DTPS-KIBBLA Pedoman Proses Perencanaan

DTPS-KIBBLA

Pedoman Proses Perencanaan Perencanaan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak dengan Pemecahan Masalah melalui Pendekatan Tim Kabupaten/Kota

Katalog Dalam Terbitan. Departemen Kesehatan RI 306.874 3 Ind Indonesia. Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal d Bina Kesehatan Masyarakat. DTPS-KIBBLA: Perencanaan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak dengan Pemecahan Masalah melalui Pendekatan Tim Kabupaten/Kota.– Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2008. Buku 1 - Pedoman Proses Perencanaan Buku 2 - Panduan Fasilitator Orientasi Multipihak Buku 3 - Panduan Fasilitator Proses Perencanaan Buku 4 - Referensi Advokasi Anggaran dan Kebijakan Buku 5 - Panduan Fasilitator Advokasi Anggaran dan Kebijakan I. Judul I. MOTHER AND CHILD RELATIONS II. PROBLEM SOLVING

ii –

DTPS-KIBBLA

DTPS-KIBBLA PEDOMAN PROSES PERENCANAAN Perencanaan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak dengan Pemecahan Masalah melalui Pendekatan Tim Kabupaten/Kota ISBN 978-979-9254-19-4 Editor Dr. Sri Hermiyanti, M. Sc Dr. Lukman H.L., MBA Dr. Muh. Ilhamy, Sp.OG Kontributor Dr. Reginald Gipson, MPH Dr. Anhari Achadi, MPH SCD Dr. Broto Wasisto, MPH Dr. Budi Utomo, MPH Dr. Astrid Sulistomo Dr. Setyawati Budiningsih Dr. Lukas C. Hermawan, M.Kes Dr. Imran Pambudi Dr. J. Prastowo N., MHA Dr. Christina Manurung Adriati Adnan, SKM Drg. Wara Pertiwi, MA Dr. Kirana Pritasari MQIH Dr. Erna Mulati, M.Sc Dr. Bagus Satria Budi, M.Kes Dr. Nida Rohmawati Dra. Fatimah Umar, Apt Dra. Sri Kusminarti Susri Rahayu, SKM Bambang Wahyudianto, SSos Khairul Abidin, SKM, M.Kes Rusdin Pinem, SKM, MSi Ridesman, SH, M.Kes Dr. Naomi Yosiati Yusuf R. Romli, SKM, M.Epid Dr. Andah S Dr. Reniati Dr. M. Syah Sinar Rambey, M.Kes, DAN, AAK Drg. Titien Irawati, M.Kes Bambang Harianto, SKM, MSc Dr. Frankie Hartanto Dr. Witasari Dr. Lies Zakaria Dr. Wihardi Triman PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –

iii

Funding and technical support for the development and printing of this material was provided by the United States Agency for International Development (USAID) through its Health Services Program, Cooperative Agreement No.497-A-00-05-00031-00. This publication is made possible in part by the generous support of the American people through USAID. The contents are the responsibility of the Republic of Indonesia Ministry of Health and do not necessarily reflect the views of USAID of the United States Government.

iv –

DTPS-KIBBLA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Kata Sambutan Sesuai dengan Strategi utama dan salah satu program prioritas Departemen Kesehatan dalam mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Balita di Indonesia perlu dilakukan upaya terfokus berdasarkan perencanaan yang berbasis data melalui proses yang sistematis dan partisipatif. Berbagai kajian menunjukkan bahwa Indonesia perlu memberikan prioritas utama pada upaya peningkatan Kesehatan untuk Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak balita (KIBBLA), karena angka kesakitan dan angka kematian kelompok umur penduduk tersebut masih tinggi. Kematian dan kesakitan pada ibu, bayi baru lahir dan anak balita sebenarnya dapat dicegah dan ditangani sedini mungkin. Sesuai dengan nuansa desentralisasi di mana kewenangan untuk melaksanakan program kesehatan telah diserahkan kepada daerah, maka pengelola program diharapkan dapat menjawab tantangan dan mampu menerima tanggung jawab dalam penyelenggaraan program KIBBLA dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia. Oleh karena itu, perlu diselenggarakan suatu perencanaan program KIBBLA oleh para pemangku kepentingan di daerah berupa Lokakarya Perencanaan oleh Tim Kabupaten/Kota (District Team Problem Solving/DTPS) yang dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran, melalui suatu proses perencanaan tahunan yang partisipatif, sistematis dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Saya menyambut baik diterbitkannya buku serial DTPS-KIBBLA, yang diharapkan dapat digunakan sebagai panduan bagi tim kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan program KIBBLA. Saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku serial DTPS-KIBBLA melalui proses yang sistematis dan partisipatif.

PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –

i

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rakhmat dan hidayah-Nya serta memberikan petunjuk dan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Indonesia. Jakarta, 27 Agustus 2008 Menteri Kesehatan Republik Indonesia DR.Dr. Siti Fadilah Supari, SpJP(K)

ii –

DTPS-KIBBLA

Kata Pengantar Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridho-Nya buku serial DTPS-KIBBLA (District Team Problem Solving–Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak balita) ini berhasil disusun dengan baik. Buku serial DTPS-KIBBLA terdiri dari 5 buku yaitu: 1) Pedoman Proses Perencanaan, 2) Panduan Fasilitator Orientasi Multipihak 3) Panduan Fasilitator Proses Perencanaan, 4)Referensi Advokasi Anggaran dan Kebijakan, 5) Panduan Fasilitator Advokasi Anggaran dan Kebijakan. Saya menyambut baik diterbitkannya buku Pedoman Proses Perencanaan ini, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan program KIBBLA di kabupaten/kota dalam menghasilkan rencana kerja dan anggaran tahunan bagi pengelolaan program KIBBLA di propinsi dan kabupaten/kota. Buku ini menguraikan secara sistematis proses penyelenggaraan lokakarya DTPSKIBBLA dari analisis situasi, prioritas masalah, solusi dan kegiatan yang secara ilmiah terbukti berdampak ungkit besar dalam penurunan kesakitan/kematian Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita. Buku Pedoman Proses Perencanaan ini disusun bersama, dengan melibatkan Direktorat terkait di Departemen Kesehatan, bekerjasama dengan Health Service Program (HSP/USAID) dengan bantuan dari IKK FKUI. Proses uji coba dan revisi draft buku dilakukan dengan melibatkan staf dinas kesehatan dari 6 propinsi dan 31 kabupaten/kota.


iii

Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan dalam penyusunan buku serial ini. Untuk penyempurnaan pedoman ini diharapkan kritik dan saran semua pihak guna perbaikannya. Jakarta, 8 Agustus 2008 Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI Dr. Budihardja DTM&H, MPH

iv –

DTPS-KIBBLA

Daftar Isi

Hal

Kata Sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kata Pengantar Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Daftar Isi Daftar Tabel dan Skema Daftar Singkatan dan Istilah

i iii v vi vii

Bab I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang I.2. Tujuan

1 1 2

Bab II KEBIJAKAN DAN STRATEGI KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, DAN ANAK BALITA (KIBBLA) II.1. Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir II.2. Kesehatan Bayi dan Anak Balita II.3. Perbaikan Gizi Masyarakat II.4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

3 4 4 5 5

Bab III PERENCANAAN KESEHATAN MELALUI PENDEKATAN DTPS-KIBBLA III.1. Pengertian dan Tujuan III.2. Tahapan dan Proses

7 7 8

Bab IV PROSES LOKAKARYA PERENCANAAN Sesi 1: Analisis Situasi dan Masalah Sesi 2: Analisis dan Prioritas Penyebab Masalah Sesi 3: Solusi dan Kegiatan Sesi 4: Prioritas Kegiatan dan Target Sesi 5: Rencana Usulan Kegiatan Sesi 6: Rencana Usulan Anggaran Sesi 7: Pemantauan dan Penilaian Sesi 8: Pembuatan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Sesi 9: Rencana Tindak Lanjut

13 13 25 35 39 43 45 51 53 57

Bab V PENUTUP

61

LAMPIRAN

62


v

Daftar Tabel Tabel 1A : Tabel 1B : Tabel 1C : Tabel 1D : Tabel 2C : Tabel 3C : Tabel 4A : Tabel 4B : Tabel 5 : Tabel 6A : Tabel 6B : Tabel 6C : Tabel 7A : Tabel 7B : Tabel 8 : Tabel 9 :

Data Sasaran, Kematian dan Kesakitan KIBBLA Cakupan Pelayanan Kesehatan KIBBLA Faktor Penyulit/Pendukung Pelayanan KIBBLA Ketersediaan “obat indikator” Program KIBBLA Contoh Penetapan Prioritas Masalah Anak Balita Contoh Prioritas Penyebab Masalah, Solusi, dan Kegiatan Anak Balita Contoh Prioritas Kegiatan Contoh Kegiatan dan Target Contoh Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Contoh Uraian perhitungan APBD, APBN, dan sumber lain (sebelum ada pagu sementara) Contoh Uraian Perhitungan APBD Contoh Uraian Perhitungan APBN Contoh Rencana Pemantauan Kegiatan Contoh Rencana Penilaian Program Rekapitulasi Tabel dan Skema untuk Proses DTPS-KIBBLA Contoh Rencana Tindak Lanjut

Daftar Skema Skema 1 : Skema 2 : Skema 2C : Skema 2C : Skema 2CC : Skema 2CC : Skema 3 : Skema 3C :

vi –

DTPS-KIBBLA

Kerangka Proses Perencanaan Analisis penyebab masalah dan prioritas masalah Analisis Penyebab Masalah Contoh Skema Penyebab Masalah Kematian/Kesakitan Anak Balita akibat Diare Prioritas Penyebab Masalah Contoh Skema Prioritas Penyebab Masalah Kematian/Kesakitan Anak Balita akibat Diare Skema Solusi dan Kegiatan Contoh Skema Solusi dan Kegiatan Masalah Kematian/Kesakitan Anak Balita akibat Diare

Daftar Singkatan dan Istilah AKI : AKB : AKABA : APBD : APBN : APN : ANC : Askeskin : ATK : Baduta : Balita : BCG : BBLR : BKKBN : BPS : CPR : CBR : CU : CTU : DBD : Dekon : Depdagri : Depkes : Dinkes : DOEN : DTPS : HDK : HIV-AIDS : HSP : IBI : IDAI : IDI : IMD : ISPA : IUD : Jamkesmas : JKO : K1 : K4 : KB : KEK : KIA : KIBBLA : KIE : KIP/K :

Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Asuhan Persalinan Normal Antenatal Care Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin Alat Tulis Kantor Bawah Dua Tahun Bawah Lima Tahun Bacillus Calmette Guerin Berat Bayi Lahir Rendah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Biro Pusat Statistik Cardio Pulmonary Resucitation (Resusitasi Jantung Paru) Crude Birth Right Current User Contraceptive Technology Updates Demam Berdarah Dengue Dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri Departemen Kesehatan Dinas Kesehatan Daftar Obat Essensial Nasional District Team Problem Solving Hipertensi Dalam Kehamilan Human Immuno Deficiency Viruses – Aquired Immune Deficiency Syndrome Health Services Program Ikatan Bidan Indonesia Ikatan Dokter Anak Indonesia Ikatan Dokter Indonesia Inisiasi Menyusu Dini Infeksi Saluran Pernafasan Akut Infra Uterine Device Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Miskin) Jaminan Komoditas dan Obat Kunjungan Antenatal Pertama Kunjungan Antenatal Ke-4(empat) Keluarga Berencana Kurang Energi Kronik Kesehatan Ibu dan Anak balita Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Komunikasi Interpersonal/Konseling PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –

vii

KMS Kn1 Kn2 KONAS KUA KW LB LPLPO LSM MAK MDG Menkes MP-ASI MPS MTBS P2PL P1 P2 P3 PMPT PMTCT P4K PN POLINDES PONED PONEK Poskesdes Posyandu PP AKI/AKB PPAS Puskesmas Pustu RKA RKPD RS SKPD SPM UPOPPK USAID WHO

viii –

DTPS-KIBBLA

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Kartu Menuju Sehat Kunjungan Neonatal Pertama Kunjungan Neonatal Kedua Kebijakan Obat Nasional Kebijakan Umum Anggaran/APBD Kewenangan Wajib Laporan Bulanan Laporan Penerimaan dan Laporan Pemakaian Obat Lembaga Swadaya Masyarakat Mata Anggaran Kegiatan Millenium Development Goals Menteri Kesehatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu Making Pregnancy Safer Manajemen Terpadu Balita Sakit Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Perencanaan Penggerakan dan Pelaksanaan Pemantauan, Pengawasan dan Penilaian Perencanaan Melalui Pendekatan Tim Prevention of Mother to Child HIV Transmission Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi Persalinan Nakes (Persalinan ditolong oleh Tenaga Kesehatan) Pos Bersalin Desa Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif Pos Kesehatan Desa Pos Pelayanan Terpadu Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pembantu Rencena Kerja dan Anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Satuan Kerja Perangkat Daerah Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan United States Agency for International Development World Health Organization

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Pada era desentralisasi, kabupaten/kota telah mendapat pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah termasuk bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota bertanggung jawab untuk menyelenggarakan manajemen program dan pelayanan kesehatan yang dimulai dari penyusunan rencana pembangunan sektor kesehatan yang berbasis bukti (evidence based) termasuk penyediaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar proses perencanaan berjalan baik, diperlukan suatu pedoman perencanaan yang sederhana, praktis, sistematis, komprehensif, dan terintegrasi sesuai dengan kebutuhan, termasuk perencanaan dan penganggaran untuk memelihara dan memperbaiki status Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Balita (KIBBLA) Buku Pedoman Proses Perencanaan ini merujuk pada PEDOMAN PERENCANAAN “Making Pregnancy Safer” tahun 2004, yang dikembangkan untuk menjangkau bukan saja kesehatan ibu dan bayi baru lahir tetapi juga meliputi bayi dan Anak Balita, sekaligus kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan pelayanan KIBBLA yang bermutu. Buku ini memberikan arahan tentang perlunya merumuskan perencanaan multipihak melalui proses Pemecahan Masalah dengan Pendekatan Tim (PMPT) atau District Team Problem Solving (DTPS), sehingga disebut Pedoman Proses Perencanaan DTPS-KIBBLA. Buku pedoman ini berisi: Kebijakan dan Strategi Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita, alur proses lokakarya DTPS-KIBBLA, serta petunjuk untuk membuat perencanaan dan penganggaran secara sederhana menurut tahapantahapan yang jelas. Anggota tim perencana diminta untuk menyiapkan data yang spesifik bagi daerahnya masing-masing untuk digunakan pada proses perencanaan. Dalam membuat perencanaan dan penganggaran, tim harus juga mengaitkan proses perencanaan dengan rangkaian buku pedoman lain seperti: Pedoman Pelaksanaan Strategi MPS dan pedoman Kebijakan dan Strategi dalam Akselerasi Upaya Penurunan Angka Kematian dan Peningkatan Kualitas Hidup Bayi dan Balita di Indonesia, Referensi Advokasi Anggaran dan Kebijakan, Supervisi Fasilitatif, dan buku-buku


1

terkait lainnya. Hal Ini sangat penting agar terdapat konsistensi antara kebijakan dengan rencana kegiatan dan pelaksanaan program yang disusun. Proses perencanaan ini memberikan kesempatan pada tim perencana kabupaten/kota untuk meningkatkan kemampuannya dalam menentukan prioritas pembangunan kesehatan di daerah dengan memanfaatkan data yang tersedia, melakukan analisis untuk menentukan solusi masalah, menetapkan target kegiatan yang akan dilakukan berikut anggaran yang dibutuhkan, sehingga dihasilkan suatu dokumen perencanaan dan anggaran program KIBBLA yang komprehensif berbasis data. Pendekatan multi-pihak akan menghasilkan sebuah perencanaan yang komprehensif yang menjabarkan kegiatan pelaksanaan program secara integratif.

I.2. Tujuan Tujuan pedoman ini adalah meningkatnya kualitas perencanaan program KIBBLA di Kabupaten/kota, melalui proses PMPT atau DTPS untuk menghasilkan suatu dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan. Di dalamnya termasuk intervensi dan kegiatan yang diprioritaskan yang mempunyai dampak terbesar terhadap penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir dan anak balita. Kesemuanya searah dengan Strategi Pembangunan Jangka Menengah dari Departemen Kesehatan menuju pencapaian target Millenium Development Goal 2015 (MDG 2015).

2 –

DTPS-KIBBLA

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK BALITA (KIBBLA)

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan UUD 1945 dan UU nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Walaupun berbagai upaya kesehatan telah membawa kemajuan penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan penduduk tetapi masih terjadi disparitas status kesehatan masyarakat antar penduduk jika dikaitkan dengan kondisi sosio-ekonomi dan wilayah geografis tempat tinggal mereka. Menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2002/2003 Angka Kematian Bayi (AKB) masih 35 per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Balita (AKABA) 46 per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Ibu (AKI) 307 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga dan saat ini masih terjadi kesenjangan yang lebar antara wilayah Indonesia Timur dengan wilayah Indonesia Barat. Untuk memperbaiki status kesehatan masyarakat telah ditetapkan kebijakan pembangunan kesehatan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Grand Strategy Departemen Kesehatan yakni: 1. 2. 3. 4.

Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas. Meningkatkan sistem surveilans, monitoring, dan informasi kesehatan. Meningkatkan pembiayaan kesehatan.

Untuk program pembangunan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita telah ditetapkan kebijakan khusus yang juga mencakup upaya perbaikan gizi masyarakat serta jaminan obat dan perbekalan kesehatan.


3

Kebijakan-kebijakan khusus tersebut adalah:

II.1. Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir Kebijakan program kesehatan ibu dan bayi baru lahir adalah mendekatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, yang terfokus pada 3 pesan kunci “Making Pregnancy Safer” (MPS): 1. Setiap persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih. 2. Setiap komplikasi obstetri dan neonatal mendapat pelayanan yang adekuat. 3. Setiap wanita usia subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran. Ketiga pesan kunci MPS diatas harus diselenggarakan dengan saling terintegrasi melalui 4 (empat) strategi: 1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu untuk ketiga fokus pelayanan di atas, baik pelayanan dasar maupun pelayanan rujukan. 2. Membangun kemitraan yang efektif antara program dan sektor serta mitra swasta. 3. Mendorong pemberdayaan perempuan dan keluarga. 4. Mendorong pemberdayaan masyarakat.

II.2. Kesehatan Bayi dan Anak Balita

Dalam mengatasi kesakitan dan kematian bayi dan anak balita telah ditetapkan strategi: 1. Mempercepat upaya penurunan angka kesakitan dan kematian melalui pemberdayaan masyarakat termasuk kemitraan dengan multipihak di berbagai tingkatan program kesehatan Bayi baru lahir, Bayi dan Balita. 2. Mempercepat upaya penurunan angka kesakitan dan kematian melalui peningkatan akses dan kualitas termasuk sistem rujukan perawatan kesehatan Bayi baru lahir, Bayi dan Balita. 3. Mempercepat upaya penurunan angka kesakitan dan kematian melalui pendataan, pemanfaatan PWS dan AMP, supervisi, monitoring, dan evaluasi masalah kesehatan Bayi baru lahir, Bayi, dan Balita. 4. Mempercepat upaya penurunan angka kesakitan dan kematian melalui penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna dalam pelayanan dan perawatan kesehatan Bayi baru lahir, Bayi, dan Balita. 5. Mempercepat upaya penurunan angka kesakitan dan kematian melalui advokasi untuk menjamin peningkatan rencana dan anggaran Kesehatan Bayi baru lahir, Bayi, dan Balita.

4 –

DTPS-KIBBLA

II.3. Perbaikan Gizi Masyarakat Untuk menurunkan prevalensi gizi kurang dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang didasarkan kepada kebijakan: 1. Mengembalikan fungsi Posyandu dan meningkatkan kembali partisipasi masyarakat dan keluarga dalam memantau, mengenali dan menanggulangi secara dini gangguan pertumbuhan balita, terutama Bawah Dua Tahun (baduta). 2. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Puskesmas beserta jaringannya dalam Tatalaksana Gizi Buruk dan masalah gizi lainnya, manajemen laktasi dan konseling gizi. 3. Menanggulangi secara langsung masalah gizi yang terjadi pada kelompok rawan termasuk keadaan darurat melalui suplementasi gizi mikro, Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), makanan tambahan dan diet khusus. 4. Mewujudkan keluarga sadar gizi melalui advokasi, sosialisasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) gizi seimbang. 5. Mengoptimalkan surveilans berbasis masyarakat melalui SKDN, Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB), Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) untuk meningkatkan manajemen program perbaikan gizi, 6. Mengembangkan model intervensi gizi tepat guna yang “evidence based”. 7. Menggalang kerjasama lintas sektor, kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha dan swasta.

II.4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Peningkatan ketersediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan. 2. Peningkatan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan. 3. Menjamin obat dan perbekalan kesehatan memenuhi syarat mutu, keamanan dan kemanfaatan.


5

6 –

DTPS-KIBBLA

BAB III PERENCANAAN KESEHATAN MELALUI PENDEKATAN DTPS-KIBBLA

Menurut UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk mengembangkan dan menentukan upaya yang tepat untuk dilaksanakan di masa depan yang telah ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan merupakan langkah awal dalam siklus manajemen yang akan dilanjutkan dengan unsur-unsur lain seperti: pelaksanaan program dan kegiatan, pengorganisasian, penganggaran dan pengawasan. Keberhasilan suatu program ditentukan melalui perencanaan yang baik dan efektif. Dinas Kesehatan kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk menyusun rencana kerja tahunan pembangunan kesehatan yang diatur melalui peraturan perundangundangan dan ketentuan dari Departemen Dalam Negeri (DEPDAGRI). Penyusunan rencana kerja tahunan mengacu kepada Renstra Kesehatan Kabupaten/Kota, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, dan atau berbagai pedoman teknis lainnya.

III.1. Pengertian dan Tujuan a. Pengertian

Perencanaan Melalui Pendekatan Tim kabupaten/kota merupakan suatu metode perencanaan kesehatan yang dikembangkan oleh Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) dan dikenal sebagai DTPS. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menyusun perencanaan berbagai program kesehatan. Di Indonesia metoda ini telah digunakan sejak tahun 2003 sebagai metode perencanaan program kesehatan yang mengacu pada konsep ”MPS” atau lebih dikenal sebagai ”DTPS-MPS”. Sesuai dengan perkembangan, maka perencanaan DTPS-MPS diperluas sehingga menjadi lebih lengkap dengan terintegrasinya program lain dengan sasaran yang


7

sama sehingga manajemen pelayanan KIBBLA di kabupaten/kota menjadi lebih efektif, komprehensif, dan realistis. Untuk itu, Departemen Kesehatan mengembangkan Pedoman Perencanaan DTPSMPS menjadi Pedoman Proses Perencanaan DTPS-KIBBLA yang mencakup: 1. Komponen Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir. 2. Komponen Kesehatan Bayi dan Anak Balita. 3. Komponen terkait lainnya, misalnya: KB, ketersediaan obat dan perbekalan, gizi, imunisasi, dan promosi kesehatan.

b. Tujuan DTPS-KIBBLA Menghasilkan rencana kegiatan dan anggaran KIBBLA kabupaten/kota yang berbasis bukti, dan yang didukung oleh multipihak.

