dpp inkindo jawa tengah
BUKU SAKU A KETENTUAN HUKUM TTG SWAKELOLA PROYEK B PERHITUNGAN BILLING RATE JASA KONSULTANSI C PENEGASAN KETENTUAN PERPAJAKAN PPh ps.23
AGUSTUS 2005
KATA PENGANTAR Pada kesempatan ini DPP INKINDO Jawa Tengah mencoba merangkum beberapa informasi yang kiranya bisa dimanfaatkan para Anggota, sebagai referensi dalam melaksanakan kegiatan pelayanan jasa konsultansi. Rangkuman ini, yang kami beri nama : BUKU SAKU , berisi 3 (tiga) hal yaitu: A. Ketentuan Hukum Tentang Pelaksanaan Swakelola Proyek, B. Perhitungan Billing Rate Jasa Konsultansi, dan C. Penegasan Ketentuan Perpajakan PPh. Ps. 23. Bagian A berisi kajian tentang permasalahan pelaksanaan pekerjaan secara swakelola dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku. Kajian ini pernah pula disampaikan kepada berbagai instansi pengelola proyek di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten /Kota se- Jawa Tengah, dan telah mendapat tanggapan positif dan beragam dari para pengguna jasa Konsultansi. Bagian B berisi 2 (dua) materi Billing Rate yang terdiri dari : 1. Billingrate berdasarkan Instruksi Gubernur( IN-GUB) tahun 2005. 2. Billingrate berdasarkan hasil kajian DPN INKINDO, yang saat ini sudah mulai dipakai sebagai referensi beberapa negara donor, dan sedang dalam pengusulan kepada pemerintah untuk dijadikan keputusan pemerintah. Bagian C berisi dokumen hasil konsultasi DPN INKINDO dengan Direktur Jenderal Pajak, yang hasilnya berupa penegasan aturan pengenaan tarif pajak penghasilan ( PPh pasal 23)untuk kegiatan konsultansi non konstruksi. Diharapkan penegasan ini dapat meringankan para Anggota dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak penghasilan. Kami menyadari kemungkinan masih adanya kekurangan dalam menyusun Buku Saku ini, untuk itu kami sangat mengharap masukan berupa koreksi untuk penyempurnaan lebih lanjut. Hormat kami, DEWAN PENGURUS PROPINSI IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA JAWA TENGAH
Ir. DHODIT LA WARDHANA, MM Ketua
Ir. R U D J I T O, MT Sekretaris
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI A. -
KETENTUAN HUKUM TENTANG SWAKELOLA PROYEK Dasar Pemikiran Analisa Permasalahan Kesimpulan
B. -
PERHITUNGAN BILLING RATE JASA KONSULTANSI Tabel 4.29A Rekomendasi Biaya Langsung Personil Minimum Staf Profesional Dengan Undangan Nasional (LCB) Tahun 2004 Provinsi Jawa Tengah Tabel 4.29B Rekomendasi Biaya Langsung Personil Minimum Untuk Tenaga Sub Profesional dan Teknis Dengan Undangan Nasional (LCB) Tahun 2004 Provinsi Jawa Tengah Tabel 4.29C Rekomendasi Biaya Langsung Personil Minimum Untuk Tenaga Pendukung Dengan Undangan Nasional (LCB) Tahun 2004 Provinsi Jawa Tengah KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH Nomor : 027 / 26 / 2004 Tentang: Pemberian Ijin Penetapan Harga, Pengadaan Barang dan Biaya Langsung Personil (Billing Rate) Pekerjaan Konsultansi
-
C. -
PENEGASAN KETENTUAN PERPAJAKAN PPh Ps. 23 Surat Perihal : Tindak Lanjut Permohonan Penyesuaian PPh. 23. oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Surat Perihal :Pemungutan PPh 23 atas Jasa Konsutansi oleh KPKN Surat Penegasan Ditjen Perbendaharaan Negara tentang PPh 23 atas Jasa Konsultansi selain Jasa Konsultan Konstruksi. Surat Perihal : Pemungutan PPh Pasal 23 atas Jasa Konsultan Kewajiban Perpajakan Perusahaan Konsultan
LAMPIRAN : Susunan Pengurus DPP ININDO Jawa Tengah Susunan Pengurus DKP INKINDO Jawa Tengah Susunan Pengurus BPMS INKINDO Jawa Tengah Susunan Pengurus BSNU Jakon INKINDO Jawa Tengah Susunan Pengurus YP INKINDO Jawa Tengah Daftar Pengurus Korwil DPP INKINDO Jawa Tengah Susunan Pengurus KKMB INKINDO Jawa Tengah Susunan Pengurus Advokasi INKINDO Jawa Tengah Susunan Redaksi Buletin Consulting
A. KETENTUAN HUKUM TENTANG SWAKELOLA PROYEK
