sentris sesuai Nawacita pemerintahan Joko WidodoJusuf Kalla, yaitu memba­ngun Indonesia dari pinggiran, ka­ wasan terluar, perbatasan, ter­ dalam, dan rawan bencana. Ketiga pelabuhan pe­ nyeberangan tersebut yaitu, Pelabuhan Kewapante, Pama­ na, dan Seba. Sedangkan enam pelabuhan laut yaitu Pelabuh­ an Atapupu, Ba’a, Papela, Reo, Pota, dan Larantuka. Menhub Jonan menga­ta­ kan peresmian pelabuh­an laut ini bagian dari 35 pelabuhan yang sudah selesai pemban­ gunannya sesuai target tahun 2015. Sebanyak 33 pelabuhan diantaranya berada di timur Indonesia, hanya 2 yang bera­ da di wilayah barat, pelabuhan Barus di Sumatera Utara dan Pelabuhan Sukadana di Kali­ mantan Selatan. Sementara untuk pela­ buh­ an penyeberangan, ba­ nyak tersebar di Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat. Plt Dirjen Perhubung­ an Laut Umar Aris dalam laporan­nya mengatakan, pem­ bangunan sarana dan prasa­ rana ini untuk mewujudkan

sistem logistik nasional yang efisien dan efektif. Data Pengembangan 6 Pelabuhan Pengembangan Pelabuh­ an Atapupu dilaksanakan mu­ lai tahun 2004 – 2015 dengan total anggaran ±105 miliar Ru­ piah. Pelabuhan Atapupu direncanakan untuk kegiatan bong­kar muat barang dan pe­ ti kemas serta turun naik pe­ numpang dengan fasilitas an­tara lain Dermaga 1 sepan­ jang 310 meter dan Dermaga 2 sepanjang 70 meter untuk mengakomodasi kapal ukuran 3.000 DWT, serta fasilitas da­ rat antara lain berupa lapang­ an penumpukan seluas 6,7 hektar, terminal penumpang 180 m2 dan gudang 800 m2. Pengembangan Pelabuh­ an Ba’a dilaksanakan mulai Ta­ hun 2004 – 2015 dengan total anggaran ±102 miliar Ru­piah. Output yang dihasil­ kan berupa pembangunan der­maga sepanjang 80 meter, lapangan penumpukan 1,5 hektar, 2 unit gudang 1.250 m2, terminal penumpang 400 m2 dan kantor pelabuhan 150 m2 untuk dapat mengako­ modasi kapal dengan ukuran maksimal 3.000 DWT. Pengembangan Pelabuh­ an Papela dilaksanakan mulai tahun 2007 – 2015 dengan to­ tal anggaran sebesar ±26 miliar Rupiah. Fasilitas yang ada di Pelabuhan Papela an­ tara lain dermaga sepanjang 152 meter, kantor dan termi­ nal penumpang 300 m2 untuk mengakomodasi kapal dengan ukuran 1.000 DWT. Pengembangan Pelabuh­

8 01 INFO MARITIM EDISI 5.indd 8

Edisi V 2016

7/19/16 10:15 PM

an Reo dilaksanakan mulai tahun 2004 – 2015 dengan total ang­ garan ±135 miliar Ru­piah. Fasilitas yang ada di Pelabu­ han Reo diantaranya 2 unit der­ maga yaitu Dermaga 1 sepanjang 135 meter dan Dermaga 2 sepanjang 105 meter untuk mengako­ modasi kapal barang dengan ukuran 5.000 DWT serta fasilitas darat berupa gudang 600 m2, lapangan penumpukan 1,5 hektar, dan terminal penumpang 200 m2. Pembangunan Pelabuhan Pota dilaksanakan mulai tahun 2014 – 2015 dengan total anggaran sebesar ± 40 miliar Ru­ piah. Output yang dihasilkan berupa pembangunan dermaga sepanjang 70 meter mengakomodasi kapal dengan ukuran 500 DWT, dan fasilitas darat antara lain lapangan penumpukan dan kantor. Sedangkan pengembangan Pelabuhan Larantuka dilak­ sanakan mulai tahun 2006 – 2015 dengan total anggaran ±54 miliar Rupiah. Fasilitas yang ada di Pelabuhan Larantuka di antaranya dermaga multipurpose sepanjang 206 meter untuk mengakomodasi kapal kargo dengan ukuran 5.000 DWT dan dermaga pelra sepanjang 100 meter untuk mengakomodir ka­ pal dengan ukuran 1.000 DWT, serta fasilitas darat berupa gu­ dang 200 m2, kantor 150 m2, terminal penumpang 400 m2 serta lapangan penumpukan 375 m2. Pengembangan 3 Pelabuhan Penyeberangan Pelabuhan Penyeberangan Kewapante dan Pelabuhan Pe­ nyeberangan Pamana terletak di Kabupaten Sikka yang diba­ ngun mulai dari tahun 2013 – 2015. Sedangkan Pelabuhan Penyeberangan Seba yang terletak di Kabupaten Sabu Raijua dibangun mulai dari tahun 2009 – 2015. Pelabuhan Penyeberangan Kewapante dibangun dengan biaya APBN selama 3 tahun anggaran dengan total biaya pem­ bangunan sebesar ±59 miliar Rupiah. Pelabuhan Penyeberang­ an Pamana dibangun dengan biaya APBN selama 3 tahun anggaran dengan total biaya pembangunan sebesar ±53 miliar Rupiah, sedangkan Pelabuhan Penyeberangan Seba dibangun dengan biaya APBN selama 7 tahun anggaran dengan total bi­ aya pembangunan sebesar ± 65 miliar Rupiah. Pelabuhan Penyeberangan Kewapante dan Pelabuhan Penyeberangan Pamana merupakan Lintas Penyeberangan Dalam Kabupaten (Kabupaten Sikka), memiliki panjang lin­ tasan 17 mil. Lintas Penyeberangan Waingapu-Seba merupakan lin­ tas penyeberangan perintis. Sedangkan Lintas Penyeberangan Seba-Bolok merupakan lintas penyeberangan komersil dengan panjang lintasan 115 mil. Silo Edisi V 2016