III.2. Tahapan dan Proses

(lihat skema 1: Alur Proses Lokakarya DTPS-KIBBLA) DTPS-KIBBLA dilaksanakan oleh Tim Perencana kabupaten/kota didampingi oleh fasilitator yang kompeten. Proses perencanaan dapat diselenggarakan dengan menggabungkan beberapa kabupaten/kota (2-4 kabupaten/kota). DTPS-KIBBLA terdiri dari 3 tahapan, yaitu: 1. Orientasi Multipihak. 2. Lokakarya Perencanaan 3. Advokasi. Proses perencanaan DTPS-KIBBLA dimulai dengan pengumpulan data rutin pada akhir tahun dan berlanjut sampai tersusunnya rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Selanjutnya bersama tim advokasi akan dilakukan “pengawalan“ dokumen sampai terbitnya Perda APBD.

Tahap 1: Orientasi Multipihak

Tahap orientasi multipihak secara khusus akan dijelaskan pada “Panduan Fasilitator Orientasi Multipihak” Seri Buku DTPS-KIBBLA.

Tahap 2: Lokakarya Proses Perencanaan DTPS-KIBBLA

Lokakarya ini dilaksanakan paling lama 2 minggu setelah pertemuan orientasi multipihak (tahap I). Pada saat itu proses pengumpulan data harus sudah selesai.

Tujuan

Pada akhir lokakarya tim perencana kabupaten/kota dapat: 1. Menghasilkan analisis situasi KIBBLA berdasarkan data kabupaten/kota. 2. Menghasilkan analisis penyebab masalah KIBBLA di kabupaten/kota.

8 –

DTPS-KIBBLA

3. Memilih prioritas penyebab masalah, solusi dan kegiatan. 4. Menghasilkan perhitungan rencana kebutuhan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Menghasilkan draft dokumen perencanaan dan penganggaran pelayanan KIBBLA.

Proses

Lokakarya ini dipersiapkan oleh fasilitator beserta tim perencana DTPS–KIBBLA yang sudah dibentuk pada tahap orientasi.

Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan: 5 hari (jadwal acara lihat lampiran 2) Tempat: Dapat dilaksanakan di propinsi atau kabupaten/kota

Peserta

Tim perencana kabupaten/kota berjumlah 12–14 orang terdiri dari: 1. Dinas Kesehatan: penanggung jawab unsur perencanaan, Kesejahteraan Ibu dan Anak balita (KIA), pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan farmasi/ gudang dan perbekalan, Pencegahan Pemberantasan Penyakit, gizi, Promosi Kesehatan serta Perwakilan Puskesmas (1 orang). 2. Rumah Sakit Umum kabupaten/kota : dokter spesialis kebidanan dan dokter spesialis Anak Balita. 3. Badan Pengelola KB Daerah. 4. Organisasi profesi yang terkait dan LSM yang berpotensi dalam bidang kesehatan. 5. Bappeda.

Luaran

Draft dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran KIBBLA kabupaten/kota.

Catatan: • Bila di RS kabupaten/kota TIDAK ADA DOKTER SPESIALIS yang bisa memberikan

masukan teknis, maka dapat diganti dengan dokter umum penanggungjawab rujukan sebagai tim DTPS atau • Bila di RS kabupaten/kota TIDAK ADA DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER UMUM PENANGGUNG JAWAB, maka dapat diganti dengan dokter spesialis dari kabupaten/kota lain yang memahami permasalahan rujukan KIBBLA di daerah tersebut sebagai narasumber DTPS. • Bila di kabupaten/kota tersebut TIDAK ADA RUMAH SAKIT maka dapat mengundang dokter spesialis atau dokter penanggungjawab rujukan dari kabupaten/kota lain yang memahami permasalahan rujukan KIBBLA di daerah tersebut sebagai narasumber. • Apabila kabupaten/kota sudah pernah menyelenggarakan proses DTPS-KIBBLA, maka bila perlu tahapan dapat disederhanakan, misalnya tidak melakukan Tahap Orientasi dan atau Analisis Masalah.


9

Tahap 3: Advokasi

Tahap ini dilaksanakan segera setelah lokakarya perencanaan DTPS-KIBBLA sampai disetujuinya Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan pendampingan fasilitator propinsi, tim advokasi dan sektor terkait.

Tujuan

1. Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Tersedianya bahan untuk materi advokasi. 3. Disetujuinya program KIBBLA sebagai program prioritas pada RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RKA-SKPD.

Proses

1. Pertemuan penyempurnaan dokumen perencanaan dan anggaran KIBBLA. 2. Pertemuan untuk mengemas materi guna melaksanakan langkah-langkah advokasi. 3. Advokasi/sosialisasi lintas program, lintas sektor terkait, 4. Pengusulan kegiatan dan anggaran KIBBLA kedalam RKPD melalui Musrenbang/ Bagian Perencanaan/Bina Program. 5. Pertemuan pengusulan perencanaan dan anggaran KIBBLA mengikuti ”Alur Proses Perencanaan APBD” (lampiran 9) melalui Bagian Perencanaan/Bina Program.

Waktu dan Tempat

1. Waktu: Penyempurnaan draft dokumen dilakukan satu minggu setelah lokakarya melalui beberapa kali pertemuan. 2. Tempat: Dilaksanakan di kabupaten/kota. 3. Peserta: Tim perencana dan tim Advokasi DTPS-KIBBLA kabupaten/kota.

Luaran

1. Dokumen Perencanaan dan Anggaran KIBBLA yang telah disempurnakan. 2. Bahan materi Advokasi. 3. Program KIBBLA menjadi program prioritas pada RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RKASKPD.

10 –

DTPS-KIBBLA

Skema 1

Alur Proses Lokakarya DTPS-KIBBLA


11

12 –

DTPS-KIBBLA

BAB IV PROSES LOKAKARYA PERENCANAAN

Pengantar DTPS Lokakarya perencanaan DTPS diawali dengan agenda sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Dinamika kelompok untuk perkenalan dan pencairan. 3. Penjelasan Alur proses DTPS. 4. Kebijakan KIBBLA (Standarisasi Input): kebijakan dan strategi program KIBBLA terkini.

Sesi 1: Analisis Situasi dan Masalah Analisis situasi dan masalah merupakan proses untuk mengidentifikasi adanya masalah kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita serta cakupan program apakah sudah mencapai target yang telah ditetapkan, dan faktor faktor yang mempengaruhi antara lain sumber daya yang tersedia, lingkungan, peraturan dan kebijakan yang ada. Data yang dianalisis adalah data program KIBBLA termasuk ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan. Untuk melakukan Analisis Situasi dan masalah, tim perencana agar membawa form pengumpulan data dan tabel Analisis Situasi dan Masalah (tabel 1A, 1B,1C dan 1D) yang sudah terisi lengkap.


13

Tabel 1A: Data Sasaran Kematian dan Kesakitan Kabupaten/Kota: ____________________ Cara Pengisian Tabel 1A: 1. Kolom 1: Isi dengan nama kelompok sasaran, bila data tersedia, jumlah sasaran dibagi lagi atas karakteristik tertentu, misalnya: Jumlah penduduk, Jumlah penduduk miskin, jumlah ibu hamil dari Keluarga Miskin, jumlah PUS dan sebagainya. 2. Kolom 2–4: Isi untuk 3 tahun terakhir yaitu (x-2),(x-3), dan (x–4), kecuali bila ada perubahan yang besar, misalnya akibat ada pemekaran wilayah dan sebagainya, sesuai dengan data yang tersedia. Tahun x adalah tahun anggaran yang akan direncanakan. 3. Kolom 5: Isi dengan sumber data atau keterangan bila diidentifikasi adanya masalah atau hal yang perlu perhatian khusus. Contoh: bila hanya dapat mengisi untuk tahun (x–2) tulis dalam kolom keterangan bahwa data yang tersedia hanya untuk tahun (x-2). Bila memang ada data yang dapat dipercaya dapat pula dituliskan dalam kolom keterangan, misalnya: sekitar 50% dari ibu hamil termasuk Gakin. Catatan: • Kelompok sasaran/indikator dapat ditambahkan sesuai dengan data kabupaten. • Jumlah penduduk diambil dari BPS atau sumber yang paling dipercaya. • Data CBR (Crude Birth Rate) = Angka Kelahiran Kasar diambil dari BPS terakhir (lihat lampiran 2, CBR menurut Provinsi). • x = Tahun anggaran yang direncanakan. *) Sumber data: Lap. Jamkesmas, Form Kab 1-A.1, Jamkesmas.

14 –

DTPS-KIBBLA

KELOMPOK SASARAN

Tahun (x-4)

Tahun (x-3)

Tahun (x-2)

Sumber data/ Ket.

1

2

3

4

5

Jumlah penduduk Jumlah penduduk miskin Data sasaran KIBBLA Jumlah bayi (CBRx jml pddk) * Jumlah balita Jumlah ibu hamil (CBRx1.1 x jml pddk) Jumlah bumil gakin (CBRx1.1xjml pddk miskin) Jumlah ibu bersalin (1.05 x jml bayi) Jumlah Ibu nifas (CBR x jml pddk) Jumlah pasangan usia subur Data Kematian dan Kesakitan Ibu Jumlah kematian Penyebab: Perdarahan Infeksi Hipertensi dalam kehamilan (HDK) Komplikasi Abortus Lain-lain (sebutkan): Jumlah kesakitan Jumlah Bumil Anemi Perdarahan Infeksi Hipertensi dalam kehamilan (HDK) Komplikasi abortus Bumil Kurang Enerji Kronis (KEK) Lain-lain (sebutkan)

:

Data Kematian dan Kesakitan Neonatal Lahir Mati Jumlah Kematian Penyebab :


15

KELOMPOK SASARAN

Tahun (x-4)

Tahun (x-3)

Tahun (x-2)

Sumber data/ Ket.

1

2

3

4

5

Asfiksia Tetanus neonatorum Infeksi Lain-lain (sebutkan) Jumlah kesakitan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) Asfiksia Tetanus neonatorum (TN) Infeksi Ikterus neonatorum Data Kematian dan Kesakitan Bayi dan Anak Balita Jumlah Kematian Penyebab: Pneumonia/Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) Diare Campak Gizi buruk Lain-lain (sebutkan): Jumlah kesakitan Pneumonia/ISPA Diare Campak Demam Berdarah Dengue (DBD) Tuberkulosis (TBC) Malaria Gizi kurang Gizi buruk Lain-lain (sebutkan):

16 –

DTPS-KIBBLA

Tabel 1B: Cakupan Pelayanan KIBBLA Kabupaten/Kota: ________________ Cara Pengisian tabel 1B:

1. Kolom 1: Isi dengan indikator pelayanan. 2. Kolom 2, 3, dan 4: Isi dengan pencapaian pada tahun yang sesuai (x-4), (x-3) atau (x-2) dalam bentuk %. Pastikan agar nominator dan denominator tersedia. 3. Kolom 5: Isi dengan target cakupan pelayanan untuk tahun 2010 yang direncanakan. 4. Kolom 6: Kesenjangan antara pencapaian tahun terakhir dengan target 2010 (kolom 5–kolom 4). INDIKATOR

Pencapaian Tahun (x-4)



Target Tahun 2010

Masalah/ Kesenjangan

1

2

3

4

5

6

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu: 1. K1 2. K4 3. TT2 4. Fe3 5. Persalinan Nakes 6. Persalinan Nakes Askeskin* 7. Kunjungan nifas 8. Vit A Nifas 9. Ibu hamil yang punya buku KIA Cakupan Pelayanan Keluarga Berencana: - CU/PUS - Pil - Suntik - IUD - Implant - MOP/MOW Dst Deteksi Bumil dengan Risti/Komplikasi - Hb < 8 g/dl - Hipertensi dalam kehamilan - Penyakit resiko kehamilan (Jantung, TBC, Asma, dll)


17

INDIKATOR




Target Tahun 2010

Masalah/ Kesenjangan

1

2

3

4

5

6

- Bumil KEK 10.Penanganan komplikasi Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir: 1. Imunisasi HB 0-7 hari 2. Imunisasi polio 3. KN 1 4. Vit K1 injeksi 5. Penanganan komplikasi neonatal risti 6. Inisiasi Menyusu Dini Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita: 1.Kunjungan Neonatal (KN2) 2.Kunjungan Neonatal (KN2) Gakin 3. ASI Eksklusif bulan 4.Kunjungan Bayi 5.Imunisasi : - BCG - DPT3 - HB3 - Polio 4 - Campak 6. Vit A (6-11 bulan) 7. Vit A (12-59 bulan) 8. Gizi: - N/D - N/S - Penanganan Gizi Buruk: • MP-ASI • Pemberian Kapsul Iodium (daerah endemik) 9. Kelambu ber insektisida (daerah endemik) 10. SDIDDTK (2x/th)

*) Sumber data: Lap. Jamkesmas formulir Kab 1-A.1 atau Jamkesmas.

18 –

DTPS-KIBBLA

Tabel 1C: Faktor Pendukung/Penyulit Pelayanan KIBBLA Kabupaten/ Kota:________________________ Cara pengisian tabel 1C:

Isilah tabel 1C dengan faktor-faktor penyulit atau pendukung yang mempengaruhi program kesehatan ibu dan anak, cukup diisi untuk tahun terakhir. 1. Kolom 1: Isi dengan kelompok data (SDM, fasilitas dan sarana) dengan mengunakan angka mutlak. 2. Kolom 2: isi dengan data pada keadaan tahun terakhir (x-2). 3. Kolom 3: isi dengan jumlah yang diharapkan pada tahun anggaran (x); untuk mengisi kolom ini gunakan standar kepegawaian yang ada (nasional, propinsi, kabupaten/kota). 4. Kolom 4 : isi dengan sumber data atau penjelasan untuk kolom 2 dan 3 seperlunya. 5. Catat dan lengkapi data yang diragukan keakuratannya atau belum ada. Faktor pendukung/penyulit

Keadaan Tahun ( X-2)

Kebutuhan Tahun (X)

Sumber data/keterangan

1

2

3

4

Ketenagaan Dinas Kesehatan Kab/Kota dan jajarannya 1. Dokter umum:

24/100.000 pddk

- Dokter dilatih MTBS - Dokter dilatih PONED - Dokter dilatih PPGDON 2. Perawat:

158/100.000 pddk

- Perawat dilatih MTBS - Perawat dilatih PONED 3. Bidan:

40/100.000 pddk

- Bidan dilatih APN - Bidan dilatih PONED - Bidan dilatih PPGDON - Bidan dilatih KIP/K - Bidan dilatih CTU - Bidan dilatih ABPK - Bidan dilatih Pencegahan Infeksi - Bidan dilatih manajemen BBLR - Bidan dilatih MTBS - Bidan dilatih manajemen asfiksia - Bidan dilatih SDIDTK


19

Faktor pendukung/penyulit


Kebutuhan Tahun (X)


4. Petugas Gizi 5. Asisten apoteker Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit - Dokter Spesialis Obsgin - Dokter Spesialis Anak - Dokter Umum - Bidan - Perawat kebidanan - Perawat anak - SKM

35/100.000 pddk

- Apoteker/Asisten Apoteker

9/100.000 pddk

- Petugas gizi Fasilitas dan Sarana - Rumah Sakit PONEK - Puskesmas Perawatan - Puskesmas PONED

4 PONED / Kab,Kota

- Puskesmas

80% mempunyai dokter

- Puskesmas Pembantu - Polindes - Posyandu - Desa Siaga - Bidan Kit - Alat resusitasi/sungkup - Implant kit Ketersediaan Pedoman, Rujukan, Panduan Buku KIA/KMS Asuhan Persalinan Normal MTBS/MTBM Pedoman Praktis Pelayanan Kontrasepsi Penanganan risti Pengelolaan imunisasi Penanganan diare Lain-lain

20 –

DTPS-KIBBLA

1 bidan/ desa siaga

Faktor pendukung/penyulit Sumber Dana


Kebutuhan Tahun (X)

Tahun (x–2)

Tahun (x-1)


APBN (Dekon dan TP) APBD Total DAK DAU APBD II untuk KIBBLA APBD Propinsi Jamkesmas / Askeskin Jamkesmas / Askeskin (K4, KN2, Linakes) Lain-lain Kelembagaan/organisasi: Peraturan daerah/walikota tentang kesehatan Tim/forum/wadah untuk KIBBLA Jumlah LSM bidang kesehatan Jumlah TOMA/TOGA aktif Organisasi donor Penyulit lain: geografis, sosial budaya, kebiasaan Desa sulit geografis Desa tanpa bidan desa Kebiasaan yang berhubungan dengan kesehatan


21

Tabel 1D: Ketersediaan ’Obat Indikator’ Program KIBBLA Kabupaten/Kota:________________________ Cara pengisian tabel 1D: 1. Kolom 1: Jenis ’obat indikator’: Untuk menetapkan jenis obat indikator, dipilih 1-2 jenis obat yang utama dari masing masing program, contoh: lihat 6 jenis obat untuk program KIBBLA dengan ”italic”. 2. Kolom 2: Tingkat ketersediaan obat (untuk jenis obat indikator yang dipilih): = Jumlah obat tersedia = ..... bulan Rata rata pemakaian obat/bulan 3. Kolom 3 : Rata rata kekosongan obat (untuk jenis obat indikator yang dipilih): = Jumlah hari obat kosong dalam 1 tahun x 100% 365 *) obat indikator: Jenis obat yang dianggap mewakili ketersediaan obat program.

Jenis obat indikator

Tingkat ketersediaan Tahun (X-2) (dalam bulan)

Rata rata waktu kekosongan Tahun (x-2)

Keterangan/ Sumber data

1

2

3

4

........ bulan

....... %

Oxytocin Magnesium Sulfat Ca gluconas Vit K1 injeksi Salep mata Antibiotik Vitamin A 100 IU bayi (0-12bln) Vit A- 200 IU Oralit Alat dan Obat Kontrasepsi Pil KB IUD Suntik KB per 1 bulan Suntik KB per 3 bulan Antibiotika/antibakterial, dll Kotrimoxazole syrup Kotrimoxazol tabl Vaksin Polio BCG

22 –

DTPS-KIBBLA

Jenis obat indikator

Tingkat ketersediaan Tahun (X-2) (dalam bulan)

Rata rata waktu kekosongan Tahun (x-2)

Keterangan/ Sumber data

DPT Morbilli Hepatitis B dan seterusnya .....

Tujuan Sesi Analisis Situasi dan Masalah:

1. Teridentifikasinya masalah kematian, kesakitan, cakupan pelayanan, dan faktor pendukung serta penyulit KIBBLA. 2. Tersusunnya narasi singkat analisis situasi dan masalah KIBBLA.

Langkah:

1. Melengkapi dan menelaah kualitas data dari Tabel 1A, 1B, 1C, dan 1D. 2. Identifikasi masalah yang berkaitan dengan KIBBLA. 3. Buat narasi analisis situasi dan masalah dari: a. Kesehatan ibu b. Kesehatan bayi baru lahir c. Kesehatan anak balita

Bahan:

1. Tabel 1A, 1B, 1C, dan 1D yang sudah terisi dan sudah diverifikasi. 2. Formulir pengumpulan data F1–F7 yang telah terisi, (lihat CD). 3. Rekapitulasi laporan bulanan program terkait: LB 1 (data penyakit), LB 2 (LPLPO), LB 3 (KIA, Gizi, Imunisasi), LB 4 (Promkes, Kesling, dan lain-lain), LT 1, LT 2, LT 3, Pemantauan Wilayah Setempat (PWS- KIA), Laporan KB. 4. Laporan tahunan KIA tahun terakhir, Profil kesehatan. 5. Hasil Audit Maternal Perinatal (AMP) yang pernah dilakukan dan hasil penelitian/ survei khusus di kabupaten/kota berkaitan dengan KIBBLA (bila ada). 6. Hasil verifikasi daftar tilik supervisi fasilitatif ke fasilitas kesehatan. 7. Kebijakan dan peraturan yang berlaku. 8. Data pendukung lain yang diperlukan.

Hasil Akhir Sesi 1 adalah:

Gambaran situasi analisa KIBBLA kabupaten/kota sebagai hasil analisa: 1. Tabel 1A: Data sasaran kesehatan KIBBLA. 2. Tabel 1B: Cakupan Pelayanan Kesehatan KIBBLA. 3. Tabel 1C: Penyulit/Pendukung Pelayanan KIBBLA. 4. Tabel 1D: Ketersediaan Obat dan Perbekalan KIBBLA. 5. Narasi Analisa Situasi


23

Tips Melakukan Analisis Data

1. Tentukan Hal-hal penting dari data dengan melihat kecenderungan (trend), kesenjangan (gap) dan bandingkan data antar wilayah Puskemas (diferensiasi), berikan penjelasan seperlunya. 2. Kaji hasil capaian pelayanan kesehatan dan bandingkan dengan target propinsi dan target nasional. 3. Ajukan pertanyaan: Apa, Siapa, Di mana, Mengapa, Kapan dan Bagaimana, secara berulang untuk setiap data yang ingin digali lebih lanjut. Keterangan lebih lanjut tentang analisis data, lihat lampiran 1: Penjelasan Analisis Data

Contoh Narasi Analisis Situasi:

Di kabupaten B terjadi 15 kematian ibu pada tahun 2004 dan 10 kematian ibu pada tahun 2006. Persalinan oleh tenaga kesehatan hanya 58% pada tahun 2004 dan meningkat menjadi 65% pada tahun 2006. Mengacu pada grafik hubungan antara linakes dengan AKI (WHO) akan diperoleh AKI sebesar 400/100.000 kelahiran hidup. Lihat lampiran 4: Grafik Hubungan antara Pertolongan oleh Tenaga Kesehatan dan AKI Angka ini jauh di atas angka nasional yaitu 307/100.000 kelahiran hidup. Meskipun terjadi penurunan, namun kematian ibu masih merupakan permasalahan karena AKI masih lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Angka kematian bayi pada tahun 2004 adalah 45/1000 kelahiran hidup dan pada tahun 2006 sebesar 40/1000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan angka nasional 35/1000 kelahiran hidup maka angka ini masih di atas angka nasional. Kondisi kesehatan balita juga bermasalah. Kasus kurang gizi Balita (KEP atau Kekurangan Energi Protein) adalah 35% pada tahun 2004 dan 33% pada tahun 2006, deng an konsentrasi terbesar di wilayah kecamatan X,Y, dan Z. Angka propinsi adalah 28%. Jadi kabupaten ini masih di atas angka propinsi. Dan seterusnya untuk permasalahan yang lain.

24 –

DTPS-KIBBLA

Sesi 2: Analisis dan Prioritas Penyebab Masalah Analisis penyebab masalah adalah suatu proses sistematik untuk menilai faktorfaktor yang merupakan penyebab langsung maupun tidak langsung dari suatu masalah, termasuk faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya masalah. Seringkali penyebab masalah yang terjadi jumlahnya banyak dan tidak semua dapat diatasi, oleh karena itu perlu dilakukan prioritas penyebab masalah yang perlu ditangani.

Tujuan Sesi:

1. Merumuskan skema penyebab masalah kematian/kesakitan ibu, bayi baru lahir, dan anak balita. 2. Menetapkan prioritas penyebab masalah kematian/kesakitan ibu, bayi baru lahir, dan anak balita yang akan diintervensi. 3. Menyusun hasil analisis secara naratif tentang penyebab masalah kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Bahan:

1. Tabel 1A-1D yang sudah terisi lengkap dan diverifikasi beserta narasi hasil analisis. 2. Contoh skema penyebab masalah kematian/kesakitan dan faktor yang mempengaruhi.

