EDISI I TAHUN Roadmap Sinkronisasi Program DPPAD Jateng Menuju Goal Launching Bayar Pajak Melalui ATM BRI

EDISI I TAHUN 2016

Roadmap Sinkronisasi Program DPPAD Jateng 2015-2018 Menuju Goal Launching Bayar Pajak Melalui ATM BRI

ISI MAJALAH

WARTA DPPAD JAWA TENGAH EDISI I TAHUN 2016

EDISI I TAHUN 2016

Tak Lelah Berinovasi Gubernur Jawa Tengah

Johan Hadianto

Agung Amin Dian Lestari

[email protected]

WARTA DPPAD JAWA TENGAH

Tak lelah berinovasi tampaknya tepat untuk memberikan gambaran bagi Dinas PPAD Prov Jateng, dalam mengupayakan terobosan demi peningkatan mutu pelayanan bagi para wajib pajak kendaraan bermotor. Terobosan demi terobosan yang dilakukan adalah sebagai upaya mendongkrak PAD bagi Provinsi Jawa Tengah. Bersama mitra kerja di Samsat seperti Kepolisian dan Jasa Raharja serta para stakeholder di perbankan di Jawa Tengah, DPPAD Prov Jateng, kencang mengembangkan inovasi baru berbasiskan Informasi dan Tekhnologi (IT) dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Memasuki tahun 2016 serta kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang diprediksikan oleh berbagai kalangan akan berjalan stagnan, halnya pada bidang otomotif, tidak mempengaruhi upaya membuat terobosan baru yang terus dikembangkan DPPAD Jateng. Pada intinya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, melalui Dinas PPAD Prov Jateng, akan terus membuat inovasi baru demi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Setelah meluncurkan Samsat Online dengan Bank Jateng pada Januari 2015 dan Samsat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Oktober lalu, pada Desember lalu, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Polda Jateng, PT Jasa Raharja, Bank Jateng dan BRI meluncurkan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui ATM BRI. Dalam kesempatan tersebut Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo juga menuturkan bahwa inovasi yang dilakukan pihaknya untuk mendorong prinsip masyarakat tidak boleh sulit dalam membayar pajak, harus tepat dan siap melayani. Selain launching ATM Samsat yang akan kita sajikan untuk Anda, tentu saja ada beberapa materi lain yang juga tak kalah menariknya untuk disimak, seperti, ulasan terkait Road map Sinkronisasi Program DPPAD Jateng 2015-2018, pembekalan bagi para pegawai bidang Valbin dan liputan khusus mengenai Simda (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Atau beberapa berita lain mengenai pengelolaan Asrama Haji Donohudan Boyolali (room VIP) nya menjadi sebuah hotel bintang dua, Juara Samsat Idol ,maupun berita ringan seputar liputan berbagai UP3AD di daerah dan penyerahan kembali beberapa mobil operasional untuk Samsat Keliling di enam daerah di Jawa Tengah. Tentu akan lebih bijak jika kami selaku penyaji materi,mempersilakan kepada Bapak/Ibu yang budiman untuk menyimak dan menikmati langsung apa yang telah kami sajikan. Harapan kami buah karya yang telah kami hasilkan ini akan benar-benar bermanfaat bagi para pembaca sekalian, terima kasih. (redaksi)

Roadmap Sinkronisasi Program DPPAD Jateng 2015-2018 Menuju Goal

Story Cover Edisi I Tahun 2016

02 LIPUTAN UTAMA

LIPUTAN KHUSUS

DPPAD Jateng Gandeng Tim PKK Jateng

06

Sosialisasikan Pembayaran PKB ke Lingkungan Keluarga ..................................................... 26

Launching Bayar Pajak Melalui ATM BRI

Hadiah Mobil Bagi WP Taat Bayar Pajak Sudah Menanti .................. 28

10 Sosialisasi BMD Guna Akurasi Penyajian Data Aset Lain

LIPUTAN DAERAH UP3AD / Samsat Grobogan Sosialisasi Layanan Samsat Lewat Radio ..................... 29 Kartu Tanda Masuk Bagi Pembayar Pajak Mendapat Respon Positif Dari Mitra Kerja

LIPUTAN UTAMA

di Samsat Sragen .................................................................. 30

Kepala DPPAD Prov Jateng, Hendri Sentosa :

UP3AD Demak Adakan Simulasi

“SEMAKIN DEKAT, SEMAKINCEPAT”............................... 05

Pemadam Kebakaran ........................................................... 32 UP3AD/Samsat Pati

LIPUTAN KHUSUS

Juara Samsat Idol putaran ke IV ...................................... 34

Persoalan Aset

UP3AD Kabupaten Klaten,

Menjadi Tantangan Bersama ........................................... 12 Jangkau Daerah Pinggiran, DPPAD Jateng serahkan 6 Unit Mobil Samkel Baru ke UP3AD ........ 14 Pembekalan Teknis & Evaluasi Pada Bidang Valbin .............................................................. 15

Terus Tingkatkan Mutu Layanan ...................................... 36 85 % ANGKUTAN UMUM Di Banjarnegara Belum Berbadan Hukum .................. 38 UP3AD / Samsat Blora Ajak WP Jumat Ceria ............. 40

Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ........................................... 18

RAGAM

Rakor Evaluasi Penatausahaan

DWP Dinas PPAD Prov Jateng,

Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD ............ 20

Peringati HUT DWP Ke 16 ................................................. 42

Rapat Tekhnis PKB/BBNKB

Membina ukhuwah

Pelaksanaan Pelayanan Samsat ...................................... 22

dan Menyiapkan diri dalam hidup ................................ 44

Samsat menjadi Contoh pelayanan public ................. 24

HARD TARGET !!!

Sosialisasi Rekonsiliasi Penerimaan PAD

SESUATU BANGET ................................................................ 46

Pada aplikasi PAD On line ................................................. 25

Mendongkrak PAD Melalui AHD .................................... 48


01

LIPUTAN UTAMA


Roadmap Sinkronisasi Program DPPAD Jateng 2015-2018 Menuju Goal

LIPUTAN UTAMA


Hasil Evaluasi Selain memaparkan mengenai roadmap menuju goal tahun 2018, Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, dalam rapat sinkronisasi program tersebut juga memaparkan pengamatannya terhadap hasil evaluasi kegiatan pengawasan Samsat tahun 2015 yang kemudian dijadikan rujukan dalam menyusun roadmap Samsat Jawa Tengah pada tahun 2016-2018. Dalam evaluasinya terhadap Samsat, Ombudsman menyatakan perlunya mempersiapkan birokrasi agar pemerintah bisa berkinerja lebih baik, lebih transparan,lebih akuntabel, responsif dan partisipatif. Untuk itu menurutnya perlu sebuah paradigma baru mengenai cara melayani wajib pajak. Sedangkan dalam bidang administrai pelayanan publik, menurut ombudsman, perlu dilakukan sebuah evaluasi agar standar Pelayanan Publik untuk ukuran Dan Penempatannya Di Masing – Masing Up3AD tidak Berbeda – Beda. Khususnya mengenai tata letak loket pelayanan di masing – masing Up3AD diharapkan bisa diseragamkan guna memfamilierkan wajib pajak ketika mengurus ke Samsat.

Ombudsman juga menyoroti pengelolaan pengaduan yang dinilai belum menjadi kebutuhan dalam rangka menerima masukan dan kritik dari masyarakat/WP, karena dinilai masih bersifat memenuhi kewajiban standar pelayanan publik. Terkait dengan Indeks kepuasan masyarakat (ikm) yang sudah berwujud alat elektronik diharapkan peranannya, untuk dapat dimaksimalkan, harapnya petugas mengarahkan dan memberi petunjuk cara menggunakan alat kepada masyarakat\wp sampai tahapan tertentu. Menurut Ombudsman RI konsistensi, pemahaman, komitmen petugas/penyelegggara terhadap makna dan isi Standar Pelayanan Publik (SPP) agar selalu di tingkatkan sehingga pelayanan akan tercermin dari SPP tersebut. Bidang Infranstruktur Sedangkan pada pembidangan infrastruktur, Ombudsman memberikan catatan mengenai bangunan gedung UP3AD dan Samsat yang belum standar, sehingga memunculkan karakter berbeda dan tidak maksimalnya pengelolaan gedung (kebersihan, penggunaan ruang kerja, dan pemanfaatan fasilitas). Pintu masuk dan keluar,

dan merubah dengan menambah dan mengurangi Sistem Pelayanan terbaik yang ada.

Kepala DPPAD Prov. Jateng, Hendri Santosa.

D

alam rangka penyempurnaan program pelayanan menuju pelayanan yang cepat, nyaman dan bebas dari pungutan liar, DPPAD Provinsi Jawa Tengah, mengadakan rapat sinkronisasi penyusunan roadmap Samsat Jawa Tengah tahun 2016-2018. Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Zaid serta Komisi Informasi Jawa Tengah, Zainal Petir, hadir sebagai narasumber di kegiatan tersebut. Melalui paparannya bertemakan Roadmap DPPAD Jateng, dalam mewujudkan embanan Gubernur Jawa Tengah, Ombudsman menyebutkan langkah-langkah strategis yang seharusya ditempuh dalam upaya menciptakan terwujudnya pelayanan DPPAD yang lebih cepat, nyaman, mudah, transparan, akuntabel, terintegrasi serta mewujudkan pelayanan yang berbasiskan pada IT. Roadmap DPPAD Jateng 2015-2018 pada tahapan pertama atau tahun I (2016), diharapkan oleh Ombudsman agar mampu melakukan penyempurnaan Sistem Pelayanan terbaik, melakukan Evaluasi Sistem Pelayanan,

02


Pada tahapan kedua atau tahun kedua DPPAD diharapkan telah mampu melakukan penyempurnaan Bangunan Fisik, penyempurnaan dengan penyeragaman Perangkat Keras (seperti ruang pelayanan dua pintu , penempatan loket-loket utama dan penyempurnaan dengan penyeragaman penempatan, isi dan ukuran sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada tahapan ketiga atau tahun ketiga, DPPAD Jateng, diharapkan membuat MOU dengan anggota Samsat dan Stakeholder serta membuat Komitmen dengan anggota Samsat untuk Pelayanan terbaik serta berupaya menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait untuk pelayanan terbaik. Sedangkan pada tahapan ke empat atau tahun keempat 2018, DPPAD Jateng, diharapkan sudah mampu mewujudkan embanan Gubernur yaitu pelayanan yang benar-benar cepat, nyaman, bebas pungli menuju pelayanan yang identik dengan semboyan Mboten korupsi mboten ngapusi. Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sri Puryono, Kepala DPPAD Prov Jateng, Hendri Santosa, Sekertaris DPPAD Jateng, dan Para Kepala Bidang, Kepala UP3AD dan Para Kasi PKB/BBNKB se Jawa Tengah.

Ketua ORI perwakilan Jateng bersama anggota dalam diskusi sinkronisasi program road map layanan publik.


03

LIPUTAN UTAMA


idealnya ada dua sehingga memudahkan alur pelayanan, serta mudah diatur dan dikontrol. Fasilitas sesuai dengan UU 25 Tahun 2009 masih banyak yang belum terpenuhi, seperti : ram, rambatan, kursi roda untuk difable, ruang laktasi, ruang merokok, tempat bermain anak belum menjadi prioritas utama. Fasilitas vital (WC) belum disediakan khusus untuk masyarakat/WP, sebagian masih bergabung dengan WC karyawan dan pemeliharaan kebersihan berbeda dengan WC karyawan. Fasilitas umum seperti parkir dan mushola juga diharapkan dikelola secara maksimal dan selaras dengan pelayanan Samsat. Kondisi infrastruktur secara umum belum terpelihara dengan baik, seperti contoh kebersihan gedung, WC, masih belum maksimal. Sehubungan dengan Bidang sumber daya Manusia, Ombudsman menyatakan Psikologi personil terkait dengan sifat melayani (bukan dilayani), ramah, mendahulukan WP dalam pelayanan masih dinilai belum maksimal. Kompetensi personil terhadap substansi tugas diharapkan juga terus ditingkatkan sehingga tercipta profesionalitas kedisiplinan dan integritasnya terjaga. Hal lain seperti pemahaman personil terhadap standar pelayanan publik menurutnya harus selalu di upgrade untuk mengikuti perkembangan kondisi dan situasi. Untuk terciptanya trust (kepercayaan) dengan memakai ID Card / seragam masih belum dipahami oleh petugas sehingga dalam bertugas tidak memakai ID Card dan seragam tersebut.

Kepala DPPAD Prov Jateng, Hendri Sentosa :

“SEMAKIN DEKAT, SEMAKIN CEPAT” dan BRI serta pelayanan pajak jemput bola dengan sistem door to door secara bertahap terus kami tingkatkan jumlahnya,”papar Hendri Santosa.


