DUKUNGAN PASCAPANEN DAN PEMBINAAN USAHA
PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN TAHUN 2013
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN DESEMBER 2012
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah serta karunia-Nya bahwa Pedoman Teknis kegiatan Penilaian Usaha Perkebunan Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2013 yang ditampung pada DIPA Satker Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan dapat diselesaikan. Pedoman teknis ini disusun sebagai referensi dalam melaksanakan Tugas Pembantuan (TP) kegiatan Penilaian Usaha Perkebunan bagi petugas Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya dalam melaksanakan pertemuan Sosialisasi Penilaian Usaha Perkebunan. Secara garis besar Pedoman Teknis ini berisi judul kegiatan, pendahuluan, pendekatan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, Pembinaan, pengawasan, pengawalan, pendampingan, monitoring, evaluasi, pelaporan, pembiayaan dan penutup. Pedoman Teknis ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pembinaan kepada petugas penilai usaha perkebunan dan petugas Dinas yang membidangi Perkebunan serta instansi terkait lainnya di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan perusahaan perkebunan (PBS dan PBN).
i
Kami menyadari bahwa Pedoman Teknis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik serta masukan yang konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan sebagai referensi pelaksanaan kegiatan di daerah. Jakarta,
Desember 2012
Direktur Jenderal Perkebunan,
Ir. Gamal Nasir, MS NIP. 19560728 198603 1 001
ii
DAFTAR ISI KATA PENGATAR DAFTAR ISI
i iii
I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Sasaran Nasional C. Tujuan
1 1 4 5
II.
PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiata B. Materi Sosialisasi
5 5 6
III.
PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup B. Pelaksanaan Kegiatan C. Lokasi, Jenis dan Volume D. Simpul Kritis
7 7 9 10 10
IV.
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN
12
V.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
13
VI.
PEMBIAYAAN
14
VII.
PENUTUP
14
iii
PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perkebunan berdasarkan fungsinya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu ekonomi untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi, wilayah dan nasional, aspek ekologi untuk peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung serta aspek sosial budaya sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Perkembangan kegiatan usaha perkebunan mengalami peningkatan yang pesat apabila dilihat dari luas areal Tahun 1980 baru mencapai 7,28 juta Ha, pada Tahun 2011 telah mencapai 20,6 juta Ha, dimana seluas 1,07 juta Ha (5,21%) dikelola oleh perusahaan Perkebunan Besar Negara (PBN), seluas 5,08 juta Ha (24,67%) diusahakan oleh perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan 1
14,45 juta Ha (70,12%) diusahakan oleh rakyat. Dalam upaya menjaga kesinambungan, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap perusahaan Perkebunan besar, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah melalui penilaian usaha Perkebunan yang dilakukan secara periodik. Sejalan dengan telah diterbitkannya peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/ OT.140/2/2009 maka penilaian usaha Perkebunan tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2009 yang sebelumnya mengacu pada keputusan Menteri Pertanian Nomor 486.1/Kpts/OT.100/2003 tentang Klasifikasi dan dilakukan sejak tahun 1972/1973 dan sampai tahun 1988/1989 dilaksanakan setiap 5 tahun dan selanjutnya dengan mempertimbangkan bahwa Perkebunan besar berkembang cukup pesat maka sejak tahun 1988/1989 dipercepat menjadi 3 tahun sekali, yang menjadi penilaian dalam usaha Perkebunan antara lain legalitas, manajemen, penyelesaian hak atas tanah, realisasi pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan, kepemilikan sarpras dan sistem pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman, kepemilikan sarpras dan sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran, 2
penerapan AMDAL, atau UKL dan UPL, penumbuhan dan pemberdayaan masyarakat/koperasi setempat dan pelaporan. Sedangkan untuk melaksanakan penilaian dilakukan oleh petugas penilai usaha perkebunan menurut ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan. Pada pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan tahun 2009, jumlah kebun yang telah dinilai sebanyak 1.413 kebun yang dikelola oleh 934 perusahaan yang tersebar di 30 provinsi. dengan luas areal 5.357.102,58 ha, dengan hasil untuk kebun kelas I (amat baik) sebanyak 200 kebun (14,15 %) dengan luas 980.713, 11 ha, kebun klas II (baik) sebanyak 455 kebun (32,20 %) dengan luas 2.207.556,32 ha, kebun kelas III (cukup) sebanyak 478 kebun (33,82 %) dengan luas 1.465.511,55 ha, kebun kelas IV (kurang) sebanyak 170 kebun (12,03 %) dengan luas 433.844,37 ha serta kebun kelas V (sangat kurang) sebanyak 110 kebun (7,78 %) dengan luas 269.477,23 ha. Pasal 4 Nomor tentang
Peraturan Menteri Pertanian 07/Permentan/OT.140/2/2009 Pedoman Penilaian Usaha 3