01 INFO MARITIM EDISI 5.indd 9

9 7/19/16 10:15 PM

SEKJEN SUGIGARDJO RESMIKAN 18 PELABUHAN DI SULAWESI

S

ebanyak 18 pelabuhan yang tersebar di Pulau Sulawesi di­ resmikan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugi­ hardjo. Peresmian dilakukan secara terpusat di Pelabuhan Mantangisi, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, Minggu 15 Mei 2016. Pengembangan 18 pelabuhan tersebut menghabiskan anggaran Rp613 miliar. Tersebar Provinsi Su­

Pelabuhan Moutong. Lima pelabuhan di Sulawe­ si Utara yang diresmikan adalah Pelabuhan Laut Torosik; Pelabuhan Laut Tanjung Sidupa; Pelabuhan Laut Makalehi, yang merupakan pelabuhan pengumpan regional; Pelabuhan Laut Para; dan Pelabuhan Laut Melonguane, yang merupakan pelabuhan pengumpan lokal. Selanjutnya, di Provinsi Sulawe­ si Tenggara, ada tiga pelabuhan yang

dari 18 pelabuhan laut yang dires­ mikan itu, Mantangisi merupakan pelabuhan terbesar yang dapat dis­ andari kapal berbobot 3.000 DWT, selain Pelabuhan Banabungi di Su­ lawesi Tenggara. “Pembangunan masa depan di kawasan timur Indonesia, bukan lagi di kawasan barat. Ini dapat dilihat dari pembangunan 91 pelabuhan, 80 di antaranya dipusatkan di KTI dan sisanya di barat,” ucap Sugiharjo.

lawesi Tengah 4 pelabuhan, 5 pela­ buhan di Provinsi Sulawesi Utara, 3 pela­ buhan di Provinsi Sulawesi Tenggara, 3 pelabuhan di Provinsi Sulawesi Selatan, dan 1 pelabuhan di Provinsi Gorontalo. Mantangisi merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Ampana Tete, yang ditetapkan se­ bagai salah satu kawasan pengem­ bangan industri di Kabupaten Tojo Una-Una. Untuk menunjang pengembang­ an kawasan industri tersebut, peme­ rintah mengembangkan Pelabuhan Mantangisi, yang ditetapkan sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal. Begitu juga pelabuhan lain, seperti Pelabuh­ an Una-Una, Pelabuhan Bungku, dan

telah selesai dibangun, yaitu Pela­ buhan Banabungi, Pelabuhan Wa­ mengkoli, dan Pelabuhan Langara. Di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat tiga pelabuhan yang diban­ gun, yaitu Pelabuhan Balanglompo, Pelabuhan Sapuka, dan Pelabuhan Laut Maccini Baji, serta Provinsi Gorontalo dengan satu pelabuhan, yaitu Pelabuhan Bumbulan. Pembangunan infrastruktur pelabuhan di wilayah Sulawesi ini diharapkan mampu memfasilitasi keterhubungan antarwilayah, me­ ningkatkan mobilisasi arus manu­ sia dan barang, serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi secara mera­ ta di semua wilayah. Sekjen Sugihardjo mengatakan,

Dia mengatakan pembangunan infrastruktur itu diharapkan mem­ berikan efek ganda, tidak hanya memfasilitasi keterhubungan antar wilayah menjadi lebih efektif dan efisien, meningkatkan mobilisasi arus manusia dan barang di seluruh penjuru tanah air, tetapi juga meng­ gerakkan pertumbuhan ekonomi se­ cara merata di semua wailayah. “Pembangunan pelabuhan ini juga sejalan dengan program Nawa Cita, yang tidak lagi memusatkan pembangunan di Pulau Jawa, tetapi memprioritaskan pembangunan mu­­ lai dari kawasan pinggiran, da­ erah terluar, terdalam, terisolir, rawan bencana, dan mempunyai potensi ekonomi yang tinggi. Presti