Langkah analisis penyebab masalah/skema penyebab masalah:

1. Tim dibagi menjadi 3 subtim yaitu: subtim ibu, subtim bayi baru lahir, dan subtim bayi dan anak balita. 2. Subtim ibu membuat skema penyebab masalah ibu, subtim bayi baru lahir membuat skema penyebab masalah bayi baru lahir dan subtim bayi dan anak balita membuat skema penyebab masalah bayi dan anak balita. 3. Tentukan penyebab langsung kematian/kesakitan KIBBLA (contoh: Kematian Anak Balita karena diare), tuliskan pada kartu indeks warna putih dan letakkan di tengah (skema sasaran) atau letakkan di atas (skema pohon) pada kertas flipchart. 4. Tentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyebab langsung tersebut, dari aspek promotif/preventif dan kuratif pada kartu indeks warna putih melalui curah pendapat (brainstorming). 5. Penentuan faktor-faktor penyebab masalah diatas harus berdasarkan data hasil Analisis situasi pada sesi I atau informasi lain yang dapat dipercaya. 6. Tentukan faktor-faktor penyebab masalah yang mempengaruhinya ditinjau dari faktor pelayanan (kartu indeks warna merah), masyarakat/lingkungan (kartu indeks warna biru) dan manajemen/kebijakan (kartu indeks warna kuning). Khususnya pada faktor pelayanan, kaji dari aspek tenaga, dana, peralatan, sarana, obat/perbekalan, dan metode (5 M).


25

7. Beri tanda panah sesuai dengan hal yang dipengaruhi (penyebab ke arah akibat) sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penyebab permasalahan kematian/kesakitan KIBBLA secara utuh. 8. Selanjutnya buat Penentuan Prioritas penyebab masalah kematian ibu, bayi baru lahir, dan anak balita.

26 –

DTPS-KIBBLA

Skema 2C Analisis Penyebab Masalah

Keterangan: •

adalah penyebab langsung kematian/kesakitan KIBBLA

• Penyebab masalah kurang berhasilnya pelayanan KIBBLA, digali/dilacak dari 3 faktor: - Faktor Manajemen, - Faktor Pelayanan Kesehatan, dan - Faktor Masyarakat. • Kotak 1 pada lapisan pertama adalah semua penyebab masalah kematian/ kesakitan dari ketiga faktor. • Usahakan untuk menggali penyebab masalah sampai lapis ke-5 (tidak perlu dipaksakan) lihat kotak: 2 , 3 , 4 dan 5 • Memungkinkan adanya saling pengaruh: - Satu faktor ke beberapa faktor lain, atau - Beberapa faktor ke satu faktor lain, atau - Hubungan antar faktor di sisi yang berbeda. PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –

27

Skema 2C Contoh Skema Penyebab Masalah Kematian/Kesakitan Anak Balita Akibat Diare

28 –

DTPS-KIBBLA

Langkah Penentuan Prioritas:

1. Buat daftar penyebab masalah kematian dan kesakitan dari setiap skema masalah yang telah dibuat (2A, 2B, 2C), tentukan 5-7 penyebab masalah dari masingmasing faktor pelayanan, masyarakat, manajemen yang paling berpengaruh melalui professional judgement. 2. Masukkan penyebab masalah terpilih tersebut kedalam tabel 2 kolom 1. 3. Sepakati nilai yang akan diberikan untuk masing-masing Kriteria pada kolom 2-6 (misalnya: 1: tidak penting, 2: kurang penting, 3: penting, 4: sangat penting). 4. Berikan nilai dari semua penyebab masalah pada kolom 1 untuk masing-masing kriteria dengan membandingkan secara vertikal seluruh penyebab masalah (diisi ke bawah menurut kriteria/kolom), lanjutkan penilaian untuk masingmasing kriteria dengan cara yang sama. 5. Untuk mendapatkan nilai akhir, kalikan semua nilai dari kriteria secara horizontal untuk masing-masing penyebab masalah. 6. Tentukan peringkat sesuai dengan urutan nilai tertinggi. Apabila didapatkan nilai akhir yang sama, maka lakukan skoring ulang untuk penyebab masalah yang bernilai akhir sama. 7. Tentukan 1 sampai 3 penyebab masalah prioritas dari masing-masing sub tim (ibu, bayi baru lahir, anak balita) yang mendapat skor tertinggi. 8. Buatlah garis tebal pada tepi kartu indeks masalah yang terpilih pada skema penyebab masalah, skema ini akan disebut sebagai Skema Prioritas Penyebab Masalah. 9. Buat narasi singkat dari hasil prioritas penyebab masalah dari kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita. Penentuan prioritas penyebab masalah menggunakan professional judgement perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Penyebab masalah yang apabila diselesaikan mempunyai daya ungkit terbesar. 2. Penyebab masalah yang mengacu pada penyebab ‘tiga terlambat’. 3. Penyebab masalah yang sesuai dengan tiga pesan kunci MPS. 4. Penyebab masalah menjadi prioritas daerah. 5. Dan pertimbangan lainnya Pemberian nilai untuk masing-masing kriteria harus melibatkan semua peserta dengan cara: 1. Setiap peserta memberikan penilaian masing-masing terhadap masalah yang diprioritaskan. 2. Setiap peserta memberikan alasan terhadap besarnya penilaian masingmasing. 3. Tim mencari kesepakatan besarnya nilai. 4. Bila ada perbedaan dalam menetapkan nilai maka diambil nilai rata-rata.


29

Penjelasan Metode Skoring:

Skoring digunakan untuk memberikan nilai terhadap penyebab masalah yang telah diidentifikasi a. Metode skoring adalah satu teknik yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dari berbagai pilihan untuk menentukan prioritas penyebab masalah, dan kegiatan dengan menggunakan beberapa kriteria yang telah disepakati. b. Kriteria adalah suatu batasan yang dipergunakan untuk menilai berbagai alternatif/pilihan penyebab masalah pelayanan sesuai dengan standar yang dibutuhkan.

Batasan Kriteria:

a. Besarnya penyebab masalah adalah kesenjangan antara target tahun 2010 dengan cakupan pencapaian tahun terakhir x-2 (untuk hal yang merupakan indikator program), makin besar kesenjangan, maka makin buruk kinerjanya dan semakin tinggi skor yang diberikan. b. Kepentingan (importance) adalah gambaran seberapa jauh pelayanan dianggap penting untuk ditanggulangi. Kepentingan dapat dinilai dari beberapa hal, misalnya: ada hubungan langsung/tidak langsung dengan kematian ibu, bayi baru lahir dan anak balita. Semakin penting penyebab masalah semakin tinggi prioritas atau angka (skor yang diberikan). Apabila satu penyebab masalah diselesaikan, maka akan sekaligus bisa menyelesaikan beberapa masalah lainnya. Makin banyak penyebab masalah yang dapat diselesaikan, maka penyebab masalah tersebut tergolong penting dan mendapat skor lebih tinggi. c. Kemudahan/kelayakan (feasibility) adalah seberapa jauh masalah pelayanan dapat ditanggulangi. Kemudahan dapat dinilai dari tersedianya sarana, prasarana, SDM, metoda, teknologi, dana, dan lain-lain. Makin sedikit sumberdaya yang dibutuhkan, maka makin tinggi nilai yang diberikan. d. Dukungan untuk perubahan (support of change) adalah besarnya dukungan dari stakeholders (Pemda, LSM, institusi terkait, masyarakat, tokoh masyarakat, dan lain-lain). Dukungan dapat berupa kebijakan, dana dan keterlibatan. Makin banyak dukungan yang didapat untuk suatu masalah, maka makin tinggi skor yang diberikan. e. Risiko (risks if nothing is done) adalah besarnya risiko apabila masalah suatu penyebab masalah tidak segera ditangani. Semakin besar risikonya, maka semakin tinggi angkanya. Pada konteks ini, semakin besar penyebab masalahnya, maka semakin tinggi tingkat keparahannya. Semakin mungkin masalah tersebut terkelola, maka semakin tinggi prioritas masalah tersebut.

30 –

DTPS-KIBBLA


31

4 3

6. Askeskin belum optimal

7.

buruk

4

4

4

4. Transportasi sulit (banyak desa terpencil)

5. Tidak tersedia oralit dan cairan infus

4

4

3.Pe n g e t a h u a n M asyarakat kurang

4

4

4

3

3

2. Cakupan imunisasi campak rendah

4

3

4

2

1

Kepentingan

1. Petugas tidak terampil

Besaran Penyebab masalah

Kriteria Penyebab Masalah

3

4

3

3

4

4

4

4

Kemudahan/ Kelayakan

4

3

4

2

4

3

4

5

Dukungan untuk Perubahan

3

2

3

3

4

4

3

6

Risiko bila tak di tangani

Tabel 2: Contoh Penetapan Prioritas Penyebab Masalah

432 (IV)

384 (V)

576 (III)

288 (VI)

1024 (I )

432 (IV)

768 (II)

7

Nilai akhir / peringkat

Skema 2CC Prioritas Penyebab Masalah

Catatan:

• Tebalkan garis kotak pada penyebab masalah yang telah terpilih melalui sistem skoring dan tebalkan arah panah hubungannya dengan Masalah Utama. • Tebalkan juga kotak faktor penyebab masalah terpilih pada lapis berikutnya.

32 –

DTPS-KIBBLA

Skema 2CC Contoh Skema Prioritas Penyebab Masalah Kematian/Kesakitan Anak Balita Akibat Diare


33

Hasil Akhir Sesi 2 adalah: 1. Skema 2A: Penyebab Masalah kematian/kesakitan ibu.

2. 3. 4. 5.

Skema 2B: Penyebab Masalah kematian/kesakitan bayi baru lahir. Skema 2C: Penyebab Masalah kematian/kesakitan bayi dan anak balita. Tabel 2A: Penetapan Prioritas Penyebab Masalah Penyebab Kematian Ibu. Tabel 2B: Penetapan Prioritas Penyebab Masalah Penyebab Kematian Bayi Baru Lahir. 6. Tabel 2C: Penetapan Prioritas Penyebab Masalah Penyebab Kematian Bayi dan anak Balita. 7. Skema 2AA: Prioritas Penyebab Masalah Kematian Ibu. 8. Skema 2BB: Prioritas Penyebab Masalah Kematian Bayi Baru Lahir. 9. Skema 2CC: Prioritas Penyebab Masalah Kematian Bayi dan anak Balita. 10. Narasi kompilasi prioritas penyebab masalah terpilih termasuk obat dan perbekalan KIBBLA dari masing masing skema penyebab masalah.

Catatan:

Hasil sesi ini sangat penting karena akan digunakan sebagai bahan untuk dibahas dalam tahap III (advokasi ), lihat Sesi 9 – Rencana Tindak Lanjut.

34 –

DTPS-KIBBLA

Sesi 3: Solusi dan Kegiatan Pada sesi ini tim kabupaten/kota menelaah penyebab masalah yang telah ditetapkan sebagai prioritas penyebab masalah kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita untuk mencari solusi dan kegiatan yang berdasarkan bukti dan mempunyai daya ungkit yang paling besar.

Tujuan:

Menetapkan solusi dan kegiatan untuk masing-masing prioritas penyebab masalah kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.

Bahan:

1. Tabel 2A, 2B, 2C: Penetapan Prioritas Penyebab Masalah Kematian/Kesakitan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang dihasilkan di Sesi 2. 2. Skema 2AA, 2BB, 2CC: Skema Prioritas Penyebab Masalah Kematian/Kesakitan ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang dihasilkan disesi 2. 3. Lampiran 5: Evidence Based Intervention (EBI) dan Periode Kritis Risiko Kematian. 4. Lampiran 6: Tabel Urusan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/kota. 5. Lampiran 7: Tabel Strategi, Kegiatan dan Indikator Program Ibu dan Bayi Baru Lahir. 6. Lampiran 8: Tabel Strategi, Kegiatan dan Indikator Program Bayi dan Anak Balita

Langkah-langkah:

1. Pelajari Lampiran Pelaksanaan Strategi Nasional MPS (lampiran 7 dan 8) dan kebijakan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, kebijakan kesehatan bayi dan anak balita, perbaikan gizi masyarakat, jaminan obat, dan perbekalan. 2. Tentukan solusi dari masing-masing penyebab masalah yang di prioritaskan dan masukan kedalam tabel 3 kolom 3. 3. Kemudian solusi dibahas lebih lanjut di dalam tim lengkap (sub-tim ibu, bayi baru lahir dan anak balita). Apabila didapat solusi yang sama pada masalah ibu, bayi baru lahir, anak balita, maka solusi tersebut dapat digabung. 4. Tentukan kegiatan yang inovatif, mempunyai daya ungkit besar, dan realistis, dari masing-masing solusi dan masukan pada kolom 4 tabel 3. 5. Cocokkan daftar kegiatan dengan tabel strategi, kegiatan dan indikator untuk program KIBBLA (lampiran 7 dan 8) untuk membandingkan apakah kegiatan yang diusulkan sudah sesuai dengan strategi nasional, bila perlu sesuaikan kembali kegiatan terpilih pada kolom 4 tabel 3. 6. Buatlah narasi dari solusi dan kegiatan untuk mengatasi penyebab masalah kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.


35


1. Tabel 3: Prioritas Penyebab Masalah, Solusi dan Kegiatan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita. 2. Skema 3A: Skema Solusi dan Kegiatan Penyebab Masalah Kematian/Kesakitan Ibu. 3. Skema 3B: Skema Solusi dan Kegiatan Penyebab Masalah Kematian/Kesakitan Bayi Baru Lahir. 4. Skema 3C: Skema Solusi dan Kegiatan Penyebab Masalah Kematian/Kesakitan Anak Balita. 5. Narasi Solusi dan Kegiatan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.

Tabel 3 Contoh Prioritas Penyebab Masalah, Solusi, dan Kegiatan No

Prioritas penyebab masalah

Solusi

Kegiatan

1

2

3

4

1

Pengetahuan masyarakat mengenai penyebab diare kurang

Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan diare.

1. Membuat media 2. Penyuluhan diare yang partisipatif 3. Pelatihan penyuluhan diare partisipatif bagi bidan di desa/nakes. 4. Kampanye cuci tangan dengan sabun 5. Mencetak poster, leaflet mengenai diare 6. Penyebarluasan informasi diare melalui radio dan media tradisional.

2

Nakes kurang terampil dalam penatalaksanaan diare

Meningkatkan ketrampilan nakes dalam penetalaksanaan diare

1. Melakukan pemetaan kemampuan petugas 2. Pelatihan MTBS 3. Pemantauan pasca pelatihan (kualifikasi) 4. Supervisi fasilitatif ke fasilitas pelayanan 5. Melakukan peer review 6. Seminar review pemanfaatan MTBS

3

Kekurangan oralit dan cairan infus

Memperbaiki manajemen pengadaan obat dan alat

1. Melakukan pemetaan mengenai kondisi fasilitas program 2. Refreshing petugas Puskesmas tentang manajemen obat dan alat 3. Pengadaan sarana dan prasarana (? Sebutkan) 4. Supervisi fasilitatif ketersediaan obat/alat (oralit, infus) di Puskesmas

36 –

DTPS-KIBBLA

Skema 3C Skema Solusi dan Kegiatan

Catatan:

Buat Solusi dan Kegiatan pada Penyebab Masalah yang menjadi prioritas.


37

Skema 3C Contoh Skema Solusi dan Kegiatan Masalah Kematian/Kesakitan Anak Balita akibat Diare

38 –

DTPS-KIBBLA

Sesi 4: Prioritas Kegiatan dan Target Pada sesi ini tim menentukan prioritas dari berbagai kegiatan yang telah ditetapkan pada sesi 3 sehingga kegiatan dapat dikurangi sesuai prioritasnya apabila anggaran untuk program terbatas. Tim juga menentukan target kegiatan beserta indikatornya dengan mempertimbangkan kemampuan pencapaian.

Tujuan:

1. Menetapkan Prioritas kegiatan. 2. Menetapkan Target beserta indikatornya untuk masing-masing kegiatan.

Bahan:

1. Tabel 3: Prioritas Penyebab Masalah, Solusi dan kegiatan (yang dihasilkan sesi 3). 2. Tabel 4A: Prioritas Kegiatan. 3. Tabel 4B: Kegiatan dan Target.

Langkah-langkah:

1. Pindahkan solusi dan kegiatan dari tabel 3 (kolom 3 dan 4) ke tabel 4A (kolom 1 dan 2). 2. Tentukan prioritas kegiatan dari masing-masing solusi. 3. Sepakati arti nilai dari masing masing kriteria skala 1-4, skala 4 paling positif (misalnya 1: tidak penting, 2: kurang penting, 3: penting, 4: sangat penting). 4. Berikan nilai untuk masing masing kegiatan sesuai dengan kriteria (konsistensi, evidence based, penerimaan, dan mampu laksana) seperti pada penentuan prioritas penyebab masalah. 5. Berikan nilai bagi setiap kegiatan dengan membandingkan secara vertikal bagi seluruh kegiatan (diisi ke bawah menurut kolom), lanjutkan penilaian untuk masing-masing kriteria dengan cara yang sama. 6. Kalikan masing-masing nilai pada tiap kriteria untuk setiap kegiatan secara horizontal, tuliskan hasilnya pada kolom 7, kemudian tulis peringkatnya sesuai dengan total nilai pada kolom 8. 7. Buat tabel 4B: kegiatan dan target dengan memindahkan solusi dan kegiatan yang diprioritaskan dari tabel 4A (kolom 2) ke tabel 4B (kolom 1). Tentukan indikator tiap kegiatan dan tetapkan target kegiatan tahun X di kolom 5 dengan memperhatikan data tahun x-2 dari tabel 1C: Faktor Pendukung /Penyulit. 8. Buat narasi prioritas kegiatan, indikator dan target yang direncanakan untuk masing-masing kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita.


39

Kriteria untuk Memilih Prioritas Kegiatan: Konsistensi:

Bila kegiatan terpilih sesuai dengan strategi nasional dan rencana kerja kabupaten/ kota yang sudah ada. Makin sesuai dengan strategi/rencana kerja yang ada, maka makin tinggi skornya.

Evidence Based:

Bila kegiatan dipilih termasuk dalam rangkaian kegiatan atau intervensi yg telah terbukti efektif (evidence based) nilainya makin tinggi dibandingkan dengan kegiatan yang belum ada bukti.

Penerimaan:

Kegiatan dapat diterima oleh semua institusi terkait termasuk masyarakat setempat. Makin mudah diterima, maka makin tinggi skor/nilainya.

Mampu Laksana:

Kegiatan yang dapat dilaksanakan berdasarkan kondisi setempat, fasilitas, sumber daya manusia dan infrastruktur yang dibutuhkan tersedia atau bisa didapat, termasuk pembiayaan. Makin mudah disediakan, makin tinggi nilainya.


1. Tabel 4A – Penentuan Prioritas Kegiatan. 2. Tabel 4B – Kegiatan dan Target. 3. Narasi Prioritas Kegiatan dan Target.

40 –

DTPS-KIBBLA

Tabel 4A Contoh Prioritas Kegiatan Solusi

Kegiatan

Konsis tensi

Evidence based

Peneri maan

Mampu laksana

1

2

3

4

5

Meningkatkan pengetahuan masyarakat

1.Membuat media penyuluhan diare yang partisipatif

3

3

4

2.Pelatihan penyuluhan diare partisipatif bagi bidan desa.

4

4

3.Penyuluhan men cuci tangan dengan sabun

4

4.Mencetak poster, leaflet. cara mencuci tangan

Meningkatkan ketrampilan nakes

Total nilai

Peringkat

6

7

8

2

72

4

4

4

256

1

4

3

3

144

2

2

3

2

3

36

6

5.Penyebarluasan informasi melalui radio dan media tradisional.

3

2

3

3

54

5

6.Melakukan monitoring berkala.

4

3

3

3

108

3

1.Melakukan pemetaan kemampuan petugas

4

4

3

4

192

1

2.Pelatihan MTBS

4

4

3

3

144

2

3.Pemantauan pasca pelatihan (kualifikasi) MTBS

4

3

3

3

108

4

4.Melakukan supervisi fasilitatif

4

3

3

4

144

3

5.Melakukan peer review

3

3

4

2

72

5

6.Seminar pemanfaatan MTBS

2

2

3

2

24

6


41

Tabel 4B Contoh Kegiatan dan Target Kegiatan 1

Indikator 2

Thn (x-1)

Thn (x)

Kumulatif

Target

Kumulatif

Target

3

4

5

6

Melakukan pemetaan Petugas Puskesmas yang melakukan MTBS

Jumlah Petugas Puskesmas yang melaksanakan MTBS

30

15

45

20

Pelatihan MTBS

Jumlah petugas yang terlatih MTBS

20

20

40

20

Catatan:

Kegiatan kumulatif adalah pencapaian kegiatan sampai tahun dimaksud yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan jaringannya, Rumah Sakit termasuk fasilitas kesehatan swasta. Target tahun X kolom 6 adalah target kegiatan yang diusulkan melalui proses perencanaan DTPS. Hal ini perlu karena wilayah perkotaan yang mempunyai banyak fasilitas kesehatan swasta yang juga mempunyai kontribusi besar dalam pelayanan kesehatan dan percepatan penurunan AKI dan AKB.

42 –

DTPS-KIBBLA

Sesi 5: Rencana Usulan Kegiatan Pada sesi ini tim menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang mencakup antara lain lokasi, sasaran, volume untuk menghitung anggaran yang dibutuhkan dan sumber dananya.

Tujuan: 1. Menghasilkan tabel usulan kegiatan beserta lokasi, sasaran, volume, sumber dana, jadwal, dan penanggung jawab kegiatan. 2. Membuat narasi singkat mengenai rencana kegiatan.

Bahan:

1. Tabel 4B: Kegiatan dan Target (yang dihasilkan sesi 4). 2. Tabel 5-kosong: Rencana Usulan Kegiatan.

Langkah-langkah:

1. Pindahkan daftar kegiatan dari masing-masing solusi sesuai dengan prioritas ke

dalam tabel 5 (kolom 2). 2. Tentukan lokasi (kolom 3) sasaran (kolom 4), volume (kolom 5), sumber dana (kolom 8), jadwal (kolom 9) serta penanggung jawab kegiatan (kolom 10). 3. Kolom unit cost (kolom 6) dan Jumlah Biaya (kolom 7) diisi setelah perhitungan anggaran. 4. Buat narasi mengenai rencana kegiatan yang dilakukan.


1. Tabel 5. Rencana Usulan Kegiatan (tanpa perkiraan biaya). 2. Narasi Rencana Usulan Kegiatan

Catatan:

Setiap kegiatan harus didukung oleh obat dan perbekalan yang dibutuhkan, perhitungan kebutuhan ini mengacu pada standar pelayanan yang berlaku.


43

Tabel 5 Contoh Rencana Usulan Kegiatan Uraian Kegiatan

No

Kegiatan

1

2 Pemetaaan Kemampuan petugas

Puskesmas, Dokter, Pustu bidan perawat

20

APBD II

1

Pelatihan MTBS

Kabupaten Dokter, perawat

20

APBN

2

Lokasi

Sasaran

Vol

Unit cost

3

4

5

6

Keterangan: • Lokasi: Tempat kegiatan dilaksanakan • • • • • • •

44 –

Jumlah Sumber Jadwal PenBiaya dana Jawab 7

8

9

Sasaran: Obyek kegiatan Volume: Besaran dari jumlah kegiatan selama 1 tahun anggaran Unit cost: Harga satuan kegiatan Jumlah Biaya: Total biaya yang diperlukan Sumber dana: APBN,APBD propinsi,APBD kab/kota,BLD/PHLN, ADD/Swadana Jadwal: Waktu pelaksanaan kegiatan Penanggung jawab: Penanggung jawab kegiatan

DTPS-KIBBLA

10

Sesi 6: Rencana Usulan Anggaran Pada sesi ini tim menghitung rencana anggaran kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain. Dalam ”Perencanaan Pembangunan Daerah” ada dua (2) tahap penting yaitu: 1) Tahap Proses Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan 2) Tahap Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran–SKPD

Tujuan:

Menyusun kebutuhan anggaran kegiatan KIBBLA yang bersumber dari APBD, APBN, dan sumber lain.

