DUKUNGAN E-GOVERNMENT DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH : KASUS BEST PRACTICES DARI SEJUMLAH DAERAH DI INDONESIA

Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 LAB-ANE FISIP Untirta

ISBN: 978-602-96848-2-7

DUKUNGAN E-GOVERNMENT DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH : KASUS BEST PRACTICES DARI SEJUMLAH DAERAH DI INDONESIA Junaidi Jurusan Ilmu administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya Jl. Palembang-Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir E-mail: [email protected]

ABSTRAK Pemerintah daerah telah banyak melakukan berbagai upaya peningkatkan kualitas pelayanan publik selama otonomi daerah berlangung. Salah satunya adalah mengaplikasikan berbagai teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik atau e-government. Sejak terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, berbagai Instansi Pemerintah termasuk pemerintah daerah mulai mengadopsi e-government tersebut dengan berbagai metode dan tahapan. Dari Pengamatan selama ini, Beberapa daerah menunjukkan kinerja pengembangan e-governmentnya cukup baik, namun beberapa daerah lain baru memahami penerapan e-government hanyalah sebatas membangun website. Bahkan website yang ada pun jauh dari kesan informatif. Tulisan ini mencoba mendiskripsikan dua aspek. Pertama, Potret dari beberapa Pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten atau kota yang dianggap berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi atau e-government. Pemda tersebut antara lain Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Jembrana, Kota Surabaya, Kabupaten Sragen dan Kota Yogyakarta. Kedua, Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Pengembangan e-government dalam mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah dan upaya kedepannya. Belajar dari beberapa pemda yang telah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatn TI, ada 4 faktor dominan yang menjadi pendukung keberhasilannya yaitu Adanya political will Kepala Daerah, adanya blue print atau master plan pengembangan e-government, Manajemen perubahan dan adanya Partisipasi Masyarakat. Kata Kunci: e-government, kualitas pelayanan publik, otonomi daerah, best pratice 1.

menyelenggarakan E-Government Award, misalnya pemberian Penghargaan E-government Award oleh Majalah Warta Ekonomi yang telah dilakukan sejak Tahun 2002 (Tabel 1). Dukungan ini pada dasarnya sebagai bentuk apresiasi masyarakat terhadap Pemda yang serius menerapkan e-government. Dari Pengamatan selama ini, Beberapa daerah menunjukkan kinerja pengembangan egovernmentnya cukup baik, namun beberapa daerah lain baru memahami penerapan e-government hanyalah sebatas membangun website. Bahkan website yang ada pun jauh dari kesan informatif.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah sudah lebih dari sepuluh tahun diselenggarakan. Hal ini penting dalam sejarah penyelenggaraan negara Republik Indonesia, dimana pembagian kekuasaan tak hanya dilaksanakan secara horizontal, namun juga secara vertikal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang lebih luas dan leluasa dalam mengupayakan kesejahteraan daerahnya. Semenjak itu pula, berbagai dinamika terjadi dalam penyelenggaraannya baik dari aspek politik,ekonomi, maupun administrasi negara. Pelayanan publik misalnya, menjadi isu terpenting karena secara teoritis, rentang kendali yang lebih pendek membuat pelayanan publik menjadi lebih prima. Berbagai Upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya adalah mengaplikasikan berbagai teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik atau e-government. Sejak terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, berbagai Instansi Pemerintah termasuk pemerintah daerah mulai mengadopsi e-government tersebut dengan berbagai metode dan tahapan. Untuk mendukung upaya ini, pihak masyarakat pun

Tabel 1. Daftar Pemenang Warta Ekonomi EGovernment Award Tahun 2006-2009 Kategori/ Peringkat Propinsi Juara I Juara II Juara III

[89]

2009 DIY Jabar

2008 Jawa Timur Jawa Barat Kep.Riau

Tahun 2007 DKI Jakarta Jawa Barat DIY

2006 DIY Jawa Timur DKI Jakarta

Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 LAB-ANE FISIP Untirta

ISBN: 978-602-96848-2-7

Tabel 1. Lanjutan Kategori/ Peringkat Kab / Kota Juara I Juara II Juara III

2009

2008

Tahun 2007

pengembangan perangkat lunak untuk mendukung para birokrat dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Mengingat kegiatan pengembangan e-Government demikian banyaknya dan tidak akan selesai dalam jangka waktu yang pendek dan dalam rangka memenangkan persaingan baik antar pemerintah daerah maupun antar wilayah di luar negari diperlukan terobosan-terobosan, maka pada tahun anggaran 2005 Pemerintah Propinsi DIY mulai memutuskan untuk menemukenali bidang-bidang yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan memanfaatkan jaringan internet/intranet dengan apa yang disebut dengan Digital Government Services (DGS). Pengembangan DGS ini diyakini akan mempercepat tercapainya visi pemerintah daerah yaitu ”Mantapnya Pemerintah Daerah yang katalistik dan mendukung terbentuknya masyarakat kompetitif”, karena dengan pengembangan DGS diyakini dapat mewujudkan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat serta merupakan bagian upaya menuju terwujudnya Jogja Cyber Province. Jogja Cyber Province adalah model propinsi yang melakukan transformasi layanan yang berorientasi kepada pelanggan (masyarakat) dengan berbasis pada proses bisnis, informasi dan pengetahuan yang memanfaatkan TIK sebagai akselerator (Warta Ekonomi dan Dian Rakyat, 2010:44). Ada enam bidang Layanan Unggulan DGS yaitu Pendidikan, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan, Pertanian, Perikanan/Kelautan dan Perhubungan). Enam bidang tersebut telah ditunjuk sebagai pilot project bidang unggulan DGS 20062008. Dalam tiap bidang dipilih inisiatif strategis dengan tujuan yang terkait dengan peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Untuk memberi gambaran tentang inisiatif tersebut, di bawah ini diberikan masing-masing satu contoh inisiatif strategis di Bidang Pendidikan dan Bidang Perindustrian-Perdagangan. Dua inisiatif strategis ini telah diimplementasikan sejak Tahun 2006. Pertama, Layanan Unggulan Bidang Pendidikan. Pemerintah menyediakan layanan pembelajaran melalui pemanfaatan ICT (baik on-line maupun offline). Layanan unggulan “DIY Learning Gateway” atau “Gerbang Pembelajaran” memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk mendapat kesempatan menikmati pendidikan yang baik, memberikan fasilitas bagi para guru untuk mengembangkan profesinya serta memberikan fasilitas kepada semua insan pendidikan (orang tua/wali murid, dewan pendidikan, praktisi, dan sebagainya) untuk saling berkomunikasi dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di DIY. “Gerbang Pembelajaran” ini diintegrasikan dengan “DIY Regional Library Network” yang sudah dikembangkan dan akan diintegrasikan dengan national and international learning exchange.

