*Kolom IBRAHIM ISA* *Minggu, 10 Maret 2013** -----------------------*
*BONGKAR MANIPULASI SEKITAR “SUPERSEMAR”* *TEGAKKAN INDONESIA JADI “RECHTSSTAAT”* Surat Perintah 11 Maret 1966, dikenal sebagai “SUPERSEMAR”, dikeluarkan Presiden Sukarno atas inisiatif dan desakan para jendral TNI di bawah Jendral Suharto. Peristiwa itu terjadi 57 tahun yang lalu. Dalam perkembangannya, Supersemar menjadi legitimasi Jendral Suharto untuk melarang dan membubarkan PKI. Serta melakukan pemecatan, penahanan dan memenjarakan sejumlah menteri, perwira dan anggota TNI yang setia pada Presiden Sukanro, dan pejabat tinggi pemerintahan Presiden Sukarno. Bersamaan dengn itu melakukan kampanye genosida, pembantaian masal terhadap anggota PKI, dan siapa saja yang dianggap simpatisan PKI sert pendukung Presiden Sukarno. SUPERSEMAR dimaniulasi untuk melorot Presiden Sukarno dari jabatannya sebagai kepala pemerintah, kepala negara, serta Pangti ABRI. Proses ini berlangsung terus sampai mantan Presiden Sukarno dikenakan tahanan rumah. Yang berakhir dengan meninggalnya mantan Presiden Sukarno. Sekitar SUPERSEMAR, sudah banyak yang ditulis dan dinyatakan; juga menjadi tema puluhan seminar dan studi di Indonesia maupun di mancanegara. Kegiatan ini, khususnya studi sejarah mengenai Supersemar masih akan berlangsung terus di masa yang akan datang. Sampai lahir situsi yaqng baru samasekali. Berdirinya suatu pemerintah yang dipilih benar-benar secara demokratis, punya “political will” yang mantap untuk menjernihkn sampai tuntas masalah sekitar SUPERSEMAR. Ini tidak mudah! Saksikan ---- belum lama insiatif dan prakarsa ANRI – Arsip Nasional Republik Indonesia untuk membuka arsip dan dokumen Lembaga Arsip Nasional bagi masyarakat luas, termasuk membuka semua arsip dan dokumen sekitar Peristiwa 1965, termasuk sekitar SUPERSEMAR, mati-matian hendak dicegah oleh mereka-mereka, yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat sekitar Peristiwa 1965. Penolakan Kejaksaan Agung untuk menindak- lanjuti Rekomendasi KomnasHAM tertangal 23 Juli 2012, merupakan petunjuk, bahwa untuk mencapai kejernihan dan pencerahan sekitar Peristiwa 1965, termasuk masalah SUPERSEMR, masih akan memerlukan usaha dan perjuangan yang terus-menerus oleh masyarakat yang membela Demokrasi, Reformasi dan Penulisan 1
Kembali Sejarah Bangsa. Khususnya yang menyangkut periode 40-50 tahun yang lalu dalam sejarah Republik Indonesia. * * * Pada sebelas Maret 1966, 3 Jendral TNI: yaitu Jendral Basuki Rachmat, Jendral Mohamad Jusuf dan Jendral Amir Mahmud, mendatangi Presiden Sukarno di Bogor. Mereka membawa secarik kertas berisi teks untuk diberikannya suatu wewenang kepada Jendral Suharto. Mereka mendesak dan memaksa Presiden Sukarno untuk mengeluarkan apa yang kemudian dinamakan SURAT PERINTAH PRESIDEN SUKARNO , tertanggal 11 Maret 1966, yang ditujukan kepada Jendral Suharto. Pada waktu itu, Jendral Suharto praktis sudah sendiri sebagai panglima AD. Jendral Suharto menunjuk dirinya sendiri menjadi panglima AD, dengan membelakangi dan menyabot keputusan Presiden Sukarno yang sebelumnya telah mengangkat Jendral Pranoto Reksosamudro