Bahan:

1. Tabel 4B: Kegiatan dan Target (yang dihasilkan sesi 4). 2. Tabel 5: Rencana Usulan Kegiatan (yang dihasilkan sesi 5). 3. Tabel 6A: Uraian Perhitungan APBD, APBN, dan Sumber Lain (sebelum pagu sementara). 4. Tabel 6B: Uraian Perhitungan APBD. 5. Tabel 6C: Uraian Perhitungan APBN. 6. Peraturan perundang-undangan yang berlaku (Permendagri) tentang Jadwal Penyusunan Anggaran sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri 59 tahun 2007. 7. PP No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 8. Harga satuan/unit cost setempat (SK Bupati/Walikota). 9. Kepmenkes tentang Harga Obat Generik Berlogo yang terakhir. 10. Standar Biaya Umum, Harga Patokan Setempat.

Langkah-langkah:

1. Pindahkan rencana kegiatan dari tabel 4B ke tabel 6 kolom 2. 2. Tentukan dalam tabel 6A kode rekening-kode kelompok MAK, uraian komponen belanja serta rincian perhitungan dengan menggunakan harga satuan setempat yang berlaku. 3. Tentukan sumber biaya dari masing masing kegiatan di dalam kolom tabel 6A (kolom 10). Sumber dana dapat berasal dari APBD Kabupaten/Kota, APBD provinsi, APBN, dan sumber lain. 4. Pilih dan pindahkan kegiatan yang dananya bersumber dari APBD pada tabel 6A. 5. Pilih dan pindahkan kegiatan yang dananya bersumber dari APBN ke tabel 6B. 6. Proses pengisian formulir tabel 6A, 6B, 6C diselesaikan pada tahap Advokasi


45


1. Tabel 6A: Rencana Usulan Anggaran Menurut Perhitungan Anggaran Sebelum Pagu Anggaran (PPAS) Sementara. 2. Tabel 6B: Rencana Usulan Anggaran Menurut Uraian Perhitungan APBD. 3. Tabel 6C: Rencana Usulan Anggaran Menurut Uraian Perhitungan APBN.

Catatan:

Alur proses perencanaan APBD dapat dilihat pada lampiran 9. Jadwal penyerahan rencana kegiatan dan anggaran yang bersumber APBN pada bulan Mei–Juni. Tim perlu menyesuaikan Selain menghitung anggaran untuk percepatan penurunan angka kematian dan kesakitan KIBBLA, tim harus menghitung kebutuhan anggaran untuk pelayanan rutin (pelayanan ANC, PNC, pertolongan persalinan, kunjungan rumah, imunisasi, kebutuhan obat, dan seterusnya) dan manajemen/operasional (perencanaan, pemantauan dan penilaian). RUK beserta anggaran (tabel 5) yang telah disusun harus dibandingkan dengan realisasi kegiatan dan anggaran KIBBLA tahun berjalan dan realisasi tahun sebelumnya. Contoh kegiatan/menu/kode untuk setiap kegiatan berbasis bukti dapat dilihat secara lengkap pada CD. Rencana kegiatan dan anggaran dengan pagu sementara sesuai dengan skala prioritas atau mengurang volume kegiatan untuk kemudian dipindahkan pada RKA –SKPD (form 2.2.1) (lihat lampiran 12)

46 –

DTPS-KIBBLA


47

Pemetaan Kemampuan petugas

Pelatihan MTBS untuk 10 orang bidan di desa dan perawat selama 10 hari

2

2

1

1

Kegiatan

No

Tabel 6A

Konsumsi ATK honor surveyor biaya transport surveyor sewa ruang kelas Konsumsi ATK transport peserta uang harian peserta biaya praktek keterampilan 4 org biaya transport sekretariat honor pelaksana administrasi biaya 4 orang instruktur 6 hr biaya 3 orang pelatih klinik 4 hr

5220101 5210101 5221501 522116 521119 521211 524119 524119 512112 524119 512112 512112 512112

4

Uraian Komponen Belanja

5221102

3

Kode rekkode kelompok MAK

3

4

2

2

6

10

10

10

10

4

20

20

20

20

5

Vol

OH

OH

OH

OT

hari

OH

OT

paket

paket

hari

OT

OH

paket

OH

6

Satuan

300,000

250,000

1,000,000

75,000

100,000

150,000

75,000

50,000

350,000

500,000

200,000

50,000

15,000

35,000

7

Harga satuan

Rincian perhitungan

3,600,000

6,000,000

2,000,000

1,500,000

2,400,000

15,000,000

7,500,000

5,000,000

3,500,000

2,000,000

4,000,000

1,000,000

300,000

700,000

8

Jumlah

Contoh Uraian Perhitungan APBD dan APBN Program KIBBLA Sebelum Ada Pagu Sementara Kabupaten/Kota : ______________________________________

40,000,000

48,500,000

6,000,000

9

Total

APBN

APBD II

10

Sumber

48 –

DTPS-KIBBLA

Pelatihan MTBS bagi 10 tenaga Puskesmas

Kegiatan

OH = Orang/Hari OT = Orang/Transpor

Keterangan:

3

No

Kode rekkode kelompok MAK 1

Vol

TOTAL DANA YANG DIBUTUHKAN

apabila ada kontribusi dari APBD atau APBN sebagai pendamping, maka dapat diisi sesuai dengan komponen belanja APBD atau APBN

Penyelenggaraan pelatihan MTBS

Uraian Komponen Belanja paket

94,500,000

40,000,000

Harga satuan

Rincian perhitungan Satuan 40,000,000

Jumlah

Total

BLN dengan atau tanpa APBD/APBN

Sumber


49

102012901

1

3

2

Kode Program

No

Tabel 6B

honor surveyor biaya transport surveyor

5210101 5221501

20

2

20

20

4

Vol

Total dana yang dibutuhkan

ATK

konsumsi

3


5220101

5221102

2

1 Pemetaan Kemampuan petugas.

Kode rekening

Kegiatan

OT

OH

paket

OH

5

Satuan

200,000

50,000

15,000

35,000

6

Satuan Harga

4,000,000

1,000,000

300,000

700,000

7

Jumlah

6,000,000

8

Total

Rincian Perhitungan Sebelum Ada Pagu Sementara

Perhitungan untuk Bahan RKPD

Contoh Uraian Perhitungan APBD Kabupaten/Kota : ______________________________________

50 –

DTPS-KIBBLA

07.03.03

DST

1

2

2846

(3)

(4) Pelatihan MTBS untuk 10 bidan di desa dan perawat selama 10 hari


(2)

Kegiatan

Sewa ruang kelas konsumsi ATK Transport peserta Uang harian peserta Biaya praktek keterampilan 4 orang Biaya transport sekretariat Honor pelaksana administrasi Biaya 4 orang instruktur selama 6 hari Biaya 3 orang pelatih klinik selama 4 hari

521119 521211 524119 524119 512112

524119 512112 512112

512112

(6)


522116

(5)

Kode MAK

3

4

2

2

6

10

10

10

10

4

(7)

Volume

OH

OH

0H

OT

hari

OH

OT

paket

paket

hari

(8)

Satuan

Contoh Uraian Perhitungan APBN Kabupaten/Kota : ______________________________________

Kode proKode gram Kegiatan

(1)

No

Tabel 6C

300,000

250,000

1,000,000

75,000

100,000

150,000

75,000

50,000

350,000

500,000

(9)

Harga satuan

3,600,000

6,000,000

2,000,000

1,500,000

2,400,000

15,000,000

7,500,000

5,000,000

3,500,000

2,000,000

(10)

Jumlah

Sesi 7: Pemantauan dan Penilaian Pemantauan kegiatan dan penilaian program merupakan bagian integral dari manajemen program. Dalam pelaksanaannya pemantauan dan penilaian dilakukan secara berjenjang dan terus menerus.

Tujuan:

1. Menentukan indikator pemantauan kegiatan dan cara melakukannya. 2. Menentukan indikator penilaian cakupan program, cara pemantauannya dan rencana untuk memperbaiki manajemen program

Bahan:

1. Tabel 2. Tabel 3. Tabel 4. Tabel

4B: Kegiatan dan target (yang dihasilkan sesi 4). 5: Rencana Usulan Kegiatan (yang dihasilkan sesi 5). 7A (kosong): Rencana Pemantauan Kegiatan. 7B (kosong): Rencana Penilaian Program

Langkah-langkah:

1. Buat rencana pemantauan dengan cara memindahkan kegiatan, indikator, dari tabel 4B , kolom 1,2,3, dan 6 ke tabel 7A. 2. Tuliskan cara pemantauan kegiatan bagi setiap indikator (frekuensi/periode pelaksanaan, sumber data, dan metode). 3. Tentukan petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan. 4. Buat rencana penilaian dengan cara mengisi indikator pelayanan yang akan dinilai pada tabel 7B


1. Tabel 7A Rencana Pemantauan Kegiatan. 2. Tabel 7B. Rencana Penilaian Program. 3. Narasi Pemantauan dan Penilaian Monitoring merupakan kegiatan analisis dalam upaya perbaikan kinerja, untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan tersebut berpengaruh terhadap kelompok sasaran. Evaluasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menilai dampak dan keberlangsungan program dengan memanfaatkan data dari berbagai sumber.


51

Tabel 7A Contoh Rencana Pemantauan Kegiatan Kabupaten/Kota : ______________________________________ Kegiatan

Indikator

Data Kumulatif (x-1) Thn

Target Thn (x)

Frekuensi / Waktu

Sumber data

Petugas

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

Pelatihan MTBS

Jumlah petugas yang dilatih

30

20

2x/tahun

Laporan pelatihan

Kasie KIA

Tabel 7B Contoh Rencana Penilaian Program Kabupaten/Kota : ______________________________________ Indikator

Data awal

Target

Hasil

Frekuensi / waktu

Sumber data

Penanggung jawab

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

Jumlah Balita Diare yang dilayani MTBS

30%

70%

2 x/tahun

Laporan MTBS

Ka.Sub.Din Kesga

Catatan: Hasil (Kolom 4) diisi sesuai dengan hasil penilaian tahun x. Target adalah target cakupan program tahun x dengan mengacu pada SPM dan Rencana strategis kabupaten/kota.

52 –

DTPS-KIBBLA

Sesi 8: Pembuatan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Untuk mendapatkan persetujuan atau dukungan dari para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, pada sesi ini tim membuat dokumen perencanaan dan anggaran yang memuat hasil-hasil sesi 1 sampai 7 sebagai bahan usulan anggaaran kegiatan yang mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, untuk mendapatkan persetujuan dan atau dukungan.

Tujuan:

Menghasilkan suatu draft dokumen perencanaan dan anggaran program KIBBLA yang akan digunakan sebagai bahan pembahasan perencanaan dan penganggaran, dan sebagai bahan pembuatan media untuk pesan advokasi.

Bahan:

1. Seluruh skema dan tabel hasil lokakarya perencanaan. 2. Seluruh uraian dan narasi yang telah disusun. 3. Data-data lain yang diperlukan (data wilayah, peta wilayah dan lain-lain). 4. Modul Penguatan Kapasitas Advokasi untuk isu strategis (KIBBLA). 5. Pedoman pedoman tentang kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan.

Langkah-langkah:

1. Tentukan isu utama yang akan diajukan sebagai pembuka wawasan pengambil kebijakan di kabupaten/kota. 2. Gunakan isu utama tersebut sebagai latar belakang dan permasalahan dalam proposal yang akan dikembangkan. 3. Buatlah proposal singkat, padat dan jelas sesuai sistematika penulisan dokumen dengan memasukkan hasil-hasil dari lokakarya secara maksimal. 4. Lengkapi proposal dengan gambaran wilayah atau gambar-gambar yang sesuai (pemetaan).

Sistematika Penulisan Dokumen (Ringkasan) I. PENDAHULUAN: 1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten/Kota 2. Permasalahan KIBBLA sesuai dengan isu utama 3. Kebijakan dan strategi Kabupaten/Kota berkaitan KIBBLA 4. Tujuan: Umum dan Khusus II. SITUASI DAN MASALAH KIA DI KABUPATEN: 1. Hasil Analisis Situasi: a. Tabel 1 A, B,C, D: Analisis Situasi b. Narasi hasil analisis situasi


53

2. Hasil Analisis Penyebab Masalah dan Penetapan Prioritas Penyebab Masalah: a. Skema 2A. Penyebab Masalah Kematian/Kesakitan Ibu b. Skema 2B.Penyebab Masalah Kematian/Kesakitan Bayi Baru Lahir c. Skema 2C. Penyebab Masalah Kematian/Kesakitan Bayi, Anak Balita d. Tabel 2A. Penentuan Prioritas Penyebab Masalah Penyebab Kematian/ Kesakitan Ibu e. Tabel 2B. Penentuan Prioritas Penyebab Masalah Penyebab Kematian/ Kesakitan Bayi Baru Lahir. f. Tabel 2C. Penentuan Prioritas Penyebab Masalah Penyebab Kematian/ Kesakitan Bayi, Anak Balita. g. Skema 2AA. Prioritas Penyebab Masalah Kematian/Kesakitan Ibu. h. Skema 2BB. Prioritas Penyebab Masalah Kematian/Kesakitan Bayi Baru Lahir. i. Skema 2CC. Prioritas Penyebab Masalah Kematian/Kesakitan Bayi, Anak Balita. j. Narasi masalah KIBBLA termasuk Masalah Ketersediaan Obat dan komoditas di kabupaten/kota dan prioritas penyebab masalah. III. PROGRAM DAN KEGIATAN KIA: 1. Rumusan Solusi dan kegiatan masalah KIBBLA a. Tabel 3: Prioritas Masalah, Solusi dan Kegiatan b. Skema 3A: Solusi dan Kegiatan Masalah Kematian/Kesakitan Ibu c. Skema 3B: Solusi dan Kegiatan Masalah Kematian/Kesakitan Bayi baru lahir d. Skema 3C: Solusi dan Kegiatan Masalah Kematian/Kesakitan Balita e. Narasi Rumusan Solusi dan penyebab masalah KIBBLA 2. Rencana Kerja a. Tabel 4A : Prioritas Kegiatan b. Tabel 4B: Kegiatan dan Target c. Tabel 5: Rencana Usulan Kegiatan d. Narasi rumusan solusi, kegiatan dan rencana kerja IV. RENCANA ANGGARAN: a. Tabel 6A: Uraian Perhitungan Anggaran APBD, APBN dan sumber lain b. Tabel 6B: Uraian Perhitungan Anggaran APBD c. Tabel 6C: Uraian Perhitungan APBN d Narasi rencana anggaran V.

PEMANTAUAN DAN PENILAIAN a. Tabel 7A: Rencana Pemantauan b. Tabel 7B: Rencana Penilaian c. Narasi rencana pemantauan dan Penilaian

PENUTUP

54 –

DTPS-KIBBLA

Tabel 8 Rekapitulasi Tabel dan Skema untuk Proses DTPS-KIBBLA Sesi

Judul sesi

Masukan

2

3

Analisis Situasi

Analisis dan Prioritas Penyebab Masalah

Solusi dan Kegiatan

Tabel

1. Alur Proses DTPS 2. Skema Proses DTPS 3. Jadual DTPS

Pengantar DTPS

1

Luaran

Proses

Skema 1. 1A 2. 1B

1. Laporan (LB12-3-4, LT1-2-3, PWS KIA, KB) 2. Formulir Pengumpulan data (F1-7) 3. AMP, Supervisi Fasilitatif 4. Kebijakan Nasional/Lokal 5. Data pendukung lainnya

1. Tabel 1A-B-C-D 2. Isi data, lengkapi 3. Telaah kualitas data 4. Identifikasi Masalah

1. 1A (Sasaran) 2. 1B (Cakupan/ kesenjangan) 3. 1C (penyulit/ pendukung) 4. 1D (obat indikator)

1. Tabel 1A-B-C-D

1. Skema Penyebab Masalah 2A-B-C 2. Tentukan Prioritas Tabel 2A-B-C 3. Skema Prioritas Penyebab Masalah 2AABB-CC 4. Narasi

1. 2A (Ibu) 1. 2A –> 2AA 2. 2B (BBL) 2. 2B –> 2BB 3. 2C (Bayi-Balita) 3. 2C –> 2CC

1. Tabel 2A-B-C 1. Tentukan 1. 3A (Ibu) 1. 3A 2. Skema 2AA-BBSolusi 2. 3B (BBL) 2. 3B CC 2. Tentukan 3. 3C (Bayi-Balita) 3. 3C 3. Strategi Kegiatan Nasional MPS masing-masing dan Kesehatan solusi Bayi/Anak 3. Cocokkan Balita dengan 4. Intervensi Pedoman Berdasarkan Strategi MPS Fakta dan Kesehatan Bayi/Anak Balita 4. Narasi PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –

55

Sesi

Judul sesi

Masukan

Luaran

Proses

Tabel

• Tabel 3A-B-C

• Tentukan Prioritas Kegiatan • Tentukan Kegiatan dan Target • Narasi

• 4A • 4B

• Tabel 4A

• Tabel 4B • Narasi

• 5

• Tabel 4B & 5

• Tabel 6A-B-C • Narasi

• 6A • 6B • 6C

4

Prioritas Kegiatan dan Target

5

Rencana Usulan Kegiatan

6

Rencana Usulan Anggaran

7

Rencana • Tabel 4B & 5 Pemantauan dan Penilaian

• Tabel 4B–>7A dan 7B • Narasi

• 7A • 7B

8

Penyusunan Dokumen Perencanaan

• Narasi

• 8

9

Rencana Tindak Lanjut

• Tabel 9 • Narasi

• 9

56 –

DTPS-KIBBLA

• Seluruh Dokumen (Tabel 1-7)

Skema

Sesi 9: Rencana Tindak Lanjut Pada sesi ini tim menyusun rencana tindak lanjut pasca lokakarya untuk menyempurnakan draft dokumen perencanaan. Draft ini akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun pesan advokasi bersama tim advokasi agar dibahas dalam Musrenbang kabupaten pada bulan Maret. ”Pengawalan” dokumen dilakukan bersama sama dengan tim advokasi untuk mendapatkan dukungan dari tim anggaran sampai disetujuinya RKA-SKPD oleh DPRD. Proses tindak lanjut sampai persetujuan anggaran menjadi tanggung jawab Dinas kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan dukungan tim advokasi.

Tujuan:

Menghasilkan rencana tindak lanjut lokakarya perencanaan DTPS-KIBBLA, mulai dari penyempurnaan draft dokumen, Rencana Sosialisasi dengan Lintas Program dan Lintas Sektor tekait dan rencana koordinasi dengan tim advokasi.

Bahan:

1. Dokumen perencanaan dan penganggaran KIBBLA yang telah dirumuskan secara baik dan sistematis. 2. Jadwal dan alur penyusunan APBD dan checklist monitoring Penganggaran (lampiran 9 dan 10), 3. Referensi Advokasi Anggaran dan Kebijakan. 4. Tabel 9 kosong: Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah:

1. Buatlah daftar kegiatan dan rencana tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan jadwal penyusunan anggaran sampai penyelesaian RKA-SKPD. 2. Tentukan para penanggung jawab dari setiap program atau kegiatan yang akan dilakukan. 3. Rencanakan kegiatan koordinasi dengan Tim Advokasi dalam proses pengawalan anggaran.


57


Tabel 9: Rencana Tindak Lanjut DTPS- KIBBLA.

Catatan:

• Rencana Tindak Lanjut DTPS- KIBBLA akan menjadi acuan bagi Tim Advokasi yang “embrio” nya sudah diidentifikasi pada tahap I (orientasi). • Tim Advokasi akan selalu bekerja sama dengan Tim perencanaan sejak menyiapkan bahan bahasan untuk lokakarya advokasi sampai proses pengawalan anggaran di bawah koordinasi Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/ kota ( Perencanaan, Kesga atau KIA) • Sebagian Tim perencana DTPS- KIBBLA akan terlibat dalam lokakarya Advokasi dan RTL advokasi. • Bahan bahasan untuk lokakarya advokasi dikutip dari hasil skoring penyebab masalah pada sesi 2 perencanaan DTPS- KIBBLA. • Setelah ditetapkan plafon anggaran sementara (PPAS),umumnya terjadi perubahan nilai anggaran dari usulan tim perencanaan sehingga perlu dipertimbangkan kembali prioritas kegiatan yang telah disusun, untuk menghindari kegiatan yang tidak menjadi prioritas atau tidak relevan. • RTL advokasi akan disempurnakan dengan mengacu pada hasil kesepakatan dengan DPRD sebagai hasil Real Setting Audiensi kepada DPRD (lihat seri DTPSKIIBLA: Referensi Advokasi Anggaran dan Kebijakan).

58 –

DTPS-KIBBLA

Tabel 9 Contoh Rencana Tindak Lanjut Kabupaten/Kota : ______________________________________ Kegiatan

Data dan sumber daya yang diperlukan

Luaran

Jadwal

Penanggung jawab

1

2

3

4

5

Menyempurnakan Draft dokumen dokumen perencanaan perencanaan dan dan penganggaran penganggaran DTPSKIBBLA

Dokumen perencanaan dan penganggaran DTPS-KIBBLA

1 - 2 minggu setelah lokakarya perencanaan

Dinkes– Subdin Perencanaan dan Kesga

Melakukan sosialisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Melakukan sosialisasi di sektor terkait. Melakukan koordinasi dengan tim advokasi. Menyusun bahan untuk pembahasan materi advokasi . Menghadiri Musrenbang Menyesuaikan kegiatan sesuai dengan pagu sementara Mengawal anggaran KIBBLA untuk disetujui panitia anggaran Mendapat persetujuan berupa PERDA dari DPRD


59

60 –

DTPS-KIBBLA

BAB 5 PENUTUP

Dengan disusunnya pedoman proses perencanaan DTPS-KIBBLA diharapkan dapat membantu tim perencana kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran tahunan program KIA sesuai dengan alur proses perencanaan daerah. Tahapan-tahapan pelaksanaan DTPS-KIBBLA ini dapat dimodifikasi, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan pengalaman masing-masing daerah dalam menyelenggarakan rangkaian kegiatan DTPS ini. Hasil dari DTPS ini yang berupa usulan kegiatan dan Anggaran daerah untuk Program KIBBLA merupakan bahan infor-masi bagi Tim advokasi kabupaten untuk melakukan kegiatan advokasi kepada para pemutus kebijakan di daerahnya masing-masing. Dalam penerapan pedoman DTPS-KIBBLA diperlukan dukungan multipihak, baik dukungan politis, peraturan perundang-undangan maupun sumber daya termasuk pembiayaannya.Di samping itu perlu adanya kerja sama dengan berbagai sektor terkait dalam menggali potensi masyarakat. Keberhasilan penerapan pedoman proses perencanaan DTPS-KIBBLA ini sangat ditentukan oleh semangat, ketekunan, kerja sama dan komitmen dari semua sektor terkait. Harapan bersama, pedoman perencanan DTPS-KIBBLA dapat diterapkan di seluruh Indonesia sehingga dapat mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi Bayi Baru Lahir dan Anak Balita, dalam rangka mempercepat pencapaian Indeks Pembangunan Manusia dan pencapaian target Millenium Development Goal.