01 INFO MARITIM EDISI 5.indd 10

10

Edisi V 2016

7/19/16 10:15 PM

Pelabuhan Sukadana dan Kuala Jelai Lengkapi Infrastruktur Kalimantan

K

ementerian Perhubungan te­ rus berupaya meningkatkan kapasitas sarana dan prasa­ rana transportasi di daerah terluar, terpencil, kawasan perbatasan dan daerah rawan bencana. Salah satu­nya adalah Pelabuhan Sukadana yang terletak di Desa Sutra, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Pelabuhan Sukadana diresmi­ kan oleh Sekretaris Jenderal Ke­ menterian Perhubungan Sugihardjo pada Sabtu 21 Mei 2016. Selain Pelabuh­an Sukadana, turut diresmi­ kan Pelabuhan Kuala Jelai, Kabupa­ ten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Pelabuhan ini selesai diba­ ngun tahun 2015, menggunakan dana APBN sebesar Rp75,4 miliar. Dengan selesainya pembangunan, saat ini pelabuhan Sukadana telah dilengkapi sejumlah fasilitas. Pada sisi laut fasilitas yang dimiliki an­

tara lain dermaga berukuran 70x8 m2, trestle berukuran 366x6 m2, dan ke­ da­ laman kolam -5 mLWS yang dapat disandari kapal berukuran hingga 1.000 DWT (kapal kargo). Pada sisi darat, dengan luas are­al

pelabuhan 210x125 m2, Pelabuhan Sukadana memiliki terminal pe­ num­ pang berukuran 15x7,5 m2. Serta dilengkapi pula dengan ge­ dung perkantoran, dan lapangan pe­ numpukan seluas 1.815 m2. Sebagai pelabuhan pengum­ pan lokal, pelabuhan yang berada di Kabupaten Kayong Utara ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk melalui laut untuk daerahdaerah sekitar yang tidak mempu­ nyai pelabuhan seperti Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Ka­ bupaten Melawi, dan Kabupaten Sintang. Terlebih lagi, pelabuhan Su­ kadana termasuk dalam rute perin­ tis R10 yakni Pontianak-TambelaPontianak-Teluk Air-Teluk BatangSukadana-Karimata-KetapangKen­dawang-Kuala Jelai-Kendawa­ ng-Ketapang-Karimata-SukadanaTeluk Batang-Teluk Air-PontianakTambelan-Pontianak. Silo

18 PELABUHAN 1 Pelabuhan Mantangisi merupakan pelabuhan pengumpan lokal. Pengembangan 20112015. Anggaran Rp69 miliar. Fasiltas: Dermaga sepanjang 114 meter, lapangan 2,7 hektare, terminal penumpang 200 m2, kantor pelabuhan 154 m2, dan mengakomodasi kapal maksimal 3000 DWT. 2 Pelabuhan Una-Una yang merupakan pelabuhan pengumpan lokal. Pengembangan mulai tahun 2012-2015. Anggaran Rp17 miliar. Fasilitas: Dermaga sepanjang 50 meter, trestle, kantor, dan pos jaga, dan mengakomodasi kapal maksimal 1000 DWT. 3 Pelabuhan Bungku merupakan pelabuhan pengumpul. Pengembangan tahun 20102015. Anggaran Rp 24 miliar. Fasilitas: Dermaga sepanjang 70 meter serta fasilitas darat penunjang operasional untuk mengakomodasi kapal dengan ukuran 1000 DWT. 4 Pelabuhan Moutong merupakan pelabuhan pengumpan lokal. Pengembangan tahun 20062015. Anggaran Rp28 miliar. Fasilitas: Dermaga sepanjang 70 meter serta fasilitas darat penunjang operasional untuk mengakomodasi kapal dengan ukuran 1000 DWT. 5 Pelabuhan Torosik adalah pelabuhan pengumpan regional. Pengembangan tahun 20102015. Anggaran Rp 22 miliar. Fasilitas: Dermaga sepanjang 70 meter serta fasilitas darat penunjang operasional untuk mengakomodasi kapal ukuran 1000 DWT. 6 Pelabuhan Tanjung Sidupa merupakan pelabuhan pengumpan regional. Pengembangan mulai tahun 2010-2015. Anggaran Rp40 miliar. Fasilitas: Dermaga sepanjang 70 meter serta fasilitas darat penunjang operasional untuk mengakomodasi kapal ukuran 1000 DWT. 7 Pelabuhan Makalehi pelabuhan pengumpan regional. Pengembangan tahun 20082015. Anggaran Rp 39 miliar. Fasilitas: Dermaga sepanjang 70 meter serta fasilitas darat penunjang operasional untuk mengakomodasi kapal ukuran 1000 DWT. 8 Pelabuhan Para pelabuhan pengumpan lokal. Pengembangan 2011-2012. Anggaran sebesar Rp16 miliar. Fasilitas: Dermaga sepanjang 35 meter serta fasilitas darat penunjang operasional untuk mengakomodasi kapal ukuran 1000 DWT. 9 Pelabuhan Melonguane pelabuhan pengumpan lokal. Pengembangan tahun 2005-2015. Anggaran Rp38 miliar. Fasilitas: Dermaga sepanjang 168 meter serta fasilitas darat penunjang operasional untuk mengakomodasi kapal ukuran 1000 DWT.