, sebagai caretaker pimpinan AD menggantikan panglima TNI Ahmad Yani, yang terbunuh dalam peristiwa G30S. * * * SUPERSEMAR adalah salah satu titik balik dalam sejarah pergolakan politik di Indonesia. Salah satu bentuk konspirasi yang paling canggih dalam kasus perebutan kekuasaan yang pernah terjadi di negeri kita. Demikian lihaynya perekayasaan SUPERSEMAR, sehingga terdengar komentar, bahwa dengan menandatangani SUPERSEMAR, Presiden Sukarno tanpa disadarinya sudah menandatangani VONISN ATAS DIRINYA SENDIRI. Karena misteri yang menyelubungi Supersemar, maka tersiarlah pelbagai ceritera, dugaan dan spekulasi tentang bagaimana sesungguhnya isi SUPERSEMAR. Dipertanyakan dimana barang itu sekarang. Pernah diberitakan bahwa almarhum Jendral Jusuf mengetahui dimana keberadaan dokumen tsb. Menurut berita yang tersiar, hanyallah setelah beliau meninggal dunia, barulah bisa diungkap selubung misteri yang menutupi SUPERSEMAR. Jendral Jusuf sudah beberapa waktu meninggal dunia, namun, tak ada pengungkapan itu. * * * Dewasa ini sebagian besar masyarakat, termasuk kaum cendekiawan dan para 'historikus' kita, tidak banyak tahu mengenai kebenaran yang sesungguhnya sekitar SUPERSEMAR tsb. Kaum cendekiawan termasuk para sejarawannya, seolah-olah tidak ada kegairahan untuk meneliti, menstudi dan mengungkap kebenaran dari satu periode 2
sejarah kita. Meleset samasekali bila menyimpulkan bahwa SUPERSEMAR dikeluarkan untuk mengatasi 'krisis nasional', seperti klaim sementara politisi. Dari keterangan dan fakta-fakta yang diketahui adalah jelas, bahwa yang mendesak Presiden Sukarno mengeluarkan SURAT PERINTAH SEBELAS MARET, <SUPERSEMAR>, adalah perwira-perwira tinggi yang bertanggung jawab atas timbulnya krisis pemerintahan Presiden Sukarno. Adalah perwira KOSTRAD tsb yang mengerahkan 'kesatuan bersenjata siluman' mengepung Istana Merdeka ketika di situ sedang dilangsungkan sidang Kabinet di bawah pimpinan Presiden Sukarno. Atas nasihat para pengawalnya demi untuk keselamatan beliau, Presiden Sukarno terpaksa menyingkir ke Istana Bogor. Ke situlah Presiden Sukarno 'dikejar', kemudian 'ditodong' untuk mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret. Untuk menyelamatkan situasi, -- mengatasi keadaan darurat yang dimanupulasi oleh Jendral Suharto dengan klik AD yang bisa dikuassainya ---, melalui perumusan yang dianggap bisa dipertanggungjawabkan, di bawah tekanan, Bung Karno berusaha membuat perumusan Supersemar sedemikian rupa agar sedapat mungkin bisa digunakan untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari usaha Jendral Suharto cs untuk sepenuhnya menguasai pemerintahan dan negara. Tetapi usaha Presiden Sukarno itu gagal, beliau digulingkan dari jabatan kepresidenan, dan praktis dikenakan tahanan rumah sampai ajal beliau. Membaca teks Supersemar yang tersiar, kemudian menelusuri tindakan-tindakan dan langkah-langkah Jendral Suharto, selanjutnya meneliti peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah dikeluarkannya SUPERSEMAR, maka akan terlihat dengan jelas sekali, bahwa SUPERSEMAR punya dua muka, atau dua segi. *Segi Pertama,* formalnya --- Supersemar adalah sehelai kertas yang berisi *SURAT PERINTAH. * Perintah dari siapa?. Juga jelas: --- Surat Perintah itu dikeluarkan oleh Presiden Sukarno ketika itu. Siapa yang diperintah? Juga jelas -- Yang diperintah adalah Jendral Suharto, Panglima KOSTRAD. Di dalam surat perintah juga dijelaskan apa yang hendak dicapai dengan 3
