DRAFT LAPORAN AKHIR
EVALUASI KEBIJAKANDANPROGRAM PENINGKAIANKERUKUNAN UMATBERAGAMA
DIREKTORATAGAMA DAN PENDIDIKAN DEPUTI BIDANG SUMBERDAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN KEMENTERIANPERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS TA. 2006
o o o o o o o o o o a o o a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Kata Pengantar
Sesuaidengan KeputusanMennegPPN/KepalaBappenasNo. 050/M.PPN /O3/2OOZ tentang Organisasi dan Tata Kefia Kantor MennegPPN/BadanPerencanaanPembangunanNasional,Tugas pokok Direktorat Agama dan Pendidikanadalah melaksanakanpenyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pefaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang agama dan pendidikanserta pemantauandan penilaianatas pelaksanaannya. Sesuai dengan kedudukan,tugas dan fungsi tersebut, salah satu fungsi yang harus dilaksanakan adalah evaluasi terhadap pelaksanaanperencanaanpembangunannasional. Evaluasiini perlu dilakukan untuk menilai pencapaian hasil pelaksanaan program PeningkatanKerukunanUmat Beragama. Evaluasiini dilakukan Bappenasuntuk memperolehinformasi yang lebih konprehensifterhadap pelaksanaanProgram peningkatan KerukunanUmat Beragama,sehingga pada akhirnya Bappenasakan mendapatkanmasukan dan pedoman dalam melakukan perumusan rencanastrategicterhadap upaya mewujudkanharmoni sosial dimasa yang akan datang. Kami menyadari sepenuhnya bahwa evaluasi ini masih jauh dari sempurna.Namun dari analisisyang dilakukan,terdapat beberapa temuan, kesimpulan dan saran serta rekomendasi yang dapat dirumuskan dan dipergunakansebagai masukan kebijakan upaya Peningkatankerukunan umat beragama di masa yang akan datang. Mengingat berbagai kelemahan mulai dari keterbatasan data dan informasiyang kami kumpulkan,serta metodedan pendekatananalisis yang dilakukan mungkin kurang sesuai, maka kritik dan saran sangat diharapkan agar laporan kajian ini menjadi lebih baik dan lebih berguna bagi upaya mewujudkan kehidupan yang harmonis, toleran dan saling menghargai serta menghormati martabat kemanusiaan. Terima kasih. Jakarta, Desember2006
.Acc. No. Cla-q! Checked :
Direktur Agama dan Pendidikan Bappenas
o o o o o o o o o o o o
DAFTARISI Kata Pengantar Daftarlsi
O
o
O
a o o o o o o
1 ,l 2 2 2 2 2
METODOLOGI 2.1. Disain StudiEvaluasi........ 2.2. Pendekatan yangdigunakan ... 2.3. Datayangdiperlukan 2.4. Pengumpulkan Data 2.5. AnalisaData.,-..,.....
4 4 4 4 4 5
|[.
TINJAUANPUSTAKA 7 3.1 Kerukunan HidupUmatBeragama 7 3.2 Tantangan Kerukunan HidupUmatBeragama di Indonesia I 3.3 Kebijakan Kerukunan HidupUmatBeragama 10 3.4 PusatKerukunan UmatBeragama (PKUB) 14 A. StrukturOrganisasi PKUB 15 B. DasarHukumPKUB 16
tv.
PROGRAMPEMBANGUNAN 4.3. RPJMN2004-2009 4.4. RKP2005
O O
o o o o o o o o o o o
PENDAHULUAN.. 1.1. LatarBelakang 1.2. Tujuan 1.3. Sasaran 1.4. RuangLingkup 1.5. HasilYangDiharapkan 1.6. SistematikaPelaporan
V.
vt.
18 18 19
RENGANAKERJA,STRUKTURORGANISASI, JADUAL, DANPENUGASAN PERSONIL 5.1 RencanaKerja 5.2 StrukurOrganisasi
26 26 28
EVALUASIPROGRAilT PENINGKATAN KERUKUNAN UMATBERAGAMATAHUN2OO5 6.1. TujuandanSasaran 6.2. Hasilyang Dicapai 6.3. FaktorPenunjang/Penghambat 6.3. TindakLanjut 6.4. Evaluasi, Hambatan, UpayaPemecahan 6.5. Kesimpulan danRekomendasi
29 29 30 30 30 31 32
DAFTARRUJUKAN TABEL Tabel1 Perbandingan JumlahRumahtbadahTahuni9T4 dan2004 Tabel2 Pencapaian SasaranPembangunan Tahun2005
33
o o o a o
BAB I PENDAHULUAN
O
o o o o o O O
o o o o a o o o o o o o o a o o o a o o o o
1.1. Latar Belakang undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentangkeuanganNegaramemuat beberapaperubahanmendasar.Perubahan tersebutmeliputiantara lain tentang (1) Kerangka penganggaran jangkamenengah; (2) sistemanggaran terpadu;dan (3) Anggaranberbasiskinerja.Anggaranberbasiskinerja,padadasarnyaanggaran berbasiskinerjamerupakanpenyusunan anggaranyang didasarkanpadaprogram, kegiatandan kinerjayang akan dicapai,Selanjutnyahal tersebutdijabarkanlebih lanjut dalamPeraturanPemerintah (PP)No. 20 tahun2004 tentangRencanaKerja Pemerintahdan PP No. 21 tahun 2004 tentang RencanaKerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga. undang-undangNomor 25 Tahun 2a04 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasionalmerupakanlandasanhukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah PusatmaupunPemerintah Daerah.Undangundangtersebut mengamanatkan bahwa pimpinanKementrian/Lembagaharus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementrian/Lembaga periode sebelumnyadan hasil evaluasitersebut menjadi penyusunan bahanbagi rencanapembangunan nasional untukperiodeberikutnya. sesuai dengan Keputusan Menneg ppN/Kepala Bappenas No. 050/M.PPN/O3/2OO2 tentangOrganisasi dan Tata KerjaKantorMennegppN/Badan PerencanaanPembangunanNasional, tugas pokok Direktorat Agama dan Pendidikanadalah melaksanakan penyiapanperumusankebijakan,koordinasi, sinkronisasipelaksanaanpenyusunandan evaluasiperencanaanpembangunan nasionaldi bidangagama dan pendidikansefta pemantauandan penilaianatas pelaksanaannya. SesuaidenganKedudukan, Tugasdan FungsisetiapDirektoratdi lingkungan Deputi sumber Daya Manusiadan Kebudayaansalah satu fungsi yang harus dilaksanakan adalahevaluasi, pemantauan dan penilaian pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional, Evaluasipelaksanaan perencanaan pembangunan nasionaluntuk Bidang Agamamerupakansalahsatu tugas dan fungsiDirektoratAgamadan pendidikan. Untuk itu evaluasikebijakandan programyang dilakukanoleh DirektoratAgama dan Pendidikanpada tahun anggaran (TA) 2006 difokuskanpada program pembangunan nasional bidangagama,yaituProgram Peningkatan Kerukunan Umat Beragama. Program Peningkatan Kerukunan umat Beragama bertujuan untuk memantapkandasar-dasarkerukunan intern dan antarumat beragamayang dilandasi olehnilai-nilai luhuragamauntukmencapai keharmonisan sosialmenuju persatuandan kesatuannasional.Sedangkansasaranyang ingin dicapai melalui
I
o o o o o o o o o I
program ini adalah mewujudkanharmoni sosial dalam kehidupanintern dan antarumat beragama yang toleran dan saling menghormati dalam rangka menciptakan suasanayang amandan damai. 1,2.
Tujuandari evaluasiini adalahuntukmenilaipencapaian hasilpelaksanaan Program PeningkatanKerukunan Umat Beragama,yang meliputi kegiatan, pembiayaan, capaianoutputdan dampakprogramyang telah dilakukanpadaTA 2005dalamlingkupnasional. 1.3.
o
O
o O
o o o o o o o o o o o o o o o a
Ruang Lingkup Ruanglingkupkegiatanini adalah: 1. Melakukanpengumpulandata dan informasikegiatan,pendanaan, outputdan dampakProgramPeningkatan Kerukunanumat Beragama. 2. Melakukankajian literatur,rapat,dan diskusitentangpenilaiancapaian programsertakunjunganlapangan. 3. Menyusun laporanterhadapevaluasiyangdilakukan.
O
o o o o
Tujuan
L.4.
Hasil yang diharapkan
Tersedianyadokumen laporanevaluasiProgramPeningkatanKerukunan Umat Beragama,serta rekomendasi alternatifkebijakanbagi prosesperencanaan program peningkatankerukunanumat beragama.secara khusus, hasil yang diharapkan dari kegiatanevaluasiini adalah:(1) terididentifikasinya capaianoutput dan dampak(indikatorkerja) hasil pelaksanaan programpeningkatankerukunan umat beragama; dan (2) teridentifikasinyamasalah dan tantangan dalam pelaksanaan programpeningkatan kerukunanumat beragamasefta rencanatindak lanjut. 1.5.
Sistematikapelaporan
Laporanpendahuluan ini memaparkan perkembangan pelaksanaan kegiatan padaparuhtriwulankedua,denganalur uraiansebagaiberikut. BAB I
PENDAHULUAN Bagianini akan menjelaskan mengenailatar belakang,tujuan, ruang lingkup, hasil yang diharapkandari pelaksanaankegiatanEvaluasi Kebijakan dan Programpeningkatan Kerukunan umat Beragama .
BAB II
METODOLOGI Bagian ini akan menjelaskanmetodologiyang digunakandalam pelaksanaankegiatan EvaluasiKebijakandan Program peningkatan
o a o
Kerukunanumat Beragama,yaitu tahap mulai dari penyusunan format ataudesainevaluasi perumusan sampaidengan hasil.
O
o o o o o o o
BAB III
TINJAUAN PUSTAKA Bagianini akan membahastentang landasanteori denganmelakukan kajian pustaka (literature review) yang berkaitan dengan kerukunan hidupumatberagama.
BAB IV
PROGRAMPEMBANGUNAN Bagian ini akan menjelaskan mengenai landasan-landasankebijakankebijakan pemerintah di bidang pembangunan nasional yang terkait secara langsung dengan program peningkatan kerukunan umat beragama.
