Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/44/DPM tanggal 10 Desember 2008
Lampiran-1 JANJI (WA’AD) UNTUK MEMBELI KEMBALI SBSN DALAM RANGKA REPO SBSN No. …………………..
Pada hari ini, ……………., tanggal ……bulan……tahun……(tanggal dalam angka), yang bertandatangan di bawah ini : ---------------------------------------------
.........Nama………..,
Direktur .... (Jabatan)...., bertempat tinggal di ..............., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank ….., berdasarkan Pasal ……. Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris ...........……, Nomor ….., tanggal ….. (tanggal dalam angka), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …., Nomor ….., Tambahan Nomor ….., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris ……, Nomor ….., tanggal ….., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …., Nomor ….., Tambahan Nomor ……
atau ( Jika Direksi Bank harus mendapat persetujuan dari komisaris ) : ............Nama………,
Direktur ... (Jabatan)..., bertempat tinggal di .............., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Peseroan PT Bank ….., berdasarkan Pasal ……. Anggaran
Dasarnya
yang
dimuat
dalam
Akta
Notaris...
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/44/DPM tanggal 10 Desember 2008
Notaris……, Nomor ….., tanggal ….., (tanggal dalam angka) yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …., Nomor ….., Tambahan Nomor ….., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris…......…, Nomor …...., tanggal ….., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …., Nomor ….., Tambahan Nomor …..,
dan untuk
melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan Perseroan,
persetujuan
tertulis
sebagaimana
ternyata
dari
Komisaris
dalam
Surat
Persetujuan Tertulis tanggal ….., bermeterai cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini. Kata-kata Surat Persetujuan dapat diganti dengan Surat Kuasa, hal ini tergantung pada Anggaran Dasar masing-masing perusahaan yaitu apakah penunjukan wakil perusahaan cukup dengan menggunakan surat persetujuan dari komisaris/pengurus atau harus menggunakan surat kuasa. atau (Jika Direksi Bank harus mendapat persetujuan RUPS dalam hal menjadikan jaminan pinjaman seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan (eks vide Pasal 102 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas): ..........Nama..……....,
Direktur ... (Jabatan)..., bertempat tinggal di .............., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank ….., berdasarkan Pasal ……. Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris ……, Nomor ….., tanggal ….. yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …., Nomor …..,
Tambahan
perubahan
Nomor
terakhir
…..,
dengan
berikut
Akta
perubahan-
Notaris
……,
Nomor...
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/44/DPM tanggal 10 Desember 2008
Nomor….., tanggal ….., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …., Nomor ….., Tambahan Nomor …..,
dan untuk melaksanakan
tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal ……, sebagaimana ternyata dalam ………
yang
dilekatkan pada Perjanjian ini. atau (Jika diwakili oleh pejabat Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dengan surat kuasa dari Direksi): .............Nama...........,
..............(Jabatan).........., bertempat tinggal di ..............., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor ......... tanggal ........ dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank ..........., berkedudukan dan berkantor pusat di
....................yaitu suatu perseroan yang
didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan negara Republik Indonesia yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Notaris ……, Nomor ….., tanggal …..(tanggal dalam angka), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …., Nomor …..,
Tambahan
Nomor
…..,
berikut
perubahan-
perubahan terakhir dengan Akta Notaris ……, Nomor ….., tanggal ….., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …., Nomor ….., Tambahan Nomor ….., Jika Unit Usaha Syariah berbadan hukum asing maka komparisi adalah sebagai berikut :
…Nama...
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/44/DPM tanggal 10 Desember 2008
…............Nama............, Jabatan, bertempat tinggal di ......, dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Akta Power of Attorney tertanggal
..........nomor
.........dibuat
di
hadapan
..............., Notaris di Jakarta, demikian bertindak untuk dan atas nama ...................., cabang Indonesia, suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum .... (negara kantor pusat bank asing)...., dan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia, berkedudukan di Jakarta, ...alamat..... Dengan ini berjanji untuk melakukan pembelian kembali SBSN yang dijual ke Bank Indonesia setiap kali melakukan transaksi Repo SBSN dengan Bank Indonesia. Jangka waktu pembelian kembali SBSN dan harga pembelian sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Tata Cara Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Bank Indonesia.