KETENTUAN HUKUM TENTANG SWAKELOLA PROYEK DASAR PEMIKIRAN Pekerjaan Swakelola tidak diatur dalam Undang Undang Jasa Konstruksi No.18 tahun 1999. Dalam undang undang tersebut hanya mengatur adanya 2 (dua) pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi yaitu Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa. Namun dengan terbitnya Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 dimungkinkan suatu instansi pemerintah atau BUMN/BUMD untuk melakukan pekerjaan secara Swakelola. Tentunya pelaksanaan pekerjaaan secara Swakelola ini harus memenuhi oersyaratan yang diatur dalam KEPPRES tersebut. Permasalahan yang muncul adalah adanya kecenderungan sebagian instansi pemerintah ( Propinsi atau Kabupaten/ Kota) dengan beragam dalih berusaha men swakelola kan sebagian atau seluruh pekerjaan yang ada di lingkungan tugasnya. Upaya-upaya untuk memaksakan pen-swakelola-an pekerjaan ini diantaranya dengan cara mentafsirkan aturan aturan dalam Keppres tersebut, yang memang terkesan kurang tegas dan dapat mengundang adanya multi tafsir. Namun sebenarnya keinginan untuk melaksanakan pekerjaan secara swakelola tersebut bisa dikurangi/dihindari manakala kita mencermati Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 120 tahun 2003 bahwa pengadaan barang/ jasa yang mana harus berpedoman pada Prinsip-prinsip Dasar dan Kebijaksanaan Umum, yaitu: a. Wajib menerapkan prinsip- prinsip dasar : efisien, efektif, terbuka dan bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel. (pasal 3 Keppres RI No. 80 Th. 2003). b. Kebijakan Umum pemerintah dalam pengadaan barang / jasa antara lain adalah : n Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayaan nasional yang sasarannya adalah : memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/ jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional; n Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang / jasa; n Meningkatkan penerimaan Negara melalui sektor perpajakan; n Menumbuh kembangkan peran serta usaha nasional. ( Pasal 4 Keppres RI No. 80 Th. 2003). c. Pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung dan pelaksanaan pekerjaan dengan cara swakelola sedapat mungkin agar dihindarkan (Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 120 Tahun 2003 Bab.IV .C. 3).
ANALISA PERMASALAHAN. Berdasarkan beberapa peraturan di atas dapat kami sampaikan hasil kajian terhadap beberapa istilah, kriteria dan prosedur dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai berikut : 1. Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Menurut KEPPRES RI No. 80 Tahun 2003 pasal 6 : Pengadan Barang Jasa dapat dilakukan dengan : - Menggunakan Penyedia Jasa - Swakelola. 2. Persyaratan Penyedia Jasa Menurut KEPPRES RI No. 80 Tahun 2003 pasal 11 ayat 1 : Persyaratan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah sebagai berikut : a. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan untuk menjalankan usaha/ kegiatan sebagai penyedia barang/jasa, b. Memiliki keahlian, pengalaman/kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa, c. Mempunyai pengalaman di bidangnya. 3. Penyedia Jasa Menurut UU RI NO.18 Tahun 1999 pasal 1 ayat 4 : Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi ( konsultan konstruksi). 4. Perencana Konstruksi. a. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lainnya. ( penjelasan UU RI No.18 Tahun 1999 pasal 1 ayat 9). b. Perencana konstruksi yang berbentuk Badan usaha harus : - memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi, - memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi ( penjelasan UU RI No.18 Tahun 1999 pasal 8). 5. Badan Usaha . Badan usaha yang berbentuk badan hukum : Perseroan Terbatas (PT), Koperasi. Badan usaha tak berbentuk badan hukum : CV, Firma. ( Penjelasan UU RI No. 18 Tahun 1999 pasal 1 ayat 3). 6. Swakelola a. Pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola secara rinci diatur dalam KEPPRES RI No.80 Tahun 2003 pasal 39. Dalam pasal ini diatur tentang: difinisi swakelola, tata cara pelaksanaan dengan cara swakelola, jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan cara swakelola.