Perkebunan telah menetapkan bahwa penilaian usaha perkebunan dilakukan melalui pendekatan sistem dan usaha agribisnis dengan memadukan keterkaitan berbagai subsistem dimulai dari penyediaan sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta jasa penunjang lainnya. Ayat 2 Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan. Ayat 3 Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), IUP, IUP-B, atau IUP-P. Ayat 4 Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunan dan tahap operasional. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan penilaian usaha perkebunan, untuk perkebunan tahap operasional di seluruh provinsi yang sampai saat ini masih berlangsung dan hasil penilaian berupa kelas kebun yang dicantumkan dalam surat Keputusan Bupati/Gubernur belum seluruhnya disampaikan ke Pusat (Direktorat Jenderal Perkebunan). Berdasarkan hal tersebut, untuk mengetahui pelaksanaan, kendala yang 4
dihadapi dan demi mewujudkan penilaian usaha perkebunan secara profesional, maka pada tahun 2013 dipandang perlu dilakukan fasilitasi Pertemuan Sosialisasi Penilaian Usaha Perkebunan yang dilaksanakan melalui kegiatan Tugas Pembantuan (TP) provinsi yang dibiayai dengan dana APBN alokasi Ditjen Perkebunan. Sosialisasi diikuti oleh petugas dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan kabupaten/kota serta petugas penilai usaha perkebunan bersertifikat baik dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota. B. Sasaran Nasional 1) Sasaran pelaksanaan sosialisasi yaitu petugas Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan dan Kabupaten/Kota dan petugas penilai usaha perkebunan bersertifikat. 2) Sasaran pelaksanaan pembinaan yaitu perusahaan perkebunan tahap pembangunan dan operasional (PBS dan PBN).
5
C. Tujuan Kegiatan ini bertujuan : 1) Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi Penilaian Usaha Perkebunan; 2) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga penilai usaha perkebunan; 3) Memperoleh masukan dari peserta untuk bahan perbaikan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan ke depan; 4) Terlaksananya monitoring pelakasanaan penilaian usaha perkebunan tahap pembangunan dan tahap operasional; 5) Inventarisasi tenaga penilai usaha perkebunan bersertifikat tingkat provinsi dan kabupaten/kota. II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan Melakukan koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan dan perusahaan perkebunan tahap pembangunan dan operasional serta instansi terkait baik di tingkat pusat dan daerah. 6
B. Materi Sosialisasi Materi yang terkait dengan pedoman penilaian usaha perkebunan dan peraturan perizinan : - Undang-Uandang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan; - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; atau - Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunnan yang baru, sebagai pengganti Permentan Nomor 26 Tahun 2007; - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pengelolaan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit; - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian usaha Perkebunan; - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan; - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO); 7
- Hasil penilaian usaha perkebunan tahap pembangunan dan operasional Tahun 2012 serta Kendala dan Rencana Tindak Lanjut. III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN (Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian) yang dialokasikan pada DIPA SATKER Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan, terdiri atas 2 (dua) kegiatan pokok : 1) Monitoring pelaksanaan penilaian usaha perkebunan tahap pembangunan dan operasional. 2) Pertemuan Sosialisasi Penilaian Usaha Perkebunan di 22 provinsi diikuti oleh petugas dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan perwakilan dari 202 dinas yang membidangi perkebunan kabupaten/kota serta 515 petugas penilai usaha perkebunan bersertifikat dengan rincian :
8
Lokasi Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi Penilaian Usaha Perkebunan No.
Provinsi
Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Aceh Bengkulu Riau Jambi Sumatera Selatan Kep. Bangka Belitung Lampung Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Maluku Papua Total
20 8 10 9 13 6 10 15 17 13 4 10 10 13 10 5 4 10 4 6 3 3 202
9
Rekapitilasi Petugas Penilai Usaha Perkebunan Bersertifikat Tahun 2009 – 2012 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Provinsi Aceh Bengkulu Riau Jambi Sumatera Selatan Kep. Bangka Belitung Lampung Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Maluku Papua Total
Jumlah 9 8 60 32 26 14 9 28 48 9 3 47 29 44 33 9 5 12 7 3 3 11 449
10
B. Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan sebagai berikut : -
Penyusunan rencana pelaksanaan (petunjuk teknis);
kerja
-
Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pemutakhiran data;
-
Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka kunjungan ke lokasi perkebunan tahap pembangunan dan operasional;
-
Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi Penilaian Usaha Perkebunan dengan instansi terkait dan tenaga penilai usaha perkebunan bersertifikat;
-
Tindak lanjut dan pembahasan pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi Penilaian Usaha Perkebunan;
-
Dinas perkebunan provinsi melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ditjen. Perkebunan, Gubernur, Bupati terkait;
-
Waktu pelaksanaan pada triwulan I sampai triwulan III.