Edisi V 2016

01 INFO MARITIM EDISI 5.indd 11

10 Pelabuhan Bumbulan pelabuhan pengumpan regional. Pengembangan tahun 2008-2015. Anggaran Rp18 miliar. Fasilitas: Dermaga sepanjang 50 meter serta fasilitas darat penunjang operasional untuk mengakomodasi kapal ukuran 1000 DWT. 11 Pelabuhan Budong-Budong pelabuhan pengumpan lokal. Pengembangan tahun 20082012. Anggaran Rp28 miliar. Fasilitas: Dermaga sepanjang 70 meter serta fasilitas darat penunjang operasional untuk mengakomodasi kapal ukuran 1000 DWT. 12 Pelabuhan Pasang Kayu pelabuhan pengumpan regional. Pengembangan tahun 20082012. Anggaran Rp43 miliar. Fasilitas: Dermaga sepanjang 80 meter serta fasilitas darat penunjang operasional untuk mengakomodasi kapal ukuran 1000 DWT. 13 Pelabuhan Banabungi pelabuhan pengumpan regional. Pengembangan tahun 2008-2015. Anggaran Rp25 miliar. Fasilitas: Dermaga sepanjang 70 meter serta fasilitas darat penunjang operasional untuk mengakomodasi kapal ukuran 3000 DWT. 14 Pelabuhan Wamengkoli pelabuhan pengumpan lokal. Pengembangan tahun 2011-2014. Anggaran Rp22 miliar. Fasilitas: Dermaga sepanjang 70 meter serta fasilitas darat penunjang operasional untuk mengakomodasi kapal ukuran 1000 DWT. 15 Pelabuhan Langara pelabuhan pengumpan lokal. Pengembangan tahun 2008-2015. Anggaran Rp41 miliar. Fasilitas: Dermaga sepanjang 70 meter serta fasilitas darat penunjang operasional untuk mengakomodasi kapal ukuran 1000 DWT. 16 Pelabuhan Balanglompo pelabuhan pengumpan lokal. Pengembangan tahun 2007-2011. Anggaran Rp20 miliar. Fasilitas: Dermaga sepanjang 35 meter serta fasilitas darat penunjang operasional untuk mengakomodasi kapal ukuran 1000 DWT. 17 Pelabuhan Sapuka pelabuhan pengumpan lokal mulai. Pengembangan tahun 2011-2015. Anggaran Rp62 miliar. Fasilitas: Dermaga sepanjang 35 meter serta fasilitas darat penunjang operasional untuk mengakomodasi kapal ukuran 1000 DWT. 18 Pelabuhan Maccini Baji pelabuhan pengumpan lokal. Pengembangan tahun 2004-2015. Anggaran Rp61 miliar. Fasilitas yang dikembangkan berupa pembangunan dermaga sepanjang 50 meter serta fasilitas darat penunjang.

11 7/19/16 10:15 PM

SEMBILAN PELABUHAN UNTUK MEMPERKUAT DAERAH DI NTT SEMBILAN PELABUHAN

S

ekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo resmikan 9 (sembilan) pelabuhan di provinsi Nusa Tenggara Timur. Peres­ mian ke-sembilan pelabuhan berlangsung di pelabuhan Marapo­ kot, NTT, Selasa 31 Mei 2016. Dalam sambutannya, Sekjen Kemenhub menyampaikan bahwa Peresmian sembilan pelabuhan ini merupakan perwujudan program Nawacita yang digagas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, proyek pengembangan infrastruktur pelabuhan ini se­bagai salah satu wujud implementasi fokus kerja Kementerian Perhubungan, yaitu peningkatan kapasitas pelabuhan. Kementerian Perhubungan terus melakukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung untuk men­ dorong konektivitas pelayaran antar wilayah demi meminimalisir ma­ salah disparitas harga yang menjadi permasalahan utama saat ini. Delapan pelabuhan lainnya yang juga diresmikan yaitu, Pela­buhan Lamakera, Pelabuhan Waiwerang, Pelabuhan Komodo, Pelabuhan Terong, Pelabuhan Wuring, Pelabuh­ an Palue, Pelabuhan Naikliu, dan Pe­ labuhan Kolbano. Dalam laporannya, Direktur Ke­­ pelabuhanan Ditjen Hubla yang mewakili Direktur Jenderal Perhu­ bung­ an Laut, Ir. Mauritz Sibarani me­ nyampaikan harapan peresmian agar sembilan pelabuhan ini dapat me­ningkatkan konektivitas, mobilitas masyarakat, dan kelancaran distribusi logistik yang dapat mendorong per­ tumbuhan ekonomi di wilayah NTT dan sekitarnya. Laura

