DRIVER-PRESSURE-STATE-IMPACT-RESPONSE
Kerangkakerja sebab-akibat untuk menganalisis interaksi antara masyarakat dan lingkungan
Kegiatan dan proses yang berakibat merugikan lingkungan
KEKUATAN PENDORONG
Analisis DPSIR Terhadap kebakaran lahan dan hutan
Tindakan kearah solusi
RESPON TEKANAN Akibat langsung terhadap lingkungan
DAMPAK KEADAAN Kondisi dan kecenderungan memburuk dikarenakan tekanan pada lingkungan
Memburuknya kehidupan sebagai akibat dari keadaan
PENDORONG Kebijakan, strategi, dan praktik yang merugikan lingkungan
• • • • • • • • • •
Dorongan mengoptimalkan keuntungan korporasi Kepentingan Politik jangka pendek Desentralisasi pengelolaan hutan - perijinan Salah paham tentnang peluang membakar 2 hektar Kelemahan pemerintahan (ketidakjelasan kewenangan, penegakan hukum, perilaku korup) Kelemahan penggunaan piranti-piranti Kekeroposan kearifan lokal Tabrakan antara adat dan administrasi negara Pengabaian setelah eksploitasi Ketimpangan ekonomi sosial
PENDORONG Kebijakan, strategi, dan praktik yang merugikan lingkungan • • • • • • • • • •
• 1. 2. 3. 4.
Dorongan mengoptimalkan keuntungan korporasi Kepentingan Politik jangka pendek Desentralisasi pengelolaan hutan – perijinan Salah paham tentnang peluang membakar 2 hektar Kelemahan pemerintahan (ketidakjelasan kewenangan, penegakan hukum, perilaku korup) Kelemahan penggunaan piranti-piranti Kekeroposan kearifan lokal Tabrakan antara adat dan administrasi negara Pengabaian setelah eksploitasi Ketimpangan ekonomi sosial
Kriteria yang dibutuhkan untuk merespon aspek kelembagaan : Lembaga yang kuat : mengoptimalkan lembaga yang ada / membentuk lembaga baru (adhock) harus ada check and balance multi stakeholder approach (melibatkan masyarakat adat), partisipatif approach Memiliki program restorasi lingkungan yang ditujukan untuk menyelesaikan massalah lingkungan dan ketimpangan ekonomi sosial serta memperbaiki kekeroposan kearifan lokal 5. Pengakuan adanya hutan adat (sudah ada keputusan MK) 6. Pembagian kewenangan yang jelas (reward and punishment ; insentive) 7. Memiliki kemampuan monev 8. Ruang dialog antara nasional dan lokal dalam hal perijinan konsesi, dan operasional 9. Menghidupkan program risk transfer dengan mitra yang eligible 10. Membangun trust fund untuk penguatan program PRB karhutla
PENDORONG Kebijakan, strategi, dan praktik yang merugikan lingkungan • • • • • • • • • •
Dorongan mengoptimalkan keuntungan korporasi Kepentingan Politik jangka pendek Desentralisasi pengelolaan hutan – perijinan Salah paham tentnang peluang membakar 2 hektar Kelemahan pemerintahan (ketidakjelasan kewenangan, penegakan hukum, perilaku korup) Kelemahan penggunaan piranti-piranti Kekeroposan kearifan lokal Tabrakan antara adat dan administrasi negara Pengabaian setelah eksploitasi Ketimpangan ekonomi sosial