61

LAMPIRAN Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran

1 2 3

Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran

6

4 5

7 8 9 10 11 12 13 14

Halaman

Penjelasan Analisis Situasi Jadwal Lokakarya Perencanaan DTPS Daftar CBR (Crude Birth Rate) - Angka Kelahiran Kasar per Provinsi Grafik hubungan Cakupan Persalinan oleh Tenaga kesehatan dan AKI Intervensi Berdasarkan Fakta atau EBI (Evidence Based Intervention) Tabel Urusan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Tabel Strategi, Luaran dan Kegiatan Program Ibu dan Bayi Baru Lahir Tabel Strategi, Luaran, Kegiatan, Indikator untuk Pogram Kesehatan Bayi dan Anak Balita Alur Proses Perencanaan APBD Daftar Tilik Monitoring Penganggaran DTPS Kode dan Daftar Program dan Kegiatan APBD Daftar Kode Klasifikasi Fungsi-Subfungsi APBN Contoh uraian perhitungan APBD sesudah ditetapkan pagu sementara Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD (Formulir RKA-SKPD 2.2.1)

63 75 76 77 78 80 82 89 93 94 96 104 108 109

Hanya dalam CD, dilampirkan: Diagram Analisis Data Masalah KIBBLA, ppt, untuk beberapa kegiatan terpilih. Contoh Pengisian Formulir RKA-SKPD untuk beberapa kegiatan terpilih.

62 –

DTPS-KIBBLA

Lampiran 1:

Penjelasan Analisis Situasi Analisis data merupakan bagian yang penting pada perencanaan program KIBBLA Kabupaten/Kota yang berdasarkan bukti atau fakta yang ada. Di bawah ini diberikan suatu panduan cepat analisis data dalam proses DTPS 2007. Panduan ini merupakan ringkasan dari dokumen “Pedoman Analisis Data“ yang disusun oleh proyek HSP. Bila ingin mengetahui lebih lanjut, dianjurkan untuk membaca dokumen tersebut secara utuh. Tujuan panduan adalah untuk membantu staf kesehatan kabupaten/kota mengembangkan keterampilan dasar dalam menganalisa data untuk tujuan perencanaan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (balita), sesuai pedoman DTPS-KIBBLA. Syarat-syarat dalam melakukan analisa data KIBBLA yang efektif: 1. Ketersediaan data yang sesuai dengan kualitas data yang baik, 2. Proses yang rasional dalam menelaah, menerjemahkan dan menarik kesimpulan mengenai data yang tersedia.

Menelaah Kualitas Data Beberapa kriteria untuk pertimbangan dalam menelaah data: 1. Data yang relevan berarti bahwa data tersebut sesuai dengan masalah dan kebutuhan data yang diperlukan. 2. Pengukuran data membutuhkan definisi yang jelas, mudah dipahami. 3. Tepat waktu berarti bahwa data tersebut menggambarkan situasi yang terbaru 4. Data yang akurat berarti bahwa data tersebut valid dan dapat dipercaya; Disebut valid apabila data tersebut dapat mengukur apa yang ingin diukur, dan disebut ‘dipercaya’ apabila data tersebut berasal dari sumber yang dapat diandalkan. 5. Konsisten, tidak mengandung kontradiksi dalam mengukur suatu konsep di sepanjang waktu dan tempat yang ditetapkan. 6. Data yang lengkap berarti terdapat pada seluruh fasilitas, untuk suatu variabel yang dicari. Para perencana di tingkat kabupaten/kota harus mampu menggunakan daftar tilik berikut ini secara kritis ketika menelaah kualitas data KIBBLA, dan hasilnya dijadikan bahan pertimbangan dalam menelaah seluruh indikator yang dibutuhkan dalam proses DTPS.


63

Daftar Tilik Penelaahan Kualitas Data

Ya

Tidak

Apakah data yang tersedia berhubungan dengan tujuan dan strategi dari program KIBBLA di tingkat kabupaten/kota? Apakah data yang tersedia mencerminkan pengukuran terbaru? Apakah data yang dipilih mengukur indikator kunci KIBBLA? Apakah ada indikator kunci yang belum diukur? Apakah data diukur secara konsisten di seluruh fasilitas kesehatan ? Apakah digunakan definisi yang sama di seluruh sumber data? Apakah data yang ada sesuai dengan konsep yang dapat dimengerti? Apakah ada kebingungan mengenai definisi data atau indikator? Apakah tersedia data untuk seluruh lokasi dan periode waktu yang diinginkan? Secara umum, apakah dapat dikatakan bahwa data ini memiliki kualitas yang baik?

Dalam mempertimbangkan kualitas data, penting untuk mengetahui metode pengumpulan data dan sumbernya karena berbagai masalah dalam kualitas data seringkali berasal dari metodologi yang digunakan. Ada dua tipe metode pengumpulan data: 1. Pengumpulan data non-rutin (ad-hoc), misalnya data mengenai pengetahuan dan perilaku kesehatan yang dikumpulkan secara teratur, biasanya melalui survei ke rumah-tangga, secara periodik setahun sekali atau beberapa tahun sekali, sesuai kebutuhan dan dinamika program. 2. Pengumpulan data rutin, yang dikumpulkan secara terus-menerus pada unit-unit pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit dan puskesmas, biasanya terdapat dan diperoleh dari rekam medis pengguna jasa kesehatan. Sumber data kesehatan di Indonesia dikelompokkan sebagai berikut: 1. Sistem Informasi Pelayanan, mencakup sistem informasi rumah sakit SP2RS (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Rumah Sakit) dan sistem informasi Puskesmas, atau SIMPUS. Untuk mengumpulkan data mengenai kesehatan ibu dan anak di tingkat masyarakat, puskesmas menerapkan sistem MCH-LAM (Pemantauan Wilayah Setempat–Kesehatan Ibu dan Anak atau PWS-KIA. Seharusnya sistem ini tidak hanya mencakup pelayanan di puskesmas tetapi juga pelayanan dari Bidan Praktek Swasta/Rumah Bersalin di wilayah cakupan puskesmas/Kabupaten. 2. Sistem Surveilans, merupakan suatu survei secara teratur yang dapat mendeteksi

64 –

DTPS-KIBBLA

dan mengawasi secara khusus dalam mendapatkan prevalensi, insidens atau faktor terkait lainnya dengan penyakit tertentu baik secara aktif atau pasif. Contoh: surveilans gizi, polio, HIV/AIDS, DHF atau ssurveilans flu burung. Sumber-sumber data mengenai kesehatan melalui survei, antara lain Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), yang diperbaharui setiap lima tahun sejak tahun 1987, dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diperbaharui setiap tahun (kecuali ketika SDKI berlangsung) oleh Biro Pusat Statistik. Departemen Kesehatan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan juga melakukan beberapa Survei, misalnya Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) dan mengumpulkan berbagai data mengenai pelayanan kesehatan, untuk meneliti tingkat morbiditas dan mortalitas. Setelah dikumpulkan, data harus diproses dengan cara penghitungan atau transformasi data untuk menghasilkan suatu informasi, yang diperlukan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Tabel berikut ini menunjukkan indikator yang dihasilkan dari proses data mentah.

Tipe Indikator Tipe Jumlah

Deskripsi

Contoh

Angka absolut (bentuk Jumlah kabupaten yang melaporkan pengukuran paling sederhana) kenaikan anggaran KIBBLA antara 20052007

Rate

Mengukur frekuensi suatu IMR (Angka Kematian Bayi) kejadian pada suatu populasi tahun 2006 pada periode tertentu.

Rasio

Membandingkan antara dua jumlah

Rasio kematian bayi baru lahir berdasarkan jenis kelamin (rasio kematian lelaki– perempuan pada bayi baru lahir)

Proporsi

Membandingkan suatu bagian terhadap keseluruhan.

Proporsi populasi balita terhadap penduduk.

Persentase Proporsi dikalikan dengan 100

% Dukun bayi terlatih

Suatu indikator membutuhkan definisi yang jelas dari numerator dan denominator yang digunakan, dalam periode waktu tertentu pada wilayah yang telah ditetapkan, agar menjadi bermakna dan dapat dibandingkan dengan indikator yang sama pada kelompok lainnya. Indikator menunjukkan besaran dan arah suatu perubahan pada periode tertentu, tetapi tidak menjelaskan “mengapa” perubahan tersebut terjadi. Untuk ini diperlukan metode pengumpulan data lainnya, seperti studi kualitatif. Suatu indikator menunjukkan bagian dari suatu fenomena, sehingga diperlukan pula beberapa indikator lain untuk dapat memahami sepenuhnya kejadian atau fenomena tersebut. PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –

65

Pentingnya Analisis data

Analisis data merupakan suatu proses sistematik dengan penggunaan teknik statistik dan logika sistematis dalam meringkas, membandingkan, menjelaskan dan memaknai serangkaian data dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Analisis data bisa bersifat kuantitatif atau kualitatif. Analisis data kuantitatif didasarkan pada parameter numerik yang diproses dengan analisis statistik, sedangkan analisis data kualitatif tidak memerlukan teknik analisis statistik, tetapi tetap diperlukan dalam melengkapi rangkuman hasil analisis data. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi untuk dapat memahami secara utuh suatu kejadian-penyebab dan solusi potensial di bidang kesehatan. Ada beberapa tingkatan analisis data yang dibutuhkan dalam proses DTPS 2007: 1. Analisa Situasi 2. Analisis Masalah 3. Penyusunan Prioritas Masalah dan Solusi 4. Menentukan Kegiatan dan Target 5. Penghitungan Anggaran 6. Monitoring dan Evaluasi

Tabel 1A, 1B, 1C dan 1D Berisi Data untuk Digunakan Dalam Analisis Situasi. Analisis situasi memetakan situasi masalah yang mencakup besaran, trend, dan perbedaan (wilayah/kelompok/sosial ekonomi) dalam status kesehatan, prilaku kesehatan, akses dan kualitas pelayanan serta faktor terkait yang melatar belakangi masalah kesehatan yang ada. Proses analisis dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut: 1. Menggunakan konsep analisis masing masing program KIBBLA. 2. Memanfaatkan data yang relevan dari berbagai sumber sistem informasi yang ada. Perlu dipertimbangan Standar Pelayanan Minimun (SPM) yang telah disusun oleh Depkes untuk menelaah kesenjangan cakupan pelayanan dari data yang dikumpulkan pada Tabel 1B. SPM merupakan target pelayanan minimum yang harus dicapai dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di kabupaten/kota yang dijadikan acuan dalam perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan setiap jenis pelayanan. SPM mengacu pada, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten/ kota 2006-2010 dan target minimun Indonesia Sehat 2010, lihat lampiran 5: Daftar Standar Pelayanan Minimal (Draft).

66 –

DTPS-KIBBLA

Analisis masalah dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan di bawah ini: Analisis

Panduan Pertanyaan

Besarnya masalah dan kecenderungan

Masalah kesehatan apa yang sedang kita hadapi? Seberapa besarnya masalah ini pada wilayah kabupaten/kota? Apa saja perilaku yang relevan dan bagaimana kualitas aspek pelayanan di kabupaten tersebut? Seberapa jauh perbedaannya dibandingkan dengan standar nasional/propinsi dan standar kabupaten/kota lain? Apakah kecenderungan dari masalah tersebut naik, tetap atau turun? Mengapa ?, Apa saja faktor latar belakangnya?

Distribusi diferensial/ kesenjangan sebuah masalah

Bagaimana distribusi masalah tersebut berdasarkan aspek gender, kota – pedesaan, tingkat pendidikan? Apakah ada data terpilah dalam status’ miskin-tidak miskin’ di kabupaten tersebut? Masalah KIBBLA yang mana yang memiliki kesenjangan terbesar? Mengapa? Apa makna kesenjangan tersebut terhadap program? Apa saja faktor yang mempengaruhi dan latar belakangnya?

Pengertian masalah prioritas adalah kondisi spesifik yang mengancam atau membahayakan kesehatan seperti penyakit, komplikasi, kecelakaan, polusi dan lain-lain, yang perlu ditanggulangi (dihilangkan/dikurangi). Masalah prioritas dipilh dari masalah yang perlu dihilangkan, dikurangi besarannya dan atau dikurangi fatalitasnya. Contoh Masalah Prioritas Pada Program KIBBLA Ibu

Bayi Baru Lahir

Bayi dan Anak

Perdarahan

Berat lahir rendah

ISPA/Pneumonia

Infeksi

Asfiksia

Diare

Eksklampsia

Hipoterma

Gizi

Keluarga Berencana Kehamilan yang tidak diinginkan

Aborsi yang tidak aman

Setelah masalah prioritas berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya dalam proses perencanaan adalah mengembangkan solusi. (lihat juga sesi 3). Untuk mengembangkan solusi yang tepat terhadap masalah yang telah diidentifikasi digunakan praktek terbaik (best practices) yang disarankan, sebagai hasil dari PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –

67

berbagai review, laporan ilmiah yang telah dipublikasi dan direkomendasi oleh organisasi internasional dan lokal Apabila ada data yang tidak lengkap atau hilang dalam mendokumentasikan masalah tersebut, maka besaran masalah yang ada pada daftar intervensi berdasarkan bukti (Evidence Based Intervention) pada lampiran 2, dapat digunakan. Diagram berikut adalah contoh urutan seluruh proses DTPS 2007 yang menunjukan kaitan antara masalah prioritas, intervensi efektif, dan kegiatan terpilih untuk masalah KIBBLA: ‘Diare’. Tujuan dari diagram ini untuk (1) memberikan ilustrasi dari proses perencanaan secara sistematik, (2) memberikan informasi pentingnya data yang berkualitas dalam proses pengambilan keputusan, dan (3) menunjukan hubungan berbagai komponen yang saling terkait secara bermakna di tingkat kabupaten/kota.

Penyelesaian Masalah Diare Berdasarkan Bukti Analisa Situasi

Analisa Masalah

Masalah Prioritas

Solusi Berdasarkan Bukti

Ilustrasi Kegiatan

Promosi cuci tangan di tingkat masyarakat

Kematian Anak Balita

Kasus Diare/ dehidrasi berat

• Air bersih tidak tersedia • Tidak ASI (Menyusu dini dan eksklusif) • Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan • Tidak mengenal tanda bahaya

Mengembangkan PHBS • Mencuci Tangan dengan Sabun • MTBS • ASI (IMD/ASI Eksklusif)

Pelatihan MTBS: - Perawatan diare untuk anak sakit (oralit) - Pemberian makanan yang tepat Kampanye IMD (Inisiasi Menyusu Dini) Pelatihan konseling untuk IMD dan ASI Eksklusif Advokasi untuk kenaikan anggaran kesehatan

Untuk melakukan operasionalisasi dari solusi yang dipilih perlu ditetapkan target kegiatan yang akan dijadikan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan. Tahap kritis dalam perencanaan adalah melakukan identifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan, yang diterjemahkan ke dalam usulan anggaran. Para perencana harus mampu menghitung dan memperkirakan potensi biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Untuk ini perlu diketahui data dan informasi tentang harga satuan setempat, dan perhitungan anggaran masing program per unit kegiatan. Contoh

68 –

DTPS-KIBBLA

rencana kegiatan dan anggaran kabupaten dengan kode program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran 14. Siklus perencanaan diakhiri dengan melakukan identifikasi indikator pemantauan dan evaluasi yang akan dibicarakan pada sesi 7, Rencana Pemantauan dan Evaluasi. Pemantauan merupakan pengukuran benchmark selama pelaksanaan program dengan indikator proses atau output, sedangkan Evaluasi merupakan penelaahan luaran atau dampak, menggunakan indikator yang dapat menunjukkan pencapaian hasil kegiatan di akhir tahun. Hal ini penting dalam melakukan analisis untuk menjawab pertanyaan apakah telah terjadi perubahan dalam program KIBBLA sesuai dengan target yang diharapkan? Karenanya, indikator pemantauan dan evaluasi harus merupakan bagian integral dari proses perencanaan baik terhadap anggaran maupun hasil kegiatan. Tabel berikut ini merupakan contoh urutan proses analisa data, identifikasi masalah, penyebab masalah, solusi, kegiatan beserta kode program dan kegiatannya.


69

Contoh Program Pelayanan Kesehatan Diare kepada Balita Data kesehatan ibu tahun 2005

Uraian data • jumlah balita • jumlah balita dengan diare • jumlah balita dengan dehidrasi berat • jumlah kematian balita karena diare dengan dehidrasi berat • jumlah balita dengan gizi buruk • jumlah balita dengan gizi kurang • jumlah balita dengan pneumonia • jumlah balita dengan campak • cakupan imunisasi campak

Hasil analisis situasi

tahun komentar 2006

11562 1271

13445 1479

naik naik

255

296

naik

12

16

naik

53

67

naik

251

287

naik

176

175

tetap

350 47,5%

400 50%

naik naik

Jumlah kematian balita akibat diare dengan dehidrasi berat cukup tinggi. Kematian tersebut tidak terlepas dengan keadaan gizi buruk/kurang disertai dengan kecenderungan kejadian pneumonia dan campak yang meningkat.

Hasil analisis masalah dan solusi Masalah 1. kasus diare sangat tinggi

Penyebab masalah 1. gizi buruk atau kurang

Faktor yang mempengaruhi

Solusi

• tidak dilakukan penimbangan • mengaktifkan posyandu deteksi dini dengan dukungan • posyandu tidak aktif dengan lintas sektor • kader kesehatan tidak aktif terkait (kesehatan, • pemberian makanan dengan aparat desa, dll) nilai gizi kurang kepada • meningkatkan peranan balita kader desa kesehatan tentang masalah kesehatan • meningkatkan pola makanan dengan gizi cukup kepada balita

2. keadaan lingkungan • banyaknya tempat sampah • meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan kotor yang tidak dikelola dengan dan kesehatan individu baik (banyak lalat) • umumnya masyarakat tidak • Penyuluhan/sosialisasi kebersihan lingkungan mencuci tangan dengan dan kebersihan individu sabun, sebelum makan • kesadaran masyarakat tentang kebersihan kurang 3. balita belum diimunisasi

70 –

DTPS-KIBBLA

• meningkatkan kualitas • vaksin tidak adekuat • sistem penyimpanan vaksin penyimpanan vaksin (cold chain) kurang dengan pengawasan yang lebih ketat • petugas imunisasi kurang • meningkatkan kualitas disiplin • data sasaran imunisasi tugas imunisasi melalui kurang tepat pengawasan yang lebih • seringkali diare disertai ketat dengan penyakit lainnya seperti campak, pneumonia, dll

4. kesulitan mendapatkan air bersih

2. penanganan diare kurang adekuat

1. ketrampilan petugas • kurang tenaga kesehatan kurang dengan kompetensinya • belum pernah dilatih menangani kasus diare dengan dehidrasi 2. petugas tidak patuh terhadap tugas pokok

3. sistem rujukan tidak efektif

• sumber mata air kurang, hanya mendapatkan air sumur yang sering tercemar dan air sungai • kebiasaan minum air yang belum dimasak

• mewajibkan memasak air sebelum diminum bagi setiap individu atau keluarga

• meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan

• beban ganda dari petugas • memperbaiki pengaturan tugas pelayanan puskesmas Puskesmas untuk • supervisi kurang menghindari beban ganda • tidak ada reward and • meningkatkan punishment pengawasan dan • petugas tidak patuh bimbingan pelaksanaan terhadap prosedur tugas kerja tetap atau belum mempunyai prosedur kerja • meningkatkan tetap pelaksanaan prosedur kepegawaian berkaitan dengan penilaian prestasi kerja

3. sering tidak • perencanaan ketersediaan tersedia oralit dan oralit dan cairan cairan infus infus kurang mantap yang menyebabkan ketersediaan dana sangat terbatas

• meningkatkan perencanaan tahunan ketersediaan obat dan bahan habis pakai oleh Puskesmas kepada Dinas Kesehatan kab/ kota, yang disampaikan juga pada Musrenbang desa dan Musrenbang kecamatan

1. pengetahuan • informasi tentang bahaya masyarakat tentang diare kurang, karena bahaya diare penyuluhan/sosialisasi kurang kurang

• meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya diare

2. tidak ada akses untuk mendapatkan pelayanan

• meningkatkan kemudahan transportasi untuk kefasilitas kesehatan • melengkapi sarana dan prasarana di Puskesmas • membantu masyarakat kurang mampu dengan bantuan Askeskin dari Pemerintah atau bantuan dari Pemerintah Daerah

• faktor geografis yang sulit • tidak mampu (miskin) • fasilitas transportasi kurang • fasilitas pelayanan kesehatan kurang


71

3. menolak dirujuk

4. perilaku masyarakat 1. partisipasi yang kurang menmasyarakat dukung tentang kejadian diare kurang

2. kebiasaan minum air belum dimasak

• sulit membuat keputusan untuk dirujuk, karena pengetahuan masyarakat tentang bahaya diare kurang • budaya setempat yang kurang mendukung, karena persepsi tentang sakit tidak sesuai dengan konsep sakit (masih tradisional) • rasa kuatir tidak dapat membiayai pengobatan rumah sakit atau Puskesmas

• memberikan bantuan kepada masyarakat didalam membuat keputusan untuk merujuk kasus diare dengan dehidrasi berat • meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang penyakit termasuk diare dengan menggunakan cara budaya masyarakat setempat • memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pembebasan biaya pengobatan bagi keluarga kurang mampu

• jarang dilakukan • meningkatkan pertemuan rembug desa kesadaran dan untuk mendiskusikan pemahaman untuk masalah yang timbul membangun partisipasi didesa masyarakat tentang • jarang dilakukan penanggulangan bahaya penyuluhan tentang diare melalui pertemuan kesehatan oleh petugas formal dan inform kesehatan, atau • penyuluhan dilakukan oleh petugas kesehatan yang kurang kompeten • pengetahuan masyarakat tentang air minum yang dimasak kurang

• mewajibkan memasak air sebelum diminum bagi setiap keluarga

3. kurangnya • belum mengetahui tentang sosialisasi tentang konsep desa siaga sebagai diare melalui cara untuk mengubah pertemuan di desa perilaku masyarakat

• meningkatkan komunikasi dengan masyarakat melalui pertemuan-2 termasuk sosialisasi desa siaga

4. persepsi masyarakat • sikap dan perilaku tentang pelayanan pelayanan kesehatan oleh kesehatan oleh tenaga kesehatan kurang Puskesmas atau sesuai dengan harapan tenaga kesehatan masyarakat kurang • pelayanan kesehatan yang tidak kontinu, karena sering tenaga kesehatan tidak berada ditempat

• meningkatkan kinerja pelayanan tenaga kesehatan sesuai dengan etiket pelayanan • meningkatkan pengawasan pelaksanaan tugas di Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kab/ Kota dan masyarakat

5. belum mengetahui • kurangnya sosialisasi • meningkatkan tentang pembebasan biaya sosialisasi Askeskin tentang kebijakan kepada masyarakat pemerintah tentang pengobatan bagi keluarga tidak/kurang mampu oleh pembebasan biaya untuk mendapatkan aparat pemerintah pelayanan kesehatan

72 –

DTPS-KIBBLA

Usulan kegiatan dan kode program untuk penganggaran 1. Pelatihan MTBS bagi tenaga kesehatan

2. Penempatan tenaga kesehatan di Puskesmas

Judul program Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita ^^^

Kode program /kegiatan 1.02.01.29.04 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

3. Pertemuan koordinasi Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kab/Kota

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02.01.29.07

4. Pertemuan koordinasi dengan lintas sektor tentang kesehatan


1.02.01.29.07

5. Perencanaan tahunan dan penganggaran program KIBBLA

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1.02.01.32.04

6. Pembentukan “desa siaga

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.01.16.12

7. Pelatihan kader kesehatan tentang penyakit menular, gizi dan imunisasi

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.02.01.22.10

8. Pelayanan imunisasi pada balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan balita, atau Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.02.01.29.02 atau 1.02.01.22.08

Program Perbaikan Gizi Masyarakat, atau Program Upaya Kesehatan Masyarakat, atau Program Pelayanan Penduduk Miskin