I
o o o o o o o o o o o o o o o o o o O O
o o o
BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN PENUGASANPERSONIL Bagian ini akan menjelaskanmengenai pelaksanaankegiatan, tentang struktur organisasidan penugasanpersonil.
BAB VI
HASIL EVALUASI Bagian ini akan menjelaskan mengenai hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap program peningkatan kerukunan umat beragama pada tahun 2005.
o o I
o o o o o o o o o o a O
o o o o o O
o o o o o o o o O
a O I
o, o
BAB II METODOLOGI Untukmencapaisasaranyang tefahditetapkan,maka langkah-langkah yang akan dilakukan antaralain: 2.1. Disain Studi Evaluasi Untuk melakukanevaluasipelaksanaan ProgrampeningkatanKerukunan umat BeragamaTA 2005 daramcakupannasionar,diperrukan data dan informasi dari berbagai sumber, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupuntingkatsekolah.Datatersebutmeliputidatatentang capaiankinerjaprogramselamakurunwaktu2005. 2.2. Pendekatan yang digunakan Pendekatanyang digunakandalam mendisainstudi evaluasi program PeningkatanKerukunanumat BeragamaTA 2005 adalah melalui kajian literatur,rapatkoordinasi, workshopdan diskusidenganparanarasumber. 2.3. Data yang diperlukan untuk menjawabpertanyaan penelitian yangdiajukandalamkegiatanevaluasi ini diperlukansejumlahdata kualitatifdan kuantitatifyang diperolehdari beberapasumber.Data yang dimaksudadarah(1) ringkup perencanaan kegiatan program peningkatanKerukunanUmat Beragama; (2) ringkup pelaksanaan kegiatanprogrampeningkatan Kerukunanumat Beragama;(3) lingkup sistem dan manajemenpelaksanaankegiatanprogram Kerukunan umat Beragama;(4) lingkup pengawasanpelaksanaan kegiatan program Kerukunanumat Beragama;(5) capaiandari peraksanaan kegiatanprogram KerukunanUmat Beragama;serta (6) kendaradan permasarahan yang dihadapidafamperaksanaan kegiatanprogramKerukunanumat Beragama. 2.4. PengumpulanData Pengumpulan data dalamrangkakegiatanevaluasiini dilakukan melaluidua teknik pengumpuran data yaitu studi dokumentasidan wawancara dengan sumber data, khususnyadengan staf terkait di ringkunganDepartemen Agamasertainstitusirainbaikdi tingkatpusatmaupun daerah.
o o o I
o o o o o o o o o
a o o o o o o o o O
o o o O
o o o o o o o o
2,5. Analisa Data Berdasarkandata yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti DepartemenAgamaserta dari instansilain, dilakukanevaluasidan analisis data baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk mengetahui perkembangan pembangunan kerukunanumat beragamaselamakurunwaktu 2005.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a o o o o o o o o o o o o
BAB III TINJUAN PUSTAKA
1.1.
KERUKUNANHIDUP UMAT BERAGAMA
Istilah"KerukunanHidupUmat Beragama"bukanlahistilahbaru yang dikenal di lingkunganDepartemenAgama RI. Menurut sejarahnyaisitilah ini muncul sejak diselenggarakannya MusyawarahAntar Agama yang diselenggarakanpada tanggal 30 Nopember 1967 oleh Pemerintah dan berlangsung di gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA)Jakarta.Musyawarahini diselenggarakan berangkatdari adanya berbagai persoalanyang menyangkutagama-agamadi negeri ini juga sebagairealisasidari keanekaragaman suku, bahasa,adat-istiadatdan agamayang sesungguhnya sudahmenjadikenyataandan diterimasebagaikekayaanbangsakita. Kata "rukun"sendiridipahamisebagai(1) sesuatuyang harusdipenuhiuntuk sahnya pekerjaan; (2) asas; (3) baik dan damai. Merukunkan berarti (a) mendamaikan;(b) menjadikanbersatuhati. Kerukunanberartipula (a) perihalhidup rukun; (b) rasa rukun; kesepakatan. Jadi KerukunanHidupUmat Beragamaberarti perihalhidup rukun yaitu hidup dalam suasanabaik dan damai, tidak bertengkar; bersatu hati dan bersepakatantar umat yang berbeda-bedaagamanyaatau antara umat dalamsatu agama. Kerukunan selalu berkaitan dengan kata 'Toleransi". Hal ini disebabkan bahwa kerukunandapat terwujud apabilasemua pihak memiliki rasa tenggang rasa dan saling menghargaisatu sama lain. Toleransi,tulis RobertWissbergsepertiyang dikutip oleh Jurnal Harmoni (2003), mengandungorientasi psikologisdan mentaf, yang diliputi perasaanterlibat, kecenderunganhati, sikap batin, orientas/pemikiran, dan bahkan keyakinanuntuk mengikatkandiri pada togetherness,Karenatoleransi merupakanmasalahhati dan pikiran, maka "toleransiadalah properti individual,,. Dalam arti, watak toleransisepenuhnyasubyektif,ia beradadi alam mental, di luar verifikasi obyektif. Karena itu, hanya mereka yang toleran saja yang mampu mengembangkan sikap-sikapdemokratisyang atomistik namun tetap independen terhadapapa yang dipikir benar pihak lain. Padabagianlain Weissbergmelukiskan kata toleransidengankalimat pendekberikut: to live and let live together. Kebersamaanbisa dibangunmelaluisikap toleran. Namun kebersamaanitu tidak harus mengikissempurnaidentitaspribadi atau ke "diri'hn masing-masing demi identitas bersama atau ke "kita" an, apalagi melebur identitias itu ke dalam identitasyang seragam.Jadi dapat disimpulkanbahwa tidak ada kerukunantanpa toleransi,begitupula sebaliknya,
o o o o a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
'.,2.
TANTANGANKERUKUNANHIDUP UMAT BERAGAMADI INDONESIA
Sejumlahkerusuhandan konflik sosialtelah terjadi di berbagaidaerah di Indonesiabeberapatahun ini. Beberapadiantaranyaberskalabesardan berlangsung lama, sepertikerusuhandi Malukudan Malukuutara (1998), poso (1998), Maluku Utara (2000), dan beberapatempat lain. Bahkanuntuk kasus kerusuhanPosoupaya perdamaianmasih seringkalidiusik oleh peledakandi tempat-tempatumum dan pembunuhandan penculikanterhadapanggotamasyarakatsehinggamenimbulkan suasanamencekamserta salingcuriga. Kajian-kajianyang telah dilakukanoleh DepartemenAgama mengatakan bahwa konflikdi Malukupada awalnyadisebabkanoleh karena kesenjanganekonomi dan kepentinganpolitik. Eskalasikonflik meningkat cepat karena mereka yang bertikaimelibatkansentimenkeagamaanuntuk memperolehdukunganyang cepat dan luas. Agama dalam kaitan ini bukan pemicu konflik, karena isu agama itu munculbelakangan. Konflikdi antara umat beragamadapat disebabkanoleh dua faktor, yaitu faktor keagamaandan faktor non-keagamaan.Berikut uraian singkat mengenai keduafaktor tersebut. a. FaktorKeagamaan Agama pada dasarnya memiliki faktor integrasi dan disintegrasi. Faktor integrasi, antara lain, agama mengajarkan persaudaraan atas dasar iman, kebangsaan,dan kemanusiaan.Agama mengajarkankedamaiandan kerukunandi antara manusiadan sesama makhluk. Agama juga mengajarkanbudi pekerti yang luhur, hidup tertib, dan kepatuhanterhadapaturan yang berlaku.Ajaran agama yang disebutkanitu bersifat universal.Selain itu, terdapat ajaran agama yang juga bisa menimbulkandisintegrasibila dipahamisecarasempit dan kaku. Diantaranya, setiap pemelukagama meyakinibahwa agama yang dianutnyaadalahjalan yang paling benar, sehingga dapat menimbulkan prasangka negatif atau sikap memandang rendah pemeluk agama lain, Secara internal, teks-teks keagamaan dalamsatu agamajuga terbukaterhadapanekapenafsiranyang dapat menimbulkan alirandan kelompokkeagamaanyang beragam,bahkanbertentangan satu samalain sehinggamenimbulkankonflik. Selain faktor yang terkait dengan doktrin seperti disebutkan di atas, ada faktor-faktorkeagamaanlain yang secaratidak langsungdapat menimbulkankonflik antara dan intern umat beragama.Diantaranya:1) penyiaranagama; 2) bantuan keagamaandari luar negeri;3) perkawinanantarpemelukagama yang berbedai4) pengangkatan anak; 5) pendidikanagama; 6) perayaanhari besar keagamaan;7) perawatandan pemakamanjenazah; 8) penodaanagama; 9) kegiatankelompok sempalan;10) transparansi informasikeagamaan;dan 11) pendirianrumah ibadah.