• Kriteria yang dibutuhkan untuk merespon aspek kemitraan pendanaan: 1. Sinergitas program 2. Potensi mitra : a. Global : Pro Forest; WWF ; UN institution ; Wetland ; Birdlife ; USAID ; AUSAID ; TNC ; GIZ ; ADB ; IDB ; APP b. Nasional : IABI ; FPTPRB ; WALHI ; Jaringan Tambang (JATAM) ; AMAN ; PT. REKI (Restorasi Ekosistem Indonesia) ; BURUNG INDONESIA (BI) ; HIPMI ; APSI ; GAPKI c. Propinsi : HIPMI ; JATAM ; d. Lokal : Universitas Lokal e. Masyarakat : PRAMUKA ; LSM Lokal Peduli Bencana ;
TEKANAN Kejadian akibat langsung dari kebijakan, strategi dan praktik
• Perluasan deksploitasi lahan dan sumberdaya • Lahan dan hutan ter/di bakar melebihi kapasitas penanganan • Pelanggaran fungsi konversi fungsi lahan • Kerusakan sistem ekologi • Peristiwa / kejadian tidak teratasi • Pengabaian lahan/hutan
TEKANAN Kejadian akibat langsung dari kebijakan, strategi dan praktik • • • • • •
Perluasan deksploitasi lahan dan sumberdaya Lahan dan hutan ter/di bakar melebihi kapasitas penanganan Pelanggaran fungsi konversi fungsi lahan Kerusakan sistem ekologi Peristiwa / kejadian tidak teratasi Pengabaian lahan/hutan
• Kriteria yang dibutuhkan untuk merespon aspek kelembagaan : 1. Membangun komitmen 2. Law enforcement 3. Lembaga yang mampu memberikan database yang valid (BMKG ; LAPAN ; KLHK ; Kementan) 4. Lembaga yang mampu mengkoordinasi updating database 5. Bottom up approach untuk updating database : LSM ; hasil riset universitas 6. Manajemen bencana karhutla yang koheren dan terintegrasi 7. People centre EWS untuk bencana karhutla 8. Memiliki program edukasi publik dalam penggunaan media sosial dalam upaya people centre EWS
TEKANAN Kejadian akibat langsung dari kebijakan, strategi dan praktik • • • • • •
Perluasan deksploitasi lahan dan sumberdaya Lahan dan hutan ter/di bakar melebihi kapasitas penanganan Pelanggaran fungsi konversi fungsi lahan Kerusakan sistem ekologi Peristiwa / kejadian tidak teratasi Pengabaian lahan/hutan
• Kriteria yang dibutuhkan untuk merespon aspek kemitraan pendanaan: 1. Sinergitas program 2. Potensi mitra : a. Global : Pro Forest; WWF ; UN institution ; Wetland ; Birdlife ; USAID ; AUSAID ; TNC ; GIZ ; ADB ; IDB ; APP b. Nasional : IABI ; FPTPRB ; WALHI ; Jaringan Tambang (JATAM) ; AMAN ; PT. REKI (Restorasi Ekosistem Indonesia) ; BURUNG INDONESIA (BI) ; HIPMI ; APSI ; GAPKI c. Propinsi : HIPMI ; JATAM ; d. Lokal : Universitas Lokal e. Masyarakat : PRAMUKA ; LSM Lokal Peduli Bencana ; 3. Mitra untuk People Centre EWS : Social Media ; sistem informasi desa ;
KEADAAN Kondisi buruk lingkungan dan kecenderungan negatif
• Kerusakan dan degradasi ekosistem (kualitas gambut, unsur hara, kandungan air) • Menyusut kandungan air • Hilangnya keragaman hayati • Ketidakpedulian terhadap ekosistem • Ketergantungan pada korporasi (brown shield)
KEADAAN Kondisi buruk lingkungan dan kecenderungan negatif • • • • •
• 1. 2. 3. 4.
