Edisi VI 2016
Menhub Uji Kelaiklautan Kapal di Pelabuhan Tanjung Priok
8
Hari Pelaut Sedunia 2016
Dirjen Hubla: Jasa Para Pelaut Sangat Besar
13
Edisi VI 2016
Menhub Uji Kelaiklautan Kapal di Pelabuhan Tanjung Priok
8
Hari Pelaut Sedunia 2016
Dirjen Hubla: Jasa Para Pelaut Sangat Besar
13
Edisi VI 2016
Menhub Uji Kelaiklautan Kapal di Pelabuhan Tanjung Priok
8
Hari Pelaut Sedunia 2016
Dirjen Hubla: Jasa Para Pelaut Sangat Besar
13
KOLOM
REDAKSI MEDIA INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ZERO ACCIDENT ANGKUTAN LEBARAN 2016
P
ada 6 Juli 2016 mendatang pemerintah Indonesia akan menghadapi hajatan besar tahunan yaitu perayaan Idul Fitri 2016/1437 H. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Perhubungan selalu ditunjuk oleh Presiden RI sebagai Koordinator Angkutan Lebaran. Sebagai koordinator pelaksanaan Angkutan Lebaran 2016, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menargetkan zero accident atau tidak ada kecelakaan bagi semua moda transportasi yang digunakan untuk mengangkut penumpang mudik ke kampung halamannya masing-masing. Sebagai bentuk komitmen zero accident, Menteri Perhubungan mengeluarkan surat instruksi Nomor: IM 12 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Kelaikan Sarana Transportasi. Menindaklanjuti instruksi Menteri Perhubungan tersebut, Ditjen Hubla menerbitkan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/43/2/DJPL16 tanggal 7 Juni 2016 tentang Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal Penumpang dalam rangka Angkutan Lebaran Tahun 2016. Melalui surat itu, Direktur Jenderal Perhubungan Ir. A Tonny Budiono menginstruksikan kepada seluruh kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melakukan uji petik kelaiklautan kapal di wilayah kerjasam masing-masing. Jumlah kapal penumpang Angkutan Lebaran 2016 yang harus diuji petik totalnya berjumlah 1.273 armada di seluruh Indonesia. Selain memerintahkan para kepala UPT untuk melakukan pemeriksaan kelaiklautan kapal, Dirjen Hubla juga membentuk tim terpadu uji petik yang terdiri dari pejabat Kesekjenan Kemenhub, Ditjen Hubla, KNKT, Badan Litbang Perhubungan, dan stake holder lainnya. Selain menyongsong pelaksanaan Angkutan Lebaran, di bulan ini pun banyak kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang cukup penting, seperti pelaksanaan persiapan pelaksanaan inaportnet di Pelabuhan Belawan, pelaksanaan Verified Gross Mass Of Container (VGM) pada 1 Juli 2016, dan penyerahan dokumen Joint Submission dalam sidang legal committee (Komite Hukum) IMO ke-103 yang dilaksanakan di markas besar IMO pada 8-10 Juni 2016. Selain itu, pada 25 Juni 2016 merupakan hari peringatan pelaut sedunia atau The Day of Seafarer. Dirjen Perhubungan Laut menyampaikan apresiasinya terhadap para pelaut yang dinilainya berjasa besar pada pertumbuhan perekonomi. Selamat Hari Pelaut 2016! Wisnu
2
SUSUNAN PENGURUS Penanggung Jawab
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Pengarah
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktur Kepelabuhanan Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktur Kenavigasian Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
Redaktur Pelaksana Kepala Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat
Redaktur Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat
Penyunting/Editor Silo Darmono
Staf Redaksi Presti Febriana Kandi Tri Astuti Deni Wisnu Anggoro Erawati Laura T. Amelia Achmad Sopandji
Desain Grafis & Fotografer Tim Desain Grafis Indi Astono Syahroni
Sekretariat Rustam Hidayat
Alamat Redaksi
Gedung Karya Lt. 15. Kementerian Perhubungan Jl. Medan Merdeka Barat No.8. Jakarta 10110 Telp/Fax : 021 – 3847118 ext. 4135 e-mail:
[email protected]
Dirjen Hubla Minta Seluruh Kapal Penumpang Diuji Kelaiklautan
Halaman 6
Ditjen Hubla Soft Launching Inaportnet Pelabuhan Belawan
Halaman 11
Indonesia Sampaikan Dokumen Joint-Submission di Sidang ILC-IMO ke-103
Halaman 13
Indonesia Mendukung Penuh Pemberlakuan VGM Halaman 15
Edisi VI 2016
SAMBUT LEBARAN 2016/1437 H DITJEN HUBLA SIAPKAN 1.273 ARMADA
K
ementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik yang akan merayakan Lebaran 2016/1437 H di kampung halamannya masingmasing sekitar 25.815,236 orang. Jumlah itu terdiri dari pemudik yang menggunakan angkutan umum 17.698.484 orang, mobil pribadi 2.478.069 orang, dan sepeda motor 5.638.683 orang. Edisi VI 2016
Mengantisipasi tingginya jumlah penumpang mudik Lebaran 2016/1437 H tersebut, Kementerian Perhubungan menyiapkan 48.847 armada angkutan penumpang yang terdiri dari berbagai moda transportasi yaitu moda darat/jalan (Bus AKAP, AKDP, dan Pariwisata) sebesar 46.478 armada. Kemudian moda laut sebesar 1.273 armada, moda penyeberangan 195 armada, moda pesawat 529 armada, dan moda kereta api 372 armada. Khusus moda laut, pada Lebaran 2016/1437 H ini mengalami kenaikan jumlah armada sebanyak 11 kapal