2006

Kab. Kab. Kab Kab. Jembrana Jembrana Sragen Sragen Kota Kota Kota Kota Surabaya Surabaya Malang Malang Kota Kota Kota Kab. Bogor Surabaya Malang Jombang Website terbaik : DIY, Kota Yogyakarta e-Leadership : Kota Surabaya Best Of The Best : Kab. Jembrana

Pengharga an Khusus Tahun 2009 Sumber : diolah Junaidi dari berbagai sumber, 2011.

Tulisan ini mencoba mendiskripsikan beberapa hal. Pertama, Potret dari beberapa Pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten atau kota yang dianggap berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi atau e-government. Pemda tersebut antara lain Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Jembrana, Kota Surabaya, Kabupaten Sragen dan Kota Yogyakarta. Kedua, Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Pengembangan egovernment dalam mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah. 2

POTRET PENGEMBANGAN EGOVERNMENT DI BEBERAPA DAERAH

Pengembangan e-government pada beberapa daerah ternyata dilakukan dengan berbagai format yang bervariasi. Kalau dilihat dari aspek yang dinilai pada setiap event pemberian penghargaan Egovernment Award, ternyata aspek keunggulan dari aplikasi yang dikembangkan menjadi indikator penilaian yang sangat dominan. Hampir setiap daerah yang dikaji menunjukkan bahwa Pemda DIY, Kota Surabaya, Kabupaten Jembrana, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sragen memiliki program yang unggul dimana program tersebut tidak dimiliki oleh pemda lain. Namun demikian keunggulan tersebut memiliki arah yang sama yaitu bagaimana kualitas pelayanan publik semakin cepat, murah, transparan maupun akuntabel. 2.1 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pengembangan TI di Pemerintah Propinsi DIY telah dimulai sejak tahun 2002 yang diawali dengan pembangunan situs www.pemda-diy.go.id dan diikuti dengan penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-government dan pembangunan infrastruktur interkoneksi antar instansi Pemerintah Propinsi DIY dengan menggunakan kabel hibrid fiber optic coaxia l(HFC) serta pengadaan perangkat keras pendukungnya seperti komputer server, personal komputer, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun berikutnya mulai dilakukan [90]

Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 LAB-ANE FISIP Untirta

ISBN: 978-602-96848-2-7

Kedua, Layanan Unggulan Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Pemerintah memberdayakan UKMK (Usaha Kecil Menengah dan Koperasi) dengan bertindak sebagai mediator atau konsultan bisnis yang menggerakan sendi-sendi bidang industri, perdagangan dan jasa di DIY. Fungsi mediator ini direpresentasikan melalui layanan DIY Small and Medium Business Development Center, yang diharapkan mampu menarik dunia usaha (investor, pembeli, distributor, retailer, dan lain-lain) serta mampu mendorong UKMK agar cepat tanggap terhadap dinamika bisnis. Tahun 2008 pengembangan DGS diorientasikan pada Bidang Kesehatan dan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. DGS bidang kesehatan yang dihasilkan saat ini bersifat informatif kepada masyarakat dan layanan interaktif untuk layanan registrasi online tenaga kesehatan. Layanan unggulan bidang kesehatan dapat dipahami bahwa Dinkes Propinsi DIY berperan sebagai pusat informasi kesehatan (Health Information Center); sebagai penyedia informasi yang terpercaya (reliable) dan capable untuk memetakan kondisi kesehatan masyarakat; melakukan analisa kesehatan berdasarkan data yang komprehensif dari semua unit-unit kesehatan; melakukan pemantauan dan pengendalian masalah kesehatan melalui Health Monitoring System dan Konsultan kesehatan bagi masyarakat, baik secara online (web) maupun offline. Beberapa aplikasi yang berhasil dibangun sebagai program unggulan berbasis TI antara lain aplikasi pendidikan berbasis online dan integrasi sitem pemerintahan sektoral yang terdiri dari bidang transportasi, pariwisata, tenaga kerja, dan kesehatan, dengan membangun sistem informasi terpadu (Warta Ekonomi dan Dian Rakyat, 2010:45). Untuk dapat mencapai sustainable development, maka Pemprop Yogyakarta mengantisipasi dengan menyiapkan blue print pengembangan e-government. Aplikasi yang dikembangkan lewat program DGS banyak menyentuh masyarakat, misalnya Plaza Informasi yang menerima kunjungan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Selain itu, dengan mengguakan sistem jemput bola, pemprop juga membuat Mobile Community Access Point (MCAP) yang mengunjungi masyarakat untuk memberikan informasi.

Selain tidak efisien, praktik pengadaan barang dan jasa secara manual ternyata penuh dengan ekses korupsi, kolusi antara rekanan dan pejabat pemerintah, sehingga kualitas barang dan jasa yang diperoleh tidak sepadan dengan biaya yang telah dikeluarkan. Pengadaan barang dan jasa melalui lelang secara on line di kota Surabaya mula-mula dilakukan dengan dibukanya situs web dengan nama www.lelangserentak.com pada tahun 2003. Sarana awal e-government Pemerintah Kota Surabaya untuk lelang publik tersebut dibuka dengan keinginan yang kuat untuk menciptakan sistem lelang yang efisien, transparan, akurat, tepat waktu, dan menghemat anggaran publik. Seiring dengan perkembangan minat warga Surabaya yang meningkat dalam penggunaan fasilitas internet, situs ini ternyata mendapat tanggapan yang sangat positif dari warga masyarakat, terutama para pengusaha atau rekanan swasta yang selama ini kesulitan untuk mendapat akses ke jalur-jalur birokrasi Pemerintah Kota Surabaya yang terkadang rumit dan tidak transparan. Pada saat yang sama, para pejabat Pemkot Surabaya juga melihat bahwa biaya yang harus dialokasikan untuk pengembangan sistem ini sebenarnya cukup murah sedangkan keuntungan dari segi efisiensi biaya sangat besar. Maka selanjutnya Pemkot Surabaya punya komitmen untuk menyempurnakan sistem lelang serentak tersebut dengan membuka situs yang lebih formal dengan nama www.surabaya-eproc.or.id pada tahun 2004. Kebijakan pelaksanaan eprocurement tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Surabaya nomor 50 tahun 2004 jo nomor 30 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (eProcurement). Sistem internal yang terdapat di jajaran Pemkot Surabaya itu selanjutnya disebut Surabaya e-Procurement System (SePS) yang mengaitkan database tentang kebutuhan pengadaan barang dan jasa dengan banyak asosiasi rekanan atau pengusaha bisnis kecil secara on line. Sejak dilaksanakannya e-procurement, lebih banyak lagi transaksi pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya melalui media elektronik. Pada tahun 2005, misalnya, tercatat bahwa ada sekitar 3.000 badan usaha telah menjadi anggota dari sistem e-procurement Pemkot Surabaya dengan total nilai lelang barang/jasa yang mencapai hampir Rp 300 milyar (Kumorotomo, 2008:10) Perkembangan terbaru dari e-procurement di Pemkot Surabaya adalah ditingkatkannya keamanan transfer data sehingga mendapat pengakuan berupa sertifikat ISO 27001:2005 tentang Security Management System. Mulai pertengahan tahun 2007, pihak Pemkot juga meluncurkan layanan berupa Smart Office Zone. Layanan ini berupa fasilitas hotspot untuk mengakses internet yang disediakan untuk kawasan 250.000 meter persegi di sekitar