Surat Perintah tsb. Yaitu pulihnya keamanan dan ketertiban. Supersemar adalah Perintah Presiden Sukarno kepada Jendral Suharto, untuk melaksanakan politik Presiden Sukarno, menjaga kewibawaan dan ajaran-ajaran Bung Karno. Dan agar selalu melapor kepada Presiden Panglima Tertinggi. Apalagi yang kurang jelas? Jendral Suharto harus melaksanakan PERINTAH-PERINTAH PRESIDEN SUKARNO. Untuk jelasnya, mari kita lihat bersama apa persis isi SUPERSMAR tsb. yang bisa di baca di Arsip Nasional. Juga yang disiarkan oleh WIKIPEDIA, sebuah enskilopedia berbahasa Indonesia, sbb: *PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SURAT PERINTAH * *I. Mengingat: * 1.1. Tingkat Revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik nasional maupun internasional 1.2. Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Presiden/ Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966 *II. Menimbang: * 2.1. Perlu adanja ketenangan dan kestabilan Pemerintahan dan djalannja Revolusi. 2.2. Perlu adanja djaminan keutuhan Pemimpinan Besar REvolusi, ABRI dan Rakjat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/ Pemimpin Besar Revolusi serta segala adjaran-adjarannja *III. Memutuskan/Memerintahkan * Kepada: LETNAN DJENDRAL SOEHARTO PANGLIMA ANGKATAN DARAT Untuk: Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi: 1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnja keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannja Pemerintahan dan djalannja Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar revolusi/mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin besar Revolusi. 2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan-Angkatan lain dengan sebaik-baiknya. 3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut-paut dalam tugas dan tanggung-djawabnja seperti tersebut diatas. Selesai. 4
Djakarta, 11 Maret 1966. PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/PEMIMPIN MANDATARIS M.P.R.S. SOEKARNO * * *
BESAR
REVOLUSI/
Surat Perintah Sebelas Maret ini adalah versi yang dikeluarkan dari Markas Besar Angkatan Darat (AD) yang juga tercatat dalam buku-buku sejarah. Sebagian kalangan sejarawan Indonesia mengatakan bahwa terdapat berbagai versi Supersemar. * * * *Segi kedua*, yaitu segi lainnya dari SUPERSEMAR. Bahwa dokumen itu adalah secarik kertas yang dengan teliti dan canggih diregisir oleh Jendral Suharto c.s. untuk melancarkan dan melegitimasi perebutan kekuasaan yang telah dimulainya sejak 1 Oktober 1965. Para jendral itu tahu betul, --- mengingat kewibawaan, popularitas dan kesetiaan rakyat kepada pemimpin bangsa Presiden Sukarno, --- adalah tidak mudah untuk begitu saja menggulingkan Presiden Sukarno. Maka ditemukanlah cara yang sesuai, disatu fihak menimbulkan kesan <palsu> bahwa Presiden telah memberikan kepercayaan dan wewenang kepada Letjen Suharto, di lain fihak dengan leluasa melaksanakan tujuan akhirnya merebut kekuasaan negara. Bertentangan dengan maksud dan tujuan Supersemar, Jendral Suharto bertindak menurut agenda politiknya sendiri, yang terlebih dahulu sudah dirumuskan. Apapun yang terjadi, -- agenda Jendral Suahrto-lah yang dilaksanakan. Agenda Suharto tsb a.l. tersimpul dalam 'TRITURA' yaitu: Yang dikenal dengan -- Tiga tuntutan "rakyat". --Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dipropagandakan sebagai 'tuntutan rakyat' tsb adalah hasil godokan klik tentara (AD), di bawah Jendral Suharto. Tujuan kongkritnya adalah: Pembubaran PKI -- <*Karena, dengan membubarkan dan menghancurkan PKI, dianggap dapat melumpuhkan kekuatan politik