Disisi lain, percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan diungkapkan oleh Kadinas juga diupayakan melalui pembukaan SAMSAT CEPAT untuk pendaftaran ulang 1 tahunan dengan persyaratan yang lebih sederhana sehingga antriannya terpisah dengan pembayaran pajak 5 tahunan yang persyaratannya lebih kompleks. “Dengan demikian tagline atau slogan pelayanan pajak “SEMAKIN DEKAT, SEMAKIN CEPAT” kami harapkan dapat benar-benar terwujud demi kepuasan wajib pajak dan peningkatan pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah,”imbuh Kadinas.

Komisi informasi penyiaran, Zainal Petir menerima tanda kenangan dari DPPAD Jateng.

Zainal Petir , Komisi Informasi Penyiaran Sementara itu narasumber lain yang dihadirkan dalam rangka sinkronisasi program roadmap Samsat Jateng 20162018 adalah Zainal Abidin Petir dari Kimisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dengan tema Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Sebagai pengantar paparan, Zainal memaparkan mengenai apa itu Komisi Informasi. Menurutnya Komisi Informasi adalah sebuah Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi. KIP dikatakan oleh Zainal mempunyai wewenang untuk memanggil dan atau mempertemukan para pihak yang bersengketa, meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik, meminta keterangan dan menghadirkan pejabat Badan Publik atau pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik, mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik. Adapun tujuan UU KIP adalah untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel ser ta dapat dipertanggungjawabkan; Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

04

LIPUTAN UTAMA


K

epala DPPAD Prov Jateng, Hendri Sentosa, dalam laporannya sebagai penyelenggara kegiatan m e n y a t a k a n ba h w a m a k s u d d a n t u j u a n p e n y e l e n g g a r a a n ke g i a t a n y a n g d i l a k s a n a k a n dimaksudkan untuk memberikan wadah dan forum diskusi internal dengan para narasumber yang bertujuan untuk menyusun Dokumen Road Map Pelayanan Publik di Lingkungan DPPAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018 sebagai acuan pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di masa yang akan datang. Dalam laporannya Kadinas juga membacakan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2015 secara keseluruhan mencapai 16,82 trilyun rupiah atau 92,35% dibandingkan dengan target tahun berjalan sejumlah 18,22 trilyun rupiah. Meskipun tidak mencapai target, namun capaian ini meningkat sebesar 1,67 trilyun rupiah atau 11,02% dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2014 yaitu sebesar 15,15 trilyun rupiah.

Tidak memungkiri bahwa keterbatasan internal maupun tantangan eksternal dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak sangatlah dinamis, dari sisi internal keterbatasan SDM untuk menambah akses layanan serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan seperti gedung arsip, ruang tunggu, lahan parkir dan area cek fisik kendaraan masih menjadi persoalan. Di sisi eksternal, issu strategis terkait dengan adanya pungutan diluar ketentuan dan beroperasinya calo/biro jasa di SAMSAT Jawa Tengah yang ditengarai masih menjadi trending topic. Kadinas berharap melalui berbagai kebijakan dalam mengupayakan pelayanan terbaik kepada wajib pajak menuju tercapainya target pendapatan daerah serta kelancaran roda pembangunan untuk mewujudkan visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari dapat diwujudkan. @ Kondisi infrastruktur secara umum belum terpelihara dengan baik, seperti contoh kebersihan gedung, WC, masih belum maksimal.

Dalam uraiannya Kadinas juga menyatakan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan realisasi pendapatan yang telah, sedang dan akan dikembangkan secara terus menerus dan berkseinambungan. “kita sadari bersama bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak dan retribusi ini menjadi penopang utama pendanaan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah”.

Bidang sumber daya Manusia, Ombudsman menyatakan Psikologi personil terkait dengan sifat melayani (bukan dilayani), ramah, mendahulukan WP dalam pelayanan masih dinilai belum maksimal Kompetensi personil terhadap substansi tugas tercipta profesionalitas kedisiplinan dan integritasnya

Penyusunan Raod Map Pelayanan Publik di lingkungan DPPAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018 kali ini merupakan salah satu upaya dan komitmen kami terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Selain itu, upaya penambahan akses berupa titik-titik layanan pajak seperti SAMSAT PATEN, SAMSAT Keliling, SAMSAT Gerai/Mall, SAMSAT Drive Thru, ATM SAMSAT Bank Jateng

Hal lain seperti pemahaman personil terhadap standar pelayanan publik menurutnya harus selalu di upgrade untuk mengikuti perkembangan kondisi dan situasi. Untuk terciptanya trust (kepercayaan) dengan memakai ID Card / seragam masih belum dipahami oleh petugas sehingga dalam bertugas tidak memakai ID Card dan seragam tersebut.@ WARTA DPPAD JAWA TENGAH

05

LIPUTAN KHUSUS



Kita sudah resmikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) guna memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Masyarakat bisa membayar pajak kendaraan, balik nama, perizinan dan nonperizinan di pusat layanan ini. Kita juga sudah ada layanan pem-bayaran pajak daerah melalui ATM, lewat ATM Bank Jateng. Sekarang kita launching pemba-yaran pajak daerah melalui ATM BRI. Inilah bagian dari keinginan kita untuk terus berinovasi guna merespon tuntutan pelayanan pada masyarakat yang lebih cepat, mudah dan berkualitas. Melalui pembayaran pajak lewat ATM BRI, sama halnya kita membuka kanalkanal pelayanan yang lebih luas jangkauannya bagi masyarakat. Apalagi ATM BRI memiliki jaringan sangat luas. Di Indonesia ada 20.000 ATM. Kemudian di Jateng sudah ada 2.500 ATM BRI. Ini saya kira seluruh pelosok Jateng hingga di kecamatan sudah ada ATM BRI. Jadi, masyarakat yang ada di desa-desa di Jateng yang mau mbayar pajak kendaraan ora kangelan harus ke ibukota Kabupaten. Wis adoh nggone, kelangan duit transport lan tentu nak kesuwen uga luwe wetenge. Mestine perlu makan. Ngetokke duit maneh bro.

Mosok akeh kangggo mbayar akomodasine daripada mbayar pajakke. Ngene iki njur kepriwe?

LIPUTAN Khusus Saya pengin LSM dan siapapun yang melaporkan, kita sandingkan data informasi dan fakta. Jangan ada rekayasa apalagi dusta. Tentu kalau sebatas fitnah, ini tidak baik bagi kehidupan. Laporkan saja bila memang benar datanya. Mengenai keberadaan calo di Samsat, Gubernur mengusulkan agar mereka tergabung dalam biro jasa yang legal. Selanjutnya tarif jasa ditentukan oleh pemerintah. Sehingga, masyarakat tidak dirugikan akibat adanya pungutan liar. Sekarang sudah cukup ke kecamatan sudah bisa terlayani. Lewat PATEN bisa, atau melalui ATM BRI. Jadi, kirakira masyarakat nanti jadi lebih mudah. Dimanapun bisa bayar pajak. Tidak perlu ke Samsat untuk bayar pajak kendaraan setiap tahun. Cukup melalui ATM. Ke Samsat cukup lima tahun sekali untuk mengganti nomor. Waktunyapun cepat sehingga tidak perlu menunggu lama. Serta tidak kontak langsung dengan petugas sehingga meminimalkan pungli. Terkait pungli ini, saya selalu mewanti-wanti rekanrekan yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik , utamanya Samsat agar jangan pernah bersinggungan dengan pungli. Kita be-rikan sanksi tegas kalau mereka terbukti melakukan pungli. Ada banyak informasi dari “luar” (KP2KKN) tentang praktik pungli di Samsat. Saya minta bukti, tetapi nggak pernah ada bukti. Nggak apa-apa. Itu semua saya anggap bagian dari care rekan-rekan LSM kepada pembangunan di Jawa Tengah.

Gubernur Jateng Ganjar Pronowo menandatangani kesepakatan bersama dalam rangka Launching Layanan Pembayaran Pajak KBM.

Launching Bayar Pajak Melalui ATM BRI

P

emerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan inovasi dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Setelah sebelumnya meluncurkan Samsat Online dengan Bank Jateng dan Samsat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), beberapa waktu lalu juga melakukan kerjasama dengan Polda Jateng, PT Jasa Raharja, Bank Jateng dan BRI meluncurkan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui ATM BRI. Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Launching Pelayanan Pembayaran Pajak KBM, pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) melalui ATM BRI dan pengesahan STNK di unit kerja BRI/Samsat dengan Pemprov Jateng belum lama ini dilakukan di UP3AD/Samsat Kabupaten Semarang.

06


Hadir dalam acara launching tersebut Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Sekda Prov Jateng, Ketua DPRD Provinsi Jateng,

Wakapolda Jateng

Brigjend Pol Drs Musyafak

SH.,MM, Dirut Bank Jateng Supriyatno, Direktur Operasional PT. Jasa Raharja Budi Rahardjo Slameti, Pimpinan Wilayah BRI Kantor Wilayah Semarang, dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengatakan, sangat meng”apresiasi” semangat membangun kerjasama lintas sektor guna memberikan akses pelayanan publik yang lebih baik dan mudah. Pelayanan publik yang lebih baik inilah yang terus kita dorong agar ”user” kita, yaitu rakyat Jawa Tengah merasa puas.

Gubernur Jateng Ganjar Pronowo foto bersama pimpinan lintas instansi usai penandatanganan pembayaran pajak KBM melalui ATM BRI & Bank Jateng.

07

LIPUTAN KHUSUS “Calo yang ada kita daftar, kita gabung dalam biro jasa, tapi mereka harus mengenakan tarif kepada wajib pajak sesuai yang ditetapkan pemerintah. Bagi wajib pajak yang tidak sempat mengurus sendiri, dapat menggunakan biro jasa. Dengan begitu, semua pendapatan menjadi halal. Mereka mendapat pendapatan, dan pemerintah juga bisa menambah pendapatan lagi dari pajak yang dikenakan pada biro jasa yang membentuk badan usaha. Usulan ini hingga


Melihat kondisi geografis daerah yang terdiri dari perkotaan dan pedesaan, guna mempermudah masyarakat dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan dan pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor, maka pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah inovatif yaitu salah satunya dengan dilaksanakannya kerja sama antara pemerintah daerah dengan Bank Jateng dan BRI dalam rangka pembayaran pajak kendaraan bermotor,

kini masih dikaji,” paparnya.


Dengan dilaksanakannya kesepakatan bersama ini, merupakan salah satu wujud dari penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Polri dalam hal ini Polda Jateng sangat mendukung kegiatan ini, karena sesuai dengan QUICK WIN POLRI pada RENSTRA POLRI 2015 – 2019 pada poin 6 yaitu polisi sebagai penggerak revolusi mental dan sebagai pelopor tertib social di ruang public. Kurnia Chaerudin Sementara Kepala Kantor Wilayah BRI Semarang Kurnia Chaerudin mengatakan, BRI SAMSAT Online ini merupakan salah satu terobosan antara DPPAD, POLRI, Jasa Raharja yang selama ini sudah berjalan dengan BPD serta penyempurnaan oleh BRI dari pelaksanaan pelayanan Pembayaran PKB dan SWDKLLJ, dan STNK yang sebelumnya telah diterapkan di seluruh SAMSAT di Provinsi Jawa Tengah.

LIPUTAN Khusus Hendri Santosa Kadinas PPAD Jateng, Hendri Santoso mengatakan, dengan adanya kerjasama ini, pembayaran PKB tahunan langsung dapat dilakukan melalui ATM BRI. Masyarakat wajib pajak Jawa Tengah yang berada di daerah lain tetap dapat membayar PKB saat jatuh tempo, tanpa harus datang langsung ke Samsat di Jawa Tengah. Sehingga mereka tidak dikenakan denda (karena dapat membayar PKB tepat waktu," terangnya. Hendri memaparkan, langkah awal untuk melakukan pembayaran PKB secara online adalah registrasi wajib pajak di Samsat asal. Setelah itu, mereka sudah dapat membayar PKB melalui jaringan ATM BRI yang tersebar 20.000 titik seIndonesia. Setelah membayar di ATM BRI, wajib pajak memeroleh struk sebagai bukti pembayaran PKB.

Gubernur Jateng Ganjar Pronowo melakukan uji coba ATM BRI.

Kapolda Jateng yang diwakili Wakapolda Brigjend Pol

SWDKLLJ melalui fasilitas ATM dan pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor di unit kerja BRI atau Samsat.

