DUKUNGAN PASCAPANEN DAN PEMBINAAN USAHA
PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN USAHA PERKEBUNAN TAHUN 2013
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN DESEMBER 2012
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah serta karunia-Nya bahwa Pedoman Teknis kegiatan Pembinaan Usaha Perkebunan Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2013 yang ditampung pada DIPA Satker Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan dapat diselesaikan. Pedoman teknis ini disusun sebagai referensi dalam melaksanakan Tugas Pembantuan (TP) kegiatan pembinaan usaha bagi petugas Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya dalam melaksanakan pertemuan sosialisasi legalitas dan peraturan perizinan usaha perkebunan. Secara garis besar Pedoman Teknis ini berisi judul kegiatan, pendahuluan, pendekatan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, Pembinaan, pengawasan, pengawalan, pendampingan, monitoring, evaluasi, pelaporan, pembiayaan dan penutup. Pedoman Teknis ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pembinaan kepada petugas Dinas yang membidangi Perkebunan serta instansi terkait lainnya di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan perusahaan perkebunan (PBS dan PBN).
i
Kami menyadari bahwa Pedoman Teknis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik serta masukan yang konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan sebagai referensi pelaksanaan kegiatan di daerah. Jakarta,
Desember 2012
Direktur Jenderal Perkebunan,
Ir. Gamal Nasir, MS NIP. 19560728 198603 1 001
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGATAR
..........
i
DAFTAR ISI
..........
iii
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Sasaran Nasional C. Tujuan
.......... .......... ..........
1 5 5
PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan B. Materi Sosialisasi
.......... .......... ..........
6 6 6
PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup B. Pelaksanaan Kegiatan C. Lokasi, Jenis dan Volume D. Simpul Kritis
.......... .......... .......... ..........
7 9 10 10
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN
..........
12
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
..........
14
VI.
PEMBIAYAAN
..........
15
VII.
PENUTUP
..........
16
I.
II.
III.
IV.
V.
iii
PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN USAHA PERKEBUNAN I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis, dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan memiliki fungsi antara lain: a) fungsi ekonomi yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional; b) fungsi ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung; dan c) sosial budaya yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Perusahaan Perkebunan Besar mempunyai peranan yang penting terutama sebagai sumber pendapatan Negara, sumber teknologi dan menejemen, penyerapan tenaga kerja, pemicu pengembangan wilayah, mitra usaha perkebunan rakyat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hasil produksi perkebunan juga 1
merupakan bahan baku industri baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Pemberian Izin Usaha Perkebunan berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 perusahaan wajib memenuhi berbagai ketentuan antara lain legalitas, manajemen, penyelesaian hak atas tanah, realisasi pembangunan kebun dan atau unit pengolahan, kepemilikan sarana dan prasarana dan sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran, kepemilikan sarana prasarana dan sitem pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman, penerapan AMDAL atau UKL dan UPL, penumbuhan dan pemberdayaan masyarakat/koperasi setempat dan pelaporan. Dalam upaya menjaga kesinambungan, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap perusahaan Perkebunan besar, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah melalui penilaian usaha Perkebunan yang dilakukan secara periodik. Sejalan dengan telah diterbitkannya peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/ OT.140/2/2009 maka penilaian usaha Perkebunan tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2009 yang sebelumnya mengacu pada keputusan 2
Menteri Pertanian Nomor 486.1/Kpts/OT.100/2003 tentang Klasifikasi dan dilakukan sejak tahun 1972/1973 dan sampai tahun 1988/1989 dilaksanakan setiap 5 tahun dan selanjutnya dengan mempertimbangkan bahwa Perkebunan besar berkembang cukup pesat maka sejak tahun 1988/1989 dipercepat menjadi 3 tahun sekali, yang menjadi penilaian dalam usaha Perkebunan antara lain legalitas, manajemen, penyelesaian hak atas tanah, realisasi pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan, kepemilikan sarpras dan sistem pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman, kepemilikan sarpras dan sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran, penerapan AMDAL, atau UKL dan UPL, penumbuhan dan pemberdayaan masyarakat/koperasi setempat dan pelaporan. Pada pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan tahun 2009, jumlah kebun yang telah dinilai sebanyak 1.413 kebun yang dikelola oleh 934 perusahaan yang tersebar di 30 provinsi. dengan luas areal 5.357.102,58 ha, dengan hasil untuk kebun kelas I (amat baik) sebanyak 200 kebun (14,15 %) dengan luas 980.713, 11 ha, kebun klas II (baik) sebanyak 455 kebun 3
