UMUM
Kemenkes Bentuk Tim Kajian Proyek Flu Burung Kementerian Kesehatan membentuk tim kajian untuk menangani kasus proyek flu burung yang sudah masuk ranah hukum. Upaya ini terkait dengan temuan dari BPK.
M
enteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan tim kajian ini sudah mulai bekerja. Nantinya tim kajian akan memberikan rekomendasi kepada menteri kesehatan apakah proyek pembangunan sarana dan prasana penanggulangan flu burung ini dilanjutkan atau tidak. Pihak Kemenkes akan berusaha untuk menyelamatkan aset negara, terkait dengan proyek flu burung itu. Caranya tetap menggunakan barangbarang yang sudah diadakan, tetapi belum digunakan seutuhnya. “Seperti misalnya gedung, baru 82% sudah bisa berproduksi akan tetapi untuk bisa melindungi seluruh rakyat bila terjadi pandemi [flu burung], perlu dilanjutkan pembangunannya dan juga alat-alat yang tadinya sudah dibeli tetapi belum terpasang karena belum ada tempatnya, itu bisa dimanfaatkan untuk melindungi rakyat,” ungkap Nafsah. Dari hal inilah tim kajian akan melakukan tugasnya. Perlu atau tidaknya pembangunan sarana dan prasarana pencegahan flu burung ini, dilanjutkan atau tidak. Jika dilanjutkan berapa yang dibutuhkan dan apa yang dibutuhkan. Nafsiah juga berharap bisa melaksanakan rekomendasi BPK terkait hal ini. "Kasus flu burung telah
66
66 - 68 UMUM.indd 66
AGUSTUS 2012
disampaikan ke DPR, Semua rekomendasi dari BPK, telah kami laksanakan, yang menyangkut masalah internal Kementerian Kesehatan, dan juga kepada pihak ketiga, sehingga Insya Allah, mudahmudahan bisa selesai dalam waktu 60 hari, setelah keluarnya rekomendasi BPK tersebut.," harap Nafsiah, di kantor BPK belum lama ini. Seiring dengan hal itu, pihak kemenkes akan mengikuti segala proses hukum yang berjalan. Bila perlu pihaknya akan memberikan bantuan dan fasilitas sehingga proses hukum dapat berjalan dengan baik. “Kami dari Kementerian Kesehatan akan mengikuti prosedur hukum, kita akan fasilitasi, kita akan berikan bantuan supaya proses hukum bisa berjalan lancar,” ucapnya. Sementara itu, Anggota BPK Rizal Djalil yang mendampingi Menkes Nafsiah Mboi mengapresiasi pembentukan tim kajian terkait kasus flu burung ini. Menteri Kesehatan bersama jajarannya sendiri, lanjut Rizal, sudah berjanji akan menindak lanjuti semua temuan BPK yang belum selesai. Termasuk temuan-temuan BPK tahun-tahun sebelumnya. "Salah satu dari temuan tersebut adalah terkait dengan proyek flu burung, BPK memahami dan mendukung upaya Menkes membuat tim kajian yang hasilnya nanti dilaporkan ke BPK," ucap Rizal.
Rizal Djalil
Dia sangat berharap tim yang dibentuk Kemenkes tersebut bisa bekerja secara cepat dan profesional supaya bisa menekan kerugian negara. "Harapan kami semakin cepat tim ini bekerja, semakin besar peluang kita untuk menekan kerugian negaranya. Kalau ada alat yang belum terpasang, kita harap dia bisa secepatnya dipasang di tempatnya sesuai rencana dan fungsinya supaya tidak rusak. Kalau tidak rusak kan kerugian negara bisa ditekan," ungkapnya. Menurut dia, pendekatan di BPK lebih kepada pencegahan dan perbaikan terhadap situasi yang terjadi saat ini. Khususnya terhadap temuan-temuan di Kementerian Kesehatan. Tak terkecuali temuan dalam hal kasus flu burung ini. BPK juga akan memantau seberapa jauh rekomendasi BPK ditindaklanjuti pihak Kemenkes. “Tiga bulan ke depan kita akan review lagi keberhasilan [dari tindak lanjut] sampai di mana,” jelas Rizal. Nafsiah Mboi bersama jajaran kementerian kesehatan berada di Kantor Pusat BPK dalam rangka pertemuan koordinasi antara pihaknya dan BPK. Intinya berdiskusi mengenai sejauhmana tindak lanjut rekomendasi BPK dilakukan dan berbagai kendalanya. "Sebagian dari yang didiskusikan di atas, Menkes bersama jajarannya
Warta BPK
11/6/2012 8:31:24 PM
UMUM akan menindak lanjuti semua temuan BPK yang belum selesai, termasuk temuan-temuan dari tahun 2011, 2010, 2009, 2008," jelas Rizal mengenai tujuan pertemuan dengan Kemenkes.
Blacklist Perusahaan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) Pemerintah (LKPP). Selanjutnya, nanti pihak LKPP yang menjatuhkan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang diblacklist tersebut. Adapun dengan para pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan yang juga berdasarkan rekomendasi BPK agar diberikan sanksi, Nafsiah menginformasikan bahwa beberapa pejabat di kementeriannya sudah diberikan sanksi.