Drs Musyafak SH MM mengatakan, di era saat ini, dimana teknologi semakin hari semakin canggih, kita harus bisa memanfaatkan berbagai macam rekayasa teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, kesepakatan bersama ini merupaakan salah satu langkah merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, dengan meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

08


Dengan menggunakan fasilitas ATM Bank BRI yang saat ini sudah tersebar sampai ke kecamatan-kecamatan di setiap kota, maka dapat memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk membayar pajak kapanpun dan dimanapun tanpa harus datang ke Samsat. Selanjutnya, dengan menggunakan fasilitas ATM ini, selain dapat menghindari antrian di Samsat, juga dapat mengurangi kontak langsung antara wajib pajak dengan petugas Samsat sehingga diharapkan kesadaran masyarakat lebih meningkat dalam membayar pajak.

SAMSAT Online memberikan Kemudahan dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan SWDKLLJ serta pengesahan STNK untuk kendaraan bermotor se Jawa Tengah secara Online melalui jaringan kerja BRI maupun ATM BRI. Saat ini Bank BRI memiliki 10.551 Unit Kerja, 21.685 ATM BRI, 156.096 EDC BRI dan 1,88 Juta Pengguna Internet Banking BRI. Kanwil BRI Semarang memiliki 727 Unit Kerja (al: 22 KC, 37 KCP, 45 KK dan 418 BRI Unit), 1.394 ATM BRI yang dapat digunakan untuk pembayaran PKB, dan SWDKLLJ, serta pembayaran ini nantinya dapat pula dikembangkan melalui Mobile Banking, Internet Banking dan e-Channel BRI lainnya, dimana Kanwil BRI Semarang telah memiliki 5.692 EDC BRI, 4.554 Agen Brilink , 259.545 IB dan 781.817 MB BRI. Sehingga layanan pembayaran Samsat Online BRI akan terbuka luas untuk melayani Wajib Pajak, dimana sudah terdapat layanan SIM Online.

"Struk pembayaran PKB nanti ditukar di Samsat untuk pengesahan STNK karena ini kewenangan kepolisian. Tidak harus ditukar saat itu juga. Bisa sebulan atau dua bulan kemudian (setelah hari pembayaran pajak). Pembayaran PKB nantinya dikenakan biaya administrasi sebesar lima ribu rupiah," jelasnya. Pembayaran PKB secara online, lanjut Hendri, juga dapat melalui layanan internet banking atau SMS banking. Dengan demikian, inovasi tersebut tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat Jawa Tengah, tetapi juga mengurangi antrian, dan mengurangi kontak antara wajib pajak dengan petugas pajak. Di samping pembayaran PKB secara online, inovasi lain yang diciptakan oleh DPPAD Provinsi Jawa Tengah adalah memberikan grand prize bagi wajib pajak teladan. Yakni mereka yang membayar PKB sejak awal periode.@ WARTA DPPAD JAWA TENGAH

09

LIPUTAN KHUSUS



LIPUTAN KHUSUS Menurut Kadinas lima tahun ke depan, Kota di Jawa Tengah ini akan disesaki oleh kendaraan bermotor sehingga orang akan memilih angkutan masal yang dikembangkan oleh Pemerintah yang saat ini telah mulai digalakkan. Dengan makin masifnya angkutan berbasis masal maka kecenderungan orang membeli mobil akan semakin berkurang dan tentu akan berimbas pada makin menurunnya pajak dari kendaran bermotor. Untuk itu, Kadinas menyatakan salah satu hal yang bisa dilakukan oleh Dinas PPAD Prov Jateng, dalam mengantisipasi masalah tersebut adalah dengan memanfaatkan aset yang jumlahnya luar biasa untuk dikerjasamakan. Kadinas berharap khususnya kepada yang muda-muda untuk bersama-sama bekerja lebih keras dalam mendata aset dan memberdayakannya. “Tren PKB turun tapi kita bisa memberdayakan aset, dimulai saat ini dengan melakukan tertib administrasi dan manfaatkan aplikasi aset yang telah dikembangkan untuk menunjang PAD bagi daerah”. Sementara itu Kepala Bidang Fasda Ninik Mardiastuti, dalam uraiannya, menyatakan para pengurus barang dan pembantu pengurus barang, diharapkan mempunyai inovasi dan kreatifitas dalam pelaksanaan tugasnya. Ditegaskan pula bahwa para petugas pengurus barang dan pembantu pengurus barang juga sudah harus melakukan kegiatannya dengan menggunakan Standar Administrasi Publik berbasiskan akrual basis. Terlebih saat ini telah ada aplikasi yang lebih mempermudah dalam pencatatan barang.@

Kepala DPPAD Prov. Jateng bersama Kabid Fasda dalam sosialisasi BMD.

Sosialisasi BMD Guna Akurasi Penyajian Data Aset Lain

S

osialisasi penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) guna akurasi penyajian data aset lainnya, menjadi headline dalam acara sosialisasi yang diadakan Bidang Fasilitasi Pengadaan Aset Daerah (Fasda) bersama para pengurus barang dan pembantu pengurus barang S K P D s e Ja w a Te n g a h . Pe l a k s a n a a n ke g i a t a n diselenggarakan di ruang pertemuan Gedung B Dinas PPAD Prov Jateng, dihadiri oleh Kepala Dinas PPAD Prov Jateng, Hendri Santosa, Kepala Bidang Fasda, Ninik Mardiastuti dan SmELL, rekanan pembuat aplikasi Sim Aset.

10


Kepala Dinas PPAD Prov Jateng, Hendri Santosa, kepada para pengurus barang dan pembantu pengurus barang yang hadir dalam sosialisasi tersebut mengatakan, bahwa jumlah aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, jumlahnya sangat luar biasa. Dan sesuai dengan rekomendasi dari BPK serta pemberlakuan sistem manajement berbasis akrual yang telah diberlakuan maka pendataan aset seluruh UPT maupun SKPD yang ada di seluruh wilayah Kabupaten/kota di Jawa Tengah diharapkan dapat didata dengan lebih baik.

“seluruh aset milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah, baik berupa tanah,bangunan, peralatan dan mesin, baik yang dikerjasamakan dengan pihak ke 3 maupun yang di KSO kan supaya didata sesuai rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah. Saya berharap bila ada aset yang tidak digunakan serta tidak lagi dapat menunjang tupoksi harap informasikan dan hubungi kami karena DPPAD secara tupoksi memang menangani masalah aset. Sehingga aset tersebut bisa kita upayakan pemberdayaannya melalui pihak ketiga.”ujar Kadinas. D a l a m ke s e m pa t a n t e r s e b u t K a d i n a s j u g a mengharapkan dukungan dari rekan-rekan pengurus barang yang ada di SKPD yang menurutnya lebih tahu masalah data mengenai aset. Karena menurut Kadinas saat ini banyak sekali aset milik Pemprov Jateng, yang diclaim oleh pihak lain yang sebetulnya tidak berhak. Menurut Kadinas ada beberapa pendekatan dan strategi yang bisa dipakai untuk mengupayakan mengembalikan aset yang sekiranya diclaim oleh pihak lain melalui berbagai cara. Primadona aset Untuk saat ini aset milik provinsi Jawa Tengah, dinilai tidak semenarik pajak kendaraan bermotor yang dikatakan oleh Kadinas sebesar 87 persen menjadi andalan dan primadona sebagai penyumbang PAD bagi Provinsi Jawa Tengah. Namun ke depan sekitar lima (5) tahun yang akan datang Kadinas memperkirakan aset akan menjadi sumber pendapatan utama menggantikan PKB/BBNKB. WARTA DPPAD JAWA TENGAH

11

LIPUTAN KHUSUS



LIPUTAN KHUSUS

Kegiatan evaluasi dalam rakor yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan solusi pemecahan bersama, karena semua permasalahan yang muncul dapat dikomunikasikan dengan baik antar UP3AD se Jawa Tengah bersama nara sumber. Dari hasil diskusi dari peserta rapat tersebut, DPPAD selaku Pembantu Pengelola sekaligus selaku pengguna menekankan pada para pengguna di UP3AD agar status penggunaan dan pemanfaatan setiap barang yang digunakan mampu mendukung tugas pokok dan fungsi. Ini sesuai dengan pelaksanaan amanah PP 27 Tahun 2014 dan Permendagri 17 Tahun 2007. Yaitu setiap akhir tahun kuasa pengguna wajib mengusulkan status penggunaan dan pemanfaatan kepada Pengelola. Para UP3AD selaku kuasa pengguna dari sisi penggunaan dan pemanfaatan aset yang tidak optimal agar dapat dilaporkan kepada pengguna untuk dilaporkan kepada pengelola setiap tahun, sekaligus untuk dapat memantau aset-aset khususnya tanah dan bangunan dalam pengelolaan DPPAD yang belum diberdayakan.

Kepala DPPAD Prov. Jateng Hendri Santosa, dalam rapat koordinasi evaluasi aset di Salatiga.

Rakor seperti ini diharapkan dapat dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Karena bermanfaat untuk mencari solusi dan memecahkan berbagai permasalahan yang muncul. ***

Persoalan Aset Menjadi Tantangan Bersama

D

alam rangka optimalisasi Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah, pada Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah, berupa aset tanah dan bangunan, Bidang Pengelolaan Aset (Lolaset) Dinas PPAD Prov Jateng, menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pemberdayaan Aset. Acara dilaksanakan di Kota Salatiga, Jawa Tengah, dengan dihadiri oleh Para Kasi PPA dan Pembantu Pengurus Barang UP3AD Se- Jawa Tengah. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Optimalisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik

12


Daerah di masing- masing pengguna UP3AD, menjadi materi utama yang dibahas dalam kegiatan tersebut. Kepala Dinas PPAD Prov Jateng, Hendri Santosa, dalam acara pembukaannya memberikan pengarahan, bahwa asset merupakan salah satu yang menjadi catatan penting dalam audit BPK tahun 2014 dengan opini WTP, dan paragraf penjelasan. “Persoalan asset merupakan tantangan bagi kita semua. Untuk mempertahankan opini WTP, laporan hasil pertanggungjawaban tahun 2015 Saya harapkan supaya lebih baik dari sebelumnya,”urai Kadinas, memberikan masukannya.


13

LIPUTAN KHUSUS



Jangkau Daerah Pinggiran,

LIPUTAN KHUSUS Di dalam mobil terdapat satu petugas dari DPPAD, seorang petugas kepolisian dan seorang petugas Jasa Raharja. Pelayanan hanya dapat dilayani sampai pukul 14.00 wib, selanjutnya data akan dikirim ke Samsat induk dan menyetor ke Bank Jateng.

DPPAD Jateng serahkan 6 Unit Mobil Samkel Baru ke UP3AD

Kepala UP3AD Pemalang, Budi Sulystiana, yang juga menerima armada Samkel, mengatakan, bahwa mobil samkel yang diterimanya ini sebagai pengganti Bis Samkel yang sudah rusak. Diakuinya, bahwa sebelumnya di wilayah kerjanya sudah terlayani Bis Samsat, namun karena sudah rusak kami mengajukan pengganti.

Mobil Samkel.

Kepada awak media Kadinas menjelaskan, untuk Kota Semarang, sebelumnya sudah ada dua kendaraan yang dikelola Samsat I dan Samsat II. Khusus untuk Samsat III di Jalan Hanoman Raya Kota Semarang, diperkirakan mampu menjangkau lima kecamatan di antaranya Gunungpati, Mijen, Tugu, Ngaliyan, dan Semarang Barat.

“Medan di wilayah yang disambangi Bis Samkel merupakan daerah gunung-gunung seper ti Kec Randudongkal, Moga, Belik, sehingga seringkali bis samkel mengalami keterlambatan datang di lokasi. Diharapkan dengan mobil samkel baru ini dapat meningkatkan pelayanan wajib pajak yang berada di pedesaan dan wajib pajak tidak harus lama menunggu kehadiran samkel ini.***

"Samsat Semarang III, itu obyeknya ada 264.216 WP dan mampu menjangkau lima kecamatan. Memang banyak karena jumlah penduduknya juga padat, perkecamatan sekitar 52.843 wajib pajak," katanya. Mobil ini nantinya akan berkeliling di tingkat Kecamatan dan Kelurahan atau di lokasi pusat keramaian lainnya. Yang jelas, lokasi tersebut terdapat jaringan listrik dan koneksi internet. Pihak Kecamatan atau kelurahan juga dapat mengajukan jika ingin didatangi mobil layanan ini.

Kepala DPPAD Prov. Jateng Hendri Santosa, foto bareng di halaman kantor DPPAD Jateng bersama para kepala UP3AD penerima bantuan mobil operasional Samsat Keliling.