o o a o o o o o o o o o o o o o o o o o O
o o O
o o o o o o o o o o o
Berikut ini penjelasan tentang sebagian dari faktor-faktor itu. penyiaran agama merupakan perintah (paling tidak sebagian)agama. Kegiatan ini sering dilakukan tanpa disertai dengan kedewasaandan sikap toleran terhadap pemeluk agama lain untuk memilih sendiri jalan hidupnya.Akibatnya,terjadi kasus-kasus pembujukanyang berlebihanatau bahkan pemaksanaan dan anrkis yang sifatnya terselubungmaupunterang-terangan. Kasussemacamitu dapat merusakhubungan antarumat beragama yang pada akhirnya melahirkankonflik horizontal.Untuk mengurangikasus-kasustersebut, pemerintahmengeluarkaanSKB Menag dan Mendagri Nomor t/L979 tentang Tatacara PenyiaranAgama dan Bantuan Luar NegerikepadaLembagaKeagamaandi Indonesia. Faktor lain terkait dengan perkawinan. Dalam kemajemukan masyarakat Indonesia,perkawinanantarpemelukagama yang berbeda sering menjadi pemicu terganggunyahubungan antarumat beragama.Hal itu terlihat jika perkawinan dijadikansalahsatu alat untuk mengajakpasanganagar berpindahagama.Konversi agamadilakukanuntuk mengesahkanperkawinan.Setelahperkawinanberlangsung beberapa lama, orang yang bersangkutankembali ke agamanya semula dan mengajakpasangannya untuk memelukagamatersebut. yang juga Kasus sering muncul adalah terkait dengan pendirian rumah ibadah.Kehadiransebuah rumah ibadahsering menggangguhubunganantarumat beragamaatau bahkan memicu konflik karenalokasinyaberadadi tengah komunitas yang kebanyakanmenganutagamalain. Rumahibadahdalam kaitan ini tidak hanya dilihat sebagai tempat untuk melaksanakanibadah atau kegiatan keagamaan semata, tetapi juga sebagai simbol keberadaan suatu kelompok agama. Permasalahannya menjadi rumit jika jumlah rumah ibadahtersebut dipandangoleh pihak lain tidak berdasarkankebutuhan, mefainkanuntuk kepentinganpenyiaran agama pada komunitas lain. Kasus-kasusyang terkait dengan perusakan rumah ibadah menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangilahirnya SKB Menag dan MendagriNo. 1/1969, yang kemudiandiganti denganPeraturanBersasama Menag dan MendagriNo. 9 Tahun2006/No.B Tahun2006tanggal2006. b. FaktorNon-Keagamaan Adapun faktor-faktor non-keagamaanyang diidentifikasisebagaipenyebab ketidakrukunanumat beragamameliputi beberapahal, antara lain: 1) kesenjangan ekonomi; 2) kepentinganpolitik; 3) perbedaannilai sosial budaya; serta 4) kemajuanteknofogiinformasidan transportasi. Kehadiran penduduk pendatang di satu daerah sering menimbulkan kesenjanganekonomi, sebab mereka lebih ulet dan terampil bekerja dibandingkan dengan penduduk asli. Kondisi itu sering menimbulkankecemburuan sosial dan dapat memicu konfrik. seranjutnya, daram berbagai kasus, muncurnyasuatu kelompok politik seringkalijuga dipengaruhioleh misi keagamaan dari para efit kelompokpolitiktersebut.Keteganganatau konflikdi antara etit politiktersebutlalu
o o o o o o o o o a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
pada gilirannya dilihat sebagai pertikaian antarkelompok politik yang berbeda agama.Demikianpula perbedaannilai budayajuga dapat menjadipenyebabkonflik bila suatu komunitas yang kebetulan menganut agama tertentu mengalami ketersinggungan karenaperilakuatau tindakanpihak lain yang kebetulanmenganut agama berbeda kurang memahami atau kurang menghargaiadat istiadat atau budayayang merekahormati. Kemajuan teknologi informasi dan transportasijuga faktor amat penting. Faktor pertama, membuat berita cepat menyebardan tersiar, termasuk berita yang belum jefas kebenarannya dan bersifat provokatif. Sedangkan faktor kedua, membuat manusia menjadi mudah bergerak dari satu daerah ke daerah lain, termasuk ke daerah konflik, baik antardaerahdalam wilayah suatu negara atau bahkanyang bersifatantarnegara.
4.4.
KEBIJAKAN KERUKUNANHIDUP UMAT BERAGAMA
Ada dua kebijakan besar yang dfambil pemerintah dalam membangun dan memeliharakerukunanumat beragamadi Indonesia,yaitu: 1) Pemerintah berupaya memberdayakan masyarakat pada umumnya dan kelompok-kelompokagama serta pemuka agama pada khususnya untuk menyelesaikansendiri masalah-masalahkerukunan umat beragama, seperti pendirian wada-wadah musyawarah antarumat beragama di tingkat provinsi, kabupaten/kota,dan kecamatan.Pemerintahdalam hal ini DepartemenAgama, DepartemenDalam Negeri, PemerintahDaerahdan instansi pemerintahlainnya memfasilitasi dan memberi dukungan terhadap berbagai dialog antarumat beragama, pendidikan agama berwawasankerukunan, dan pengembangan wawasanmultikulturaldi kalanganpemukaagama. Dialog pengembanganwawasan multkultural antara pemuka agama pusat dan daerah misalnya,dalam tiga tahun terakhir telah dilaksanakandi 19 provinsi dengan difasilitasi pemerintah. Melalui kegiatan dialog ini telah terungkap sejumlahkearifanlocalyang berperandalam membinakehidupanyang harmonis di antara warga masyarakatyang memeluk beraneKaragam agama. Sebagai contoh, di Sumatera Utara terdapat adapt dalihan na tolu. Di Bali ada konsep menyamabraya (rasa persaudaraan).Di Jambi dan Pekanbarudijumpai budaya dan adat Melayu yang sarat dengan petuah-petuah bijak yang menJunjung persatuan bangsa. Begitu juga di Jawa Timur ada konsep siro yo ingsun, ingsun yo siro, yang merupakan perwujudan kongkrit egalitarianisme dan sikap persaudaraan.Di Kalimantan Tengah terdapat Rumah Betang, yaitu rumah panjang yang dihuni berbagaianggota keluargayang mungkin juga berbeda agama,yang dilandasicinta, kasihsayang,persaudaraan dan kerukunan;begitu juga konsephandep/habaringhurung yang menjunjung nilai-nilaigotong royong
l0
o o a a o o o o o o o o O
o o o o a o o o o o o o o o o o o o o o o o
dan kebersamaan.Di SulawesiSelatan terdapat kearifan setempat suku Bugis yaitu konsep sipakalebbi dan sipakatu yang berarti saling menghormati dan mengingatkan.Demikian beberapacontoh kearifan lokal atau local wisdams di seJumlahdaerah, baik kearifan yang telah lama mentradisi menjadi bagiam budayadaerahsetempat maupun kearifanbaru yang disepakatibersama. Selain itu, kegiatan-kegiatan dialog ini berhasilmengidentifikasi sejumlah hal yang disebut-sebutpotensi kerukunandan ketidarukunanumat beragamapada setiapdaerah.Dengandemikian,kegiatandialogini memberisejumlahmasukan untuk dikembangkanataupundihindaridalam rangka memantapkankerukunan umat beragamadi daerahitu. 2) Pemerintahmemberikanrambu-rambudalam pengelolaankerukunanberagama itu, baik yang dilakukanoleh umat sendirimaupunpemerintah.Rambu-rambuitu berupa peraturan perundangan yang mengatur lalu lintas kehidupan warga negarayang mungkin memiliki kepentinganberbedakarena kebetulanmenganut agamaberbeda. Diantaraperaturanperundang-undangan yang telah dimiliki untuk membina kerukunanumat beragamaadalahsebagaiberikut: 1. Undang-Undang Dasar1945 Pasal29 ayat (2), yang berbunyi: Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masingdan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. 2. Undang-Undang Dasar1945 BABXA Hak AsasiManusia. Pasal28 E (1) Setiaporang bebas memelukagama dan beribadatmenurut agamanya, memilihpendidikandan pengajaran, memilihkewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negaradan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakanpikirandan sikap,sesuaidenganhati nuraninya. Pasal28 J (1) Setiap orang wajib menghormatihak asasimanusiaorang lain dalam tertib kehidupanbermasyarakat,berbangsadan bernegara. (2) Dalam menjalankanhak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasanyang ditetapkandengan undang-undangdengan maksud semata-matauntuk menjamin pengakuanserta penghormatan atas hak dan kebebasanorang lain dan untuk memenuhituntunanyang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan keamanan,dan ketertibanumum dalamsuatu masyarakatdemokratis.
11
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
3. Undang-UndangNomor 1 PNPS/1965tanggal 27 Januari 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, beserta yo. UU No. 5 Tahun 1969. Undang-Undangini telah berhasil Penjelasannya, menjagakerukunanumat beragamadan mengurangiatau bahkan mencegah pernyataanpenistaanterhadapTuhan Yang Maha Esa (YME)dan pernyataan kebencian antarumatberagamadi depanpublik. 4. undang-undangNomor 2L Tahun 2001 tentang otonomu Khusus bagi ProvinsiPapua, khusus Pasal 53-55 yang mengatur tentang pemberian bantuankepadaorganisasikeagamaandi Papua. 5. KeputusanMenteri Agama Nomor 70 Tahun t978, tanggal 1 Agustus 1978 tentang PedomanPenyiaranAgamadi Indonesia. 6. TKeputusan MenteriAgama Nomor70 Tahun t978, tanggal15 Agustus1978 tentang BantuanLuar NegerikepadaLembagaKeagamaandi Indonesia. 7, Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun L979, tanggal 2 Januari t979 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenyiaranAgama dan Bantuan Luar Negeri KepadaLembagaKeagamaandi Indonesia. 8. InstruksiMenteriAgamaNomor4 TahunL978,tanggal11 April 1978tentang Kebijaksanaan Mengena i Aliran-Aliran Kepercayaa n. 9. Instruksi Menteri Agama Nomor 14 Tahun t979t tanggal 31 Agustus 1978 tentangTindak Lanjut Istruksi MenteriAgama Nomor 4 Tahun L978, tanggal 11 April 1978 tentang Kebijaksanaan MengenaiAliran-AliranKepercayaan. 10'InstruksiMenteriAgama Nomor 8 Tahun t979, tanggal 27 September1979 tentang Pembinaan,Bimbingan,dan Pengawasanterhadap Organisasidan AlirandalamIslam yang Bertentangan denganAjaranIslam. l1.Surat EdaranMenteriAgamaNomorMA/432/L981tanggal2 September1981 tentangPenyelenggaraan Hari-HariBesarKeagamaan. 12.PeraturanPresidenNo. 7 Tahun 2005 tentang RencanaPembangunanJangka MenengahNasional(RPJMN)Tahun 2004-2009 Bab 31 yang menetapkan arah dan kebijakandan program-programpokok pembangunandi bidang agama. 13.PeraturanBersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006/No.8Tahun 3006 TentangPedomanPelaksanaan Tugas KepalaDaerah/ Wakil Kepala Daerah dalam PemeliharaanKerukunan Umat Beragama, PemberdayaanForum KerukunanUmat Beragama,dan PendirianRumah Ibadat. 14.Peraturan Menteri Agama No. I Tahun 2006 tentang Visi dan Misi Departemen Agama. Sepertidiketahuisekitar akhir tahun 2004 atau awal 2005 mencuat kembali pendapat-pendapat dalam masyarakatyang menganjurkanuntuk mencabutatau
t2
o o I
o o o o o a o o o o o o o O O O
o o o o o o o o a O
o o o o o o
mempertahankanSKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas AparaturPemerintahan dalam MenjaminKetertiban dan KelancaranPelaksanaanPengembangandan Ibadat Agama oleh pemelukPemeluknya. Meresponperkembangantersebut, maka DepartemenAgama melalui Badan Litbangdan Diklat Keagamaantelah melakukankajianterhadapSKBtersebut.pada tanggal 31 Maret 2005, kajian tersebut telah selesai.Diantarahasil kajian tersebut adalahsebagaiberikut: 1. Bahwa masalahpendirianrumah ibadahmemang dapat menjadi penyebab terganggunya hubungan antarumat beragama, karenanya perlu diatur kembali.Tanpa pengaturan,justru dapat mengarahkepadasuasanaanarkis atau bahkanchaos. 2. Bahwa dalam SKB No. L/t969 tersebut terdapat kalimat-kalimat yang multitafsir. 3. Bahwagangguanhubunganantarumatberagamaakibat persoalanpendirian rumah ibadah biasanya terjadi karena kurangnyakomunikasiantara pihakpihak yang hendakmendirikanrumah ibadahdan umat beragamadi sekitar lokasipendirianrumah ibadah. 4, Bahwa adanya SKB tersebut ternyata tidak menghalangiberdirinyarumahrumah ibadah baru. Setelah mengkaji data statistik yang ada dengan membandingkankeadaantahun L977 dan 2004,jumlah rumah ibadahbagi semuakelompokagamaternyatameningkatpesat,yaitu: Tabel1 PerbandinganJumlahRumahIbadahtahun L977 dengan2004 AGAMA o/oKenaikan 1977 2004 Islam
Kristen Katholik Hindu Buddha JUMLAH/RATA.RATA
392.O44 t8.77 4.934
643.834 43.909
131.38
L2.473
152.80
4.247
2L.43t
L.523
7.L29
475.25 368.09
73L.776
238.3s
421,725
64.22
Keterangan:Data ini telah diverifikasi Kristen,Dirjen BimasKatholik,dan DirjenBimasHinduOaneuOOna Oaridgali, 7 Maret 2005, dan tgl 18 April2006)
5. Bahwa SKB tersebut secara normatif memperlakukansama kepada semua kelompokagama, tidak mendiskriminasi sesuatukelompokagama. Bahkan kata-kata"adil dan tidak memihak"juga tertera pada pasal5 SKB tersebut. Hanyasaja masalahmemangterjadipadatingkatpelaksanaan di lapangan.