3
dari Lebaran tahun 2015/1436 H. Jumlah armada moda laut sebanyak 1.273 unit ini untuk mengantisipasi jumlah penumpang mudik yang diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar 3.00% yaitu dari 1.560.246 orang pada Lebaran 2015/1436 H menjadi 1.607.053 orang pada Lebaran 2016/1437 H atau meningkat sebanyak 48.807 orang. Prediksi kenaikan jumlah penumpang sebesar 3.00% tersebut karena pada musim angkutan Lebaran 2016/1437 H ini bersamaan dengan hari libur pasca kenaikan anak-anak sekolah. Sedangkan kapasitas angkut
dari total jumlah armada moda laut tersebut mencapai 3.414.584 orang. Jumlah kapasitas sebesar itu terdiri dari armada PT Pelni 26 unit dengan total kapasitas 989.375 orang, armada perintis 96 unit dengan total kapasitas 63.626 orang, kapal Ro-Ro swasta 28 unit dengan total kapasitas 226.079 orang, kapal penumpang swasta 74 unit dengan total kapasitas 628.409 orang, dan kapal swasta jarak dekat 1.049 unit dengan total kapasitas 1.507.095 orang. Penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran tahun 2016/1437 H, dilaksanakan mulai H-18 (18 Juni 2016) sampai dengan H+17 (24 Juli 2016). Bersamaan dengan penyelenggaraan angkutan laut lebaran ini akan dilakukan kegiatan pemantauan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan laut melalui Posko Angkutan Laut lebaran tahun 2016. Posko ini merupakan bagian dari Posko Angkutan Lebaran Terpadu Kementerian Perhubungan. Selain itu, dilaksanakan pula pemantauan terhadap 52 pelabuhan yang diprediksi akan mengalami lonjakan penumpang. Ke-52 pelabuhan tersebut adalah: Belawan, Tanjung Balai Asahan, Sibolga, Pekanbaru, Dumai, Sei Pakning, Selat Panjang, Tanjung Balai Karimun, Batam, Tanjung Batu, Tanjung Uban, Tanjung Pinang, Sei Kolak Kuang, Kuala
APAPUN RISIKO DIAMBIL UNTUK TIDAK MEMBERIKAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR BILA KESELAMATAN PELAYARAN TERANCAM.
Tungkal, Palembang, Teluk Bayur, Tanjung Pandan, Pangkal Balam/ Muntok, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Gresik, Benoa, Lembar, Kupang, Pontianak, Kumai, Sampit, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Tarakan, Nunukan, Makassar, Pare-Pare, Bau Bau, Siwa, Kendari, Pantoloan, Gorontalo, Bitung, Manado, Ternate, Sanana, Ambon, Tual, Namlea, Sorong, Manokwari, Biak, Jayapura, dan Merauke. Dari 52 pelabuhan yang dipantau tersebut, diperkirakan terdapat 9 pelabuhan terpadat yang akan dilalui para pemudik yaitu pelabuhan Sei Pakning, Tanjung Balai Karimun, Batam, Tanjung Batu, Tanjung Uban, Tanjung Pinang, Tanjung Perak, Tarakan, Makassar, dan Ternate. Sedangkan untuk menjamin kes-
4
Edisi VI 2016
elamatan dan keamanan pelayaran selama masa mudik Lebaran 2016/1437 H, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan uji petik terhadap kapal-kapal terkait pemenuhan standar keselamatan pelayaran, juga terhadap pelabuhan-pelabuhan yang banyak menangani kapal penumpang. Uji kelaiklautan tersebut berdasarkan arahan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada Rapim Besar Kemenhub tanggal 1 Juni 2016. Pada kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan meminta agar seluruh moda angkutan laut penumpang yaitu sebanyak 1.273 armada dilakukan uji kelaiklautan. Pelaksanaan uji kelaiklautan dilakukan mulai 6 Juni sampai dengan 18 Juni 2016 yang dipusatkan di 10 pelabuhan yaitu Pelabuhan Merak, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Banjarmasin, Makassar, Bitung, Belawan, Lembar, Batam, dan Pontianak. Selain itu, para kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diperintahkan untuk melakukan uji kelaiklautan kapal yang mengangkut penumpang di wilayah kerjanya masing-masing. Kemudian mereka melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Ir. A. Tonny Budiono, MM, paling lambat tanggal 18 Juni 2016. Dalam rangka memenuhi amanat Menteri Perhubungan tentang
aspek keselamatan dan keamanan pelayaran pada masa Angkutan Lebaran 2016/1437 H dimana ditargetkan tidak ada kecelakaan atau zero accident, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Ir. A Tonny Budiono, MM, selelu mengingatkan seluruh personel Perhubungan Laut untuk terus-menerus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga keselamatan pelayaran. “Jaga dan siaga 24 jam dalam sehari,” kata Direktur Jenderal Tonny Budiono. Kesiapsiagaan itu, Dirjen menegaskan lebih hebat lagi dalam menyongsong dan pada saat angkutan Lebaran dan liburan sekolah. Arus mobilitas publik terjadi lonjakan tinggi sehingga memungkinkan padatnya penumpang kapal laut. Dalam kaitan tersebut, Dirjen menegaskan jajaran Ditjen Perhubungan Laut harus berkonsentrasi terhadap keselamatan pelayaran, termasuk di dalamnya memastikan tersedianya sesuai ketentuan berbagai perlengkapan dan fasilitas keselamatan. Selain itu, Dirjen juga mengingatkan jangan bermain-main dengan cuaca. Syahbandar harus berpatokan kepada data cuaca yang diterbitkan BMKG. “Apapun risiko diambil untuk tidak memberikan Surat Persetujuan Berlayar bila keselamatan pelayaran terancam. Seperti selalu diingatkan Bapak Menteri Perhubungan bahwa lebih tidak berangkat daripada menjemput maut,”kata Dirjen Tonny. