Dprd Bentuk Tim Investigasi Bongkar Kasus Lahan P2Id tegas.co., KENDARI SULTRA – Tim investigasi dibentuk untuk membongkar kasus sengketa lahan Pusat Promosi dan Informasi Daerah (P2ID) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Rapat Pembentukan Pansus penyelesaian kasus pembebasan lahan di P2ID. FOTO MAS,UD
Tim investigasi ini atas inisiasi Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, Suwandi dengan melibatkan semua unsur, baik masyarakat selaku korban karena kehilangan lahan yang diklaim oleh pihak lain, serta melibatkan pihak pemerintah provinsi dan Badan Pertanahan Kota Kendari. Suwandi berharap agar pihak korban atau masyarakat yang merasa hak lahan atau tanahnya diklaim oleh pihak tertentu untuk segera mengumpulkan bukti-bukti.
“Saat ini belum saat untuk membuka semua bukti tetapi pada waktu yang tepat dan insya Allah kamai akan terus berjuang untuk masyarakat dan mendapatkan hak-haknya,”tutur politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Senin (20/2/2017). Investigasi akan berjalan sukses kata Suwandi apabila masyarakat yang selama ini terus berjuang hingga harus bermalam di gedung ini bilamana bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah yang berada di P2ID telah terkumpul. Sementara itu, pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) provinsi Sultra siap melakukan pembakaran bagi penghuni yang di kawasan P2ID. “Tetapi kita perlu jelas, jangan klaim tanahnya disini tetapi tidak punyak bukti alas hak,”kata kasat Pol PP. Mendengar hal tersebut, ratusan warga yang merasa korban atas kasus perebutan lahan P2ID ini bubarkan diri secara tertib digedung Sekretariat DPRD Sultra. Mereka bangga atas pembentukan tim investigasi yang melibatkan pihak masyakat. Kasus perebutan lahan P2ID bergulir sudah bertahun tahun namun hingga saat ini belum ada titik terang. Warga yang merasa dirugikan terus berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka kembali. Warga yang merasa haknya dirampas oleh pihak tertentu mengadu ke pihak DPRD Sultra selaku perwakilan masyarakat yang masih dipercayainya. MAS’UD / HERMAN
49 Bintara Spn Anggota Gelar Latihan Kerja Di Mapolres Kolaka tegas.co, KOLAKA, SULTRA – Sebelum resmi menyandang sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonseia dengan diberikan Nomor Registrasi Polisi (NRP), sebanyak 49 siswa Bintara Sekolah Pepolisian Negara (SPN) Anggotoa melaksanakan latihan kerja selama sepekan di Maplolres Kolaka. Selama latihan kerja berlangsung, para calon Polisi ini dibekali pengetahuan mengenai pengamanan giat masyarakat dan melatih pengamanan tempat kejadian Perkara (TKP) dan lainnya.
Siswa SPN Anggota saat melaksanakan kegiatan pelatihan kerja di Mapolres Kolaka. FOTO : LAN
Pelatihan kerja itu dimaksudkan, setelah lulus dari sekolah kepolisian Negara itu, Polisi baru nantinya sudah dapat di tempatkan dimanapun dan sudah mampu untuk mengikuti seluruh kegiatan kepolisian dan dapat digunakan oleh masing – masing Polres.
Pelatihan kerja selama sepakan itu, ke 49 Siswa SPN Anggotoa dibekali pengetahuan mengenai pengamanan giat masyarakat, pengamanan TKP baik TKP lalu lintas ataupun TKP tindak criminal lainnya dalam tugas di Kepolisian “Kegiatan pelatihan kerja bagi calon anggota Polri merupakan kalender pendidikan kepolisian, sekaligus menjadi rangkaian akhir tahapan pendidikan sebelum dilantik pada bulan Maret 2017 mendatang,”Ujar Kepala SPN Anggotoa AKBP Adhi Fandy, kepada awak media ini. Perwira menengah dua bunga melatih dipundak itu berharap, siswa segera menyesuaikan karakteristik wilayah, menjadikan latihan kerja sebagai pedoman hidup Tribrata dan pedoman kerja catur prasetya sejak dini mungkin dan dapat diterapkan ketika sudah bertugas sebagai anggota Polri. “Tahun ini hanya ada dua Polres dua polres pelatihan kerja siswa bintara SPN Anggotoa Kolaka dan Polres Konawe. Kedua polres ini Pilkada karena itu di dua Polres ini siswa kerja kepolisian,”Tandasnya.