13
o o I 6. Bahwadi antarasebabterjadinyamasalahdi lapanganitu adalah: a. SKB tersebut hanya terdiri dari 6 pasal, sangat singkat dan bersifat umum, sehinggadapat multitafsir. b. Sampaidengantahun 2004, dari 33 provinsiyang ada di Indonesiahanya beberapaprovinsiyang telah menjabarkanSKB itu ke dalam aturan yang lebih rinci dan jelas, yaitu DKI Jakarta (t979 dan 2oo2) dengan membentukTim Khususyang meresponisetiap permohonanpendirian rumah ibadah, Provinsi Riau (19s1) dan Bengkulu (1993) yang mensyaratkanminimal calon jemaah 40 KK, sulawesi renggara yang mensyaratkan 50 KK, dan provinsi Bali (2003) yang antara lain mensyaratkancalon jemaah minimal 100 KK. Provinsi lainnya belum menjabarkanSKB tersebut sehinggatata cara dan persyaratanpendirian rumah ibadahdirasakantidakjelas di berbagaidaerah. c. Tidak adanya standar pelayananterukur sehinggabeberapapermohonan pendirianrumah ibadah mungkin tidak diresponidalam beberapabulan bahkan beberapatahun. Akibatnyatimbul perasaandi kalangansebagian pemohonbahwaharapanmerekauntuk beribadahtidak dilayani.
o O
o o I
o o o I
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o I
o I
o
Tindak lanjut dari hasil kajian tersebut adalahtelah dilakukanrapat bersama antara Mendagri,Menag,JaksaAgung, Kapolri,Menkumdan HAM,sejumlah pejabat lain dan para tokoh agama terkait. Setelah melalui pertemuan-pertemuanyang intensif pada akhirnya pada tanggal 21 Maret 2006 telah ditandatanganirevisi dari SKB Menag dan Mendagri No. 1 Tahun 1969, yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor B Tahun 2006 tentang PedomanPelaksanaanTugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam PemeliharaanKerukunanUmat Beragama,PemberdayaanForum KerukunanUmat Beragama,dan PendirianRumahlbadah.
4,4.
PUSATKERUKUNANUMAT BERAGAMA
Lembaga yang bertugas untuk menangani Kerukunan Umat Beragama di Indonesiaadalah Pusat Kerukunan Umat BeragamaDepartemenAgama Republik Indonesia.Pusat KerukunanUmat BeragamaDepartemenAgama RI ini berada di bawah SekretarisJenderalyang dimaksudkansebagaiunit operasionalkerukunan umat beragama dengan prinsip kebersamaan, kesetiakawanandan saling menghormatidenganwawasanmultikultural. Lembagaini memiliki visi terciptanyakerukunanumat beragamadengan mengembangkan toleransi untuk mewujudkan perdamaian yang harmonis didasarkanatas kesadaranadanya perbedaandalam rangka merekatkan kesatuan dan persatuanbangsa. Sedangkanmisi dari Pusat ini adalah : Mengupayakan
l4
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a o o o o o o o o o o o o o
pemantapaninternalisasipemahamandan penghayatanajaran agama; Menciptakan adanya pendekatan humanis kultural dengan melepaskan pendekatan formal struktural; MemantapkanTri Kerukunan Umat Beragama secara bertahap dan terjabarkandalam kehidupanberbangsa,bernegara,bermasyarakatdan beragama; Memantapkan daya tahan dan pemahaman umat beragama secara efektif; Membentukforum kerukunanumat beragamadi daerah. Tugas Pokok yang diemban Pusat KerukunanUmat Beragamaberdasarkan KMA Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi DepartemenAgama pasal L23 dan L24 menyatakan bahwa Pusat Kerukunan Umat Beragama melaksanakanperumusan bahan kebijakan dan koordinasi serta pembinaan kerukunanhidup umat beragamasesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sedangkanfungsinyaadalah: 1. Perencanaan dan perumusankebijakandi bidang kerukunanserta hubungan antar umat beragama; pengembangan 2. Penyusunan serta pelaksanaan dan kajiankebijakankerukunan 3. Penilaian dan penelaahanpengendalian serta penyajianlaporan. A. Struktur Organisasi Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) PKUBterdiridari: 1. BidangPengembangan KebijakanKerukunan; BidangPengembangan Kebijakanmempunyaitugas melaksanakanpenyusunan kebijakan dan kajian perundang-undangan kerukunan serta melaksanakan pengembangan dan pembinaanprogramkerja samaumat beragama. Sedangkanfungsinyaadalah: a. Pengkajian dan penyusunankebijakandan peraturanperundang-undangan di bidangkerukunanldan programkerjasamadi bidangkerukunan. b. Pembinaan dan pengembangan 2, BidangPengendalian dan Pelaporan; 3. SubbagianTata Usaha BidangPengembangan Kebijakandan Kerukunanterdiridari: 1. SubbidangKajianKebijakanPerundang-undangan Kerukunan; Subbidangini memilikitugas melakukanpengkajiandan penyusunanbahan perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangandi bidang kerukunan. 2. SubbidangBinaProgram
l5
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a o o o o o o o o o o o o
Subbidang ini memiliki tugas melakukan pembinaaandan penyusunan programdi bidangkerukunanhidupumat beragama. dan Pelaporan BidangPengendalian terdiridari: 1. SubbidangInventarisasi dan Pengendalian; Subbidang ini memiliki tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan peta kerukunan serta pelaksanan pengendaliandan pelaporanprogram. 2. SubbidangKerjasamaLembagaKeagamaan. SubbidangKerjasamaLembagaKeagamaan,mempunyaitugas melakukan pembinaandan kerjasamadenganlembagakeagamaan.
KEPAIA PUSAT KERUKUNAN UMATBEMGAMA (PKUB)
Bidang Pengembangan Kebijakan Kerukunan
Subbidang lnventarisasi damPengendalian
B. DasarHukum PKUB t. Keputusan Presiden165 Tahun2000tentangKedudukan, Tugas,Fungsi, Kewenangan, SusunanOrganisasi danTataKerjaDepartemen; 2. InpresNomor7 Tahun1999tentangAkuntabilitas KinerjaPemerintah; 3, Keputusan MenteriAgamaNomor01 Tahun2001 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, SusunanOrganisasidan Tata Kerja Departemen Agama; 4. DaftarIsian Pembangunan (DIP) ProyekPeningkatan Kerukunan Umat Beragama Tahun2004Nomor063/XXV/t/--12004
l6
o o o O o
5. Daftar Isian Kegiatan (DIK) Sekretariat Jenderal Departemen Agama Pusat Jakarta Nomor: 007/25/2004 tanggal 1 Januari 2OO4 m.a. 15.1.02.6811.25.01.001.5250.