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ir. Adolf R Tambunan dalam Rapat Koordinasi Siaga Kesiapan Angkutan Laut Lebaran tahun 2016 di Ruang Nanggala Gedung Cipta Kementerian Perhubungan Jakarta, Kamis (2/6/2016), menyampaikan bahwa tidak ada toleransi pada aspek keselamatan pelayaran. Kapal-kapal yang tidak memenuhi aspek kelaiklautan berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan oleh para marine inpsector Perhubungan Laut, tidak akan diberangkatkan. “Para petugas di lapangan juga Edisi VI 2016
harus selalu melakukan pengawasan dan melakukan tindakan tegas terhadap kapal-kapal yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas seat,” kata Adolf. Selain itu, harus diantisipasi kegiatan dan penyiapan kapal cadangan di lokasi-lokasi yang mengalami lonjakan penumpang yang tidak dapat ditampung oleh jumlah kapal yang tersedia. Juga meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dan penyebarluasan informasi jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronika serta melakukan pemasangan spanduk-spanduk di tempat-tempat tertentu. “Termasuk menjaga ketertiban agar para pedagang tidak naik ke atas kapal serta memperhatikan kondisi fasilitas embarkasi dan debarkasi penumpang,” kata Adolf. Silo
5
DIRJEN HUBLA MINTA SELURUH KAPAL PENUMPANG DIUJI KELAIKLAUTAN
D
irektur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Ir. Antonius Tonny Budiono, MM, meminta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perhubungan Laut melakukan uji petik kapal penumpang di wilayahnya masing-masing untuk meningkatkan keselamatan transportasi laut dalam menghadapi angkutan Lebaran 2016/1437 H. Uji petik kapal dimulai dari 6 hingga 18 Juni 2016. “Masing-masing Kepala Kantor di UPT Ditjen Hubla agar melaksanakan Uji Petik kelaiklautan kapal penumpang dan melaporkan
hasilnya kepada Dirjen Hubla sesuai dengan format laporan pemeriksaan kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Lebaran 2016 agar dapat ditindaklanjuti,” Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono di Jakarta, Rabu (8/6/2016). Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah menginstruksikan kepada seluruh Direktur Jenderal, termasuk Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk melakukan pemeriksaan kelaikan secara menyeluruh terhadap sarana dan prasarana transportasi laut. Instruksi Menhub itu melalui surat Nomor: IM 12 Tahun
6
Edisi VI 2016
2016 tentang Pemeriksaan Kelaikan Sarana Transportasi. Menindaklanjuti instruksi Menteri Perhubungan tersebut, Ditjen Hubla menerbitkan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/43/2/DJPL16 tanggal 7 Juni 2016 tentang Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal Penumpang dalam rangka Angkutan Lebaran Tahun 2016. “Seluruh Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Kepala Kantor Pelabuhan Batam, Kepala KSOP Kelas I hingga IV, dan Kepala UPP Kelas I hingga III harus melak-
sanakan uji kelaiklautan terhadap 1.273 kapal penumpang yang dipergunakan untuk Angkutan Laut Lebaran 2016,” katanya. Tim Terpadu Uji Petik Selain memerintahkan para kepala UPT, Dirjen Hubla juga membentuk Tim Terpadu untuk melaksanakan Uji Petik di beberapa lokasi pelabuhan yang banyak dilayari oleh kapal penumpang. “Tim terpadu uji petik ini untuk memastikan semua pelayanan memenuhi aspek keselamatan dan keamanan pelayaran,” kata Kepala Bagian Organisasi dan Humas Ditjen Hubla Bambang Sutrisna. Tim Terpadu Uji Petik Kapal akan melakukan tugasnya di beberapa pelabuhan yang banyak melayani penumpang seperti Pelabuhan Merak, Tanjung Perak (Surabaya), Samarinda, Balikpapan, Bitung, Palembang, Pontianak, Tanjung Emas (Semarang), Makassar, Belawan, Tanjung Priok ( Jakarta), Benoa, Sorong, Ambon, dan Batam. Tim Terpadu tersebut terdiri dari pejabat terkait di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Hubla, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, Marine Inspector dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dan Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Jika terdapat temuan dan terbukti bahwa kapal tersebut tidak memenuhi syarat, maka kapal akan digrounded sampai kapal diperbaiki dan dapat dipastikan dalam kondisi prima. Salah satu Tim Terpadu yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perhubugan Ir Cris Kuntadi dan Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Ir. Sugeng Wibowo, melakukan inspeks ke Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis (9/6/2016). Tim yang beranggotakan Marine Inspector Ditjen Perhubungan laut Capt. Ari Wibowo, M. Mar, Capt. Diaz Saputra, dan Capt. Samuel T Darmawan melakukan inspeksi keselamatan pelayaran di KM Leuser milik PT Pelni yang sedang sandar di Pelabuhan Makassar. Termasuk dalam rombongan tim terpadu juga Syahbandar Pelabuhan Makassar Marwansyah, Kabag Organisasi dan Humas Perhubungan Laut Bambang Sutrisna, Kasubag Humas Perhubungan Laut Wisnu Wardana, investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi Capt. Rudi Yulianto, dan sejumlah pejabat terkait. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Irjen Cris Kuntadi menyatakan bahwa kapal penumpang KM Leuser secara umum masih laik laut dan dapat melanjutkan perjalanan. Meskipun demikian, Marine Inspector Ditjen Perhubungan Laut telah menemukan banyak hal yang perlu segera di perbaiki, meskipun temuan tersebut bersifat minor. Selain itu, Pelni juga diminta segera melakukan peEdisi VI 2016
nataan kabin atau dek penumpang, seperti penyejuk ruangan yang banyak dikeluhkan penumpang akibat tidak berfungsi maksimal karena sering mati. “Manajemen penumpang dan barang pun harus segera diperbaiki. Jangan ada lagi penumpang dan barang dicampur di dek penumpang. Barang-barang yang boleh dibawa ke dek penumpang hanya yang kecil-kecil. Jangan bawang berkarung-karung seperti temuan tadi,” katanya. Silo
7
MENHUB UJI KELAIKLAUTAN KAPAL DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK
M
enteri Perhubungan Ignasius Jonan melakukan peninjauan kesiapan angkutan lebaran sekaligus melakukan uji kelaiklautan kapal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa 14 Juni 2016. Salah satu kapal yang dites kelaiklautannya adalah kapal penumpang milik PT Pelni yaitu KM Umsini. Pada kesempatan itu, Menhub meminta Dirut PT Pelni mengujicoba fungsi sekoci pada KM Umsini yang sedang sandar di Dermaga 106, Terminal Penumpang Nusantara Pura, Pelabuhan Tanjung Priok. “Coba diturunkan itu sekoci berfungsi gak? Jangan jangan gak ada yang bisa diturunkan ,” kata Menhub kepada Dirut Pelni. Dirut PT Pelni Elfien semula meyakinkan Menhub bahwa semua alat keselamatan kapal sudah dicek secara berkala dan semuanya berfungsi baik. Namun Menhub tetap mau lihat uji coba penurunan sekoci. Ahasil sekocinya berfungsi dengan baik . “Kalau sekoci gak berfungsi saat dibutuhkan kan lebih bahaya,” kata Menhub. Uji kelaiklautan kapal di Pelabuan Tanjung Priok telah dilakukan terhadap delapan kapal penumpang yang secara rutin melayani penumpang di pelabuhan ini. Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok meny-
elesaikan uji petik tersebut secara maraton. “Pelaksanaan uji petik sesuai peritrah Bapak Menteri Perhubungan dan Bapak Dirjen Perhubungan Laut digelar siang malam,” kata Syahbandar Capt. Sahattua P Simatupang. Adapun kapal-kapal yang telah diuji petik adalah KM Kelud (Pelni), El Saddai (Bangka Belitung), Dobonsolo (Pelni), Srikandi Line (Bukit Merapin), Ciremai (Pelni), Sawita (Bukit Merapin), Salvia (Bukit Merapin), dan Bukit Raya (Pelni). Sedangkan kapal-kapal tidak dilaksanakan uji petik yakni KM Lawit (di luar daerah), Star Belitung (sedang dok), Dorolonda (sedang dok), El Saddai II (sedang dok), dan Gunung Dempo (sedang dok). Capt. Sahattua mengemukakan, hasil uji kelaiklautan secara umum sudah baik, meskipun ada beberapa temuan yang harus segera diperbaiki. Temuan itu sudah disampaikan kepada nakhoda dan manajemen perusahaan pelayaran bersangkutan. Kepada perusahaan pelayaran, diberi batas waktu hingga 18 Juni 2016 untuk melakukan corective action terhadap plan management system document. “Kalau tidak dilakukan maka dapat berisiko kapal tidak mendapatkan Surat Persetujuan Belayar,” kata Capt. Sahattua. Pandji
8
Edisi VI 2016
SEKJEN KEMENHUB PASTIKAN KESIAPAN PELABUHAN MERAK
umat, 18 Juni 2016, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan Ir. Sugihardjo, M.Sc didampingi oleh Direktur Angkutan dan Multimoda Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Cucu Mulyana meninjau kesiapan Pelabuhan Merak, Banten dalam menghadapi angkutan Lebaran 2016/1437 H. Kedatangan Sekjen Sugihardjo ke Pelabuhan yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry itu disambut oleh Kepala Cabang PT ASDP Indonesia Ferry Merak Tommy Kaunang, Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banten M Nafri, Kabid Hubdat Dishub Provinsi Banten Abadi Wuryanto, dan pejabat terkait lainnya. Setelah mendengarkan paparan singkat dari Tommy Kaunang, Sekjen Sugihardjo beserta rombongan langsung melakukan peninjauan ke sejumlah tempat. Diantaranya kesiapan loket tiket, ruang tunggu penEdisi VI 2016