yang dijadikan tempat Polda Sultra yakni Polres tidak lagi sibuk dengan di tempatkan untuk pelatihan
LAN / HERMAN
Advokat Di Kolaka Di Pukul Kepala Desa Babaria tegas.co, KOLAKA, SULTRA – Aksi pemukulan yang dilakukan oleh Kepala Desa Babarina tasman, kepada salah satu warganya atas nama Benny cs dinilai
melecehkan profesi advokat. Pasalnya, korban pemukulan oleh kepala desa tersebut bernama benny adalah seorang advokat di Kolaka yang diberikan kuasa dalam mendampingi masyarakat Babarina, untuk menyelesaikan persoalan penambangan yang ilegal dan merugikan masyarakat.
Warga yang di amankan di Mapolres merupakan klien benny salah seorang advokat di Kolaka yang dipukul Kepala desa Babalia. FOTO : LAN
Benny cs menilai aksi pemukulan yang dilakukan oleh oknum kepala desa Babarina Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka pada 18 februari 2017 akhir pekan lalu, merupakan aksi yang melecehkan profesi advokat. “Kehadiran Bennyi di rumah kepala desa itu atas undangan warga untuk dilakukan pendampingan. Benny hadir telah dilengkapi dilengkapi legalitas sebagai advikat berdasarkan amanah undang – undang no. 18 tahun 2003 tentang profesi advokat,”Ujar Muh Asgaf, rekan benny yang juga advokat di Kolaka kepada awak media ini, Senin (20/2) Atas pemukulan yang dilakukan oleh kepala Desa babaria tersebut telah melaporkannya di mapolres Kolaka untuk dilakukan penangkapan dan penyedikan. “Siapapun yang terlibat dalam pemukulan di rumah kepala Desa babaria kami minta Polisi untuk memproses secara hukum tindak pidana dengan pemukulan terhadap rekan profesui kami di advokat,”Tegas Asgaf. Sementara itu Benny menduga kalau aktivitas penambangan di Desa Babarina udah illegal, yang sekarang mencemari laut sehingga berdampak kepada penghasilan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya rumput laut dan penambak. “Terkait hal itu saya akan mengambil langkah – langkah hukum agar oknum kepala desa Babarina diproses hukum,”Ujarnya singkat. LAN / HERMAN
Sudah Enam Bulan Disdukcapil Kekosongan Blanko tegas.co, KONSEL, SULTRA – Kepada seluruh masyarakat Konawe Selatan yang hendak mengurus KTP Elektronik, Akta Lahir dan Kartu Keluarga belum dapat dilayani oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil. Pasalnya blangko EKTP, Akta Lahir dan Kartu Keluarga lagi kosong dan itu sudah enam bulan lamanya atau sejak September 2016 lalu.
Kepala Bidang (Kabid) Pendaftaran dan Kependudukan Disdukcapil Kab. Konsel, Ihsan Tamburaka, S. Sos. M. Si. FOTO : MAHIDIN
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Pendaftaran dan Kependudukan Disdukcapil Kab. Konsel, Ihsan Tamburaka, S. Sos. M. Si, kepada media ini dikantornya. Senin (20/2). Menurut Ihsan, meski ada kekosongan blangko, pelayanan masih berjalan seperti biasa, dimana masyarakat masih banyak yang datang mengurus data kependudukan. Itu terlihat dengan banyaknya warga yang antri setiap hari di loket pendaftaran pelayanan e-KTP, KK serta Akta Kelahiran. “Pelayanan itu hanya sebatas perekaman saja dulu dan diberikan surat
sementara,”Ujarnya. Mengantisipasi hal itu, dalam melakukan pelayanan sejak blangko habis kami berikan Surat Keterangan Pengganti data Kependudukan, ini juga sejalan dengan surat Dirjen Administrasi Kependudukan (Adminduk) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Ditambahkan, sejak September 2016 sampai dengan saat ini, yang telah melakukan perekaman e-KTP, KK serta Akta Kelahiran sudah mencapai 10 ribuan. Rekaman tersebut akan di cetak, setelah Blangko datang dari kemendagri, mengingat Blangko tersebut hanya di peroleh dari Pusat. “Ini dikarenakan adanya warga yang hendak mengurus pendaftaran TNI, Polri serta pengambilan Akta Kelahiran ” tutupnya. MAHIDIN / HERMAN
Sembilan Warga Diamankan Polisi Diduga Melakukan Penganiayaan tegas.co, KOLAKA, SULTRA – Sebanyak sembilan warga dari Desa Babarina Kecamatan Wolo diamankan di Mapolres Kolaka. Penahanan tersebut diduga terlibat dalam kasus penganiyaan dan berujung penikaman kepada salah seorang warga di rumah kepala Desa Babarina. Peristiwa ini terjadi saat sejumlah warga mempertanyakan aktivitas penambangan nikel milik PT. WIL yang tidak dapat mensejahterakan warga setempat.