Kasus Flu Burung ini, mencuat berkat hasil audit BPK. Dari hasil audit, BPK menyatakan proyek pengadaan sarana dan prasarana pembuatan vaksin flu burung di Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2008 hingga 2010 terindikasi merugikan negara. Dalam rekomendasinya, BPK memasukkan sejumlah perusahaan yang terlibat proyek ini dalam blacklist (daftar hitam). Dari sisi ini, BPK melihat ada kerja sama tidak sehat antarpihak dalam proyek senilai Rp718, 8 miliar ini. Sehingga, ada potensi kerugian negara sebesar 340-an miliar. Laporan ini juga Nafsiah Mboy menemukan adanya potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp224, 44 miliar karena Namun, pengenaan sanksi peralatan yang terbengkalai berisiko terhadap Dirjen Pengendalian rusak. BPK meminta pelaksana Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pekerjaan untuk mengganti alat-alat Kementerian Kesehatan, kalau dari yang tidak sesuai dengan spesifikasi berita acara pemeriksaan, pihaknya yang disyaratkan dalam kontrak. belum menemukan hal-hal yang bisa Pengembalian melalui Direktorat membuat dirjen dijatuhi sanksi. Jenderal Pengendalian Penyakit dan “Namun tentu bukan hanya Penyehatan Lingkungan Kementerian keputusan menteri sendirian, akan Kesehatan. tetapi kami akan berkonsultasi BPK sendiri meminta Kemenkes kembali dengan BPK,” ujar Nafsiah. untuk secepatnya menindaklanjuti seluruh temuan audit BPK atas Laporan Keuangan Kemkes. Termasuk Opini Membaik kasus proyek flu burung yang saat ini Pada tahun anggaran 2010, sudah masuk ranah hukum. laporan keuangan Kemenkes Terkait dengan perusahaan mendapat opini disclaimer. Sementara rekanan, khususnya yang terlibat untuk tahun anggaran 2011, ada dalam proyek flu burung yang perbaikan. BPK memberikan opini berdasarkan rekomendasi BPK agar Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di-blacklist, Nafsiah mengkonfirmasi atas laporan keuangannya. bahwa pihaknya sudah membuat Adanya perbaikan dalam daftar perusahaan yang di-blacklist. penyajian laporan keuangan, menurut Sekjen Kementerian Kesehatan Rizal Djalil merupakan kerja keras dari sendiri sudah mengirimkan ke pihak Kemenkes sendiri. Sementara Warta BPK
66 - 68 UMUM.indd 67
BPK hanya membina dan berusaha mendorong Kemenkes untuk memperbaiki laporan keuangan. “Pendekatan kita di BPK memang lebih kepada pembinaan dan perbaikan terhadap situasi yang terjadi, khususnya terhadap temuan-temuan BPK di Kementerian Kesehatan. Upaya itu sudah membuahkan hasil. Buktinya, temanteman di Kementerian Kesehatan harus bekerja sampai larut malam, opininya pun menjadi lebih baik. Jadi, perbaikan opini itu betulbetul diperoleh dengan kerja keras,” ungkapnya. Pada tahun anggaran 2010, berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun tersebut, menunjukan nilai salah saji cukup signifikan, sebesar Rp1,88 triliun. Jumlah ini jauh melampaui batas toleransi salah saji sebesar Rp224 miliar. Hal itulah yang menyebabkan BPK memberikan Opini Disclaimer pada tahun 2010. BPK mencatat ada lima salah saji yang signifikan dalam laporan keuangan Kemenkes Tahun Anggaran 2010. Pertama, mekanisme pengendalian internal penerimaan tidak memadai mengakibatkan penerimaan realisasi pendapatan BLU RSCM (Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ciptomangunkusumo) sebesar Rp613, 47 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya. Kedua, mekanisme pengendalian penyaluran gaji dokter/ bidan PTT (pegawai tidak tetap) untuk memastikan dana dapat disalurkan tepat waktu dan sepenuhnya dibayarkan kepada yang berhak tidak memadai. Sehingga, masih ada gaji dokter/ bidan PTT yang telah dilaporkan belum seluruhnya terjadi dan dibayarkan kepada pegawai yang berhak sebesar Rp73, 12 miliar. Ketiga, belanja barang senilai Rp715, 59 miliar tidak dapat diyakini AGUSTUS 2012
67
11/6/2012 8:31:24 PM
UMUM kewajarannya. Keempat, belanja modal senilai Rp427, 21 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal ini disebabkan perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang tidak cermat dalam indikasi proses pemilihan penyedia barang yang tidak melalui persaingan sehat yang mengakibatkan indikasi kelemahan harga. Kelima, persedian senilai Rp85,
dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah ditindaklanjuti oleh satker di lingkungan Ditjen Bina Gizi KIA, Ditjen Binfar dan Alkes, Pusat Kesehatan Haji, Balitbang, dan BLU RSCM. Dari perbaikan-perbaikan tersebut, untuk tahun anggaran 2011, hasil pemeriksaan laporan keuangan di Kemenkes, nilai salah sajinya sebesar Rp155,21 miliar. Nilai ini masih
Korban Flu Burung
59 miliar yang belum sepenuhnya berdasarkan stock opname, hasil stock opname belum valid, dan tidak meliputi seluruh persediaan yang dikelola satker (satuan kerja). Pada tahun 2011, Kemenkes telah melakukan perbaikan. Perbaikan yang telah dilakukan tersebut, di antaranya: 1. Perbaikan atas penatausahaan pendapatan dan belanja di BLU RSCM; 2. Perbaikan sistem monitoring penyaluran kekurangan gaji dan insentif dokter dan bidan tidak tetap; 3. Peningkatan pengendalian atas pelaksanaan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas oleh Pejabat Penguji SPM di satker pusat; 4. Persediaan di masing-masing satker Kemenkes telah dikelola dan
68
66 - 68 UMUM.indd 68
AGUSTUS 2012
di bawah batas toleransi salah saji sebesar Rp267,85 miliar. Oleh karena itulah, BPK memberikan opini WDP terhadap Kemenkes. Adapun uraian salah saji yang signifikan dalam laporan keuangan tahun anggaran 2011, pertama, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak disetor ke kas negara dan diindikasikan adanya penyalahgunaan penggunaannya sejak bulan Desember tahun 2005 sampai 31 Desember 2011 sebesar Rp9,6 miliar pada Satker Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia. Kedua, Belanja modal, termasuk didalamnya pembayaran dimuka untuk Material On Site dan Purchase Order pekerjaan tahun 2011 senilai
Rp77,04 miliar untuk pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Otak Nasional pada Ditjen Bina Upaya Kesehatan sebesar Rp75,09 miliar dan sebesar Rp1,95 miliar untuk pembangunan Gedung Layanan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia. Pembayaran dimuka atas Material On Site dan Purchace Order tersebut tanpa disertai bank garansi dan bertentangan dengan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang. Ketiga, pengadaan modul dan alat kesehatan RS Bergerak senilai Rp68, 57 miliar yang diperuntukkan bagi 10 kabupaten di daerah terpencil/ tertinggal/ kepulauan pada tujuh provinsi di seluruh Indonesia. Pekerjaan tersebut telah dibayar lunas pada tanggal 31 Desember 2011. Pihak Kemenkes tidak memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa pengadaan, pengiriman dan pemasangan atas seluruh alat telah secara lengkap dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2011. Hasil Konfirmasi kepada pihakpihak terkait diketahui bahwa sampai dengan tanggal 30 April 2012, pekerjaan pemasangan modul rumah sakit bergerak telah selesai di tiga kabupaten. Sementara di tujuh kabupaten lainnya baru mencapai 80%. Sedangkan alat kesehatan yang dikirim ke 10 kabupaten tersebut, di delapan kabupaten masih belum dibuka dari koli pembungkusnya. Tidak terdapat catatan dan dokumen pendukung yang dapat diberikan oleh Kementerian Kesehatan untuk dapat memastikan hak dan kewajiban Kemenkes terkait modul rumah sakit bergerak yang masih dalam proses pemasangan dan telah lengkapnya alat kesehatan yang dikirim langsung ke kabupaten pada posisi setelah tanggal neraca hingga 30 April 2012. and
Warta BPK
11/6/2012 8:31:25 PM
Lintas
PERISTIWA
Presiden: Anggaran Pertahanan Meningkat JAKARTA: Pengadaan persenjataan yang berpatokan pada rencana pemenuhan kebutuhan pokok minimum bisa disesuaikan dengan perkembangan geopolitik. Untuk itu, anggaran pertahanan juga diusahakan meningkat terus. “Rencana jangka panjang juga bisa ada penyesuaian, apalagi postur kekuatan alutsista (alat utama sistem persenjataan) sangat penting,” kata Presiden Susilo Bambang Susilo Bambang Yudhoyono Yudhoyono dalam jumpa pers seusai rapat bidang polhukam di Mabes TNI Cilangkap, belum lama ini. Anggaran untuk pertahanan terus meningkat
signifikan. Pada 2004, anggaran pertahanan mencapai Rp21,7 triliun. Setelah itu, pada 2009 dan 2012, masing-masing mencapai Rp33,67 triliun dan Rp72,54 triliun. “Tahun 2013, anggaran pertahanan akan mencapai Rp77 triliun,” kata Yudhoyono seperti dikutip Kompas. Menurut dia, penyesuaian kekuatan pokok minimum bisa diimplementasikan dengan penyesuaian oleh TNI dan Kementerian Pertahanan. Namun, Presiden memberikan catatan agar penyesuaian itu untuk menjaga kedaulatan di tengah dinamika geopolitik, sesuai dengan batas kemampuan anggaran, dan implementasi yang baik.