(32,20 %) dengan luas 2.207.556,32 ha, kebun kelas III (cukup) sebanyak 478 kebun (33,82 %) dengan luas 1.465.511,55 ha, kebun kelas IV (kurang) sebanyak 170 kebun (12,03 %) dengan luas 433.844,37 ha serta kebun kelas V (sangat kurang) sebanyak 110 kebun (7,78 %) dengan luas 269.477,23 ha. Hak Guna Usaha merupakan hak untuk pengusahaan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara (termasuk didalamnya areal kawasan hutan yang sudah dilepas) dalam jangka waktu tertentu untuk usaha pertanian atau usaha Perkebunan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007, bagi perusahaan yang telah mendapatkan izin (IUP, IUP-B atau IUP-P) harus menyelesaikan hak atas tanah selambatlambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya. Pelepasan Kawasan Hutan khususnya bagi perusahaan yang lahannya berasal dari kawasan hutan merupakan salah satu tahapan penting yang harus ditempuh agar penerima IUP dapat memproses perolehan hak atas tanah berupa HGU. Ketentuan pelepasan kawasan hutan tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan bersama Menteri Pertanian, Menteri 4
Kehutanan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Lebih lanjut saat ini Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 sedang dalam tahap pembahasan yang intensif guna penyempurnaan dan diharapkan peraturan penggantinya dapat segera diterbitkan pada akhir tahun 2012, sehingga memerlukan penyebarluasan /diseminasi dan sosialisasi yang intensif pada setiap kesempatan pada semua pihak terkait. Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk melaksanakan pembinaan terhadap usaha perkebunan secara profesional, maka pada tahun 2013 dipandang perlu pembinaan dan pengawalan kegiatan usaha perkebunan dan fasilitasi pertemuan sosialisasi legalitas, peraturan perizinan usaha perkebunan guna meningkatkan pengetahuan bagi petugas dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan kabupaten/kota serta mendorong pelaku usaha perkebunan memenuhi baku teknis usaha perkebunan dalam memaksimalkan kinerja usaha perkebunan dan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.
5
B. Sasaran Nasional 1) Sasaran pelaksanaan sosialisasi yaitu petugas Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan dan Kabupaten/Kota serta instansi terkait (BPN dan Kehutanan); 2) Sasaran pembinaan usaha perkebunan yaitu perusahaan Perkebunan (PBS dan PBN) serta petani pekebun (perkebunan rakyat). C. Tujuan Kegiatan ini bertujuan : 1) Terlaksananya pertemuan sosialisasi legalitas, peraturan perizinan usaha perkebunan; 2) Memperoleh masukan dari peserta untuk bahan perbaikan program dan kebijakan pembinaan usaha perkebunan ke depan; 3) Meningkatkan pemahaman dan kompetensi petugas Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan dan Kabupaten/Kota; 4) Terlaksananya pendataan/pendaftaran (STD-B) usaha perkebunan rakyat dengan pengusahaan lahan ≤ 25 ha; 5) Terlaksananya pembinaan usaha perkebunan inti (PBS dan PBN) dan perkebunan rakyat (plasma). 6
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan : Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah serta fasilitasi pelaksanaan sosialisasi kepada petugas Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan dan Kabupaten/Kota dan pelaku usaha perkebunan (PBS, PBN dan petani). B. Materi Sosialisasi Materi yang terkait dengan perizinan usaha perkebunan :
peraturan
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan; - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; atau - Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunnan yang baru, sebagai pengganti Permentan Nomor 26 Tahun 2007; - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang 7
Pengelolaan Lahan Gambut Budidaya Kelapa Sawit;
Untuk
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian usaha Perkebunan; - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN (Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian) yang dialokasikan pada DIPA SATKER Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan, terdiri atas 2 (dua) kegiatan pokok : 1) Pembinaan usaha perkebunan (inti dan plasma) dan pendaftaran usaha perkebunan rakyat ≤ 25 ha; 2) Pertemuan sosialisasi legalitas, peraturan perizinan usaha perkebunan dilaksanakan di 31 Provinsi dan diikuti oleh perwakilan dari 260 Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota dengan rincian :
8
Lokasi Pelaksanaan pertemuan sosialisasi legalitas, peraturan perizinan usaha Perkebunan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Bengkulu Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Kep. Bangka Belitung Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali NTB NTT Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
Kabupaten 20 25 10 8 10 2 9 13 6 10 2 15 17 13 4 3 2 10 14 13 10 6 9 5 4 4 9
No. 27. 28. 29. 30. 31.
Provinsi Gorontalo Maluku Utara Maluku Papua Papua Barat Total
Kabupaten 4 3 3 3 3 260
B. Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan sebagai berikut : - Penyusunan rencana kerja pelaksanaan (petunjuk teknis) - Inventarisasi usaha perkebunan rakyat dengan luasan kurang dari 25 ha yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan bersama petugas Kabupaten/Kota; - Koordinasi dengan Instansi terkait (BPN dan Kehutanan) dalam pemutakhiran data; - Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota mengunjungi lokasi perkebunan inti dan plasma;
10
- Pelaksanaan pertemuan sosialisasi legalitas, peraturan perizinan usaha perkebunan dengan peserta dari Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan dan Kabupaten/Kota serta instansi terkait; - Penyusunan dan pembahasan laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi; - Tindak lanjut pelaksanaan pembinaan usaha perkebunan; - Dinas perkebunan provinsi melaporkan hasil kegiatannya kepada Ditjen. Perkebunan, Gubernur dan Bupati/Walikota terkait dengan pelaksanaan pembinaan usaha perkebunan; - Waktu pelaksanaan pada triwulan I sampai triwulan III tahun 2013. C. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan pertemuan sosialisasi legalitas, peraturan perizinan usaha perkebunan dilaksanakan di 31 Provinsi dan diikuti oleh 260 perwakilan dari Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota.