Sembilan Warga Babalia Kecamatan Wolo diamankan di Mapolres. Kolaka. FOTO : LAN
Pengeroyokan dan perujung penikaman kepada salah seorang warga bernama Manurung itu terjadi pada hari Sabtu., 18 Februari akhir pekan lalu sekitar pukul 17.30. Peristiwa ini bermula saat Benny bersama 8 orang warga Desa Babarina mendapat undangan dari Kepala Desa Babarina, Tasman untuk menyelesaikan persoalan tambang nikel di desa tersebut. Keberadaan perusahaan tambang dengan bendera PT WIL dinilai tidak mendatangkan kesejahteraan bagi warga, tetapi hanya mencemari sawah dan empang milik warga setempat. Kedatangan Sembilan warga tersebut rupanya tidak disambut dengan baik, justru oknum kepala desa babarina Tasman Cs, melakukan pemukulan. Saat itu Benny menyampaikan bahwa dirinya telah dipukul oleh warga lainnya yang ada di rumah Kepala Desa Babaria. Orang tua Beny atas nama Bambang yang mengetahuii jika anaknya dipukul langsung datang membantu dan perkelahianpun terjadi sehingga adanya penikaman kepada korban atas nama Manurung. Atas perkelahian tersebut, manurung mendapat luka tusuk di bagian perut dan saat ini sudah di rawat di rumah sakit Banyamin Guluh di Kolala. Sementara ke Sembilan warga desa Babaria diamankan di Mapolres Kolaka untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. LAN / HERMAN
Bupati Koltim Perintahkan Kepala Skpd Tuntaskan Laporan Keuangan tegas.co Kolaka Timur – Bupati Kolaka Timur (Koltim), Drs H Tony Herbiansyah MSi, memerintahkan seluruh laporan keuangan 2016 dituntaskan segera.
Bupati Koltim H Tony Herbiansyah memimpin Rapat koordinasi. FOTO : JUSRAN
“Saya minta, seluruh SKPD, Bagian, Kecamatan, Kantor dan yang terkait lainnya, untuk segera menuntaskan seluruh laporan keuangan 2016 nya, sebelum pemeriksaan berjalan,’Ujarnya saat menggelar rapat koordinasi asistensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihadiiri seluruh kepala SKPD, Bagian, kantor, dan camat, di ruang Aula kantor Bupati Koltim Senin (20/2). Selain rakor Asisten LKPD, juga dirangkaikan bimbingan teknik (Bimtek)
peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP dalam rangka peningkatan opini laporan keuangan pemerintah daerah Koltim Tahun 2016. Mantan Pj Bupati Konawe itu mengajak, seluruh pihak terkait untuk memusatkan perhatian dan pemikiran yang sungguh-sungguh, dalam rangka memahami tujuan reformasi birokrasi, yaitu tumbuhnya semangat dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). “Bagi semua penyelenggara negara mulai dari tingkat pusat maupun pemerintahan daerah. Sebagaimana telah dicetuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang perbendaharaan negara, dan telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian interen pemerintah,”Terangnya. Ketua DPD Partai Nasdem Sultra itu menambahkan, PP Nomor 60 ini adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegaai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan akses negara atau daerah, dan ketaatan terhadap peraturan per undang-undangan yang harus dipahami dan diiplementasikan dalam setiap pelaksanaan kinerja Pemerintahan secara berjenjang yang meliputi lima unsur yakni, terciptanya lingkungan pengendalian, informasi komunikasi, dan pemantauan pengendalian interen yang tingkat kematangan maturitas penerapannya akan dievaluasi dan diberikan bimbingan tehnis pelaksanaannya. JUSRAN / HERMAN
Walikota Serahkan Ke Polisi Tangani Dua Kantor Lurah Terbakar tegas.co, KENDARI, SULTRA – Kantor Lurah Andonouhu dan Kantor Lurah WuaWua yang ludes dilahap si jago merah pada Minggu, (19/2/2017) sekitar pukul 19.30 dan Kantor Lurah Andonouhu yang terjadi sekitar pukul 02.30 (20/2/2017) tentu saja membuat resah seluruh lapisan masyarakat.
