http://www.bulletinmetropolis.com
Januari-2009
Menkes Resmikan Jamsoskes Sumsel Semesta Tugas dan tanggung jawab. Depkes : 1.Menetapkan jumlah sasaran peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan 2.Mengalokasikan dana bantuan sosial sesuai jumlah sasaran untuk setiap Kabupaten/Kota berdasarkan Penetapan Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan 3.Menyiapkan Pedoman Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat 4.Memberikan Kartu Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 5.Menyediakan pelaksana verifikator di PPK (pemberi pelayanan kesehatan) Pemprov Sumsel :
Seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu di Provinsi Sumatera Selatan akan mendapat layanan kesehatan. Ini setelah ditandatanganinya nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) tentang Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta antara Menteri Kesehatan Dr. dr. Siti Fadillah Supari, Sp. JP (K) dengan Gubernur Sumatera Selatan, H. Alex Noerdin, di Pelataran Benteng Kuto Besak, Selasa (27/1). “Nota kesepahaman tersebut sebagai wujud komitmen daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Sumsel. Agar masyarakat miskin dan tidak mampu di luar kuota nasional tetap dijamin oleh Pemda untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan Jamkesmas Nasional,” kata Menkes Siti Fadillah, saat membacakan sambutannya. seluruh Bupati/Walikota se-Sumsel serta unsur Muspida Provinsi Sumsel dan tamu undangan lainnya. Menkes juga mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas upaya yang dilakukan Pemrov Sumsel untuk berkontribusi dalam memperluas cakupan kepesertaan kesehatan di luar sasaran nasional yang telah ditetapkan dalam program Jamkesmas. “Kontribusi ini sangat besar artinya bagi masyarakat Provinsi Sumsel, untuk itu saya ucapakan rasa terimah kasih yang tinggi kepada pemrov Sumsel,” katanya Kendati demikian, agar pelaksanaan Jamsoskes ini lebih optimal, transparan dan akuntabel, menurut Menteri diperlukan komitmen yang
tinggi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk juga melibatkan peran serta masyarakat. “Dengan adanya rasa kepemilikan bersama (sense of belonging) dari seluruh masyarakat Sumsel, pelaksanaan Jamsoskes harus mendapat dukungan, pengawalan dan pengawasan yang optimal,” ujar Siti Fadillah seraya meminta pihakpihak terkait juga dapat menjamin ketersediaan dana dalam operasional Jamsoskes.
1.Memfasilitasi penetapan nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, dan status keluarga masyarakat miskin dengan Keputusan Bupati/Walikota sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan 2.Memfasilitasi penetapan nama gelandangan, anak terlantar, pengemis yang tidak memiliki identitas sebagai peserta Jamkesmas melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan
Siti Fadillah juga mengingatkan pelaksanaan Jamsoskes agar memperhatikan standar dan kualitas pelayanan yang baik dengan memperhatikan ketersediaan jaringan pelayanan dan sistim rujukan yang baik dan mudah diakses.
3.Memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat Sumatera Selatan yang memiliki Identitas Diri berupa KTP/KK/Surat Keterangan Berdomisili bagi Peserta Jamsoskes Sumsel Semesta
Sebelumnya Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengungkapkan, sehari setelah dilaunching (28 Januari 2009), prosedur dan mekanisme berobat gratis ini akan langsung digalakkan diseluruh daerah di Sumsel.
4.Melaksanakan pemberian pelayanan sesuai pedoman teknis yang ditetapkan bagi peserta Jamsoskes Sumsel Semesta
Jamsoskes Sumsel Semesta merupakan program Pemerintah Provinsi bagi seluruh masyarakat Sumsel. Melalui program ini, masyarakat akan mendapatkan pelayanan berobat gratis di pusatpusat kesehatan. Mulai dari Puskesmas Pembantu atau Puskesmas. kemudian dapat dirujuk ke RSUD Kabupaten/ Kota, RS Khusus Provinsi, RS Mohammad Hoesin Palembang, hingga RS Cipto Mangunkusumo maupun RSJ Harapan Kita di Jakarta. Cukup dengan menunjukkan KTP, Kartu Keluarga, atau Surat Keterangan Domisili dari kepala desa/lurah/camat setempat, maka sudah berhak mendapatkan layanan kesehatan.