Masalah Pendanaan Bisa Hambat OJK JAKARTA: Unsur pendanaan dikhawatirkan menghambat kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya pada masa transisi. Dalam waktu relatif singkat yakni 5 bulan, sebelum Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan melebur ke OJK, lembaga itu harus mampu menggunakan APBN secara transparan dan akuntabel. “Ibarat bayi yang baru lahir, OJK harus makan dan Sigit Pramono minum dari ibu lain, yakni APBN Skim pengadaan superketat dan butuh waktu, sementara di sisi lain OJK dituntut ketat dan cepat kerjanya,” kata Kepala Biro Dana Pensiun Bapepam-LK Dumoli F. Pardede, dalam sebuah seminar di Jakarta, belum lama ini. Dia mengungkapkan OJK tumbuh dalam
Warta BPK
69 - lintas peristiwa.indd 69
keterbatasan. Dia meminta dukungan moral dari industri perbankan, pasar modal, dan lembaga nonbank. “Suasananya cukup berat. Untuk mencetat kartu nama, kita harus menggunakan anggaran itu sebaik mungkin,” jelasnya. Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono mengatakan masalah pendanaan sudah menjadi pemikirannya sejak awal pembahasan tentang OJK. Dia mengusulkan agar ada alokasi anggaran BI dan Bapepam-LK sebagai dua lembaga yang melebur ke OJK. Dia juga berharap agar pendanaan tak mengurangi optimalisasi pengawasan lembaga ini sehingga tak bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk melakukan pelanggaran perbankan, pasar modal, ataupun lembaga keuangan nonbank.
AGUSTUS 2012
69
11/6/2012 8:31:41 PM
Resensi Buku
Mencoba Mendudukan Posisi SMI dalam Kasus Century ‘Kisah Sri Mulyani dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah kisah karakter yang kuat di bawah kepemimpinan yang lemah. Buku ini menggarisbawahi kekuatan karakter Sri Mulyani dan menderitakan bagaimana karakter semacam ini tersingkir namun tetap keluar sebagai PEMENANG’ Kalimat di atas merupakan salah satu komentar dari Eep Saefulloh Fatah, CEO PolMark Indonesia, atas diterbitkannya buku ini. Tokoh lain yang ikut memberikan komentar, yang hampir senada, yaitu Erry Riyana Hardjapamekas (mantan Komisaris Utama Bank BNI), Sigit Pramono (Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank NasionalPerbanas), dan Rosiana Silalahi (Host Roosy). Subyektifitas buku ini makin kental lantaran dalam halaman 20 ditulis komentar dari sang suami Tony Sumartono. “Kami ini seperti selebriti yang harus berperilaku sebagaimana keinginan orang lain. Padahal, setiap orang ingin menjadi diri sendiri. Saya sangat memahami konsekuensi yang dihadapi oleh Ibu Ani dalam hal ini,” ujarnya. “Untuk itu, saya berusaha mengimbangi, Kami sepakat untuk selalu menjadi keseimbangan dalam berkeluarga. Seharihari, sejak bangun tidur hingga malam, minimal saya harus tahu Bu Ani sedang melakukan apa dan berada di mana. Ya … minimal saya mengingatkan beliau, sudah
70
AGUSTUS 2012
70 - 71 resensi buku.indd 70
Warta BPK
11/6/2012 8:32:11 PM
Judul
: Mengapa Sri Mulyani ? Menyibak Tabir Bank Century Penulis : Steve Susanto Penerbit : PT Elex Media Komputindo Halaman : 202 hal.
makan atau belum.” Papar Tony. Sebanyak lima halaman didedikasikan penulis untuk sang suami guna menceritakan suka duka beristerikan sosok Sri Mulyani. Kalimat terakhir pada alinea terakhir berbunyi, “Cukup sengsara tapi cukup banyak pula hikmah yang bisa kami petik dari beratnya kehidupan kami kala itu.” Pada halaman 77 terdapat judul yang ditulis secara besar-besar, Bagaimana Proses Pendiskreditan SMI? Ini semua bermula dari kasus Bank Century. Ketidaksukaan anggota Pansus Angket Bank Century diperlihatkan dengan serangkaian aksi yang mendiskreditkan dan menyudutkan Sri Mulyani Indrawati (SMI), baik sebagai pejabat publik maupun secara personal. Semua upaya diarahkan dalam Pansus agar terlahir kesimpulan yang setengah ‘dipaksakan’ bahwa SMI adalah figur yang bermasalah dalam kasus ini. Pemutarbalikan fakta dan pemelintiran opini untuk mencederai citra SMI sebagai negarawan mengundang reaksi dan tanggapan masyarakat yang tidak terima atas penganiayaan tokoh mereka. Dukungan terhadap SMI berdatangan dari berbagai kalangan dan pelosok Tanah
Warta BPK
70 - 71 resensi buku.indd 71
Air, baik secara online maupun offline. Alih-alih memperoleh kredit karena telah menyelamatkan bangsa ini dari cengkeraman krisis global, SMI malah didiskreditkan sebagai figur yang paling bersalah. Serangan bertubi-tubi dan silih berganti dilancarkan lewat aneka media untuk mencetak opini tunggal tentang bersalahnya SMI. Tentunya, dalam buku ini juga membahas secara gamblang arah dan tujuannya terkait dengan kasus Bank Century. Topik ini diberi judul Bagaimana SMI Bersikap ? Pembahasannya mulai dari Ancaman Krisis Global, Kronologis Pembuatan Kebijakan, Risiko Pembuat Kebijakan, sampai pada Pemojokan SMI-B. Sejumlah skenario pun dibahas secara detil dan dibagi dalam empat subjudul yaitu SMI diisukan berada dalam satu ruangan dengan Robert Tantular sewaktu rapat untuk menentukan nasib Bank Century di departemen keuangan. SMI diisukan mengalirkan dana ke Partai Demokrat. SMI dianggap tahu tentang asal usul membengkaknya dana bailout, dan SMI dianggap tidak independen sebagai Menteri Keuangan dan KSSK. AGUSTUS 2012
71
11/6/2012 8:32:11 PM
SERBA SERBI
Meski Persiapan Mepet, Bazaar BPK Tetap Meriah
Ketua BPK Hadi Poernomo tengah memberikan sambutan dalam acara pembukaan bazaar Ramadan yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (DWP Setjen BPK RI) yang bekerja sama dengan Korpri BPK.