b. Dari 8 (delapan) persyaratan ( butir a s/d butir h) suatu pekerjaan untuk dapat dilakukan secara swakelola, adalah butir g yang banyak digunakan sebagai dalih untuk melakukan swakelola kerjasama dengan instansi lain. c. Beberapa intansi lain menggunakan dalih penghematan biaya, dengan meniadakan biaya perencanaan dan pengawasan. Hal ini akan mempunyai konsekuensi hukum yang serius dibelakang hari, terbukti dengan banyaknya oknum yang sudah berurusan dengan aparat penegak hukum akhir akhir ini. d. Ketentuan dalam lampiran I KEPPRES RI No. 80 tahun 2003 bab III butir A.1. diatur bahwa Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenga sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. Tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% ( lima puluh persen) dari tenaga sendiri. e. Butir B.1.c. Pembayaran gaji tenaga ahli tertentu yang diperlukan dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perorangan. Sementara untuk melakukan kontrak jasa konsultansi perorangan harus mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam lampiran I KEPPRES RI No. 80 tahun 2003 bab II butir B.5. tentang Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan. f. Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 120 Tahun 2003 Bab.IV .C : 1. Tata cara pengadaan barang dan jasa harus mendasarkan UU Nomor 18 tahun 1999, PP Nomor 29 tahun 2002, dan mengacu pada KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan. 2. Pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung dan pelaksanaan pekerjaan dengan cara swakelola sedapat mungkin agar dihindarkan. KESIMPULAN 1. Dari uraian butir (1) sampai dengan butir (4) diatas dapat disimpulkan bahwa Penyedia Jasa Konsultan dalam konteks KEPPRES RI Nomor 80 tahun 2003 dan Kep . Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 tahun 2003, adalah Badan usaha yang berbentuk badan hukum ( PT, Koperasi) atau tidak berbentuk badan hukum ( CV, Firma), yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang jasa konsultan yang dibuktikan dengan Sertifikat Badan Usaha ( SBU) dan ijin usaha jasa konsultan. Dari kajian di atas secara tegas menunjukkan bahwa Badan Atau Lembaga selain Badan Usaha Jasa Konsultan seperti : Perguruan Tinggi (Negeri atau Swasta) dan Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) tidak masuk kategori sebagai Penyedia Jasa. 2. Mengacu pada Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 dan Keputusan Gubernur Jawa TengaH No. 120 tahun 2003 bahwa pengadaan barang/ jasa : a. Wajib menerapkan prinsip- prinsip dasar : efisien, efektif, terbuka dan bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel. (pasal 3 Keppres RI No. 80 Th. 2003). b. Kebijakan Umum pemerintah dalam pengadaan barang / jasa antara lain adalah : n Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayaan nasional yang sasarannya adalah : memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/ jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional;
n n n
Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang / jasa; Meningkatkan penerimaan Negara melalui sector perpajakan; Menumbuh kembangkan peran serta usaha nasional. ( Pasal 4 Keppres RI No. 80 Th. 2003).
c. Pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung dan pelaksanaan pekerjaan dengan cara swakelola sedapat mungkin agar dihindarkan (Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 120 Tahun 2003 Bab.IV .C. 3 ) d. Kriteria tentang pekerjaan yang dapat dilakukan secara sebagaimana diatur dalam KEPPRES RI NO.80 Tahun 2003 BAB II Pasal 39, harus disikapi sesuai Prinsip Prinsip Dasar dan Kebijakan Umum Keputusan Presiden Republik Indonesia dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah. e. Apabila terdapat peraturan “multi tafsir” sebaiknya diambil suatu kebijakan yang menguntungkan / menyejahterakan orang banyak, sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa. f. Sebagai informasi, saat ini DPN INKINDO telah membentuk Kelompok Kerja yang menyusun usulan perubahan KEPPRES RI No. 80 tahun 2003.