DIREKSI BANK/ CEO/PEJABAT BANK YANG DIBERI KUASA
Meterai
(……………NAMA JELAS…………)
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/44/DPM tanggal 10 Desember 2008
Lampiran- 2 No........................
Jakarta, tanggal bulan tahun
Kepada Yth Direktur Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Jakarta Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No. 10/ 36 /PBI/2008 Tentang Operasi Moneter Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/44/DPM Tentang Tata Cara Pengajuan Repurchase Agreement (Repo) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Bank Indonesia, dengan ini kami mengajukan Repo SBSN sebagai berikut: Nama Bank
:
Jenis dan Seri SBSN : Nilai Nominal SBSN : Dengan ini kami menyatakan tunduk pada semua ketentuan Bank Indonesia mengenai Repo SBSN.
(JABATAN)
ttd
(Nama Direksi/CEO/Pejabat Bank Yang Berwenang)
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/44/DPM tanggal 10 Desember 2008
Lampiran-3
CONTOH PERHITUNGAN REPO SBSN
CONTOH-1 Pada tanggal 10 Desember 2008, Bank Umum Syariah “A” mengajukan Repo SBSN seri IFR-0001 sebesar Rp1 miliar. Data dan informasi mengenai Repo SBSN tersebut adalah sebagai berikut : Tanggal Penerbitan SBSN
:
26 Agustus 2008
Jangka Waktu SBSN
:
7 (tujuh) tahun
Tanggal Jatuh tempo SBSN
:
15 Agustus 2015
Tanggal Pembayaran Imbalan
:
15 Februari dan 15 Agustus
Repo rate
:
BI rate + marjin 50 bps = 9,25% + 0,5% = 9,75%
Harga SBSN pada tanggal Repo
:
95%
Haircut atas SBSN IFR-0001
:
5%
Tingkat imbalan IFR-0001
:
11.80%
Tanggal Pengajuan Repo SBSN
:
10 Desember 2008
Tanggal Setelmen Repo SBSN (1st Leg)
:
10 Desember 2008
Jangka waktu (tenor) Repo SBSN
:
1 hari
Tanggal Repo SBSN Jatuh tempo (2nd Leg)
:
11 Desember 2008
Nilai Nominal SBSN yang direpokan
:
Rp.1.000.000.000,00
Pada saat 1st Leg Bank Umum Syariah “A” yang mengajukan Repo SBSN ke Bank Indonesia akan menerima dana sebesar nilai setelmen 1st leg yaitu Rp937.516.304,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/44/DPM tanggal 10 Desember 2008
Jumlah hari accrued imbalan = dari tanggal pembayaran imbalan sebelumnya (tanggal 15 Agustus 2008) s/d tanggal Pengajuan Repo SBSN diajukan (tanggal 10 Desember 2008) = 117 hari Nilai setelmen 1st leg = [Rp1.000.000.000,00 x (95%-5%)] + [(117/184) x (½ x 11,80%) x Rp1.000.000.000,00] = Rp900.000.000,00 + Rp37.516.304,00 = Rp937.516.304,00 Pada saat 2nd Leg Pada tanggal 11 Desember 2008, Bank Umum Syariah “A” melakukan pelunasan Repo SBSN yang diterimanya dengan rincian perhitungan sebagai berikut :
Nominal SBSN IFR-0001 yang
Rp1.000.000.000,00
direpokan oleh Bank Umum Syariah “A” Repo rate Biaya Repo SBSN yang harus dibayar Bank Umum Syariah “A” Jumlah yang dibayar Bank Umum Syariah “A” melalui pendebetan rekening gironya di BI adalah sebesar nilai setelmen 1st leg + Biaya Repo SBSN
9,75% [Rp1.000.000.000,00 x (1/360) x 9,75%] = Rp270.833,00 Rp937.516.304,00+ Rp270.833,00 = Rp937.787.138,00
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/44/DPM tanggal 10 Desember 2008