D
harma Wanita Persatuan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (DWP Setjen BPK RI) bekerja sama dengan Korpri BPK kembali menggelar bazaar Ramadan selama dua hari, 7-8 Agustus lalu. Sekitar 50 UKM yang berasal dari lingkungan BPK dan umum, berpartisipasi dalam acara tersebut. Bazaar yang dibuka oleh Ketua BPK Hadi Poernomo, juga dihadiri oleh Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara dan Bahrullah Akbar, Sekjen BPK Hendar Ristriawan, Irtama Mahendro Sumardjo, Tortama KN IV Saiful Anwar Nasution, Tortama KN VII Abdul Latief, serta para pejabat di lingkungan BPK. Dalam sambutannya, Sekjen BPK Hendar Ristriawan mengatakan bazaar yang diselenggarakan setiap tahun ini, diikuti oleh 50 stan, termasuk stan koperasi Babek TNI yang menyediakan bahan pokok, pakaian anak dan dewasa, perlengkapan rumah tangga juga makanan siap saji. “Bazaar selalu diselenggarakan setiap tahun dalam rangka menyambut Idulfitri,” kata Sekjen. Dia juga menyinggung tentang BPK yang tahun ini tidak memberikan bingkisan Lebaran karena pemerintah tidak lagi menyelenggarakan anggaran. Namun sebagai
72
AGUSTUS 2012
72 - 73 serba serbi.indd 72
gantinya, untuk membantu kebutuhan para pegawai pada unit kerja satuan pengamanan, tenaga cleaning service, dan beberapa karyawan golongan I dan II, Unit KORPRI bekerja sama dengan Yayasan Cakra Bhakti dan Koperasi Pegawai BPK, menyediakan kupon belanja bersubsidi 100.000 per orang. Kupon ini diberikan pada 400 orang untuk membeli sembako. Sementara itu di tempat terpisah, Ketua DWP Setjen BPK RI Ny Hendar Ristriawan, didampingi sejumlah pengurus Dharma Wanita, di antaranya Ny Mahendro, menjelaskan bazaar Ramadan merupakan program rutin tahunan kerja sama dengan Korpri. “Dalam bazaar ini, Dharma Wanita sebagai pelaksana, sedangkan Korpri menyediakan fasilitas,” ucap Ny Hendar Ristriawan. Melihat perkembangan bazaar dari tahun ke tahun, tuturnya, relatif berjalan baik. Hanya saja, jumlah peserta memang tidak sebanyak beberapa tahun lalu, ketika event ini diselenggarakan di depan kantor. Ketika itu, space halaman depan luas, sehingga memungkinkan menampung UKM dalam jumlah banyak. “Dulu pedagang jumlahnya bisa ratusan. Sekarang karena space terbatas, ya, hanya 50-an. Ini yang kedua kalinya kami menempati lokasi ini,” tambahnya.
Warta BPK
11/6/2012 8:32:31 PM
SERBA SERBI
Pengurus Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (DWP Setjen BPK RI) dan Korpri BPK berfoto bersama di sela-sela bazaar Ramadan.
Selain itu, jika melihat jumlah pengunjung, tahun ini agak menurun. Hal ini disebabkan persiapan penyelenggaraan bazaar ini yang sangat sempit, hanya seminggu. “Tidak seperti sebelumnya, tahun ini waktu persiapannya sangat sempit. Sehingga kami tidak bisa berbuat banyak dalam hal promosi. Kalau dulu, kami gencar menyebarkan selebaran ke kantor-kantor tetangga seperti BNI dan Manggala. Nah, tahun ini kesempatannya minim. Begitu juga promosi ke masyarakat,” paparnya. Hal yang juga menarik dari bazaar Ramadan ini adalah soal sembako. Sebagaimana kita tahu, menjelang Idulfitri, harga sembako merangkak naik. Nah, salah satu keistimewaan bazaar ini adalah, menjual sembako dengan harga di bawah pasaran. “Memang sembako menjadi daya tarik dari bazaar ini. Harganya lumayan lebih murah dibandingkan dengan di pasaran. Kalau hari pertama sembako masih komplit, seperti gula, terigu, kacang, minyak goreng, mie instant, dan sirup, maka hari kedua, hanya tinggal minyak goreng,” papar Ny Hendar, yang diamini oleh pengurus lainnya.
Warta BPK
72 - 73 serba serbi.indd 73
Ibu Ketua BPK Hadi Poernomo dan Ibu Sekjen Hendar Ristriawan sedang mengunjungi stan bazaar.
