RAKOR GUBERNUR DENGAN PARA BUPATI/WALIKOTA BAHAS SINKRONISASI PROGRAM KERJA TAHUN 2010 Mewujudkan keterpaduan pelaksanaan program kerja Pemerintah tahun anggaran 2010, Gubernur NTB TGH.M.Zainul Majdi,MA mengumpulkan seluruh Bupati/Walikota pada rapat Koordinasi membahas Sinkronisasi Program Kerja antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota se-NTB, di hotel Gred Legi Mataram, Sabtu (25-01-2010). Dalam Rakor tersebut, ditandatangani dua buah MOU oleh Gubernur dan para Bupati/Walikota,yaitu MOU tentang Kerjasama percepatan penurunan jumlah penduduk Miskin di Provinsi NTB serta kerjasama dalam peningkatan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat . Dengan kesepakatan kerjasama ini, para Bupati/Walikota diharapkan secara kosisten akan dapat memenuhi dan pengimplementasikan target program yang telah disepakati, ungkap Gubernur termuda di Indonesia ini “ Berbagai program yang telah disepakati sebagai program prioritas Provinsi NTB, hendaknya mendapat prioritas perhatian yang utama untuk dilaksanakan oleh Pemeritah Kabupaten/Kota”, imbuhnya . Penegasan tersebut disampaikannya menyusul adanya kesan, belum kosistennya Pemerintah Kabupaten/Kota mendukung Program prioritas Provinsi NTB sesuai kesepakatan dan kometmen yang telah dibuat sebelumnya. Padahal Program-program tersebut merupakan pogram yang menyakut kepentingan mendasar rakyat Kabupaten/Kota dan NTB secara keseluruhan. Misalnya Program pelayanan Pendidikan dan Kesehatan melalui pola costsharring antar Provinsi dan Kabupaten/Kota. Gubernur mencothkan, pada tahun anggaran 2009, belum semuaprogaram prioritas dapat dijalankan sesuai kesepakatan dan komitmen yang direncanakan. Pola cost sherring 50%.50% utuk pealyanan pendidikan dan Kesehatan bagi masyarkat kurang mampu, kennyataanya semua pemerintah kabupaten/kota menyediakan anggaran sesuai kesepakatan, terangnya. Itulah sebabnya, menghadapi pelaksanaan program tahun 2010 ini, perlu dilakukan pemantapan dan singkronisasi program antar provinsi dan Kabupaten/Kota melaui penerapan metode atau pola pendekatan yang lebih efektif,efesien dan akuntabel. Demikian juga Kometmen pemerintah Kabupaten/kota dalam hal pengentasan kemiskinan perlu lebih ditingkatkan, mengingat angka kemiskinan di NTB masih relatif tinggi, sehingga kondisi itu, menurut tokoh kharismatik ini dapat berakumulasi terhadap masih tingginya kerentanan atau kerawanan sosial.
Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari 3 jam tersebut, hadir langsung Bupati Bima, Very Zulkarnaen, ST, bupati Dompu, Syaifurrahman Salman, SE, Bupati Sumbawa Jamaluddin malik, Bupati KSB, Kyai Zulkihfi, Bupati Lombok Timur, Sukiman Azmy, dan Pejabat Bupati Lombok Utara, Drs. Ridwan Hidayat, sementara Walikota Mataram, Walikota Bima bersama Bupati Loteng dan Bupati Lombok Barat berhalangan hadir dan hanya diwakili hadir oleh sekda masing-masing. Lebih jauh Gubernur menegaskan bahwa pemerintah Provinsi merupakan wakil pemerintah di daerah. Dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur antara lain memiliki tugas dan wewenang : pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota; koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota; serta koordinasipembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Meski memiliki tugas dan wewenang yang luas, kata gubernur, namun pihaknya lebih mengedepankan pola pendekatan silaturahmi, kebersamaan, kemitraan dan kesetaraan (burden sharing) antara Provinsi dan kabupaten/kota, dan menjauhi pola-pola pendekatan yang lebih menonjolkan kekuasaan. Artinya cara-cara dialog dan musyawarah, harus menjadi pilar utama, baik dalam pembangunan maupun penyelesaian masalah pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, ujarnya. Menurut kandidat Doktor Universitas Al Azhar kairo Mesir ini, dalam menghadapi pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2010, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sungguh-sungguh dari Pemerintah provinsi maupun Kabupaten/Kota, terutama yang terkait dengan program- program yang telah menjadi komitmen bersama dan telah ditetapkan di dalam RPJMD Provinsi NTB sebagai program prioritas atau program unggulan daerah. Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun anggaran 2009, yang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai kesepakatan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, Gubernur Tuan Guru Bajang memaparkan perlunya upaya pemantapan dan penyempurnaan pola pelaksanaannya pada tahun 2010 ini. Untuk itu, proporsi dan penyaluran sharring dana pendidikan tahun 2010 akan mengalami perubahan sebagi berikut : -