l7
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
BAB IV PROGRAMPEMBANGUNAN
Landasan-landasan kebijakan-kebijakan pemerintahdi bidang pembangunan nasionalyang terkait secara langsungdengan program kerukunan umat beragama khususnyapada tahun 2005 akan diuraikan berdasarkandokumen perencanaan sebagaiberikut : 1. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2004-4009 tentang Rencana pembangunan JangaMenengahNasional(RPJMN) 2. PeraturanPresiden(Perpres)RencanaKerja pemerintah(RKp)Tahun 2005 4.1.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RpJMN) TAHUN 2004 - 2009
Dalam RPJMNTahun 2004 - 2009 dua arah kebijakanpokok bidangagama adalah: 1. Peningkatan KualitasPelayanandan PemahamanBeragamaserta Kehidupan Beragama,dan 2. PeningkatanKerukunanIntern dan AntarumatBeragama sedangkanprogram pembangunanbidangagama dalam RPJMNTahun 2oo42009 dikelompokkan sebagaiberikut: 1. Program Peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan Pengembangan Nilai-NilaiKeagamaan pendidikanAgamadan pendidikanKeagamaan 2. ProgramPeningkatan 3. ProgramPeningkatanpelayananKehidupanBeragama 4. ProgramPengembangan Lembaga-Lembaga SosialKeagamaandan Lembaga Pendidikan Keagamaan 5. ProgramPenelitian dan pengembangan Agama,dan 6. ProgramPeningkatanKerukunanUmat Beragama Kemudianatas dasar RPJMNtersebuttelah disusunvisi dan misi Departemen Agama,sebagaimana tertuangdalam PeraturanMenteriAgama No. 6 Tahun2006. Di dalamnya ditegaskan bahwa visi Departemen Agama adalah: ,.Terwujudnya masyarakatIndonesiayang taat beragama,maju, sejahtera,dan cerdasserta saling menghormatiantarsesamapemeluk agama dan antar pemeluk agama dalam kehidupanbermasyarakat,berbangsa,dan bernegaradalam wadah Negara Kesatuan RepublikIndonesia". Adapunmisi DepartemenAgamaadarahsebagaiberikut:
O
o o o o
18
o o o o o o o o o o a o o O
a a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
1. Meningkatkankualitas bimbingan,pemahaman,pengamatan,dan pelayanan kehidupanberagama 2. Meningkatkanpenghayatanmoral dan etika keagamaan 3. Meningkatkan kualitaspendidikanumat beragama 4. Meningkatkankualitaspenyelenggaraan haji 5. Memberdayakan umat beragamadan lembagakeagamaan 6. Memperkokohkerukunanumat beragama 7, Mengembangkankeselarasanpemahamankeagamaandengan wawasana kebangsaan Indonesia. 5.1.
Rencana Kerja pemerintah (RKp) Tahun 2OOs
Program-programpembangunan pada RKp rahun 2005 bidang agama diharapkandapat mendukungtiga agendaprioritasRencanapembangunan Nasional (REPENAS),yaitu: (1) Meningkatkankesejahteraanrakyat; (2) Memperkokoh persatuandan kesatuandalam kerangkaNegaraKesatuanRepublikIndonesia; dan (3) Mempercepatreformasi. Untuk itu, pembangunanbidangagama dalam tahun 2005 dilaksanakandalam rangka peningkatanpelayanan kehidupan beragama; peningkatanpemahaman, pengamalan,dan pengembangannilai-nilaikeagamaan;peningkatan kerukunan umat beragama; peningkatankualitas pendidikanagama dan keagamaan;serta pemberdayaandan peningkatankapatasitasdan kualitaslembaga sosialkeagamaan dan lembagapendidikankeagamaan. l.
Program Peningkatan pelayanan Kehidupan Beragama
Programini bertujuanuntuk meningkatkan pelayanandan kemudahanbagi umat beragama dalam melaksanakanajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasimasyarakatdalam kegiatanpelayanankehidupanberagama. Sasaran yang ingin dicapai adalah tertatanya sistem kelembagaan dan manajemenpelayananserta terpenuhinyasarana dan prasaranakeagamaanguna memberikemudahanbagi umat beragamadalammenjalankanibadah. Kegiatanpokokyang dilaksanakan antaralain meliputi: 1' Memberikanbantuan untuk rehabilitasitempat ibadah dan pengembangan perpustakaantempat peribadatan; 2' Meningkatkan pelayanannikah melaluipeningkatankemampuandan jangkauan petugas pencatat nikah serta pembangunandan rehabilitasi balai nikah dan penasehatan perkawinan(KUA); 3. Memberikanbantuan sertifikasi tanah wakaf, tanah gereja, pelaba pura dan wiharaserta hibah;
19
o o o o a o o o o a o o a o o a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
fungsidan perantempatibadahsebagaipusatpembelajaran 4 . Meningkatkan dan pemberdayaan perpustakaan masyarakat melalui bantuanuntukpengembangan ; jamaah, efisiensi, mutu pembinaan,pelayanan,perlindungan 5 . Meningkatkan transparansi,dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan ibadahhaji; 6. Meningkatkan pelayanan pembinaan keluarga sakinah/sukinah/hita sukaya/bahagia; pembinaanjaminan produkhalaldan pelatihanbagi pelakuusaha, 7 . Meningkatkan auditor,serta meningkatkankerja sama sektorterkait di bidangproduk halal; B . Meningkatkanpelayanandan pengelolaanzakat dan wakaf serta ibadahsosial lainnya; 9. Memberikan bantuankitab sucidan lekturkeagamaan; 10.Meningkatkan saranadan kualitastenagateknishisabrukyat; pengembangan 11.Melanjutkan sisteminformasikeagamaan;dan 12.Meningkatkan kualitastenagapelayanankeagamaan.
2. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, pengamalan, dan PengembanganNilai-Nilai Keagamaan Programini bertujuanuntuk meningkatkanpemahaman,penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilaiajaranagamabagisetiapindividu, keluarga,masyarakat,dan penyelenggaranegara. sasaranyang ingindicapaiadalahmeningkatnyapemahaman,penghayatan, dan pengamalan pengembangan agama,serta nilai-nilaikeagamaan. Kegiatanpokokyang dilaksanakan antaralain meliputi: 1. Melakukanpenyuluhandan bimbingankeagamaanbagi masyarakatdan aparatur negaramelaluibantuanoperasional untuk penyuluhagama; 2, Menyediakan saranadan prasaranapenerangan dan bimbingankeagamaanl pelatihanbagi penyuluh,pembimbing,mubalig/daidan orientasi 3. Melaksanakan bagipemukaagama; 4. Mengembangkan materi, metodologi,manajemenpenyuluhandan bimbingan keagamaan; 5. Memberikanbantuan paket dakwah untuk daerah terpencil,pasca konflikdan bencanaalam; 6. Memberikan bantuan penyelenggaraanmusabaqah tilawatil qur'an (MTe), Pesparawi,UtsawaDharma Gita, FestivalSeni Baca Kitab Suci Agama Budhadan kegiatansejenislainnya;dan 7. Membentukjaringan dan kerjasama lintas sektor serta masyarakat untuk memberantaspornografi, pornoaksi,praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O
o o o o o o o o O
o o
narkoba,prostitusi,dan berbagaijenis praktik (KKN),perjudian,penyalahgunaan asusila. 3. Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan Programini bertujuan untuk meningkatkankualitaspemahaman,penghayatan dan pengamalanajaran agama bagi peserta didik pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikanguna meningkatkankeimanan,ketakwaan,akhlak mulia, dan budi pekerti luhur yang terwujud dalam perilaku keseharianserta mempersiapkan pesertadidik menjadiahli ilmu agama. yang mampu Sasaranyang ingin dicapai adalah terbinanyaindividu-individu memahami,menghayati,dan mengamalkanajaran-ajaranagama sehinggatercipta ahli ilmu agamayang masyarakatberagamayang baik, sertaterbinanyacalon-calon kompeten. antaralain meliputi: Kegiatanpokokyang dilaksanakan 1. Menata-ulangkurikulum dan materi pendidikan agama agar berwawasan multikultural,pengembangankonsep etika sosial berbasis nilai-nilaiagama, metodologipengajarandan sistemevaluasi; 2. Melanjutkanpenatarantenaga kependidikandan penyetaraanD-II dan D-III bagi guru agama; wawasandan pendalamanmateri bagi pendidikdan 3. Melanjutkanpengembangan tenaga kependidikanagama dan keagamaan melalui berbagai lokakarya, workshop,seminar,studi bandingdan orientasi; agama; 4. Memenuhikebutuhanpendidikdan tenagakependidikan lomba karya ilmiah agama, dan 5. Melaksanakanperkemahanpelajar/mahasiswa, pementasan seni keagamaan; 6. Membinadan mengembangkanbakat kepemimpinankeagamaanbagi peserta didik,santri,mahasiswa,dan guru/dosenagama; pesantrenkilat, pasramankilat, babaja/samanera/samaneril 7. Menyelenggarakan 8. Memberikanbantuan sarana/ peralatan, buku pelajaran agama, buku bacaan bernuansaagama lainnya pada sekolah umum, perguruantinggi umum dan lembagapendidikankeagamaan; pendidikanpascasarjana (S-2 dan S-3) bagi pendidikdan tenaga 9. Melaksanakan kependidikan; dan programpendidikanagamadan keagamaan. 10.Melakukankerjasamainternasional
2l
o o o o o o o o o o O O
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
4, Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Programini bertujuan untuk memantapkandasar-dasarkerukunanintern dan antarumat beragama, dilandasi nilai-nilai luhur agama untuk mencapai keharmonisan sosialmenujupersatuandan kesatuannasional, Sasaranyang ingin dicapaiadalahmeningkatnyasuasanakehidupankeagamaan yang kondusifbagi pembinaankerukunaninterndan antarumatberagama. Kegiatanpokokyang dilaksanakan antaralain meliputi: 1. Melakukaninternalisasi ajaranagamadi kalanganumat beragama; 2. Membangunterciptanyahubunganantar umat beragama,majelisagamadengan pemerintahrnelaluiforum dialogdan temu ilmiah; 3. Mewujudkansekretariatbersamaantar umat beragamadi seluruhpropinsi; 4. Melakukansilaturahmi/safari kerukunanumat beragamabaik nasionalmaupun ditingkat daerah/regionaI; 5. MembentukForum KomunikasiKerukunanAntar Umat Beragamadi tingkat propinsi,kabupaten/kotadan kecamatan; 6. Melanjutkanpembentukanjaringankomunikasikerukunanantar umat beragama peranjaringankerjasamaantar umat beragama; dan meningkatkan 7. Melakukanrekonsiliasi tokoh-tokohagamadi daerahpascakonflik; 8. Menyediakan data kerukunanumat beragama; 9. Pembinaan umat beragamadi daerahpascakonflik; 10.Sosialisasi wawasanmultikulturalbagiumat beragama; 11.Pengembangan wawasanmultikulturalbagiguru-guruagama; 12.Meningkatkanpotensi kerukunanhidup umat beragamamelalui pemanfaatan budayasetempatdan partisipasimasyarakat; 13.Mendorongtumbuh kembangnyawadah-wadahkerukunansebagai penggerak pembangunan; 14.Melakukansilaturahmi antara pemuda agama, cendekiawanagama, tokoh agama; 15. Menyelenggarakan lomba kegiatan keagamaanbernuansakerukunandi daerah potensikonflik;dan 16.Meningkatkan kualitastenagapenyuluhkerukunanumat beragama.