D

alam upaya mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di daerah pinggiran, yang tersebar di kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, Dinas PPAD Prov Jateng kembali menyerahkan enam (enam) unit mobil Samsat Keliling baru kepada 6 UP3AD di Jawa Tengah. Penyerahan mobil Samkel tersebut untuk melengkapi beberapa mobil yang sebelumnya telah lebih dulu dioperasionalkan sebanyak 23 unit. Enam UP3AD di wilayah Jateng tersebut yakni UP3AD Kota Semarang III, UP3AD Kabupaten Semarang, UP3AD Kab Boyolali, UP3AD Kab Banjarnegara, UP3AD Kab Pemalang, dan UP3AD Kab Brebes. Penyerahan kunci dan penandatanganan serah terima diserahkan langsung oleh Kepala Dinas PPAD, Hendri Santosa kepada masing-masing

14


"Nanti masyarakat bisa membayar pajak tahunan di mobil ini, tapi kalau pajak lima tahunan harus ke samsat induk sebab harus ada gesek nomor mesin. Syaratnya mudah, cuma bawa KTP dan STNK saja," katanya.

Kepala UP3AD di halaman kantor DPPAD bersamaan waktunya dengan apel pagi bersama. Dengan tambahan enam mobil samkel ini secara keseluruhan DPPAD telah meluncurkan 29 mobil samkel karena sebelumnya sudah ada 23 mobil samkel yang tersebar di kab/kota di wilayah Jateng. Dalam kesempatan tersebut, Kadinas menyatakan, adanya tambahan armada mobil Samkel baik sebagai pengganti maupun yang baru menerima diharapkan untuk dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat wajib pajak khususnya yang ada pinggiran dan jauh dari Samsat Induk. Harapannya dengan sistem jemput bola dan kemudahan yang dberikan, diharapkan masyarakat makin terpacu membayar pajak dan berimbas pada peningkatan PAD.


15

LIPUTAN KHUSUS



LIPUTAN Khusus

Supaat juga menyatakan bahwa pemeriksaan operasional yang akan dijadikan bagian dari evaluasi diantaranya Auditing bahan bukti tentang informasi yang dapat di ukur. Menurutnya, kompetensi tidak hanya dalam teknis tapi juga dalam legalitas. Menurutnya upaya evaluasi-evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk mencapai rekomendasi yang bermanfaat. Supaat juga memaparkan macam-macam pemeriksan umum dan pemeriksaan terhadap segala sistematis terhadap suatu kegiatan. Berkaitan dengan UP3AD menurutnya harus dilakukan evaluasi kinerja. Khusunya terhadap aset-aset yang ada dilingkup UP3AD melalui pendataan, demi pengamanan aset pemerintah. Narasumber dari BPKP Prov Jateng ini juga menyatakan bagaimana kontribusi UP3AD dalam mengamankan aset yang ada diwilayahnya serta koordinasi dengan SKPD terkait. Khusus dalam pelaksanaan kerja bidang evaluasi perlu membuat simpulan atas hasil evaluasi hingga tahapan audit, membuata laporan hasil audit atas pengelolaan keuangan, pengumpulan dan evaluasi bukti hingga audit atas tugas pokok dan fungsi. Pembekalan yang berlangsung selama satu hari tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab terhadap berbagai permasalahan dan pencapaian kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Harapannya dengan adanya pembekalan tersebut bidang Valbin mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih baik. @

Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kartika Budiyah dengan narasumber dari perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

Pembekalan Teknis & Evaluasi Pada Bidang Valbin

B

idang Valbin DPPAD Prov Jateng, memberikan pembekalan teknis dan evaluasi kepada Kepala Seksi, Kepala Bidang, dan para staf, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelaksanaan evaluasi pembinaan di 37 UP3AD se Jawa Tengah dan AHD berkaitan dengan bidang pendapatan, pelayanan publik, administrasi dan materiil. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kartika Budiyah dengan narasumber dari perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

16


Dalam uraiannya, sebagai narasumber, Supaat menyampaikan materinya yang berkaitan dengan aset bahwa perlu adanya validasi data aset khususnya di lingkup UP3AD sendiri. Sementara terkait dengan EPSD dikatakan Supaat, harus ada koordinasi dengan inspektorat apabila ada pemeriksaan ekternal dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. “Tugas Evaluasi dan Pembinaan harus dilaksanakan secara terus menerus dan mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Sebagai evaluator kita harus mengetahui apa-apa yang lebih tahu mengenai berbagai hal yang akan dijadikan bahan audit”.

Peserta rapat pembekalan pada bidang Valbin.

17

LIPUTAN KHUSUS


Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

D

alam rangka meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah tahun 2016, DPPAD Prov Jateng menyelenggarakan pelatihan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, bertempat di ruang rapat lantai IV Gedung B Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah Jalan Pemuda No 1 Semarang.

Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah, bekerjasama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, terus melakukan pembenahan . Salah satu fokusnya adalah melakukan pelatihan dan bimtek (bimbingan teknis) bagi para bendahara dan operator menyangkut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)berbasis akrual dengan aplikasi SIMDA.

Rapat dibuka Sekretaris Dinas PPAD Jateng, Putu Adi Sutrisna, dengan peserta terdiri dari para Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu didampingi operator dan pembantu verifikator di lingkungan DPPAD Prov Jateng, se Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Putu Adi Sutrisna mengatakan pentingnya para peserta untuk bersungguh-sungguh bisa memahami dan mampu mengimplementasikan sistem Simda dalam upaya mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik.


LIPUTAN KHUSUS

Seperti diketahui bahwa program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Menyediakan Data base terpadu untuk sistem keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah. Sistem yang digunakan dinilai mampu menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini juga dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan serta mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik.

Pelatihan yang dipandu oleh Perwakilan BPKP Prov Jateng, juga diisi dengan materi berupa simulasi penatausahaan penerimaan menggunakan aplikasi SIMDA keuangan. Dalam kegiatan tersebut para peserta tampak sangat antusias menyimak berbagai arahan yang diberikan oleh BPKP. Karena penggunaan aplikasi SIMDA yang diterapkan pada sistem keuangan daerah ini benar-benar membutuhkan kecermatan dalam mengentri data-data. Kita berharap apa yang telah dilakukan oleh para petugas pengelola keuangan di lingkungan Dinas PPAD, melalui peningkatan pengetahuan penggunaan sistem informasi manajemen daerah ini dapat dijadikan landasan untuk melakaukan pekerjaan yang lebih baik. @

Para peserta pelatihan sistem informasi ( SIMDA ) di DPPAD Jateng.

18



19

LIPUTAN KHUSUS



Untuk itu, perlu adanya upaya-upaya perubahan dan penyesuaian dengan peraturan yang ada, agar tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dapat diwujudkan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan status penilaiaan kinerja dan BPK RI wajar tanpa pengecualian dapat dipertahankan. “Lingkup pengelolaan barang milik daerah yang terdiri dari tiga belas siklus pengelolaan barang milik daerah harus dapat dilaksanakan secara integral, simultan dan berkesinambungan, sehingga antara satu kegiatan dan kegiatan yang lain dalam siklus tersebut, merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemegang kewenangan barang milik daerah, pengelola barang, pembantu pengelola/kuasa pengguna barang milik derah. Dalam prakteknya, pengelolaan barang milik daerah masih mengalami banyak hambatan, oleh karena itu administrasi dan penatausahaannya harus mengacu pada perkembangan aturan yang ada. Permasalahan yang ada antara lain dalam penatausahaan yang berbasis akrual, dimana para pelaku pengurus barang harus paham dan mengetahui perlakuan barang milik daerah tersebut. Belum optimalnya barang milik daerah dalam penggunaan dan pemanfaatannya, sedang untuk proses penghapusan dan pemindahantangan barang milik daerah, masih banyak barang milik daerah yang akan di hapus tidak diketahui keberadaannya, dalam UU 27 tahun 2014 dimana diamanatkan untuk dilakukan

LIPUTAN Khusus penjualan dengan cara lelang umum lewat KPKNL dan keterbatasan tempat penyimpanan barang yang akan diapus serta proses administrasi yang relative panjang dan koordinasi dengan banyak pihak. Dan masih banyak lagi persoalan yang ada di lapangan. Hal yang perlu dipikirkan bersama dalam rapat koordinasi dan evaluasi penatausahaan penghapusan dan pemindahantanganan barang milik daerah dalam pengelolaan DPPAD Prov Jateng ini terkait akrual basic adalah bagaimana permasalahan yang ada dengan keterkaitan beberapa aturan dapat kita laksanakan atau bersinergi tanpa menyalahi aturan. Dan saya berharap adanya kesamaan persepsi dan langkah-langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan daerah. Sementara itu maksut dan tujuan diselenggarakan rakor ini adalah yang pertama untuk menyamakan persepsi, komitmen dan peduli terhadap pengelolaan asset 13 siklus pengeloaan asset. Kedua kesepahaman dalam pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan pengelolaan barang milik daerah terutama dalam pengelolaan DPPAD Provinsi Jateng. Ketiga tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dapat ditingkatkan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjembatani dan mencari solusi dalam pemecahan permasalahn pengelolaan asset terutama dalam proses penghapusan dan pemindahtanganan terkait dengan akrual basic.@

Rakor Evaluasi Penatausahaan Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD

B

idang Pengelolaan Aset (Lolaset) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah belum lama ini menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penatausahaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam Pengelolaan DPPAD Prov Jateng terkait Akrual Basic. Acara ini diadakan di Kota Magelang.

Kadinas PPAD Jateng, Hendri Santosa dalam sambutannya mengatakan, dengan diberlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sejak tanggal 24 April 2014, sebagai aparatur perkembangan jaman dan permasalahan yang timbul dalan pengelolaan barang milik daerah di Prov Jateng, kita selaku pembantu pengelola barang milik daerah

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris dan para Kabid DPPAD. Adapun peserta Rakor Kepala UP3AD seJateng, Kasubag TU UP3AD se-Jateng, dan pengurus barang di lingkungan DPPAD.

20


dan UP3AD yang berada di ujung tombak dan selaku kepanjangatangan pengelola barang milik daerah harus lebih peduli dan komitmen terhadap pengelolaan asset.

Peserta rapat koordinasi dan evaluasi penatausahaan penghapusan dan pemindahtanganan BMD sedang verivikasi daftar hadir.

21

LIPUTAN KHUSUS



Rapat Tekhnis PKB/BBNKB Pelaksanaan Pelayanan Samsat

LIPUTAN Khusus

Selain masalah kinerja, hal krusial lain yang juga menjadi kesepakatan dalam diskusi diantaranya adalah masalah yang berkaitan pengenaan PKB dan BBNKB angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan sesuai Permendagri Nomor 101 dan Pergub Nomor 23 Tahun 2015, serta kelengkapan persyaratan pengenaan PKB dan BBNKB angkutan umum berdasarkan kelengkapan persyaratan proses register dan identifikasi .

Kasi Pajak Bidang Pajak DPPAD Prov Jateng, Alamsyah

Diskusi secara internal tersebut dinilai cukup menarik untuk dicermati. Beberapa hal yang cukup spesifik pun disampaikan oleh Kepala Bidang Pajak diantaranya harapan agar para Kepala Seksi PKB/BBNKB mampu berperan lebih dalam bidang tugasnya. Menurut Bambang Nurcahyo, Kepala Seksi PKB, merupakan salah satu Kasi yang mempunyai bawahan terbanyak karena itulah seorang Kasi PKB harus mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan Kasi lainnya. “Kasi PKB/BBNKB harus mempunyai berbagai terobosan yang mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan di Samsat, karena Kasi PKB membawahi banyak staf di Samsat'.