Sebut saja gula pasir merk terkenal, GK, di bazaar BPK dijual hanya Rp9.000/kg, lebih murah dari harga pasar berkisar Rp11.000Rp12.000. Begitu juga minyak goreng dari merk tertentu dan sirup, bisa dijual jauh lebih murah. Maka tak heran, banyak yang borong. “Namun, banyak juga yang kecewa karena tidak kebagian karena memang kami tidak memberi batasan untuk pembelian, seperti misalnya, masing-masing
hanya maksimal bisa membeli 2 produk untuk 1 item. Memang kebetulan tahun ini, sepertinya stok barang juga tidak terlalu banyak. Makanya cepat ludes,” ungkap Ny Mahendro. “Namun, intinya dari bazaar ini adalah untuk membantu pegawai, khususnya dalam pengadaan sembako dalam rangka menyambut Lebaran, dengan harga yang relatif lebih murah,” tambahnya. dr AGUSTUS 2012
73
11/6/2012 8:32:36 PM
SOSOK
Pensiun Bukan Suatu Hal yang Menakutkan
Widodo Prasetyo
S
elama 35 tahun mengabdi di BPK, tentu tak sedikit pengalaman yang didapat Widodo Prasetyo Hadi dalam kariernya. Dia telah mengemban berbagai jabatan, dari yang biasa hingga yang ‘keras’, dari pemeriksa, Kabag Perlengkapan Biro Umum, Kepala Perwakilan, Kepala Auditorat, hingga sekarang sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia. Masa pensiun hampir tiba, tepatnya tahun depan, dia menyambutnya dengan senyum. Rasa syukur tak henti dipajatkan, karena berhasil ‘selamat’ selama mengemban tugas. Dalam pengertian, tidak pernah bermasalah atau dinon-jobkan, atau dicopot karena terlibat suatu masalah. “Pensiun adalah suatu yang alamiah. Jabatan pasti ada batasnya, tak mungkin selamanya. Ketika masa pensiun tiba, saya menyambutnya dengan rasa syukur. Sama seperti
74
74 - 76 SOSOK.indd 74
AGUSTUS 2012
rasa syukur saya karena selama mengabdi, tidak pernah bermasalah atau memiliki masalah,” ungkapnya. Perjalanan kariernya boleh dibilang penuh warna. Dia tidak hanya menjadi pemeriksa selama belasan tahun, tetapi juga sempat ditugaskan di Biro Umum, suatu bidang yang sama sekali baru baginya. Sebagaimana diketahui, Biro Umum membidangi masalah pelayanan umum, di antaranya pemeliharaan dan perlengkapan. Lingkup tugas ini, boleh dibilang sangat jauh dari latar belakang bidang yang ditekuni sebelumnya. “Ya memang beda sekali, sangat jauh, malah. Sama sekali tidak ada hubungannya. Artinya latar belakang yang saya miliki, 18 tahun sebagai pemeriksa di BUMN, sungguh berbeda dengan apa yang dikerjakan di Biro Umum. Saya harus belajar bidang ini, harus tahu persis. Apapun itu, bagi saya tugas adalah amanah, jadi harus menjalankannya dengan baik,” tegasnya. Karena bidang baru, tak heran kalau dia sempat ‘stress’. Apalagi dia ditempatkan di bagian maintenance yang harus memastikan sarana dan prasarana berjalan dengan baik. “Listrik harus tetap menyala, air harus tetap mengalir, AC harus dingin, lift harus berfungsi baik. Jadi semua sarana dan prasarana harus menunjukkan performance yang baik. Dan ini tidak mudah, karena biar bagaimana pun sesuatu barang ada masa pakainya, sedangkan anggaran terbatas, jadi suatu saat bisa saja terjadi trouble,” ungkapnya. Satu pengalaman yang tak pernah lekang dari ingatannya adalah saat ruangan pimpinan kebanjiran. Ketika itu masa kepemimpinan Billy Yoedono (1998-2004). Waktu itu, aku Widodo, dirinya luar biasa stress. Kejadian itu terjadi pada hari Minggu malam pukul 19.00 yang mendapat kabar dari petugas piket dan satpam bahwa ruang Ketua BPK kebanjiran yang berasal dari air kamar mandi lantai 9 yang luber. Dia segera meluncur ke kantor untuk mengecek, apa yang sebenarnya terjadi. Betapa kaget dan stress, ternyata seluruh ruangan Ketua BPK yang berkarpet tebal itu basah akibat kebanjiran. Malam itu juga seluruh tukang dan tenaga subbagian pemeliharaan dikerahkan untuk menguras dan mengeringkan ruangan dengan menggunakan gayung, vacuum cleaner, bahkan lampu ribuah watt untuk mengeringkan ruangan Ketua BPK. Ternyata upaya keras itu sia-sia karena sampai pukul
Warta BPK
11/6/2012 8:32:55 PM
05.00 WIB, ruangan memang sudah tidak banjir, akan tetapi karpet tetap basah karena under layer sifatnya menyimpan air. “Saya pasrah saja, stress, dan siap untuk dimarahin Pak Ketua. Pagi itu juga, kami dan Kepala Biro Umum melaporkan kepada Sekjen (Bapak Seno) tentang apa yang terjadi apa adanya. Pak Sekjen, pagi itu juga menghadap Pak Ketua di rumah sebelum berangkat kantor untuk menjelaskan apa yang terjadi,” paparnya. “Alhamdulillah, apa yang saya khawatirkan tidak terjadi. Ternyata begitu Pak Billy tiba di kantor, Senin pukul 08.00, tidak terlihat marah. Bahkan, komentar beliau yang tak terduga sama sekali, dan saya ingat betul. Lho karpetnya kok jadi bersih. Jadi kalau mau membersihkan karpet harus menunggu banjir dulu,” …. Ploong rasanya.” Usut punya usut, ternyata melubernya air dari kamar mandi dan washtafel lantai IX, dibuka semuanya oleh tukang yang sedang bekerja tetapi tidak ditutup kembali karena air dari PAM DKI mati. Begitu PAM hidup, air pun terus keluar sampai masuk ke ruangan Ketua BPK. Cerita yang tidak terlupakan sepanjang hidup. Bahkan menurutnya, dari semua bidang dan jabatan yang pernah digelutinya selama berkarir di BPK, justru kiprahnya di Biro Umum adalah paling berat dengan tingkat stress yang cukup tinggi. Karena memastikan segala sesuatu tidak bermasalah, bukanlah pekerjaan mudah. Tujuh tahun di Biro Umum dengan jabatan terakhir Kabag Perlengkapan, Widodo dimutasi ke Sumatra Utara III, Juli 2007, menjabat Kasub Auditorat. Beberapa minggu kemudian dia diangkat sebagai Plt Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatra Utara. Pada 14 Oktober 2008, diangkat menjadi Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatra Utara/ Kepala Perwakilan BPK di Medan. Widodo kembali ke Jakarta setelah 3 tahun di Sumut dan menempati pos baru di Auditorat VI A selama 1,5 tahun. Akhirnya dilantik sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia pada 16 Agutus 2011.
Ajak Pemeriksa Patuhi Aturan Mengemban tugas sebagai Kepala Perwakilan di Provinsi Sumut, juga menjadi cerita menarik lain dalam perjalanan kariernya. Menurut dia, menjadi pimpinan itu tidak mudah, harus memberi contoh dan bagaimana kita bersikap dan bergerak. Begitu juga soal integritas dan profesionalitas, pimpinan harus menunjukkan itu, dan anak buah akan mengikuti. “Tantangannya banyak, bukan saja dari eksternal tetapi juga internal. Untuk eksternal, sikap kita jelas. Kita harus menunjukkan integritas, profesionalisme. Ini hal penting. Untuk internal, sepertinya cukup berat juga, perlu penataan kembali. Sejumlah pegawai kena sanksi, karena adanya pelanggaran-pelanggaran.” Dia menambahkan hasil kerja selama mengemban tugas
Warta BPK
74 - 76 SOSOK.indd 75
di Sumut antara lain adanya beberapa temuan signifikan ditelurkan dan berbuntut sejumlah kepala daerah terkena masalah hukum. “Yang namanya ekspose kasus dengan Bareskrim, Kejaksaan, KPK, kerap dilakukan,” tambahnya. Suatu ketika, tuturnya, dirinya didatangi seorang kepala daerah bermasalah ke kantor perwakilan. “Saya tidak mau sendirian bertemu pejabat itu, saya minta didampingi beberapa staf. Dalam pertemuan itu, pejabat itu bercerita dia memiliki senjata yang sekali dikokang 400 peluru menyebar, terus cerita macam-macam,” katanya. Yang tersirat dari ucapan itu adalah nada ‘ancaman’. Namun, apapun itu, bagi Widodo itu adalah bagian dari risiko tugas, dia tidak gentar menghadapinya. “Nyawa adalah Tuhan yang punya. Mau mati di sini, mati di kasur, tidak masalah. Yang saya pahami adalah, tugas harus diselesaikan, kalau tidak ya masuk (bui),” tuturnya.