5. Program Pengembangan Lembaga-Lembaga sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Program ini bertujuan untuk memberdayakandan meningkatkankapasitas, kualitas,serta peranlembagasosialkeagamaandan lembagapendidikankeagamaan dalam menunjang perubahan sosial masyarakat, mengurangi dampak negatif ekstrimisme masyarakat, serta memberikan pelayanan pendidikan dan
22
o I
o a t
o o o o o O I
o o o o o o t t
o o o o a a o o o o o o o t
o
pengembangansumber daya manusia terutama bagi masyarakat pedesaandan ekonomilemah. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya peranan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan nasional dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam rangka menghadapi perubahansosial. Kegiatanpokokyang dilaksanakan antaralain meliputi: 1. Memberdayakan lembaga-lembaga sosialkeagamaan,seperti kelompokjemaah keagamaan,majelistaklim, organisasikeagamaan,BaitulMal wat-Tamwil(BMT), BadanAmil Zakat,dan petugaswakaf; 2. Memberikanbantuan untuk penyelenggaraan berbagaikegiatanlembagasosial keagamaan dan lembagapendidikankeagamaan; 3 . Memberikansubsidi dan imbal-swadayapembangunandan rehabilitasisarana serta prasarana kepada lembaga sosial keagamaandan lembaga pendidikan keagamaan; 4 . Memberikanblock-grant dalam pengembanganmanajemen lembaga sosial keagamaandan lembagapendidikankeagamaan; 5 . Melakukankunjungan belajar antar lembagasosial keagamaandan lembaga pendidikankeagamaan; 6 . Melanjutkanupaya pengkajian,penelitiandan pengembangandalam rangka peningkatanmutu pembinaanlembaga-lembaga sosialkeagamaandan lembaga pendidikankeagamaan; 7 . Membangun jaringan kerja sama dan sistem informasi tembaga sosial keagamaandan lembagapendidikankeagamaan; 8 . Meningkatkankualitastenaga pengelolalembaga-lembaga sosial keagamaandan pendidikan lembaga keagamaan.
6. Program Penelitian dan PengembanganAgama Program ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi bagi pengembangan kebijakanpembangunan agama,penyediaan data dan informasibagi masyarakatakademikdan umum dalam rangka mendukungtercapainyaprogramprogrampembangunan agama. Sasaranyang ingin dicapaiadalah tersedianyadata dan informasikeagamaan yang diperlukan dalam rangka mendukung pencapaianprogram pembangunan bidangagama Kegiatanpokokyang dilaksanakan antaralain meliputi: 1. Melakukan kajian dan pengembangandalam rangka peningkatan mutu pembinaandan partisipasimasyarakatuntuk mendukungpelayanankehidupan
23
o o o
beragama, peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikanagama dan keagamaan,peningkatankerukunandan harmonisasi
O I
o o o o o t
2. 3. 4. 5.
kehidupanberagama,peningkatanmutu pembinaanlembagasosialkeagamaan dan lembaga pendidikankeagamaan,dan pemberdayaanserta pemanfaatan lekturkeagamaanl Melakukankajian dan pengembangan dalam rangka peningkatankualitasdan perluasan saranakediklatan; Melakukantinjauan bagi antisipasidampaknegatifmodernisasi, globalisasi, dan perubahansosialyang semakincepatdan kompleks; Melakukansosialisasihasil-hasilpenelitiandan pengembangan melaluikegiatan workshop,seminar,penerbitan; Menyelenggarakan lomba-lombapenulisan/karya ilmiah,buku cerita,sketsadan komik keagamaan; Meningkatkan kemampuanakademiktenagastrukturalmaupunfungsionalantara lain melaluibedahbuku.
o o o a o o o o o o o o o o
B. Perekayasaan PerangkatLunakCo LocationServer;
I
9. OrientasiAplikasiSistem;
o o o o o o o o o
10.PelatihanInstruktur PemberdyasaanRekonsiliasi6 (enam) angkatan pada Provinsi;Kafses,Sulsel,Sultra, NTB,Sumbar,dan Riau.
6.
4.3. Pelaksanaanprogram pembangunan Kegiatan pembangunanPusat KerukunanUmat Beragama tahun 2OO5 adalah sebagaiberikut: 1. Bantuan untuk Orsos/yayasan/LSM dan pembinaanUmat Beragamadi daerah pengungsipada 6 (enam) Provinsi,yaitu ProvinsiJawaTimur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,surawesirenggara,dan MarukuTenggara; 2. Pengadaan buku lainnya; 3. PerawatanGedungKantor; 4. Pengadaan Perlengkapan SaranaGedung; 5. Pengadaan Meubelair; 6. Pengadaan Alat pengolahData; prasaranaGedungBersamaAntaraumat; 7. Pembangunan
11.OrientasiAplikasiSistem;
24
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O
o
12.PembinaanForum KomunikasiKerukunanUmat Beragama (monitoring)dan SosialisasiKMANo. 473 Tahun 2003 pada 30 provinsi; 13.Peningkatan WawasanMultikulturalbagi Guru-guruAgamadi 3 Provinsi(Maluku, JawaTimur,dan Kalteng); 14.PerkemahanPemuda,Mahasiswa, dan LSMdalam kerukunanHidupBeragamadi (Sumsel, 3 Provinsi Kalsel,dan DKI Jakarta);dan 15.Studi BandingTokoh Agama/Masyarakat ke Pusat-pusat agama dunia (Thailand, India, Mesir,dan Vatikan).
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
BAB V RENCANA KERJA, STRUKTUR ORGANTSAST,IADUAL, DAN PENUGASANPERSONIL
5.1.
RencanaKerja
KerukunanUamt KegiatanEvaluasiKebijakandan ProgramPeningkatan (delapan) bulandan dimulaipada bulanApril Beragamadilaksanakan selamaB 2006 hinggabulan Nopember2006. Adapunproseskegiatanyang dilaksanakan Agamadan Pendidikan dalamrangkapelaksanaan olehDii'ektorat evaluasitersebut adalahsebagaiberikut. 1. Menyusunkerangka acuan kerja dan jadwal pelaksanaankegiatan kegiatanevaluasikebijakan Dalamtahapanpersiapanakan dilaksanakan dan programpeningkatankerukunanumat beragamaadalahm€nyusunkerangka danjadwalpelaksanaan kegiatan acuankerja menjadiacuanyang lebihoperasional evaluasi.Hal tersebut dimaksudkanuntuk memperjelaskegiatan yang akan dilaksanakan. Kerangkaacuankerja berisitentang(a) latar belakang,(b) tujuan, (c) ruanglingkup,(d) hasilyangdiharapkan, dan (e) rencanaataujadwalkegiatan. Pembahasantersebut dilakukan antara lain melalui serangkaianpertemuan koordinasidan diskusibaik secarainternaldi lingkunganDirektoratAgamadan Pendidikan,maupun secara lintas instansi (eksternal)terutama dengan pihak pelaksana program,yaitu Departemen Agama. 2. PengumpulanBerbagai Sumber Data dan Informasi Pengumpulan sumberdatadan informasi ini dilakukan melaluiantaralain: 1 . Melakukan diskusiinternmengenaiprogramRKPyangakandi evaluasi
Diskusiinternaldilakukandalamrangkamenentukanprogram-program RKP 2005 yang akan di evaluasi. Berdasarkanhasil diskusi, diperoleh kesepakatanmelakukanevaluasi atas pelaksanaanprogram di bidang agamadalam RKP2005 denganlingkuphanyapada pelaksanaan tingkat nasional khususnya untukProgramPeningkatan Kerukunan UmatBeragama. 2 . Melakukan komunikasi dankonsultasi denganpihakDepartemen Agama. Telah dilakukanberbagaikegiatanseperti identifikasidata dan informasi tahap awal yang diperlukan,antara lain meliputi informasimengenai kebijakan,programdan kegiatanselamaTA 2005, serta indikatorkinerja RKPTahun2005, 3 . Melakukan TinjauanLiteratur
26
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Telah dilakukantinjauan literatur tahap awal, terutama yang ebrkaitan dengan literatur tentang kebijakanpembangunanagama dan peraturan perundang-undangan yang relevandenganprogrampeningkatan kerukunan umatberagama. Melakukan Penyerasian Datadan Informasi Setelahdata dan informasididapat,maka dilakukanpenyerasian berbagai data dan informasiyang didapat untuk kemudiandi kumpulkandan dianalisa. Melakukan AnalisisDatadan InformasiAwal Setelahdilakukanpenyerasian data dan informasi,maka dilakukananalisis awalterhadapdatadan informasiyangdidapat. yaitumelanjutkan Pengumpulan datadan Informasi, kegiatan: - IdentifikasiData dan Informasihasil capaianprogramtahun anggaran 2005 - Tinjauan Literatur, yaitu dokumen kebijakan perencanaandan penganggaran - Pertemuan/Diskusi/Workshop yang membahas analisa data dan informasi Analisisdata lanjutan Analisadata akan dilanjutkandenganfokuspadahasilcapaianpelaksanaan program yang tercermin dalam indikator kinerja program peningkatan kerukunanumat beragama.AnalisaIndikatorkinerja diprioritaskanpada indikatorkinerjahasilcapaianprogramRKPTahun2005. Penyusunan DraftLaporan Sesuaidenganjadwalpelaporan, laporanberikutyangakandisusunadalah laporanakhir.Laporanini yang akanmemuatpembahasan awal mengenai hasilanalisadan interpretasi capaianindikatorkinerjaprogrampeningkatan kerukunan umatberagama. Presentasi HasilEvaluasi Hasil penyusunan draft laporan evaluasi, dipresentasikan untuk mendapatkan masukansertaperbaikan dari paranarasumber.