Pengenaan PKB/BBNKB angkutan umum (pengesahan ulang) juga disepakati hanya dapat dilakukan di Samsat asal (pendaftaran). Sedangkan pengenaan PKB/BBNKB kendaraan baru yang mengalami ubah bentuk didaftarkan tahun 2015 ke atas dikenakan penambahan ubah bentuk. Bagi kendaraan yang mengalami ubah bentuk, pengenaan ubah bentuknya dikenakan sesuai dengan tanggal ubah bentuk/kuitansi. Khusus jenis truk dan light truck tahun 2014 ke bawah yang melakukan pengesahan ulang tidak dikenakan tambahan ubah bentuk. Kesempatan tanya jawab untuk mendiskusikan berbagai permasalahan Kesamsatan berjalan cukup dinamis, hal tersebut dikarenakan masalah Kesamsatan menjadi bagian tak terpisahkan dengan publik. Di sinilah peran Kepala Seksi PKB/BBNKB diharapkan dapat dimaksimalkan terutama dalam mengorganisir para staf yang ada dibawahnya agar mampu bekerja sesuai yang diharapkan serta mengetahui berbagai jenis pekerjaan dan solusinya bila terjadi permasalahan dilapangan. @

Para Kasi PKB seluruh UP3AD Se Jateng

B

idang Pajak DPPAD Prov Jateng, menyelenggarakan rapat teknis pelaksanaan pelayanan Samsat di Jawa Tengah, bertempat di Gedung A DPPAD Prov. Jateng. Pembahasan rapat teknis yang berhubungan dengan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dihadiri para kepala Seksi Pajak Kendaraaan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, se Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut Kepala Bidang Pajak DPPAD Prov Jateng, Bambang Nurcahyo didampingi Kepala Seksi Bidang Pajak DPPAD Jateng, Alamsyah, menyatakan bahwa kegiatan dimaksud sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan di Samsat yang berkaitan dengan Pajak dan BBNKB. Kabid Bidang Pajak DPPAD Prov Jateng, Bambang Nurcahyo

22



23

LIPUTAN KHUSUS


LIPUTAN KHUSUS


Sosialisasi Rekonsiliasi

Penerimaan PAD Pada aplikasi PAD On line

Samsat menjadi Contoh pelayanan public

P

elayanan Samsat (Sistim Administrasi Manunggal Satu Atap) diharapkan menjadi contoh pada setiap pelayanan publik di Jateng. Pelayanan yang cepat, nyaman, dan bebas pungutan liar. Meski pelayanan Samsat belum sempurna seratus persen, namun minimal telah melakukan reformasi pelayanan publik yang lebih baik dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pengawas. “Samsat adalah contoh yang ingin saya bawa dalam setiap pelayanan. Hal sekecil apa pun jika tidak ditangani dari awal, maka saat itu kita akan kecolongan. Meski Samsat belum seperti yang saya bayangkan atau sempurna seratus persen, namun minimal dari yang saya amati dan awasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat, pelayanan kini sudah lebih baik,” ujar Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo SH MIP pada Apel Pagi di Lantai I Gedung A Kantor Gubernur Jawa Tengah belum lama ini.

Bukan hanya Samsat, kata dia, pelayanan dan pengawasan di jembatan timbang juga harus terus ditingkatkan. Terlebih, disinyalir ada jembatan timbang dan pelayanan di sejumlah SKPD yang 'kambuh lagi'. Ini merupakan bukti bahwa membawa transformasi organisasi tidak mudah, butuh keseriusan, dan keterlibatan semua pihak. Pada tahun ketiga pemerintahannya, Ganjar menegaskan kepada jajarannya, tidak ada lagi toleransi untuk tindakan tidak terpuji, maupun yang melanggar ketentuan. “Jika ada temuan pelanggaran pelayanan publik, saya tidak akan berbicara besok diperbaiki lagi. Namun sempritannya akan lebih keras. Anda melanggar langsung prit, karena menurut saya latihannya sudah cukup,” tandasnya. Selain memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, berbagai upaya untuk mewujudkan good and clean governance juga harus dilakukan. Antara lain melalui keterbukaan informasi, pemerintahan yang transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Sebab, pemerintah yang bersih dari berbagai praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) merupakan tujuan dan harapan masyarakat.

Dalam menjalankan pemerintahan, peran pemimpin sangat penting untuk mengawasi dan mengontrol kinerja bawahan. Gubernur mengibaratkan seorang masinis yang membawa rangkaian gerbong kereta api. Semua rangkaian gerbong harus berjalan di atas rel atau jangan sampai ada yang melenceng dari jalurnya. Jika ada gerbong yang tidak mengikuti rel, maka masinis harus dapat mengendalikan dan mengarahkan laju gerbong agar kembali berjalan di jalur yang benar.

Ganjar menyebutkan, beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Bahkan atas upaya pemberantasan KKN, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mendapat penghargaan khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dinilai berhasil melakukan pengendalian gratifikasi dengan jumlah laporan gratifikasi terbanyak di 2015.

“Jangan sampai ada gerbong yang kepleset. Ketika ada gerbong yang penumpangnya radha rame-rame maka tugas masinis untuk meluruskan. Selain itu masinis harus menerapkan peraturan yang jelas dan dia sendiri juga harus melaksanakannya dengan baik,” katanya.

“Saya secara pribadi bangga luar biasa, ketika KPK memberikan penghargaan kepada Jateng terbanyak melaporkan gratifikasi. Itu simpel. Hanya dari 35 item, Jateng terbanyak se-Indonesia karena tidak semua dapat melakukan hal itu,” terangnya.***

24


D

PPAD Prov Jateng mengadakan sosialisasi rekonsiliasi penerimaan PAD pada aplikasi PAD on line, Januari 2016 di ruang rapat lantai 4 Gedung B Dinas PPAD Prov Jateng. Peserta rapat rekonsiliasi terdiri dari Bendahara penerimaan pembantu baik PKB maupun Non PKB dari UP3AD se Jawa Tengah. Sebagai narasumber hadir tim dari Bank Jateng Kantor Pusat, Temu Margana, dari Staf Bidang Lahtabang dan Djoko Waris, Bendahara Penerimaan pada Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan kegiatan dimaksudkan untuk memenuhi saran BPK Perwakilan Jawa Tengah serta sebagai tindaklanjut pengembangan Aplikasi PAD on line. Selain hal tersebut kegiatan juga dilaksanakan untuk melakukan rekonsiliasi Data PAD secara sistem ( host to host) antara server Dinas PPAD dengan server Bank Jateng. Sehingga kesalahan dalam penyetoran PAD dapat diminimalisir sekaligus untuk mempercepat proses penyajian data secara realtime.

Ketiga, adanya fasilitas berita acara pada aplikasi rekonsiliasi PA D y a n g b i s a d i c e t a k o l e h b e n d a h a r a Penerimaan/Bendahara penerimaan pembantu secara sistem. Keempat, adanya penjelasan dari tim Bank Jateng tentang : Mekanisme Host to Host, bahwa seluruh data transaksi hanya ada satu sumber data yaitu data yang ada pada server Dinas PPAD. Teller Bank Jateng setiap menerima setoran dari Bendahara Penerimaan akan memanggil melalui ID Billing/ Kode bayar, sehingga teller Bank Jateng tidak melakukan kegiatan untuk entry data lagi secara manual. Teller Bank Jateng akan menolak setoran dari Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu apabila tidak dilampiri denga ID Billing/ Kode Bayar. Sebagai bukti penyetoran dari Bendahara Penerimaan, Teller Bank Jateng akan mencetak Bukti Setor Online secara sistem dan akan diberikan kepada Bendahara Penerimaan paling lambat hari berikutnya pukul 09.00 WIB. Kelima, pelaksanaan Implementasi di seluruh UP3AD akan diberlakukan mulai tanggal 9 Pebruari 2016, dan terakhir setiap peserta mendapat buku tutorial aplikasi rekonsiliasi PAD Online. Kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu antara DPPAD Prov Jateng dan Bank Jateng, terkait penerimaan pada aplikasi PAD secara on line, diharapkan dapat meningkatkan kinerja kedua instansi ini kearah yang lebih baik @

Sosialisasi rekonsiliasi yang telah dilaksanakan setidaknya telah menghasilkan beberapa point penting diantaranya adalah pertama, telah disosialisasikannya aplikasi PAD Online dengan mencetak ID Billing/ Kode bayar kepada Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pe m ba n t u s e - Jawa Ten ga h . Ke d u a , B e n d ah a ra penerimaan/bendahara penerimaan pembantu akan menerima bukti setor online sebagai dokumen bukti pembayaran yang syah dari teller Bank Jateng secara sistem.


25

LIPUTAN KHUSUS



LIPUTAN KHUSUS

Menurutnya, dengan menggandeng TP PKK dinilai dapat memberikan sosialisasi hingga ke lingkungan keluarga. Ibu rumah tangga selaku pengendali keuangan keluarga memiliki peran penting untuk dapat mengingatkan suami dan anaknya untuk bayar pajak. Hendry mengungkapkan pengalamannya saat menggelar acara sosialisasi pajak daerah di sekolah. Saat itu siswa yang memenangkan sebuah permainan, harus menunjukan STNK-nya. Kenyataannya beberapa pemenang diketahui belum membayarkan pajak kendaraannya. "Ketika ditanya mengapa belum membayar pajak, siswa mengaku tidak diberitahu orang tuanya. Jadi, peran ibu-ibu sangat penting karena 'menteri keuangan' keluarga itu ya ibu-ibu," ungkapnya. Ia berharap, melalui lingkungan keluarga ini nantinya selain dapat mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor, akan sangat membantu meningkatkan pajak daerah karena sebagian besar pendapatan dibagi hasil kepada kabupaten/ kota. "Tentunya juga bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor," katanya.***

DPPAD Jateng Gandeng Tim PKK Jateng Sosialisasikan Pembayaran PKB ke Lingkungan Keluarga

D

alam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector Pajak Kendaraan Bermotor sekaligus menyadarkan masyarakat wajib pajak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa tengah terus membuka link kerjasama dengan berbagai institusi. Salah satunya menggandeng Tim Penggerak (TP) PKK Jateng untuk mendorong wajib pajak membayar kewajibannya melalui lingkungan keluarga. TP PKK diminta ikut menyosialisasikan pajak daerah dan penanganan piutang pajak kendaraan bermotor. Terobosan ini dilakukan untuk mengurangi tingginya tunggakan pajak di Jawa Tengah. Sektor pajak merupakan pendapatan tertinggi untuk Jateng.

26


Kepala DPPAD Provinsi Jawa Tengah, Hendry Sentosa mengungkapkan, tahun 2015 lalu pihaknya sudah bekerjasama dengan kabupaten/ kota untuk sosialisasi tentang pajak daerah di dua tempat, yakni di kecamatan dan sekolahan. "Alhamdulillah, bisa mengurangi tunggakan pajak. Semula di 2014 tunggakan pajak dalam setahun mencapai Rp 500 miliar, pada 2015 turun menjadi Rp 307 miliar. Tapi itu pun masih sangat tinggi," katanya saat menggelar MoU dengan TP PKK Jateng dan Kabupaten/Kota di Aula Kantor Bapermasdes.


27

LIPUTAN KHUSUS



LIPUTAN daerah

UP3AD / Samsat Grobogan Sosialisasi Layanan Samsat Lewat Radio Kepala UP3AD Kabupaten Grobogan, Sunarni kepada Warta DPPAD Jateng mengatakan, bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk mengenalkan lebih dekat tupoksi Kantor Samsat kepada masyarakat wajib pajak. “Masih banyak wajib pajak yang belum mengenal apa itu Samsat, sehingga diharapkan masyarakat tahu persis tugas Samsat.

Hadiah Mobil Bagi WP Taat Bayar Pajak Sudah Menanti

S

eperti yang diharapkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, masyarakat wajib pajak yang sudah berkontribusi terhadap Jateng dengan membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sudah sepatutnya juga mendapatkan hadiah berupa mobil sebagai bagian timbal balik mereka. Dengan adanya rangsangan ini diharapkan peningkatan pendapatan semakin meningkat. Kini hadiah hasil kerja dengan Bank Jateng berupa mobil Toyota Avanza warna hitam sudah tersedia di halaman parkir kantor DPPAD. Penyerahan mobil tersebut secara simbolis belum lama ini diberikan dari Direktur Umum Bank Jateng, Radjim kepada Kepala DPPAD Provinsi Jawa Tengah, Hendri Santosa. Radjim mengatakan bantuan satu unit mobil tersebut digunakan sebagai hadiah untuk wajib pajak yang bayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. "Ini merupakan kerjasama kali pertama Bank Jateng dengan DPPAD Jawa Tengah. Bank Jateng sebagai pengelola hasil penerimaan pajak ingin mendukung upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Nantinya akan diundi akhir tahun," ujarnya.

28


“Memang, masyarakat wajib pajak selama ini mengenal Samsat hanya sebagai tempat untuk membayar pajak kendaraan bermotor, namun jenis layanan seperti Samsat Cepat, Samkel, Samsat CFD, yang kami punyai masih banyak yang belum tahu. Ini yang menjadi sasaran kami dalam bersosialisasi. Terlebih lagi kini kemudahan dan kecepatan bisa dirasakan wajib pajak,” tuturnya.

Selain itu, kata Radjim, pihaknya juga telah bekerjasama dengan DPPAD Jawa Tengah dalam kemudahan wajib pajak mengakses pembayaran pajak dengan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). "Saat ini ada empat ATM, namun akan kami tambah dua ATM tiap tahun tanpa melalui petugas. Namun itu perlu dilakukan registrasi sehingga wajib pajak tanpa harus datang ke kantor Samsat. Penambahan ATM bisa lebih dari dua tiap tahun karena DPPAD bisa menganggarkan," ujarnya. Sementara itu, Hendri mengapresiasi adanya bantuan mobil untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. "Saya ucapkan terima kasih kepada Bank Jateng. Hadiah mobil untuk wajib pajak ini sebagai dukungan yang sangat besar dari Bank Jateng. Kami melakukan undian dua kali, yakni sekitar Juni dan akhir tahun. Juni berupa hadiah hiburan, sedangkan mobil ini akan diundi akhir tahun," ujarnya. Selain kerjasama dalam bentuk hadiah, DPPAD Jawa Tengah juga bekerjasama dalam bentuk pembayaran pajak melalui teller-teller Bank Jateng. "Inovasi kerjasama ini untuk memudahkan wajib pajak dalam pembayaran," ujarnya. ***

Sementara Kasi Pajak dan BBNKB, Sindung Winarno, mengatakan dalam talk show tersebut beberapa pertanyaan dari masyarakat mengemuka diantaranya apakah membayar pajak kendaraan bermotor harus ke kantor Samsat. Kita jawab, membayar pajak tidak harus ke kantor Samsat tapi bisa dilakukan di mobil Samkel dan Samkel CFD yang jadwalnya sudah ditentukan.