umpang, dan dermaga. Sekjen juga melakukan pemeriksaan ke sejumlah kapal penyeberangan untuk memastikan kelaiklautan kapal dan aspek keselamatan dan keamanan lainnya. “Sesuai instruksi Bapak Menteri Perhubungan, sejak tanggal 6 hingga 24 Juni 2016, seluruh moda transportasi, termasuk kapal penyeberangan harus diperiksa agar memenuhi aspek keselamatan,” kata Sugihardjo. Sekjen Sugihardjo menegaskan, setelah tanggal 24 Juni 2016, kapal-kapal penyeberangan yang tidak memenuhi aspek keselamatan berlayar tidak akan diizinkan untuk melayani angkutan Lebaran. “Ini keputusan Bapak Menteri Perhubungan yang tidak bisa ditawar-tawar. Sarana transportasi yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan tidak boleh beroperasi melayani penumpang angkutan Lebaran,” katanya. Pada kesempatan itu, Sekjen Sugihardjo meminta agar truk-truk
9
barang yang diangkut kapal harus diikat atau lashing. Kewajiban itu agar aspek keselamatan pelayaran lebih terjamin. Apalagi setelah kejadian yang menimpa kapal Rafelia II yang tenggelam di Selat Bali beberapa waktu lalu. Ia menegaskan, tidak ada alasan apa pun, termasuk alasan keterbatasan waktu sandar agar kendaraan tidak dilashing. Untuk mengatasi keterbatasan waktu, pelaksanaannya bisa dengan kombinasi, lashing dan kunci ban. Kepala Kesyahbaandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Merak Muhammad Nafri menjelaskan, kapal yang beroperasi di Merak seluruhnya ada 62 armada. Dari hasil pemeriksaan atau uji petik, ada 10 kapal yang tidak laik laut. “10 kapal ini harus diperbaiki sebelum 24 Juni. Bila temuantemuan tidak diperbaiki, mereka tidak akan kami izinkan berlayar,” kata Nafri. Deni
Apel Siaga Angkutan Lebaran 2016/1437 H
DIRJEN HUBLA: AWASI KESELAMATAN PELAYARAN SUNGGUH-SUNGGUH!
D
irektur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Ir. Antonius Tonny Budiono memerintahkan kepada seluruh petugas di lapangan agar sungguhsungguh mengawasi keselamatan pelayaran serta mengantisipasi agar tidak terjadi masalah percaloan tiket kapal laut, kenaikan tarif melebihi ketentuan, dan penelantaran penumpang. Juga melakukan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran. Perintah itu disampaikan Dirjen Hubla dalam sambutan Apel Siaga Kesiapan Angkutan Laut Lebaran tahun 2016 (1437H) yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Perhubungan Laut Ir. Boedi Setiadjid di Dermaga Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta (20/6/2016) pukul 16.00 WIB. “Hal ini untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman,” kata Dirjen Hubla. Apel Siaga ini diikuti seluruh
unsur yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok Kantor seperti Syahbandar Utama dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Distrik Navigasi Tanjung Priok, Pangkalan Armada PLP Tanjung Priok, Koterm A, Kolinlamil, Lantamal III, Polres Jakarta Utara, Pol Air Polda Metro Jaya, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, SAR, UPT Ditjen Hubla se-DKI, Kantor Bea Cukai, Imigrasi, Kesehatan Pelabuhan, Balai Besar Karantina Pertanian, Dishub DKI Jakarta, PT. Pelindo II, PT. PELNI, PT. JICT, TPK Koja, ABK, Koperasi TKBM, dan unsurunsur terkait lainnya. Bersamaan dengan penyelenggaraan angkutan laut lebaran ini dilakukan pula kegiatan pemantauan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan laut melalui Posko Angkutan Laut lebaran tahun 2016 (1437 H) yang merupakan bagian dari Posko Angkutan Lebaran Terpadu Kementerian Perhubungan. Koordinator Angkutan Lebaran Nasional Angkutan Laut yang juga
10
Edisi VI 2016
Direktur Lala Ditjen Perhubungan Laut Adolf R.Tambunan mengatakan, dari data yang ada realisasi jumlah penumpang lebaran tahun 2015 (1436H) adalah sebesar 1.560.246 orang. Dengan prediksi kenaikan sebesar 3%, maka jumlah penumpang angkutan laut pada lebaran 2016 (1437H) diperkirakan akan mencapai 1.607.053 orang atau mengalami peningkatan sebanyak 48.807 orang. “Mengantisipasi peningkatan penumpang tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyiapkan armada kapal laut sebanyak 1.273 unit dengan kapasitas 3,4 juta orang penumpang,” kata Adolf. Apel siaga ini ditandai dengan penyematan tanda pengenal petugas gabungan, di Posko Angkutan Lebaran Terpadu di Pelabuhan Tanjung Priok 2016. Mereka adalah perwakilan dari Polres KPPP Tanjung Priok, Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok, Imigrasi Tanjung Priok, Karantina Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok. Sopandji
M
Ditjen Hubla Soft Launching Inaportnet Pelabuhan Belawan