2.2 Kota Surabaya Terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam manajemen pelayanan publik adalah aplikasi E-Procurement, suatu sistem pengadaan barang dan jasa publik yang dikelola secara elektronik berbasis web. Pertimbangan yang mendasari kebijakan ini adalah kurang efisiennya sistem pengadaan barang dan jasa secara manual seperti yang selama ini terjadi di banyak daerah. [91]

Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 LAB-ANE FISIP Untirta

ISBN: 978-602-96848-2-7

kompleks perkantoran dan Taman Surya di balai kota Pemkot Surabaya. Integrasi dari layanan pengadaan barang dan jasa juga dilakukan dengan kantor unit pelayanan terpadu yang memiliki Sistem Manajemen Satu Atap (SIMTAP). Dari segi software, sudah dilakukan pengembangan sebanyak lima kali dengan basis program open source Linux Debian. Versi terakhir dari e-procurement sudah dilengkapi dengan Public Key Infrastructure. Stabilitas dari akses ke www.surabaya-eproc.or.id juga dijamin dengan sistem back up yang menggunakan colocation di Jakarta. Tentu saja fasilitas keamanan yang lain bagi setiap transaksi, seperti password, user name, enkripsi dan sistem private key juga telah dibuat sesuai standar. Secara kelembagaan, untuk memberikan meningkatkan efektivitas pengelolaan eprocurement, maka sejak 2008 telah dibentuk Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang bertugas mengadakan pelelangan dari seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Surabaya. Program lain yang menjadi unggulan pemerintah Kota Surabaya adalah Government Resources Management System (GRMS) (Warta Ekonomi dan Rakyat, 2010:32). GRMS adalah sistem pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dari aktivitas birokrasi dari hulu sampai hilir (dalam konteks belanja) yang dikembangkan dalam rangka menjunjang pengelolaan keuangan daerah. Sistem GRMS yang dikembangkan terdiri dari e-Budgeting, e-Project Planning, eProcurement, e-Delivery; e-Controlling dan ePerformance. Aplikasi lain yang dikembangkan oleh Pemkot Surabaya adalah Gessy (Gateway for Short Message System). Sistem SMS Gateway ini memiliki kegunaan mengirim pesan secara massal, mengambil data dari database, membuat autoresponder SMS, dan membuat interface berbasis web. Salah satu manfaatnya adalah warga Kota Surabaya dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai data kependudukannya di wilayah Surabaya cukup dengan mengirim SMS. Gessy juga dapat menyajikan data jumlah penduduk Kota Surabaya lengkap dengan gendernya atau untuk mengetahui jumlah penduduk usia produktif. Pemkot Surabaya juga memanfaatkan sistem SMS Gateway sebagai sarana pengaduan proyek fisik. Terobosan lain yang kini tengah dilakukan Pemkot Surabaya adalah menambah sidik jari dalam Kartu Identitas Penduduk (KTP). Terobosan ini sebagai tambahan identitas seseorang di samping KTP Nasional. Ke depan, Pemkot seudah menyiapkan konsep pengembangan sistem integrasi dalam pemanfaatan KTP di samping sebagai identitas diri dapat juga dimanfaatkan sebagai integrasi untuk intervensi program pemerintah dan penggali potensi. Misalnya melalui KTP yang telah

terintegrasi, akan dapat terdeteksi identitas pe nerima bantuan bagi keluarga miskin. Pada sektor pendidikan, dapat dimanfaatkan juga sebagai validasi pembayaran biaya sekolah dan penerima bantuan beasiswa. 2.3 Kabupaten Jembrana Pengembangan e-government yang optimal perlu didukung dengan perencanaan yang baik. Dengan adanya perencanaan yang baik, penerapan teknologi informasi diharapkan akan dapat didorong untuk memaksimalkan capaian tugas-tugas pemerintahan, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan nantinya tidak semata-mata hanya sebagai pengeluaran saja, tetapi dapat menjadi salah satu bentuk investasi yang menguntungkan. Inilah yang mendorong Pemerintah Kabupaten Jembrana menyusun Rencana Induk Pengembangan eGovernment. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government dimulai tahun 2004 untuk masa berlaku 2004-2008. Selanjutnya disusun kembali Rencana Induk Pengembangan eGovernment Tahun 2009-2013. Akibat terencananya program pengembangan e-government di Jembrana, banyak prestasi yang kini diraih Pemkab Jembrana. Dalam pemilihan E-Government Award yang diadakan oleh majalah Warta Ekonomi tahun 2009, kabupaten Jembrana berhasil mempertahankan gelar juara tahun 2008 dalam penerapan E-government untuk tingkat kabupaten. Keunggulan Jembrana adalah penerapan kartu J-Card (Jembrana Card). Setiap warga Jembrana yang memiliki J-Card dapat pergi ke rumah sakit dan menunjukkan kartunya. Kartu akan ditempelkan ke mesin pembaca (card reader). Untuk otorisasi, si pasien cukup menempelkan tangannya. Di layar komputer akan terpampang riwayat medis si pasien dan pengobatan yang pernah diterimanya. Setelah diobati, si pasien boleh pulang dan cukup mengucapkan terima kasih. Jembrana Card (J-card) juga ternyata berfungsi ganda. Selain kartu berobat, kartu ini juga sekaligus menjadi KTP dan ATM. Dengan penggunaan J-card sebagai KTP, pemerintah daerah bisa mengetahui jumlah, penyebaran dan tingkat ekonomi penduduknya. Menurut data, sudah 60% dari 263.000 warga Jembrana yang memiliki kartu J-card. Kendala yang masih dihadapi adalah keterbatasan kemampuan pemerintah daerah untuk memproduksi kartu per hari. Manfaat penting lain implementasi J-Card adalah untuk pelaksanaan e-voting atau pemilu dengan sistem elektronik. Dengan sistem e-voting, calon pemilih cukup membawa J-Card. Dengan JCard tersebut warga kemudian mendaftar, lalu menuju bilik suara yang suah berisi monitor touch screen. Di bilik suara, warga cukup menyentuh gambar calon dipilihnya, yang sudah tertera pada layar monitor. Jadi, warga Jembrana tidak lagi