Walikota Kendari H Asrun menggelar jumpa pers terkait kebakaran dua kantor Lurah di Pemerintahannya. FOTO : LINA
Walikota Kendari, Asrun, enggan memberikan komentar panjang lebar terkait musibah kebakaran di dua kantor milih pemerintah tersebut. Menurutnya, masing-masing sudah memiliki tugas dan tanggung jawab. “Saya tidak ingin banyak komentar, kalau masalah kebakaran di dua kantor lurah kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas siapa
yang menjadi dalang semua itu,” terangnya kepada sejumlah rekan media di Kantor Walikota Kendari, Senin (20/2/2017). Ditegaskannya bahwa pihak kepolisian harus lebih profesional dalam menangani kasus tersebut, sehingga harus bisa diketahui apa sebenarnya penyebab dari musibah kebakaran di dua kantor yang hampir bersamaan itu. Karena saat ini dua kantor lurah tersebut ludes dilahap si jago merah, maka Ia menginstruksikan untuk melakukan segala pelayanan masyarakat, maka pelayanan di Kantor Lurah Wua-Wua dipindahkan di Kantor Camat WuaWua dan pelayanan di Kantor Lurah Andonouhu, dipindahkan di Kantor Kecamatan Lurah Poasia. Sementara itu, Kapolres Kota Kendari AKBP Sigit Haryadi mengaku, Kepolisian resort Kota kendari sudah dalam proses penyelidikan atas terbakarnya dua Kantor Luirah di Kota Kendari, bahkan telah melakukan koordinas dengan pihak laboratorium Forensik untuk ke kendari melakukan penyeldikan dan olah TKP. “Polisi sudah memberikan police line (garis polisi) terhadap dua Kantor Lurah yang terbakar untuk dilkukan pengembangan penyelidikan penyebab kebakaran,”Katanya. FIY / HERMAN
Soal Kasus Kebakaran, Walikota Kendari Serahkan Ke Aparat Kepolisian tegas.co., KENDARI SULTRA – Walikota Kendari, Asrun menyerahkan penanganan kasus kebakaran dua kantor lurah, yang terjadi Sabtu dini hari kepada pihak kepolisian.
Soal
Kasus Kebakaran, Walikota Kendari
Serahkan ke Aparat Kepolisian FOTO : TAMMA
“Soal penyebabnya, sepenuhnya saya serahkan kepada pihak kepolisian ” ujar Asrun, Senin (20/2/2017). Asrun menegaskan, agar aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut, sehingga pelaku pembakaran dapat segera diungkap. Saat ditanya terkait apakah ada kemungkinan hal itu dengan pesta demokrasi yang baru saja digelar, orang nomor satu di Kendari ini menolak untuk mengomentarinya. “Itu kan kewenangan KPU bukan saya,” tegasnya. Selain itu, pihaknya juga telah menginstruksikan kepada semua camat, lurah serta pegawai di lingkup Pemkot Kendari itu agar tetap waspada, dan bersama-sama menjaga semua aset daerah. “Saya juga sudah sampaikan kepada aparat, lurah dan camat agar menjaga semua aset daerah,” terangnya. Lebih lanjut, Asrun menerangkan, untuk pelayanan masyarakat di dua kelurahan tersebut, dirinya terpaksa memindahkan sementara waktu ke Kantor Kecamatan Wuawua dan Poasia. Kebakaran kantor Luruh Wuawua dan Poasia Sabtu Malam (19/2/2017) kantor Lurah Wuawua ludes terbakar. sejumlah aset dan dokumen turut dilalap api. kebakaran terjadi sekitar 19.30 wita. pada dini hari Minggu (20/2/2017) sekitar pukul 02.30 wita kantor lurah Andoonohu, Kecamatan Poasia turut terbakar.