enjelang penerapan secara penuh mulai 1 Juli 2016, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) memperkenalkan secara terbatas atau soft launching penerapan sistem Inaportnet di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara, Selasa (28/6/2016). “Saya meminta semua pihak baik regulator, operator maupun pengguna jasa layanan lainnya di pelabuhan dapat mendukung dan melaksanakan pelayanan kapal dan barang melalui Inaportnet,” kata sambutan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Ir. A Tonny Budiono, MM, yang disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ir. Adolf R. Tambunan, MM. Penerapan sistem aplikasi Inaportnet di Pelabuhan Belawan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 192 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang penerapan Inaportnet untuk pelayanan kapal dan barang di pelabuhan serta Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 3 Tahun 2016 tentang penerapan Inaportnet untuk pelayanan kapal dan barang di Pelabuhan Makassar, Belawan, Tanjung Perak, dan Tanjung Priok. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut segera menindaklanjuti instruksi tersebut dengan menerbitkan Peraturan Dirjen Hubla Nomor HK.103/3/11/DJPL-2015 tentang tata cara pelayanan kapal dan barang menggunakan Inaportnet di pelabuhan. Adapun pada penerapan sistem Inaportnet juga sudah terintegrasi dengan sistem pelayanan Surat Persetujuan Syahbandar (SPS) secara online yang diberlakukan di 16 UPT Edisi VI 2016
Ditjen Hubla yaitu Kantor Kesyahbandaran Utama (Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makassar), Kantor Pelabuhan Kelas I Batam, KSOP Kelas I (Panjang, Banten, Dumai, Semarang, Banjarmasin, Balikpapan, Bitung, Ambon dan Sorong) serta KUPP Kelas I (Manggar dan Tanjung Uban). Pelayanan ini terdiri atas pelayanan surat persetujuan kapal masuk (clearance in), surat persetujuan olah gerak kapal di pelabuhan dan surat persetujuan berlayar (clearance out/ port clearance). Sebelumnya, para pejabat Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara menandatangani pakta integritas penerapan sistem Inaportnet khu-
11
sus di Pelabuhan Belawan di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Senin (13/6/2016). Direktur Jenderal Perhubungan Laut Ir. Tonny Budiono, MM, menyaksikan langsung penandatanganan tersebut. “Saya tegaskan kembali kepada para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut beserta jajarannya bersama dengan Pusat Teknologi Informatika dan Komunikasi Perhubungan untuk berkomitmen dan bekerja keras mewujudkan pembangunan dan pengembangan aplikasi berbasis online, seperti Inaportnet, SIMLALA, SIM Kapal, dan SIM Kepelabuhanan yang andal dan terintegrasi dengan baik,” kata Tonny Budiono. Presti
DIRJEN HUBLA BEKUKAN 1.489 SIUPAL DAN SIOPSUS
D
irektorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membekukan 1.489 Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) yang tidak memenuhi syarat admi nistrasi dan teknis. “Saya sudah tandatangani surat pembekuan 1.489 SIUPAL dan SIOPSUS per tanggal 20 Juni 2016. Dengan demikian, perusahaan dimaksud tidak diperkenankan melakukan kegiatan apapun dalam bidang Angkutan Laut, baik berupa pengoperasian kapal milik dan charter serta kegiatan keagenan kapal di seluruh wilayah Republik Indonesia,” kata Dirjen Hubla Ir. Antonius Tonny Budiono di Jakarta, Selasa (21/6/2016). Dalam ketentuan Pasal 69 ayat (6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, disebutkan bahwa izin usaha angkutan laut (SIUPAL/ SIOPSUS) berlaku selama pelaksana kegiatan angkutan laut masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap dua tahun sekali oleh Dirjen Hubla. Berdasarkan ketentuan itu, Ditjen Hubla melakukan evaluasi sejak dua tahun terakhir terhadap 3.394 SIUPAL dan SIOPSUS yang telah terdaftar di Direktorat Lalu
Lintas dan Angkutan Laut. Dari evaluasi tersebut, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan La ut menemukan adanya perusahaan angkutan laut yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang dipersyaratkan dalam PM. 93 Tahun 2013 tersebut sehingga terancam dicabut izinnya. Adapun perusahaan angkutan laut yang terancam izinnya dicabut terdiri dari 1.108 SIUPAL dan 381 SIOPSUS. Pembekuan SIUPAL dan SIOPSUS tersebut sudah melalui prosedur dan proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses pembekuan ini dilakukan sesuai prosedur dan memenuhi seluruh tahapan sesuai ketentuan yang berlaku. Mulai dari pemberian surat peringatan pertama, surat peringatan kedua dan akhirnya surat peringatan
12
Edisi VI 2016
ketiga yang tidak juga mendapatkan tanggapan dan menyelesaikan kewajiban. Oleh karena itu dikenakan sanksi berupa pembekuan. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 tahun 2013, Perusahaan Angkutan Laut masih diberikan waktu 30 hari dari sejak tanggal diterbitkannya surat pembekuan SIUPAL dan SIOPSUS untuk melakukan validasi dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis agar pembekuan tersebut dicabut dan perusahaan dapat beroperasi kembali. Bagi perusahaan pelayaran yang terancam dicabut izinnya dapat segera melakukan validasi ke Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Hubla, Gedung Karya Lantai 14 Kemenhub. Silo
INDONESIA SAMPAIKAN DOKUMEN JOINT-SUBMISSION DI SIDANG ILC-IMO KE-103
P