1.02.01.20.03 atau 1.02.01.16.05 atau 1.02.01.24.08

10. Pemberian makanan tambahan dan vitamin kepada balita

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02.01.20.02

11. Penyuluhan tentang penyakit menular(diare,campak, pneumonia) dan kesehatan lingkungan pemukiman dan kebersihan individu (cuci tangan dengan sabun dan memasak air bersih untuk diminum) kepada masyarakat

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

12. Memperbaiki kualitas air bersih dengan memperbaiki sumber air sesuai dengan persyaratan yang ada


1.02.01.16.14

13. Supervisi fasilitatif kepada Puskesmas dan jaringannya Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02.01.29.07

9. Pelayanan gizi buruk/kurang pada balita

1.02.01.29.01


73

14.Mengembangkan dan pengadaan leaflet - poster promosi dan informasi sadar hidup sehat (termasuk diare)

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.02.01.19.01

15. Pengadaan oralit dan bahan habis pakai

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan,atau Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.01.15.01 atau 1.02.01.16.07

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

1.02.01.28.01

16. Sosialisasi Askeskin

74 –

DTPS-KIBBLA

Lampiran 2

Jadwal Lokakarya Perencanaan DTPS-KIBBLA WAKTU

HARI 1

HARI 2

HARI 3

HARI 4

08.30 - 09.00 • PEMBUKAAN • Pembukaan Formal

Ulasan dan Prawacana


09.00 - 10.00 • Perkenalan • Tujuan dan Alur Proses Pertemuan • Norma pertemuan

• Lanjutan Sesi 2: Analisis dan Prioritas Penyebab Masalah

• Pengantar • Presentasi • Pengantar Sesi 9: Sesi 4: Sesi 6 Penentuan • Pengantar Rencana Tindak Prioritas Sesi 7: Lanjut Pemantauan • Kerja Kelompok Kegiatan dan Target dan Penilaian • Kerja Kelompok • Kerja Kelompok

10.00 - 10.30 Rehat Teh

Rehat Teh

Rehat Teh

10.30 - 12.00 Penguatan Visi DTPS

Presentasi Sesi 1 • Lanjutan • Lanjutan Sesi 7: Pemantauan dan 2 Sesi 4: dan Penilaian Penentuan Prioritas Kegiatan Presentasi dan Target Presentasi

Presentasi Sesi 8 dan 9, dan Simulasi Materi Advokasi

12.00 - 13.30 ISHOMA

ISHOMA

ISHOMA

• Pengantar 13.30 - 15.00 • Pengantar Sesi 3: Sesi 1: Analisis Situasi Solusi dan Kegiatan dan Masalah • Kerja • Kerja Kelompok Kelompok


HARI 5

Rehat Teh

ISHOMA

ISHOMA

15.00 - 15.30 Rehat Teh

Rehat Teh

Rehat Teh

Rehat Teh

• Lanjutan Sesi 3: Solusi dan Kegiatan

• Presentasi Sesi 5 • Pengantar Sesi 6: Rencana Usulan Anggaran • Kerja kelompok

• Lanjutan Sesi 8: Pembuatan Dokumen Perencanaan dan Anggaran

Umpan Balik Harian

Umpan Balik Harian

Umpan Balik Harian

17.00 - 17.15 Umpan Balik Harian

Rehat Teh

Evaluasi Akhir • Pengantar • Pengantar Sesi 5: Sesi 8: Penutupan Rencana Usulan Pembuatan Kegiatan Dokumen Perencanaan • Kerja Kelompok dan Anggaran • Kerja Kelompok

15.30 -17.00

• Pengantar Sesi 2: Analisis dan Prioritas Penyebab Masalah • Kerja Kelompok


Catatan: Jadwal acara dapat disesuaikan dengan keadaan di daerah


75

Lampiran 3

Proyeksi Penduduk dan Angka Kelahiran Kasar Indonesia/Provinsi Tahun 2005 dan 2010

NO

PROVINSI

1

N.A.D

2

JUMLAH PENDUDUK* 2005

2010

CBR** 2005

2010

4,031.70

4112.2

21.0

19.8

SUMATERA UTARA

12,452.80

13217.6

21.1

19.6

3

SUMATERA BARAT

4,402.10

4535.3

19.6

20.3

4

RIAU

6,108.40

7469.4

24.1

21.7

5

JAMBI

2,657.30

2911.7

20.8

19.2

6

SUMATERA SELATAN

6,755.90

7306.3

20.9

19.0

7

BENGKULU

1,617.40

1784.5

20.4

18.8

8

LAMPUNG

7,291.30

7843.0

19.7

18.2

9

KEP. BANGKA BELITUNG

971.50

1044.7

19.4

18.0

10

DKI JAKARTA

8,699.60

8981.2

20.6

19.2

11

JAWA BARAT

39,066.70

42555.3

19.4

18.0

12

JAWA TENGAH

31,887.20

32451.6

17.8

16.8

13

D.I. YOGYAKARTA

3,280.20

3439.0

12.0

11.9

14

JAWA TIMUR

35,550.40

36269.5

14.2

13.3

15

BANTEN

9,309.00

10661.1

22.1

20.5

16

BALI

3,378.50

3596.7

15.9

14.4

17

NTB

4,355.50

4701.1

22.0

20.1

18

NTT

4,127.30

4417.6

21.4

19.8

19

KALIMANTAN BARAT

4,394.30

4771.5

21.3

19.7

20

KALIMANTAN TENGAH

2,137.90

2439.9

18.7

16.8

21

KALIMANTAN SELATAN

3,240.10

3503.3

19.5

18.3

22

KALIMANTAN TIMUR

2,810.90

3191.0

19.9

18.3

23

SULAWESI UTARA

2,141.90

2277.2

15.8

14.8

24

SULAWESI TENGAH

2,404.00

2640.5

20.0

18.7

25

SULAWESI SELATAN

8,493.70

8926.6

19.2

18.2

26

SULAWESI TENGGARA

2,085.90

2363.9

19.6

17.5

27

GORONTALO

872.20

906.9

19.4

18.2

28

MALUKU

1,266.20

1369.5

22.3

21.5

29

MALUKU UTARA

890.20

969.5

23.3

22.2

30

PAPUA

2,518.40

28919.9

22.5

20.1

219,204.70

233477.4

19.5

18.4

INDONESIA

76 –

Sumber: (BPS, BAPPENAS, UNFPA Tahun 2005) * Dalam ribuan ** per 1000 penduduk DTPS-KIBBLA

Lampiran 4

Hubungan Antara Cakupan Persalinan Tenaga Kesehatan Terampil dengan AKI

Contoh: Kab.A dengan penduduk 1.500.000, dan cakupan linakes trampil 70%. Tariklah garis vertikal dari titik 70 pada garis absis yang memotong kurva pada MMR 300, sehingga diperkirakan terjadi 300 kematian ibu per 100.000 lahir hidup. Sesuai PWS KIA, menghitung jumlah persalinan dari CBR sebagai berikut: CBR di Kab A adalah 20,0 berarti terdapat 20 kelahiran per 1000 penduduk per tahun. Karena jumlah penduduk di Kab A 1.500.000 maka jumlah ibu bersalin adalah: 20/1000 x 1.05 x 1.500.000 = 31.500. Dengan perkiraan MMR 300/100.000, maka jumlah kematian ibu maternal di Kab A per tahun, dapat diperkirakan sejumlah: 300/100.000 X31.500 = 94 kematian ibu per tahun atau 7-8 kematian ibu per bulan. Angka ini dapat digunakan sebagai proxi jumlah kematian ibu sebagai pembanding terhadap data-data yang terkumpul di fasilitas pelayanan. Perkiraan ini tentu telah termasuk kematian ibu di fasilitas pemerintah, swasta dan di masyarakat yang mungkin tidak teridentifikasi sebagai kematian ibu maternal. Periode kritis risiko kematian ibu • Risiko kematian maternal è 100 kali pada hari 1 dan 30 kali pada hari 2 postpartum. • Sebagian besar kematian terjadi pada periode perinatal 14.8%, 43.5% dan 23.7% (1 minggu sebelum, saat dan 1 minggu setelah persalinan). • Kematian maternal pada trimester pertama 12.1% dan 7.9% dalam masa nifas. • Negara tertentu è 50% disebabkan oleh komplikasi abortus (Bangladesh). • Risiko kematian bayi baru lahir è 3-5 kali lebih besar pada bayi tanpa ibu. PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –

77

78 –

DTPS-KIBBLA

% KEMATIAN DI INDONESIA

% PENURUNAN KEMATIAN

INTERVENSI BERDASARKAN FAKTA (huruf tebal menyatakan intervensi sebelum Persalinan)

INTERVENSI BERDASARKAN FAKTA

24%

11%

5%

Eklampsia

Infeksi

Persalinan macet 10%

13%

7%

60%

Mendeteksi pada waktu yang tepat, merujuk untuk operasi persalinan, partogram; ekstraksi dengan bantuan alat

Persalinan bersih, antibiotika jika terjadi infeksi; penatalaksanaan syok termasuk transfusi darah, pengeluaran plasenta yang tertahan, cairan, penatalaksanaan infeksi dengan antibiotik/ TT2

Penatalaksanaan kejang, magnesium sulfat; stabilisasi; rujukan untuk persalinan tepat waktu (cacat saat kehamilan; suplementasi besi)

AMTSL (penggunaan zat uterotonika; peregangan tali pusat terkendali; masase fundus) (Suplementasi Besi)

35% 27%

Komplikasi prematuritas/BBLR (faktor penyerta bukan utama)

Asfiksia dan trauma lahir

5-30%

20-40%

Pertolongan persalinan terampil, stimulasi dan resusitasi

Asuhan kontak kulit-ke-kulit, mengeringkan dan menghangatkan, pemberian ASI dini dan eksklusif, antibiotik (ibu: jarak kelahiran, gizi, pengendalian malaria). Hanya dengan segera memberikan ASI saja bisa menurunkan kematian 17-22%.

BAYI BARU LAHIR Di Indonesia, 1 dari 3 persalinan menghadapi peningkatan risiko kematian yang sebetulnya bisa dihindari. Kematian pada masa neonatus merupakan 57% dari semua kematian selama tahun pertama kehidupan bayi. Fakta global menunjukkan bahwa dua per tiga kematian bayi terjadi dalam waktu satu bulan pertama kehidupannya, dari angka tersebut, dua pertiganya meninggal dalam waktu 24 jam pertama setelah lahir. 70% kematian bayi baru lahir terjadi di rumah tanpa penolong persalinan terampil (SDKI, BASICS) Tahun 2009 target Depkes adalah menurunkan AKBBL dari 20/1000 menjadi 15/1000, AKB diturunkan dari 35/1000 menjadi 26/1000

28%

Perdarahan

IBU Di Indonesia, sekitar 20.650 ibu dan anak perempuan meninggal setiap tahun karena komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan dan 413.000 hingga 619.000 lainnya menderita karena morbiditas yang berhubungan dengan kehamilan (BASICS). Perkiraan mortalitas saat kehamilan adalah 10%, selama persalinan 14% dan selama nifas 3,3% dengan variasi cukup besar antara propinsi. (SKRT 1995). Indonesia sedang berupaya mencapai sasaran MDG untuk menurunkan tiga perempat angka kematian ibu antara tahun 1990-2015. Tahun 2009 Depkes mentargetkan penurunan AKI dari 307/100.000 menjadi 226/100.000

PENYEBAB KEMATIAN (dan cacat)

Lampiran 5


79

10%

Tetanus 10-20%

10-30% Asuhan antenatal, pemeriksaan fisik, TT2

Persalinan bersih dan aman, imunisasi tetanus saat hamil, perawatan tali pusat, perawatan mata, pemberian ASI dini dan eksklusif

25% 12% 7% 5%

Infeksi Pernafasan Akut (ARI)

Diare

Campak

Malaria 40%

30-86%

40-50%

30-60%

30-50%

Pengobatan antimalaria; MTBS-K

Imunisasi; vitamin A

Praktik pemberian makanan, oralit, zinc, ASI dan meningkatkan asupan cairan untuk anak sakit, cuci tangan dengan sabun, air minum aman

Antibiotik; pemberian ASI (segera, 6 bulan, sampai 2 tahun); pelengkap ASI

Intervensi gizi esensial (yodium, pemberian ASI eksklusif dan pelengkap ASI, perawatan anak sakit dan malnutrisi, vitamin A, Fe).Hanya ASI eksklusif saja bisa menurunkan mortalitas 10-13%

Sumber: a. UNFPA/Indonesia; b. USAID/CORE Maternal and Newborn Standards and Indicators Compendium; c. Susenas 1998; Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002/2003; d. Surkesnas 2001; e. CAH-WHO 1995, 1999, 2004; f. Lancet 2005. Sumber lain mencakup Basics II Newborn Health in Indonesia Situation Analysis 2004, Indonesia Sehat 2010 dan Millennium Development Goals.

LINTAS BATAS PEMBERDAYAAN SOSIAL dan KOMUNIKASI UNTUK PERUBAHAN PERILAKU • Praktik Kesehatan Reproduksi (asuhan antenatal, penundaan kehamilan pertama, jarak kehamilan, jumlah anggota keluarga), • Praktik Pemberian Makan Untuk Bayi Dan Anak (ASI, makanan Pelengkap). • Praktik Imunisasi (Rangkaian lengkap untuk bayi, imunisasi bayi sakit, TT2 untuk ibu). • Praktik dan perawatan Kesehatan Di Rumah (kelambu yang diberi insektisida, cuci tangan, air minum, pembuangan materi fekal, vitamin A, garam beryodium, perawatan selama sakit, oralit, ketepatan pemberian obat). • Praktik Pencarian Pelayanan Kesehatan (mengenali penyakit, mencari perawatan yang tepat)

54%

Malnutrisi (faktor penyerta bukan utama)

ANAK di bawah 5 tahun Di Indonesia, kematian anak terus menurun. Cakupan imunisasi anak terhadap enam penyakit utama menurun dari 55% pada tahun 1997 menjadi 52% pada tahun 2002-2003 (SDKI). Indonesia berupaya mencapai target MDG dengan menurunkan dua pertiga angka kematian anak di bawah usia 5 tahun antara tahun 1990 sampai 2015. Tahun 2009 target Depkes adalah menurunkan AKA dari 46/1000 menjadi 33/1000

15%

Infeksi Neonatus

Lampiran 6

No

1 I

80 –

Jenis Pelayanan Dasar

Batas Waktu Satuan Kerja Pencapaian /Lembaga Keterangan (Tahun) Penanggung Jawab

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2 Pelayanan kesehatan dasar

SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/kota

Indikator

Nilai

3

4

5

6

95%

2015

Dinkes Kab/Kota

2. Ibu hamil, bersalin, nifas 80% dengan komplikasi yang ditangani

2015

Dinkes Kab/Kota

1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

3. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

90 %

2015

Dinkes Kab/Kota

4. Cakupan pelayanan Ibu Nifas

90%

2015

Dinkes Kab/Kota

5. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

80%

2010

Dinkes Kab/Kota

6. Cakupan kunjungan bayi

90%

2010

Dinkes Kab/Kota

7. Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100%

2010

Dinkes Kab/Kota

8. Cakupan pelayanan anak balita

90%

2010

Dinkes Kab/Kota

9. Cakupan pemberian 100% makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

2010

Dinkes Kab/Kota

10.Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan

100%

2010

Dinkes Kab/Kota

11.Penjaringan kesehatan 100% siswa SD dan setingkat

2010

Dinkes Kab/Kota

12. Cakupan peserta KB Aktif

70%

2010

Dinkes Kab/Kota

13. Penemuan dan penanganan penderita penyakit

100%

2010

Dinkes Kab/Kota

DTPS-KIBBLA

7

No

1

II

Jenis Pelayanan Dasar 2

Pelayanan kesehatan rujukan

Batas Waktu Satuan Kerja Pencapaian /Lembaga Keterangan (Tahun) Penanggung Jawab

STANDAR PELAYANAN MINIMAL Indikator

Nilai

3

4

5

6

14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

100%

2015

Dinkes Kab/Kota

15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100%

2015

Dinkes Kab/Kota

16. Pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

90 %

2015

Dinkes Kab/Kota

III

Penyelidikan 17. Desa/Kelurahan 100% epidemiologi mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan dan Penangepidemiologi <24 jam gulangan KLB

2015

Dinkes Kab/Kota

IV

Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

2015

Dinkes Kab/Kota

18. Desa Siaga Aktif

80 %

7


81

82 –

DTPS-KIBBLA

Luaran 1 a: Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di Polindes maupun di Puskesmas

STRATEGI & LUARAN

Lampiran 7

INDIKATOR

PEDOMAN / MODUL

• Supervisi fasilitatif pasca pelatihan klinis pelayanan kesehatan ibu dan KB • Pengadaan buku pedoman : BP3K, Kajian Mandiri, supervisi fasilitatif, analisis situasi, AMP-KB • Pengadaan sarana transportasi untuk operasional upaya percepatan penurunan AKI dan AKB (roda 2 dan roda 4) • Lokakarya jaminan ketersediaan komoditas dan obat KIBBLA • Pelayanan ANC yang terfokus di fasilitas kes dan dirumah

• Supervisi fasilitatif pelayanan Kes Ibu dan KB • Supervisi manajemen program kesehatan ibu dan KB

Peraturan Pengadaan Sarana Peraturan Pengadaan Sarana Peraturan Pengadaan Sarana Pedoman ANC

% sarana yg tersedia thd baku kebutuhan % sarana yg tersedia thd baku kebutuhan % komoditas yg ada thd baku kebutuhan % ibu yang mendapat ANC

Manajemen Program Kes Ibu & KB Supervisi Fasilitatif dan Q&A

Paket Kualifikasi dan Akreditasi SPK Advokasi Inisiasi Menyusu Dini/ APN Supervisi Fasilitatif

Paket Pelatihan PPGDON, PONED

Paket Pelatihan APN

% petugas/fasilitas yg mendapat SF % jumlah dan target supervisi perbaikan manajemen % petugas kompeten dan akreditasi faskes dari total yg dilatih

% pemenuhan terhadap kebutuhan tenaga terampil di Polindes/Puskesmas • Penyediaan sarana dan peralatan pelayanan kebidanan % ketersediaan terhadap kebutuhan sarana dan peralatan • Penyediaan obat dan alat bahan habis pakai % ketersediaan terhadap kebutuhan obat dan bahan habis pakai • Penyediaan pelayanan dan biaya operasional APN/PPGDON % penyediaan jenis pelayanan dan biaya terhadap standar APN/PPGDON • Penyediaan pelayanan dan biaya operasional PONED % penyediaan jenis pelayanan dan biaya terhadap standar PONED • Pelatihan APN (Polindes/Puskesmas) % petugas mampu laksana APN di Polindes/ Puskesmas • Pelatihan PPGDON (Polindes) % petugas mampu laksana PPGDON di Polindes/Puskesmas • Pelatihan Tim Klinik PONED (Puskesmas) % realisasi PKM PONED dgn target kabupaten/kota • Kualifikasi Petugas dan Akreditasi Teknis Fasilitas Kes- % petugas kompeten dan fasilitas yang ehatan Pascapelatihan APN/PPGDON/PONED/PONEK terakreditasi • Orientasi Standar Pelayanan Kebidanan % petugas yang memahami SPK • Pelatihan promosi ASI eksklusif % petugas mampu laksana promosi IMD

• Penempatan tenaga bidan terampil APN/PPGDON

Pertolongan pertama obstetri pada semua Polindes dan Puskesmas tanpa tempat tidur:

Strategi 1: Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan berdasarkan bukti ilmiah

KEGIATAN

Tabel Strategi, Luaran, dan Kegiatan Program Ibu dan Bayi Baru Lahir PEN’ JAWAB


83

• Pelayanan rujukan ke rumah sakit • Pelayanan ibu hamil KEP dan KEK • Pelayanan kunjungan ibu nifas dan neonatal • Pemetaan sasaran bumil • Pengadaan sarana kontrasepsi kit • Pelatihan konseling ABPK-KB • Pelacakan unmet need KB • Sosialisasi standar pelayanan KB (BP3K) • Pelaksanaan Audit Medik Pelayanan KB (AMP KB) tingkat kab/kota • Audit Maternal dan Perinatal (AMP) • Penjaringan ibu hamil dengan resiko tinggi dengan 5 T • Pertemuan PWS KIA • Pengadaan buku kohort KIA • Penyuluhan PMS and HIV/AIDS di faskes • Pelaksanaan PMTCT • Pelatihan kapasitas dan operasional kemitraan bidan – dukun • Sosialisasi kemitraan bidan dan dukun (pengembangan kapasitas dan operasional) • Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan bidan – dukun di berbagai jenjang. • Magang dukun dirumah bidan/polindes • Pertemuan koordinasi bagi akses pelayanan bumil/bulin/ bufas dan bayi baru lahir melalui GSI/P4K (Pedoman Perencanaan Persalinan dan Pecegahan Komplikasi)

KEGIATAN

• Pelatihan klinik PONED • Magang PONED bagi Tim Medik Puskesmas • Pengadaan peralatan PONED • Bimbingan teknis pelayanan KIBBLA Puskesmas oleh SpOG dan SpA • Supervisi fasilitatif pascapelatihan klinis pelayanan KIBBLA

Luaran 1 b: Pelayanan obstetri dan neonatal • Pertemuan pengkajian, seleksi dan pengembangan emergensi dasar (PONED) Puskesmas PONED • Penempatan tenaga PONED di Puskesmas

STRATEGI & LUARAN

KIP/K dan ABPK KB Manajemen Program KB

Pedoman Rujukan SPK ibu hamil dengan gangguan gizi Pedoman KN Juklak Pemetaan Bumil Peraturan Pengadaan Sarana

PEDOMAN / MODUL

Pedoman Kemitraan Bidan-Dukun Program GSI/P4K

% monev kemitraan Bidan-Dukun % Dukun yang magang di Polindes % Pemenuhan akses yankes melalui GSI/P4K

% SF pascapelatihan KIBBLA

% PKM PONED yang mendapat Bintek

% Petugas terlatih PONED % Petugas magang PONED % Pemenuhan alat terhadap standar kebutuhan

Pedoman Bintek Yan KIBBLA SpOG/SpA Supervisi Fasilitatif

Pedoman Manajemen PKM PONED Peraturan pengangkatan dan penempatan pegawai Paket Pelatihan PONED Peraturan Pengadaan Sarana

Monev Kemitraan Bidan-Dukun

% pemahaman ttg kemitraan Dukun - Bidan

% PKM yang terseleksi utk PONED % Penempatan nakes di PKM PONED

PWS KIA Peraturan Pengadaan Sarana Pedoman Penyuluhan Pedoman PMTCT Pedoman Kemitraan Dukun-Bidan

% kegiatan AMP thd target AMP Kab/Kota % penjaringan ibu hamil risti dan pendataan sasaran % pengadaan thd baku kebutuhan % kegiatan penyuluhan thd target % upaya PMTCT thd target program % kemitraan thd target program

Pedoman AMP

% kegiatan Audit terhadap target program KB Pedoman Audit Medik

% kasus rujukan yg dapat dirujuk % cakupan Bumil KEP/KEK % pelayanan KN terhadap target % upaya pemetaan Bumil terhadap target % sarana kontrasepsi thd baku kebutuhan % petugas mampu KIP/K dan ABPK KB % Unmet need KB % petugas yg paham baku pelayanan KB

INDIKATOR

PEN’ JAWAB

84 –

DTPS-KIBBLA • Penempatan tenaga kesehatan penyelenggara PONEK • Pengadaan peralatan PONEK • Pengadaan obat dan bahan habis pakai • Pelatihan PONEK bagi tenaga RS • Pencegahan dan penanggulangan infeksi • Jaminan fungsi unit bank darah RS • Pengadaan peralatan bank darah • Penyediaan tenaga laboratorium bank darah • Pelatihan teknis bagi petugas bank darah

KEGIATAN

• Lokakarya Perencanaan berbasis kinerja DTPS-KIBBLA • Evaluasi pelaksanaan program KIBBLA (evaluasi paruh tahun dan akhir tahun)

• Pertemuan analisis data dan manajemen KIBBLA

Luaran 2: Pelayanan kehamilan, per• Pertemuan evaluasi kinerja bidan dalam pelayanan KIBBLA salinan dan nifas oleh petugas • Pertemuan kajian kebutuhan pelatihan tenaga kesehatan kesehatan KIBBLA • Pertemuan kajian kebutuhan tenaga untuk pelayanan KIBBLA • Pengumpulan dan analisis data KIBBLA • Pertemuan pembahasan PWS KIA

Luaran 1 c: Pelayanan Obetetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit kabupaten/kota

STRATEGI & LUARAN

% perbaikan dan kelangsungan program KIBBLA melalui kegiatan evaluasi

% Pengumpulan & analisis data thd target % pertemuan yang berdampak pada kualitas PWS KIA % pertemuan yg berdampak pada perbaikan manajemen KIBBLA % penyelesaian RK DTPS-KIBBLA Kab/Kota

% Kajian & rencana pelatihan dan kebutuhan tenaga KIBBLA

% Bidan dgn kinerja standar KIBBLA

% Penempatan nakes PONEK thd kebutuhan % pengadaan thd kebutuhan alat/obat % Nakes mampu PONEK thd standar kebutuhan % Infeksi yang dapat dicegah/tanggulangi % RS Kab/Kota dgn Bank Darah yg aktif

INDIKATOR

Pedoman DTPS-KIBBLA

Pedoman PWS KIA Pedoman Analisis Data KIBBLA

Pedoman Analisis Data KIBBLA

Pemantauan Kinerja Bidan

Peraturan pengangkatan dan penempatan pegawai Peraturan Pengadaan Sarana Paket Pelatihan PONEK Pedoman Pencegahan Infeksi Manlak Bank Darah

PEDOMAN / MODUL

PEN’ JAWAB


85

KEGIATAN

INDIKATOR

PEDOMAN / MODUL

PEN’ JAWAB

Luaran 2: Kerjasama dengan BKKBN

• Pembinaan tokoh dan kader masyarakat tentang program KB

• Pelatihan peningkatan manajemen pelayanan KB di fasilitas pelayanan kesehatan kabupaten/kota • Pembentukan tim fasilitator kabupaten/kota untuk penggunaan Alat Bantu Pengambilan Keputusan KB (ABPK) • Pelatihan petugas untuk penggunaan ABPK.