[92]

Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 LAB-ANE FISIP Untirta

ISBN: 978-602-96848-2-7

mencoblos atau mencontreng tanda gambar di kertas sebagaimana dalam pemilu nasional. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem e-voting, rata-rata waktu yang dibutuhkan pemilih untuk memberikan suaranya hanya 25,83 detik. Tingkat keakuratan data hasil pemilihan bisa dipastikan akan lebih tinggi karena bebas dari kesalahan perhitungan manual dan kemungkinan manipulasi data seperti yang sering kita dengar pada pemilu tingkat nasional. Selain itu cara ini juga lebih irit karena tidak lagi menggunakan kertas yang sekali pakai tak bisa digunakan lagi. Pemkab Jembrana pernah mencoba membuat simulasi dan membandingkannya dengan pengalaman mereka saat menggelar Pilpres 2009 di lima kecamatan di sana. Hasilnya adalah pada Pilpres 2009 di lima kecamatan itu membutuhkan 373 TPS dengan rata-rata pemilih 548 orang per TPS. Jika dibandingkan dengan e-voting, hasil simulasi di lima kecamatan itu menunjukkan mereka hanya membutuhkan 254 TPS (32 % lebih sedikit) dan rata-rata pemilih 806 orang per TPS atau 47 % lebih banyak (Warta Ekonomi dan Dian Rakyat,2010: 21-22) Menurut Koswara, Kabupaten Jembrana merupakan salah satu pemerintah daerah yang berhasil menggunakan open source software untuk membangun sistem e-Governmentnya. Pada 2007 Pemkab Jembarana membangun J-Net (Jimbarwana Networking). J-Net yaitu jaringan yang mengintegrasikan Kecamatan, desa-desa, sekolah, puskesmas dan lain-lain se-Kabupaten Jembrana, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan menuju ketata Pemerintahan yang baik (Good Governance), peningkatan kualitas pendidikan atau E-Learning, dan pemasyarakatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi kepada kalangan masyarakat atau e-people. J-Net dibangun untuk : 1. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemerintahan di daerah baik DPRD maupun Eksekutif melalui komunikasi timbal balik secara lebih cepat 2. Meningkatkan kwalitas pelayanan masyarakat melalui komputerisasi administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan, ada 31 Jenis Surat Keterangan; 3. Meningkatkn kesejahteraan masyarakat pada semua lapisan melalui akses jaringan internet yang dapat menjadi perangsang tumbuhnya simpul simpul ekonomi baru di pelosok desa; 4. Meningkatkan kualitas intelektual anak didik melalui akses internet atau jaringan pendidikan nasional yang memungkinkan bagi pembelajaran elektronik; untuk menggunakan perangkat lunak legal sesuai dengan Undangundang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak atas

Kekayaan Intelektual dalam mendukung administrasi Pemerintahan Kabupaten Jembrana; 5. Meniadakan kesenjangan digital di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jembrana. J-NET sangat membantu dalam menyediakan sumberdaya manusia di lingkungan Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Jembrana yang mampu mengoperasikan dan mempergunakan aplikasi-aplikasi berbasis open source yang telah disediakan dalam rangka peningkatan kwalitas pelayanan terhadap masyarakat serta Penggunaan aplikasi open sources dalam pemerintahan kabupaten Jembrana. Perangkat lunak open source yang digunakan adalah untuk kebutuhan : 1. Sistem operasi OSS dengan aplikasi open office untuk pengolahan kata, tabulasi dan presentasi; 2. Telepon VOIP atau Voice Over Internet Protocol sehingga biaya komunikasi relatif murah; 3. Video meeting untuk kebutuhan pertemuan pertemuan di kapupaten Jembrana; 4. Akses Intranet Pemkab Jembrana untuk a. Sistem Perkantoran Elektronik menggunakan Kantaya atau Kantor Maya berbasis open source hasil pengembangan BPPT; b. Sistem Informasi Manajemen Pemda (Simda) meliputi bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan darat & laut, Pengaduan masyarakat dgn SMS melalui SMS center, Sistem Pelaporan Kecamatan, Kelurahan & Desa; c. Kurikulum Administrasi Pendidikan Maya (Kasipena); 5. Akses ke Internet 2.4 Kota Yogyakarta Pengembangan SI UPIK (Sistem Informasi dalam Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan) merupakan salah satu terobosan dalam sistem manajemen pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jogjakarta. Gagasan untuk mengembangkan sistem ini bermula dari perhatian Walikota Jogja, Herry Zudianto, yang melihat pentingnya masukan, keluhan atau kritikan terhadap kinerja pemerintah. UPIK dibentuk dengan dilandasi tiga persoalan, yaitu: 1) Tidak semua warga masyarakat mengetahui saluran pengaduan yang dapat dipergunakan secara mudah, 2) Adanya hambatan waktu bertemu antara rakyat dengan pejabat atau penguasa, dan 3) Adanya rasa takut dan sungkan untuk mengadukan keluhan diantara masyarakat. Maka UPIK diharapkan akan bisa menampung sejumlah aspirasi, keluhan, saran, kritik atau sekadar informasi yang bisa segera ditanggapi sesuai masukan dari warga masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Terbentuknya UPIK yang berada di bawah kantor BID (Badan Informasi [93]

Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 LAB-ANE FISIP Untirta

ISBN: 978-602-96848-2-7

Daerah) merupakan terobosan yang memang didorong oleh tuntutan masyarakat daerah di kota Jogja (Kumorotomo, 2008:5). Kebijakan untuk membentuk UPIK digariskan melalui Keputusan Walikota Jogja No.86 tahun 2003 yang ditetapkan pada tanggal 14 November 2003. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi satuan ini adalah sebagai penerima keluhan masyarakat atas pelayanan administratif maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota. Proses pembentukan unit ini dimulai dari ditetapkannya PT Exindo sebagai pemenang tender untuk pengadaan sistem dan pelatihan SDM untuk mengoperasikan sistem komunikasi antara warga masyarakat dan pemerintah daerah berbasis elektronik. Mula-mula, PT Exindo menawarkan pengembangan sarana aduan dengan teknologi yang sudah banyak dipakai oleh masyarakat, yaitu dengan pengiriman SMS (Short Message Services) melalui sarana telepon seluler, dengan telepon secara langsung, dan dengan pengiriman e-mail (electronic mail) melalui jaringan internet. Untuk pelaksanaan pengadaan software, monitoring dan evaluasi program, pemerintah kota Jogja juga dibantu oleh Swisscontact, sebuah rekanan swasta di bidang pengadaan software. Untuk sistem manajemen, terutama monitoring dalam organisasi dan etika pelayanan, juga terdapat bantuan konsultan PKPEK, sebuah LSM yang selama ini bergerak di bidang advokasi industri kecil dan pelayanan publik. Peluncuran dan sosialisasi pemanfaatan UPIK dimulai sejak tanggal 29 Februari 2004. Payung kelembagaan dari sarana pengaduan ini mula-mula dipercayakan kepada Kantor Humas. Berikut ini adalah alamat situs web dan nomor-nomor yang dapat diakses dengan sistem UPIK : Datang langsung : Kantor BID atau operator UPIK , Telepon kabel (fixed line) : 0274-555242 , Telepon seluler (SMS) : 081-227-80001 atau 2740, Situs web : www.upik.jogja.go.id, E-mail : [email protected]. Ternyata animo masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aduan melalui SMS demikian besar. Masyarakat yang sudah biasa menggunakan hotline service ke Pemda kota Jogja akhirnya tidak asing lagi dengan nomor telepon kabel, ponsel, maupun alamat situs di atas. Dari data statistik penyampaian keluhan yang masuk ke pengelola UPIK, aduan yang disampaikan melalui SMS dan e-mail ternyata menempati urutan yang tertinggi. Aduan melalui SMS mengalami fluktuasi, tetapi aduan melalui e-mail menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Banyaknya aduan melalui surat, fax, dan telepon kabel ternyata justru menunjukkan penurunan. Ini menunjukkan bahwa animo masyarakat Jogja untuk menggunakan perangkat komunikasi elektronik yang lebih efisien terus mengalami peningkatan. Dari empat kategori pesan melalui SMS (keluhan, pertanyaan, informasi, usul/saran), juga diketahui bahwa 80% respon

langsung dapat diterima oleh warga masyarakat. Menyangkut usulan warga yang berkaitan dengan pembangunan (misalnya pengaspalan jalan, pembuatan talud sungai, pengadaan truk sampah, dsb) yang membutuhkan anggaran relatif besar, pemerintah kota Jogja terkadang memang harus menganggarkan untuk tahun yang akan datang atau berkoordinasi dengan daerah lain sehingga perwujudan usulan tersebut tidak mungkin bisa seketika. Namun satu hal yang pasti ialah bahwa usulan semacam itu akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan anggaran untuk jangka menengah atau jangka panjang. Dari data statistik UPIK, Tabel 2 menunjukkan distribusi aduan yang disampaikan oleh warga yang direkap setiap bulan. Tabel 2. Distribusi Aduan Warga Melalui UPIK No Pering kat

Dinas Dituju

1

Kimpraswil

2

12

3

Humas & Info Pendidikan

4

Perijinan

7

5

Lain-lain

6

Ketertiban

7

Sept 2007

Mei 2007 Juml ah 15

Dinas Dituju

Jumlah

Humas & Info

11

Naker/ Kepegawaian Kimpraswil

10

7

5

Adum/ pemerintahan Perijinan

3

Perindag

4

3

Pendidikan

3

8

Naker/Kepe gawaian Sosial

3

BKKBC

2

9

Perhubungan

2

Lain-lain

2

10

Pariwisata

2

Perhubungan

1

Σ

9

62

10

Σ

6

56

Sumber: Laporan UPIK 2007 dalam Kumorotomo (2008:6)

UPIK merupakan sebuah upaya pengembangan e-government yang telah masuk kategori interaktif. Informasi melalui media elektronik tidak hanya bersifat sepihak, dari pemerintah ke masyarakat, tetapi sudah bersifat timbal-balik dengan mengutamakan informasi dari masyarakat ke pemerintah. Perkembangan ini memang tidak mudah karena menuntut aparat pemerintah daerah untuk lebih responsif dan peka terhadap semua aduan dari masyarakat. Tentu saja tanggapan yang ideal dari aparat pemerintah bukan sekadar jawaban yang segera tetapi juga tindakan riil yang sesuai dengan kehendak masyarakat. Namun perkembangan ini tentu akan membawa manfaat yang besar bagi kinerja lembaga pemerintah. Dari sebuah penelitian (Yulia Rustiyaningsih, 2008), berikut ini adalah manfaat yang dapat dipetik dari responsivitas Pemda kota Jogja dengan sarana UPIK: 1. Meningkatnya kemampuan Pemda untuk mengenali kebutuhan masyarakat

[94]

Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 LAB-ANE FISIP Untirta

ISBN: 978-602-96848-2-7

2.

Kemudahan dalam menyusun agenda dan skala prioritas 3. Pengembangan program sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat 4. Meningkatnya tanggungjawab atas layanan yang diberikan 5. Meningkatnya komitmen aparat dalam melayani masyarakat. Manfaat yang dapat diperoleh dari efektivitas komunikasi dengan bantuan sistem UPIK tampaknya sederhana. Namun apabila dilihat secara sungguhsungguh, dapat dipahami bahwa keseriusan untuk menanggapi aduan masyarakat akan mengandung implikasi sangat penting. Sebagai contoh, kemudahan dalam menyusun agenda dan skala prioritas sebenarnya akan sangat terbantu aparat Pemda menindaklanjuti aduan ke UPIK secara serius. Pemerintah Kota Jogyakarta telah menetapkan bahwa laporan UPIK yang dikirimkan tembusannya ke Tim Tindak Lanjut difungsikan sebagai laporan bulanan kepada Walikota dan sekaligus sebagai masukan kepada Bappeda. Walikota sendiri sudah memberikan instruksi bahwa laporan khusus yang menyangkut adanya indikasi KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme) oleh aparat Pemda supaya langsung ditujukan kepadanya secara langsung. Apabila pola tindak-lanjut semacam ini dilaksanakan secara konsisten, tentu masalah korupsi dalam birokrasi publik dapat ditekan dan citra Pemda yang selama ini dipandang tidak responsif akan dapat dikikis. Contoh lainnya, dalam hal tanggungjawab atas layanan yang diberikan, sistem UPIK jelas membuktikan peran teknologi informasi dalam peningkatan tanggungjawab Pemda dan kinerja pelayanan Pemda sendiri. Sejalan dengan difungsikannya UPIK sebagai sarana interaktif, Pemda kota juga melaksanakan penyempurnaan mekanisme perijinan. Kini Pemda kota Jogja telah memiliki Dinas Perijinan yang memungkinkan setiap warga dapat mengurus berbagai surat perijinan di satu atap. Pembentukan satuan ini sebagai sebuah Dinas memang di satu sisi bertentangan dengan PP No.41 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Daerah. Kenyataan ini memang pernah menjadi sumber kekhawatiran diantara sebagian perumus kebijakan di kota Jogja. Namun karena di sisi lain pembentukan Dinas Perijinan telah menghasilkan manfaat yang besar dalam efisiensi pelayanan, keberadaan dinas ini tetap dipertahankan dan bahkan dilengkapi dengan perangkat teknologi informasi yang semakin bagus. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan UPIK sebagai wahana interaksi antara warga dan Pemda kota Jogja sangat didukung oleh komitmen pejabat Walikota. Komitmen walikota yang lebih suka dipanggil sebagai “kepala pelayan” ketimbang penguasa di Kota Jogja merupakan salah satu jaminan bagi berfungsinya UPIK bagi umpan-