Pembatalan setelmen pada 2nd Leg Dalam hal BUS “A” batal melakukan pelunasan Repo SBSN pada tanggal 11 Desember 2008 maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :
Mendebet rekening giro BUS “A”
Rp270.833,00
sebesar biaya Repo SBSN Mendebet rekening giro BUS “A” sebesar denda karena pembatalan
10/00 x Rp1.000.000.000,00 = Rp1.000.000,00
setelmen second leg Total kewajiban BUS “A” apabila terjadi pembatalan setelmen second leg
Rp1.270.833,00
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/44/DPM tanggal 10 Desember 2008
CONTOH-2
Pada tanggal 12 Desember 2008, BUS “A” mengajukan Repo SBSN seri IFR0001 sebesar Rp1 miliar. Data dan informasi mengenai Repo SBSN tersebut adalah sebagai berikut : Tanggal Penerbitan SBSN
:
26 Agustus 2008
Jangka Waktu SBSN
:
7 (tujuh) tahun
Tanggal Jatuh waktu SBSN
:
15 Agustus 2015
Tanggal Pembayaran Imbalan
:
15 Februari dan 15 Agustus
Repo rate
:
BI rate + marjin 50 bps = 9,25% + 0,5% = 9,75%
Harga SBSN pada tanggal Repo
:
95%
Haircut atas SBSN IFR-0001
:
5%
Tingkat Imbalan IFR-0001
:
11.80%
Tanggal Pengajuan Repo SBSN
:
12 Desember 2008
Tanggal Setelmen Repo SBSN (1st Leg)
:
12 Desember 2008
Jangka waktu Repo SBSN
:
3 hari
Tanggal Repo SBSN Jatuh Waktu (2nd Leg)
:
15 Desember 2008
Nilai Nominal SBSN yang direpokan
:
Rp.1.000.000.000,00
Pada saat 1st Leg BUS “A” yang mengajukan Repo SBSN ke Bank Indonesia akan menerima dana sebesar nilai setelmen 1st leg yaitu Rp938.157.609,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/44/DPM tanggal 10 Desember 2008
Jumlah hari accrued imbalan = dari tanggal pembayaran imbalan sebelumnya (tanggal 15 Agustus 2008) s/d tanggal Pengajuan Repo SBSN diajukan (tanggal 12 Desember 2008) =119 hari Nilai setelmen 1st leg = [Rp1.000.000.000,00 x (95%-5%)] + [(119/184) x (½ x 11,80%) x Rp1.000.000.000,00] = Rp900.000.000,00 + Rp38.157.609,00 = Rp938.157.609,00 Pada saat 2nd Leg Pada tanggal 15 Desember 2008, BUS “A” melakukan pelunasan Repo SBSN yang diterimanya dengan rincian perhitungan sebagai berikut :
Nominal SBSN IFR-0001 yang
Rp1.000.000.000,00
direpokan oleh BUS “A” Repo rate Biaya Repo SBSN yang harus dibayar BUS “A” Jumlah yang dibayar BUS “A” melalui pendebetan rekening gironya di BI adalah sebesar nilai setelmen 1st leg + Biaya Repo SBSN
9,75% [Rp1.000.000.000,00 x (3/360) x 9,75%] = Rp812.500,00 Rp938.157.609,00+ Rp812.500,00= Rp938.970.109,00
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/44/DPM tanggal 10 Desember 2008
Pembatalan Setelmen pada 2nd Leg
Dalam hal BUS “A” gagal melakukan pelunasan Repo SBSN pada tanggal 15 Desember 2008 maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :
Mendebet rekening giro BUS “A”
Rp812.500,00
sebesar imbalan Repo SBSN Mendebet rekening giro BUS “A” sebesar denda karena gagal settle
10/00 x Rp1.000.000.000,00 = Rp1.000.000,00
second leg Total kewajiban BUS “A” apabila terjadi pembatalan setelmen second leg
Rp1.812.500,00