• Penyediaan tenaga konselor KB • Kerjasama lintas sektor dalam penyediaan tenaga pelayanan KB • Kajian mandiri terhadap kualitas pelayanan KB

• Penanganan Bumil KEK • Pelayanan ANC dengan menerapkan buku pedoman ANC berkualitas (ANC+PMTCT, malaria, TBC) • Penanganan kasus malaria • Penanganan kasus TBC • Imunisasi TT • Penyuluhan PMS and HIV/AIDS oleh tenaga kesehatan

• Pelatihan advokasi program KIBBLA dan penganggarannya • Advokasi kepada stakeholder tentang program kesehatan ibu dan bayi baru lahir untuk mendapatkan prioritas di kabupaten/kota

• Membentuk P2KP • Pelatihan SDM kesehatan tentang Contraceptive Technology Update (CTU)

• Review pelaksanaan program KIBBLA kabupaten/kota

Luaran 1: Kemitraan perencanaan • Sosialisasi program KIBBLA multipihak. pelaksanaan program KIBBLA • Pertemuan koordinasi MPS di kabupaten

Pedoman Perbaikan Gizi Ibu Hamil Pedoman ANC Terfokus

% konselor KB thd jumlah petugas KB % pemenuhan kebutuhan tenaga pelaksana KB secara LP/LS % perbaikan kualitas pelayanan KB melalui upaya kajian mandiri % petugas mampu laksana manajemen pelayanan KB % fasilitator ABPK KB thd std kebutuhan di kabupaten/Kota % kondelor mampu laksana ABPK dlm satu kelompok pst plthn % Toma dan Kader sebagai advokator KB

KIP/K KB Peraturan Pengadaan tenaga pelaksana KB Pedoman Baku Klinik KB Standar Manajemen Pelayanan KB Paket Pelatihan Fasilitator ABPK Paket Pelatihan Konselor utk ABPK Materi Program KB bagi Toma dan Kader

Penanganan terpadu Bumil (KEK, % pencegahan dan penanganan Bumil dengan Malaria, TBC, PMS & HIV/AIDS dan imunisasi) masalah melalui upaya LP/LS

% strakeholder kab/ kota yang memprioritaskan KIBBLA % perbaikan Bumil KEK melalui upaya penjaringan risti bumil dengan LILA. % cakupan ANC terfokus melalui upaya LP

Pedoman Advokasi KIBBLA % petugas mampu CTU terhadap jumlah petugas unit KB % petugas mampu adovaksi prog. & anggaran KIBBLA thd jumlah staf sungram

% LP/LS/mitra yang memahami program KIBBLA % tingkat kordinasi LS/LP/mitra upaya KIBBLA Strategi Nasional MPS melalui MPS % keberhasilan pelaksanaan kegiatan KIBBLA Panduan Pembentukan P2KP/S terhadap perencanaan. Paket Pelatihan KB (CTU Update) % P2KP aktif terhadap jumlah kabupaten

Strategi 2: Membangun kemitraan dan kerjasama lintas program, lintas sektor dan mitra terkait lainnya untuk advokasi koordinasi perencanaan dan kegiatan program MPS serta meningkatkan sumberdaya yang tersedia

STRATEGI & LUARAN

86 –

DTPS-KIBBLA

Luaran 6: Kerjasama dengan Palang Merah Indonesia

Luaran 5: Kemitraan dengan organisasi profesi

Luaran 4: Kemitraan dengan sektor swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Luaran 3: Kerjasama dengan dukun bayi:

STRATEGI & LUARAN

% keluarga/ibu yg mengerti kehamilan Risti

% desa yg memiliki ambulans desa % desa yg memiliki Perdes KIBBLA

% Bidan & Dukun yg memahami konsep kemitraan % Dukun yg paham konsep Dasa Wisma % Dukun yg paham program KIBBLA, termasuk masalah dan alur rujukan

INDIKATOR

• Membentuk/memfungsikan Unit Transfusi Darah dan Bank Darah • Membuat Prosedur Kerja Tetap (protap) pengelolaan darah dan produk darah • Penyediaan peralatan transfusi darah • Identifikasi golangan darah ibu hamil • Identifikasi calon donor bagi ibu hamil – bersalin yang membutuhkan

% UTD dan Bank Darah yang berfungsi sbg hasil kerjasama dgn PMI % penyelesaian Protap pengelolaan darah dan produknya % kelengkapan peralatan transfusi % identifikasi gol. darah Bumil di desa % identifikasi gol. darah donor di desa

• Pembentukan Pusat Pelatihan Klinik Sekunder (Provinsi) % pembentukan P2KS/P sebagai hasil kerjasama dgn Org. Profesi dan Primer (Kabupaten) • Kemitraan jaringan pelayanan KIBBLA dengan Bidan Delima % peningkatan akses dan kualitas KIBBLA hasil kemitraan dengan BD • Pertemuan berkala KIBBLA dengan organisasi profesi di % perencanaan dan pelaksanaan prog. KIBtingkat kabupaten/kota BLA

• Pembentukan ambulans desa melalui pertemuan desa • Membuat peraturan desa tentang KIBBLA (termasuk komite kesehatan desa, tabulin, dasolin, dsb) • Penyuluhan kehamilan risiko tinggi (termasuk PMS dan HIV/AIDS)

• Sosialisasi kegiatan dasa wisma bagi dukun • Penyuluhan peran dukun bayi dalam KIBBLA terutama pengenalan masalah dan alur rujukan

• Orientasi kemitraan dukun-bidan dalam KIBBLA

KEGIATAN

Pedoman Kerja UTD dan Bank Darah Pedoman Pedoman P4K

Pedoman Pembentukan P2KS/P Petunjuk Penyediaan Pelayanan melalui MekanismeKemitraan MANLAK STRATEGI PROGRAM KIBBLA Program KIBBLA

Pedoman Pembentukan Ambulans Desa Pedoman Penyusunan Perdes Materi Penyuluhan Kehamilan Risti

Pedoman Kemitraan Bidan-Dukun Pedoman Kegiatan Dasa Wisma Materi Penyuluhan Program KIBBLA

PEDOMAN / MODUL

PEN’ JAWAB


87

KEGIATAN

INDIKATOR

PEDOMAN / MODUL

PEN’ JAWAB

• Penyuluhan tentang budaya hidup sehat dan pelayanan berkualitas bagi keluarga • Penyuluhan kesehatan ibu hamil dari keluarga kurang mampu

% perempuan dlm wilayah tertentu yg memahami hak reproduksi % org. wanita dlm suatu wilayah yang memahami hak reproduksi % keluarga di dalam suatu wilayah paham nutrisi dan tumbuh kembang melalui pelayanan bermutu % pelayanan KIBBLA berkualitas di faskes dlm suatu wilayah

% akses pelayanan adekuat yg didukung Askeskin

% keluarga paham kualitas pelayanan

Materi Hak Reproduksi Materi Nutrisi dan Tumbuh Kembang Materi Program KIBBLA & Kualitas Pelayanan

Pedoman Pemberdayaan Keluarga Pedoman Askeskin

Pedoman Pedoman P4K Pedoman Promkes MPS Pedoman MPR-MPS % akurasi pesan MPS dalam leaflet Pedoman Deteksi Tanda Bahaya % mitra/masyarakat yg memahami MPS bagi Masyarakat % mitra/masyarakat yg memahami GDON % Buku Kepemilikan Buku KIA pada Bumil / Buku KIA Buku KIP/K & KIA Bulin/Bufas % petugas mampu laksana KIP/K dan Peren- Pedoman Penyuluhan PMS – HIV/ AIDS canaan Persalinan Pedoman P4K dan Suami Siaga % pemahaman suami ttg PMS – HIV/AIDS % kesiapan dana dan tanggap gawat-darurat bagi ibu dari suami/keluarga

% suami yg paham perannya dlm KIBBLA

• Pelatihan KIP/K dan Perencanaan Persalinan untuk optimalisasi penggunaan buku KIA • Penyuluhann tentang PMS – HIV/AIDS • Penyuluhan tentang pentingnya dukungan (termasuk ketersediaan dana dan tanggap gawatdarurat) dari suami/ keluarga selama kehamilan, persalinan dan nifas • Penyuluhan peran suami di dalam program KB, termasuk % dukungan suami dalam program KB dlm sewilayah KB pascapersalinan dan pascakeguguran

• Penyuluhan “Suami Siaga” dan P4K di dalam pesan MPS kepada masyarakat • Membuat leaflet poster tentang pesan MPS • Sosialisasi MPR-MPS • Penyuluhan pengenalan tanda bahaya obstetri & neonatal • Sosialisasi buku KIA (buku JICA)

Luaran 3: Pemantauan kualitas pe• Penyuluhan hak perempuan dalam reproduksi layanan kesehatan ibu dan • Penyuluhan pemahaman kesehatan ibu dan bayi baru bayi baru lahir oleh kelompok lahir kepada organisasi wanita wanita • Penyuluhan ASI Eksklusif dan Nutrisi Tumbuh Kembang melalui pelayanan bermutu bagi perempuan dan keluarga • Meningkatkan kualitas pelayanan KIBBLA berkualitas melalui sistem pelayanan kesehatan

Luaran 2: Peran aktif keluarga dalam menjamin pelayanan yang adekuat

Luaran 1: Keterlibatan suami siaga

Strategi 3: Mendorong pemberdayaan wanita dan keluarga melalui peningkatan pengetahuan untuk menjamin perwujudan perilaku sehat dan pemanfaaatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi

STRATEGI & LUARAN

88 –

DTPS-KIBBLA

KEGIATAN

INDIKATOR

PEDOMAN / MODUL

• Pertemuan koordinasi dan monitoring pelaksanaan P4K tingkat kecamatan • Penyuluhan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit (PKMRS) • Pendaftaran calon donor darah • Pertemuan Komite Kesehatan Kabupaten/Kota tentang perlindungan konsumen dan petugas kesehatan • Pertemuan musyawarah desa untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KIBBLA di tingkat desa • Pertemuan lintas sektor (persyaratan pelayanan bagi masyarakat miskin)

• Penyuluhan tentang tanggung-jawab masyarakat dalam pencegahan kematian pada ibu, BBL dan Anak Balita • Membuat leaflet tentang penyebab dan upaya menanggulangi kematian ibu, BBL dan Anak Balita • Pembentukan dan pelaksanaan Kelompok Peminat KIBBLA dan Kelompok Kerja P4K • Pertemuan koordinasi dan monitoring pelaksanaan P4K tingkat kabupaten • Pertemuan sosialisasi P4K tingkat kecamatan

• Membuat/membangun Rumah Tunggu Sayang Ibu untuk daerah terpencil • Pembentukan kelompok pemerhati dan pemberdayaan perempuan dan keluarga • Penyuluhan kesehatan ibu dan bayi baru lahir kepada tokoh dan kader kesehatan • Penyuluhan tentang pentingnya tabulin dalam mengatasi biaya pelayanan • Pelatihan fasilitator - bidan dalam pelaksanaan P4K • Pertemuan tentang operasional P4K mendukung dalam terbentuknya Tabulin, Ambulans Desa, calon donor darah (minimal 4 kali setahun)

• Pertemuan evaluasi penyuluhan MPS melalui GSI atau Pedoman P4K • Membuat leaflet tentang 4 Terlalu dan 3 Terlambat • Penyuluhan tentang 4 Terlalu dan 3 Terlambat

% keluarga/pasien yang mendapat penyuluhan KIBBLA di Rumah Sakit % anggota masy. yg mendaftar sbg donor % penanggulangan keluhan konsumen dan petugas terkait KIBBLA % peningkatan akses dan kualitas yankes hsl musyawarah desa % masy/keluarga yg paham syarat bantuan pelayanan bagi masyarakat miskin

% kelompok peminat KIBBLA dan Pokja P4K % evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan P4K di kab/kota % pehamanan Staf Kecamatan & Kades ttg P4K % evaluasi dan rekomendasi plksn P4K di kec

kematian ibu/BBL/Anak Anak Balita

% peran serta masy. dlm upaya pencegahan kematian ibu/BBL/Anak Balita % akurasi pesan upaya pencegahan

% bidan fasilitator P4K di desa/kab/kota % Tabulin, Ambulans Desa, Donor Darah dsb dr hsl pertemuan operasional P4K

% desa dengan tabulin/dasolin

% kelompok pemerhati dan pemberdayaan perempuan di suatu wilayah % Toma dan Kader yg paham KIBBLA

% masyarakat yang memahami dan berperan dalam MPS % akurasi pesan 4T dan 3 T dlm leaflet % masyarakat dlm suatu wilayah yang paham 4T dan 3T % Rumah Tunggu SI di daerah terpencil

Pedoman P4K Pedoman Pemantauan dan Penyeliaan Program Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir Pedoman PKMRS Pedoman P4K Pedoman P4K Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Manlak Jamkesmas)

Manlak Strategi Program KIBBLA(* MPS-SIG) Pedoman P4K MPR-MPS Promkes MPS Pedoman Rumah Tunggu Hak Reproduksi Manlak Strategi Program KIBBLA Pedoman P4K

Strategi 4: Mendorong keterlibatan masyarakat dan menjamin penyediaan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi

Luaran 2: Tanggung jawab masyarakat tentang KIBBLA

Luaran 1: Gerakan Sayang Ibu

STRATEGI & LUARAN

PEN’ JAWAB


89

Luaran 4: Asesmen kegiatan terbaik dikab/kota oleh GSI/ Masyarakat SiAGa

Luaran 3: Pemantauan pelayanan KIBBLA oleh masyarakat % kerjasama dalam pemantauan kualitas pelayanan % masy/keluarga yg paham manfaat AMP

• Rencana pengembangan manfaat GSI/Masyarakat SiAGa % desa/kab/kota baru dgn GSI/P4K ke kabupaten/kota lainnya % rencana KIBBLA yg menyentuh masy. • Merencanakan program KIBBLA tingkat kecamatan – terpencil dan miskin tingkat kecamatan desa prioritas, terutama masyarakat miskin dan desa

• Pertemuan kerjasama dalam pemantauan kualitas pelayanan oleh masyarakat • Sosialisasi AMP kepada kelompok masyarakat Pedoman GSI/P4K Manlak Strategi Program KIBBLA

Manlak Strategi Program KIBBLA Pedoman AMP

90 –

DTPS-KIBBLA 2 Linakes Bayi mendapat ASI segera(IMD) Bayi diimunisasi HBO Bayi diberi Vit K injeksi. Bayi asfiksia yang dirawat sesuai standar

% % % % % % KN1 dan % KN2 % Bayi diimunisasi BCG % Bayi sakit dirujuk

1

1. Penerapan – Asuhan Persalinan Normal – Inisiasi Menyusu Dini (IMD), imunisasi, manajemen asfiksia – mengeringkan dan menghangatkan, asuhan kontak kulit ke kulit,dan kegiatan berkaitan dengan pertolongan persalinan terampil

2. Kunjungan Neonatal 1 (KN1) dan 2 (KN2) serta rujukan bayi sakit

% anak dengan keterlambatan perkembangan % balita yang mendapatkan pengobatan kecacingan % desa yang mencapai UCI % anak < 1 tahun sudah imunisasi campak

5. Kunjungan (pelayanan) petugas Puskesmas ke lapangan untuk melaksanakan Stimulasi,Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) balita

6. Pengobatan rutin kecacingan

7. Pelayanan imunisasi lengkap pada bayi dan anak balita

8. Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu*

% bayi dan anak Balita yang mendapatkan kunjungan pelayanan minimal 4 kali /tahun % bayi mendapat ASI eksklusif

4. Kunjungan (pelayanan) bayi dan anak balita dengan resiko tinggi, penyakit kronis, penyakit akut berulang dan kurang atau tidak mendapatkan pelayanan kesehatan

3. Pelayanan dengan menerapkan Manajemen Terpadu % bayi BBLR yang dirawat sesuai standar Balita Sakit (MTBS) : BBLR, pelayanan pencegahan dan penanganan penyakit infeksi(diare, ISPA, demam berdarah, malaria, dll .

Indikator

Penemuan kasus AFP ³ 2 / 100.000 penduduk <15th

MTBS Buku registrasi desa

Dokter Puskesmas

Petugas imunisasi Bidan didesa Bidan Praktek Swasta

Dokter Puskesmas

Perawat Puskesmas Bidan Puskesmas

Dokter Puskesmas Perawat Puskesmas

MTBM-MTBS PWS KIA Form penjaringan Resti Latihan manajemen laktasi (40 jam) SDIDTK

Dokter Puskesmas

Bidan Puskesmas Bidan di desa Bidan Praktek Swasta

Ka. Puskesmas / Bidan Puskesmas / desa

4

Penanggung jawab

MTBM – MTBS Manajemen BBLR untuk bidan desa PONED PONEK

Pedoman Teknis Neonatal Esensial

APN Pedoman Teknis pemberian Vitamin K1 Manajemen Asfiksia BBL untuk bidan desa

3

Pedoman /Modul

Luaran : Meningkatnya akses pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir, bayi dan anak balita

Strategi 1: Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita

Tabel Strategi, Luaran, Kegiatan, Indikator untuk Program Kesehatan Bayi dan Anak Balita

Kegiatan

Lampiran 8


91

% jumlah tenaga yang telah dilatih % jumlah tenaga yang telah dilatih Setiap Puskesmas mempunyai tenaga pengelola vaksin minimal 2 orang

3. Pelatihan tenaga vaksinator

4. Pelatihan tenaga pengelola vaksin

% jumlah tenaga yang telah dilatih

2. Pelatihan Pojok Gizi tenaga Puskesmas

1. Pelatihan dan pemantauan pasca pelatihan bagi para petugas kesehatan : • APN • Manajemen Asfiksia • Manajemen BBLR • Stardardisasi Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) • SDIDTK • Tata laksana gizi buruk • Pelatihan manajemen laktasi

APN MTBM MTBS Manajemen Asfiksia BBL untuk bidan desa Manajemen BBLR untuk bidan desa

Luaran: Meningkatnya kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir, bayi dan anak balita

Strategi 2: Meningkatkan Kualitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita

16. Pelaksanaan pemantauan status gizi (PSG) berdasar- Tersedia data mengenai status gizi kan BB/U dikab/kota balita.

% bayi yang dirujuk yang mendapat Jamkesmas/ Askeskin bantuan biaya

15. Rujukan neonatus, bayi dan anak balita sakit – bantuan biaya ke rumah sakit

Subdin PP PL

Subdin PP PL

Subdinkes KIA

Kepala Dinas Kesehatan

Staf keuangan Puskesmas

Dokter Puskesmas Petugas gizi Puskesmas

% kasus gizi buruk yang dirujuk

14. Rujukan kasus gizi buruk ke rumah sakit*

Jamkesmas/ Askeskin

Petugas gizi Puskesmas

13. Pemberian tambahan makan dan vitamin untuk % balita mendapatkan PMT kasus kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vit. A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

% balita yang naik berat badannya



12. Pemberian MP ASI 90 hari bagi balita Gakin 6 – 24 bulan yang berat badannya tidak naik 1 kali di desa

Pedoman distribusi Vit A

Petugas gisi Puskesmas

Dokter Puskesmas

Cakupan vit A

10. Penyelenggaraan suplementasi zat gizi mikro di Puskesmas, Posyandu, Polindes, Poskesdes dan Poskestren

SDIDTK Manajemen laktasi (40 jam) PONED/K

11. Pelayanan perawatan gizi buruk di Puskesmas Rawat % bayi gizi buruk yang dirawat Inap*

% balita dengan gizi buruk

9. Pelacakan balita gizi buruk

92 –

DTPS-KIBBLA % tenaga yang telah dilatih

% bidan dan perawat yang telah dilatih Jumlah fasilitator yang telah dilatih pada setiap kabupaten/kota Jumlah fasilitator yang telah dilatih pada setiap kabupaten/kota

6. Pelatihan tenaga pelaksana asuhan gizi Puskesmas dan Poskesdes dalam memberikan pelayanan gizi yang meliputi tata laksana gizi buruk dan konseling menyusui

7. Kalakarya MTBM- MTBS bagi bidan dan perawat yang belum dilatih MTBM- MTBS

8. Pelatihan calon fasilitator/ToT MTBS

9. Pelatihan calon fasilitator SDIDTTK / ToT SDIDTK

MTBS

MTBS

APN Manajemen laktasi (40 jam)

Format pengumpulan data untuk DTPS-2007 PWS KIA PWS Gizi

Dokumen perencanaan dan penganggaran program KIBBLA ( hasil DTPS 2007) Jumlah pertemuan dengan stakeholder Jumlah pertemuan kerja sama

% kematian Anak Balita Tersedianya data untuk penentuan kebijakan / perencanaan ( DTPS 2007) Tersedianya hasil pelacakan kesakitan dan kematian balita

3. Pertemuan penyusunan perencanaan dan penganggaran program KIBBLA

4. Sosialisasi dan advokasi masalah / program KIBBLA .

5. Pertemuan dalam kerjasama dengan Diknas dan BKKBN dan lintas program terkait dalam penerapan pengembangan dan pendidikan anak usia dini

6. Audit kematian Bayi / Anak Balita

7. Perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan yang komprehensif dan terpadu.

8. Meningkatkan sistem pelacakan, pencatatan dan pelaporan kesakitan dan kematian pada neonatus, bayi dan anak balita (otopsi verbal dan registrasi kematian)

Kuesioner autopsi verbal Anak Balita

Penguatan kapasitaas Advokasi dalam issue KIBBLA.