5.Penyediaan dana untuk pelayanan kesehatan bagi pelaksanaan Jamsoskes Sumsel Semesta 6.Membayar biaya/klaim atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PPK terhadap Peserta Jamsoskes Sumsel Semesta 7.Menggunakan tenaga verifikator yang ada di PPK 8.Membentuk Tim Pengelola dan Tim Koordinasi Jamkesmas dan Jamsoskes Sumsel Semesta Sumber : Berita Pers Departemen Kesehatan RI
http://www.bulletinmetropolis.com
Januari-2009
Jamsoskes Bagi Warga Kota Palembang “Semua penduduk Sumsel bisa berobat dimana saja dalam wilayah Sumsel asal terdaftar sebagai peserta. Kita punya jejaring di 14 rumah sakit di kabupaten/ kota. Klaim pembayaran akan di serahkan kepada Badan Pengelola yaitu kabupaten maupun kota yang bersangkutan. Namun program ini hanya untuk pasien kelas III,” terang Zoelkarnain. Subsidi Silang Walikota Palembang Eddy Santana Putra menyambut positif program ini. Namun Eddy berharap program ini dapat diperluas dengan melibatkan rumah sakit swasta yang lain. Sebanyak 716.513 warga di 16 kecamatan di Kota Palembang pada 2009 ini akan mendapat pelayanan jaminan sosial kesehatan (Jamsoskes) Sumatera Selatan Semesta dari Pemerintah Kota Palembang. Jamsoskes Sumsel Semesta merupakan merupakan program dari Pemerintah Provinsi Sumsel guna mewujudkan program berobat gratis untuk seluruh kabupaten maupun kota di Sumsel. Program ini diperuntukkan bagi warga tidak mampu yang tidak tercover dalam Askes, Jamkesmas, Asabri dan jaminan kesehatan lain Melalui program ini, setiap warga berhak mendapatkan layanan kesehatan di seluruh puskesmas dan rumah sakit rujukan yang telah di tentukan dengan menunjukkan bukti berupa kartu jaminan. Kartu jaminan dapat di peroleh setelah masyarakat mendaftarkan diri dengan melampirkan fotokopi kartu keluarga maupun KTP. Untuk Kota Palembang, ada 5 rumah sakit (RS) rujukan. Yakni RS Muhammad Hoesin, RS dr.Ernaldy Bahar, RS Islam Siti Khadijah, RS Muhammadiyah, serta RSUD Bari.
Hal ini terungkap dalam sosialisasi Jamsoskes Sumsel Semesta sekaligus penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara 3 Rumah Sakit (RSI Khadijah, RS dr.Ernaldy Bahar, RSUD Bari) dengan Pemerintah Kota Palembang, di Ruang Rapat Pemkot Palembang, Selasa (13/ 1).
‘Seperti RS Pusri dan Pertamina untuk masyarakat sekitar. Kan ini lebih meringankan rumah sakit yang lain,” ujar Eddy.
Hadir dalam sosialisasi ini Walikota Palembang Eddy Santana Putra, Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Zoelkarnain Noerdin, Sekda Kota Palembang Marwan Hasmen, para asisten, kepala dinas dan camat se-Kota Palembang.
Buktinya, saat ini Palembang telah memiliki 38 puskesmas-sebagian besar sudah menjadi puskesmas swakelola; yaitu puskesmas yang dalam pendanaannya melibatkan peran serta masyarakat, dan 68 puskesmas pembantu. Selain itu di siapkan juga 19 puskesmas keliling, satu puskesmas terapung, serta 889 unit posyandu..
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Zoelkarnain Noerdin, tujuan dari Jamsoskes adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan cakupan penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan, serta meningkatkan keuangan yang transparan dan akuntabel. Menariknya, Jamsoskes ini bersifat lintas wilayah. Sebagai contoh, warga dari Prabumulih yang ingin berobat gratis tidak harus mendatangi RS di tempat asalnya, tapi bisa juga di lakukan di daerah lain.
Ia menerangkan, pemerintah kota selama ini terus berupaya untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi seluruh warga Palembang.
“Ke depan kita harapkan ada subsidi silang dari pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,” kata Eddy, sembari meminta agar prosedur pelayanan Jamsoskes ini di permudah bagi masyarakat.