11
D. Simpul Kritis 1) Koordinasi dilakukan antara Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota, instansi terkait dan perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar Negara (PTPN) serta Perkebunan Rakyat. 2) Direktorat Jenderal Perkebunan wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran dana Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan. 3) Pengelola anggaran dana Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan wajib mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dana Tugas Pembantuan di wilayahnya. 4) Direktorat Jenderal Perkebunan wajib menyusun Pedoman Teknis (Pedumtek) pelaksanaan kegiatan dalam rangka memberikan bimbingan administrasi, teknis operasional dan pengendalian pelaksanaan di tingkat Provinsi. 5) Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan wajib menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk 12
Teknis (Juknis) dalam rangka memberikan bimbingan administrasi, teknis operasional dan pengendalian pelaksanaan kegiatan; monitoring, evaluasi dan laporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan. 6) Mekanisme pelaporan pelaksanaan dana Tugas Pembantuan (TP) dilakukan secara berkala (bulanan, triwulan dan akhir tahun) dan berjenjang, yaitu dari Provinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur, Direktorat Jenderal Perkebunan dan instansi terkait. IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN,PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN 1) Pembinaan kepada stakeholder dan pelaku usaha perkebunan dilakukan secara berkelanjutan sehingga mampu menerapkan peraturan perundangan yang berlaku. 2) Tanggung jawab teknis pelaksanaan berada pada Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan dan Kabupaten/Kota. 3) Tanggung jawab koordinasi pembinaan berada pada Dinas yang membidangi Perkebunan di tingkat Provinsi. 4) Tanggung jawab program dan kegiatan 13
berada pada Direktorat Pasacapanen dan Pembinaan Usaha, Direktorat Jenderal Perkebunan. 5) Pengendalian melalui jalur struktural dilakukan oleh Bidang/Seksi yang menangani pengelolaan usaha perkebunan pada Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan. Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan. 6) Pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan kegiatan dapat menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabel. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun Lembaga Pengawas lainnya) dan oleh masyarakat. V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1) Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan dengan memperhatikan SK Menteri Pertanian RI tentang SIMONEV serta harus dilakukan pada saat sebelum dimulai kegiatan (ex-
14
ante), saat dilakukan kegiatan (on-going) dan setelah dilakukan kegiatan (ex-post). 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan secara berjenjang yang mencakup: - Perkembangan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja; - Perkembangan pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik dan keuangan); - Permasalahan yang dihadapai dan upaya penyelesaian yang dilakukan; - Format pelaporan menggunakan format yang telah disepakati dan dituangkan dalam Petunjuk Teknis; - Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, Gubernur dan instansi terkait lainnya. VI. PEMBIAYAAN Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN (Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian) yang dialokasikan pada DIPA SATKER Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan Tahun Anggaran 2013.
15
Komponen Biaya dari kegiatan tersebut adalah (a) Belanja Bahan (b) Belanja Barang Non Operasional lainnya (c) Belanja Jasa Profesi (d) Honor yang terkait dengan Output Kegiatan (e) Belanja Jasa Lainnya (f) Belanja Perjalanan Lainnya. VII.PENUTUP Penyusunan Pedoman Teknis kegiatan Pembinaan Usaha Perkebunan Tahun Anggaran 2013 merupakan acuan secara umum yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di tingkat provinsi. Diharapkan dengan pedoman teknis ini pelaksanaan kegiatan tahun 2013 dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan. Jakarta,
Desember 2012
Direktur Jenderal Perkebunan,
Ir. Gamal Nasir, MS NIP. 19560728 198603 1 001
16
E. Indikator Kinerja Secara umum indikator kinerja dari kegiatan pembinaan usaha perkebunan : 1). Masukan Tersedianya dana, sumber manusia (SDM), peraturan informasi. 2). Keluaran Terlaksananya kegiatan sosialisasi legalitas,
daya dan
pertemuan peraturan 17
perizinan usaha perkebunan dan pendaftaran usaha perkebunan rakyat dengan luasan kurang dari 25 ha. 3). Hasil Diperolehnya tambahan pengetahuan bagi petugas Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan dan Kabupaten/Kota terkait dengan perizinan usaha perkebunan serta data dan informasi perkembangan usaha perkebunan inti dan plasma. 4). Manfaat - Memperoleh masukan dari peserta untuk bahan perbaikan dalam rangka pelaksanaan pembinaan usaha perkebunan ke depan. - Diperoleh solusi penyelesaian masalah atau penanganan gangguan usaha perkebunan. 5). Dampak - Pengelolaan serta pembinaan usaha perkebunan inti (PBS dan PBN) serta perkebunan rakyat berjalan lancer; - Menigkatnya kepatuhan pelaku usaha perkebunan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. 6).
18