U

P3AD/Samsat Kabupaten Grobogan mengadakan sosialisasi di Radio Siaran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan. Dalam rangka sosialisasi tersebut membahas pelayanan seputar Samsat. Kasi Pajak dan BBNKB, SIndung Winarno, bersama mitra kerja Kepolisian dan Jasa Raharja, hadir sebagai nara sumber. Sosialisasi yang dikemas model talk show tersebut dipandu oleh pemandu gelar wicara, masyarakat wajib pajak bisa bertanya langsung atau memberikan tanggapan atas topik yang diperbincangkan oleh nara sumber.

Pertanyaan lainnya, apakah persyaratan membayar pajak sekarang lebih mudah. Kita jawab, cukup menunjukkan STNK + KTP asli sekarang sudah bisa langsung diproses. Di kantor Samsat untuk pajak 1 tahunan kini juga tidak perlu foto copy, tidak perlu BPKB, dan tidak lagi diperlukan formulir. Wajib pajak langsung ke loket pendaftaran dan langsung bayar. Sehingga proses pengesahan kini makin mudah dan cepat. Salah satu hasil dari pemangkasan proses persyaratan ini menjadikan ruang pelayanan lebih nyaman. Sementara nara sumber lainnya menjawab pertanyaan yang sesuai dengan tupoksinya.*** WARTA DPPAD JAWA TENGAH

29

LIPUTAN DAERAH



LIPUTAN DAERAH

Kartu Tanda Masuk Bagi Pembayar Pajak Mendapat Respon Positif Dari Mitra Kerja di Samsat Sragen

Namun demikian upaya-upaya percepatan dan kemudahan layanan yang di lakukan oleh DPPAD Jateng beserta UP3AD/Samsat se-Jateng, dimana salah satu tujuannya adalah memberikan kenyamanan pada wajib pajak, tidak akan terwujud dengan baik, manakala ketertiban layanan terganggu dengan keberadaan banyaknya calo /biro jasa. Kartu Tanda Masuk Untuk mengurangi dan menekan pergerakan para calo ini UP3AD/Samsat Kabupaten Sragen telah melakukan langkah terobosan dengan menerbitkan beberapa kartu tanda masuk ke ruang layanan Samsat Sragen. Dalam mensikapi hal tersebut Kepala DPPAD Jateng bersama jajaran dari pusat hingga daerah tak henti membuat inovasi-inovasi layanan dan terobosan peningkatan layanan di Samsat agar para WP kendaraan bermotor merasa nyaman, aman, mudah, dekat dan cepat.

S

ektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masih menjadi primadona pendapatan daerah bagi Provinsi Jawa Tengah. Tak heran bila Gubernur Jateng, tak pernah lelah memantau dan mencermati secara seksama pelaksanaan kinerja pemungutan PKB dan BBNKB di Samsat seluruh Jateng, baik melalui kunjungan langsung maupun memantau pelayanan WP melalui media sosial, dalam upaya Pendapatan Daerah sektor PKB dan BBNKB dapat diperoleh secara optimal.

30


Harapannya dengan pelayanan samsat yang semakin baik, kesadaran WP menjadi tumbuh dan berimbas pada signifikannya perolehan PKB dan BBNKB, serta mampu mengurangi tunggakan PKB. Salah satu langkah inovatif yang dilakukan adalah kebijakan yang sangat memudahkan dan mempercepat proses layanan di samsat yaitu pembayaran PKB ulang satu tahunan/pengesahan STNK; wajib pajak tidak perlu mengambil formulir SPOPD, tapi langsung ke loket pendaftaran hanya dengan membawa STNK dan KTP saja. Dan kebijakan tersebut mulai dilaksanakan pada tanggal 25 januari 2016 lalu.

Kartu tanda masuk ini dibedakan 3 (tiga) jenis sesuai jenis pembayar wajib pajak. Kartu tersebut meliputi : 1. Wajib pajak pembayar PKB 1 tahunan dan ganti STNK; 2. Wajib pajak BBN I dan BBN II; 3. Perwakilan calo/biro jasa (hnya disediakan 3 buah).

Menurut Kepala UP3AD Kab Sragen, Koeswardono B Chris SH MM untuk kartu tanda biro jasa, kita memang sengaja menyediakan 3 buah. Diharapkan dengan jumlah yang sedikit itu para biro jasa tidak berkeliaran di ruang layanan Samsat dan mengganggu kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak kbm. “Yang sangat menggembirakan, ide pemberian kartu tanda masuk tersebut mendapat respon dan dukungan penuh dan mitra kerja Samsat Sragen yaitu kepolisian dalam hal ini bapak Kapolres Sragen AKBP Ari Wibowo, Ibu Kasatlantas dan Paur STNK Samsat Sragen Aiptu Bawani. Lebih dari itu sebagai wujud dukungan, pihak polri di Samsat Sragen ikut serta bersama membantu membuatkan desaign sampai mekanisme pemberian kartu masuk untuk diberikan di pintu masuk Samsat dan diserahkan di loket pendistribuan STNK dan TNKB (loket). Kartu tanda masuk sebagai pembeda pembayar pajak ini bahkan diapresiasi oleh Kapolres Sragen dengan meninjau langsung pelaksanaan pembayaran PKB tahunan langsung ke loket pendaftaran dan pemberian kartu masuk Samsat Sragen.*** WARTA DPPAD JAWA TENGAH

31

LIPUTAN daerah



LIPUTAN daerah

Perlu adanya Pembinaan dan Sosialisasi Kebakaran Kepala UP3AD Kabupaten Demak, Retno Panja Indah Wijani mengatakan Petugas Keamanan (SATPAM) perlu dibekali kemampuan berupa pembinaan yang intensif dalam pengamanan lingkungan kantor. Untuk itu dalam rangka hari SATPAM kali diadakan Simulasi Pemadam kebakaran untuk memberi bekal Petugas Keamanan dalam penanganan apabila terjadi bencana kebakaran yang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. “Harapannya petugas Satpam mampu melakukan tindakan profesional terhadap bidang tugasnya dan memberikan rasa aman dilingkungan kantor. Apalagi UP3AD/Samsat sebagai tempat pelayanan Publik yaitu pembayaran Pajak Kendaraan bermotor (PKB). Untuk hal itu diperlukan pelatihan yang berkesinambungan sehingga setelah mengikuti ini para anggota Satpam dapat mengaplikasikan saat melakukan tugas pengamanan,”urainya, memberikan sambutan betapa pentingnya peran seorang Satpam sebagai garda terdepan.

Pelatihan dilakukan sesuai petunjuk arah jalur evakuasi dan alat pemadam yang sudah terpasang dan mudah dijangkau, baik didalam maupun diluar ruangan Kantor UP3AD Kabupaten Demak. Dalam simulasi dan pelatihan tersebut UP3AD Demak dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Dinas Kebakaran.

Mendapatkan antusias Kegiatan pelatihan yang diadakan tersebut ternyata mendapatkan antusias para petugas keamanan dan karyawan dan karyawati yang mengikuti Simulasi Pelatihan Pemadam Kebakaran. Terbukti mereka satu persatu mencoba memadamkan api yang sudah diberikan oleh instruktur dan dilakukan juga cara evakuasi apabila terjadi suatu kebakaran di dalam kantor.

Sementara itu salah satu anggota satpam Tri Widodo mengatakan, bahwa kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena ilmu yang didapat menambah rasa percaya diri. “ saya dalam menjalankan tugas-tugas satpam, karena selama kami menjadi anggota satpam belum pernah mengikuti cara menggunakan pemadam kebakaran. Adanya pelatihan ini makin menambah kepercayaan diri saat terjadi sesuatau, “katanya. @

UP3AD Demak Adakan Simulasi Pemadam Kebakaran.

P

etugas Keamanan atau SATPAM merupakan ujung tombak dalam pengamanan didalam lingkungan Kantor dalam rangka menciptakan rasa aman bagi para karyawan/karyawati serta para wajib Pajak yang akan mengurus pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di lingkungan Samsat. Untuk itulah bertepatan pada Hari SATPAM belum lama ini, UP3AD Kab Demak mengadakan S i m u l a s i Pe l a t i h a n Pe m a d a m Ke ba k a r a n ba g i karyawan/karyawati UP3AD Demak khususnya para Petugas Keamanan (Satpam ) dalam upaya pembekalan diri dalam upaya mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan.

32



33

LIPUTAN DAERAH


LIPUTAN DAERAH


UP3AD/Samsat Pati Juara Samsat Idol putaran ke IV

Sementara itu, Kepala UP3AD Pati Mardjudi melalui Kasi Pajak/BBNKB, Suparwi mengatakan, sebetulnya secara umum kita juga sama dengan yang lain. Jika ada terobosan mungkin penataan ruang pelayanan memang kami buat sesuai alur pelayanan. Sehingga mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak kbm. Ini juga mempercepat pelayanan. Untuk meningkatkan pelayanan sendiri, kami juga pro aktif memberikan informasi kepada wajib pajak untuk mengurus sendiri dalam membayar pajak kbm. Karena sekarang membayar pajak mudah dan cepat. Termasuk pembayar pajak disini yang kadang masih bingung kita tuntun dan bantu sampai selesai. Selain itu untuk menambah kenyamanan kebersihan di ruang pelayanan dan toilet setiap saat terus kita monitor sehingga ada sedikit kotoran langsung kita bersihkan. Petugas kebersihan di tempat kami selalu keliling untuk mengontrol baik di dalam ruangan maupun di luar. Untuk kriteria penilaian meliputi kecepatan dan kenyamanan pelayanan. Sedangkan tim penilai terdiri dari Ombudsman RI perwakilan Jateng, Inspektorat Prov Jateng, Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda prov Jateng dan Biro Hukum setda prov Jateng.

Kenyamanan dan kemudahan dalam membayar pajak kini menjadi bagian dari komitmen untuk selalu ditingkatkan, adapun tujuannya tidak lain dan bukan yaitu untuk mewujudkan pelayanan prima yang selama ini didambakan masyarakat.***

Penyerahan berupa piagam diserahkan langsung oleh Gubernur di halaman kantor Gubernur Jateng bersamaan apel pagi bersama. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengatakan, Samsat Idol merupakan odo-odo dirinya. Hal ini bertujuan untuk membawa pelayanan public yang lebih baik.

U

P3AD/Samsat Kabupaten Pati menjadi terbaik dalam penilaian “Samsat Idol” periode terakhir atau ke IV di ujung tahun 2015. Juara kedua ditempati UP3AD/Samsat Kab Sukoharjo dan ketiga UP3AD/Samsat Kab Banjarnegara. Lomba Kinerja Pelayanan Publik Antar Samsat se-Jateng ini merupakan rintisan langsung Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo yang dilakukan secara periodic setiap triwulan sekali. Tujuan dari penilain ini untuk mengevaluasi kemajuan peningkatan pelayanan public di lingkungan Samsat seJateng dan guna mendukung upaya percepatan birokrasi unit pelayanan public di Samsat. Selain itu juga menumbuh kembangkan semangat untuk menciptakan pelayanan yang inovatif guna peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak kendaraan bermotor.

34


“Kita tahu bahwa dulunya Samsat terkesan gelap sekarang menjadi terang. Dan yang dahulu rumit sekarang menjadi mudah. Gubernur juga membanggakan perubahan yang ada di Samsat sekarang. Dikatakannya, perubahan di Samsat menjadi garda terdepan dan target pertama di pelayaanan public di Jateng. Dan terbukti mampu untuk berubah ke arah yang lebih baik,” kata Ganjar “Saya berharap, agar piagam penghargaan ini bisa di pajang di depan ruang pelayanan. Sehingga masyarakat wajib pajak jadi tahu bahwa pelayanan samsat disini sudah memenuhi standar pelayanan public. Dengan begitu masyarakat semakin percaya untuk membayar pajak kbm.