12 01 INFO MARITIM EDISI 5.indd 12

1 Pelabuhan Marapokot dibangun sejak tahun 2005 – 2015. Anggaran Rp43 Miliar. Fasilitas: Dermaga sepanjang 157 meter, trestle 2 unit dengan panjang masing-masing 77 meter, terminal penumpang, kantor, gudang dan pos jaga. Pelabuhan ini dapat disandari kapal berukuran hingga 3000 DWT. 2 Pelabuhan Laut Lamakera. Pembangunan mulai Tahun 2011 – 2013. Anggaran Rp28 Miliar. Fasilitas: Dermaga sepanjang 115 meter, trestle sepanjang 18 meter, Terminal Penumpang, Kantor, Gudang dan Pos Jaga untuk dapat mengakomodasi kapal kargo maksimal 1000 DWT. 3 Pelabuhan Laut Waiwerang. Pembangunan mulai Tahun 2011 – 2013. Anggaran Rp28 Miliar. Fasilitas: Dermaga sepanjang 100 meter, trestle sepanjang 30 meter, Terminal Penumpang, Kantor, Gudang dan Pos Jaga untuk dapat mengakomodasi kapal kargo maksimal 750 DWT. 4 Pelabuhan Laut Komodo. Pembangunan mulaiTahun 2008 2012. Anggaran Rp74 Miliar. Fasilitas: Dermaga sepanjang 125 meter, trestle sepanjang 231 meter, Terminal Penumpang, Kantor, Gudang dan Pos Jaga, dapat mengakomodasi kapal kargo maksimal 5000 DWT. 5 Pelabuhan Laut Terong. Pembangunan mulai Tahun 2011 – 2013. Anggaran Rp28 Miliar. Fasilitas: Dermaga sepanjang 95 meter, trestle sepanjang 30 meter, Terminal Penumpang, Kantor, Gudang dan Pos Jaga untuk dapat mengakomodasi kapal kargo maksimal 1000 DWT. 6 Pelabuhan Laut Wuring. Pembangunan mulaiTahun 2008 – 2011. Anggaran Rp20 Miliar. Fasilitas: Dermaga sepanjang 70 meter, trestle sepanjang 42 meter, Terminal Penumpang, Kantor, Gudang dan Pos Jaga untuk dapat mengakomodasi kapal kargo maksimal 1000 DWT. 7 Pelabuhan Laut Palue. Pembangunan mulai Tahun 2010 – 2012. Anggaran Rp21 Miliar. Fasilitas: Dermaga sepanjang 110 meter, Terminal Penumpang, Kantor, Gudang dan Pos Jaga dapat mengakomodasi kapal kargo maksimal 1000 DWT. 8 Pelabuhan Laut Naikliu. Pembangunan mulai Tahun 2010 – 2013. Anggaran Rp26 Miliar. Fasilitas: Dermaga sepanjang 100 meter, trestle sepanjang 20 meter, Terminal Penumpang, Kantor, Gudang dan Pos Jaga dapat mengakomodasi kapal kargo maksimal 1000 DWT. 9 Pelabuhan Laut Kolbano. Pembangunan mulaiTahun 2012 – 2015. Anggaran Rp106 Milyar. Fasilitas: Dermaga sepanjang 70 meter, trestle sepanjang 57 meter, Area Darat (100x72) m2 untuk dapat mengakomodasi kapal kargo maksimal 1000 DWT.

Edisi V 2016

7/19/16 10:15 PM

DERMAGA PELABUHAN PANARUKAN DAN SAPEKEN DIRESMIKAN

S

ekjen Kementerian Perhu­bung­an Ir. Sugiharjo dan wakil bupati Situbondo, Ir Yoyok Mulyadi bersama sama memennjet serine menandakan peresmian dermaga Pelabuhan Panarukan dan Sapeken, Kamis 26 Mei 2016. Peresmian dua dermaga itu dipusatkan di dermaga pelabuhan Panarukan, Situbondo, Jawa Timur. Dalam sambutannya, Sekjen Kementrian Perhu­ bungan mengatakan, dermaga Panarukan sepanjang 597 meter itu, semata mata untuk dapat kedalaman lima meter.