% tenaga Puskesmas yang telah dilatih

2. Pelatihan autopsi verbal dan audit kematian balita

DTPS-2007 Pedoman fasilitator

% tenaga Puskesmas yang telah dilatih PUGS pada setiap kabupaten/kota

1. Pelatihan Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS)

Luaran: Meningkatnya manajemen program kesehtan bayi baru lahir, bayi dan anak balita

Strategi 3: meningkatkan pengelolaan program kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita

% Bidan Puskesmas dan Bidan didesa terlatih sebagai konselor ASI eksklusif, menyusu dini

5. Pelatihan konselor ASI eksklusif dan menysu dini

Subdin KIA Petugas gizi Puskesmas. Imunisasi

Subdin Perencanaan

Subdin KIA

Kepala Dinkes

Kepala Dinkes

Kepala Dinkes

Subdin KIA

Subdin KIA

Subdin Kesga

Subdinkes Yankes

Kepala Dinas Kes.

Subdinkes berkaitan dengan gizi

Subdin KIA


93

Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan program KIBBLA % kuantitas dan kualitas obat yang telah disediakan Tersedianya vaksin / perlengkapan imunisasi di fasilitas pelayanan

10. Monitoring dan evaluasi program KIBBLA

11. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan Anak Balita *

12. Pengadaan alat imunisasi dan vaksin penyakit menular

Supervisi fasilitatif

Subdin PP PL

GFK

Kepala Dinas Subdin KIA

Subdin KIA

% kader kesehatan yang telah dilatih % posyandu yang telah dilaksanakan revitalisasi Jumlah buku KIA yang dibagkan % ibu hamil yang menerima buku KIA % jumlah kemitraan perawatan bayi baru lahir

2. 2. Pelatihan kader dalam pemantauan pertumbuhan dan pendampingan kasus gizi kurang/buruk dan kadarsi didesa siaga di Puskesmas

3. Revitalisasi posyandu

4. Sosialisasi buku KIA bagi keluarga dan masyarakat

5. Kemitraan bidan dan dukun dalam meningkatkan akses perawatan bayi baru lahir

Jumlah desa “ Siap Antar jaga” yang terbentuk

8. Pengembangan desa “ Siap Antar Jaga” (P4K)

Kepala Puskesmas

Bidan Puskesmas

Subdin KIA


Bidan Puskesmas

Kit Desa Siap Antar Jaga

Kepala Dinkes Kepala Puskesmas Kepala Desa

Buku KIA Bidan Puskesmas Buku saku Kadarzi Petugas gisi Puskesmas Pelatihan Komunikasi Peruba- Bidan di desa han Perilaku Modul cuci tangan untuk masyarakat.

Buku KIA

Pedoman revitalisasi Pos Yandu

Bahan Kadarzi

Buku KIA

Catatan: 1. Kegiatan dengan tanda * adalah kegiatan yang tercantum pada lampiran Permendagri No. 13 tahun 2006 2. Kegiatan dengan huruf tebal dan miring adalah kegiatan yang berkaitan dengan Evidence Based Intervention (EBI)

Jumlah penyuluhan tentang : IMD / ASI eksklusif, Buku KIA, Imunisasi, cuci tangan dengan sabun, manfaat oralit

7. Penyuluhan /KIE Program KIBBLA • Inisiasi Menyusu Dini / ASI eksklusif • Buku KIA • Manfaat Imunisasi • Cuci tangan dengan sabun • Manfaat oralit • Air minum aman

6. Pelaksanaan SMD dan MMD Kadarsi di desa siaga

% kader kesehatan yang telah dilatih

1. Pelatihan buku KIA bagi kader kesehatan

Luaran: Meningkatnya kemitraan dengan stakeholder dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam perawatan dan pengenalan tanda bahaya pada bayi baru lahir, bayi dan anak balita

Strategi 4: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita

Tersedianya rekomendasi hasil supervisi minimal 4 kali pertahun

9. Supervisi fasilitatif pelayanan kesehatan bayi dan Anak Balita di Puskesmas

Lampiran 9

Alur Proses Perencanaan APBD

94 –

DTPS-KIBBLA


95

Lobby Panitia Anggaran dan DPRD

September Keputusan Ranperda Ka.Daerah/ DPRD

Desember Perda APBD

5

6

Dinkes menyusun draft Petunjuk Operasional

Dinkes menyelesaikan format RKA SKPD terutama format 2.2.1 sebagai bahan untuk Ranperda APBD dan bahan untuk Petunjuk Operasional

Lobby Panitia Anggaran dan DPRD agar Renja RKPD dan program kesehatan (termasuk KIBBLA) RKPD mendapatkan prioritas penganggaran

Juni Penyampaian Rancangan KUA / PPAS

3

Agustus Pengisian format anggaran RKA SKPD termasuk 2.2.1

Dokumen Musrenbang sektor kesehatan dan sektor terkait

Pasca Musrenbang Pastikan agar program kesehatan mendapatkan prioritas di RKPD

Mei (Penetapan program kesehatan mendapatkan prioritas pada RKPD)

2.

4

Dokumen DTPS

1. Sebelum Musrenbang: menggabungkan hasil DTPS ke Renja SKPD 2. Saat Musrenbang: Sosialisasikan program kesehatan agar menjadi prioritas

Maret – April (Musrenbang kabupaten/ kota)

1

RKA-SKPD

Kompilasi RKASKPD (format anggaran)

Format RKA-SKPD (2.2.1) Format RKA-SKPD (2.2.1)

4

3

2

Dokumen

1

Kegiatan

Jadwal 5

Hasil Kegiatan

Checklist Monitoring Penganggaran DTPS Tahun Anggaran: _____________ Kabupaten/Kota: _____________

No

Lampiran 10

6

Tindak koreksi (bila diperlukan)

7

Penanggung Jawab

96 –

DTPS-KIBBLA

Juli-Agustus P-APBD tahun berjalan

2

Jadwal

Masukkan kegiatan : −− hasil perencanaan ( DTPS ) tahun lalu yang belum tertampung atau −− hasil perencanaan ( DTPS ) tahun lalu yang belum tertampung atau −− kegiatan yang direncanakan DTPS tahun ini bila persiapannya memungkinkan

3

Kegiatan

Dokumen DTPS tahun lalu

4

Dokumen 5

Hasil Kegiatan 6

Tindak koreksi (bila diperlukan) 7

Penanggung Jawab

Keterangan: • Sebelum Musrenbang tingkat kabupaten, tim DTPS sudah menghasilkan dokumen akhir untuk digabungkan dalam Renja SKPD bersama program kesehatan lain. • Dinkes harus mengawal agar Renja SKPD mendapatkan prioritas program pada RKPD. • Pada bulan Juni ditentukan pagu sementara dimana umumnya nilai berubah. Apabila terjadi penurunan nilai anggaran dibanding dengan pagu sementara, maka Dinkes harus menyesuaikan dengan pemangkasan terhadap volume kegiatan maupun anggarannya. Hasil pemangkasan ini sebagai bahan untuk menyelesaikan pengisian RKASKPD 2.2.1. • Tim advokasi perlu melakukan audiensi, lobby, pertemuan formal/ informal pada Panitia Anggaran dan anggota DPRD – komisi bidang kesehatan untuk menginformasikan issue program KIBBLA yang terakhir. • Tim advokasi memantau agar kegiatan untuk program KIBBLA tidak dihapus dari RKA-SKPD. • Dinas kesehatan (pengelola program) mulai menyiapkan draft petunjuk operasional kegiatan agar dana bisa dilaksanakan segera diawal tahun anggaran. • P-APBD (Perubahan APBD): Check agar tidak terjadi duplikasi kegiatan dengan rencana kerja tahun datang.

7

1

No

Lampiran 11

Kode dan Daftar Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan untuk Penyusunan Program KIA

KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB

1

Kesehatan

1

02

1

02

xx

15

1

02

xx

15

01

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

1

02

xx

15

02

Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

1

02

xx

15

03

Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin

1

02

xx

15

04

Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

1

02

xx

15

05

Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

1

02

xx

15

06


1

02

xx

15

07

dan seterusnya……………………

1

02

xx

16

1

02

xx

16

01

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya

1

02

xx

16

02

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

1

02

xx

16

03

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

1

02

xx

16

04

Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

1

02

xx

16

05

Perbaikan gizi mayarakat

1

02

xx

16

06

Revitalisasi sitem kesehatan

1

02

xx

16

07

Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan

1

02

xx

16

08

Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial

1

02

xx

16

09

Peningkatan kesehatan masyarakat

1

02

xx

16

12

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

1

02

xx

16

13

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

1

02

xx

16

14

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

1

02

xx

16

15


1

02

xx

16

16


1

02

xx

19

1

02

xx

19

01

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

1

02

xx

19

02

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

1

02

xx

19

02

Peningkatan pemanfaatna sarana kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan


Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat


97

98 –

1

02

xx

19

03

Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

1

02

xx

19

04


1

02

xx

19

05


1

02

xx

20

1

02

xx

20

01

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

1

02

xx

20

02

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

1

02

xx

20

03

Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

1

02

xx

20

04

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

1

02

xx

20

06


1

02

xx

20

07


1

02

xx

21

1

02

xx

21

01

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

1

02

xx

21

02

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

1

02

xx

21

03

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

1

02

xx

21

04


1

02

xx

21

05


1

02

xx

22

1

02

xx

22

08

Peningkatan Imunisasi

1

02

xx

22

09

Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah

1

02

xx

22

10

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

1

02

xx

22

11


1

02

xx

22

12


1

02

xx

23

1

02

xx

23

01

Penyusunan standar kesehatan

1

02

xx

23

02

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahatan

1

02

xx

23

03

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

1

02

xx

23

04

Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan

1

02

xx

23

05

Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan

1

02

xx

23

06


1

02

xx

23

07


1

02

xx

24

1

02

xx

24

05

Penanggulangan ISPA

1

02

xx

24

06

Penanggulangan penyakit cacingan

1

02

xx

24

08

Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar

1

02

xx

24

10

Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar

DTPS-KIBBLA

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1

02

xx

24

11


1

02

xx

29

1

02

xx

29

01

Penyuluhan kesehatan anak balita

1

02

xx

29

02

Imunisasi bagi anak balita

1

02

xx

29

03

Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita

1

02

xx

29

04

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

1

02

xx

29

05

Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak balita

1

02

xx

29

07


1

02

xx

29

08


1

02

xx

32

1

02

xx

32

01

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

1

02

xx

32

02

Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

1

02

xx

32

03

Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

1

02

xx

32

04


1

10

Kependudukan dan Catatan Sipil

1

12

keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1

12

xx

15

1

12

xx

15

01

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

1

12

xx

15

05

Pembinaan Keluarga Berencana

1

12

xx

15

07


Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita


Program Keluarga Berencana

Program pelayanan kontrasepsi

12

xx

17

1

12

xx

17

01

Pelayanan konseling KB

1

12

xx

17

02

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

12

xx

17

03

Pengadaan alat kontrasepsi

1

12

xx

17

04

Pelayanan KB medis operasi

1

12

xx

17

05


1

12

xx

18

1

12

xx

18

01

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

1

12

xx

18

02


1

12

xx

19

1

12

xx

19

01

Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

1

12

xx

19

02


Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/ KR yang madiri

Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat


99

Contoh Pengembangan Program Dan Atau Kegiatan Sesuai Lampiran A.VII.A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2007 Tertanggal: 26 Oktober 2007 Pemerintah daerah dapat mengembangkan program dan kegiatan beserta kode rekeningnya sesuai kebutuhan obyektif, nyata dan sesuai karakteristik daerah. Urutan kode rekening tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut: Kode Urusan Wajib/Pilihan

Kolom 1

Kode Urusan

Kolom 2 Kolom 3

Kode Organisasi Kode Program

Kolom 4 Kolom 5

Kode Kegiatan

Daftar program dan kegiatan dibagi menjadi 2 pengelompokkan kode sebagai berikut: 1. Program yang diberi kode 1–14 untuk menampung program-program yang bersifat umum dan terdapat di setiap SKPD. 2. Program yang diberi kode 15–dan seterusnya untuk menampung programprogram yang bersifat spesifik untuk setiap urusan.

Contoh 1:

Dinas Kesehatan merencanakan program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebagai kegiatan pertama di program tersebut. Maka, penomoran kode rekening dilakukan sebagai berikut: PROGRAM: 1 02

01

01

KEGIATAN: 1 02 01 01 01

100 –

DTPS-KIBBLA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Contoh 2: Dinas Kesehatan merencanakan program “Penanganan ibu hamil dengan komplikasi” sebagai program yang belum tercantum pada lampiran A.VII Permendagri No. 13 tahun 2006. Program tersebut dapat dibuat kode baru dan kegiatannya sesuai dengan lampiran A.VII Permendagri No. 13 tahun 2006. Maka, penomoran kode program dan kegiatannya dilakukan dengan contoh sebagai berikut: PROGRAM: 1 02 01 33

Program rujukan KIBBLA yang mengalami komplikasi

KEGIATAN: 1 02 01 33 01

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)

Contoh program dan kegiatan lainnya masih dapat menggunakan Lampiran A.VII pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, disesuaikan dengan kebutuhan obyektif, nyata dan karakteristik daerah.

Keterangan:

1. Kode dan daftar program serta kegiatannya lampiran A.VII Permendagri no. 13 tahun 2006 masih dapat digunakan pada penyusunan APBD. 2. Apabila ada pengembangan program dan atau kegiatannya, maka Pemerintah Daerah dapat mengembangkannya sesuai dengan lampiran A.VIIa Permendagri No. 59 tahun 2007 seperti terlampir. Pengembangan program dan kegiatan berikut kodenya dapat dilaporkan ke Pemerintah Daerah Provinsi (cq Bappeda Provinsi) untuk proses selanjutnya.


101

Kode Rekening Belanja Daerah 5

2

5

2

1

5

2

1

01

5

2

1

01

01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5

2

1

01

02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5

2

1

01

06

Belanja bahan bakan minyak/gas

5

2

1

02

5

2

1

02

01

Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber

5

2

1

02

02

Honorarium pegawai honorer/tidak tetap

5

2

2

5

2

2

01

5

2

2

01

01

Belanja alat tulis kantor

5

2

2

01

06

Belanja bahan bakanr minyak/gas

5

2

2

02

04

Belanja bahan obat-obatan

5

2

2

01

06

Belanja pengisian tabung gas (oksigen)

5

2

2

06

5

2

2

06

01

Belanja cetak

5

2

2

06

02

Belanja penggandaan

5

2

2

07

5

2

2

07

02

Belanja sewa gedung/kantor/tempat

5

2

2

07

03

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

5

2

2

11

5

2

2

11

02

Belanja makanan dan minuman rapat

5

2

2

11

03

Belanja makanan dan minuman tamu

5

2

2

15

5

2

2

15

01

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5

2

2

15

02

Belanja perjalanan dinas luar daerah

102 –

Belanja langsung

DTPS-KIBBLA

Belanja pegawai : Honorarium PNS

Honorarium non PNS

Belanja barang dan jasa Belanja bahan pakai habis

Belanja cetak dan penggandaan

Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir

Belanja makan dan minuman

Belanja perjalanan dinas

Lampiran 12

Daftar Kode Klasifikasi Fungsi - Subfungsi dan Klasifikasi Belanja Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004 yang Dapat Digunakan untuk Penyusunan Program KIBBLA KODE

FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN KEGIATAN

07

Kesehatan

07

01

Obat dan perbekalan kesehatan

07

01

07

02

Pelayanan Kesehatan Perorangan

07

03

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

07

03

02

07

03

02

01

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2816

Pengembangan Promosi Kesehatan & Teknologi Komunikasi,Informasi dan Edukasi

07

03

02

2817 Pengembangan Upaya Kesehatan bersumber masyarakat

07

03

02

2818 Peningkatan Pendidikan Kesehatan kepada masyarakat

07

03

03

07

03

03

2819 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya

07

03

03

2820

07

03

03

2821 Peningkatan Kesehatan Masyarakat

07

03

03

2822 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar

07

03

03

2846 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemenuhan & peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

07

03

03

2847 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

07

03

03

2850 Peningkatan Kesehatan Komunitas

07

03

04

07

03

04

2823 Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko

07

03

04

2824 Peningkatan imunisasi

07

03

04

2826 Penemuan dan tatalaksana penderita

07

03

04

2827

07

03

04

2904 Penanggulangan penyakit menular

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

07

04

Keluarga Berencana

07

05

Litbang Kesehatan

07

90

Kesehatan lainnya


103

KODE 0002 0005 0012 0050 0051 0065 0084 0085 0088 0143 0160 0232 0260 0274 0275 0277 0474 0578 0590 0656 0657 0890 0967 1029 1037 1040 1175

SUB KEGIATAN Administrasi kesehatan Pembuatan leaflet/poster Pendidikan dan pelatihan teknis Penyusunan/pengumpulan/pengolahan/updating/analisa data dan statistik Penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program Penyuluhan dan penyebaran informasi Eavaluasi/laportan kegiatan Penyelenggaraan ceramah/diskusi/seminar/sarasehan Rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja/konsultasi Survei kesehatan Pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai Pelayanan kesehatan/perbaikan gizi ibu/anak dan KB Pemetaan Pengadaan alat pendidikan Pengadaan alat kedokteran, kesehatn dan KB Pengadaan alat pengolah data Pencetakan/penerbitan/penggandaan/laminasi Peningkatan kemampuan SDM Advokasi Pengembangan sistem informasi Pemantauan dan evaluasi Peningkatan kesehatan masyarakat dan reproduksi remaja Monitoring dann evaluasi Pembuatan juknis/juklak Sosialisasi dan koordinasi upaya kesehatan Pengadaan bahan makanan tambahan pengganti ASI, bahan gizi dan sejenisnya Penyusunan program dan rencana kerja RKA-AKL

Catatan: Setiap program mempunyai nomor kode kegiatan yang sama seperti pada tabel kegiatan ini.

104 –

DTPS-KIBBLA

Klasifikasi Belanja Belanja pegawai

51 51

2

51

2

Honorarium, vakasi, lembur dan lain-lain 1

12

Belanja honor tidak tetap, dapat digunakan untuk : ^ honor panitian pelaksana kegiatan ^ honor nara sumber/instruktir/pengajar/pelatih/tenaga ahli ^ honor atasan langsung ^ honor PUMK ^ honor staf kegiatan ^ honor klinik Belanja barang

52 52

1

1

Belanja barang

52

1

52

1

1

1

52

1

1

11

Belanja keperluan kantor sehari-hari perkantoran

52

1

2

12

Belanja barang inventaris kantor

52

1

2

13

Belanja pengadaan bahan makanan

52

1

2

19

Belanja barang operasional lainnya

52

1

2

52

1

2

1

52

1

2

11

Belanja barang operasional Belanja barang operasional

Belanja barang non operasional

2

Belanja barang non operasional Belanja bahan, dapat digunakan untuk : ^ ATK ^ pengadaan modul ^ pengadaan stiker ^ pengadaan format

52

1

19

Belanja barang non operasional lainnya, dapat digunakan untuk : ^ penyelnggaraan pertemuan ^ fotokopi ^ akomodasi dan konsumsi ^ penggandaan dan laporan ^ pembukaan dan penutupan pertemuan ^ dokumentasi ^ magang peserta ^ spanduk

52

2

1

52

2

1

52

2

Belanja jasa Belanja jasa 1

Belanja jasa


105

52

2

1

15

Belanja jasa konsultan

52

2

1

16

Belanja sewa, dapat digunakan untuk :

1

^ sewa ruang kelas ^ sewa komputer dan LCD ^ sewa mobil

52

2

52

4

1

Belanja perjalanan

52

4

1

Belanja perjalanan

19

Belanja jasa lainnya

52

4

52

4

1

11

Belanja perjalanan biasa

52

4

1

12

Belanja perjalanan tetap

52

4

1

19

Belanja perjalanan lainnya, dapat digunakan untuk :

1

Belanja perjalanan

^ biaya transport peserta ^ biaya transport petugas ^ biaya transport lokal panitia ^ biaya transport narasumber ^ lumpsum peserta (termasuk akomodasi) ^ uang harian narasumber ^ akomodasi narasumber

106 –

DTPS-KIBBLA


107

2

Pelatihan penyuluhan mencuci tangan dengan sabun dan KIA untuk bidan desa dengan metoda partisipatif

1

1

perdiem peserta

5210101

OH

OT

OH

paket

OH

hari

6

Satuan


20

20

biaya transport peserta

5221501

20 2

ATK

5220101

20

honor

konsumsi

5221102

5

5

Vol

5210101

4 sewa gedung

3


5229703

Kode rekening

250,000

200,000

500,000

50,000

35,000

1,000,000

7

Harga satuan

25,000,000

4,000,000

1,000,000

1,000,000

3,500,000

5,000,000

8

Jumlah

39,500,000

9

Total

18

18

2

18

18

4

10

Vol

18,000,000

3,600,000

1,000,000

900,000

2,520,000

4,000,000

12

Jumlah


250,000

200,000

500,000

50,000

35,000

1,000,000

11

Harga satuan

30,020,000

13

Total

Rincian perhitungan ada pagu sementara

Rincian perhitungan sebelum ada pagu sementara

Catatan: • Kolom B adalah bahan untuk pengisian pada form. RKA SKPD lampiran Permendagri No. 13 tahun 2006. • Contoh diatas penyesuaian setelah adanya pagu sementara (PPAS). • Angka pada kolom B sebagai bahan untuk mengisi format RKA-SKPD.

Kegiatan

B. Perhitungan untuk bahan RKA SKPD

A. Perhitungan untuk bahan RKPD

Kabupaten/Kota: _________________________

Contoh Uraian Perhitungan APBD Sesudah Ditetapkan Pagu Sementara

No

Lampiran 13

Lampiran 14

Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA - SKPD

Provinsi/Kabupaten “ A “

2.2.1

Tahun Anggaran 2007 UrusanPemerintahan

: 1. 02.

Kesehatan

Organisasi

: 1. 02 01.

Dinas Kesehatan

Program

: 1. 02 01. 32


Kegiatan

: 1. 02. 01. 32. 04

Pelatihan penyuluhan mencuci tangan dengan sabun

Lokasi kegiatan

: Malang Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)

Jumlah Tahun n-1 Jumlah Tahun n

Rp 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Jumlah Tahun n+1

Rp 30.020.000,- (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan: Bidan atau Bidan Desa

108 –

DTPS-KIBBLA

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening

Uraian

1

2

5

2

2

07

5

2

2

11

Belanja sewa ruang per03 temuan Belanja makanan dan 02 minuman rapat

5

2

2

01

01

5

2

1

01

5

2

2

15

5

2

1

01

Belanja alat tulis kantor 01 Honorarium panitia 01 pelaksana kegiatan Belanja perjalanan dinas dalam daerah 01 Honor peserta

Rincian Penghitungan Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah

3

4

5

6

4

hari

1.000.000

4.000.000

18

OH

35.000

2.520.000

18

paket

50.000

900.000

2

OH

500.000

1.000.000

18

OH

200.000

3.600.000

18

OH

250.000

18.000.000

Jumlah

30.020.000

Kab. ”A”,tanggal 19 Agustus 2007 Kepala SKPD (tanda tangan) (Dr. Abunawas) NIP. 140096811 Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan :

1. 2. Dan seterusnya .... Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No

Nama

1

Sumanto SH

2

Drs. Purnomo

NIP

Jabatan

dst


109

DTPS-KIBBLA Pedoman Proses Perencanaan

Recommend Documents