35

LIPUTAN DAERAH


UP3AD Kabupaten Klaten,

Terus Tingkatkan Mutu Layanan


UP3AD Samsat Kabupaten Klaten sebagai salah satu Unit kerja DPPAD Prov Jateng, dalam kiprahnya melayani masyarakat di seluruh Kabupaten Klaten, boleh dikatakan cukup mendapatkan kepercayaan masyarakat. Beberapa program pelayanan berbasis jemput bola seperti adanya Samsat Keliling di beberapa wilayah kecamatan di Klaten manfaatnya benar-benar sangat dirasakan.

Masyarakat mendapatkan berbagai kemudahan dalam memenuhi kewajibannya. Karena itulah model pendekatan pelayanan kepada masyarakat yang sudah ada sudah semestinya ditingkatkan mutunya. Selain cepat, mudah pelayanan yang diberikan harus mengacu pada standar operasional yang sudah ditentukan dan ditambah lagi dengan harus ramah,” ujarnya.

Masyarakat Klaten terutama yang berada di pinggiran kota dan memerlukan transportasi cukup jauh kini tidak lagi direpotkan karena telah ada Samkel yang secara bergiliran menyambangi beberapa kecamatan di sana dan telah terjadwalkan.

Berdasarkan potensinya obyek KBM baik roda 2 maupun 4 UP3AD Samsat Kabupaten Klaten sebagai berikut Samsat Induk Roda 2 berjumlah 266.515; roda 4 berjumlah 30.487; untuk Samsat Delanggu roda 2 berjumlah 115.051; roda 4 berjumlah 11.541; Samsat Pembantu Prambanan roda 2 berjumlah 91.287; roda 4 sejumlah 9.005;

Samsat Klaten khususnya Samsat Pembantu Prambanan juga memberikan kemudahan dan pendekatan pelayanan perpanjangan kendaraan bermotor secara on line kepada masyarakat Jawa Tengah, yang tinggal di Yogyakarta, seperti pegawai maupun para mahasiswa yang kesulitan untuk pulang ke daerah di Jawa Tengah guna melakukan perpanjangan kendaraan. Menurut Kepala UP3AD Samsat Kabupaten Klaten, Sri Harnani, menyatakan pihaknya selama ini berupaya agar

U

P3AD Kabupaten Klaten kini terus berbenah diri dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan menuju pelayanan yang didambakan masyarakat yaitu pelayanan prima. Upaya mewujudkan pelayanan berbasis service excellet tersebut dilakukan karena merupakan tuntutan yang sudah tidak bisa ditawar diera sekarang ini.

36


LIPUTAN DAERAH

Adapun rata-rata obyek yang dilayanai perhari Samsat Induk 900 obyek; Samsat Pembantu Delanggu 500 obyek; Samsat Pembantu Prambanan 400 obyek; Samkel 150 - 250 obyek. Sementara jadwal Samkel itu sendiri Senin Kec. Bayat, Selasa Kec. Cawas, Rabu Kec. Pedan, Kamis Kec. Trucuk, Jumat Kec. Jatinom, Sabtu Kec. Wedi, Minggu A r e a C F D depan Matahari Dept. Store Klaten. @

Dimana, instansi pemerintah ataupun swasta, terlebihlebih sebuah instansi yang melayani bidang jasa seperti halnya di UP3AD dan Samsat sudah seharusnya mampu melakukan tiga hal pokok mendasar sebagai bagian dari konsekuensi pelaksanaan sistem pelayanan yang baik, seperti punya sikap kepedulian kepada konsumen (wajib pajak), mampu memberikan pelayanan yang terbaik serta mampu memuaskan pelanggan dengan berorientasikan standart layanan operasional yang telah ditentukan.


37

LIPUTAN daerah


85 % ANGKUTAN UMUM Di Banjarnegara Belum Berbadan Hukum

S

ebagian besar angkutan amum baik orang maupun barang dibanjarnegara masih kepemilikan pribadi. Padahal pemerintah telah mewajibkan semua angkutan umum orang / barang yang di miliki perorangan harus diubah menjadi badan hukum Indonesia (PT/Koperasi). Kasi Pajak/BBNKB,Asnadi mengakui masih banyak Asnadi, Kasi Pajak & BBNKB pemilik angkutan yang belum berbentuk badan hukum. Berdasarkan perhitungan diperkirakan 409 Unit atau 15 % yang sudah berbadan hukum “ ada yang mendirikan Perseroan terbatas (PT), ada juga yang bergabung dalam koperasi

Jenis Angkot dan Angkudes

: 275 Unit

&

Menurutnya, Permendagri 101 Tahun 2014 pasal 18 bahwa Kendaraan Bermotor angkutan umum orang dan barang wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang dimiliki secara peroranganpun wajib diubah menjadi badan hukum Indonesia paling lama 1 (satu) Tahun sejak peraturan mentri ini di undangkan, memang banyaknya pemilik angkutan yang belum berbadan hukum disebabkan berbagai faktor ,ada yang memang belum memahami aturan tersebut, dan ada pula yang sudah tahu tapi menunggu sampai jatuh tempo pajak kendaraan. Banyak pula pemilik kendaraan masih ragu untuk bergabung dengan PT atau Koperasi, karena konsekuensinya kepemilikan kendaraan harus atas nama badan hukum tersebut, Padahal kendaraan tersebut dibeli dengan uang


Trayek Banjarnegara – Banyumas Trayek Banjarnegara – Karangkobar Trayek Banjarnegara – Pagentan Trayek Banjarnegara – Punggelan Total

Angkutan barang :

Badan Hukum Indonesia -----> 21 Perseroan Terbatas (PT) Terbentuk di Banjarnegara. 10 Koperasi

38

ANGKUTAN UMUM BANJARNEGARA

Jenis Mikrobus : 110 Unit : 70 Unit : 23 Unit : 43 Unit : 236 Unit

2.215 unit

}

LIPUTAN daerah


Kondisi tersebut juga diakui Solichin, pemilik angkutan umum orang (microbus) Desa Pagentan Kecamatan Pagentan Kab. Banjarnegara, menurutnya hampir seluruh kendaraan angkutan umum di wilayahnya masih berstatus perorangan. Dan dalam beberapa hari belakangan ini pemilik kendaraan angkutan umum sudah mulai resah,terutama yang sudah mulai medekati jatuh tempo pajak mereka masih bingung karena belum berbadan Hukum, rencananya akan bergabung dengan koperasi Jasa transportasi Angkutan Umum yang sudah ada. Dengan demikian mereka masih bisa tetap beroprasi “ walaupun masih ada pertanyaan apakah selanjutnya kendaraan tersebut harus diatasnamakan PT /koperasi,” ungkapnya.

Meski demikian , Kasi Pajak & BBNKB, Asnadi optimis dengan pemberlakuan Permendagri Nomor 101 tahun 2014, maka pemilik angkutan umum orang/ barang akan beralih ke Badan Hukum Indonesia ( PT/Koperasi) , apalagi kalau kita cermati UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan pasal 139 ayat 4 bahwa penyedia jasa Angkutan umum dilaksanakan oleh BUMN/BUMD dan atau Badan Hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan PP 74/2014 tentang Angkutan Jalan “ bahwa perusahaan Angkutan Umum harus berbentuk Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu BUMN,BUMD,Perseroan Terbatas, Koperasi “ dikatakan juga status tersebut akan sangat berpengaruh dengan syarat kelengkapan bagi kendaraan umum dalam pengurusan perizinan trayek maupun uji kir di Dinas Perhubungan, karena pengurusan kir dan trayek hanya diberikan kepada kendaraan umum yang berplat kuning, kalau Plat hitam maka tidak bisa mendapatkan trayek, paparnya. Hasil koordinasi dengan Dishubkominfo Banjarnegara, bahwa sejak tanggal 2 januari 2016 Dishubkominfo Banjarnegara sudah tidak mengeluarkan izin trayek bagi kendaraan yang tidak berbadan hukum . Untuk itu himbauan kami kepada masyarakat Banjarnegara pemilik kendaraan bermotor Angkutan umum orang/ barang untuk segera memproses status badan hukumnya. Jika tidak berbadan hukum (PT/Koperasi), maka pajak kendaraan akan dikenakan tarif PKB dan BBNKB pribadi ( tanpa subsidi).***

Total 409 Unit 15 %

pribadi untuk perawatan berkala dan pembayaran pajak juga dilakukan oleh pemilik kendaraan. “ Karena itu masih banyak yang menimbang-nimbang, apakah akan bergabung dengan PT dan Koperasi yang sudah ada, atau akan mendirikan badan hukum sendiri “ Setelah dilakukan pendataan dilapangan, ternyata aturan tersebut memang banyak dikeluhkan oleh pemilik kendaraan. Karena sebagaian besar pemilik angkutan umum orang atau barang di Banjarnegara masih status perorangan , yang hanya memiliki satu- dua unit angkutan. Berbeda dengan dikota besar yang sudah dikelola oleh perusahaan atau koperasi, jadi memang agak sulit penerapannya di daerah kecil seperti Kabupaten Banjarnegara , Ungkapnya .

“

Jangan sakiti aku & jangan dustai aku… Aku tetap mendukung aturanmu….. Semangaaat ..... tetap Kompak……

“


39

LIPUTAN daerah



LIPUTAN daerah Kegiatan ini sekaligus juga untuk sosialisasi langsung kepada wajib pajak dengan bertanya langsung untuk menilai tentang pelayanan Samsat. Dari hasil ini kita dapat mengerti keinginan mereka sehingga kita dapat jadikan perbaikan/pembenahan. Sedangkan pemberian souvenir merupakan salah satu cara untuk memikat wajib pajak agar mau datang sendiri untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan begitu wajib pajak bisa mengetahui sendiri bahwa di Samsat sekarang sudah berubah. Dari mulai sarana dan prasarana sampai kemudahan dan kecapatan pelayanan. “Wajib pajak bagi kami ibarat pelanggan setia, karena mereka setahun sekali pasti ke samsat. Bisa juga dua, tiga, empat ke samsat karena memiliki kbm lebih dari satu. Tentu ini harus dipupuk dan diberi perhatian walaupun sebatas pemberian souvenir. Jika kontribusi masuk tentu tunggakan juga berkurang,” terangnya.***

UP3AD / Samsat Blora Ajak WP Jumat Ceria

U

ntuk mendekatkan sekaligus sosialisasi langsung kepada masyarakat wajib pajak belum lama ini UP3AD/Samsat Kabupaten Blora menyelenggarakan jumat ceria. Jumat ceria adalah istilah untuk menghibur diri dengan bernyanyi, berjoget dan bergembira. Kegiatan ini diadakan di halaman kantor Samsat Blora dan diikuti karyawan/karyawati dengan melibatkan wajib pajak. Diawali dengan kegiatan senam bersama, kegiatan ini nampak berwarna ketika suara solo orgen mulai mematik hati. Siapa saja boleh menyanyi, tak terkecuali wajib pajak. Suasana pun bertambah gayeng.

40


Disela-sela kegiatan terjadi puncak kegiatan yakni pemberian souvenir berupa muk dan gantungan kunci kepada 10 wajib pajak pertama yang membayar pajak kbm di Samsat Blora. Tentu saja wajib pajak merasa kaget dan merasa diperhatikan dengan pemberian tersebut. Kepala UP3AD Kabupaten Blora, David Budi Hantoro mengatakan, jumat ceria merupakan kegiatan hiburan bersama untuk melepaskan kepenatan setelah sekian lama disibukkan dengan rutinitas pekerjaan sehari-hari.


41

RAGAM


RAGAM

WARTA DPPAD JAWA TENGAH Peserta lomba nyanyi HUT DWP ke 16 foto bersama Ketua dan Pengurus

Ketua beserta Pengurus DWP Dinas PPAD Foto bersama anak-anak penerima beasiswa

“Peran seorang istri justru lebih besar dibandingkan dengan seorang suami. Karena yang tahu persis karakter anak-anak kita adalah istri yang dalam kesehariannya lebih besar peranannya dalam mengurus keluarga.Seorang Ibu juga akan berperan dalam membentuk karakter seorang anak ser ta dalam menciptakan keluarga yang bermartabat,”urai Kadinas.

Kadinas potong tumpeng dalam acara HUT DWP ke 16

DWP Dinas PPAD Prov Jateng,

Peringati HUT DWP Ke 16 P uncak acara peringatan Hari Ulang Tahun ke -16 Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah, dilaksanakan bertepatan pada tanggal 16 Desember di Gedung Pertemuan Lantai 4 Dinas PPAD Jawa Tengah. Acara dihadiri sekitar 200 orang, terdiri Ketua, Pengurus serta para anggota beserta putra-putri anggota DWP Dinas PPAD penerima bantuan pendidikan.

42


Kepala Dinas PPAD Prov Jateng, Hendri Sentosa, selaku penasehat, menyatakan sangat mendukung penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan, karena peringatan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu momentum untuk lebih berperannya seorang istri di lingkungan keluarga ataupun dalam berbagai bidang kehidupan.