O
o o o o o o o o o o o o
1
Persiapan
2
Pengumpulan datadan literatur
3
Rapat,workshop,diskusi, kunjungan
4
Penyusunan Draftlaporan
5
Persentasi hasilevaluasi
27
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O
o o o
5.2.
Struktur Organisasi/Tim Pelaksana KEPUTUSAN SEKRETARIS MENTERINEGARA PERENCANAAN PE}IBANGUNANNASIONAT/ SEKRETARIS UTAMABADANPERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL : KEP. NoMoR lsESlO|/2OaG TANGGAL :30 JANUARI 2006 SUSUNANKEANGGOTAAN TIM EVALUASIKEBIJAKANDAN PROGRAMPENINGKATANKERUKUNAN UMATBERAGAMA A. Penanggungjawab
B. TPRK - Ketua - Anggota
DeputiBidangSumberDayaManusiadan Kebudayaan Bappenas
DirekturAgamadan Pendidikan 1. Drs.M. SjuhdiRasjid 4, EmmySuparmiyatun, SH,MPM 5. Ir. Suharti,MA 6. RahmatHidayat,ST,MT 7, Drs.AmichAlhumami,MA,M.Ed 8. AhmadTaufik,S.Kom 9, BennyAzwir,ST, MM-T 10. SetyoHariPriyono,S.IP
C. NaraSumber
1. Drs.Mujahid,AK, MA 2. Drs.H. M. Fatah
D. FocusGroupDiscussion
1. Drs.Indrajaya,M.Sc 2. TatangMuttaqin,S,Sos,M.Ed 3, Drs.BogatWidiatmoko, MA
E. TenagaPendukung
1. ErnaRosita 2, Saniman 3. Hendriyanto
28
o o a o o o o o o o o a o o o o o o o o o o o o o o o o o o
BAB VI HASIL EVALUASI
SejarahKerukunanHidup Umat Beragamasesungguhnya telah dimulai semenjaktahun 60-an. Menurut sejarahnyaisitilah kerukunanhidup umat beragamaini muncul sejak diselenggarakannya Musyawarah Antar Agama yang diselenggarakan padatanggal30 Nopember 1967olehPemerintah dan berlangsung di gedung Dewan pertimbanganAgung (DpA) Jakarta. Musyawarahini diselenggarakan berangkatdari adanya berbagaipersoalanyang menyangkut agama-agama di negeri ini juga sebagairealisasidari keanekaragaman suku, bahasa,adat-istiadat dan agamayang sesungguhnya sudahmenjadikenyataan dan diterimasebagaikekayaanbangsakita. Keteganganhubunganatau saling curiga (mutual distrust)baik antara pemerintahdengan umat beragama,antarberbagai penganutpenganutumat beragamadi beberapapelosoknusantara,atau dalam intern umat beragama sendirimenjadipertimbangan utamadiselenggarakannya Musyawarah Antarumat Beragama.Dalamperkembangannya kemudian,dibentuklah WadahMusyawarah Antarumat Beragamayang melakukanaksi-aksinyata untuk ikut mewujudkan kerukunandi bumi nusantaraini. Pencantuman masalahkerukunanumat beragama pada undang-UndangNomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan Nasional,merupakan penegasankembali perlunya perhatian berbagai pihak terhadapmasalahtersebut. Landasankebijakanpemerintahdi bidang pembangunan nasionalyang terkait secara langsung dengan program kerukunanumat beragamaadalah PeraturanPresidenNo. 7 Tahun2004-4009tentangRencanapembangunan Janga MenengahNasionat(RpJMN),yaitu program peningkatanKerukunan Umat Beragama.Untuk menilai pencapaian programpeningkatan hasil pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama, yang meliputikegiatan,pembiayaan, capaianoutput dan dampakprogramyangtelahdilakukanpadaTA 2005dalamlingkup nasionat, maka dilakukanEvaluasi.Hasil yang diharapkannantinyaadalah tersedianya dokumenlaporanevaluasiProgramPeningkatan KerukunanUmat Beragama, serta rekomendasialternatifkebijakanbagi prosesperencanaan programpeningkatan kerukunan umatberagama, 6.1
Tujuan dan Sasaran
Programini bertujuanuntuk memantapkan dasar-dasar kerukunaninterndan antarumat beragama, dilandasi nilai-nilai luhur agama untuk mencapai keharmonisan sosiarmenujupersatuan dan kesatuan nasionar. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnyasuasana kehidupan keagamaanyang kondusifbagi pembinaankerukunanintern dan antarumat beragama.
O
o o o o
29
o o o o o o o o o o a o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
6.2
Hasil yang Dicapai
yang dilaksanakan Kegiatan dalamrangkapembinaan kerukunan hidupumat beragamameliputimusyawarah antarpemukaagama,musyawarah antarapemuka berbagaiagama,musyawarah antarapemukaberbagaiagamadenganpemerintah, danmusyawarah cendekiawan antaragama, Padatahun2005 dilaksanakan kunjungan/silaturahmi, dialogdan temu ilmiah pemukaagama,cendekiawan agama,tokohagamadan umat beragama sebanyak 59 kegiatan,pemberdayaan ForumKomunikasiKerukunanAntar Umat Beragama (FKKAUB)di tingkat propinsi,kabupaten/kotadan kecamatanserta LSM yang bergerakdi bidangkerukunandi 30 lokasi,sosialisasi wawasanmultikulturalbagi umat beragamadi 3 lokasi,pengembangan wawasanmultikulturalbagi guru-guru pembinaan agama, kerukunanhidupumat beragama melaluipemanfaatan budaya setempatdan partisipasimasyarakat,meningkatkankualitas tenaga penyuluh kerukunanumat beragama,rekonsiliasi tokoh-tokohagamadi daerahpascakonflik di 5 lokasi,mendorong internalisasi ajaranagamadikalangan umatnya. untuk menciptakanhubunganyang harmonis baik antarumat beragama denganmajelisagamamaupundenganpemerintah dilakukanmelaluiforumdialog dan temu ilmiahsebanyak22 kegiatan,silaturahmi/safari kerukunantokohagama baik di nasionalmaupundi tingkat daerah/regional di 30 lokasi,melanjutkan pembentukanjaringan komunikasi kerukunan antarumat beragama dan peranjaringankerjasamaantarumatberagama,rehabilitasi meningkatkan mental pada umat beragama daerahpascakonflik di 10 lokasi,penyelengEarakan lomba kegiatankeagamaanbernuansakerukunandi daerahpotensikonflikdi 10 lokasi, dan lokakaryasemangatkerukunandiantarapenyiarradio.
6.3
Faktor Penunjang/ Pengha mbat
Kehidupanharmoni di dalam masyarakatbelum sepenuhnyadapat diwujudkan antaralainakibatmunculnya ketegangan sosialyangseringmelahirkan konflikinterndan antarumatberagama.Konflikini pada mutanyadisebabkan ofeh ketimpangan sosialdan ketidakadilan ekonomiyang seringkalimemanfaatkan isu sentimenagama. Selain itu, konflik tersebutjuga diakibatkanoleh tingkat pendidikan masyarakatyang masihrendahdan penegakanhukum yamg masih lemah.Sebelumnya,konfliktersebuttidak pernahmencuatmenjadikasusbesar dan dalam skala luas seperti sekarangini karena dalam tatanan kehidupan masyarakat sudahada berbagaikearifanlokaldan adat istiadatyangdapatmenjadi wadahkomunikasi dan konsultasi. Wadahtersebutbersifatlintaswilayah,agama, dansukubangsa. 6.4
Tindak Lanjut Dalam rangka memantapkankerukunanumat beragamaakan dilakukan pertemuan, berbagai dialog,dan kerjasama antarpemukaagamasebagailangkah
30
o o o o o o o o o o
munculnyapotensikonflik.Selainitu, telah antisipasidini dan upayapencegahan gunamemberiwawasankeberagaman pendidikan puladikembangkan multikultural pada penghargaan muncul Namundemikian,seringkali keberagamaan. sosialdan ketegangansosialyang melahirkankonflikintern dan antarumatberagamatelah menjadi kendalaterwujudnyakehidupanyang harmonisdi dalam masyarakat. sosialdan ketidakadilan ekonomimerupakanpemicuutama konflik Kesenjangan dan menjadi semakin parah ketika pihak-pihakyang bertikai memanfaatkan sentimen agama. Tingkat pendidikanmasyarakatyang masih rendah dan penegakanhukum yang lemah memberikonstribusiterhadapintensitaskonflik. secaradini Disampingitu, upaya yang akan dilakukanadalahmengantisipasi yang ada di tatanansosialkebudayaan terjadinyakonflikdengan memanfaatkan masyarakatsetempatyang berfungsisebagaiwadah komunikasi,konsultasidan konflik. mekanismepenyelesaian rekonsiliasi SasaranPembangunan BidangAgamakhususnyaProgram TabelPencapaian UmatBeragama Tahun2005terlampir. Peningkatan Kerukunan
O
a o o o o o I
o o o o o o o o o o o o o o o o o
6.5
Evaluasi, Hambatan dan Upaya Pemecahan
Semua programkegiatanbaik rutin maupunproyek dalam tahun 2005 telah oleh PKUB, namun pelaksanaannya masih terdapat hambatandilaksanakan hambatan,sebagaiberikut: Hambatan
Kegiatan
No.
Ket
Pemecahan
A. Rutin 1.
OrientasiProgram/Workshop
Koordinasi kerjabelum efektif
Pertemuan ditingkatkan1 tahun2 kali Perlupenambahan anggaran peserta Pengiriman melaluioenuniukan
z.
PeningkatanWawasanTokoh-tokoh Agama untuk PemberdayaanRekonsiliasi
3.
Dialog AntarTokoh-tokohUmat Beragama di Pusat
Anggaran masihminim Pertemuan belum intensif
Perlu penambahan anggaran Setahun 3 kali
4,
Reviu Immenag No. 3/1981 ttg PelaksanaanPembinaanKerukunan Hidup Beragamadi daerah sehubungan dengan telah terbentuknya Wadah MusyawarahAntarumat Beragama
AnggaranTerbatas Belum adanya titik temu dengan majelis agama MajelisAgama belum lengkap
Anggaranperlu ditambah Masihkoordinasi denganmajelishadir Diupayakan semua majelishadir
5.