Proporsi cost sharring pendidikan siswa SD/MI hingga SMA/SMK/MA dari semula 50% : 50% berubah menjadi 50,21% untuk Provinsi dan 49,783% untuk Kabupaten/Kota, dengan total biaya yang disediakan dari APBD Provinsi sebesar Rp. 72.329.580.000 dengan sasaran 129.612 orang siswa dan total dana dari APBD
-
-
-
Kabupaten/Kota sebesar Rp.71.705.880.000 dengan jumlah sasaran 218.763 orang siswa yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota seNTB. Jenis belanja berubah dari bantuan keuangan yang disalurkan melalui rekening pemerintah Kabupaten/Kota menjadi hibah kepada sekolah-sekolah swasta se-NTB dan sekolah di lingkungan departemen agama dan sebagian lagi masih berbentuk bantuan keuangan untuk sekolah-sekolah negeri, khususnya SMK dan sejenisnya. Pola penyaluran berubah dari transfer melalui rekening pemerintah Kabupaten./Kota menjadi transfer langsung pada penerima hibah/bantuan. Besaran bantuan setiap siswa perbulan, juga mengalami penyempurnaan, yaitu untuk tingkat SD/MI sebesar Rp. 15.000, SMP/MTS sebesar Rp.50.000 dan untuk tingkat SMA/SMK/MA sebesar Rp. 75.000. Di bidang kesehatan, pada tahun 2010 ini selain pelayanan di luar kuota Jamkesmas sebanyak 301.176 jiwa, JAMKESMAS NTB juga merencanakan penjaminan terhadap seluruh pertolongan persalinan dan Puskesmas dan jaringannya serta kelas III RSUD Kabupaten/Kota dan RSUP Mataram. RANCANGAN PROPORSI SHARING BEASISWA
PELAYANAN KESEHATAN GRATIS MENGALAMI PERLUASAN Untuk melaksanakan program pelayanan jaminan kesehatan ini, maka dana yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp. 28.597.048.000. yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp. 10.526.488.000. Sementara alokasi dana yang telah ditetapkan dalam APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota saat ini adalah sebesar Rp. 18.070.560.000, sehingga kekurangannya diharapkan akan dapat
diakomodir pada anggaran belanja tambahan (ABT) melalui perubahan APBD tahun 2010. Dalam rangka mewujudkan capaian target Angka Kematian Ibu Nol (AKINO), maka upaya yang perlu mendapat perhatian Pemeritah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain : -
Pemkab/Pemkot melakukan penyiapan lahan yang layak untuk pembangunan pos kesehatan desa (Poskesdes), memfasilitasi pembangunan poskesdes oleh masyarakat dan pemenuhan sarananya. - Mengusulkan kebutuhan penempatan dan pemindahan (mutasi) bidan, pengangkatan PTT daerah menjadi CPNS daerah serta pembinaan dan pengayoman bidan oleh aparat Desa . Sedangkan peran pemerintah Provinsi adalah fasilitasi bantuan dana pusat dan bantuan luar negeri (BLN) untuk pembangunan poskesdes : memfasilitasi kebutuhan penempatan dan pemindahan bidan serta peningkatan kapasitas bidan dan kader melalui pelatihan. Gubernur mengingatkan seluruh jajarannya, termasuk Kabupaten/Kota hinga Desa/Kelurahan dan penyelenggaraan kegiatan, senantiasa patuh dan taat asas. Terlebih lagi pada tahun 2010 ini, akan ada perluasan dan pemantapan dari program terobosan tahun sebelumnya antara lain : - Penyaluran subsidi BOS, garam beryodium untuk murid SD/MI dengan total ananggaran daro Prpvinsi mencapai Rp.3.066.451.200, dengan jumlah sisa sasaran sebanyak 638.844 orang. - Percepatan pemberantasan buta aksara atau keaksaraan fungsional melalui terobosan absano yang dilakukan dengan pola keaksaraan fungsional ( KF) 32 hari pertemuan, pelaksanaannya terus diperluas dengan melibatkan lembag a pendidikan tinggi dan universitasuniversitas yang ada didaerah . - Bantuan desa untuik keaksaraan fungsional sebesar Rp.10 juta/desa, pad tahun 2010 ini diharapkan pemerintah Desa/Kelurahan dapat menambah minimal 2 kelompok keaksaraan fungsional disetiap