ada tanggal 8 – 10 Juni 2016 bertempat di Markas Besar IMO, London, dilaksanakan Sidang Legal Committee (Komite Hukum) IMO ke-103. Sidang Komite Hukum IMO tersebut merupakan pertemuan rutin tahunan yang dihadiri oleh para anggota Komite Hukum yang terdiri dari semua Negara Anggota IMO yang memiliki tugas untuk menangani setiap masalah hukum dalam lingkup organisasi. Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan Pejabat dari KBRI London dan perwakilan dari beberapa instansi Pemerintah Pusat di Jakarta, yang dipimpin oleh Minister Counsellor KBRI London Dindin Wahyudin dan Atase Perhubungan KBRI London, Simson Sinaga. Salah satu agenda utama Indonesia yang menjadi perhatian pada Sidang Komite Hukum IMO ke103 adalah agenda Joint-Submission antara Indonesia dan Denmark. Dokumen Joint-Submission yang disampaikan oleh kedua negara tersebut berisi mengenai revisi terhadap Draft Guidance for Bilateral/ Regional Arrangements or Agreements on Liability and Compensation Issues Connected with TransEdisi VI 2016
boundary Oil Pollution Damage Resulting from Offshore Exploration and Exploitation Activities atau pedoman pengaturan perjanjian bilateral/regional yang mengatur tentang pertanggungjawaban dan kompensasi pencemaran lintas batas negara yang berasal dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi lepas pantai. Pembentukan sebuah pedoman atau kerangka aturan internasional tersebut dilatarbelakangi oleh kasus Montara yang terjadi di Laut Timor, Nusa Tenggara Timor (NTT) pada Tahun 2009, dimana tidak ada sebuah aturan internasional yang mengatur tentang pemasalahan mengenai tanggung jawab dan kompensasi yang berhubungan dengan kerusakan pencemaran lintas batas dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi lepas pantai, sehingga menyebabkan
13
penyelesaian kasus Montara menjadi berlarut-larut. Ketua Delegasi Indonesia, Minister Counsellor KBRI London, Dindin Wahyudin telah menyampaikan dan memperkenalkan isi dari dokumen Joint-Submission tersebut kepada Komite Hukum IMO dan mendapat respon yang positif dari beberapa negara anggota IMO. Pada Sidang Komite Hukum IMO ke-97 Tahun 2010, Indonesia menyampaikan inisitaif untuk membahas isu tersebut serta menggagas sebuah solusi aturan internasional guna menyelesaikan permasalahan tanggung jawab dan kompensasi yang terkait dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi lepas pantai. Bukan hal yang mudah untuk menginisiasi pembentukan sebuah Rezim Internasional baik itu Konvensi maupun Resolusi pada Organisasi Maritim Internasional (IMO) yang beranggotakan 171 negara. Namun Indonesia tetap bersemangat memperjuangkan kepentingan di dunia internasional yang sejalan dengan semangat Pemerintah Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia atau dikenal dengan istilah World Maritime Fulcrum. Presti
Hari Pelaut Sedunia 2016
DIRJEN HUBLA: JASA PARA PELAUT SANGAT BESAR
T
anggal 25 Juni 2016 dicatat sebagai hari Pelaut Sedunia atau Seafarer Day. Tahun 2016 kali ini, Organisasi Maritim Internasional (IMO) mengambil tema “At Sea For All”. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Ir. A Tonny Budiono, MM menyampaikan bahwa Hari Pelaut Sedunia merupakan bentuk apresiasi kepada para pelaut yang telah berjasa besar dalam menggerakan perekonomian. “Sebagai negara maritim terbesar dengan jumlah pelaut terbesar di dunia tentunya Indonesia sangat menghargai peran dan jasa pelaut
terhadap bangsa dan negara ini,” kata Dirjen Hubla di Jakarta, Sabtu (25/6/2016). Menurutnya, hal ini sejalan dengan tujuan IMO yang ingin mengkampanyekan pentingnya peranan para pelaut dunia yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dunia. Sedangkan tema “At Sea For All” memiliki hubungan yang kuat dengan tema Hari Maritim Sedunia tahun 2016, yaitu “Shipping: indispensable to the world.” Sehingga memberi pemahaman bahwa semua pelaut tidak hanya bekerja untuk industri pelayaran atau karir mereka sendiri, namun untuk kita semua sehingga pelaut dapat diartikan sebagai pekerja yang sangat dibutuhkan dunia. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil pelaut terbaik di dunia tentunya berharap banyak kepada para pemuda pemudi bangsa ini untuk menjadi pelaut yang dapat
14
Edisi VI 2016
diandalkan melalui sekolah dan pendidikan yang berada di bawah Kementerian Perhubungan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai Direktorat Teknis selalu bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dalam upayanya mencetak pelaut yang andal. “Tidak mudah menjadi pelaut karena harus menempuh pendidikan yang berjenjang namun Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selalu mendukung anak bangsa untuk menjadi pelaut yang andal,” ujarnya. Salah satu cara mengungkapkan penghargaan untuk para pelaut yaitu dengan menyebarkan pesan melalui media sosial dengan menggunakan hastag #AtSeaForAll. “Terima kasih kepada para Pelaut Indonesia dan seluruh pelaut dunia. Selamat Hari Pelaut Sedunia tahun 2016,” kata Dirjen Hubla. Silo