Kerusakan dan degradasi ekosistem (kualitas gambut, unsur hara, kandungan air) Menyusut kandungan air Hilangnya keragaman hayati Ketidakpedulian terhadap ekosistem Ketergantungan pada korporasi (brown shield)
Kriteria yang dibutuhkan untuk merespon aspek kelembagaan : Lembaga yang kuat : mengoptimalkan lembaga yang ada / membentuk lembaga baru (adhock) harus ada check and balance multi stakeholder approach (melibatkan masyarakat adat), partisipatif approach Memiliki program restorasi lingkungan yang ditujukan untuk menyelesaikan massalah lingkungan dan ketimpangan ekonomi sosial serta memperbaiki kekeroposan kearifan lokal 5. Pengakuan adanya hutan adat (sudah ada keputusan MK) 6. Pembagian kewenangan yang jelas (reward and punishment ; insentive) 7. Memiliki kemampuan monev 8. Ruang dialog antara nasional dan lokal dalam hal perijinan konsesi, dan operasional 9. Menghidupkan program risk transfer dengan mitra yang eligible 10. Membangun trust fund untuk memperbaiki kerentanan, kerusakan hayati 11. Ada program transfer of knowledge (melalui berbagai metode)
KEADAAN Kondisi buruk lingkungan dan kecenderungan negatif • • • • •
Kerusakan dan degradasi ekosistem (kualitas gambut, unsur hara, kandungan air) Menyusut kandungan air Hilangnya keragaman hayati Ketidakpedulian terhadap ekosistem Ketergantungan pada korporasi (brown shield)
• Kriteria yang dibutuhkan untuk merespon aspek kemitraan pendanaan: 1. Sinergitas program 2. Potensi mitra : a. Global : Pro Forest; WWF ; UN institution ; Wetland ; Birdlife ; USAID ; AUSAID ; TNC ; GIZ ; ADB ; IDB ; APP ; b. Nasional : IABI ; FPTPRB ; WALHI ; Jaringan Tambang (JATAM) ; AMAN ; PT. REKI (Restorasi Ekosistem Indonesia) ; BURUNG INDONESIA (BI) ; HIPMI ; APSI ; GAPKI ; c. Propinsi : HIPMI ; JATAM ; d. Lokal : Universitas Lokal e. Masyarakat : PRAMUKA ; LSM Lokal Peduli Bencana ; 3. YAYASAN KEHATI ; REDD+ (untuk trust fund program restorasi).
DAMPAK Memburuknya hidup dan penghidupan • • • • • • • 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Dampak kesehatan, kematian Sosial: polarisasi - konflik Ekonomi Budaya: kerusakan kearifan lokal Kerusakan reputasi Biaya tansaksi
Kriteria yang dibutuhkan untuk merespon aspek kelembagaan : Lembaga yang kuat : mengoptimalkan lembaga yang ada / membentuk lembaga baru (adhock) harus ada check and balance multi stakeholder approach (melibatkan masyarakat adat), partisipatif approach Memiliki program swift recovery yang koheren dan terintegrasi Pembagian kewenangan yang jelas (reward and punishment ; insentive) Memiliki kemampuan monev Ruang dialog antara global, regional , nasional dan lokal dalam hal upaya penanganan kedaruratan 8. Menghidupkan program risk transfer dengan mitra yang eligible 9. Membangun trust fund untuk upaya kedaruratan agar koheren dan terintegrasi 10. Ada program transfer of knowledge (melalui berbagai metode)
DAMPAK Memburuknya hidup dan kehidupan • • • • • • • 1. 2.