Atas kejadian tersebut, Walikota Kendari, Asrun menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk mengungkap dan menangkap pelaku. TAMMA/MAS’UD
Damsid : Tidak Ada Transaksional Dalam Pengangkatan Kepsek tegas.co, KENDARI, SULTRA – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sulawesi Tenggara (Sultra), Damsid menegaskan bahwa tidak ada transaksional dalam pengangkatan kepala sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra H Damsid
Hal tersebut ditegaskannya berdasarkan informasi yang beredar bahwa jika ingin menjadi kepala sekolah harus membayar uang sebesar Rp.50 juta. “Saya tegaskan jika ada kepala sekolah yang ingin dikukuhkan kembali atau guru yang ingin dipromosikan, lalu meminta uang 50 juta, itu sama sekali tidak benar, tidak ada transaksional dalam pengukuhan dan promosi jabatan,” tegasnya, Senin (20/1/2017). Mantan Dekan Fisif Universitas Halu Oleo itu mengatakan, dalam pengangkatan Kepala Sekolah sama sekali tidak ada hubungannya dengan deal-deal politik, melainkan melalui kinerja yang jelas. Untuk diketahui sesuai dengan Peraturan Kemendikbud No 28 Tahun 2010 terkait mekanisme pengangkatan kepala sekolah dilihat dari kepangkatan dan kepemimpinannya. Tidak lepas pula kinerja dan masa kerja yang bersangkutan. Dalam kesempatan ini, pengganti Samudra Wasiri di Dinas Pendidikan Sultra itu mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika mendapatkan staf atau penjabat dari Dikbud yang memberikan iming-iming uang. “Kalau memang ada yang terbukti pegawai kami memberikan iming-iming terkait jabatan, maka kami akan berikan sanksi sesuai dengan administrasi,kita lihat lagi tingkat kesalahan yang dilakukan,”Tandasnya. FIY / HERMAN
Nusa Gelar Ekspose Sembilan Tahun Kepemimpinannya tegas.co, KENDARI, SULTRA – Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam dan Saleh Lasata atau NUSA menggelar ekspose sembilan tahun kepemimpinannya membangun Sultra di salah satu Hotel di Kota Kendari, Sabtu (18/2/2017).
Gubernur Sultra DR. H Nur Alam SE, M.Si saat mempersentasikan apa yang telah diperbuat selama 9 tahun membangun Sultra. FOTO : FIY
Eskpose terkait pembangunan yang telah dilakukan oleh NUSA ini dipersentasikan dihadapan SKPD se-Sultra serta dihadapan para Bupati dan Walikota se-Sultra. Kurun waktu sembilan tahun, pasangan ini telah diberikan amanah oleh masyarakat Sultra untuk memimpin dan melakukan berbagai pembangunan sejak Tahun 2008 silam. Dalam ekspose tersebut Nur Alam mempersentasikan sejumlah kemajuan yang telah dilakukannya bersama pasangannya. Mulai dari pendidikan, kesehan, pembangunan infrastruktur jalan dan beberapa pembangunan lainnya.
“Segi pendidikan, beasiswa yang kami berikan kepada siswa kita awalnya hanya berada pada angka sekitar 23 ribu lebih, namun hingga tahun 2016 jumlah penerima beasiswa kita sudah sampai pada angka 800 ribu siswa, itu artinya kami serius, begitu pula dengan perbaikan kapasitas guru, sudah banyak guru yang kami sekolahkan,” terangnya. Untuk kesehatan sendiri, pihaknya sudah berhasil membangun Rumah Sakit Umum Bahteramas yang kini dilengkapi dengan fasilitas yang sangat memadai, sehingga sudah menjadi rumah sakit rujukan. “Bisa dilihat rumah sakit kita saat ini, selain ruangannnya yang kita tambah, kami juga mendukung dengan kelengkapan fasilitas kesehatan sehingga tidak banyak pasien yang dirujuk ke Makassar lagi, kecuali penyakit tertentu,” katanya. Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur jalan, hampir di seluruh wilayah kami sudah berupaya untuk melakukan pelebaran jalan, serta menaikkan statusnya dari tidak mantap menjadi mantap. Terkait pengelolaan keuangan, Sultra yang awalnya mendapatkan penilaian Disclaimer saat ini sudah patut berbangga diri dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Seluruh pembangunan yang dilakukannya tersebut tidak luput dipersembahkan untuk masyarakat dan cita-cita pasangan ini untuk terus memajukan daerah sehingga lebih dikenal lagi baik tingkat nasional maupun internasional. FIY / HERMAN