Post Power Syndrome Bagaimana menghadapi masa pensiun? Menurut Widodo tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam menghadapi masa pensiun karena itu adalah proses alami. 35 tahun mengabdi, sudah sewajarnya untuk beristirahat. Dia kurang begitu setuju kalau setelah pensiun harus mencari kegiatan lain untuk mendapatkan penghasilan. “Harusnya setelah pensiun, mencari ketenangan jiwa saja, lebih ke masalah rohaniah. Mestinya seperti itu. Namun, memang prinsip orang berbeda-beda karena beragam latar belakang,” katanya. Dia mengakui sekarang ini sudah banyak tawaran datang untuk posisi tertentu setelah pensiun. Namun, dia belum memutuskan apa yang akan dilakukannya kelak. “Ada sejumlah rencana, tetapi belum diputuskan. Masih perlu pemikiran yang mendalam, saya juga harus mempertimbangkan kondisi fisik. Jadi kalaupun berkegiatan, tentunya, yang tidak menguras fisik,” ujar Widodo yang mengaku memiliki minat tertentu dalam bidang pertanian. Menjalani masa pensiun dengan tenang, adalah impian Widodo. Tidak ada lagi yang memberatkannya, karena ketiga anaknya sudah menikah dan memiliki karier cukup baik. “Kalau dipikir-pikir, setelah ini, apalagi yang saya cari, tidak ada. Semuanya sudah. Anak-anak sudah bekerja dan menikah. Jadi saya tinggal berdua dengan istri saja. Bahkan sekarang ada hiburan dengan hadirnya dua cucu, jadi ya menikmati saja,” tuturnya. Dia tidak khawatir akan mengalami post power syndrome setelah tidak lagi pejabat. Istrinya, kata Widodo, juga sempat menanyakan masalah kesiapannya menjalani masa pensiun. “Saya bilang, ya, lihat nanti saja. Namun intinya saya siap. Bagi saya mau pensiun, tidak perlu terlalu dipikirkan, nanti malah post power syndrome. Jadi bagi saya, semua biarkan mengalir,” katanya. Umumnya, mereka yang terkena post power syndrome AGUSTUS 2012
75
11/6/2012 8:32:55 PM
SOSOK adalah mereka yang tadinya pejabat dan memiliki kekuasaan. Rasa kehilangan dan ketidakikhlasan yang dipikirkan terus menerus itulah, yang bisa menimbulkan post power syndrome. Di luar itu, tutur Widodo, menjalani masa pensiun memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Kesiapan bukan hanya bagi dirinya tetapi juga keluarganya. “Tidak ada kata waktu
menganggur bagi ketiga anak saya, kecuali hari Minggu. Pagi sekolah, sore les, begitu terus. Dan Alhamdulilah mereka semua telah berhasil dalam pendidikan. Anak pertama, Wimpi di Perwakilan Jakarta. Anak nomor dua, Donny Priambodo, di Perwakilan Kupang, anak ketiga, Puspita seorang dokter dan suaminya seorang dokter juga,” jelasnya. Secara materi, Widodo juga tidak
Kekurangan SDM Bicara SDM, Widodo Prasetyo secara gamblang menyebut, pentingnya meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM. Sampai sekarang, tegasnya, BPK kekurangan 1.227 orang. Cukup banyak, memang, sehingga ada banyak hal yang terganggu karena kekurangan ini. Untuk peningkatan kuantitas, tambahnya, sangat tergantung pada kebijakan pemerintah. Perlu diketahui, lanjut pria kelahiran Batangan, Pati, Jawa Tengah, berdasarkan Analisa Beban Kerja, sampai dengan 2012, sebetulnya BPK kekurangan minimal 1.227 orang. Menurut rencana pengadaan/recruitment pegawai akan dilakukan mulai 2012 sebanyak 441 orang. Selanjutnya, pada 2013 sebanyak 331 orang, pada 2014 sebanyak 220 orang, pada 2015 sebanyak 150 orang dan pada 2016 sebanyak 85 orang. “Rencana ini meleset karena selain adanya kebijakan moratorium dari pemerintah juga karena sesuai formasi yang diberikan oleh KemenPAN & RB ternyata pada 2012 BPK hanya mendapatkan formasi sebanyak 166 orang di antaranya 80 orang droping lulusan STAN dari Kemenkeu, sehingga BPK hanya menerima CPNS sebanyak 86 orang dari umum untuk jurusan akuntansi, hukum. Kondisi ini sangat kurang sekali untuk memenuhi kebutuhan SDM BPK.”
Program e-Audit
BPK juga memiliki program e-audit. Program ini juga dapat membantu dalam mengatasi keterbatasan SDM pemeriksa. Karenanya dalam penerimaan CPNS tahun ini, dari 86 CPNS yang tes secara umum, 30% di antaranya berasal dari jurusan Teknologi Informasi. Ini di antaranya untuk kepentingan mendukung program e-audit. Terkait dengan program e-audit, sudah banyak hal dilakukan guna kelancaran program tersebut. Di antaranya adalah dilaksanakannya diklat-diklat. Hanya saja, memang masih ditemui sejumlah kendala, khususnya kesiapan dari pihak entitas.