Namun demikian terhadap kegiatan di lingkungan Dharma Wanita Dinas PPAD Prov Jateng, Kepala Dinas berharap agar secara kualitas lebih ditingkatkan. Karena menurut Kadinas, kegiatan kedharmawanitaan sangat berperan untuk mendukung kegiatan suami di kedinasan. “Kegiatan Dharma Wanita ini sangat positif artinya bila diisi dengan sesuatu yang bermanfaat dan bernilai bagi para anggota, tapi kalo bisa ngrumpinya tolong dikurangi,” canda Kadinas, yang disambut tepuk tangan para Ibu-ibu yang hadir. Selain diisi dengan lomba-lomba, seperti lomba menyanyi di lingkungan kedinasan, Dharma Wanita Dinas PPAD, juga mengikutsertakan anggota dan pengurusnya untuk mengikuti lomba menyanyi di tingkat DWP Provinsi Jawa Tengah. Puncak acara peringatan HUT DWP Dinas PPAD Prov Jateng, juga diisi dengan seremonial, pemotongan tumpeng sebagai peringatan dan simbol ulang tahun Dharma Wanita Persatuan-dan dilanjutkan dengan pemberian hadiah bagi para juara lomba menyanyi dan pemberian bantuan beasiswa bagi para putra putri karyawan-karyawati dan pegawai harian lepas yang bekerja di lingkungan Dinas PPAD Prov Jateng. @ WARTA DPPAD JAWA TENGAH

43

AGAMA



AGAMA diperoleh dengan cara yang jujur dan halal ataukah melalui cara yang haram. Dan apabila kita jujur maka di mana saja hati akan tentram. Jika harta dipergunakan seharusnya untuk kebaikan. Pertanyaan keempat, apakah ilmu telah diamalkan dengan sebaik-baiknya. Ilmu yang bermanfaat dan diamalkan dan diajarkan pada orang lain, dapat mengalirkan pahala bagi yang mengajarkan.

Membina ukhuwah dan Menyiapkan diri dalam hidup

Sementara Ketua Panitia Suyono, mengatakan, pengajian merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh BAI khususnya saat peringatan hari besar agama Islam. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjadikan kita introspeksi diri bahwa hidup itu merupakan pilihan akan menuju kebaikan atau kesesatan. Sehingga kita akan mawas diri dan berjalan sesuai tuntunan agama.*** Pergunakanlah waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Pergunakan hidupmu sebelum datang matimu”. Ditambahkan Bp. Zainuri agar dalam bekerja sebaiknya kita tidak hanya mampu untuk bekerja keras namun juga bekerja cerdas dan bekerja ikhlas. Pertanyaan kedua, manusia ditanya untuk apa masa mudanya dipergunakan. Karena waktu adalah amanah maka selagi muda sebaiknya digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dan dipakai pada jalan yang benar sesuai tuntunan agama. Jangan sampai pula hal-hal yang kita sukai menjadikan kita lalai kepada Alloh, demikian Bp. Zainuri mengimbuhkan. Pertanyaan ketiga, dari mana harta diperoleh dan bagaimana cara menggunakannya. Apakah harta itu

alam rangka meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan serta menjalin Ukhuwah islamiyah, DPPAD Jateng melalui Badan Amalan Islam (BAI) DPPAD Jateng menyelenggarakan pengajian dengan mengundang santri yatim piatu. Acara ini diadakan di rumdis Kadinas PPAD Jateng, dan dihadiri keluarga besar DPPAD Jateng.

D

Sabda Nabi Muhammad SAW, hari kiamat nanti setiap manusia tidak akan dapat menghindar dari empat pertanyaan terkait kehidupannya di dunia. Pertama, manusia akan ditanya umurnya dihabiskan untuk apa. Seperti disebutkan dalam surat Adz Dzariyat, tidak diciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Alloh SWT.

Ustad Zaenuri dalam tausiyahnya, mengatakan, bahwa ukhuwah dibedakan menjadi tiga. Pertama, Ukhuwah Islamiyah, yakni persaudaraan sebagai sesama muslim. Kedua, ukhuwah wathoniah, yakni persaudaraan karena kesamaan bangsa dan negara. Ketiga, ukhuwah basyariyah, dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara.

Nabi SAW dalam haditsnya juga mengingatkan pada manusia untuk mempergunakan lima perkara sebelum datang lima perkara lainnya, yaitu "Pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Pergunakan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu.

44



45

RAGAM


HARD TARGET !!! SESUATU BANGET Besarnya Target Penerimaan kita di tahun 2016 yang membuat kita sesuatu banget untuk “menaklukannya”

WARTA DPPAD JAWA TENGAH Marilah kita satukan potensi dan kemampuan yang kita miliki dalam satu tekad bersama dalam mengayuh biduk Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang kita cintai ini. Di depan mata kita menghadang tantangan-tantangan yang menunggu tekad kita untuk mengurai tantangan dan rintangan itu. Disamping besarnya Target Penerimaan kita di tahun 2016 yang membuat kita sesuatu banget untuk “menaklukannya” juga berlakunya program subsidi untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang yang menyita perhatian khusus kita untuk melaksanakannya. Target Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 12.064.571.894.000 ( Dua belas trilyun enam puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah ). Dimana Rp. 7.700.000.000.000 atau 63,82 % adalah Target Penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang masih masih merupakan primadona penerimaan daerah di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang terinci dari : PKB : Rp. 3.700.000.000.000 dan BBN.KB : Rp. 4.000.000.000.000. Tantangan kedepan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat masih seperti tahun 2015 yang hanya 5 %, rasanyaTarget BBN.KB tahun ini “sesuatu banget”, pun juga dengan PKB kita. Namun demikian kita berpantang untuk menyerah apalagi berputus asa mengejar asa yang kita impikan, jalan

M

anusia diciptakan oleh Alloh SWT di muka bumi ini sebagai makhluk paling sempurna dan dikaruniai berbagai macam kelebihan yang menyertainya, pun juga manusia diberi akal pikiran dan hawa nafsu sebagai pelengkap. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Kelebihan dan keutamaan itu berupa potensi dasar yang disertakan Alloh kepada manusia baik potensi internal yang diperoleh sejak lahir yang terdapat dalam diri manusia maupun potensi eksternal yang dapat dipelajari. Potensi diri manusia merupakan kempuan dasar yang dimiliki oleh manusia yang masih terpendam di dalam dirinya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi suatu manfaat nyata dalam kehidupan manusia. Potensi ini merupakan modal utama bagi manusia untuk melaksanakan tugas dan memikul tanggung jawab. Walaupun sadar akan potensi yang ada dalam diri kita, namun kita sering ragu akan kemampuan diri sediri untuk membuat perubahan, jangankan membuat perubahan untuk lingkungan, membuat perubahan di dalam hidup kita sendiri pun kita merasa tidak mampu. Kadang kita terperangkap dalam segala keterbatasan dan kita sering lupa, bahwa kita ini adalah makhluk yang paling sempurna di dalam muka bumi ini.

46


RAGAM masih panjang untuk kita lalui bersama. Dengan berbagai program-program unggulan yang kita punya, inovasiinovasi yang kita gagas bersama merupakan senjata kita dalam mengejar target penerimaan pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Selain itu kita pun berharap semoga pertumbuhan ekonomi masyarakat akan meningkat, sehingga daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor meningkatkan pula, hal ini berdampak pula meningkatnya penerimaan sektor pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. Meningkat dan tercapainya target itulah yang salah satu syarat cairnya insentif yang membuat kita ''sesuatu banget'' menunggu kehadirannya. Insentif inilah yang merupakan salah satu dorongan penyemangat kita untuk lebih mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi sehingga dapat membangkitkan gairah kerja dan motivasi kita. Disinilah potensi diri yang masih perpendam kita wujudkan untuk bisa bekerja lebih baik dan mampu memotivasi diri kita dan menciptakan gairah kerja. Dengan potensi diri, semangat dan gairah kerja dan motivasi yang kita punya, mari kita 'taklukan' target penerimaan kita khususnya pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang secara signifikan berpengaruh besar terhadap capaian kinerja kita dalam menerima insentif, walaupun hasilnya belum bisa yang kita harapkan secara sempurna. If we dream alone it is just a dream but if we dream together that is the dawn of reality……… Selamat berkarya, Semoga Alloh Tuhan Yang Maha Esa meridloi hasil karya kita.( Alep )

Pada dasarnya potensi tiap-tiap orang itu berbedabeda satu dengan yang lainnya, meskipun ada kemiripan. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan refleksi diri, yaitu suatu kegiatan untuk melihat diri lebih dalam lagi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada diri sendiri tentang diri kita sendiri dan dari pertanyaan itu diharapkan kita menjawabnya secara jujur dan terbuka. Selain dengan merefleksikan diri, potensi yang kita miliki juga dapat diketahui melalui serangkaian tes psikologi dan kita juga bisa menanyakannya kepada orangorang terdekat kita, kepada orangtua atau teman dekat kita, misalnya. Dengan mengetahui potensi diri, kita akan merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan setiap tugas dalam hidup kita. Kita juga dapat mengambil keputusan secara tepat menyangkut karier atau hidup kita. Selain itu, secara psikis pribadi kita juga akan merasa nyaman sebab kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan potensi yang kita miliki. Tentunya ini akan berpengaruh dalam banyak hal dalam hidup kita, terlebih akan nampak dalam kinerja (produktifitas) dari apa yang kita buat atau lakukan atau hasilkan dalam hidup kita sehari-hari.


47

RAGAM



Kadinas merasa yakin bahwa AHD hotel akan laku di jual. Karena tempat ini memiliki keunggulan lebih yang tidak dimiliki hotel lain. Selain paling dekat dengan bandara dibandingkan hotel lainnya. AHD juga memiliki aula besar, lokasi parkir yang luas serta ruang pertemuan. Semua itu merupakan satu kesatuan keunggulan yang ditawarkan AHD. Ruang VIP di AHD yang akan dijadikan sebagai hotel memiliki fasilitas lengkap seperti pendingin ruangan dan dilengkapi air panas. Saat ini DPPAD telah melatih pegawai Asrama Haji Donohudan layaknya pegawai hotel, mulai dari menjaga kebersihan hingga menyajikan menu makanan. ”Kalau harga sudah ada aturannya. Per kamar Rp 200 ribu,” urainya. Rencananya, untuk pemesanan dan pembayaran hotel akan dilakukan secara online. Dia mengatakan, perangkat

RAGAM lunaknya tengah dikembangkan. Namun, pada awal Februari nanti pemesanan dan pembayaran kamar masih dilakukan secara manual. Selain itu, DPPAD juga berencana menjadikan halaman parkir Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi jual-beli mobil bekas. Menurutnya, Jateng memiliki banyak aset. Namun belum semuanya diberdayakan maksimal. Penyebabnya, ada beberapa aset yang kondisinya rusak. Sementara itu Pengelola AHD, Sudarman saat dikonfirmasi melalu telpon, mengaku belum mengetahui persis rencana tersebut. Tapi dirinya mengaku siap jika diberikan mandat untuk mengelola hotel. Apalagi sebelumnya ruang VIP juga untuk penginapan sehingga tinggal menyesuaikan saja nantinya.***

Asrama Haji Donohudan tampak dari depan.

Mendongkrak PAD Melalui AHD

D

alam upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah, Asrama Haji Donohudan (AHD) milik Pemprov Jateng, pada bulan februari 2016 ditingkatkan statusnya dari tempat persewaan menjadi sebuah hotel berbintang. Ruang VIP yang terdapat di AHD tak ubahnya kelas hotel bintang dua, karena adanya kesamaan dengan sebuah hotel pada umumnya. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah, Hendri Santosa seperti dilansir media on line beberapa waktu lalu, bahwa Asrama Haji Dohohudan akan ditingkatkan statusnya dari persewaan menjadi sebuah

48


hotel sebagai upaya untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Hendri, pada 2015 lalu, asrama haji menyumbang PAD Rp 5,8 miliar. Sumbangan terbesar menurutnya, terjadi saat musim haji karena tempat tersebut dijadikan embarkasi bagi para haji yang akan menunaikan ibadah ke tanah suci. Sementara pemasukan lainnya didapat dari penyewaan ruang yang digunakan untuk acara seminar maupun bimbingan teknis, namun jumlahnya masih terbatas. ”Februari ini AHD Hotel sudah jalan. Tapi yang akan dijadikan hotel hanya kamar VIP. Jumlahnya ada 40 kamar, per kamar bisa untuk dua orang,” jelasnya.


49 00

EDISI I TAHUN Roadmap Sinkronisasi Program DPPAD Jateng Menuju Goal Launching Bayar Pajak Melalui ATM BRI

Recommend Documents