B. PERHITUNGAN BILLING RATE JASA KONSULTANSI
Sebagaimana diketahui bersama bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) antara BAPPENAS dan Departemen Keuangan RI Nomor : 123/D.II/03/2000 SE 38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000, diterangkan bahwa besaran BLP (Biaya Langsung Personil) tidak ditentukan dan hanya komponen BLP yang ditentukan. Kalau hanya merujuk pada SEB dimaksud akan memungkinkan terjadinya persaingan atas harga personil yang tidak wajar serta tidak menghargai profesionalitas personil terkait. Untuk menghindari hal tersebut maka diusulkan rujukan dalam menentukan besaran BLP sesuai dengan pengalaman profesional Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung yang bersangkutan. Biaya langsung personil pada materi Buku Saku ini ditampilkan berdasarkan pada 2 sumber, yaitu : Instruksi Gubernur Jawa Tengah tahun 2005 dan Hasil Kajian DPN INKINDO, yang saat ini sudah mulai dipakai sebagai referensi beberapa negara donor, dan sedang dalam pengusulan kepada pemerintah untuk dijadikan keputusan pemerintah. Perhitungan Billing Rate jasa konstruksi terdiri dari : 1. Berdasarkan Instruksi Gubernur (IN-GUB) tahun 2005. 2. Billing Rate berdasarkan hasil kajian DPN INKINDO untuk propinsi Jawa Tengah, meliputi : Rekomendasi biaya langsung personil minimum staf professional dengan Undangan Nasional (LCB) tahun 2004 Rekomendasi biaya langsung personil minimum untuk tenaga sub profesional dan teknis dengan Undangan Nasional (LCB) tahun 2004 Rekomendasi biaya langsung personil minimum untuk tenaga pendukung dengan Undangan Nasional (LCB) tahun 2004
C. PENEGASAN KETENTUAN PERPAJAKAN PPh ps.23
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORRAT JENDERAL PAJAK DIREKTORAT PAJAK PENGHASILAN Nomor : S1 14 /PJ.43/2005 Sifat : Biasa : Tindak Lanjut Permohonan Penyesuaian PPh. 23. oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)
8 Juni 2005
Yth. Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Jl. Bendungan Hillir Raya 29 Jakarta 10210 Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 603/SKJ/DPN/V/2005 taggal 18 Mei 2005, perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini dlsampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Merujuk beberapa surat Saudara kepada Direktorat Jenderal Pajak yang berkaitan dengan permohonan peninjauan kembali besarnya perkiraan penghasilan neto untuk jasa konsultan yang menjadi dasar perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 serta jawaban kami bahwa proses peninjauan tersebut memerlukan proses pengkajian yang lebih mendalam karena terkait dengan proses peninjauan atas KEP-170/1)PJ/2002, Saudara menyampaikan bahwa sambil menunggu proses peninjauan atas KEP-170/PJ/2002 tersebut selesai, supaya dapat diberikan. sural keterangan/penegasan bahwa untuk jasa konsultan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 hanya atas imbalan pemberian jasanya saja, dengan alasan sebagai berikut : a. Struktur biaya perusahaan jasa konsultan pada umumnya terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Biaya Langsung Personil (Remunerasi), yang meliputi Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Profesional, Tenaga Sub Profesional dan Tenaga Pendukung, dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost), yang merupakan biaya yang dapat dimintakan penggantinya; b. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) KEP-170/PJ/2002 disebutkan bahwa jumlah imbalan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh Pasal 23 untuk jasa-jasa selain jasa konstruksi dan jasa ketering adalah jumlah imbalan bruto yang dibayarkan hanya untuk jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material / barang, maka akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak. c. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Saudara berpendapat bahwa perkiraan penghasilan neto untuk pemotongan PPh Pasal 23 jasa konsultan diperhitungkan hanya atas biaya Remunerasi TcnagaAhli Profesional saja. 2. Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh) diatur bahwa atas penghasilan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak wajib membayarkan sebesar 15% dari Perkiraan Penghasilan Neto.