Desa, dengan jumlah desa yang mendapat bantuan tahun ini sebanyak 913 Desa. - Dibidang infrastruktur; pembangunan jalan dan jembatan di Pulau Sumbawa,infrastruktur pertanian, kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum rujukan Provinsi NTB di Pulau Sumbawa, penyelesaian infrastruktur akses Bandara Internasional Lombok dan infrastruktur pendukung investasi lainnya’menjadi preoritas utama pada tahun 2010 ini, termasuk mengupayakan penyediaan lahan seluas 10 hektar untuk perpanjangan runway bandar udara M.Salahuddin Bima melalui pola sharing Kabupaten/Kota dan Provinsi. Gubernur juga mengingatkan para Bupati/Walikota untuk melakukan natisipasi dampak El Nino serta mengupayakan tetap terjaganya kondusifitas daerah masing- masing. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian sunggu-sungguh, antara lain : - Menciptakan tetap terjaganya keamanan dan kondusifitas daerah, lebihlebih bagi daerah-daerah yang akan melaksanakan pemillihan umum kepala daerah tahun 2010 ini. Dalam hal ini profesionmalisme dan netralitas PNS dan birokrasi terhadap kegiatan politik praktis agar tetap
-
-
-
-
dipertahankan. Untuk itu, pemerintah Provinsi telah mengeluarkan surat edaran tentang netralitas PNS dalam kegiatan politik praktis. Dimohon para Bupati/Walikota dan jajarannya dapat menindaklanjuti dan mengamankan kebijakan tersebut. Menjaga agar jaminan pasokan kebutuhan pokok masyarakat tetap aman. Sampai saat ini berdasarkan reanalisa tanam masa tanam 2009/2010 dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2009, untuk padi seluas 122.112 ha (41,73%), jagung 21.004 hektar (30,72%) dan kedelai seluas 19.290 hektar 942,77%). Sedangkan luas panen sampai bulan Desember 2009 telah mencapai angka 373.761 ha tanaman padi, jagung 81.924 hektar, dan panen kedelai 86.500 hektar. Masih kecilnya angka realisasi tanam padi tersebut disebabkan mundurnya waktu tanam selama 2-3 dasarian, karena adanya gejala El Nino. Puncak tanam diperkirakan akan terjadi pada bulan Januari dan Februari 2010. Panen raya diperkirakan akan terjadi pada bulan April dan Mei 2010, sehingga masyarakat tiak perlu terlalu resah terhadap kecenderungan harga beras yang terus meningkat, karena sampai saat ini stok beras di gudang bulog masih mencukupi untuk beberapa bulan ke depan. Di samping itu, masih ada pertanaman di lapangan yang akan panen sampai akhir Januari 2010. Namun khusus untuk mengantisipasi dampak El Nino atau perubahan iklim, maka para Bupati/Walikota dan aparat teknis terkait perlu meningkatkan langkah-langkah kongkrit, antara lain : pertama ; mengerahkan aparat pertanian, terutam penyuluh untuk melakukan pendampingan kepada para petani, agar para petani dapat mengikuti petunjuk pola tanam yang tepat, sehingga kemungkinan gagal panen dapat diminimalisir. Kedua : memantau secara cermat peta areal rawan gagal tanam/panen, terutama seluruh areal tadah hujan dan areal gora yang berada di wilayah selatan, Lombok Tengah, Lombok Timur dan sebagian pulau Sumbawa untuk mencegah kemungkinan terjadinya penurunan produksi pada tahun ini. Ketiga : stok pupuk dan pestisida hingga saat ini masih mencukupi kebutuhan, namun yang perlu diintensifkan adalah pengawasan dan distribusinya. Antisipasi terhadap bencana alam. Berdasarkan data dari BMKB, terdapat beberapa daerah di Kabupaten/Kota yang berpotensi untuk terjadi banjir dengan tingkat menegah dan rendah, yang diprediksi terjadi dari bulan januari sampai bulan Maret 2010. Kabupaten/kota tersebut antara lain : Kabupaten Lombok barat, KLU, Lombok Tengah, Lombok Timur, Dompu, Sumbawa, KSB dan Kabupaten Bima. Untuk itu langkah-langkah antisipasi dan penyiapan tanggap darurat bila terjadi bencana perlu ditingkatkan. Mengenai Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang totalnya mencapai 109.382.755.901 rupiah, Gubernur mengingatkan kepada para Bupati/Walikota bahwa dana alokasi cukai tembakau hanya dapat dipergunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang cukai ilegal untuk itu, saya menghimbau seluruh pemerintah Kabupaten/kota se-NTB agar taat
dalam pemanfaatan dana cukai tembakau tersebut. (Lombok Post 26/01/2010).