AktualiasiPendataanKUB
Data dari Provinsibelum
Mencaridata dari BPS
lennk:n
6.
PenvusunanBuku LaooranPKUB
7.
Inventarisasi Aliran-aliran bermasalah di
Kesulitanmemperoleh
Menacridata ke Kantor
Indoneqia
rlAfa
Keiakeaan
B. Provek 1.
InventarisasiAliran-aliran bermasalahdi Indonesia
2.
BantuanuntukOrsos/Yayasan/LSM dan UmatBeragama di daerah Pembinaan
Datadi daerah terbatas Waktrr Sinnkat
Laporanpertanggungjawabanterlambat
Menambah dengan studi kepustakaan dll Waktuoerludltambah Kirimsuratdan telepon
Denounosi
3.
PenyusunanPedomanPembinaan
4.
PenqadaanPerlenqkapan SaranaGedunq
Ken rkr rnan
3l
o o o o o a o o
dan Meubeler 5.
6.
Penoadaanalat Denqolahdata
wawasanmulitkulturalbagi Peningkatan
kurang Narasumber
dltru
mFndr rasai matcri
aoama
7.
instrukturpemberdayaan Pelatihan rekonsiliasi
8.
Pemudadan Mahasiswa Perkemahan dalamkerukunanhidupberagama
o
Studibandingtokohagamake pusat agamadunia
10.
OrientasiaDlikasisistem
11
pembentukan dan Pembinaan FKKUB sosialisasi KMA473103tentangJuklak
Diadakan pendalaman materi
3 Provinsi
Belumadabuku-buku Perlupengirimanbuku 6 Provinsi ke tokoh-tokohagama tentangkerukunan Tidakadadanauntuk DanaPKLharus dianooarkan PKL Menggunakan tempat 3 Provlnsi Tidaksemuadaerah yangada tepatyang mempunyai ranresentatif
Tidak ada tim advance Lokasibelum pas
Dibuattim advance Tempatyangakan ditr rir r lehih sel€ktif
I
o o o o a o o o o o o o o o o o o O
o o o o o o o o
Kprawanan
6.6
Bid:nn
Kl lB
Adadaerahyang belumperlu menganggap membentukFKKUB
Memberipengertian manfaatdibentuknya FKKUB
Kesimpulan dan Rekomendasi Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintahuntuk mewujudkansuasanakehidupanyang harmonis,toleran, saling menghargaikeberagamandan perbedaan.Namun sampai saat ini wujud harapan tersebut belum sepenuhnya dapat direalisasikan.Konflik sosialmasih acapkaliterjadi di beberapawilayah ditanah air dalam beberapa tahun terakhir. Dari hasil evaluasi ini beberapa hal yang dapat ditarik menjadi kesimpulan antara lain adalah bahwa berbagai upaya yang dilaksanakanselama ini belum dapat dikoordinasi secara baik. Intervensi dalam bentuk kebijakan dan kegiatan yang dilakukan masih bersifat sektoral belum terintegrasi, Disamping itu, pemerintah sering terlambat dalam penyelesaianmasalah sehingga konflik tersebut sudah menjadi luas baik dalam demensi cakupan luas wilayah dan bentuk serta sifat dari konflik itu sendiri. Sehingga memerlukanwaktu, biaya, dan tenaga yang lebih besar. Sebagai rekomendasikedepan dalam rangka meningkatkanefisiensi dan efektifitas peningkatan kerukunan umat beragama beberapa hal yang perlu diperhatikanantara lain adalah: perlunya tipologi atau pemetaan wilayah berdasarkantingkat harmonisasisosial yang ada di masyarakat. Selanjutnyatipologiwilayah ini dapat menjadi peta bersamadalam rangka membina dan mewujudkan suasana yang harmonis dalam setiap wilayah/daerah.Tentunya tipologi wilayah ini tidak kaku, mengingat dinamikamasyarakatyang selalucepat berubahdan berkembang.Sehingga tipologi wilayah tersebut perlu di up date sesuai perkembanganyang terjadi di wilayah setempat. Beberapa kegiatan unggulan sepefti pemahaman wawasan multikultural,perlu terus dikembangkandan diperluas dengan melibatkanguru-guruserta tokoh-tokohmasyarakatdan pemuda.
32
o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Pemerintahsesuaitupoksinyadalam hal ini sebagaimediatordan fasilitator.Dengandemikianberbagaikegiatandan kebijakansudahsaatnya untuk diserahkan. kepadamasyarakat termasuklembagasosialkeagamaan yang tumbuh dan eksistensinya diakuioleh lingkunganmasyarakatyang bersangkutan. Desaign dandetailkegiatan dirancang bersama-sama dengan masyarakatsetempat,karena mereka lebih memahamidan mengetahui penyebabmunculnyaakar permasalahan, sehinggaupaya penyelesaian akan lebih efisiendan efektif.Hal lain yang perlu diperhatikanadalah berkaitandengankesinambungan. Bahwa upaya pembinaankerukunan umat beragamatetap dilakukansecaraterus-menerus yang berbedaadalah kadartreatmentyang dilakukan.Sebagaicontoh,bagi daerahyang sudah meredatingkat ketegangan akibatkonfliksosial bukanberartisudahtidak diperlukanlagi upaya-upaya pembinaan. seluruhkegiatanmulai dari up date pemetaansampai dengan pembentukan jaringan kerjasamadan mempertemukantokoh-tokohsentral masyarakatterus dilakukanuntuk mewujudkan harmonisosialbagiwilayahnya.
JJ
o o o o o o o o o 3
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
DAFTAR RUJUKAN
o o o o o o o o o
o o o o o o o O
o O
o o o o o o o o o o o o o o o o
lfltrlPlR[11
o o o o o o o o o
o a o a o o o o o O
o o o o o o o o o o o o o o o o
Ex'E gsE {E Fhl
E rh
o r-l q
2
a
a P
fl
z
00
7
F* F-
va
N
'"-e =E i: ,i,
r-l \l
z
3S
€g
3 F v1 ri
(q
Ai do
o< o
z
FI
E bo o
q)
bo !) s
J
z
o\
x
N
rd!Q Qr o.l
1z JD fn
Fli
x<
*'EP
€csn, :5
o
F.:E FEF
I
Po
;H
#€H
z z p
,egE
7,
€-
s'aEE Hg$;g
q
a
z
.F,
h* ib 'iFE
EE Eis
5E €Ee
HXO
$ r
fi'
'e€
-.Y
O
xeE
.xJ
€E$ HE$ e-Eg a!.8
c
?tr(d
6atr av< ri
EsE HEF
iEt
&
ir
e F* -H^ s * . : i f , ss 'gE. g E*o H
sEFssoeeE EjiggtgE€$ iiE-EEE s o gs E s p E
g
rl)
E *E
a.l
rh
z
E .r5
dEF.E.s d€r; Sfi$€gE#gg E-E,E5'Et
L
(l dq
b'a
e
v
g
Fo
cEees B-+E€ ? E& , 6 F EF g , . o € E > e g - ss . s& - 9 .FE3
U
z
b0
,d HK c€
g
.rir
F
< F
EH
.=l
o
F1
F"* a-v
EO *Fi
Y E
Es blp q(d
!q
B 'F E *
H -V
q
o0 v
z
ES
:):::
F
a,FEE tg= tFg ,Egg €cI:ga g9,
eEHE$ s
EI
EEE H$!E$g €gggg E€EI EgsE5 AH PP
e5g
-.i
d
o o o o o o o o o o o o o o o o
E -.E
PEi ?=
cl
a a
{, & a0
?a E* a o eO.
q)
{l
JE
J
x
O
O
$E E d
o o o o o o
lo
.FJ
.xb e o c-:l
o p0
&o-
E:*
3 6 bI
€EH
gEg E$EEEgE$EE
oE5
trtr8
g-sE
o d o
ao
a a o
Fi
g€g FsFg $€es$g $€EgE e€t$c $fs€Fe $ \og,-odoig=
e1 o
t!
o o O
g €s .E €€ *r EH= gF .Eg g; i5 :;*, EEEq nEs
aC !q-xd
O
o o o o o o o
d
o
u'E - $ €fi Eg*:q. E€
R
F J1
;;i
s(d J4 bI)
Egs €b
!)5
5
h: itx =tr A3
\o
z
rfrE ls .r
€t c€ggE. sgEE$g J
t'-
EF ;E E r -v *
4 a . i =
C
F5 S'S f;-E
= d'Fo o 3 cR
;?
E8.
Hg E
8S
# Eg
EE Eg$
x.d
FE -6^* F
eEg
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O
o
F>.:
PEE *E
{) o q
c I
b0 c(
EH €f; $ .:t
o c o !) J
b0 bo g
i0 F
cq
h0 a &
d !) J
g€ EtF .I Rse
ol
6l
o x
bo
o
&
c,
-t9 6 Ftr
$FeEEc Ed6',
gst
€ 5fi$
Pb0 x6
EE{;
tsg.gE
,g&;id
sEEg
J
o
J
E A.i'E E:fF
a uJ .6V 6
J
E.I
J
O.
J
al
.;
q
gs$.$* Ee$".u,eg" Esa E,E$EFe=*$ g HE€$$ #ggFF $ES$H€ #Eg$E$$ FE$$E€fg =?9.n
o o
F
e
sd:ris
€ o
Fo F
E S
(d
J
d
g
6
&
cEEs€ -E$ E* EsEFs Eig- EiE €H-
C€
!q-
EE
Nh
?h: os
*
$Eb
gEeg€€$€€$gE h &.: RRE"J
EJE
lfl€*
i;6 6 € a,v & -v,
a.l
z
!q
m
(d
+1
J d o
o o o o a o o a o o o
g g,g *E
al
o
b0
O
o o o o o o
.-=
3E
?s Ex?
q
I
:, F
O
o o o o o o o o o o o o o o o o
a
to F
.E.9 Ert Rt tq €6
=x oo
i-n o a g
!l
trE
cl
-
E
$$ aE $sB* 6 5 6 6 p.o 6 d 96 o.J 0.J4 tr o.
E F o g
E0
00 o
= x D00
tr .:l -Ed
>r ;iv oo
o0
z