besar yang selama periode tsb merupakan pendukung terkuat pemerintah>*. Selanjutnya menggoyang dan memereteli pemerintahan Presiden Sukarno. Yang dilaksanakan Jendral Suharto sesudah memperoleh SUPERSEMAR di tangannya, adalah MEMBUBARKAN PKI, MENGGULINGKAN KABINET SUKARNO dan NAIK TACHTA KEPRESIDENAN. Samasekali bukan melaksanakan perintah-perintah Presiden Sukarno seperti yang tercantum dalam SUPERSEMAR. Ada sementara pendapat yang menyatakan, bahwa SUPERSEMAR memang harus keluar. Karena diperlukan untuk mengatasi situasi nasional yang rumit waktu itu. Alasannya ialah, karena kewibawaan Presiden Sukarno 'sudah merosot'. Presiden Sukarno dianggap sudah tidak bisa lagi memimpin pemerintahan dan bangsa. Dinyatakan bahwa Presiden Sukarno 5
sudah tak bisa lagi mengurus dan mengatasi situasi politik nasional yang "gawat". Timbul pertanyaan: SIAPA ATAU APA yang membikin kewibawaan Pesiden Sukarno itu "mesorot"? Mari perhatikan: Sesudah G30S gagal, dan munculnya kembali Presiden Sukarno, serta dikeluarkannya perintah-perintah dan petunjuk beliau melalui Radio Republik Indonesia (RRI), agar masyarakat memelihara ketenangan dan agar kehidupan politik berjalan sesuai dengan garis kebijaksaaan Presiden Sukarno -- sesungguhnya keamanan negri sudah berangsur-angsur pulih kembali. Yang membikin situasi jadi 'gawat' tidak lain adalah klik tentara yang dikepalai oleh Jendral Suharto. Tentara ( Jendral Suharto) memulai agendanya, a.l. dengan memberangus semua media cetak dan elektronik yang beraliran atau berkecenderungan Kiri, Komunis atau nasionalis/agama yang membela politik dan kebijakan Bung Karno. Yang menguasai informasi dan disinformasi adalah media yang berada di bawah penguasaan tentara, seperti s.k. KAMI, AB, Berita Yudha dll. Bersamaan dengan itu diluncurkan kampanye tentang apa yang digambarkan sebagai 'keganasan dan kebiadaban' anggota-anggota Gerwani/Pemuda RAkyat/PKI yang menyiksa dan mengadakan orgi terhadap para jendral sebelum dibunuh di Lubang Buaya. Dengan demikian Gerwani/Pemuda Rakyat, PKI, orang-orang Kiri digambarkan sebagai orang-orang biadab yang harus dipersekusi dan dibantai sebagai kriminil-kriminil. Langkah berikutnya Jendral Suharto mengirimkan pasukan-pasukan elite RPKAD ke Jateng, Jatim dan Bali, untuk memulai kampanye pembantaian terhadap orang-orang yang tidak bersalah, yaitu yang PKI yang dituduh PKI dan yang dicurigai simpati terhadap PKI dan yang mendukung Presiden Sukarno. Beredarlah daftar 'kiayai-kiayi yang akan dibunuh PKI'. Menurut informasi dari kalangan pemuda Ansor yang kemudian menyadarinya, daftar yang beredar itu, ternyata adalah daftar yang dibikin sendiri dan diedarkan oleh tentara. Dalam pada itu kesatuan tentara melatih pemuda-pemuda dan para preman yang kemudian berperanan sebagai algojo dalam pembantaian masal 1965-1966. Bacalah pidato-pidato Presiden Sukarno (lihat buku Bung Karno REVOLUSI BELUM SELESAI). Disitu dilukiskan begitu banyaknya korban yang jatuh akibat kampanye pembantaitan yang didalangi oleh tentara, tetapi keluar diberitakan sebagai suatu konflik di antara rakyat, sebagai suatu 'konflik horizontal', sebagai kemarahan rakyat terhadap PKI. * * * 6