76
74 - 76 SOSOK.indd 76
AGUSTUS 2012
merasa khawatir, meski disadari jumlah uang yang biasa diterimanya sebagai gaji akan jauh berbeda dengan uang pensiun. Ibaratnya dari puluhan juta rupiah, kemudian menjadi hanya Rp3,5 juta sebagai uang pensiun. Orang hidup, katanya, tidak hanya dari materi tapi ada hal lain yang lebih penting. Intinya, katanya, bagaimana mensyukuri apa yang didapat. dr
Peningkatan Kualitas
Berbeda dengan kuantitas, dari segi kualitas, justru lebih banyak terobosan yang bisa dilakukan. Sejumlah bantuan untuk peningkatan kualitas SDM didapatkan, antara lain dari program ADS (Australian Development Scholarships), SPIRIT (Scholarships Program for Strengthening the Reforming Institution), dan Neso Belanda. “Baru saja saya dari Bappenas. Tahun ini kita dapat alokasi lima untuk S3, 10 untuk S2 luar negeri yang dibiayai dari program SPIRIT. Saya dapat informasi, ternyata dari program SPIRIT ini ada yang tidak terserap oleh lembaga lain. Nah dengan kondisi itu, kami berupaya agar anggaran lembaga lain itu, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan BPK. Kami mengajukan lagi, agar S3 menjadi tujuh orang dan S2 luar negeri menjadi 18 orang,” ungkapnya. Mulai 2012, Biro SDM tengah mengirimkan 100 orang pegawai BPK yang berijazah D3 untuk disekolahkan ke jenjang S1 mulai program Bea Siswa Jurusan Akuntansi ke tiga Perguruan Tinggi Negeri dengan biaya dari DIPA BPK dan akan ditingkatkan jumlahnya pada tahun berikutnya. Program ini pun sepertinya akan mempunyai dampak terhadap pelaksanaan tugas BPK dalam kegiatan pemeriksaan yaitu kekurangan pemeriksa karena umumnya mereka yang mengikuti program bea siswa S 1 adalah pemeriksapemeriksa yang sudah berpengalaman. Dengan demikian terkait dengan SDM selalu timbul permasalahan yang perlu penyelesaian secara komprehensif dan perlu waktu. Belum lagi persoalan mutasi dan promosi. Jadi dapat dikatakan bahwa persoalan SDM sepertinya tidak pernah berakhir. Selain program degree, pihaknya juga menyelenggarakan program non-degree seperti pelatihan-pelatihan, sertifikasi, juga magang di BPK Negara lain. Khusus untuk magang di BPK negara lain, tahun 2010 lalu, BPK mengirim enam orang, di antaranya ke New Zealand dan Australia. Tahun 2011-2012, program magang ini sempat terhenti. Namun Bappenas menginformasikan bahwa, program ini sekarang sudah dapat dilanjutkan kembali. dr
Warta BPK
11/6/2012 8:32:55 PM
OPINI
Akuntansi Penyusutan, Sebuah Kebijakan yang Belum Diterapkan Oleh: Indra Gunawan Pemeriksa di Subauditorat II C.1
S
ejak diterbitkannya PP No. 24 Tahun 2005 yang sudah diubah dengan PP No 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan sudah diatur mengenai Akuntansi Penyusutan Aset. Namun, sampai dengan saat ini kebijakan akuntansi tersebut masih belum diimplementasikan oleh entitas pelaporan yang wajib menyusun Laporan Keuangan. Sehingga seluruh aset yang dimiliki oleh seluruh entitas pelaporan masih belum disusutkan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai penggunaan sumber daya langka yang salah satunya berisi informasi mengenai konsumsi potensi jasa aset, termasuk penyusutan aset. Apabila biaya penyediaan jasa adalah biaya yang ditentukan secara tepat, maka biaya tersebut harus mencakup semua biaya jasa yang dikonsumsi, termasuk konsumsi potensi jasa aset. Oleh karena itu, menurut Rowles kebutuhan memasukkan konsumsi potensi jasa aset dalam biaya adalah tepat untuk semua jenis aset. Penyusutan dalam sektor publik sering dipandang sebagai proses pendanaan penggantian aset, dengan beban yang dibuat sesuai dengan penyusutan yang telah ditentukan dengan pertimbangan jumlah yang diperlukan untuk mendanai penggantian aset, bukan sebagai ukuran potensi jasa yang dikonsumsi. Jika penyusutan merupakan proses pendanaan aset, pengakuan penyusutan hanya relevan jika aset tersebut diganti (Rowles, 1992 hal.55). Menurut Pallot (dalam Rowles, 1992 hal. 56), penyusutan merupakan konsep yang tidak relevan dengan sektor publik dengan alasan sebagai berikut : Warta BPK
77 - 78 opini.indd 77
Organisasi nirlaba tidak perlu mengukur laba sehingga tidak perlu menandingkan pendapatan dan beban; Terjadi perhitungan ganda jika pajak atau biaya pemakai lainnya didasarkan pada biaya (cost) termasuk penyusutan, pembayaran pinjaman dan pemeliharaan aset dengan kapasitas penuh; Kewajiban mempertahankan modal secara terus-menerus dengan mengakui penyusutan bertentangan dengan ide supremasi parlemen dalam pengendalian dan arah sumber daya keuangan publik; Akumulasi dana dari penyusutan dalam organisasi sebelum ada kebutuhan untuk mengganti modal mengurangi pengendalian yang dimiliki wajib pajak terhadap manajemen keuangan publik;
Penyusutan adalah arbiter.
Ada dua metode yang telah dikembangkan akhir-akhir ini sebagai alternatif akuntansi penyusutan untuk mengukur biaya konsumsi potensi jasa aset yaitu akuntansi pembaharuan (renewal accounting) dan pemeliharaan tertunda (deffered maintenance). Aset dengan renewal accounting disajikan pada neraca dengan jumlah tetap dan perbaikan pemeliharaan yang berkaitan dengan aset tersebut dibebankan sebagai expense. Hanya jika terdapat ekspansi permanen dan fundamental atau pengurangan aset, jumlah tetap dalam neraca akan berubah.