11
C. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Pertemuan Sosialisasi Penilaian Usaha Perkebunan dilaksanakan di 22 Provinsi (dengan peserta perwakilan dari 202 dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/kota dan petugas penilai usaha perkebunan). D. Simpul Kritis 1) Koordinasi dilakukan antara Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota, instansi terkait dan perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar Negara (PTPN) serta Perkebunan Rakyat; 2) Direktorat Jenderal Perkebunan wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran dana Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan; 3) Pengelola anggaran dana Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan wajib mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dana Tugas Pembantuan di wilayahnya; 12
4) Direktorat Jenderal Perkebunan wajib menyusun Pedoman Teknis (Pedumtek) pelaksanaan kegiatan dalam rangka memberikan bimbingan administrasi, teknis operasional dan pengendalian pelaksanaan di tingkat Provinsi; 5) Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan wajib menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dalam rangka memberikan bimbingan administrasi, teknis operasional dan pengendalian pelaksanaan kegiatan; monitoring, evaluasi dan laporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan; 6) Mekanisme pelaporan pelaksanaan dana Tugas Pembantuan (TP) dilakukan secara berkala (bulanan, triwulan dan akhir tahun) dan berjenjang, yaitu dari Provinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur, Direktorat Jenderal Perkebunan dan instansi terkait. IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN,PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN 1) Pembinaan kepada stakeholder dan pelaku usaha perkebunan dilakukan secara berkelanjutan sehingga mampu menerapkan Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan; 13
2) Tanggung jawab teknis pelaksanaan berada pada Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota; 3) Tanggung jawab koordinasi pembinaan berada pada Dinas yang membidangi Perkebunan di tingkat Provinsi; 4) Tanggung jawab program dan kegiatan berada pada Direktorat Pasacapanen dan Pembinaan Usaha, Direktorat Jenderal Perkebunan; 5) Pengendalian melalui jalur struktural dilakukan oleh Bidang/Seksi yang menangani pengelolaan usaha perkebunan pada Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan. Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan; 6) Pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan kegiatan dapat menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabel. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun Lembaga Pengawas lainnya) dan oleh masyarakat.
14
V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1) Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan dengan memperhatikan SK Menteri Pertanian RI tentang SIMONEV serta harus dilakukan pada saat sebelum dimulai kegiatan (exante), saat dilakukan kegiatan (on-going) dan setelah dilakukan kegiatan (ex-post). 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan secara berjenjang yang mencakup: - Perkembangan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja; - Perkembangan pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik dan keuangan); - Permasalahan yang dihadapai dan upaya penyelesaian yang dilakukan; - Format pelaporan menggunakan format yang telah disepakati dan dituangkan dalam Petunjuk Teknis; - Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, Gubernur dan instansi terkait lainnya.
15
VI. PEMBIAYAAN Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN (Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian) yang dialokasikan pada DIPA Satker Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan Tahun Anggaran 2013. Komponen Biaya dari kegiatan tersebut adalah (a) Belanja Bahan (b) Belanja Barang Non Operasional lainnya (c) Belanja Jasa Profesi (d) Honor yang terkait dengan Output (e) Belanja Jasa Lainnya (f) Belanja Perjalanan Lainnya. VII. PENUTUP Penyusunan Pedoman Teknis kegiatan Penilaian Usaha Perkebunan Tahun Anggaran 2013 merupakan acuan secara umum yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di tingkat provinsi. Diharapkan dengan pedoman teknis ini pelaksanaan kegiatan tahun 2013 dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan.
16
Jakarta,
Desember 2012
Direktur Jenderal Perkebunan,
Ir. Gamal Nasir, MS NIP. 19560728 198603 1 001
17
E. Indikator Kinerja Secara umum indikator kinerja dari kegiatan Penilaian Usaha Perkebunan: 1). Masukan Tersedianya dana, Sumber Manusia (SDM), peraturan informasi.
Daya dan
2). Keluaran Terlaksananya kegiatan Pertemuan Sosialisasi Penilaian Usaha Perkebunan dan monitoring pelaksanaan penilaian usaha perkebunan tahap pembangunan dan operasional. 3). Hasil Diperolehnya data dan informasi perkembangan perusahaan perkebunan tahap pembangunan dan operasional serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penilaian usaha perkebunan. 4). Manfaat Diperolehnya solusi penyelesaian masalah dan penanganan usaha perkebunan tahap pembangunan dan operasional. 5). Dampak 18
- Pengelolaan usaha perkebunan tahap pembangunan dan operasional berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; - Kepatuhan pelaku usaha perkebunan untuk memenuhi baku teknis usaha perkebunan dan memaksimalkan kinerja usaha perkebunan. 6
19
D. pesifikasi Teknis -
-
-
Pengumpulan data dan informasi; Berkoordinasi dengan instansi terkait; Berkoordinasi dengan pihak perusahaan tahap pembangunan dan operasional; Sosialisasi kepada pelaku usaha perkebunan dan petugas penilai usaha perkebunan bersertifikat tahun 2009; Menyusun laporan hasil kegiatan dan menyampaikan laporan kepada instansi terkait.
20