Bagaimana Jendral Suharto selanjutnya menyalahgunakan SUPERSEMAR? Begitu menerima Supersemar, dengan media yang dikuasainya: TV, RRI, s.k. Angkatan Bersenjata, s.k KAMI, s.k. Berita Yuda, dll siaran yang sudah dimonopoli oleh tentara (Jendral Suharto) dikampanyekan bahwa Supersemar itu adalah suatu pelimpahan kekuasaasn oleh Presiden Sukarno kepada Jendral Suharto. Akhirnya SUPERSEMAR digunakan untuk merebut kekuasaan pemerintahan dan negara dari Presiden Sukarno dan memenjarakan Presiden Republik Indonesia Sukarno, sampai ajal beliau. * *
*
Dengan menggunakan SUPERSEMAR tsb Suharto telah dapat merekayasa MPRS untuk mengambil ketetapan-ketetapan, a.l. mengukuhkan Supersemar yang dimanipulasi itu melalui TAP MPRS No. IX/1966 dan selanjutnya mengeluarkan TAP MPRS No. XXV/1966, yang melarang PKI dan ajaran Marxisme. Kemudian MPRS rekayasa melorot Presiden Sukarno dari kepresidenannya dan akhirnya menobatkan Jendral Suharto menjadi persiden ke-2 Republik Indonesia. Jelas, bahwa SUPERSEMAR oleh Jendral Suharto dengan cara amat canggih digunakan sebagai pentung politik dan legalistik, bahkan “konstitusionil” untuk mencapai dua tujuan utamanya: *Tujuan Pertama* ialah, melarang dan mengilegalkan PKI serta pendukungpendukungnya, mengilegalkan Marxisme, kemudian mempesekusi, membantai, memenjarakan dan membuang annggota-anggota PKI dan para pendukungnya ke pulau Buru. Korban yang telah jatuh sebagian terbesar terutama adalah rakyat biasa yang diduga atau dicurigai sebagai PKI atau pendukungnya. Para korban tsb adalah rakyat biasa yang tidak bersalah, yang dicurigai atau dianggap ada indikasi sebagai anggota atau pendukung PKI dan pendukung Presiden Sukarno. *Kedua*, setelah menghancurkan PKI dan pendukung-pendukugngnya serta pendukung Presiden Suakarno, tibalah pada giliran Presiden Sukarno, untuk digulingkan dan dikenakan tahanan rumah, sampai beliau meninggal dunia. SUPERSEMAR betul-betul telah dijaikan alat untuk suatu pelanggaran hak-hak azasi manusia yang paling besar di Indonesia, dan untuk merebut kekuasaan negara. Manipulasi SUPERSEMAR oleh para jendral, adalah mula suatu makar besar-besaran untuk merebut kekuasaan negara dengan menggunakan nama dan kewibawaan Presiden 7
Sukarno; dengan menggunakan selubung legalitas dan konstituasionalitas MPRS. * * * *Dalam sejarah perkembangan bangsa ini bernegara; sejak bangsa ini berusaha untuk menegakkan negara hukum Indonesia, manipulasi Supersemar adalah tindakan inkonstitusional yang paling besar yang telah terjadi, yang telah menghancurkan sendi-sendi negara hukum yang sedang dibina oleh bangsa kita. *Adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah kenegaraan yang diketahui sebegitu jauh, bahwa kekuasaan politik seorang preisiden dari suatu negara, telah direbut dengan menggunakan kewibawaan dari presiden yang bersangkutan, dan dilaukukan atas nama presiden yang digulingkan itu. Dengan sendirinya, segala sesuatu yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legeslatif dan yudikatif sesudah manipulasi Supersemar tsb., adalah ilegal dan samasekali bertentangan dengan UUD 1945; bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional manapun. Pertama-tama adalah kekuasaan Orba yang didirikan atas dasar manipulasi Supersemar itu, juga sepenuhnya ilegal dan inkonstitusional. Maka, untuk menegakkan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagai suatu “rechtsstaat”, yang benar-benar konstitusional dan legal, yang paling awal harus dilakukan adalah dibongkarnya manipulasi SUPERSEMAR serta perombakan segala sesuatu yang berawal dari manipulasi tsb. * * *
8