Dampak kesehatan, kematian Sosial: polarisasi - konflik Ekonomi Budaya: kerusakan kearifan lokal Kerusakan reputasi Biaya tansaksi
Kriteria yang dibutuhkan untuk merespon aspek kemitraan pendanaan: Sinergitas program Potensi mitra : a. Global : b. Regional : ASEAN Emergency Respons c. Nasional : PMI ; IABI ; IDI ; IBI ; paramedis ; PLANAS ; d. Propinsi : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) ; Forum Kerukunan Umat Beragama ; Forum Pembauran Kebangsaan ; Forum Koordinasi Pencegahan Teroris ; Forum CSR ; Forum PRB ; WAPENA (Wartawan Peduli Bencana) ; e. Lokal : Forum CSR ; Forum PRB ; f. Masyarakat : PRAMUKA ; LSM Lokal Peduli Bencana ;
RESPON Upaya untuk mengatasi masalah
Kegiatan dan proses yang berakibat merugikan lingkungan
KEKUATAN PENDORONG
Analisis DPSIR Terhadap kebakaran lahan dan hutan
Tindakan kearah solusi
RESPON TEKANAN Akibat langsung terhadap lingkungan
DAMPAK KEADAAN Kondisi dan kecenderungan memburuk dikarenakan tekanan pada lingkungan
Memburuknya kehidupan sebagai akibat dari keadaan
Kelompok:
Kebijakam, strategi dan tindakan sebagai respon terhadap karlahut 1. KEKUATAN PENDORONG: Upaya advokasi, intervensi dan reformasi untuk memperbaiki kebijakan, strategi dan tindakan yang menimbulkan risiko karlahut 2. TEKANAN: Upaya untuk menghapus, menurunkan, dan mencegah risiko karlahut 3. KEADAAN: Upaya merehabilitasi dan merestorasi kondisi dan kecenderungan karlahut 4. DAMPAK: Upaya mengatasi atau mengurangi dampak karlahut terhadap hidup dan kehidupan
1. KEKUATAN PENDORONG: Upaya advokasi, intervensi dan reformasi untuk memperbaiki kebijakan, strategi dan tindakan yang menimbulkan risiko karlahut
2. TEKANAN: Menghapus, menurunkan, dan mencegah risiko karlahut
3. KEADAAN: Upaya merehabilitasi dan merestorasi kondisi dan kecenderungan karlahut
4. DAMPAK: Upaya mengatasi atau mengurangi dampak karlahut terhadap hidup dan kehidupan
Kerangkakerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015 - 2030 Hasil yang diharapkan Sampai dengan 15 tahun: Pengurangan secara signifikan risiko dan kerugian akibat bencana
Tujuan Mencegah timbulnya dan mengurangi risiko
Mencegah & menurunkan keterpaparan dan kerentanan
Meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, tanggapan dan pemulihan
Target Mengurangi # kematian rata2 per 100K
Mengurangi # orang terdampak rata2 per 100 K
Mengurangi # kerusakan infastruktur kunci
Mengurangi # kerugian ekonomi / GDP
Meningkatkan jumlah negara dengan strategi dan rencana PRB
Meningkatkan kerjasama internasional
Meningkatkan # cakupan dan akses terhadap EWS
Tindakan Prioritas 1. Memahami risiko bencana
2. Penguatan tata kelola risiko
3. Investasi PRB untuk Resiliensi
4. Meningkatkan manajemen risiko
Kebijakan dan praktek harus didasarkan pada pemahaman kerentanan, kapasitas, aparan,karakteristik bahaya dan lingkungan
Tata kelola yang diperlukan untuk mendorong kerjasama kemitraan mekanisme, lembaga, untuk pelaksanaan PRB & SD
Investasi publik dan swasta dalam tindakan struktural dan non-struktural untuk meningkatkan ketahanan sebagai pendorong inovasi, pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja
Memperkuat kesiapsiagaan, respon dan pemulihan di semua tingkatan sebagai kesempatan penting untuk PRB dan integrasinya ke dalam pembangunan
Mendorong pengumpulan, manajemen dan akses ke informasi risiko Gunakan dasar, data berbasis lokasi Statistik kerusakan & kerugian Mengoptimalkan IPTEK Meningkatkan kesadaran Gunakan informasi risiko untuk kebijakan pembangunan & PRB
Mengarusutamakan & mengintegrasikan PRB di semua sektor Mengadopsi strategi, rencana, peran tugas Menetapkan insentif bagi kepatuhan, pemantauan & pelaporan Memberdayakan daerah Mempromosikan kebijakan, standar, kemitraan
Mengalokasikan sumber daya untuk semua tingkatan dan sektor Meningkatkan infrastruktur kritis Mempromosikan tindakan-tindakan non-struktural, misalnya standar, kesehatan, jaring pengaman sosial, pengungsian Mengintegrasikan PRB dalam instrumen fiskal & keuangan dan menggali risk sharing & Transfer Meningkatkan ketahanan bisnis Melindungi mata pencaharian, pariwisata, dll
Kesiapan dan kebijakan, rencana, program People-centred multi-hazard, ramalan & EWS Mempromosikan ketahanan masyarakat, layanan infrastruktur Bantuan & pemulihan pendanaan, koordinasi, prosedur Mengembangkan hukum, panduan, prosedur, mekanisme
Prioritas 1. Memahami risiko bencana Kebijakan dan praktek harus didasarkan pada pemahaman kerentanan, kapasitas, paparan, karakteristik bahaya dan lingkungan.