INDONESIA MENDUKUNG PENUH PEMBERLAKUAN VGM
K
eselamatan Pelayaran merupakan mandat uta ma yang menjadi fokus dalam perumusan peraturan dan kebijakan International Maritime Organization (IMO). Setiap negara yang men jadi anggota IMO wajib melaksanakan berbagai konvensi IMO, termasuk konvensi di bidang keselamatan pelayaran. Dalam Safety of Life at Sea (SOLAS) 1972 Bab VI, Pasal 2 tentang Verified Gross Mass Of Container (VGM) yang dikeluarkan oleh IMO disebutkan bahwa Kewajiban peme nuhan VGM atau verifikasi berat kotor peti kemas yang diangkut kapal akan diberlakukan mulai 1 Juli 2016. “Indonesia sebagai anggota aktif di dewan IMO, mendukung penuh ketentuan SOLAS 1972 tersebut,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Ir. A Tonny Budiono, MM, di Jakarta, Rabu (29/6/2016). Untuk itu, Kementerian Perhubungan melalui DiEdisi VI 2016
rektorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 1 Ju ni 2016 te lah menerbitkan Peraturan Direktur Jende ral Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/4/DJPL-16 ten tang Be rat Kotor Peti Kemas Terverifikasi yang di Ang kut di Kapal (VGM), beserta perubahannya yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/5/DJPL-16. “Ketentuan VGM itu untuk mencegah perbedaan antara berat peti kemas yang dideklarasikan dengan berat peti kemas aktual. Sehingga tidak terjadi kesalahan penempatan di kapal yang berdampak pada keselamatan kapal, awak kapal di laut dan pekerja di pelabuhan serta potensi kerugian,” kata Tonny. Sedangkan peti kemas yang melebihi berat kotor maksimal yang dinyatakan dalam Safety Approval Plate (CSC Safety Plate) tidak boleh diangkut di kapal. Laura
15
WISNU WARDANA
TERUS BERGERAK MAJU DAN MELAYANI MASYARAKAT BIODATA
P
ada 4 Mei 2016, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melantik sejumlah pejabat eselon III dan IV Kementerian Perhubungan. Dari puluhan pejabat yang dilantik saat itu, ada nama Wisnu Wardana, S.Sos, M.Si yang didapuk menjadi Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Bagian Orga nisasi dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Penunjukan Menhub Jonan kepada pria kelahiran 10 Februari 1979 di Jakarta itu tampaknya tidak salah. Wisnu merupakan sosok pekerja yang penuh semangat dan berdedikasi tinggi pada pekerjaanya. Dari latar belakang pendidikan, pejabat yang mulai menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2006-2007 itu menyandang gelar S1 Ilmu Komunikasi Jurusan Kehumasan dari Universitas Indonesia. Bahkan gelar Magister Manajemen Komunikasi Jurusan Komunikasi Pemasaran juga diraih di salah satu universitas ternama di Indonesia ini. Kepiawaiannya berhubungan dan beromunikasi dengan masyarakat telah teruji sejak dia menjadi staf humas pada Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri (KSLN) pada 2006-2007, ketika dia masih CPNS. Kemudian pada 2007 - 2010 menjadi pelaksana Humas di Bagian Hukum dan KSLN. Dan sejak 2010 – 2016, ia selalu dipercaya sebagai penyusun bahan-bahan kerja sama luar negeri. “Sejak CPNS sampai sekarang bidang pekerjaan dan tugas saya memang tidak
16
jauh dari hubungan dengan media, masyarakat, dan termasuk kerja sama dengan luar negeri,” kata Wisnu. Sebagai bentuk didekasinya terhadap pekerjaan, Wisnu terus menimba ilmu dan pengetahuan di bidang kehumasan dan kerja sama luar negeri. Selama karirnya, ia mendapat berbagai pendidikan dan penugasan seperti diantaranya pelatihan teknik kehumasan dan public speaking di Jakarta, international training course improvement performance of port in Indonesia di Bremen Jerman, dan pelatihan teknik diplomasi di Balikpapan. Wisnu juga dipercaya menjadi tim penyiapan pencalonan Indonesia sebagai Dewan International Maritime Organization (IMO) untuk periode 2011-2013, 2013-2015, dan 2015-2017. Kemudian menjadi bagian dari delegasi Indonesia pada sidang IMO Assembly di London tahun 2011, 2013, dan 2015. Juga sebagai anggota delegasi Indonesia pada sidang IMO-MSC ke-96 di London pada awal Mei 2016 lalu. Selain itu, Wisnu juga ditunjuk sebagai delegasi Indonesia pada sidang ASEAN China di China. Menjadi delegasi Indonesia pada sidang ASEAN STOM di Kuala Lumpur, Malaysia, dan masuk dalam tim persiapan sidang 3 negara pantai TTEG tahun 2010 di Bali dan 2013 di Yogyakarta. Sebagai pegawai negeri yang bertugas di bidang kehumasan, Wisnu meyakini, dengan memberikan pelayanan dan hubungan terbaik kepada masyarakat, termasuk media massa, maka kinerja dan citra positif lembaga kerjanya dapat meningkat. Ia berprinsip, berkarya dan bergunalah untuk orang lain dan diri sendiri karena hidup hanya sekali. “Jika tidak mampu terbang maka berlarilah. Jika tak mampu berlari maka berjalan sudah cukup. Jika belum bisa maka merangkaklah karena anda harus bergerak maju dan maju,” tuturnya. Silo
Edisi VI 2016