Bahkan, pihaknya berharap bagaimana pelabuhan Panaru­ kan bisa dikembangkan dan fungsi pelabuhan merupakan simpul penghubung antar daratan dan lautan. “Kita juga meresmikan pelabuhan Sapeken di Ka­ bupaten Sumenep yang menghabiskan anggaran sebesar Rp300 miliar,” kata Sugiharjo. Pemerintah Kabupaten Situbondo menyampaikan apresiasi trima kasih atas pembangunan Pelabuhan baru Panarukan yang selesai dibangun oleh Kementerian Per­ hubungan pada 2014 itu. “Apalagi daerah kami sangat jarang didatangi lang­ sung oleh pemerintah pusat. Dengan pembangunan pelabuhan ini menunjukkan perhatian dari pemerintah pusat,” ujar Yoyok. Pelabuhan baru Panarukan memiliki ukuran 102x10 meter persegi, causeway dengan ukuran 597x7 meter per­ segi, serta pengerukan kolam dengan kedalaman hingga -5 mLWS, sehingga bisa digunakan sandar oleh kapal dengan kapasitas kargo hingga 1.000 DWT. Dermaga tersebut juga dilengkapi dengan lapangan pe­numpukan kontainer dengan luas 218 x 35 meter perse­ gi, areal darat seluas 217 x 39,7 meter persegi, sebuah Kan­ tor KSOP, dan pos jaga, maka masyarakat dan pelaku usa­ ha jauh lebih menyukai pelabuhan baru Panarukan. Pandji

DIRJEN HUBLA RESMIKAN 21 PELABUHAN DI MALUKU DAN MALUKU UTARA

S

etelah meresmikan 55 pelabuhan di seluruh In­ donesia, Kementerian Perhubungan kembali meresmikan 21 Pelabuhan di Maluku, Senin, 30 Mei 2016. Peresmian dilakukan oleh Dirjen Perhubun­ gan Laut Kementerian Perhubungan A Tonny Budio­ no. Delapan pelabuhan terletak di Provinsi Maluku dan 13 pelabuhan di Provinsi Maluku Utara senilai total Rp757 miliar. Ke-21 pelabuhan pengumpan lokal dan regional yang dibangun pada periode 2007-2015 ini untuk men­ dukung pengimplementasian program tol laut di ka­ wasan timur Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemhub A Tonny Budiono mengungkapkan, program tol laut merupakan langkah pemerintah untuk memperkuat jati diri sebagai negara maritim dengan membangun serta meningkatkan konektivitas di seluruh penjuru Tanah Air. “Salah satu yang diwujudkan adalah dengan mem­ bangun infrastruktur pelabuhan untuk memperlancar arus penumpang, barang, dan jasa ke seluruh wilayah Edisi V 2016

01 INFO MARITIM EDISI 5.indd 13

hingga ke timur Indonesia,” ungkapnya dalam sambut­ an peresmian 21 pelabuhan tersebut di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon, Maluku, Senin 30 Mei 2016. Delapan pelabuhan di Maluku yang diresmikan adalah Pelabuhan Batu Merah (Rp8 miliar), Upisera (Rp21 miliar), Lirang (Rp32 miliar), Seira (Rp28 mili­ ar), Marsela (Rp32 miliar), Wolu (Rp48 miliar), Adault (Rp45 miliar), dan Damar (Rp33 miliar). Deni

13

7/19/16 10:15 PM

DIRJEN HUBLA RESMIKAN PELABUHAN KE-91 DI ACEH

K

ementerian Perhubungan se­­ lama tiga bulan terakhir se­cara maraton meresmikan penyelesaian pembangunan 91 pela­ buhan di berbagai penjuru tanah air. Sekitar 80 % terdapat di wilayah ti­ mur Indonesia, sedangkan sisanya tersebar di wilayah tengah dan barat Indonesia. Setelah sebelumnya meresmi­ kan 85 pelabuhan, Kementerian Per­ hu­bungan meresmikan 6 pelabuhan yang dibangun di wilayah barat In­ donesia. Keenam pelabuhan yang terletak di Provinsi Aceh dan Suma­ tera ini merupakan bagian terakhir dari 91 pelabuhan yang diresmikan sebelum memasuki masa Angkutan Lebaran 2016/1437 H. Enam pelabuhan yang diresmi­ kan tersebut antara lain Pelabuhan Ca­ lang dan Pelabuhan Singkil di Pro­vinsi Aceh. Pelabuhan Sirombu dan Pelabuhan Tanjung Tiram di Pro­vinsi Sumatera Utara, Pelabuhan Tua Pejat di Provinsi Sumatera Barat serta Pelabuhan Sadai di Provinsi Bangka Belitung. Peresmian ke-6 pelabuh­ an itu dilakukan oleh Direk­ tur Jendral Perhubungan La­ ut Kementerian Ir. Antonius Tonny Budiono dan dipusat­ kan di Pelabuhan Calang, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh pada Kamis 2 Juni 2016. Dirjen Tonny datang antara lain didampingi oleh Direktur Kenavi­