balik perumusan kebijakan pemerintah daerah (Kumorotomo, 2008:8) 2.5 Kabupaten Sragen Upaya pengembangan Jaringan infrastruktur di Kabupaten Sragen telah dilakukan sejak 2002 yaitu dimulainya koneksi jaringan computer dan integrasi sistem pada kompleks perkantoran SETDA yang terpusat di PDE; Tahun 2003 dimulai koneksi antar Dinas/Satker di luar SETDA dan 8 titik Kecamatan hingga pada Tahun 2005/2006 semua Dinas/Satker dan 20 Kecamatan terkoneksi jaringan Online; Tahun 2007 dibangun Jaringan Desa yang meliputi 208 Desa/Kel se-Kabupaten. Sragen; Development System/Aplikasi, Pengolahan Data dan Maintenance seluruhnya dilaksanakan oleh TimTeknis PDE Sragen. Kabupaten Sragen merupakan salah satu daerah percontohan dalam implementasi e-Government di Indonesia. Menurut Prasojo (2008) beberapa program yang telah berhasil dilakukan antara lain Pemerintah Kabupaten Sragen melaksanakan berbagai program seperti pembangunan jaringan pemerintahan secara online dengan perangkat wireless, pengoperasian sampai ke tingkat desa/kelurahan dalam rangka memperlancar hubungan komunikasi di lingkungan pemerintah kabupaten; pembangunan data kependudukan sipil secara elektronik dengan menggunakan single identity number, serta dengan mengembangkan mekanisme pemilihan kepala desa secara elektronik. Penerapan e-government di Kabupaten Sragen didukung adanya e-Leadership yang kuat, inovasi dan upaya terus menerus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui teknologi informasi. Perkembangan pesat teknologi informasi di Kabupaten ini terlihat dari maraknya dunia virtual di lingkungan masyarakat melalui aplikasi remote Jaringan Global se Kabupaten Sragen (NAGIOS), siaganya Internet dan intranet online 24 jam di semua satker, dan Website Kabupaten Sragen yang interaktif. Simangunsong (2010) berpendapat bahwa Kabupaten Sragen mengembangkan One Stop Service (OSS). OSS Center adalah sebuah institusi yang memberikan dukungan pengembangan satuan kerja layanan perijinan terpadu atau lebih dikenal dengan istilah One Stop Services disingkat OSS. OSS Center mendukung terwujudnya inovasi layanan perijinan terpadu didaerah yang pada kenyataannya masih memiliki keterbatasan untuk mengembangkan pelayanan perijinan terpadu secara prima. Sedangkan manfaat nyata dari OSS ini adalah OSS diharapkan mampu melayani seluruh perijinan yang dibutuhkan oleh investor dan dunia usaha di daerah masing-masing, mulai dari ijin mendirikan bangunan (IMB), ijingangguan (HO), ijin usaha (SIUP, TDP, TDI, IUT, IUI, TDG, dll) atau ijin per [95]

Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 LAB-ANE FISIP Untirta

ISBN: 978-602-96848-2-7

sektor seperti ijin usaha restora, ijin pendirian salon dan OSS Center akan memberikan berbagai informasi dan pelatihan tentang sistem, metode, dan cara untuk mengembangkan layanan perijinan dan investasidi Indonesia yang dapat diakses secara langsung di kantor OSS Center atau melalui telepon, email, dan website (www.oss-center.net). OSS Center juga akan menghubungkan pemerintah kota/kabupaten dan OSS di seluruh Indonesia dengan lembaga pendamping atau lembaga-lembaga lain yang dapat memberikan bantuan teknis untuk pengembangan OSS. Saat ini Kabupaten Sragen sudah menerapkan e-government secara penuh. Hasilnya, Pemkab Sragen memiliki beberapa jenis layanan publik unggulan yang terintegrasi. Pertama, website resmi Pemkab Sragen sejak 2002. Lewat website www.sragenkab.go.id, masyarakat bisa memperoleh informasi lengkap mengenai profil dan potensi kabupaten yang terdiri dari 20 kecamatan dan 208 desa/kelurahan ini, termasuk harga sembako dan sarana interaktif aparat dan masyarakat. Kedua, Sistem Informasi Manajemen Kependudukan sejak 2003. Layanan ini memungkinkan pembuatan KTP hanya butuh waktu lima menit, tanpa ada pungutan liar dan prosedur yang berbelit. Ketiga, Sistem Informasi Manajemen Perizinan sejak 2005. Sistem ini bisa melacak (tracking) dokumen perizinan secara online. Adanya egovernment memungkinkan Pemkab Sragen memberikan layanan perizinan terpadu di kantor pelayanan satu atap kepada kalangan dunia usaha. Keempat, Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg), berfungsi sebagai Aplikasi Kepegawaian, Kartu Pegawai, Gaji Berkala, dan lain-lain. Kelima, Billing System, merupakan aplikasi di lingkungan Rumah Sakit meliputi Rekam medis, data pasien, Jasa Medis, dan lain-lain. Keenam, Mapatda, merupakan aplikasi di Dipenda seperti PAD, Retribusi, PBB, dan lain-lain. Ketujuh, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kantaya (Kantor Maya) sejak 2004. Sistem online ini mempermudah pekerjaan pegawai Pemkab Sragen dan koordinasi antar organisasi pemerintahan di sana. Misalnya, untuk pelaporan dan pengawasan di setiap unit kerja, kecamatan dan BUMD, sarana pengiriman data, informasi dan pengawasan proyek di setiap unit kerja, informasi agenda kerja di setiap satuan kerja, pengiriman surat dinas atau undangan kedinasan ke setiap unit kerja, dan untuk forum diskusi serta interaksi antarpegawai. Sistem informasi pemerintahan ini terhubung secara elektronik dengan Departemen Perdagangan dan Departemen Dalam Negeri. Ini menjadikan Kabupaten Sragen sebagai proyek uji coba Departemen Perdagangan dalam pemberian