• Mendorong pengumpulan, manajemen dan akses ke informasi risiko • Gunakan dasar, data berbasis lokasi • Statistik kerusakan & kerugian • Mengoptimalkan IPTEK • Meningkatkan kesadaran • Gunakan informasi risiko untuk kebijakan pembangunan & PRB
Prioritas 2: Penguatan tata kelola risiko Tata kelola yang dibutuhkan dan diperlukan untuk mendorong kerjasama dan kemitraan di mekanisme, lembaga, untuk pelaksanaan PRB & SD
• Mengarusutamakan mengintegrasikan PRB di semua sektor • Mengadopsi strategi, rencana, peran tugas • Menetapkan insentif bagi kepatuhan, pemantauan & pelaporan • Memberdayakan daerah • Mempromosikan kebijakan, standar, kemitraan
Prioritas 3. Investasi PRB untuk Resiliensi Investasi publik dan swasta dalam tindakan-tindakan struktural dan non-struktural untuk meningkatkan ketahanan sebagai pendorong inovasi, pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja
• Mengalokasikan sumber daya untuk semua tingkatan dan sektor • Meningkatkan infrastruktur kritis • Mempromosikan tindakan-tindakan non-struktural, misalnya standar, kesehatan, jaring pengaman sosial, pengungsian • Mengintegrasikan PRB dalam instrumen fiskal & keuangan dan menggali risk sharing & Transfer • Meningkatkan ketahanan bisnis • Melindungi mata pencaharian, pariwisata, dll
Prioritas 4. Meningkatkan manajemen risiko Memperkuat kesiapsiagaan, respon dan pemulihan di semua tingkatan sebagai kesempatan penting untuk PRB dan integrasinya ke dalam pembangunan
• Kesiapan dan kebijakan, rencana, program • People-centred multi-hazard, ramalan & EWS • Mempromosikan ketahanan masyarakat, layanan infrastruktur • Bantuan & pemulihan pendanaan, koordinasi, prosedur • Mengembangkan hukum, panduan, prosedur, mekanisme
Kerjasama Internasional Menuju kemitraan tingkat regional asli dan berkelanjutan
– Bertujuan untuk mendukung negara-negara berkembang melalui kemitraan regional – Mengoptimalkan skema yang ada Samoa Pathway, dll.), kerjasama Selatan - selatan, utaraselatan, & kerjasama segitiga – Pembiayaan untuk memungkinkan kebijakan dan lingkungan kelembagaan, transfer teknologi, pembangunan kapasitas Sistem PBB untuk meningkatkan koordinasi : – POA PBB – UNDAF
– UNISDR mandat khusus
• KELOMPOK 1 – KAJIAN RISIKO • KELOMPOK 2 – ASPEK HUKUM DAN KEBIJAKAN • KELOMPOK 3 – TATA KELOLA AIR • KELOMPOK 4 – IPTEK • KELOMPOK 5 – KELEMBAGAAN, KEMITRAAN, DAN PENDANAAN