Sebaliknya, deffered maintenance memerlukan pencatatan di setiap periode pelaporan, estimasi jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dalam sistem aset. Hal ini berbeda dengan renewal accounting, dimana beban penggunaan aset ditentukan oleh jumlah yang dikeluarkan pada pembaharuan aset, sedangkan dalam deffered maintenance, beban ditentukan oleh referensi estimasi berapa yang seharusnya dikeluarkan untuk mempertahankan aset. Dan kedua sistem tersebut berbeda dengan sistem penyusutan dimana beban ditentukan oleh estimasi potensi jasa yang dikonsumsi. Namun terdapat juga beberapa alasan yang menghendaki diterapkannya akuntansi penyusutan untuk aset, sebagai berikut : Menurut IPSAS, full accrual accounting mencakupi penyusutan Aset Tetap sebagai salah satu teknologi peng-akrual-an beban. Tak dapat dibayangkan istilah full accrual digunakan oleh suatu bangsa, namun teknologi penyusutan Aset Tetap tidak diterapkan. Salah satu tujuan utama accrual accounting adalah alokasi dan penggunaan sumberdaya ekonomik dalam neraca, antara lain penggunaan/ penyediaan Aset Tetap dalam bentuk penyusutan Aset Tetap ke dalam kelompok beban operasional pemerintah. Stakeholder menerima informasi alokasi, penggunaan, manfaat Aset Tetap pada satu sisi, dan menerima informasi posisi konservatif dari laporan keuangan berupa nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Perkembangan performance budgeting antara lain ditandai oleh Budget and Accounting Act 1921 di AS, menetapkan tanggung jawab presiden untuk menyiapkan Federal AGUSTUS 2012
77
11/6/2012 8:33:15 PM
OPINI Budget membuat unified national budget menjadi mungkin terjadi di AS untuk pertama kalinya, disusul Budget and Accounting Procedures Act tahun 1950 memantapkan kembali prinsip dan tanggung jawab untuk menyempurnakan akuntansi, laporan keuangan dan auditing, memberi otorisasi untuk pertama kali penyusunan anggaran kinerja berdasar fungsi dan aktivitas pemerintah, yang pada tahun 1956 legislasi meminta pemerintah federal untuk menyusun anggaran berbasis biaya (cost-based budget) dan membangun akuntansi berbasis akrual pada dasarnya pengembangan PPB (planning-programming-budgeting) yang menuntut tujuan tiap program harus jelas, pertimbangan matang berbagai alternatif paling efektif-efisien untuk mencapai tujuan, dan penentuan total lifetime costs untuk keputusan sekarang yang amat terkait pada perolehan dan penggunaan aset tetap, beban penyusutan dan pemeliharaan Aset Tetap tersebut. Conservatism, penyajian aset tidak overstated, atau sebaliknya bila disengaja overstated (windowdressing), neraca “besar bungkus” tak berisi karena banyak Aset Tetap yang sesungguhnya sudah tidak ekonomis lagi untuk digunakan dalam operasi. Akibatnya tujuan 3 E pemerintahan, terutama efisiensi tak tercapai. Neraca tampil “kaya raya” pada hakikatnya mungkin berisi Aset Tetap yang telah uzur, ketinggalan zaman dan tak berguna untuk sebuah pemerintahan modern. Regularitas penyusutan berkala akan memberi gambaran neraca lebih konservatif, dan gambaran beban operasional lebih realistis. Dalam teknologi penyusutan, neraca secara konservatif dapat menggambarkan penurunan kemampuan melanjutkan going concern. Nilai buku yang menurun terus menggambarkan hampir habisnya masa layan Aset Tetap (service period of FA) yang misalnya digunakan untuk layanan publik. Sebagai misal, setiap hari lantai 2 ke atas gedung menampung beribu-ribu anggota masyarakat yang mengurus dokumen legal seperti surat nikah, SIM, KTP, atau sebuah gedung pasar Pemda, atau sebuah kapal penyeberangan selat dan lain-lain, padahal secara ekonomik dan teknis sudah pada umur berbahaya
78
77 - 78 opini.indd 78
AGUSTUS 2012
dan tidak kuat menahan berat demikian banyak pengunjung/penumpang. Akuntansi penyusutan dan nilai buku (hampir habis) mungkin memberi signal bahaya maut bagi orang banyak, signal renovasi gedung, signal keharusan penyediaan dana lintas tahun anggaran untuk pembaharuan gedung tua itu (pada kelompok asset lancar dan dana cadangan pada ekuitas). Sir Gordon Downey, United Kingdom Comptroller & Auditor General (1986) menyatakan ada gejala kurangnya pertanggungjawaban publik atas penggunaan aset jangka panjang, antara lain Aset Tetap, karena pemerintah lebih terfokus pada pertanggungjawaban APBN. Dengan demikian pencatatan aset tetap adalah hal paling penting, sehingga dapat diaudit oleh auditor negara. Assets management dengan demikian membutuhkan basis akrual paripurna, di dalamnya termaktub akuntabilitas penggunaan optimal, perawatan, peremajaan, penggantian aset uzur. Anggaran biaya pemeliharaan dan penggantian aset uzur akan lebih dipahami stakeholder (misalnya DPR, Wajib Pajak dan Politisi) dalam konteks besaran kumpulan aset tetap yang dikelola pemerintah. Akuntabilitas capital expenditure saja, dengan demikian sungguh tak memadai. Sebelum Downey, John Perrin (1984) dalam artikel Accounting for Public Sector Assets menyatakan bahwa informasi akuntansi Aset Tetap akan berguna untuk : (1) menemukan bahwa aset terlampau uzur dan memakan biaya pemeliharaan amat besar,mungkin lebih efektif dan efisien bagi pemerintah apabila diganti aset baru saja (2) pertimbangan penggunaan untuk tujuan lain di masa depan (3) relokasi aset dari suatu wilayah kewilayah lain yang lebih tepat (misalnya sarana kantor dantransport, lokasi rumah sakit pemerintah atau lokasi & aset pembakaran sampah kota pada suatu hunian mahal, dialihkan keluar kota), (4) pilihan politis dan ekonomisperuntukan suatu aset di masa depan mempertimbangkan
maslahat bagi masyarakat. (5) akuntabilitas atau pertanggungjawaban aset dari kehilangan, kerusakan, kelalaian perawatan. Dalam capital maintenance concept dan pemeliharaan ekuitas antar generasi, pengaturan tarip pajak dan pungutan lain berdasar real cost of capital maintenance sedemikian rupa, agar pemerintah mampu memperbaharui asset publik yang uzur. Manajemen pemerintah biasanya padat aset tetap, sehingga makin jelaslah bahwa cash based accounting atau modified accrual yang mengabaikan Aset Tetap tak memadai untuk sebuah pemerintahan modern dan kuat (strong government). Pemerintah perlu mewaspadai dampak akuntansi terhadap perilaku menyimpang seperti penyusutan di akselerasi atau di perlambat, perlakuan khusus atas Aset Tetap habis tersusut mempunyai nilai pasar tinggi dengan peraturan-peraturan rambu KKN. Pada intinya, apabila manajemen Aset Tetap dan akuntansi Aset Tetap lebih transparan, maka layanan publik berbasis Aset Tetap akan jauh lebih baik, belanja modal berbasis informasi subledger Aset Tetap menjadi lebih tepat guna, dan intergenerational equity terjamin, erosi modal tak terjadi. Dengan masih adanya pro dan kontra mengenai pelaksanaan penyusutan aset tetap di dalam lingkup akuntansi pemerintahan yang berimbas dengan perdebatan di kalangan penentu regulasi, menyebabkan pelaksanaan akuntansi penyusutan di Indonesia masih belum dilakukan. Masalah yang mungkin menjadi penyebab adalah belum adanya petunjuk teknis tentang bagaimana melakukan akuntansi penyusutan bagi setiap entitas yang ada di Indonesia. Dengan adanya beberapa permasalahan tersebut yaitu perdebatan di kalangan penentu regulasi, dan petunjuk teknis, akan sangat wajar jika semua entitas yang ada di Indonesia masih belum melakukan akuntansi penyusutan bahkan sampai 6 tahun sejak SAP diberlakukan dan SAP yang baru yaitu PP No 71 Tahun 2010 sudah ditetapkan pada Tahun 2010. Warta BPK
11/6/2012 8:33:15 PM
79-iklan hari raya.indd 79
11/9/2012 8:11:47 PM
80- iklan dirgahayu ri.indd 80
10/18/2012 1:44:55 PM