perizinan usaha perdagangan secara elektronik (elicensing). Kabupaten Sragen juga telah mengembangkan Pusat Data dan Informasi (Sragen Multimedia Centre). Adanya Pengembangan Pusat Data, Informasi dan Promosi melalui Multi Media Centre ini, masyarakat dapat memperoleh da memanfaatkan layanan publik seperti Website www.sragenkab.go.id, Geographic Information System (Pemetaan Wilayah Digital), Infrastruktur (Pendidikan, Kesehatan, Transportasi), Kepegawaian/Penggajian, Produk Unggulan Daerah (Kerajinan, Industri, UKM, Agribisnis), Potensi Pariwisata, Info Perdagangan/Harga Pasar (SIPAW), Info Pertanahan (BPN online), Info Perijinan (BPT online), dan Laboratorium e-Government. Hasil Kajian terhadap 5 pemerintah daerah di atas dalam upaya meningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi atau e-government memberikan satu benang merang bahwa program yang dibuat, disusun dan diimplementasikan setiap daerah ternyata memiliki keunikan masing-masing sehingga memunculkan program unggulan. Dari program unggulan inilah daerah tersebut memperoleh banyak manfaat khususnya apresiasi yang tinggi dari masyarakat dan pemerintah melalui pemberian penghargaan Egovernment Award dan sejenis (Lihat Tabel 3) Tabel 3. Program Unggulan, Aplikasi E-government yang dikembangkan dan Penghargaan Yang telah diperoleh Pemerintah Program Unggulan, Aplikasi E-government Daerah yang dikembangkan dan Penghargaan Yang telah diperoleh Program Unggulan : Jogja Cyber Province Propinsi (JCP), MCAP, Plaza Informasi Yogyakarta Aplikasi E-gov yang dikembangkan : pendidikan berbasis online dan integrasi sitem pemerintahan sektoral yang terdiri dari bidang transportasi, pariwisata, tenaga kerja, dan kesehatan, dengan membangun sistem informasi terpadu Penghargaan : Warta Ekonomi EGovernment Award Tahun 2009, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 Program Unggulan : sistem Informasi UPIK Pemkot Yogya Aplikasi E-gov yang dikembangkan : Sistem Informasi UPIK, Perijinan terpadu, PSB Online Penghargaan : Website terbaik 2009, Warta Ekonomi E-Gov Award Tahun 2005 Program Unggulan : e-procument, SIAK, Pemkot GRMS, Gessy Surabaya Aplikasi E-gov yang dikembangkan : eProcurement, e-Budgeting, KTP Online, Penghargaan : Terbaik e-leadership Tahun 2009, Warta Ekonomi E-Gov Award Tahun 2009, 2008, 2007, Pemenang Khusus Open Source Award 2010 dalam membangun komitmen

[96]

Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 LAB-ANE FISIP Untirta

ISBN: 978-602-96848-2-7

Program Unggulan dan Aplikasi E-gov yang dikembangkan : J-Card (Jembrana Card), JNet (Jimbarwana Networking), e-Voting, Kantaya, SIAK Pengharagaan : Warta Ekonomi E-Gov Award Tahun 2009 dan 2008, Warta Ekonomi e-Government Award 2008 Best Of The Best, Piagam Penghargaan E-Voting Piagam, Aplikasi Unggulan Jembrana Smart Card, Juara I Indonesia Open Source Award 2010 Program Unggulan : e-Leadership, EKabupaten Voting, Kantaya Sragen Aplikasi E-gov yang dikembangkan : 13 aplikasi sistem diantaranya Kantaya (Kantor Maya),Simduk, Simpeg, Billing System, Simpatada, SIM Perijinan, Simduk, Simkasda, Simbada, Sim RSU, Sim Perusda, SIM BPR/BKK, Sim GIS, Sim Pertanahan BPN, SIM pendidikan dan SMS Centre. Penghargaan : Wara ekonomi 2006, Best of The Best Warta Ekonomi Award Tahun 2007, The Best E-Government Award Tahun 2008, Best Of The Best E-Government Award SeIndonesia Tahun 2008, Juara II Indonesia Open Source Award 2010 Sumber : diolah Junaidi dari berbagai sumber, 2011.

government. Artinya proyek-proyek e-government yang dikembangkan tidak asal-asalan, tapi memang sesuai tahapan dan merujuk pada master plannya. Propinsi DIY punya Pergub Nomor 42 Tahun 2006 tentang Blueprint Jogja Cyber Province, Kota Surabaya Perwako Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dengan Sistem Eprocurement, Kota Yogyakarta punya Perwako Nomor 78 Tahun 2007 tentang e-Government. Dengan adanya blue print tersebut berbagai program pengembangan e-gevernment dilakukan secara lebih terarah, dapat diukur tingkat keberhasilannya sehingga program tersebut sustainability lebih terjamin.

Kabupaten Jembrana

3.

3.3 Manajemen Perubahan Memang tidak mudah melakukan perubahan, sebab acapkali upaya perbaikan yang dibuat bukannnya mendapat dukungan tapi malah memperoleh perlawanan baik dari luar maupun dalam organisasi. Belajar dari cara Bupati Jembrana I Gede Winasa dalam menerapkan manajemen perubahan, ia terpaksa menerapkan tangan besinya. Bupati menuntut agar setiap karyawan di Kabupaten Jembrana mampu mengoperasikan komputer. Jika tidak ia meminta karyawannya mundur. Sementara dalam implementasi e-Procurement di Kota Surabaya misalnya dilakukan melalui “pemaksaan” agar semua unit organisasi menggunakan aplikasi ini untuk urusan pemerintahan. Pemaksaan dalam tanda kutip ini juga mencakup perlindungan dari top management jika jajaran middle management di internal pemkot ternyata saling “bergesekan atau digesek dengan sengaja” dari luar organisasi karena adanya benturan kepentingan diluar pemkot. Kejadian semacam ini memang banyak terjadi di lingkungan Pemkot Surabaya, terutama pada awal implementasi eProcurement sering terjadi pada level middle management.