b. Dengan demikian, atas imbalan jasa kunsultan yang dilakukan oleh perusahaan konsultansi sebagaimana dimaksud dalam butir a tersebut di atas dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% x 50% x Jumlah Imbalan bruto Komponen Biaya Personel (Remuneration). Demikian disampaikan untuk dimaklumi. A.n. Direktorar Jenderal
3. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayal (1) Huruf C Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 diatur antara lain:
Sumimahar Petrus Tambunan NIP-060055232
a. Pasal 1, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material / barangnya; b. Pasal 2, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa koustrultasi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak:/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material / barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak; c. Lampiran II, besarnya perkiraan penghasilan neto untuk jasa konsultan, kecuali konsultan kontruksi, adalah sebesar 50% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. 4. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2005, diatur antara lain dalam Lampiran I Bab l Huruf E angka 4 Harga Perkiraan Sendiri ( (HPS) pengadaan jasa konsultan terdiri dari dua komponen pokok, yaitu Biaya Personil ( Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil ( Direct Reimbursable Cost ) 5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : a. Sepanjang dalam kontrak/perjanjian penyediaan jasa konsultansi, selain jasa konsultan konstruksi, antara perusahaan jasa konsultan dengan pihak yang memberikan pekerjaan terdapat pemisahan komponen imbalati Biaya Personil (Remuneration) dan Biaya Lansung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) serta Biaya Langsung Non Personil tersebut merupakan biaya-biaya yang dapat dimintakan penggantiannya (reimburse) berdasarkan bukti-bukti terkait kepada pihak yang memberikan pekerjaan, maka jumlah imbalan bruto yang menjadi dasar perhitungan penghasilan neto untuk pemotongan PPh Pasal. 23 bagi perusahaan jasa konsultan tersebut adalah jumlah imbalan bruto atas komponen Biaya Personil (Remuneration) saja;
Tembusan: Direktorat Jenderal Pajak
Nomor : 683/SKJ/DPN/VI/2005 Lampiran : 2 (dua)
Jakarta, 10 Juni 2005
Kepada Yth: Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI diJakarta Perihal : Pemungutan PPh 23 atas Jasa Konsutansi oleh KPKN
Untuk itu kami mohon kiranya Direktorat Jenderal Perbendaharaan RI Departemen Keuangan menegaskan agar pelaksanaan pemungutan PPh 23 atas Jasa Konsultan selain Jasa Konsultan Konstruksi dilaksanakan oleh jajaran Bapak dapat berjalan sebagai mana mestinya. Atas segala perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Hormat kami, Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia
Dengan hormat, Menunjuk kepada Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : KEP-170/PJ/2002, tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Netto, sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pasal 23 ayat (1) dan UU No. 17 tahun 2000, maka telah ditetapkan bahwa untuk Jasa Konsultan, kecuali Jasa Konsultan Konstruksi perkiraan Penghasilan Netto sebesar 50% (lima puluh prosen) dari Jumlah Bruto tidak termasuk PPn. Jumlah Bruto tidak termasuk PPn yang dimaksud diatas sesuai pasal 1 ayat 2 Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak tersebut diatas adalh atas pemberian jasanya saja hingga didapat perhitungan pemungutan PPh 23 sebesar = 15% X 50 X Jumlah Imbalan Bruto Komponen Biaya Personel (Remunerasi). Dimana hal ini telah dipertegas kembali oleh Surat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Pajak Penghasilan No. S 114/PJ.43/2005 tanggal 8 Juni 2005, terlampir dalam surat ini. Perlu disampaikan disini bahwa Struktur biaya Imbalan Jasa Konsultan terdiri dari 2 bagian yaitu : 1. Biaya Langsung Personel (Remunerasi) 2. Biaya Langsung Non Personel. Namun selama ini dalam pelaksanaannya lembaga/instansi yang bertindak sebagai Wajib Pungut PPh 23 atas Jasa Konsultan selain Jasa Konsultan Konstruksi terutama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) melakukan pemungutan adalah sebesar = 15 % x 50 % x Nilai Kontrak Pekerjaan di luar PPn, yang berarti melebihi dari ketentuan yang berlaku.