01 INFO MARITIM EDISI 5.indd 14

gasian Ditjen Hubla Bambang Wi­ yanto serta Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla Sugeng Wibowo. Peresmian diawali dengan pe­ mukulan beduk dan penanda­ t­ anganan prasasti untuk semua pelabuh­an dan dilanjutkan dengan peninjauan Pelabuhan Calang. Dalam sambutannya Dirjen Tonny mengatakan, pembangun­ an dan pengembangan keenam pel­ abuhan ini dibiayai oleh dana APBN dengan total nilai investasi sebesar Rp264,4 miliar. Diharapkan keberadaan pelabuhan-pelabuhan ini memiliki peran penting dalam memperlancar arus barang, penum­ pang, dan distribusi logistik nasional.

14

“Salah satu langkah nyata un­ tuk mewujudkannya, pemerintah me­ lalui Kementerian Perhubung­ an telah membangun infrastruktur pelabuhan yang berorientasi kepada benefit makro bukan semata profit center,” ujarnya. Pembangunan pelabuhan di Pulau Sumatera juga berfungsi un­ tuk melayani pelayaran kapal pe­ rintis. Adapun jaringan trayek kapal perintis meliputi trayek R-1, R-2 dan R-3 dengan kapal-kapalnya an­ tara lain KM. Sabuk Nusantara 35, KM. Sabuk Nusantara 37, dan Kapal Coaster sebesar 1200 DWT. Dia menjelaskan, peresmian enam pelabuhan di wilayah Suma­ tera ini menjadi penutup rang­ kaian kegiatan peresmian 91 in­ frastruktur pelabuhan di seluruh Indonesia yang telah dilakukan dari April 2016 hingga Juni 2016. Tersebar di 17 Provinsi, yang meliputi 11 pelabuhan diban­ gun di wilayah Barat Indonesia, termasuk di wilayah Kepulauan Sumatera dan 80 pelabuhan di wilayah Timur Indonesia. Dengan selesainya pem­ bangunan infrastruktur pela­ buh­ an yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air merupakan perwujudan komitmen pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan yang tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, akan tetapi me­ rata ke seluruh penjuru Tanah Air Indonesia. SIlo

Edisi V 2016

7/19/16 10:15 PM

INDONESIA BERPERAN AKTIF DALAM SIDANG IMO-MSC KE-96

S

ebagai anggota Dewan Inter­na­ tional Maritime Organization (IMO), Indonesia berpe­ ran aktif dan berkontribusi di setiap sidang IMO baik di tingkat Committee maupun Sub-Committee seperti pada IMO Maritime Safety Committee ke96 pada 10 hingga 20 Mei 2016 di Kantor Pusat IMO, London Inggris. Maritime Safety Committee (MSC) merupakan badan teknis ter­­ tinggi IMO yang memiliki tugas yang paling luas di antara komite-komite lainnya, yakni konstruksi dan per­ lengkapan kapal, pengawakan dari sisi keselamatan, peraturan pencegahan tubrukan kapal, pena­nganan barang berbahaya, prosedur dan persyarat­ an keselamatan ma­ ritim, informasi hidro­grafi, investigasi kecelakaan laut, salvage, pertolongan dan hal-hal lain yang langsung mempengaruhi kesela­ matan dan keamanan pelayaran. Sidang MSC ke-96 dibuka oleh Sekretaris Jenderal IMO, Kitack Lim yang berasal dari Republic of Korea dihadiri oleh para delegasi dari Ne­ gara Anggota Council IMO terma­ suk Indonesia dan dihadiri juga oleh dua negara anggota asosiasi, dua or­ ga­nisasi di bawah PBB, enam orga­ nisasi Inter-Governmental dan 33 organisasi Non-Pemerintah. Adapun Chairman Sidang IMO MSC adalah Mr. Brad Groves dari Australia. Delegasi Indonesia diketuai oleh Utusan Khusus untuk IMO Lak­ sa­ma­na (Purn) DR. Marsetio yang ber­anggotakan perwakilan dari Di­ rektorat Perkapalan dan Kepelautan Kemenhub, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kemen­ hub, Bagian Hukum Kemenhub, Ke­ menterian Luar Negeri, Atase Per­ hubungan RI di London, Kemente­ rian Koordinator Bidang Maritim, PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan perwakilan dari INSA (Indonesia National Shipowner Association). Pada sambutan pembukaannya, Edisi V 2016

01 INFO MARITIM EDISI 5.indd 15

Sekjen IMO menyoroti beberapa isu penting pada agenda sidang MSC ke-96 ini. Diantaranya adalah pelak­ sanaan standar berbasis tujuan untuk pembangunan kapal tanker minyak dan kapal curah, perlindungan ja­ ring­an transportasi laut dari ancam­ an cyber serta informasi terhadap pembajakan dan perampokan ber­ senjata di kapal dan adanya migrasi melalui laut. Di sidang IMO MSC ke-96 ini, Delegasi Indonesia menyampaikan 3 kali intervensi pada sesi Agenda Item MSC 96/4 tentang Enchance Mari­ tim Security, sesi Agenda Item MSC