PENUTUP : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENGEMBANGAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI E-GOVERMENT

Belajar dari keberhasilan beberapa Pemda di atas, maka paling tidak ada 4 faktor dominan yang menjadi pendukung keberhasilannya yaitu : 3.1 Adanya political will Kepala Daerah Political will dan Komitmen dari kepala daerah sebagai pimpian tertinggi birokasi di daerah untuk melaksanakan program. Di mulai dengan membangun kesamaan visi, misi dan tujuan dengan aparat birokrasi, kepercayaan dan keterlibatan birokrasi dalam pelaksanaan program sangat menentukan. Artinya komitmen politik kepala daerah saja tidak cukup tanpa dukungan dan motivasi aparat biokrasi untuk melaksanakan program tersebut. Apalagi jika terdapat sejumlah orang dalam internal birokrasi yang kontraproduktif terhadap gagasan dan pelaksanaan program. Belajar dari Kota Surabaya menerapkan aplikasi e-procurement, program ini lahir berkat kemauan yang keras dari Walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono. Meskipun awalnya mendapat tentangan yang keras dari sejumlah kalangan, termasuk sebagian pimpinan di pemerintah pusat, Bambang Dwi Hartono jalan terus. Kini aplikasi yang dikembangkan Kota Surabaya itu ditiru oleh banyak lembaga pemerintahan daerah lainnya. 3.2 Adanya blue print atau master plan pengembangan e-government. Kaitan antara tata kelola proyek e-government dengan perencanaan. Ini setidaknya tercermin dari blue print atau master plan pengembangan e-

3.4 Adanya Partisipasi Masyarakat. Kepemimpinan yang kuat telah memberikan iklim yang baik untuk membangkitkan kesadaran bersama akan arti penting dukungan semua pihak yang terlibat dengan implementasi e-Government. Tahap awal implementasi bukan tanpa hambatan. Belajar dari Kabupaten Sragen menerapkan Egovernment, ketika 2003 awal dibukanya KPT (Kantor Pelayanan Terpadu), yang sejak 2006 berubah menjadi Badan Pelayanan Terpadu 2006, telah memunculkan sinisme dari banyak pihak (Anwaruddin, 2008). Pelibatan semua pihak dalam implementasi eGovernment dari berbagai tingkatan, mulai kabupaten sampai desa, merupakan modal awal keberhasilan. KPT telah mengubah paradigma pelayanan publik di Kabupaten Sragen. Hubungan [97]

Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 LAB-ANE FISIP Untirta

ISBN: 978-602-96848-2-7

antar lembaga pun menyesuaikan. KPT sebagai sebuah one-stop service telah berhasil menyatukan komitmen semua dinas terkait dalam memudahkan dan meningkatkan kualitas layanan publik. Intinya impelementasi e-government mesti meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang.

Sulianto, Budi. (2007). Penerapan Egovernment di Kabupaten Sragen. Diakses pada 10 Mei 2011 darihttp://fit.uii.ac.id/media/egovernmentkabupa tensragen.pdf. Simangunsong, Jumadi. (2010). Pengembangan Egovernment di Indonesia, Jurusan MTI Fikom UI, Diakses 10 Mei 2011 dari http://jumadifran.files.wordpress.com/2010/09/p engembangan-e-government-di-indoensia2.pdf Warta Ekonomi dan Dian Rakyat. (2010). Warta Ekonomi E-Government Award 2009, Jawarajawara Pengaplikasi E-government, Jakarta : Warta Ekonomi dan Dian Rakyat Pergub Nomor 42 Tahun 2006 tentang Blueprint Jogja Cyber Province Pemerintah Propinsi DIY Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2007 tentang e-Government Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dengan Sistem E-procurement www.pemda-diy.go.id www.sragenkab.go.id www.surabaya.go.id www.jogjakota.go.id www.jembranakab.go.id

PUSTAKA Anwaruddin, Awang (2008). Best Practices Keberhasilan e-leadership. Diakses pada 29 April 2011 dari http://www.e-capacitybuilding.info/ecb5/index.php?option=com_cont ent&task=view&id=46&Itemid=53. Djunaedi, Achmad. (2006). Pengalaman Pengembangan Digital Government Services di Pemerintah Propinsi DIY, Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia, ITB, Mei 2006, Bandung. Erizal, Roswiani, Ani (2009). Pemanfaatan Model Strategic Alignment untuk Penentuan Layanan Unggulan Digital Government Service Bidang Kesehatan Pada Pemerintah Daerah Propinsi DIY,Makalah Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi, Juni 2009, Yogyakarta. Diakses pada 5 Juni 2010 dari http://journal.uii.ac.id/index.php/Snati/article/vi ewFile/1215/1012 Erizal. (2008). Digital Government Service Bidang Kesehatan, Executive Summary.Diakses pada 10 Mei 2011 dari http://www.pilarsolusi.com/files/Executive_Su mmary_DGS_Bid_Kesehatan.pdf Kumorotomo, Wahyudi. (2008). Pengembangan Egovernment untuk Peningkatan Transparansi Pelayanan Publik : Studi Kasus UPIK di Pemkot Jogyakarta dan E-procurement di Pemkot Surabaya. Makalah KAN Juni 2008 , UGM, Jogjakarta. Diakses pada 4 Agustus 2009 darihttp://kumoro.staff.ugm.ac.id/wpcontent/upl oads/2008/06/pengembangan-e-government dalam-peningkatan-transparansi-pelayananpublik.pdf Koswara, Engkos. E-government berbasis Open Source dan Kisah Keberhasilan Jembrana, Diakses pada 29 April 2011 dari http://www.untan.ac.id/?p=223 Prasojo, Eko.,Kurniawan, Teguh. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance : Kasus Best Practices dari sejumlah Daerah di Indonesia. Diakses pada 29 April 2011 dari http://staff.ui.ac.id/internal/0900300014/publika si/ReformasiBirokrasi_dan_GoodGovernance_E P_TK_reviseed.pdf Sinurat, Herry.(2008). Inovasi Reformasi Pengadaan Barang/Jasa di Kota Surabaya. Diakses pada 6 Juni 2010 dari http://www.usdrpindonesia.org/files/downloadContent/183.pdf.

Biodata Penulis Junaidi, S.I.P,M.Si, lahir Kangkung (OKU Timur), 9 Maret 1976. Saat ini sebagai Dosen Tetap pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Lulusan S1 dari Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UNSRI Tahun 2001. Kemudian menyelesaikan pendidikan S2 pada Magister Administrasi Publik UGM Tahun 2005. Saat ini masih aktif sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sriwijaya. Adapun Mata Kuliah yang diampu antara lain Kebijakan Publik, Analisis Dampak Sosial, Studi Implementasi Kebijakan, Analisis Proses Kebijakan Publik, E-Government, Sistem Informasi Manajemen dan Manajemen Strategis Sektor Publik.

[98]