Kristiya Kartika,M.Si Ketua Umum
Ir. Lukman Hakim AS Sekretaris Umum
Tembusan: 1. Dewan Pengurus Propinsi INKINDO di seluruh Indonesia. 2.Arsip
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORRAT JENDERAL PAJAK DIREKTORAT PAJAK PENGHASILAN Nomor Lampiran Perihal
: S-4501/ /PB/2005 :: Pemungutan PPh Pasal 23 atas Jasa Konsultan
15 Juli 2005
Nomor Lampiran
: 801/SKJ/DPN/VII/2005 :-
Jakarta, 26 Juli 2005
Kepada Yth Dewan Pengurus Propinsi INKINDO Seluruh Indonesia Di Tempat.
Yth. Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indnesia (INKINDO) Jl. Bendungan Hilir Raya 29 Jakarta 10210 Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 683/SKJ/DPN/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 perihal Sebagaimana tersebut diatas, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai Undang undang No. 17 Tahun 2000 pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep 170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto, sepanjang dalam kontrak / perjanjian penyedia jasa konsultan, selain jasa konsultan konstruksi, antara perusahaan konsultan dengan pihak yang memberikan pekerjaan terdapat pemisahan yang dilakukan oleh perusahaan konsultan dipotong PPh pasal 23 sebesar 15 % X 50 % X Jumlah Imbalan Bruto Komponen Biaya Personel. 2. Dimasa mendatang, pada nilai kontrak pekerjaan jasa konsultan selain jasa konsultan konstruksi kiranya dapat dicantumkan secara tegas rincian komponen imbalan biaya personil dan biaya langsung non personil sehingga pemotongan PPh pasal 23 dapat dipungut sesuai maksdu saudara langung Non Personil sehingga pemotongan PPh pasal 23 dapat dipungut sesuai maksud saudara. Demikian disampaikan untuk dimaklumi. A.n. Direktorar Jenderal
Perihal :
Surat Penegasan Ditjen Perbendaharaan Negara tentang PPh 23 atas Jasa Konsultansi selain Jasa Konsultan Konstruksi.
Dengan hormat, Manunjuk surat DPN INKINDO No. 683/SKJ/DPN/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 kepada Direktorat Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan RI tentang pemungutan PPh 23 atas Jasa Konsultansi, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Terlampir disampaikan foto copy jawaban surat Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI yang menegaskan bahwa atas Imbalan Jasa Konsultan selain Jasa Konsultan Konstruksi dipotong PPh pasal 23 sebesar = 15%X50%X jumlah Imbalan Bruto Komponen Biaya personil (Remunerasi) dimana hal ini untuk melengkapi surat Ditjen Pajak No. S114/PJ.43/2005 tanggal 8 Juni 2005. 2. Perlu disampaikan bahwa ketentuan tersebut pada point 1 berlaku sepanjang pada kontrak Pekerjaan Jasa Konsultan tersebut harus secara tegas mencantumkan rincian komponen Imbalan Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil.
Sumimahar Petrus Tambunan NIP-060055232 Tembusan: Direktorat Jenderal Pajak
3. Terlampir disampaikan pula uraian Pajak Konsultan baik sebagai Wajib Pungut maupun Wajib Bayar, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kita dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak yang baik dan benar.
KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERUSAHAN KONSULTAN A.Sebagai Wajib Bayar (WABA)
Besar harapan kami agar informasi tentang perpajakan jasa konsultan dalam surat ini dapat disebarluaskan kepada seluruh anggota INKINDO di propinsi. Atas segala perhatian dan kerjasmannya diucapkan terima kasih . Hormat kami, Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia
Kristiya Kartika,M.Si Ketua Umum
Ir. Lukman Hakim AS Sekretaris Umum
Tembusan: 1. Dewan Pengurus Propinsi INKINDO di seluruh Indonesia. 2.Arsip
B. Sebagai Wajib Pungut ( WAPU)
LAMPIRAN DAFTAR PENGURUS
CATATAN :