15

96/6/1 tentang Pasenger Ship Safety dan agenda item MSC 96/7 tentang Pengangkutan Personil Industri (on Carriage of Industrial Personel). Terkait dengan peranan Indone­ sia di IMO, Ketua Delegasi Indonesia, Laksamana Dr. Marsetio menyatakan bahwa pentingnya peran aktif Indo­ nesia di IMO untuk menunjukan bahwa Indonesia layak diperhitungan oleh dunia dengan berkontribusi di setiap perumusan kebijakan maupun aturan yang dikeluarkan oleh IMO. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Presiden RI, Joko Widodo yang memposisikan Indonesia sebagai po­ ros maritim dunia. “Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia mengingat Indonesia berada di da­ erah equator, antara dua benua Asia dan Australia, antara dua samudera Pasifik dan Hindia, serta negara-ne­ gara Asia Tenggara. “ kata Marsetio. Atase Perhubungan RI di Lon­ don, Simson Sinaga juga menya­ takan bahwa dunia maritim harus melihat Indonesia telah bergerak maju dengan membangun sejumlah infrastrukur antarpulau dan berko­ mitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas ma­ ritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan. Wisnu

7/19/16 10:15 PM

KUPP JAILOLO LARANG KAPAL ANGKUT PENUMPANG BERLEBIHAN

K

antor Unit Penyelenggara Pe­ la­ buhan (KUPP) Kelas III Jailolo, Maluku Utara bersa­ ma Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Hal­ mahera Barat dan intansi ter­ kait melakukan sosialisasi aspek ke­ selamatan pelayaran. Kegiatan tersebut terkait degan pelaksanaan Angkutan Lebaran 2016/1437 H.

Sesuai perintah Menteri Per­ hubungan Ignasius Jonan dan arah­ an Direktur Jenderal Perhubungan Laut Ir. Anonius Tonny Budiono, MM, bahwa dalam menghadapi ang­­ kutan Lebaran 2016 ini semua sa­rana dan prasarana transportasi la­ut harus dalam kondisi prima dan si­ap mem­ berikan pelayanan terbaik ke­pada ma­ syarakat. Khusus kapal pe­ numpang, termasuk speed boat, harus me­menuhi persyaratan keselamatan pelayaran. “Pelayanan di pelabuhan dan ka­ pal harus memenuhi standar pela­ yanan minimum. Sedangkan kondisi kapalnya harus memenuhi persya­ratan kelaiklautan kapal,” kata Affan Tabona. Ketentuan tersebut sesuai de­ngan UU Nomor 17 Tahun 2008 ten­tang Pelayaran, PM Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pela­ yanan Minimal Bidhub Provinsi, Kabupaten/Kota, dan PK.103/1/1/DJPL-2011 tentang Kelaiklautan Kapal. Seluruh pemilik dan nakhoda kapal penumpang atau speed boat juga dalam melakukan pelayaran di­ minta memenuhi berbagai kewajiban seperti melengkapi dokumen/sertifikat kapal, Pas Kecil, dan Penga­ wakan SKK 30 Mil 2 orang (Nahkoda dan Motoris). Dan Kegiatan sosialisasi tidak boleh mengangkut pe­ itu dihadiri para pemi­ numpang atau barang diatas lik kapal, dan nakhoda dek (kap) kapal, ruang mesin serta kru kapal, Kepala dan ruang kemudi. AFFAN TABONA Dinas Perhubung­ Selain itu, diwajibkan Kepala KUPP Jailolo an dan Kominfo Kab. juga menyediakan Life Jacket Halmahera Barat, Ke­ (Baju Penolong), Life Bouy pala BNPB Kab. Halmahera Barat, (Pelampung Penolong), Radio Komu­ Kepala Polsek Jailolo, dan Kepala BA­ nikasi, Kompas dan alat-alat kesela­ SARNAS Ternate. matan pelayaran lainnya. Penumpang Kepala KUPP Jailolo Affan Tabo­ dan kru kapal juga dilarang merokok na pada kesempatan itu meminta agar selama dalam pelayaran. kapal-kapal penumpang tidak meng­ KUPP Jailolo juga membentuk angkut penumpang berlebihan atau Posko Pengaduan (Call Center) over kapasitas. KUPP deJailolo juga yang anggota-anggotanya terdiri dari mewajibkan semua kapal yang ber­ Syahbandar, Dishub Jailolo, BNPB, operasi memenuhi aspek keselamatan BASARNAS, dan KP3 Jailolo. Silo pelayaran.

16

01 INFO MARITIM EDISI 5.indd 16

Edisi V 2016

7/19/16 10:15 PM