http://www.bulletinmetropolis.com
2009, SMP dan SMA Ditargetkan Berstandar Nasional dan Internasional Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), pada 2009 ini menargetkan SMP dan SMA di Palembang menjadi rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah standar nasional (SNN). “Hal tersebut demi meningkatkan kualitas dunia pendidikan di Kota Palembang. Kami juga akan memonitoring serta mengevaluasi kepala sekolah,” kata Kepala Disdikpora Kota Palembang, Drs H.Hatta Wazol, MM di ruang kerjanya, Kamis (22/1). Hatta mengungkapkan, komitmen untuk memajukan bidang pendidikan juga datang dari PT Pertamina. BUMN ini turut andil dengan memberikan dana tanggung jawab sosial perusahaan (coorporate social responsibility/CSR) senilai Rp 1,150 miliar untuk pembangunan SMK dan SMA. Selain itu, juga akan dibangun SMA/SMK di daerah Talang Kelapa. “Telah dilakukan pembebasan lahan seluas 2 hektar. Namun itu masih belum cukup, untuk itu kita perlu bantuan dari pemerintah provinsi,” ujar Hatta. Adapun sekolah-sekolah yang ditargetkan sebagai sekolah RSBI adalah SMA Plus Negeri 17 Palembang, SMKN 6, SMKN 2, Xaverius I, serta SMA Kusuma Bangsa Palembang. Sementara untuk SMP targetnya yakni SMPN 9 dan SMPN I Palembang. Sedangkan sekolah yang telah menjadi SSN adalah SMAN I Palembang dan SMAN 3 Palembang. Target susulan yang akan bertaraf SSN yaitu SMAN 4, SMAN 5,
SMKN 4, SMPN 3 Palembang, dan SMPN 6. Kemudian SMPN 8, SMPN 14, SMPN 15, SMPN 17, SMPN 18 SMPN 19 Palembang, SMPN 54 Palembang, serta SMPN 35 Palembang. Untuk sekolah swasta yaitu SMP Xaverius I, SMP IGM, SMP Pusri, SMP Kusuma Bangsa, serta SMP Muhammadiyah 4 Palembang yang telah diverifikasi Departemen Pendidikan Nasional menjadi SSN dan RSBI. (*)
Pemkot Turunkan Ongkos Angkutan Kota Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perhubungan menurunkan ongkos angkutan kota (angkot) dari sebelumnya Rp 2.500 menjadi Rp 2.200 untuk sekali jalan.
Januari-2009 Penurunan sebesar 12 persen ini berlaku untuk semua jurusan trayek yang ada dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. “Masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan umum agar mempersiapkan uang pas untuk pembayaran,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Edi Nursalam dalam surat edaran No.551.21/067/DISHUB/2009 tanggal 19 januari yang diterima wartawan online www.bulletinmetropolis.com. Keputusan pemerintah menurunkan ongkos angkutan ini merupakan tindak lanjut Peraturan Walikota Palembang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum yang di tetapkan pada 15 Januari lalu. Dalam surat edaran tersebut juga disebutkan, bagi pengemudi maupun pemilik angkutan yang melanggar ketentuan akan dikenai tindakan tegas berupa pencatatan pelanggaran atau tilang, serta mempertimbangkan untuk pencabutan izin trayek. (yat)
http://www.bulletinmetropolis.com
Januari-2009
Dewan Setujui RAPBD 2009
Seluruh fraksi di DPRD Kota Palembang dapat memaklumi, menerima serta menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Palembang tahun 2009 untuk dituangkan menjadi APBD.
dilakukan oleh instansi pemerintah. Fraksi ini juga meminta pemerintah kota untuk segera melakukan penyesuaian tarif angkutan umum karena harga BBM saat ini telah turun sebanyak dua kali.
terlalu banyak dan akan mempersulit rentang kendali serta pelayanan. Karena itu kami meminta Kelurahan 16 Ulu dimekarkan menjadi Kelurahan 16 Ulu dan Kelurahan Talang Tuo,” ujar Syamsul.
“Kami juga mengharapkan pemerintah kota segera mengalihkan penjaminan kredit senilai Rp 4,3 miliar dari Bank Mandiri ke Bank Sumsel, karena Bank Sumsel adalah bank milik pemerintah. Selain itu, perlu juga dilakukan pengelolaan sistem informasi manajamen aset (SIMA) secara efektif,” kata Meski dapat menerima, 7 fraksi yang Mulyadi, juru bicara Fraksi terdiri dari Fraksi Golkar, PDI- Demokrat. Perjuangan, Demokrat, PKS, PAN, PPP dan PKK melalui juru bicaranya Sementara Fraksi PDI-Perjuangan masing-masing memberi sejumlah dalam pandangan akhir yang catatan dan saran. dibacakan oleh Syamsul SH, meminta eksekutif segera melakukan Fraksi Demokrat mengharapkan kajian terkait usulan pemekaran eksekutif segera memperbaiki kelurahan 16 Ulu Palembang. sejumlah ruas jalan di Kota Palembang yang rusak atau “Kawasan 16 Ulu memiliki 63 RT. berlobang akibat galian yang Hal ini dalam pandangan fraksi PDIP
Terkait adanya pengobatan serta pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah provinsi, Fraksi PPP meminta agar pemkot segera melakukan sosialisasi pemahaman gratis agar tidak terjadi kesalahan persepsi di masyarakat.
Demikian terungkap dalam Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kota Palembang dengan acara Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Laporan Komisi-komisi yang membahas RAPBD Tahun Anggaran 2009, Kamis (15/1).
Menanggapi semua kritik dan saran dari fraksi-fraksi ini, Walikota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan pihaknya akan memberikan perhatian dan menindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi-instansi terkait. (yat)
